BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ii BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Tapin tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tapin. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini. Dalam Laporan BPK Nomor 21.A/LHP/XIX.BJM/07/2014 tanggal 1 Juli 2014, BPK menyatakan opini, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan atas Aset Tetap jika Pemerintah Kabupaten Tapin menyajikan Aset Tetap didukung dengan KIB yang lengkap dan informatif, penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin secara memadai sehingga dapat ditelusuri keberadaannya, inventarisasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berupa normalisasi sungai, dan pencatatan 79.506 buku secara memadai. Pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Tapin telah melengkapi data dan informasi pada KIB A, B, C, D, E, dan F sehingga Aset Tetap dapat ditelusuri keberadaannya, Dinas Pekerjaan Umum telah mengumpulkan dan meneliti kontrak atas normalisasi sungai dan telah menghapuskannya dari KIB D, serta 79.506 buku telah dicatat per unit di KIB E Dinas Pendidikan. Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin per tanggal 31 Desember 2014, realisasi anggaran, arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
8
Embed
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/easy/doc/LK2014/6. LKPD Kab. Tapin TA 2014.pdf · keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ii
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Tapin tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tapin. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.
Dalam Laporan BPK Nomor 21.A/LHP/XIX.BJM/07/2014 tanggal 1 Juli 2014, BPK menyatakan opini, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan atas Aset Tetap jika Pemerintah Kabupaten Tapin menyajikan Aset Tetap didukung dengan KIB yang lengkap dan informatif, penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin secara memadai sehingga dapat ditelusuri keberadaannya, inventarisasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang berupa normalisasi sungai, dan pencatatan 79.506 buku secara memadai.
Pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Tapin telah melengkapi data dan informasi pada KIB A, B, C, D, E, dan F sehingga Aset Tetap dapat ditelusuri keberadaannya, Dinas Pekerjaan Umum telah mengumpulkan dan meneliti kontrak atas normalisasi sungai dan telah menghapuskannya dari KIB D, serta 79.506 buku telah dicatat per unit di KIB E Dinas Pendidikan.
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin per tanggal 31 Desember 2014, realisasi anggaran, arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan iii
Sebagaimana dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 6.B/LHP/XIX.BJM/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 dan Nomor 6.C/LHP/XIX.BJM/05/2015 tanggal 25 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
Banjarbaru, 25 Mei 2015 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Subekti, SE., MM., Ak. Akuntan, Register Negara No.D-13.936
No CALK 2014 2013
1
2 1,1
3 Kas di Bank
4 Kas di Kas Daerah 1.1.1 189.840.109.643,14 149.937.296.518,07
5 Kas di Bendahara Penerimaan 1.1.2 0,00 909.091,00
6 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.1.3 0,00 0,00
7 Kas Di Badan Layanan Umum Daerah 1.1.4 4.971.128.413,83 4.956.640.250,00