14 BAB II LANDASAN TEORI A. Landasan Teori 1. Pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2016), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: a. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang) b. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya. c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
34
Embed
BABII LANDASANTEORI ...eprints.mercubuana-yogya.ac.id/4741/3/BAB II.pdf14 BABII LANDASANTEORI A. LandasanTeori 1.Pengertianpajak. PengertianpajakmenurutRochmatSoemitrodalambukunyaMardiasmo
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
14
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Landasan Teori
1. Pengertian pajak.
Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo
(2016), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:
a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang
(bukan barang)
b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaanya.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
15
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2. Fungsi pajak
Dalam Buku Mardiasmo (2016) menerangkan bahwa terdapat dua fungsi
pajak. Adapun dua fungsi pajak tersebut yaitu:
a. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah
untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi mengatur (cregulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam bukunya Mardiasmo (2016.9-10), sistem pemungutan pajak
diantaranya:
a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
16
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasif
3) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus.
b. Self Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
Wajib Pajak sendiri
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
c. Withholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang
oleh Wajib Pajak.
17
Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang
terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib
Pajak.
4. Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atas perlawanan
maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat, syarat yang
dituliskan pada buku Mardiasmo (2016.4) Yang berjudul Pepajakan adalah
sebagai berikut:
a. Pemungutan pajak harus adil (syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan,
undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam
perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Sedang adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak
bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan. Penundaan dalam
pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan
pajak.
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis)
Di indonesia pajak diatur dalam UUD pasal 23 ayat 2. hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
negara maupun warganya.
18
c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.
d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah
dari hasil pemungutannya.
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
Contoh :
1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2
macam tarif
2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu
tarif, yaitu 10%
3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk
perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh)
yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).
19
5. Pengelompokan Pajak
Pada buku perpajakan oleh Mardiasmo (2016.7) Pengelompokan pajak
diantaranya:
a. Menurut golongannya
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak
Pertambahan Nilai.
b. Menurut sifatnya
1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memeperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
c. Menurut lembaga pemungutnya
20
1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas
barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai
2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah
terdiri atas:
a) Pajak Propinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
b) Pajak Kabupaten/Kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan.
6. SPT (Surat Pemberitahuan)
a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)
Buku Mardiasmo (2016.35) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak
dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan (SPT)
disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal
Pajak.
21
PER Nomor 09/PMK.03/2018 menerangkan bahwa SPT Tahunan adalah
SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, SPT Masa
adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.
b. Jenis-Jenis SPT
Menurut Mardiasmo (2016.38-39) secara garis besar SPT dibedakan
menjadi dua yaitu:
1) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu
Masa Pajak.
2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk
suatu Tahun Pajak atas bagian Tahun Pajak.
SPT Meliputi :
1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan
2) SPT Masa yang terdiri dari:
a) SPT Masa Pajak Penghasilan
b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai.
SPT dapat berbentuk:
1) Formulir kertas (hardcopy); atau
22
2) Dokumen elektronik
c. Fungsi SPT
Buku Thomas Sumarsan (2015.37) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi
Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melapirkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya
terutang dan untuk melaporkan tentang :
1) Pembayaran atas pelunasan pajak penghasilan yang telah
dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan
pihak lain dalam 1(satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek
pajak
3) Daftar harta dan kewajiban dan/atau
4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa
Pajak sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Bagi pengusaha Kena Pajak, Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai
sarana untuk melaporkan dan mempertangungjawabkan perhitungan jumlah
pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
23
1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan
2) Pembayaran atas pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri
oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu
masa pajak, sesuai dengan kententuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Bagi Wajib Pajak pemotong Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang
dipotong atau dipungut dan disetorkan.
d. Batas waktu penyampaian SPT
Mardiasmo (2016.39) batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
adalah:
1) untuk Surat Pemberitahuan Masa, Paling lama 20 (dua puluh) hari
setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan
berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
atau
3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
24
e. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT
Mardiasmo (2016.40-41) apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka
waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian
SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:
1) Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai
2) Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan lainnya
3) Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
4) Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
7. Wajib Pajak Orang Pribadi
Syafrianto dan Lani Dharmasetya (2010.5) Berdasarkan jenis penghasilan
yang diperoleh, Wajib Pajak orang pribadi terbagi menjadi 3 (tiga) kategori,
yaitu:
a. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh
penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto
tidak melebihi 60 juta setahun dan tidak memiliki penghasilan lain
kecuali bunga bank dan/atau koperasi. Istilahnya Wajib Pajak Karyawan
Sederhana
25
b. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh
penghasilan dari satu atau lebih dari satu pemberi kerja dan/atau
memiliki penghasilan lain. Untuk istilahnya adalah Wajib Pajak
Karyawan. Wajib Pajak yang termasuk dalam katagori sebagai wajib
pajak karyawan antara lain
1) Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang
bersumber dari 1 pemberi kerja dengan penghasilan bruto setahun
melebihi 60 juta atau Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh
penghasilan yang bersumber lebih dari satu pemberi kerja
(penghasilan yang berasal dari pekerjaan)
2) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dalam negeri
dan luar negeri (penghasilan yang berasal dari modal)
3) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang
dikenakan PPh Final (seperti bunga dan, deviden, sewa tanah
dan/atau bangunan, dan hadiah undian) dan atau bersifat final
(seperti penghasilan istri dari satu pemberi kerja)
4) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang
bukan merupakan objek pajak penghasilan
5) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu
pemberi kerja (penghasilan yang berasal dari pekerjaan) dan
26
penghasilan yang disebutkan pada angka 2 dan atau pada angka 3
dan atau pada angka 4 diatas.
c. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan
bebas. Penulis mengistilahkan Wajib Pajak usahawan untuk Wajib Pajak
katagori ini diantaranya:
1) Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dan pekerjaan
sendiri seperti pengusaha, pedagang, jasa-jasa keahlian dokter,
notaris, akuntan, pengacara, konsultan yang memiliki tempat
praktek sendiri dan bukan merupakan suatu bentuk badan hukum.
2)Wajib Pajak karyawan yang istri atau anak anak angkat yang belum
dewasa yang menjadi tanggungan Wajib Pajak mempunyai usaha
dan pekerjaan bebas (sebagaimana yang dijelaskan pada huruf c
angka 1 di atas) yang penghasilannya digabung menjadi satu
dengan Wajib Pajak
Contoh : suami ( sebagai pemilik NPWP) bekerja sebagai karyawan
dan hanya memperoleh penghasilan dari gaji sebagai karyawan,
sedangkan istri adalah seorang dokter yang membuka praktek dokter
sendiri.
3) Wajib Pajak karyawan yang istrinya memperoleh penghasilan lebih
dari satu pemberi kerja. Selain penghasilan utama tersebut di atas
27
4) Wajib Pajak usahawan dapat pula memiliki penghasilan tambahan
yang berupa :
a)Penghasilan lain (tidak final) yang bukan berasal dari
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan (pekerjaan sebagai
karyawan) seperti bunga (bukan dari bank) royalti, sewa (selain
tanah dan bangunan), penghargaan dan hadiah (selain hadiah
undian), keuntungan dari penjualan/pengalihan harta (capital
gain) dan penghasilan lainnya yang tidak dikenakan pajak
bersifat final. Contoh : seorang usahawan yang memiliki
pekerjaan sampingan sebagai pengarang dan memperoleh
royalti dari karangannya tersebut.
b)Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan ( baik dari satu atau
lebih pemberi kerja) dan atau penghasilan lain yang berasal
dari modal, dan atau penghasilan yang bukan objek pajak
penghasilan.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak
Dalam buku Akifa P. Nayla (2015) NPWP yaitu Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak, baik
perorangan maupun bentuk badan usaha, sebagai sarana yang merupakan
tanda pengenal untuk menunjukan identitas dari Wajib Pajak yang
bersangkutan. NPWP ini, dalam jangka panjang digunakan oleh Wajib Pajak
guna melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.
28
a. Manfaat memiliki NPWP bagi Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ternyata memiliki manfaat yang
sangat penting bagi Wajib Pajak diantaranya:
1) Wajib Pajak dinyatakan (secara sah oleh negara) sebagai warga
negara yang mempunyai sumbansih dan kepedulian dan yang
sangat tinggi terhadap pembangunan bangsa dan negara
1. e-fillingberpengaruhterhadapkepatuhan pajakBMTse-KabupatenKudus. Hal inidisebabkanadanyamodernisasiadministrasiperpajakansehinggameningkatkankepatuhanpembayaranpajak.