1 LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BNPB BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Jl. Pramuka no.38, Jakarta Timur Telp. (021) Telp. 021-29827793 Fax. 021-21281200 Email: [email protected]
1
LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BNPB
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Jl. Pramuka no.38, Jakarta Timur
Telp. (021) Telp. 021-29827793
Fax. 021-21281200
Email: [email protected]
2
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN
II. DASAR
III. CAPAIAN TAHUN 2016
1. Komunikasi Publik melalui Diorama BNPB,
2. Komunikasi penanggulangan bencana kepada pelajar di daerah rawan
bencana,
3. Komunikasi penanggulangan bencana melalui Radio disiarkan di 22 Stasiun
4. Layanan Informasi Publik
3
I. PENDAHULUAN
Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, informasi menjadi satu hal wajib yang harus disediakan oleh seluruh
badan publik di Indonesia. Setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang
diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang
tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi diluar informasi yang
dikecualikan. Sehingga Badan Publik harus menyiapkan secara matang mengenai informasi
apa saja yang masuk kedalam informasi dikecualikan sehingga tidak menimbulkan
kesalahan dalam praktek penyelenggaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Keterlibatan dari semua pihak dalam badan publik tersebut sangat penting karena
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan kewajiban dari semua instasi
bukan hanya tanggung jawab dari satu orang yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki 6 unit
Eselon I yaitu Sekretaris Utama, Inspektorat Utama, Deputi bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan, Deputi bidang Penanganan Darurat, Deputi bidang Rehabilitasi dan
Rekontruksi, dan Deputi Logistik Peralatan.
Masing-masing unit kerja Eselon 1 memiliki unit kerja Eselon 2 dibawahnya yang
memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Adanya Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi, diharapkan semua Eselon 1 dan yang ada dibawahnya saling berkoordinasi
dalam penyampaian informasi serta data yang dimiliki dan menyampaikannya kepada
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
II. DASAR
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang –
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 649);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun
2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1485).
III. CAPAIAN TAHUN 2016
1. Komunikasi Publik melalui Diorama BNPB
Mewujudkan Indonesia tangguh bencana
dengan cara membangun kesiapsiagaan
masyarakat terhadap bencana. Pendidikan
kebencanaan merupakan salah satu upaya
yang dapat dilakukan untuk mencapai
tujuan tersebut, salah satunya melalui
program edukasi kebencanaan sejak dini,
baik secara formal dan informasi. BNPB mengembangkan diorama kebencanaan
sebagai media edukasi public yang telah diresmikan pada 4 April 2016 oleh Menteri
Pendidikan dan kebudayaan, Anies Baswedan. Diorama bencana BNPB merupakan
upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang tangguh menghadapi
bencana, dalam bentuk penyadaran kepada masyarakat mengenai risiko bencana
yang dapat terjadi dimanapun.
Bentuk penyadaran ini dilakukan melalui edukasi bencana dengan sasaran
pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Diorama bencana BNPB mencakup
pengetahuan umum tentang alam, seperti bentuk, morfologi, dan tipe gunung api,
serta pengetahuan bencana, seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan
5
lahan, letusan gunung berapi, dan bencana lainnya yang terjadi di Indonesia.
Kunjungan terbanyak berasal dari pelajar sekolah dan intansi terkait bencana.
2. Komunikasi penanggulangan bencana kepada pelajar di daerah rawan
bencana
Kesadaran terhadap kondisi real sebagai
negara rawan gempa, setidaknya dapat
menanamkan kesiapan mental pada diri
masyarakat untuk menghadapinya. Untuk
menumbuhkan budaya sadar bencana ini
harus didukung sistem kultural yang secara
otomatis terus-menerus ditanam dan
diwariskan. Budaya sadar bencana harus terus disosialisasikan. Kesadaran terhadap
kondisi real sebagai negara rawan gempa, setidaknya dapat menanamkan kesiapan
mental pada diri masyarakat untuk menghadapinya."
3. Komunikasi penanggulangan bencana melalui Radio disiarkan di 22 Stasiun
Masyarakat antusias mendengarkan sandiwara radio
Asmara di Tengah Bencana yang bercerita tentang
kebenaran, kejujuran, patriotisme dalam setting
perang Mataram Kuno melawan VOC saat erupsi
Gunung Merapi. Salah satu kebijakan yang
dilakukan BNPB dalam mengedukasi dan sosialisasi
siaga bencana ini adalah membuat sandiwara radio
yang disiarkan oleh lebih dari 80 radio di seluruh
Indonesia. Sandiwara Radio berjudul Asmara di
Tengah Bencana ini kini memasuki musim kedua.
4. Layanan Informasi Publik
Disamping capaian diatas, PPID BNPB juga melayani permohonan informasi. PPID
BNPB melakukan pelayanan baik yang datang langsung melalui meja informasi,
melalui surat, dan fax dan melalui layanan elektronik website BNPB.go.id.
Pemohon informasi yang berasal dari individu serta yang berasal dari badan hukum.
6
IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Sepanjang tahun 2016 tidak terjadi sengketa informasi publik, semua permintaan
kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang No.14 tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik dan ketentuan turunannya.
V. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI
Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID melekat pada DIPA Bidang
Humas, BNPB tahun anggaran 2016 yang meliputi kegiatan penguatan layanan informasi,
pengelolaan website PPID dan pelaksanaan rapat koordinasi.
VI. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID BNPB terutama untuk jenis
informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, kami sangat
tergantung dari kecepatan supply data dan informasi dari satuan kerja penghasil informasi,
sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta
merta dan setiap saat telah kami sajikan secara lengkap di website BNPB sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan peraturan komisi informasi nomor
1 tahun 2010 tentang standard layanan informasi publik.
VII. EVALUASI
Dalam rangka perbaikan pengelolaan PPID BNPB ke depan disarankan untuk
melakukan kegiatan antara lain sosialisasi dan pembinaan kepada PPID pelaksana,
peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia PPID, dan menyusun
informasi public yang detail sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BNPB untuk dilayankan
kepada publik. Sosialisasi dan pembinaan kepada PPID pelaksana perlu dilakukan agar
pegawai yang terlibat dalam pengelolaan PPID dapat lebih memahami lingkup pelayanan
PPID, mekanisme pelayanan, dan pengelolaan PPID secara umum. Peningkatan kompetensi
dan kemampuan diberikan dalam bentuk pelatihan maupun bimbingan teknis agar sumber
daya manusia PPID memahami strategi pelayanan, informasi yang boleh dan yang tidak
boleh diberikan, memahami peraturan yang terkait dengan informasi publik, dan yang detail
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BNPB dimaksudkan untuk memberikan informasi
yang rinci dan spesifik tentang penanggulangan bencana.
7
VIII. PENUTUP
Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan
kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID
BNPB.
Jakarta, 10 Januari 2017
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas
Dr. Sutopo Purwo Nugroho
8
LAMPIRAN
Daftar Lampiran:
1. Rekapitulasi Layanan PPID Bulanan
2. Screenshot portal PPID BNPB
3. Foto-foto kegiatan PPID
9
1. Rekapitulasi Layanan Informasi PPID tahun 2016
No
Pemohon
Mekanisme Permohonan
Pelayanan
Permohonan
Informasi
Sengketa
Informasi
Individu
Badan
Hukum
Datang
langsung Elektronik Diberikan Ditolak
1 Januari 1 1 1 15 18
2 Februari 4 2 4 8 18
3 Maret 5 1 5 10 21
4 April 7 0 7 14 28
5 May 20 1 1 10 32
6 June 16 0 4 7 27
7 July 6 0 5 20 31
8 August 28 0 7 16 51
9 September 11 0 1 6 18
10 October 7 0 4 28 39
11 November 20 0 5 11 36
12 December 16 0 7 30 53
Jumlah 141 5 51 175 372
10
2. Screenshot portal PPID BNPB
11
4. Foto kegiatan PPID