BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS UTAMA BNN TAHUN 2017 PENGELOLAAN BMN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS UTAMA BNN
TAHUN 2017
PENGELOLAAN BMN
2
DASAR HUKUM
UU NO 17/ 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
UU NO 1 / 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
Diatur pada Bab VII Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pasal42 s/d 49)
PP NO 6/2006 TENTANG PENGELOLAAN BMN/D diubah dengan PP No.38/2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2006 dan dirubah dengan PP No. 27/2014 Tentang Pengelolaan BMN/D
PMK 96/PMK.06/2007 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BMN
PM KEU No 90/PMK.06/2014 TTG PERUBAHAN PMK No. 1/PMK.06/2013 TTG PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA
PMK No. 50/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN.
PENGANTAR
BNN SUDAH 8 KALI MEMPEROLEH PREDIKAT WTP ( WAJARTANPA PENGECUALIAN ) DARI BPK
TH 2013 BNN JUARA III KATEGORI KEPATUHAN PELAPORANBMN
TH 2014 JUARA I DLM UTILISASI BMN KATEGORIKEMENTERIAN / LEMBAGA DG LEBIH DARI 100 SATKER.
TH 2015 JUARA III KATEGORI KEPATUHAN PELAPORAN BMN.
PRESTASI TSB SELAIN MENUNJUKKAN DAN MENGGAMBARKANBENTUK LAPORAN KEUANGAN YG TRANSPARAN DAN AKUNTABELJUGA MRPKAN SALAH SATU INDIKATOR YG PENGARUHITUNJANGAN KINERJA PEGAWAI ( TH 2014 45 % DAN AKHIR TH2015 NAIK MENJADI 70 % )
3
4
1. BELANJA ASET ( BELANJA MODAL ) MENGGUNAKAN MAK 52 (BNNP PAPUADAN BNNK JAYAPURA )
2. KURANG INPUT PAJAK DALAM APLIKASI SIMAK BMN SHG NERACA SIMAKDAN SAIBA TDK BALANCE ( BNNP SULTENG, BNNP NTT DAN BNNK KUPANG )
3. BELANJA PERSEDIAAN TDK MENGGUNAKAN AKUN PERSEDIAAN SHGMUNCUL PERSEDIAAN BLM DIREGISTER DI NERACA SAIBA ( 33 BNNP, 129BNNK, 2 BALAI DAN 11 SATKER PUSAT )
4. TIDAK MELAPORKAN ASET YG DIPEROLEH DARI HIBAH ( BNNP BENGKULUDAN LAMPUNG )
5. TIDAK MENGUSULKAN ASET DLM KONDISI RUSAK BERAT ( 33 BNNP, 129BNNK, 2 BALAI DAN 11 SATKER PUSAT )
6. TIDAK MENGUSULKAN PSP THDP ASET YG SUDAH DIPEROLEH ( BATASWAKTU 6 BLN SEJAK PENGADAAN / SEJAK DICATAT DI SIMAK BMN )
7. TIDAK MENGUSULKAN RKBMN8. TIDAK MEMBUAT LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN ( PER
31 MARET TAHUN BERIKUTNYA ).
HASIL SUPERVISI TERHADAP
PERMASALAHAN PENGELOLAAN BMN DI BNN
5
KEPADA BNN PROVINSI SUMATERA UTARA
ATAS TERPILIHNYA BNNP SUMATERA UTARA SELAKU UNITPELAKSANA PENGGUNA BARANG WILAYAH ( UPPB –W) YANGTELAH MEMPEROLEH PENGHARGAAN JUARA 1 KATEGORIPENGELOLAAN BMN TAHUN 2015 DI WILAYAH DJKN SUMATERAUTARA.
TERIMA KASIH DAN APRESIASI
6
1. KURANG DIPAHAMI DAN DIMENGERTINYA MAKNA PENGELOLAANBMN OLEH SETIAP PERSONEL DI LINGKUNGAN BNN (DARIPEMANFAATAN /PENGGUNAAN, PERAWATAN/ PEMELIHARAAN DANPENGAMANAN BMN).
2. KURANGNYA PENGAWASAN DARI PEMANGKU KEPENTINGANTERHADAP PENGELOLAAN BMN.
3. KURANG TERTIBNYA DALAM PENGADMINISTRASIAN DANPENDATAAN TERHADAP BMN (PENETAPAN STATUS BARANG,KARTU INVENTARIS BARANG, NOMOR REGISTER BARANG SERINGTIDAK ADA).
4. BELUM JELASNYA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DARI PARAPETUGAS OPERATOR SIMAK BMN TERHADAP PENGELOLAAN BMN.
PERMASALAHAN PENGELOLAAN BMN DI BNN
77
Perolehan
BMN
Penyelesaian
Dok. Kepemilikan
Penetapan Status
Penggunaan BMN
Penggunaan sebatas
untuk penyelenggaraan
tupoksi
Barang Milik Negara:
•Tidak sesuai Tupoksi
•Berlebih
Tanah / bangunan
yg telah diserahkan
Tindak Lanjut:
• Pengalihan Status
Penggunaan
• Pemanfaatan
• PemindahtangananTanah/bangunan idle
wajib diserahkan kpd
Pengelola Barang
Penggunaan sebatas
utk penyelenggaraan
tupoksi
Fungsi
PelayananPemindahtanganan:
Penjualan
Hibah
Tukar menukar
PMP
Pemanfaatan:
Sewa
Pinjam pakai
KSP
BGS/BSG
Selain tanah dan
bangunan
Persetujuan
pemanfaatan dan
pemindahtanganan
Fungsi
Budgeter
Perencanaan Perencanaan
PENGELOLAAN BMN
KEPALA BNNSelaku
Pengguna Barang
Menteri KeuanganSelaku
Pengelola BarangPengguna Barang
LainnyaPihak Lain (Selain
Kementerian/Lembaga)
8
Berdasarkan UU No. 1 / 2004 tentangPerbendaharaan Negara (pasal 1 angka 10)
BMN adalah:
barang yg dibeli atau diperoleh atas beban APBN
barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah
Perolehan lainnya yg sah meliputi barang dari :
hibah/sumbangan atau yg sejenis
pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
berdasarkan ketentuan undang-undang
berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap
PENGERTIAN BMN
9
PENGELOLAAN BMN MELIPUTI
Perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan BMN
Penggunaan BMN Penatausahaan BMN Pengamanan dan pemeliharaan BMN Penilaian BMN Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
10
Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang (/persetujuan Pengelola Barang) dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tupoksi satker ybs
Tujuan : Tertib dan pengamanan administrasi Pengamanan hukum dan fisik Secepatnya menyesuaikan DBMN Penyediaan dana operasional dan
pemeliharaan
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
11
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN OLEH PENGGUNA BARANG
BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 25 juta per unit/satuan
BMN alat utama sistem persenjataan pada TNI dan Polri
12
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
OLEH PENGELOLA BARANG
Tanah dan/atau bangunan Barang-barang yang mempunyai bukti
kepemilikan Barang-barang dengan nilai perolehan
di atas Rp 25 juta per unit/satuan.
13
JENIS JENIS PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) BMN
PSP BMN berupa tanah dan/atau bangunan
PSP BMN selain tanah dan/atau bangunan
PSP BMN yang dioperasikan oleh pihak lain (sesuai tupoksi)
PSP kembali BMN berupa tanah dan/atau bangunan yg tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tupoksi pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang
PSP BMN antar Pengguna barang
14
PEMANFAATAN VS PEMINDAHTANGANAN
PEMANFAATAN: SEWA PINJAM PAKAI KERJA SAMA PEMANFAATAN BGS/BSG
PEMINDAHTANGANAN: PENJUALAN HIBAH TUKAR MENUKAR PMP
------------------------------
PEMUSNAHAN
SEBAB LAIN
PENGHAPUSAN
15
Pemanfaatan BMN: Pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai tupoksi dengan tidakmengubah status kepemilikan
Tujuan pemanfaatan BMN : Optimalisasi BMN Mengamankan BMN Meningkatkan pendapatan negara (PNBP)
Jenis Pemanfaatan BMN :1. Sewa2. Pinjam pakai3. KSP4. BGS/BSG
PEMANFAATAN BMN
16
Pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai
DEFINISI
SEWA
DASAR
PERTIMBANGAN
Menunjang pelaksanaan
tupoksi
Mencegah penggunaan
BMN oleh pihak lain secara
tidak sah.
Optimalisasi BMN
KETENTUAN
PENYEWAAN
Penyewa hanya dapat mengubah bentuk BMN tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan dgn persetujuan pengelola barang
Formula tarif sewa ditetapkan oleh Pengelola Barang
Pembayaran sewa dilakukan sekaligus maksimal pada saat penandatanganan kontrak
Biaya yang timbul dalam rangka penilaian, dibebankan pada APBN
S E W A
BMN dapat disewakan apabila belum/tidak digunakan
17
SUBJEK
PENYEWAAN
Pihak penyewa
Pihak yang dapat
menyewakanPengelola
Pengguna
BUMN
BUMD
Badan Hukum Lainnya
Perorangan
OBJEK
SEWA
Tanah dan/atau
bangunan yg idle
Sebagian tanah
dan/atau bangunan
Selain tanah dan/atau
bangunan
JANGKA
WAKTU
Maks 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang
Pengelola Barang Pengguna Barang
dan disetujui oleh
Pengelola Barang
Dilakukan Evaluasi oleh
S E W A
18
Sewa Tanah Kosong
Sewa tanah = 3,33 % x (Luas tanah x Nilai tanah)
Sewa Tanah dan Bangunan
Stb = (3,33% x Lt x Nilai tanah) + (6,64% x Lb x Hs x Nsb)
contoh: sewa kantin seluas 25 m2
lt=25 m2, lb=25 m2, njop=3 jt, hs=2 jt/th nsb=100%
(3,33%x25mx3jt) + (6,64%x25mx2jtx100%)= 5.817.500/th
Keterangan:
Nilai Tanah = minimal menggunakan NJOP (per M2)
Lb = Luas lantai Bangunan (M2)
Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M2)
Nsb = Nilai sisa bangunan (%)
Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % / tahun
penyusutan maksimal 80 %
Selain Tanah dan Bangunan
Tarif sewa ditetapkan pengguna barang
dgn berkoordinasi dgn instansi terkait.
PERHITUNGAN TARIF SEWA BMN
19
PINJAM PAKAI
PERTIMBANGAN
DEFINISI
Penyerahan penggunaan BMN antara Pem. Pusat dgn Pem. Daerah dlm jk waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jk waktu berakhir BMN tsb diserahkan kembali kpd Pemerintah Pusat.
Optimalisasi
Untuk menunjang pelaksanaan tupoksi Pemda
Tanah dan/atau Bangunan (Pengelola/Pengguna)
Pengelola/Pengguna dan Pemda
JENIS BARANG
SUBJEK
PELAKSANA
JANGKA WAKTU
BIAYAPemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa
pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam
Tanah dan/atau bangunan yang dipinjam-pakaikan harus digunakan sesuai peruntukan
dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah
dan/atau mengurangi bentuk bangunan
PINJAM PAKAI
Selain Tanah dan Bangunan
Maks 2 Tahun dan dapat diperpanjang
20
KSP
PERTIMBANGAN
DEFINISI
Pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya
Tanah dan/atau Bangunan (Pengelola/Pengguna)
Selain Tanah dan BangunanJENIS BARANG
SUBJEK
PELAKSANA
JANGKA WAKTU
BIAYA
Hasil untuk Negara :
Kontribusi tetap
Pembagian keuntungan hasil KSP
Dapat menerima kontribusi barang untuk tupoksi
KERJA SAMA PEMANFAATAN
Optimalisasi BMN, meningkatkan penerimaan negara, mengamankan Barang Milik Negara
Pengelola/Pengguna BUMN/D, Badan Hukum Lainnya (mitra
KSP)
Maks 30 Tahun dan dapat diperpanjang
Tahap persiapan dan pelaksanaan KSP menjadi tanggung jawab
mitra KSP
21
BGS/BSG
PERTIMBANGAN
DEFINISI
Untuk menyediakan bangunan dan fasilitasnya dlm rangka
tupoksi K/L. Dana pembangunan tdk disediakan APBN.
Pemanfaatan tanah PemerintahJENIS BARANG
SUBJEK
PELAKSANA
JANGKA WAKTU
BIAYA
Selama waktu operasi, sebagian hasil BGS/BSG harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tupoksi paling sedikit 10%.Membayar kontribusi ke rekening kas negara, memelihara obyek BGS/BSG,tidak boleh menggadaikan/menjaminkan.
Pada saat berakhirnya masa operasi, obyek BGS/BSG beserta dokumen kepemilikannya diserahkan kepada pengelola barang.
BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA
pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan
cara: mendirikan bangunan dan atau sarana berikut
fasilitasnya;mendayagunakan obyek BGS;diserahkan kembali
Obyek BGS kepada Pengelola Barang
BUMN, BUMD, Badan hukum lain
Maks 30 tahun
Semua biaya menjadi tanggung jawab mitra BGS/BSG
22
Penjualan
Tukar Menukar
Hibah
Penyertaan
Modal
Pemerintah
Pengalihan Kepemilikan BMN kepada pihak lain
dgn menerima penggantian dalam bentuk uang
Pengalihan kepemilikan BMN yg dilakukan antara
pempus dg pemda, antar pemda, atau antara
pempus/pemda dg pihak lain, dg menerima
penggantian dlm bentuk barang, sekurang-
kurangnya dg nilai seimbang
Pengalihan kepemilikan barang dr pempus kpd
pemda, dr pemda kpd pempus antar pemda atau
dr pempus/Pemda kpd pihak lain, tanpa
memperoleh penggantian
Pengalihan kepemilikan BMN yg semula merupakan
kekayaan yg tdk dipisahkan mjd kekayaan yg
dipisahkan untuk diperhitungkan sbg modal/saham
negara/daerah pd BUMN/badan hukum lainnya
Pemindah
tanganan
PEMINDAHTANGANAN
23
PENJUALAN
Pertimbangan
Optimalisasi Secara ekonomis lebih menguntungkan Pelaksanaan Undang Undang
Cara
Lelang, kecuali dlm hal-hal tertentu: BMN bersifat khusus
- Rumah Negara Gol III yg dijual kpd Penghuni- Kendaraan dinas pejabat yg dijual kepada
pejabat negara BMN lainnya yg ditetapkan Pengelola Barang
Pelaksanaan
BMN tanah, bangunan, kendaraan dan Barang barang oleh Pengguna BarangDengan persetujuan Pengelola Barang
24
TUKAR MENUKAR
Pertimbangan
• Untuk memenuhi kebuth. operasional penyelg. pemerintah
• Utk optimalisasi BMN• Tidak tesedia dana
dalam APBN Penggunadg persetj.Pengelola
Pengelola
Subjek
La
po
r
Objek
• Tanah/Bangunan yg tlh diserahkan kpd Pengelola
• Tanah/Bangunan yg msh digunakan utk Tupoksi Pengguna tapi tidak sesuai dg RUTR
• BMN selain Tanah/Bangunan
•Pemda•BUMN/D•Swasta
Pihak Lain
25
H I B A H
Pertimbangan
• Kepentingan Sosial• Keagamaan• Kemanusiaan• Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Objek
• Tanah/Bangunan yg tlh diserahkan kpd Pengelola
• Tanah/Bgn yg dr awal direnc. utk dihibahkan sesuai dok. penganggarn
• BMN selain Tanah/Bangunan
Penggunadg perset. Pengelola
Pengelola
Subjek
La
po
r
•Pemda•Yayasan Sosial,
Keagamaan, Kemanusiaan
Pihak Lain
26
Tujuan
• Dlm rangka pendirian, pengembangan & peningkatan kinerja BUMN/ BHMN lainnya
Pertimbangan
• BMN dr awal pengadaannya sesuai Dok. Angg. Diperuntukkan bg BUMN/ BHMN lainnya dlm rgka penugasan Pem.
• Lbh optimal bila dikelola BUMN/ BHMN lainnya
Objek
• Tanah/Bangunan yg tlh diserahkan kpd Pengelola
• Tanah/Bangunan yg dr awal direnc. utk PMP sesuai dok. penganggaran
• BMN selain Tanah/Bangunan
Penggunadg persetj. Pengelola
Pengelola
Subjek
La
po
r
•BUMN•BHMN Lainnya
Pihak Lain
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
27
PEMUSNAHAN
PERSYARATAN : TIDAK DAPAT DIGUNAKAN, TIDAK DAPAT
DIMANFAATKAN, DAN TIDAK DAPAT DIPINDAH TANGANKAN
ALASAN LAIN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
CARA PEMUSNAHAN : DIBAKAR/DIHANCURKAN/DITIMBUN DITENGGELAMKAN DALAM LAUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
28
KEWENANGAN UNTUK MENGUSULKAN PERSETUJUAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BMN DI LINGKUNGAN BNNKEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN
NO MATERI YANG DIUSULKAN
KEPALA
BNN
KEPADA
MENKEU
KEPALA BIRO
UMUM A.N.
KEPALA BNN
KEPADA
DJKN
KEPALA BIRO UMUM A.N.
KEPALA BNN UNTUK BMN DI
LINGKUNGAN BNN KEPADA
KEPALA BNNP ATAU
BNNK/KOTA A.N. KEPALA
BNN DITINGKAT PROVINSI
ATAU KAB/KOTA
KAKANWIL
DJKNKA KPKNL
KAKANWIL
DJKNKA KPKNL
1 Usulan Penetapan status
Penggunaan BMN berupa:
a. Tanah dan/atau Bangunan
dengan nilai perolehan BMN
per bidang tanah dan/atau unit
bangunan
X Lebih dari
Rp.2.500.000.
000,-
Lebih dari
Rp.1.000.000.0
00,- s.d
Rp.2.500.000.0
00,-
Sampai
dengan
Rp.1.000.000.
000,-
Lebih dari
Rp.1.000.000.
000 s.d
Rp.2.500.000.
000,-
Sampai
dengan
Rp.1.000.00
0.000,-
b. Selain Tanah dan/atau
Bangunan:
1) Barang-barang yang
mempunyai bukti
kepemilikan seperti sepeda
motor, mobil, kapal dan
pesawat terbang dengan
nilai perolehan BMN per
unit
X Lebih dari
Rp.1.000.000.
000,-
Lebih dari
Rp.250.000.000
s.d
Rp.1.000.000.0
00
Sampai
dengan
Rp.250.000.00
0
Lebih dari
Rp.250.000.
000 s.d
Rp.1.000.000.
000
Sampai
dengan
Rp.250.000.
000
29
KEWENANGAN UNTUK MENGUSULKAN PERSETUJUAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BMN DI LINGKUNGAN BNNKEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN
NO MATERI YANG DIUSULKAN
KEPALA
BNN
KEPADA
MENKEU
KEPALA BIRO
UMUM A.N.
KEPALA BNN
KEPADA DJKN
KEPALA BIRO UMUM A.N.
KEPALA BNN UNTUK BMN
DI LINGKUNGAN BNN
KEPADA
KEPALA BNNP ATAU
BNNK/KOTA A.N. KEPALA
BNN DITINGKAT PROVINSI
ATAU KAB/KOTA
KAKANWIL
DJKNKA KPKNL
KAKANWIL
DJKNKA KPKNL
2) Barang-barang dengan nilai
perolehan BMN per unit
X Lebih dari
Rp.1.000.000.0
00,-
Lebih dari
Rp.250.000.0
00 s.d
Rp.1.000.000.
000
Lebih dari
Rp.25.000.000
s.d
Rp.250.000.00
0
Lebih dari
Rp.250.000.00
0 s.d
Rp.1.000.000.0
00
Lebih dari
Rp.25.000.0
00 s.d
Rp.250.000.
000
2. Usulan pemanfaatan BMN
berupa:
a. Tanah dan/atau bangunan:
1) Dalam bentuk sewa
dengan pembayaran sewa
yang dibayar sekaligus
untuk jangka waktu paling
lama lima tahun dengan
nilai tanah berdasarkan
Surat Keterangan NJOP
X Lebih dari
Rp.5.000.000.0
00,-
Lebih dari
Rp.1.000.000
.000 s.d
Rp.5.000.000
.000
Sampai
dengan
Rp.1.000.000.
000
Lebih dari
Rp.1.000.000.
000 s.d
Rp.5.000.000.
000
Sampai
dengan
Rp.1.000.00
0.000
30
KEWENANGAN UNTUK MENGUSULKAN PERSETUJUAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BMN DI LINGKUNGAN BNNKEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN
NO MATERI YANG DIUSULKAN
KEPALA
BNN
KEPADA
MENKEU
KEPALA
BIRO UMUM
A.N. KEPALA
BNN KEPADA
DJKN
KEPALA BIRO UMUM A.N.
KEPALA BNN UNTUK BMN
DI LINGKUNGAN BNN
KEPADA
KEPALA BNNP ATAU
BNNK/KOTA A.N.
KEPALA BNN DITINGKAT
PROVINSI ATAU
KAB/KOTA
KAKANWIL
DJKNKA KPKNL
KAKANWIL
DJKNKA KPKNL
2) Dalam bentuk pinjam
pakai untuk jangka
waktu paling lama dua
tahun dengan nilai tanah
berdasarkan Surat
Keterangan NJOP
X Lebih dari
Rp.10.000.00
0.000,-
Lebih dari
Rp.2.000.00
0.000 s.d
Rp.10.000.0
00.000
Sampai
dengan
Rp.2.000.000
.000
3) Dalam bentuk kerja
sama pemanfaatan
untuk jangka waktu
paling lama 30 tahun
dengan nilai tanah
berdasarkan Surat
Keterangan NJOP
X Lebih dari
Rp.2.500.000.
000,-
Lebih dari
Rp.1.000.00
0.000 s.d
Rp.2.500.00
0.000
Sampai
dengan
Rp.1.000.000
.000
Lebih dari
Rp.1.000.000
.000 s.d
Rp.2.500.000
.000
Sampai
dengan
Rp.1.000.0
00.000
b. Selain tanah dan/atau
bangunan:
31
KEWENANGAN UNTUK MENGUSULKAN PERSETUJUAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BMN DI LINGKUNGAN BNNKEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN
NO MATERI YANG DIUSULKAN
KEPALA
BNN
KEPADA
MENKEU
KEPALA BIRO
UMUM A.N.
KEPALA BNN
KEPADA DJKN
KEPALA BIRO UMUM A.N.
KEPALA BNN UNTUK BMN
DI LINGKUNGAN BNN
KEPADA
KEPALA BNNP ATAU
BNNK/KOTA A.N. KEPALA
BNN DITINGKAT PROVINSI
ATAU KAB/KOTA
KAKANWIL
DJKNKA KPKNL
KAKANWIL
DJKNKA KPKNL
1) Dalam bentuk sewa
dengan pembayaran sewa
yang dibayar sekaligus
untuk jangka waktu paling
lama lima tahun dengan
nilai perolehan
X Lebih dari
Rp.500.000.00
0,-
Lebih dari
Rp.100.000.0
00 s.d
Rp.500.000.0
00
Sampai
dengan
Rp.100.000.00
0
Lebih dari
Rp.100.000.00
0 s.d
Rp.500.000.00
0
Sampai
dengan
Rp.100.000.
000
2) Dalam bentuk pinjam
pakai untuk jangka waktu
paling lama dua tahun
dengan nilai perolehan
BMN
X Lebih dari
Rp.2.500.000.0
00,-
Lebih dari
Rp.500.000.0
00 s.d
Rp.2.500.000
.000
Sampai
dengan
Rp.500.000.00
0
Lebih dari
Rp.500.000.00
0 s.d
Rp.2.500.000.
000
Sampai
dengan
Rp.500.000.
000
3) Dalam bentuk kerja sama
pemanfaatan untuk jangka
waktu paling lama 30
tahun dengan nilai
perolehan BMN
X Lebih dari
Rp.1.000.000.0
00,-
Lebih dari
Rp.250.000.0
00 s.d
Rp.1.000.000
.000
Sampai
dengan
Rp.250.000.00
0
Lebih dari
Rp.250.000.00
0 s.d
Rp.1.000.000.
000
Sampai
dengan
Rp.250.000.
000
32
KEWENANGAN UNTUK MENGUSULKAN PERSETUJUAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BMN DI LINGKUNGAN BNNKEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN
NO MATERI YANG DIUSULKAN
KEPALA
BNN
KEPADA
MENKEU
KEPALA BIRO
UMUM A.N.
KEPALA BNN
KEPADA DJKN
KEPALA BIRO UMUM A.N.
KEPALA BNN UNTUK BMN
DI LINGKUNGAN BNN
KEPADA
KEPALA BNNP ATAU
BNNK/KOTA A.N. KEPALA
BNN DITINGKAT PROVINSI
ATAU KAB/KOTA
KAKANWIL
DJKNKA KPKNL
KAKANWIL
DJKNKA KPKNL
3. Usulan penghapusan BMN
yang tidak ditindaklanjuti
dengan pemindah tangan
berupa :
a. Tanah dan/atau bangunan
dengan nilai perolehan BMN
per paket usulan
X Lebih dari
Rp.500.000.00
0,-
Lebih dari
Rp.250.000.0
00 s.d
Rp.500.000.0
00
Sampai
dengan
Rp.250.000.00
0
Lebih dari
Rp.250.000.00
0 s.d
Rp.500.000.00
0
Sampai
dengan
Rp.250.000.
000
b. Selain tanah dan/atau
bangunan dengan nilai
perolehan BMN per paket
usulan
X Lebih dari
Rp.250.000.00
0,-
Lebih dari
Rp.100.000.0
00 s.d
Rp.250.000.0
00
Sampai
dengan
Rp.100.000.00
0
Lebih dari
Rp.100.000.00
0 s.d
Rp.250.000.00
0
Sampai
dengan
Rp.100.000.
000
4. Usulan penghapusan BMN
yang ditindaklanjuti dengan
pemindah tangan BMN berupa
:
33
KEWENANGAN UNTUK MENGUSULKAN PERSETUJUAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BMN DI LINGKUNGAN BNNKEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN
NO MATERI YANG DIUSULKAN
KEPALA
BNN
KEPADA
MENKEU
KEPALA BIRO
UMUM A.N.
KEPALA BNN
KEPADA DJKN
KEPALA BIRO UMUM A.N.
KEPALA BNN UNTUK BMN
DI LINGKUNGAN BNN
KEPADA
KEPALA BNNP ATAU
BNNK/KOTA A.N. KEPALA
BNN DITINGKAT PROVINSI
ATAU KAB/KOTA
KAKANWIL
DJKNKA KPKNL
KAKANWIL
DJKNKA KPKNL
a. Tanah dan/atau bangunan
yang tidak memerlukan
persetujuan Presiden atau
DPR dengan nilai tanah
berdasarkan Surat
Keterangan NJOP
X Lebih dari
Rp.2.500.000.
000,- s.d
Rp.10.000.00
0.000
Lebih dari
Rp.1.000.00
0.000,- s.d
Rp.2.500.00
0.000
Sampai
dengan
Rp.1.000.000
.000
Lebih dari
Rp.1.000.000
.000,- s.d
Rp.2.500.000
.000
Sampai
dengan
Rp.1.000.0
00.000
b. Selain tanah dan/atau
bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan
Presiden atau DPR dengan
nilai perolehan BMN
X Lebih dari
Rp.1.000.000.
000,- s.d
Rp.10.000.00
0.000
Lebih dari
Rp.500.000.
000,- s.d
Rp.1.000.00
0.000
Sampai
dengan
Rp.500.000.0
00
Lebih dari
Rp.500.000.0
00,- s.d
Rp.1.000.000
.000
Sampai
dengan
Rp.500.000
.000
c. Tanah dan/atau bangunan
yang memerlukan
persetujuan Presiden atau
DPR dengan nilai tanah
berdasarkan Surat
Keterangan NJOP
Lebih dari
Rp.10.000
.000.000,-
X X X X X
34
KEWENANGAN UNTUK MENGUSULKAN PERSETUJUAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BMN DI LINGKUNGAN BNNKEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN
NO MATERI YANG DIUSULKAN
KEPALA
BNN
KEPADA
MENKEU
KEPALA BIRO
UMUM A.N.
KEPALA BNN
KEPADA DJKN
KEPALA BIRO UMUM A.N.
KEPALA BNN UNTUK BMN
DI LINGKUNGAN BNN
KEPADA
KEPALA BNNP ATAU
BNNK/KOTA A.N. KEPALA
BNN DITINGKAT PROVINSI
ATAU KAB/KOTA
KAKANWIL
DJKNKA KPKNL
KAKANWIL
DJKNKA KPKNL
d. Selain tanah dan/atau
bangunan yang memerlukan
persetujuan Presiden atau
DPR dengan nilai perolehan
BMN
Lebih dari
Rp.10.000
.000.000,-
X X X X X
35
KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BMN DI LINGKUNGAN BNNKEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN
NOMATERI YANG
DITANDATANGANI
KEPALA
BNN
KEPALA
BIRO
UMUM
A.N.
KEPALA
BNN
KEPALA BIRO
UMUM A.N.
KEPALA BNN
UNTUK BMN DI
TINGKAT PUSAT
KEPALA BNNP ATAU
BNNK/KOTA DI
TINGKAT PROVINSI
ATAU KAB/ KOTA
KETERANGAN
I Penetapan status Penggunaan
BMN berupa:
a. Tanah dan/atau Bangunan
dengan nilai perolehan BMN per
bidang tanah dan/atau unit
bangunan
X X X X
b. Selain Tanah dan/atau
Bangunan:X X
1) Barang-barang yang
mempunyai bukti
kepemilikan seperti sepeda
motor, mobil, kapal, dan
pesawat terbang dengan
nilai perolehan BMN per
Unit
X X X XKeputusan penetapan
status penggunaan
Almatsus oleh Kepala
Biro Umum Settama
BNN a.n. Kepala BNN2) Barang-barang dengan
nilai perolehan BMN per
Unit
X X s.d. Rp. 25.000.000 s.d. Rp. 25.000.000
36
KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BMN DI LINGKUNGAN BNNKEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN
NOMATERI YANG
DITANDATANGANI
KEPALA
BNN
KEPALA
BIRO
UMUM A.N.
KEPALA
BNN
KEPALA BIRO
UMUM A.N.
KEPALA BNN
UNTUK BMN DI
TINGKAT
PUSAT
KEPALA BNNP
ATAU BNNK/KOTA
DI TINGKAT
PROVINSI ATAU
KAB/ KOTA
KETERANGAN
2. Pemanfaatan BMN berupa
Tanah dan/atau bangunan:
a. Dalam bentuk sewa dengan
pembayaran sewa yang
dibayar sekaligus untuk
jangka waktu paling lama
lima tahun dengan nilai tanah
berdasarkan surat
keterangan NJOP
Lebih dari
Rp.10.000.
000.000
s.d
Rp.10.000.
000.000,-
X X
b. Dalam bentuk pinjam pakai
untuk jangka waktu paling
lama dua tahun dengan nilai
tanah berdasarkan surat
keterangan NJOP
Lebih dari
Rp.10.000.
000.000
s.d
Rp.10.000.
000.000,-
X X
37
KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BMN DI LINGKUNGAN BNNKEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN
NOMATERI YANG
DITANDATANGANI
KEPALA
BNN
KEPALA
BIRO UMUM
A.N. KEPALA
BNN
KEPALA BIRO
UMUM A.N.
KEPALA BNN
UNTUK BMN
DI TINGKAT
PUSAT
KEPALA BNNP
ATAU BNNK/KOTA
DI TINGKAT
PROVINSI ATAU
KAB/ KOTA
KETERANGAN
c. Dalam bentuk kerjasama
pemanfaatan untuk jangka
waktu paling lama 30 thn &
50 thn utk infrastruktur
dengan nilai tanah
berdasarkan surat
keterangan NJOP
Lebih dari
Rp.10.000.00
0.000
s.d
Rp.10.000.00
0.000,-
X X
3. Usulan penghapusan BMN
yang tidak ditindaklanjuti
dengan pemindahtanganan
berupa:
38
KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BMN DI LINGKUNGAN BNNKEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN
NOMATERI YANG
DITANDATANGANI
KEPALA
BNN
KEPALA BIRO
UMUM A.N.
KEPALA BNN
KEPALA BIRO
UMUM A.N.
KEPALA BNN
UNTUK BMN DI
TINGKAT PUSAT
KEPALA BNNP
ATAU
BNNK/KOTA DI
TINGKAT
PROVINSI ATAU
KAB/ KOTA
KETERANGAN
a. Tanah dan/atau
bangunan dengan nilai
perolehan BMN per
paket usulanX
s.d. atau lebih
dari
Rp. 250.000.000
X X
1. Penghapusan akibat
adanya putusan pengadilan
yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan
sudah tidak ada upaya
hukum lainnya, atau
menjalankan ketentuan
undang-undang,
Keputusan penghapusan
ditandatangani oleh Kepala
BNN;
2. Penghapusan Ranmor, dan
Almatsus, Keputusan
penghapusan
ditandatangani oleh Kepala
Biro Umum a.n Kepala
BNN.
b. Selain tanah
dan/atau bangunan
dengan nilai
perolehan BMN per
paket usulan
XLebih dari
Rp. 100.000.000
s/d
Rp. 100.000.000
s/d
Rp. 100.000.000
39
KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BMN DI LINGKUNGAN BNNKEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN
NOMATERI YANG
DITANDATANGANI
KEPALA
BNN
KEPALA
BIRO UMUM
A.N. KEPALA
BNN
KEPALA BIRO
UMUM A.N.
KEPALA BNN
UNTUK BMN
DI TINGKAT
PUSAT
KEPALA BNNP
ATAU
BNNK/KOTA DI
TINGKAT
PROVINSI ATAU
KAB/ KOTA
KETERANGAN
4. Usulan penghapusan
BMN yang tidak
ditindaklanjuti dengan
pemindahtanganan BMN
berupa:
3.Pemindahtangana
n tanah dan/atau
bangunan
dengan cara
tukar menukar
dan Hibah,
Keputusan
penghapusan
ditandatangani
oleh Kepala
BNN.
a. tanah dan/atau
bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan
Presiden atau DPR
dengan nilai tanah
berdasarkan Surat
Keterangan NJOP
X
s.d
Rp.10.000.00
0.000,-
X X
40
KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BMN DI LINGKUNGAN BNNKEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN
NOMATERI YANG
DITANDATANGANI
KEPALA
BNN
KEPALA
BIRO UMUM
A.N. KEPALA
BNN
KEPALA BIRO
UMUM A.N.
KEPALA BNN
UNTUK BMN
DI TINGKAT
PUSAT
KEPALA BNNP
ATAU
BNNK/KOTA DI
TINGKAT
PROVINSI
ATAU KAB/
KOTA
KETERANGAN
b. selain tanah dan/atau
bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan
Presiden atau DPR dengan
nilai perolehan BMN
X
Lebih dari
Rp.
100.000.000,-
s.d.
Rp.10.000.00
0.000,-
s/d
Rp.100.000.000
s/d
Rp.100.000.000
3. Pemindahtanganan
tanah dan/atau
bangunan dengan
cara tukar menukar
dan Hibah, Keputusan
penghapusan
ditandatangani oleh
Kepala BNN.
c. tanah dan/atau bangunan
yang memerlukan
persetujuan Presiden atau
DPR dengan nilai tanah
berdasarkan Surat
Keterangan NJOP
Lebih dari
Rp.10.000.
000.000
X X X
d. selain tanah dan/atau
bangunan yang memerlukan
persetujuan Presiden atau
DPR dengan nilai perolehan
BMN
Lebih dari
Rp.10.000.
000.000
X X X
41
PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN
KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DAN KPKNLKMK NOMOR 31/KM.6/2008 TANGGAL 19 JUNI 2008
No Materi yang dilimpahkan KPKNL Kanwil DJKNKantor Pusat
DJKN
1. Persetujuan/penolakan atas usulan penetapan status
penggunaan BMN berupa:
a. Tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Barang dengan nilai perolehan BMN per bidang
tanah dan/atau unit bangunan
Rp. 1,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
Rp. 2.500.000.000,-
Rp. 2.500.000.001,-
s.d
tak terbatas
b. Selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Barang, yaitu:
1) Barang barang yang mempunyai bukti
kepemilikan seperti sepeda motor, mobil, kapal,
pesawat terbang dengan nilai perolehan BMN
per unit
Rp. 1,-
s.d
Rp. 250.000.000,-
Rp. 250.000.001,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
tak terbatas
2) Barang barang dengan nilai perolehan BMN per
unit (barang barang yang tidak mempunyai bukti
kepemilikan)
Rp. 25.000.001,-
s.d
Rp. 250.000.000,-
Rp. 250.000.001,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
tak terbatas
**) Barang barang dengan nilai perolehan BMN per unit (atau barang barang yang tidak mempunyai bukti kepemilikan)
Rp.1,- s.d Rp. 25.000.000,- ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Barang
42
No Materi yang dilimpahkan KPKNL Kanwil DJKNKantor Pusat
DJKN
2. a. Persetujuan/penolakan atas usulan
pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau
bangunan:
1) Dalam bentuk sewa dengan pembayaran
sewa yang dibayar sekaligus untuk
jangka waktu paling lama 5 tahun yang
diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
selaku Pengguna Barang dengan nilai
tanah berdasarkan surat keterangan
NJOP
Rp. 1,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
Rp. 5.000.000.000,-
Rp. 5.000.000.001,-
s.d
tak terbatas
2) Dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka
waktu paling lama 2 tahun yang diajukan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Barang dengan nilai tanah
berdasarkan surat keterangan NJOP
Rp. 1,-
s.d
Rp. 2.000.000.000,-
Rp. 2.000.000.001,-
s.d
Rp.10.000.000.000,-
Rp.10.000.000.001,-
s.d
tak terbatas
3) Dalam bentuk kerjasama pemanfaatan
untuk jangka waktu paling lama 30 tahun
yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Barang
dengan nilai tanah berdasarkan surat
keterangan NJOP
Rp. 1,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
Rp. 2.500.000.000,-
Rp. 2.500.000.001,-
s.d
tak terbatas
43
No Materi yang dilimpahkan KPKNL Kanwil DJKNKantor Pusat
DJKN
b. Persetujuan/penolakan atas usulan
pemanfaatan BMN berupa selain tanah
dan/atau bangunan:
1) Dalam bentuk sewa dengan pembayaran
sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka
waktu paling lama 5 tahun yang diajukan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Barang dengan nilai perolehan
BMN
Rp. 1,-
s.d
Rp. 100.000.000,-
Rp. 100.000.001,-
s.d
Rp. 500.000.000,-
Rp. 500.000.001,-
s.d
tak terbatas
2) Dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka
waktu paling lama 2 tahun yang diajukan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Barang dengan nilai perolehan
BMN
Rp. 1,-
s.d
Rp. 500.000.000,-
Rp. 500.000.001,-
s.d
Rp. 2.500.000.000,-
Rp. 2.500.000.001,-
s.d
tak terbatas
3) Dalam bentuk kerjasama pemanfaatan
untuk jangka waktu paling lama 30 tahun
yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Barang dengan
dengan nilai perolehan BMN
Rp. 1,-
s.d
Rp. 250.000.000,-
Rp. 250.000.001,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
tak terbatas
44
No Materi yang dilimpahkan KPKNL Kanwil DJKNKantor Pusat
DJKN
3. Persetujuan/penolakan atas usulan
penghapusan BMN yg tidak ditindaklanjuti dgn
pemindahtanganan berupa:
a. Tanah dan/atau bangunan yang diajukan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Barang dengan nilai perolehan
BMN per paket usulan
Rp. 1,-
s.d
Rp. 250.000.000,-
Rp. 250.000.001,-
s.d
Rp. 500.000.000,-
Rp. 500.000.001,-
s.d
tak terbatas
b. Selain tanah dan/atau bangunan yang
diajukan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga
selaku Pengguna Barang dengan nilai
perolehan BMN per paket usulan
Rp. 1,-
s.d
Rp. 100.000.000,-
Rp. 100.000.001,-
s.d
Rp. 250.000.000,-
Rp. 250.000.001,-
s.d
tak terbatas
45
No Materi yang dilimpahkan KPKNL Kanwil DJKNKantor Pusat
DJKN
4. Persetujuan/penolakan atas usulan
pemindahtanganan BMN berupa:
a. Tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan Presiden atau
DPR dan diajukan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Barang dengan
nilai tanah berdasarkan surat keterangan
NJOP
Rp. 1,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
Rp. 2.500.000.000,-
Rp. 2.500.000.001,-
s.d
tak terbatas
b. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan Presiden atau
DPR dan diajukan oleh Menteri/ Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Barang dengan
nilai perolehan BMN
Rp. 1,-
s.d
Rp. 500.000.000,-
Rp. 500.000.001,-
s.d
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000.001,-
s.d
tak terbatas
46
1. MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG PENGELOLAAN BMN BAGI SETIAP PERSONEL DI LINGKUNGAN BNN YANG DILAKUKAN SECARA BERKALA.
2. SELALU MEMPERBAIKI DIRI UTK MENGIKUTI / MENG UPDATE DAN MEMPEDOMANI SEGALA KETENTUAN DAN PERATURAN TTG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ( BMN).
3. PENGAWASAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENGELOLAAN BMN PERLU DITINGKATKAN BAIK DITINGKAT PUSAT MAUPUN WILAYAH.
4. MENERTIBKAN PENGADMINISTRASIAN DAN PENDATAAN BMN (PENETAPAN STATUS BARANG, KARTU INVENTARIS BARANG, NOMOR REGISTER BARANG).
5. MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS KEPADA OPERATOR DALAM TUGAS PENGELOLAAN BMN.
SARAN DAN SOLUSI
47Terima Kasih