BAB_I%2C_V%2C_DAFTAR_PUSTAKA.docx

7/25/2019 BAB_I%2C_V%2C_DAFTAR_PUSTAKA.docx

1/179

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian dan Kedudukan Anak

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah

ayah dan ibu.1Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia

tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia.

Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang belum

mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di

bawah kekuasaan orang tuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan.2

Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk katagori

anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah

dikenai peraturan hukum atau perUndang-Undangan.

Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum

mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.3Dalam perspektif Undang-

Undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum

pernah kawin.4Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pasal

WJS. Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 38-39.

Pasal 47, UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.


2/179

Pasal 1 (2), UU. No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 (1), UU. No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

22


3/179

23

98 (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa

adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental

atau belum pernah melangsungkan perkawinan.5Adapun pengertian anak menurut

Pasal 45 KUHP adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang

melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun.6

Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah setiap manusia yang

berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku

bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai lebih awal.7

Dengan demikian pasal ini mengakui bahwa batas usia kedewasaan dalam aturan

hukum sebuah Negara mungkin berbeda dengan ketentuan KHA. Dalam kasus

ini Komite Hak Anak menekankan agar Negara meratifikasi KHA

menyelaraskan peraturan-peraturan hukumnya dengan KHA. Dari pengertian ini

tidak terlihat permulaan atau dimulainya status anak. Apakah sejak anak tersebut

lahir, ataukah sejak anak tersebut masih dalam kandungan ibunya. Dalam hal ini

KHA tidak menyebutkan secara tegas. Tetapi dalam bagian mukadimah,

dinyatakan bahwa anak dikarenakan ketidakmatangan jasmani dan mentalnya

memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan

hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya.8Pada prinsipnya pokok

Instruksi Presden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan

Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001), hlm. 50.

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia, (Jakarta: Sinar

Grafika,1993), hlm.19.

KHA, Pasal 1.


4/179

Lihat mukadimah KHA pada Darwin Prinst,Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Aditya Bakti,

2003), hlm. 103-104.


5/179

24

pikiran yang harus dipegang adalah bahwa Negara yang meratifikasi KHA harus

memajukan dan melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia hingga

mereka bisa mencapai kematangan mental dan fisik

Dalam perkembangan anak diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Pertama,

anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawian yang sah atau

hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri

tersebut.9Kedua, anak terlantar, yaitu anak yang tidak memenuhi kebutuhannya

secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ketiga, anak yang

menyandang cacat, yaitu anak yang mengalami hambatan secara fisik dan atau

mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.

Keempat, anak yang memiliki keunggulan, yaitu anak yang mempunyai

kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan atau bakat luar istimewa.

Kelima, anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung

jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan

pengadilan. Keenam, anak asuh, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang ataulembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan

kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu

menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar.10

Sedangkan dalam Undang-Undang peradilan anak dikatakan bahwa pengertian

dari anak nakal adalah anak yang melakukan pidana atau anak yang

KHI, Pasal 99.

Pasal 1, Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.


6/179

25

melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut

peraturan perUndang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang

hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun, dalam perkara

anak nakal ini hanya bisa diajukan ke pengadilan apabila telah mencapai umur 8

(delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah kawin.11

Dan sesuai asas praduga tak bersalah, maka seorang anak

nakal yang sedang dalam proses pengadilan tetap dianggap sebagai tidak

bersalah sampai adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap. Batas usia 8 tahun bagi anak nakal untuk dapat diajukan ke sidang

anak berdasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis,

bahwa anak yang belum mencapai usia 8 tahun dianggap belum dapat

mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam GBHN telah dijelaskan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan

sumber insan bagi pembangunan nasional, maka harus diperhatikan dan dibina

sedini mungkin agar menjadi insan yang berkualitas dan berguna bagi bangsa. Dan

walaupun anak dilahirkan oleh orang tua, namun pada hakekatnya anak merupakan

individu yang berbeda dengan siapapun, termasuk dengan kedua orang tuanya.

Bahkan anak memiliki takdirnya sendiri yang belum tentu sama dengan orang

tuanya.12

Dengan demikian maka jelaslah anak merupakan mahluk independen. Hal

ini perlu disadari sehingga orang tua tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya

pada anak, biarkan anak tumbuh dewasa dengan suara

Pasal 1 dan 2, Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

M. Nipan Halim,Anak Saleh Dambaan Keluarga, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001),

hlm. 21.


7/179

26

hati nuraninya. Orang tua hanya memantau dan mengarahkan agar jangan

sampai menyusuri jalan yang sesat.13

Orang tua hanya berkewajiban berusaha,

yaitu agar anak tumbuh dewasa menjadi kepribadian yang shaleh dengan

merawat, mengasuh, dan mendidiknya dengan pendidikan yag benar.

Kedudukan anak, berhubungan dengan status yang disandangnya. Istilah status

itu hampir sama dengan kedudukan. Secara literal, kata status berarti

kedudukan.14

Namun dalam kamus Bahasa Idonesia, kata status berarti

keadaan, tingkatan, organisasi, badan atau Negara dan sebagainya.15

Adapun

kata kedudukan adalah keadaan dimana seseorang itu hidup menunjukan

kepada suatu hubungan kekeluargaan tertentu.16

Maka status anak sah yang

dimaksudkan sebagai pandangan hukum terhadap anak sah. Sedangkan

kedudukan anak sah menunjukan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan.

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia, al-Quran memposisikan

anak sebagai perhiasan dunia,17

anak juga sebagai hiburan.18

Namun harus disadari bahwa penilaian yang begitu tinggi dan mulia terhadap anak

manusia, hanya dimiliki oleh anak-anak yang memiliki predikat sebagai anak yang

sah dari pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Hal

Ibid., hlm. 23.

John M. Echols Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, cet. Ke-XX, (Jakarta: Gramedia,

1992), hlm. 554.


8/179

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. Ke-II, (Jakarta: Balai

Pustaka, 1982), hlm. 1310.

HFA. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, terj. IS. Adiwinarta, jil ,cet. Ke IV, (Jakarta:

Raja Grafindo, 1996), hlm. 60.

Al-Kahfi (18): 46.

Al-Furqan (25): 74.


9/179

27

ini tidak berarti bahwa anak diluar nikah (anak zina) menempati posisi yang

rendah.19

Karena anak ini juga anak manusia yang memiliki hak-hak

kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya,

sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak.20

Perlindungan terhadap anak sesuai

dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-

hak anak secara proposional berdasarkan status keabsahannya. Hanya saja, hak-

hak anak yang bisa dimiliki anak zina jelas berbeda dengan hak anak yang

berstatus sebagai anak sah.

Nabi menegaskan bahwa suami yang melian isterinya dan menolaknya anaknya,

maka isterinya harus dicerai dan anak itu hanya dihubungkan dengan nasab

ibunya.21

Hal inilah yang menjadi dasar bagi para ulama, bahwa anak zina hanya

bisa dihubungkan melalui nasab ibunya.22

Untuk itulah Kompilasi Hukum Islam

(KHI) menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai

nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

23

19Anak merupakan titipan Allah dan hanya sebatas akibat tidakan a-moral yang dilakukan oleh

ayah dan ibunya. Dia tidak memiliki atau menanggung dosa yang diperbuat oleh ayah dan ibunya.

Lihat QS. Al-Najm (53): 38.


10/179

Lihat terjemahan Convention on the Right of thr Child (Konvensi Hak Anak), pasal 2 ayat (2),

dalam M. Joni dan Zulchaina Z Tanamas,Aspek Hukum Perlindungan Anak dalamPerspektif

Konvensi Hak Anak, cet. Ke-I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 136.

H.R. Buchairi. Lihat al-Buchairi, Sahih al-Buchairi, Jil. III, jil. VI, hlm. 181.; Al-Suyuti, Sunan

al-Nasai bi Syarh al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuti, ji. III, jil. VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah, t.t.), hlm. 178.

Ibn Rusyd,Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, jil. II, (Mesir: Mustafa al-Babi al-

Halabi, 1960), hlm. 358.

Pasal. 100, , Kompilasi Hukum Islam.


11/179

28

Aturan hukum seperti itu berbeda dengan aturan yang terdapat dalam hukum

perdata sebagai hukum positif di Indonesia. Anak tidak sah, yang oleh hukum

positif diistilahkan dengan anak luar nikah24

atau menurut Hukum Islam disebut

dengan anak zina, bila disahkan atau mendapatkan lembar pengesahan akan

memiliki hubungan perdata dengan ibunya maupun dengan ayahnya, meskipun

penguasa anak tersebut adalah walinya.25

Hubungan keperdataan anak luar

kawin terjadi setelah mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Hubungan itupun

hanya terbatas sampai hubungan ibunya dan ayahnya saja. Anak ini tidak

memiliki kakek dan nenek baik dari garis ayahnya maupun dari garis ibunya

terus keatas.26

Dari pengertian inilah hukum positif membolehkan upaya

pengakuan dan pengabsahan.

Berkenaan dengan kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran,

pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan apabila terjadi

perkawinan campuran antara warga Republik Indonesia dengan warga Negara asing,

anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh

Anak luar nikah menurut Hukum Perdata ada tiga macam; (1) Anak alam (pelaku zina sama-sama

belum menikah dan tidak ada larangan untuk kawin), (2) anak zina (pelaku zina atau salah

satunya sedang dalam ikatan perkawinan), dan (3) anak sumbang (pelaku zina masih ada

hubungan darah sehingga dilarang kawin). Anak luar nikah (anak alam) dibedakan dari anak zina

dan sumbang. Dua jenis anak terakhir ini tidak bisa memiliki hubungan dengan ayah dan ibunya.

Bila anak tersebut terpaksa disahkanpun tidak ada akibat hukumnya. Lihat KUH Perdata pasal

bandingkan dengan Vollmar, Pengantar Studi, hlm. 130. Kedudukan anak itu sangat

menyedihkan. Namun pada prakteknya dijumpai hal-hal yang meringankan, karena biasanya anak

zina dan sumbang hanya diketahui oleh pelaku zina saja itu sendiri. Asal anak lahir dalam

keadaan ibunya terikat perkawinan yang sah, otomatis menjadi anak sah. Oleh karena itu

kecenderungan hukum perdata itu membolehkan pengabsahan anak. Sedangkan menurut al-


12/179

Quran, selain anak sah adalah anak zina (tidak sah). Lihat Abdurrouef, al-Quran dan Ilmu

Hukum,(Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 96.

KUH Perdata, Pasal 409.; Vollmar, Pengantar Studi, hlm. 131.

KUH Perdata, Pasal 281 atau Pasal 336 BW. Bandingkan dengan Vollmar, PengantarStudi, hlm.126-127.


13/179

29

kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan

perUndang-Undangan yang berlaku.27

B. Pemeliharaan Anak

Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu

kedua orang tuanya, selain merawat secara fisik, juga meliputi akulturasi ke

dalam nilai-nilai Islami dan sosialisasi ke dalam umat. Syariat menegaskan

bahwa orang tuanya harus mendidik anaknya tentang ritual Islam serta hukum

dan etika Islam dan tentang menjadi bagian dari umat. Bila tidak sanggup atau

gagal, maka masyarakatlah yang harus bertanggung jawab. Orang tua

membacakan syahadat ketika anaknya baru lahir, menamainya dengan nama

baik, menyunatkannya apabila anaknya laki-laki dan mengajarkan membaca al-

Quran secara benar. Orang tua mendidik anaknya supaya berbakti kepada

keluarga dan masyarakat, membetulkan apabila ia melakukan kesalahansertamenasihati dan memberinya contoh yang baik. Syariat menegaskan supaya anak

menghormati dan mematuhi orang tua serta orang yang lebih tua darinya, dan

membantu mereka.28

Mengasuh dan merawat anak hukumnya wajib, sama seperti wajibnya orang tua

memberikan nafkah yang layak kepadanya. Semua ini harus dilaksanakan demi

kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak. Syariat Islam, dalam hubungannya

dengan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan

Pasal 29 ayat (1), Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002.


14/179

Ismail R. Al-Faruqi,Altar Budaya Islam, Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang, (Bandung:

Mizan, 2003), hlm. 185.


15/179

30

perawatan, menuntut agar setiap orang yang berkewajiban memenuhi tugas ini

agar melakukannya dengan ikhlas (sepenuh hati). Makanya hak asuh atas anak

kecil (bayi) pada tahap pertama ini hendaknya dilakukan oleh seorang ibu

(wanita), karena ia secara umum, dengan fitrah yang ditumbuhkan oleh Allah

dalam jiwanya, dipandang lebih mampu dalam memenuhi kebutuhan bayi pada

usianya yang masih dini tersebut berupa kelembutan, belaian kasih saying,

kebutuhan bayi pada usianya yang masih dini tersebut berupa kelembutan,

belaian kasih sayang, perhatian, dan perlindungan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

anak adalah orang yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum

pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri.29

Ketentuan ini berlaku sepanjang anak tidak mempunyai cacat fisik maupun

mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karena ituperbuatan segala hukum yang dilakukan oleh anak diwakili oleh kedua orang

tuanya, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam hal kedua orang tuanya

tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut, maka Pengadilan Agama dapat

menunjuk seseorang kerabat terdekat untuk melaksanakannya.

Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mewajibkan orang tua (ayah dan

ibunya) untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kewajiban ini berjalan sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri. Demikian

pula sebaliknya, pada pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak wajibmenghormati orang tua dan menuruti kehendak mereka yang baik.

29Pasal 98, Kompilasi Hukum Islam.


16/179


17/179

30Abdur Rozak Husein, Hak dan Pendidikan Dalam Islam, alih bahsa H. Azwir Butun (Bandung:

Fikahati Aneska, 1992), II: 19.


18/179

32

anak menjelang dwasa (mumayyiz), ketiga, dari awal mumayyiz sampai dewasa

(baligh), dan keempat, dari awal baligh sampai menjelang meninggal dunia.31

Selama daur yang dilalui manusia itu dibarengi dengan hak dan kewajiban, baik

dalam garis vertical maupun horizontal.

Hak dan kewajiban vertical adalah hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai

sang Khaliq (penciptanya). Sedangkan hubungan horizontal adalah hak dan

kewajiban terhadap sesame manusia yang terjadi secara alami maupun yang

dibuat dan direncanakan untuk dan oleh manusia sendiri.

Diantara hak dan kewajiban horizontal adalah kewajiban memperhatikan hak

keluarganya, hak suami isteri, dan hak anak-anaknya. Subhi mahmasani

berpendapat bahwa orang tua memperhatikan hak anak untuk masa depanmereka yaitu hak menyusui, hak untuk mendapatkan asuhan, hak untuk

mendapatkan nama baik dan kewarganegaraan, hak nafkah atau harta, hak

pengajaran, serta hak pendidikan, akhlak dan agama.32

Secara garis besar, hak anak menurut Islam dapat dikelompokkan menjadi 7

(tujuh) macam, yaitu:33

a. Hak anak sebelum dan sesudah lahir Allah berfirman:

Ali Hasaballah, Us l at- Tasyri al- , (Mesir: al- , 1959), hlm. 341.


19/179

Subhi Mamasani, Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia (Studi Pebandingan Syariat Islam dan

Perundang-undangan Modern) alih bahasa Hasanuddun, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1987),

hlm. 204.

Abdur Rozak Husein, Hak dan Pendidikan, hlm. 11-34. Hak anak dalam fiqh sering dirinci

menjadi hak nasab, hak radaah, hak hadanah, dan hak nafkah. Lihat Abu Zahrah,

Asy-Syakhsiyyah, (Kairo: Al-Fikr, 1957), hlm. 451-471.


20/179

33

!"

Maksud ayat ini, supaya anak memperoleh penjagaan dan pemeliharaan akan

keselamatan dan kesehatannya. Ditegaskan pula dalam surah at-Talaq (65): 6

tentang kewajiban sorang suami untuk menjaga isterinya yang sedang hamil

Islam mengajarkan agar selalu menjaga kehidupan keluarga dari api neraka

(jalan kesesatan) bahkan demi hak asasi manusia diperintahkan saling menjaga

antar sesame manusia. Islam juga melarang membunuh perempuan dan anak-

anak dalam keadaan perang.

Dalam Islam ada beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat

kelahiran anak, yaitu: 1). Disunnahkan menggembirakan bagi yang melahirkan.

2). Disunnahkan mengiqamati anak yang baru lahir. 3). Disunnahkan mentahnik

anak yang baru lahir, dan 4). Disunnahkan mencukur rambut anak yang lahir.

b. Hak anak dalam kesucian keturunan (nasab).


21/179

Hak nasab(hak atas hubungan kekerabatan atau keturunan) merupakan sesuatu

yang penting bagi anak. Kejelasan nasab akan sangat penting mempengaruhi

perkembangan anak pada masa beriutnya. Allah berfirman:

34


22/179

34

& ' & % # $

- ' , +% ) * (

!/ .

Hal ini dimaksudkan demi ketenangan jiwa sang anak. Adanya kejelasan nasab

bagi anak merupakan kebanggaan batin dan agar tidak terjadi kerancuan dan

kebimbangan dalam masyarakat.36

c. Hak anak untuk menerima pemberian nama yang baik.

Diantara tradisi masyarakat yang berlaku ialah ketika seorang anak dilahirkan,

dipilihlah untuk sebuah nama. Dengan nama tersebut, ia bisa dikenal oleh orang-

orang disekelilingnya. Dengan syariatnya yang sempurna Islam memperhatikan

dan mementigkan masalah ini.

Sehingga nama-nama jelek yang mempengaruhi kemuliaan dan akan menjadi

bahan ejekan serta cemooh hendaknya dihindari. Nama-nama yang paling utama

adalah nama-nama para nabi atau nama Abd yang dirangkaikan dengan nama-

nama Allah SWT, seperti Abd Al-Rahma, Abd Al-Rahim. Bahwa Rasulullah

bersabda:


23/179

d. Hak anak untuk menerima susuan (radaah)

Al- (33): 5.

Untuk memperjelas tentang keturunan, dalam fiqh diterangkan bagaimana cara menentukan

nasab,yaitu dengan pengakuan, penetapan hakim, dan persaksian. Lihat, Mustafa as-SibaI, asy-

Syakhsiyyah, (Damaskus: tnp., tt.), hlm. 291-294.


24/179

35

hak ini berdasarkan firman Allah:

0 ' -

' $ ( 1 $ 1 ' ,

& 7 56 4 3 , $ 2 $

< ) * ; : 9 $ 8

= 1 ' ) * ; '

!> 8 '


25/179

Sebagaimana ayat diatas, ada pula ayat lain yang menerangkan bahwa ada

keringanan dalam segi beribadah kepada Allah bagi para ibu yang sedang

menyusui, seperti dalam ibadah puasa.38

Dalam kondisi tertentu, apabila seorang

ibu tidak memungkinkan untuk memberikan ASInya kepada anaknya, karena

kemaslahatan,maka wajib orang tua untuk mencari orang lain untuk menyusui

anaknya,39

sebagai pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan ASI.

e. Hak anak untuk mendapatkan asuhan, perlindungan dan pemeliharaan. Diantara

berbagai tanggung jawab yang paling menonjol yang

diperhatikan Islam adalah mengajar, membimbing, dan mendidik anak yang

berada dibawah tanggung jawabnya. Semua ini merupakan tanggung jawab yang

Al-Baqarah (2): 233.

! "# $ " , (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), VII: 143..

Ibid., hlm. 142.


26/179

36

besar, berat dan penting karena hal ini dimulai sejak anak dilahirkan sampai pada

masa taklif(dewasa).

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan diantara fitrah

manusia itu adalah ia dianugerahi akal dan kemampuan untuk berpikir, sehingga

selalu memiliki rasa ingin tahu (curiously). Oleh karena itu dalam Islam,

manusia tidak saja berhak untuk mendapatkan pendidikan, bahkan mencaripengetahuan adalah suatu kewajiban. Begitu pula dengan anak-anak, dalam

Islam, orang tua memliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-

anaknya.

Pendidikan anak ini dilaksanakan sebagai upaya mempersiapkan diri anak untuk

menjalani kehidupannya, karena setiap anak yang dilahirkan iti tidak mengetahui

apa-apa, sebagaimana firman Allah:

5'* # : ' $ % *

" : ' 2 # $ 8 $

Dalam hal ini dimaksudkan orang tua bertanggung jawab penuh untuk

memberikan tanggung jawab pendidikan kepada anak-anaknya. Pendidikan

tanggung jawab ini meliputi;pertama, pendidikan iman, kedua, pendidikan

moral, ketiga, pendidikan fisik,keempat, pendidikan intelektual,kelima,

pendidikanpsikologis, keenam, pendidikan social, dan ketujuh, pendidikan seks.


27/179


28/179

37

Oleh karena itu, diperlukan adanya bimbingan, pengarahan dan pengawasan agar

anak dapat berkembang menuju kedewasaan sebagaimana mestinya. Selain itu,

pendidikan dalam Islam juga bertujuan untuk memelihara dan menjaga fitrah

yang dimliki anak itu sendiri, yaitu bersih dan suci, terutama fittrah manusia atas

agama.41

Rincian hak anak diatas adalah kebutuhan anak yang harus diperhatikan.

Kesemuanya itu merupakan pemenuhan kebutuhan anak sejak ia di dalam

kandungan sampai ia akan menginjak dewasa, baik dari pemenuhan kebutuhan

fisik maupun nilai-nilai kerohanian (jiwa anak).42

Karena bagaimanpun,

mempersiapkan anak agar menjadi generasi yang berkualitas sudah diamanatkan

dalam al-Quran maupun al-Hadist.

Dalam sebuah riwayat diceritakan, ketika !ibn Abi % " yang hany berputri satu.

Ketika akan meninggal, ia kan mensedekahkan sebagian besar hartanya. OlehRasulullah, hal tersebut dilarang dan diingatkan untuk mensedekahkan sepertiga dari

hartanya saja, agar dapat diwariskan kepada anaknya. Rasulullah bersabda:

menyedekahkan sepertiga itu sudah cukupbanyak, sesungguhnya jika kamu

meninggalkan ahli warismu dalam kekayaan itu


29/179

41Imam an-& ,Sahih Muslim bi Syarh al- an-& ,(Beirut: D r al-Fikr, 1981), VII:113, kitab

al-! ,bab ' at-Tusamm bi Malik al-Amlak au bi Malik al-

(, hlm. 458.

42Nurcholis Madjid, Anak dan Orang tua, Dalam Masyarakat Religius, (Jakarta: Paramadina,2000), hlm. 81-89. lihat juga dalam Abdurrahman Mamun, Anakk Dalam Panji Masyarakat,

Nomor 16 Tahun I (4 Agustus 1997), hlm. 98.


30/179

38

lebih baik bagimu, daripada kamu meninggalkan merea miskin, sehingga mereka

terpaksa meminta-minta kepada orang lain (HR. Bukhairi).43

Dengan kata lain, perhatian untuk memberi nafkah secara laya dan baik kepada

anak adalah aspek yang diperhatikan dalam Islam. Pemenuhan kebutuhan fisik ini

meliputi sandang, pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan anak untuk

pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Dalam al-Quran juga diingatkan:

= ' 0

"" $ =

Sedangkan aspek non fisik (kebutuhan jiwa) seperti yang sudah dirinci diatas,

Rasulullah pernah mengingatkan untuk membaguskan nama dan memberi

pengasuhan dengan penuh kasih sayang serta pengajaran yang baik.

D. Pihak Yang Berkewajiban dan Bertanggung Jawab Dalam Perlindungan

Anak

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik, maka perlu dianut sebuah prinsip

yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai


31/179

paramount of importance(memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang

menyangkut anak. Prisip the best interest of the childdigunakan dalam banyak hal

anak adalah korban, termasuk korban dari ketidaktahuan

43Ali Abdillah Muhammad ibn al-) ( , ) ( ,(ttp., Syrkah & Asia, tt.), II: 125. Hadist diatas

diriwayatkan oleh ) ( dari Abu Nuaim dari dari

! ! * ! ! ! % " .

44An-Nisa (4): 9.


32/179


33/179


34/179

40

Pada kenyataannya masih ada sekelompok orang yang dengan teganya telah

memperlakukan anak sewenang-wenang bahkan anak di eksploitasi secara

ekonomi maupun seksual diantaranya melalui trafiking(perdagangan). Trafiking

terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia.

Gejala ini berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya namun tetap

merupakan perbudakkan dan penghambaan. Banyak lagi perlakuan yang sangat

diskriminatif terhadap anak.48

Perlindungan anak jalanan adalah segala usaha yang dilakukan untuk

menyelamatkan atau memberi pertolongan pada anak-anak jalanan supaya

terhindar dari bahaya, sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi

perkembangan dan pertumbuhan sebagai seoarang anak demi perkembangan dan

pertumbuhan mereka secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosialwajib menjamin perlindungan anak disemua aspek kehidupan. Dalam masalah

keagamaan, seiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk beribadah

menurut agamanya, dimana sebelum anak dapat menentukkan agamanya sendiri,

agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Perlindungan anak

dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan

ajaran agama bagi anak.49

Pengertian perlindungan anak juga dapat dirumuskan sebagai :50

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. Iii.


35/179


36/179

41

Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini

merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan

anak.

Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan

kewajibannya secara manusiawi dan positif

Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungananak beraspek mental, fisisk, dan sosial. Hal ini berarti bahwa

pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara

integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.

Suatu hasil interaksi dari pihak-pihak tertentu, akibat dari adanya suatu

interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya.jadi

perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa jasa (objek dan subjek hukum)

yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan

anak tersebut. Karena perlindungan anak jalanan ini merupakan

permasalahan yang rumit dan sulit, maka penanggulangannya harus

dilakukan secara simultan dan bersama-sama.

Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial

tertentu atau masyarakat tertentu.

Suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum

yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.


37/179


38/179


39/179


40/179


41/179


42/179

Fuaduddin, Pengasuhan Anak Dalam Islam, (Jakarta: Lembaga Bagian Agama dan Jender,

Solidaritas Perempuan dan The Asian Foundation, 1999), hlm. 23.


43/179

45

Anak merupakan karunia Tuhan (rezeki) bagi orang tua, keluarga, dan

masyarakat tetapi sekaligus merupakan fitnah atau ujian.

Pendidikan anak dengan baik terletak secara mutlak pada pundak orang tua

sebagai penanggung jawab utama.

Pembinaan atas perkembangan dan pertumbuhan anak harus dipersiapkan sejak

dini.

Pembinaan tingkat awal adalah dalam bentuk radaah dan hadanah yang

langsung ditangani oleh ibu kandung.

Pembinaan anak dalam usia pra sekolah sebagaian besar harus berlangsung dalam

rumah tangga yang ditangani oleh orang tua secara bersama-sama.

Pembinaan anak selama berada dalam usia sekolah menjelang dewasa ditangani

bersama oleh komponen-komponen pendidikan, yaitu rumah tangga (orang tua),

sekolah (guru), dan masyarakat (pemerintah atau

panutan yang tauladani dalam masyarakat dilingkungannya.58

Konsep ajaran tersebut merupakan usaha-usaha dalam upaya penanganan

masalah anak yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan

kemaslahatan anak. Perhatian orang tua merupakan barometer dari rasa tanggung

jawab yang ada dalam dirinya terhadap anak.

Disamping keluarga sebagai tempat awal bagi proses sosialisasi anak, keluarga

juga merupakan tempat sang anak mengharapkan dan mendapatkan pemenuhan


44/179

kebutuhan. Perkembangan jasmani anak tergantung pada pemeliharaan fisik

yang layak yang diberikan keluarga. Sedang perkembangan

58Ali Yafie,Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi HinggaUkhuwah,

cet. Ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 272.


45/179


46/179


47/179


48/179

terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih

yang mendoakannya diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Bukhairi Muslim.

Abu Bakar Al-Jazairy, 2 ,alih bahasa Rachmat Djatnika, (Bandung: Rosdakarya, 1991),

hlm. 234.


49/179

48

dahulukan dari kerabat pihak ibu.64

Sedangkan pemberian nafkah berurutan dari

kerabat waris terdekat yang mampu.65

Maksud dari keikutsertaan kerabat untuk turut bertangung jawab terhadap anak

ini menunjukan bahwa bagaimanapun hak hadanah memang dapat dilepaskan

karena suatu hal namun hak hadanah anak yang masih kecil tetap tidak dapat

gugur.66

2. Tanggung Jawab Masyarakat dan Negara.

Memberi perlindungan terhadap anak dengan memberi segala kebutuhan anak baik

fisik maupun rohani secara maruf oleh Allah dijajnjikan tidak akan pernah sia-sia.

Baik itu untuk si anak maupun untuk orang tua sendiri. Janji Allah atas pengorbanan

orang tua yang besar dan tulus hanya akan diganjar dengan upah pahala yang

berlipat adalah hal yang selalu didamba oleh setiap orang tua.

Namun, tidak semua orang tua mampu memberikan perlindungan maupun nafkah

yang selayaknya kepada anaknya.mereka bisa terjadi terhalang memenuhi kewajiban

karena faktor kemiskinan. Anak-anak yang terabaikan lantaran tak mendapatkan

perhatian, tak memperoleh kebutuhan dan hak pemeliharaan yang baik, sebagian

memang lantaran kemiskinan orang tua mereka. Ada banyak sebab yang

menyebabkan orang tua gugur kewajibannya untuk

Zakariya Ahmad Al-Barry, ( ! ,alih bahasa oleh Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1977), hlm. 51-73.


50/179


51/179

49

mengasuh anaknya, di antara lain seperti tidak mampu atau miskin, meninggal

dunia, sakit dan atau gila.

Keluarga yang tak mampu memberikan kesejahteraan terhadap anak ini memang

bisa menggugurkan kewajiban orang tua untuk memberikan hak yang selayaknya

yang didapatkan anak. Namun sekali lagi hal tersebut tidak dapat menggugurkan

hak anak untuk memperoleh pemeliharaan. Maka sempurnakah, bila dalam Islamkewajiban itu bisa beralih pada kerabatnya yang mampu. Dan bila keluarga atau

kerabat tidak ada maka masyarakat dan negaralah yang berkewajiban memelihara

dan memberikan perlindungan terhadap anak tersebut. Dalam al-Quran

disebutkan:

: 5 * (

, 5 0 #; $

>5 =

Ibn Katsir menyatakan bahwa anak yatim adalah anak yang tidak memiliki orang

yang mencarikan nafkah hidupnya yang biasanya seorang ayah, dalam keadaan

belum baligh.68

Muhammad Mustafa Al-Maraghi menafsirkan anak yatim adalah

anak yang masih kecil yang harus diberi nafkah, sebab ia masih


52/179

67Al-Baqarah (2): 177.

68Ibnu Katsir, Tafsir3 , (Beirut: Maktabah & Ismiyyah, 1991), III: 197. Dalam al-Quran

sedikitnya ada 23 ayat yang menyinggung anak yatim ( + , + ,

+ , + )dan 37 ayat menyebutkan perihal orang miskin (al ( , ( , ( ).


53/179


54/179

An-Nisa (4): 8.

An-Nisa (4): 2, dan Al-Isra (17): 33.

An-Nisa (4): 2, dan 10.

Adh-Dhuha (93): 9.

Al- (107): 2.


55/179

51

agama. Disinilah dimensi sosial yang sangat penting dari nilai-nilai al-Quran

sebenarnya telah ditunjukan melalui pesan yang tertuang dalam kitab suci al-

Quran.78

Rasulullah sendiri memberikan tauladan dalam kaitannya dengan anak-anak

terlantar ini. Dalam tarikh, tercatat sepanjang hidupnya Nabi Muhammad lebih

dari 26 pembantu dari kalangan orang merdeka bukan budak. Mereka lebih

berstatus sebagai anak asuh ketimbang pembantu. Sedangkan anak asuh beliau

yang semula budak dan kemudian dimerdekakan bahkan mencapai 65 orang.

Hak memperoleh fai dari segi istilah fai adalah harta yang diperoleh orang-

orang kafir yang memusuhi tanpa peperangan. Termasuk kedalam faI adalah

harta yang ditinggalkan oleh musuh sebagai jaminan keselamatan, pajak (jisyat),

pajak bumi (kharaj), dan semacamnya.

Ayat al-Quran yang mejelaskan tentangfaiantara lain:

= 5 , = 5 ,

> . 0 $ 5

Ayat ini menjelaskan soal pembagian fai, berdasarkan ayat tersebut pula hasil

pungutan yang dikumpulkan tersebut dibagi sesuai yang telah ditetapkan dengan


56/179


57/179


58/179


59/179


60/179


61/179

2www.syirah.com, PMII KOMFAKSYAHUMdi/pada September 6, 2007, akses 25 Januari 2009.

54


62/179


63/179


64/179


65/179


66/179


67/179


68/179


69/179


70/179


71/179


72/179


73/179


74/179


75/179


76/179


77/179

Pada tabel di atas dapat diketahui sebagian besar penghasilan orang tua

anak jalanan mempunyai pendapatan di bawah Rp. 200.000,- dalam satu bulan

yaitu sebanyak 8 anak. Sedangkan anak jalanan yang pendapatan orang tuanya

Rp. 250.000,- sebanyak 2 anak Hal di atas menunjukkan bahwa sebagian besarkeluarga anak jalanan termasuk keluarga miskin.

Dinas Sosial Propinsi Yogyakarta mempunyai ukuran kemiskinan sebagai

berikut; bahwa yang dimaksud keluarga miskin adalah rumah tangga yang

mempunyai penghasilan rata-rata 360 Kg per tahun dengan patokan harga beras

Rp. 4.000,00 per Kilogram. Sehingga bila diubah dalam bntuk mata uang

Rupiah, maka perhitungannya sebagai berikut: 4000 x 360 = 1. 440. 000. jadi

penghasilan rata-rata keluarga miskin adalah rp. 1. 440. 000 per tahun. Bila

dihitung dalam jangka waku satu bulan, maka Rp. 1. 440. 000 dibagi 12 yang

hasilnya adalah Rp. 120. 000.


78/179


79/179


80/179

63

Jadi cukup beralasan bila anak-anak tersebut berusaha mencari nafkah sendiri,

atau paling tidak untuk berusaha bisa mencukupi kebutuhan sendiri sehingga

tidak memberatkan orang tua yang pendapatannya pas-pasan.7

TABEL III/ 8

STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

Katagori Jawaban

Frekwensi

Kontrak

5

Milik sendiri

7

Jumlah

12

Sumber: Data Primer

Pada tabel di atas bahwa anak jalanan yang ada di pertigaan traffic light


81/179


82/179


83/179


84/179


85/179

dinyatakan oleh sebanyak 7 anak. Sedangkan mereka yang menyatakan bahwa

kebutuhan pokok keluarga sudah tercukupi sebanyak 5 anak.

Hal tersebut semakin menunjukan bahwa anak-anak jalanan sebagian besar

berasal dari keluarga miskin dimana kebutuhan pokok keluarga belum tercukupi

dengan baik.

2. Ketidakharmonisan Keluarga

Latarbelakang anak jalanan yang juga perlu diperhatikan adalah keadaan hubungan

dalam keluarga tersebut. Ketidakharmonisan dapat mendorong anak untuk pergi dari

rumah dan akhirnya hidup di jalanan. Pertama-tama dilihat bagaimana keadaan

orang tua anak tersebut seperti pada tabel berikut ini:

9Wawancara dengan Irit, anak jalanan yang mangkal di pertigaan UIN, tanggal 2 Febuari

2009

10Wawancara dengan Yuni, anak jalanan yang mangkal di pertigaan UIN, tanggal 5 Febuari 2009


86/179

66

TABEL III/ 11

KEADAAN KEDUA ORANG TUA ANAK JALANAN

Katagori Jawaban

Frekwensi

Ayah dan Ibu lengkap

9

Ayah dan Ibu bercerai

3

Ayah meninggal dunia

-

Ibu meninggal dunia

-

Ayah dan Ibu meninggal dunia

-

Jumlah

12

Sumber: Data Primer


87/179


Kampus UIN Sunan Kalijaga dapat diketahui sebagian besar orang tua anak

jalanan adalah masih lengkap, yang menyatakan demiikian sebanyak 9 anak

Sedangkan yang menyatakan ayah dan ibu bercerai hanya 3 anak. Hal ini

menunjukkan bahwa keberadaan atau keadaan perkawinan orang tua bukan faktor

dominan yang mendorong anak-anak untuk hidup di jalanan.

TABEL III/ 12

PENGALAMAN ANAK JALANAN DIMARAHI ORANG TUA

Katagori Jawaban

Frekwensi

Pernah

12

Tidak pernah

-

Jumlah

12

Sumber: Data Primer


88/179


89/179


90/179


91/179


92/179


93/179


94/179


95/179


96/179

3

Orang tua dan saudaranya

5

Jumlah

12

Sumber: Data Primer


Kampus UIN Sunan Kalijaga dapat diketahui anak jalanan mencari uang di jalan

bersama teman mereka, yaitu 3 anak. Sedangkan responden yang menyatakan

mencari sendiri sebanyak 4 anak. Ada hal menarik hal di atas dimana anak yang

menjawab bersama orang tua dan saudaranya sebanyak 5 anak.


97/179


98/179

Wawancara dengan Slamet, anak jalanan yang mangkal di pertigaan UIN, tanggal 5 Febuari 2009


99/179


100/179

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka hidup di jalan bersama dan saling

membutuhkan, namun latar belakang mereka memutuskan mencari uang di jalan

bukan sekedar penagruh teman.

D. Permasalahan Anak Jalanan

1. Masalah yang dihadapi anak jalanan

Selama mencoba bertahan hidup di jalanan, anak-anak jalanan telah

mengalami pahit getir bahkan kerasnya kehidupan jalanan. Anak-anak jalanan

telah merasakan bagaimana sulitnya mencari uang demi memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Mereka bekerja siang dan malam.15

Jenis-jenis pekerjaan anak jalanan

dapat dilihat pada tabel berikut ini:


101/179

15Wawancara dengan Wito, anak jalanan yang mangkal di pertigaan UIN, tanggal 5 Febuari 2009


102/179

73

TABEL III / 18

JENIS PEKERJAAN ANAK JALANAN

Katagori Jawaban

Frekwensi

Pengamen

3

Penjual Koran

1

Peminta-minta

8

Pedagang Asongan

-

Jumlah

12

Sumber: Data Primer


103/179


104/179


105/179

Kampus UIN Sunan Kalijaga diketahui sebagian besar anak jalanan mempunyai

pendapatan di atas Rp. 50.000, yaitu sebanyak 7 anak. Sedangkan yang

berpendapatan antara Rp. 20.000 Rp. 50.000 per hari sebanyak 5 anak.

Hal tersebut menunjukan bahwa pendapatan yang diterima anak-anak jalanan

dalam satu harinya cukup tinggi untuk ukuran anak-anak sehingga anak-anak

jalanan tersebut merasa betah hidup di jalan.18

Keadaan yang demikian merupakan masalah yang perlu diperhatikan, karena

membawa dampak yang cukup serius. Pertama besarnya pendapatan anak-anak

jalanan membuat mereka enggan untuk meninggalkan kehidupan jalanan

sehingga jumlah anak-anak jalanan sulit di atasi. Kedua, besarnya jumlah

pendapatan tersebut akan menarik anak-anak lain yang rentan menjadi anak

jalanan dari keluarga miskin, yang jumlahnya meningkat sangat tinggi setelah

krisis ekonomi global, untuk ikut-ikutan mencari uang di jalanan. Hal ini akan

mengakibatkan peningkatan jumlah anak jalanan.19

Wawancara dengan Kuat, anak jalanan yang mangkal di pertigaan UIN, tanggal 5 Febuari 2009

Sularto, Seandainya Aku Bukan Anakmu, Potret Kehidupan Anak Indonesia, (Jakarta: PT.

Kompas Media Nusantara, 2000), hlm. 45.


106/179

75

TABEL III/ 20

PENGGUNAAN PENDAPATAN

Katagori Jawaban

Frekwensi

Senang-senang

-

Makan dan kebutuhan lain dalam

5

sehari

Diberikan untuk keluarga

3

Biaya Sekolah

4

Lainnya

-


107/179

Jumlah

12

Sumber: Data primer


Kampus UIN Sunan Kalijaga dapat diketahui sebagian besar anak jalanan

menggunakan uang yang didapatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya

seperti makan, minum, serta merokok sebanyak 5 anak. Sedangkan yang

menggunakan uangnya untuk biaya sekolah sebanyak 4 anak. Kemudian anak

jalanan yang menggunakan uangnya hanya untuk bersenang-senang tidak ada..

Data tersebut di atas menunjukan bahwa anak-anak jalanan hanya memikirkan

bagaimana bisa bertahan hidup saat itu sehingga kurang memperhatikan masa

depan selanjutnya. Pola pikir seperti itu dipicu oleh keadaan dan sulitnya

mencari uang sehingga mereka berbuat sesuai kemampuan.

Pemenuhan hak bertahan hidup pada anak jalanan merupakan masalah yang

cukup rentan. Hal ini terjadi pada anak jalanan yang sudah tidak lagi hidup

bersama orang tua mereka. Mereka menggunakan penghasilannya hanya untuk

keperluan jangka pendek sehingga kalau situasi cuaca kurang memungkinkanmereka bekerja di jalan, maka mereka akan menghadapi kesulitan keuangan

yang tak jarang mendorong mereka untuk berbuat kembali.


108/179

76

TABEL III/ 21

SISA UANG YANG DAPAT DITABUNG

Katagori Jawaban

Frekwensi

Ada

2

Tidak

10

Jumlah

12

Sumber: Data primer


Kampus UIN Sunan Kalijaga dapat diketahui sebagian besar anak jalanan tidak

mempunyai uang sisa yang dapat ditabung yaitu sebanyak 10 anak. Sedangkan

responden yang menyatakan uang sisa yang bisa ditabung sebanyak 2 anak.


109/179

Data tesebut menunjukan kurangnya perhatian anak-anak jalanan terhadap masa

depan mereka sendiri. Keseharian mereka hanya mengamen atau meminta-

minta, makan, tidur, serta bersenang-senang. Anak-anak jalanan mencari

kesenangan dengan cara mereka sendiri, misalnya minum minuman keras,

mengkonsumsi obat terlarang, berjudi atau melakukan hubungan seksual di luar

nikah sebagai penyaluran hasrat mereka yang tidak terkendali oleh norma dan

agama. Faktor lain yang menyebabkan anak jalanan tidak punya uang sisa yang

dapat ditabung adalah kekhawatiran mereka terhadap preman-preman yangsering minta uang kepada mereka dan bila tidak diberi maka akan dimaki atau

tidak jarang sampai dipukuli. Jadi ada anggapan uang yang didapat harus habis

pada hari itu juga.20

Biasanya kondisi seperti ini terjadi pada lingkungan anak

jalanan yang sudah sangat keras dan berada di daerah rawan kriminalitas yang di

20Wawancara dengan Kuat , anak jalanan yang sering mangkal dipertigaan UIN, tanggal 4

Febuari 2009


110/179

77

dominasi preman-preman pengangguran atau tejadi pada anak-anak jalanan ang

sudah tidak lagi hidup bersama orang tuanya.

TABEL III/ 22

PENGALAMAN MINUM MINUMAN KERAS

Katagori Jawaban

Frekwensi

Pernah

4

Tidak

8

Jumlah

12

Sumber: Data primer


Kampus UIN Sunan Kalijaga dapat diketahui kebanyakan anak jalanan pernah

minum minuman keras yaitu sebanyak 4 anak. Sedangkan yang menyatakan

tidak pernah minum minuman keras sebanyak 8 anak.


111/179

Hal tersebut menunjukan bahwa di kalangan anak jalanan sebagian sudah ada

yang terpengaruh lingkungan negatif dari para gaelandangan dan preman yang

suka mabuk-mabukan. Minum minuman keras merupakan hal yang lumrah di

kalangan anak jalanan. Mereka biasanya membeli minuman keras dengan cara

bantingan uang (iuran sukarela) bersama-sama agar terasa lebih murah.

Minuman keras jenis AO (sebutan Anggur Putih) atau TM (Topi Miring)

merupakan miuman yang mereka sering beli. Karena harganya paling murah dab

sudah cukup terasa nikmat walaupun tidak memakai campuran.21

Namun sebenarnya, masih ada anak jalanan yang masih murni dan belum

terpengaruh perbuatan negatif. Anak-anak jalanan seperti biasanya hidup di



112/179

TABEL III/ 23

PENGALAMAN BERJUDI

Frekwensi 3 9 10

78

jalanan semata-mata karena faktor tekanan ekonomi sehingga ada rasa enggan

untuk menghambur-hamburkan uang.22

Katagori Jawaban

Pernah

Tidak Pernah

Jumlah

Sumber: Data Primer



113/179

Kampus UIN Sunan Kalijaga dapat diketahui bahwa sebagian besar anak jalanan

pernah melakukan perjudian yaitu sebanyak 3 anak. Sedangkan yang

menyatakan tidak pernah berjudi sebanyak 9 anak.

Hal tersebut menunjukan bahwa kebanyakan anak jalanan terdorong untuk

mendapatkan uang dengan mudah tanpa perlu bersusah payah karena banyaknya

kebutuhan hidup yang harus dicukupi.

Bentuk dan cara berjudinya bermacam-macam. Bisa menggunakan kartu remi,

kartu domino yang dilakukan sendiri di kalangan anak jalanan atau bersam

tukang becak atau mencoba mengadu nasib lewat berjudi totor(togel)23

. Lewat

judi totor inilah yang akan menghabiskan uang anak-anak jalanan. Mereka

menjadi sasaran empuk para Bandar judi yang terus memberi harapan dan

impian akan banyaknya uang bila menang.

22Wawancara dengan Yono, anak jalanan yang mangkal di pertigaan UIN, tanggal 5 Febuari

2009

23Judi totor adalah bentuk perjudian tebak nomor mirip SDSB jaman dahulu tetapi bedanya judi

totor ini ditarik setiap hari.


114/179

79

TABEL III/ 24

UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK BERJUDI

Katagori Jawaban

Frekwensi

Uang sendiri

12

Pinjem atau hutang

-

Diberi Teman

-

Jumlah

12

Sumber: Data primer


Kampus UIN Sunan Kalijaga dapat diketahui semua anak jalanan yang

menyatakan penah menggunakan uangnya sendiri yaitu sebanyak 12 anak. Hal


115/179

ini menunjukan bahwa mereka benar-benar terbuai angan akan banyaknya uang

sehingga menggunakan seluruh uangnya untuk berjudi. Sehingga kebutuhan

sehari-hari tidak tercukupi dengan baik dan tidak memikirkan uang sisa untuk

ditabung.24

TABEL III/ 25

PENGALAMAN HUBUNGAN SEKSUAL DI LUAR NIKAH

Katagori Jawaban

Frekwensi

Pernah

3

Tidak Pernah

9

Jumlah

12

Sumber: Data primer


Kampus UIN Sunan Kalijaga diketahui sebagian besar anak jalanan menyatakan

bahwa sebagian besar anak jalanan menyatakan tidak pernah melakukan

hubungan seks diluar nikah yaitu sebanyak 9 anak, sedangkan responden yang


116/179

menyatakan pernah berhubungan seks diluar nikah sebanyak 3 anak. Hal tersebut

24Wawancara dengan Kuat, anak jalanan yang mangkal di pertigaan UIN, tanggal 5 Febuari 2009


117/179

80

menunjukan bahwa sebagian besar anak jalanan belum begitu terpengaruh oleh

kehidupan negatif di jalanan karena faktor usia mereka yang masih anak-anak.

Walaupun diantara mereka sudah ada yang terjerumus kedalam tindakan yang

tidak terpuji yang dikarenakan kurangnya pengetahuan serta pendidikan norma

agama dalam diri mereka.

TABEL III/ 26

PASANGAN DALAM BERHUBUNGAN SEKS

Katagori Jawaban

Frekwensi

Pacar

-

PSK

3

Sesama anak jalanan

-

Jumlah

3

Sumber: Data Primer


118/179


Kampus UIN Sunan Kalijaga dapat diketahui anak jalanan yang pernah

berhubungan seks di lar nikah, melakukan hubungan seks tersebut dengan PSK

yakni sebanyak 3 anak.

Alasan yang diungkapkan mereka yang pernah berhubungan seks umumnya

hampir sama yaitu tidak dapat menahan hawa nafsunya dan bosan apabila terus

melakukan masturbasi atau onani. Pada usia 13 sampai 18 tahun memang

merupakan puncak masa produksi hormon seks para pria sehingga

dorongan seks yang dialami juga cukup tinggi.

TABEL III/ 27

KEINGINAN UNTUK PULANG KE RUMAH

Katagori Jawaban

Frekwensi

Tidak

2

Ya, ada

10

Jumlah

12

Sumber: Data Primer


119/179

81


Kampus UIN Sunan Kalijaga dapat diketahui sebagian besar anak-anak jalanan

mempunyai keinginan untuk pulang ke rumah yaitu sebanyak 10 anak,

sedangkan yang menyatakan tidak ingin pulang ke rumah sebanyak 2 anak. Hal

tersebut menunjukan bahwa masih ada ikatan emosional antara anak-anak

jalanan dengan keluarga mereka. Namun mengapa mereka tidak pulang kerumah. Jawabannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL III/ 28

ALASAN TIDAK PULANG KE RUMAH

Katagori Jawaaban

Frekwensi

Takut sama orang tua

3

Malu dengan tetangga

-

Lebih enak di jalanan

7

Lainnya

-

Jumlah


120/179

10

Sumber: Data Primer

Pada tabel di atas bahwa anak jalanan yang ada di pertigaan trafficlight Kampus

UIN Sunan Kalijaga dapat diketahui sebagian anak jalananmenyatakan lebih

enak di jalanan yaitu sebanyak 7 anak. Kemudian anak jalanan yang menyatakantidak pulang karena takut sama orang tua sebanyak 3 anak .

Hal di atas menunjukkan bahwa anak-anak jalanan sudah merasa enak hidup di

jalan sehingga tidak mau pulang ke rumah. Kondisi ini merupakan masalah

tersendiri bagi penanggulangan anak jalanan. Mereka enggan meninggalkan

jalanan karena merasa apa yang mereka butuhkan ada dan mereka dapatkan di

jalanan.25



121/179

82

a. Citra Diri Anak Jalanan

Anak-anak jalanan memiiki cara pandang yang berbeda-beda mengenai apa yang

mereka lakukan selama ini, terutama mengenai pekerjaan dan tingkah laku mereka

yang oleh masyarakat umumnya dianggap abnormatif atau kurang wajar. Ada

diantara mereka yang menyebutkan atau menganggap bahwa apa yang dilakukannya

adalah sebagai bentuk keinginan untuk mandiri dengan berwirausaha. Namun

keterbatasan sumber daya yang dimiliki membuat mereka terpaksa berwirausaha di

jalanan. Bagi mereka berwirausaha di jalanan adalah pilihan yang paling

memungkinkan. Segala usaha demi membantu ekonomi keluarga harus dilakukan.

Bahkan diantara mereka merasa bangga karena mampu bertanggung jawab terhadap

ekonomi keluarga walaupun harus berusaha di tengah sulitnya mencari uang. Seperti

yang diungkapkan Is berikut ini: saya merasa bangga dengan pekerjaan ini, karena

saya dapat membantu keluarga walaupun hanya sedikit yang saya berikan pada ibu

setiap hari. Terkadang bila saya sehari tidak dapat uang, biasanya kalau hujan, saya

akan pinjam uang temen supaya bisa membuat hati ibu tenang. Begitulah Is

berusaha membantu keuangan keluarganya. Dia harus memutar otak bila sehari

tidak mendapatkan uang.26

Namun tak selamanya mereka melakukan kegiatan di jalan karena motif ekonomi,

karena ada juga yang motifnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap orangtua, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan non primer seperti uang jajan, merokok

atau membeli pakaian. Selain itu juga ada yang memandang

26Wawancara dengan Isna, anak jalanan yang mangkal di pertigaan UIN, tanggal 5 Febuari 2009


122/179

83

hidup di jalan sebagai bentuk protes atas berbagai persoalan yang dihadapi

terutama masalah keluarga. Seperti yang diungkapkan Wt yang berasal dari

Purworejo berikut ini: saya lari dari rumah terus terang karena kurang kasih

sayang, mas. Di rumah terasa sumpek, saya tidak mendapatkan perhatian

sedikitpun dan apa yang saya inginkan selalu tidak terpenuhi.27

b. Keluhan Anak Jalanan

Ketika ditanya apa keluhannya selama ini, anak-anak jalanan tersebut sebagian

besar mengeluhkan adanya garukan. Mereka takut bila harus berurusan dengan

polisi ataupun Satpol PP. selain itu sesuatu atau hal yang paling khawatirkan

adalah hujan atau cuaca yang kurang mendukung. Terutama pengamen jalanan,

hujan merupakan halangan besar di luar kekuasaan mereka. Bila hujan tiba

mereka tidak bisa mengamen, bukan berarti mereka takut sakit tetapi mereka

takut gitarnya cepat rusak. Kemudian bila tidak mengamen berarti mereka tidakmendapatkan uang sehingga bingung mau makan pakai apa.

Lain halnya dengan Hn yang pernah masuk rumah singgah tetapi keluar. Dia

mengeluhkan lambatnya uang bantuan yang dijanjikan untuk modal usaha.28

Dia di rumah singgahnya termasuk anak yang dianggap baik dan berpotensi

sehingga mendapat bantuan dana, tetapi selama hampir satu tahun tidakmendapat apa-apa, akhirnya dia kembali turun ke jalan.


123/179

Wawancara dengan Wito, anak jalanan yang mangkal di pertigaan UIN, tanggal 5 Febuari 2009

Wawancara dengan Hana, anak jalanan yang mangkal di pertigaan UIN, tanggal 5 Febuari 2009


124/179

84

Selain itu juga mereka mengeluhkan seringnya terjadi persaingan tidak sehat sesama

kelompok anak jalanan. Mereka yang kuat, baik secara fisik maupun jumlah anggota

kelompok maka akan dapat bertindak sewenang-wenang.

c. Harapan Anak Jalanan

Sebagian besar anak jalanan mengharapkan adanya lowongan atau peluang kerja

yang mapan. Mereka mau masuk rumah singgah asal setelah mendapatkan latihan

keterampilan yang cukup langsung mendapatkan pekerjaan.

Selain itu mereka ingin mendapatkan beasiswa agar dapat melanjutkan sekolah

sampai tamat SMU. Seperti yang dituturkan Ar berikut ini: saya mencari uang

di jalanan untuk sekolah, tetapi itupun belum cukup, saya ingin mendapat

bantuan seperti kata teman saya yang di rumah singgah.

Yang menjadi permasalahan disini adalah bahwa tidaklah mudah mewujudkan

berbagai harapan mereka mengingat kemampuan Pemerintah yang minim dari

segi pendanaan yang akan membiayai kehidupan mereka.

Untuk itu sangat diharapkan peran serta partisipasi masyarakat dalam bersama-

sama mengatasi masalah anak jalanan.

2. Masalah Yang dihadapi Dalam Penanganan Anak Jalanan

a.Kondisi Umum Anak Jalanan di Wilayah Pertigaan UIN Sunan Kalijaga


125/179

Yogyakarta

Krisis ekonomi global yang melanda negeri ini seakan tak pernah mau surut.

Meningkatnya angka pengangguran menimbulkan masalah baru bagi pemerintah.

Pengangguran berujung pada kemiskinan yang akhirnya berakibat banyaknya


126/179

85

eksploitasi anak di bawah umur untuk terjun ke jalanan, demi mendapatkan uang

koin dan sesuap nasi, anak-anak jalanan itu merelakan kulitnya terbakar akibat

sengatan sinar matahari. Realitas kehidupan anak jalanan di Jogja terus

memprihatinkan, kebanyakan dari mereka berasal dari Wonosari, Gunungkidul;

Purworejo; Bantul dan kota-kota sekitar Jogja.. Jika kita melintas di jalan Adi

Sucipto, tepatnya di pertigaan traffic lightKampus UIN Sunan Kalijaga, kita

akan melihat anak-anak menyodorkan tangannya, mengamen kepada para

pengguna jalan yang sedang berhenti. Terlihat dari kejauhan beberapa ibu darimereka sedang asyik bersenda gurau dengan sesama ibu anak jalanan, namun

jika kita mau teliti melihatnya, sebenarnya perempuan-perempuan tersebut juga

telah mengawasi anak-anak mereka yang sedang mencari dermawan dadakan.

Ironisnya, mereka yang rata-rata usianya masih belia itu mengaku nekat menjadi

pengamen karena atas dorongan orang tua dan pengaruh dari teman-teman

mereka yang lebih dulu telah menjadi pengamen jalanan. Anak-anak jalanan

biasanya mengembangkan pola berkelompok dalam mempertahankan hidup.

Mereka sangat erat dalam menjaga hubungan satu sama lain. Perilaku yang

dikembangkan lebih banyak ab-normal. Hal ini tampak dari sikap mereka yang

cenderung liar, curiga, susah diatur, reaktif, cuek, tertutup, tidak tergantung, dan

bebas. Keadaan ini menyebabkan mereka memperoleh banyak masalah seperti

perkelahian, perjudian, obat-obatan terlarang, pencurian, serta tindakan kriminal

lainnya


127/179

86

b. Tipe-Tipe Anak Jalanan

Menurut Dinas Sosial DI Yogyakarta, anak jalanan di wilayahpertigaan

traffic light Kampus UIN Sunan Kalijagadibagi dalam 3 tipe kelompok, yaitu

Tipe I adalah anak-anak yang masih berhubungan dengan orang tuanya. Mereka tinggal

bersama orang tuanya, beberapa jam di jalanan, kemudian kembali di rumah. Anak-anak

ini termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) rentan anak

jalanan. Mereka umumnya masih bersekolah dan ke jalan sebelum atau sesudah pulang

sekolah. Motivasi ke jalanan lebih karena terbawa teman atau membantu orang tua

Tipe II adalah anak-anak yang tidak berhubungan teratur dengan orang tuanya. Mereka

biasanya bekerja dari pagi sampai malam hari lalu pulang di rumah kontrakan atau

kosnya. Tipe kedua inilah yang dibina oleh Dinas Sosial DI Yogyakarta di Sewon,

Bantul. Karena keterbatasan anggaran, untuk saat ini yang menjadi sasaran utama Dinas

Sosial dalam membina anak jalanan adalah tipe yang kedua ini.

Tipe III adalah kelompok anak-anak jalanan yang berusia di atas 16 tahun. Mereka

umunya telah lulus SD tapi SLTP tidak tamat. Mereka masih labil dalam suatu pekerjaan

sehingga mudah dipengaruhi hal negatif dari lingkungannya.

Karakteristik Anak Jalanan

umumnya diantara anak jalanan mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang tidak jauh

berbeda, hal ini disebabkan karena diantara mereka terjalin hubungan emosional yang


128/179

cukup erat serta telah lama saling berinteraksi sehingga terjadi proses imitasi atau saling

meniru, baik dalam hal fisik atau pola pemikiran.


129/179


130/179

Penuh curiga dengan orang yang belum dikenal.

Berani menanggung resiko.

Kreatif dan cukup sensitif.

Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak Jalanan

Anak adalah asset generasi mendatang yang sangat berharga. Bisa dikatakan bahwa

baik buruknya hari depan sebuah bangsa ditentukan oleh tangan-tanganpengembannya. Dalam hal ini di tangan anaklah tergenggam kuat masa depan umat.

Wajar bila setiap umat manusia dewas yang menyadari masalah ini mempersiapkan

strategi pendidikan yang baik untuk anak-anak. Tidak hanya itu, proses tumbuh

kembang pun sangat diperhatikan dalam rangka mengarahkan dan membimbing

mereka menuju tujuan yang diinginkan. Maka perhatian terhadap


131/179

88

anak-anak menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan cita-cita ini, yaitu

generasi masa depan yang berkualitas.

Mengenai hak anak, secara umum berbagai Negara saat ini berpegang pada apa yang

telah digariskan PBB. Diantaranya yang telah disebutkan dalam piagam PBB

(Universal Declaration of Human Rights) adalah mengenai hak asasi yang telah

dirinci sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, berdasarkan perkembanganfisik dan mentalnya. Hak-hak anak ini terutama adalah hak memperoleh air susu ibu,

kasih sayang orang tua dan orang dewasa dalamsegala bentuk disamping hak untuk

bermain dengan atau tanpa menggunakan alat main yang bukan saja harus aman

secara fsik dan biologis, tetapi juga psikologinya.

Dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, maka pemerintah

mengimplementasikannya ke dalam Hukum Nasional Indonesia. Pemerintah

segera membentuk Undang-undang Nasional yang sesuai dengan kaidah

Konvensi Hak-hak Anak Internasional disertai dengan penegakkan hak-hak anak

tersebut dengan ketentuan Undang-undang. Perundang-undangan yang telah

disusun pemerintah dalam penegakkan Hak-hak Anak, hal ini dibuktikan dngan

lahirnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

1. Hak Sipil

Yaitu bentuk pemeliharaan yang mencangkup hak persamaan dan kebebasan, hak iniadalah hak yang menempatkan anak jalanan sebagai anak yang bermartabat dan

memiliki hak kebebasan untuk berkembang dan berekspresi. Terutama hak

mendapatkan perlindungan tempat yang layak sebagai temapt beristirahat dan

berlindung, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak


132/179

89

mendapatka makanan, pakaian dan kebutuhan penunjang lainnya tanpa ada

diskriminasi. Hak-hak tersebut di atas merupakan bentuk fasilitas yang diberikan

Dinas Kesejahteraan Sosial terhadap anak jalanan yang berada diwilayah kota

Yogyakata, agar anak jalanan tersebut dapat hidup, tumbuh, dan beerkembang

dengan layak, sebagaimana tercantum pada Bab II pasal 2 UU Perlindungan

Anak dinyatakan bahwa:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan

Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 serta prinsip-

prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: (a) non diskriminasi; (b)

kepentingan yang terbaik bagianak; (c) hak utuk hidup, kelangsungan hidup, dan

perkembangan; dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak.

2. Hak Kesehatan

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah

menyediakan fasilitas dan menylenggarakan upaya kesehatan yang

komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan secara

komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya tersebut meliputi:

protis, preventif, kuratif dan rehabilitas, baik untuk kesehatan dasar maupun

rujukan. Khusus untuk keluarga yang tidak mampu upaya tersebut

diselenggarakan secara Cuma-Cuma dan pelaksanaan ketentuan tersebut

disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara prinsip orang tua dan keluarga yang bertanggung jawab menjaga kesehatan

anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Jika mereka tidak mampu


133/179

melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah yang wajib

memeliharanya. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan


134/179

90

agar anak terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau

menimbulkan kecacatan serta melindungi anak dari upaya transplatasi organ

tubuhnya untuk pihak lain.29

3. Hak Pendidikan

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran merupakan fase

tersendiri dalam kehidupan sang anak. Fase sebagai pembinaan dan

penyempurnaan terhadap kesiapan anak untuk mengarungi samudera kehidupan.

Ketika fungsi manusia menjadi fungsi terbesar, maka pemberlakuan pendidikan

dan pengajaran masa depan anak-anak itu memberi bekal hidup di masa depan.

Dari sini anak sangat membutuhkan bimbingan dan pengajaran dari kedua orang

tuanya.

Untuk menjamin hak anak dalam pendidikan maka pemeritah wajib

menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang

seluas-luasnyakepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dimaksud untuk

bekal kelak mereka dalam menagrungi samudera kehidupan.

Bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak jalanan

pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau

bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus dan mendorong masyarakat untuk

berperan. Undang-undang juga memberikan perlindungan kepada anak didalam

lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh


135/179

29Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.


136/179

91

guru,pengelola sekolah atau teman-temannya dalam sekolah yang bersangkutan

atau lembaga pendidikan.30

4. Hak Sosial

Dalam hal ini Undang-undang mewajibkan pemerintah untuk meyelenggarakan

pemelihraan dan perawatan anak terlantar dan anak jalanan, baik dalam lembaga

maupun diluar lembaga. Yang dimaksud didalam adalah melalui system panti

pemerintah maupun swasta. Sedangkan diluar lembaga adalah system asuhan

keluarga atau perseorangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut lembaga dapat

mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang tekait. Pengawasan

terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan oleh

menteri sosial. Kewajiban pemerintah disini adalah menyelenggaraan dan

membantu anak agar dapat:

Berpartisipasi;

Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan nurani dan agamanya;

Bebas menerima informasi lisan tertulis sesuai dengan tahapan usia dan

perkembangan anak;

Bebas berkumpul;

Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya; dan


137/179

Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Hak perlindungan Khusus

Undang-undang mewajibkan pemerintah dan lembaga Negara lainnya

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindugan khusus

30Wawancara tgl 11 Juni 2009, dengan Bapak Harjiyanto, salah satu staff di DinasSosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta


138/179

92

terhadap anak dalam situasi darurat. Seperti yang sudah berhadap dengan hokum

maupun anak tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.

Perlindungan khusus atas anak secara manusiawi yang berhadapan dengan

hokum maka dilakukan dengan melalui:

perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak

Peyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

Penjatuhan sanksi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Upaya rehabiltas, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;

Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau

keluarga dan

Perlidungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk

menghindari labelisasi.


139/179

BAB IV

ANALISIS TERHADAP ANAK JALANAN MENURUT PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM.

A. Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan

Masalah pemenuhan hak-hak anak jalanan meliputi bannyak aspek, di antaranya

mengenai kuasa asuh, perwalian pengangkatan anak, pengakuan anak, dan

kedudukan anak. Pada dasarnya hak-hak anak merupakan tanggung jawab kedua

orang tuanya. Tanggung jawab antara suami isteri sebenarnya dapat dilihatdalam tanggung jawab dan peran yang diambil masing-masing dalam

memelihara anak. Tetapi dalam hal pemenuhan hak-hak anak tidak hanya

menjadi tanggung jawab orang tuanya saja, pemerintah maupun Negarapun

mempunyai kewajiban. Terlebih lagi bagi anak yang orang tuanya tidak mampu

dalam menjalankan kewajibannya tersebut. Hal ini dikarenakan masalah

pemenuhan perlindungan anak dan pemenuhan haknya merupakan sesuatu yang

kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut yang

tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi secara bersama-sama dan

yang penting penyelesaiannya menjadi tanggung bersama.

Untuk menjamin hak-hak anak terlebih lagi bagi anak-anak jalanan atau anak yang

kurang mampu, diatur oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 menyatakan

bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak terlantar.

Selain itu juga, sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Haka Anak Internasional pada

tanggal 25 Agustus 1990 dengan keputusan Presiden Nomor 36


140/179

93


141/179

94

Tahun 1990, maka Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-

hak anak ke dalam Hukum Nasional Indonesia. Hal tersebut telah mewajibkan

pemerintah Indonesia untuk segera menentukan tindakan yuridis. Dengan

maksud mewajibkan pemerintah untuk segera membentuk Undang-undang

Nasional yang sesuai dengan KHA Internasional disertai dengan penegakkan

hak-hak anak tersebut dengan ketentuan Undang-undang. Diantaranya Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang

Nomor 4 tahun 1970 tentang Kesejahteraan Anak.1

Maka pemerintah kota Yogyakarta bekerja sama dengan rumah singgah milik

pemerintah maupun swasta untuk melakukan usaha dalam pemeliharaan dalam

rangka pemenuhan hak-hak anak, khususnya bagi anak jalanan dan anak yang

kurang mampu. Dalam tugasnya rumah singgah tersebut diawasi pemerintah

dalam memberikan perlindungan.

Rumah singgah merupakan lembaga asuhan anak anak bagi anak-anak yang

orang tuanya tidak mampu untuk memberikan perlindungan guna memenuhi

hak-hak anak jalanan tersebut. Agar dimaksudkan untuk menghindari hal-hal

yang negative terhadap pengaruh perkembangan dalam masa pertumbuhan dan

perkembangan anak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2002.

1). Pengasuhan anak ditinjau kepada anak yang orang tuanya tidak dapat

menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, spiritual maupun

sosial.

1Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 139.


142/179

95

2). Pengasuhan anak sebagaimana dimaksudkan kedalam ayat (1) dilakukan oleh

lembaga yang sah bergerak dalam pengasuhan anak.

3). Dalam lembaga sebagaiamana dimaksudkan kedalam ayat (2) berdasarkan

agama, anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan

lembaga yang bersangkutan.

4). Dalam pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berdasarkan

agama, maka pelaksanaan penagsuhan anak harus memperhatikan agama yang

dianut anak yang bersangkutan.

Dalam rangka pemenuhan hak-hak anak jalanan maka pihak rumah singgah,

baik dari milik pemerintah maupun swasta bekerja sama dengan Departemen

Pendidikan atau pihak sekolah tempat anak-anak tersebut bersekolah. Dalam hal

kesehatan bekerja sama dengan Departemen Kesehatan atau Rumah Sakit. Serta

pihak-pihak lain yang ikut membantu dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-

hak anak.

Dalam kaitannya dengan hak-hak yang diberikan kepada anak termasuk anak

jalanan atau anak terlantar, maka dalam pandangan hukum Islam ada kewajiban

untuk memberikan hak kepada mereka. Dalam al-Quran kewajiban tersebut

didasarkan dalam firman Allah:

2


143/179

2Al-Isra (17): 26.


144/179

96

!"#

3

Sedangkan ayat yang mengatur tentang memberikan hak untuk orang

miskin, dalam firman Allah:

4 $ % & ' $

Sedangkan dalampemenuhan hak-hak anak jalanan dalam bidang hukum pidana

Negara menciptakan berbagai Undang-undang. Diantaranya perlindungan anak

dan Undang-undang pengadilan anak. Pihak panti melakukan pendampingan bagi

anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum dengan bekerja sama dengan

KPAI, LAAI, dan psikolog.

B. Hambatan Dan Permasalahan Dalam Pendampingan Anak Jalanan


145/179

Pemerintah kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menangani dan pembinaan anak-anak jalanan

selalu mengalami hambatan dan permasalahan, antara lain adalah:5

Anak yang berumur lebih dari 18 (delapan belas tahun) tahun bukan sasaran

program anak jalanan. Sehingga hal ini mengakibatkan rancunya pandangan

masyarakat secara luas tentang batasan anak jalanan. Banyak yang

menganggap para pengangguran atau preman-preman terminal, pasar atau

Al-Isra (17): 31.

Ar-Rum (30): 38.

Wawancara tgl 11 Juni 2009, dengan Bapak Harjiyanto, salah satu staff di DinasSosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta


146/179

97

yang di jalanan adalah anak jalanan hanya karena mereka bekerja layaknya anak

jalanan padahal mereka bukan anak-anak lagi.

Stigma masyarakat tentang anak jalanan yang cenderung negatif, walaupun anak

jalanan sudah mendapatkan laitihan ketrampilan namun sulit mendapatkan

pekerjaan hal ini mendatangkan masalah tersendiri bagi pemecahan masalah

anak jalanan. Karena anak-anak jalanan yang dianggap sudah memiliki cukupkemampuan dan keterampilan tetap ditolak oleh sebagian masyarakat. Hal itu

pula yang mendorong mereka untuk kembali ke jalan karena putus asa tidak

mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan ditengah-tengah masyarakat.

Anak yang dieksploitasi orang tuanya untuk ikut mencari uang di jalanan.

Mereka sulit dijangkau oleh pekerja sosial karena akan dilindungi oleh orang

tuanya dan tidak akan diperkenankan ikut pekerja sosial untuk diberi

keterampilan dipanti atau rumah singgah. Jadi mereka akan terus bekerja di jalan

dibawah pengawasan orang tua mereka.

Jenis permainan ketangkasan (ding dong atau play station) memacu anak tetap

kejalan untuk mencari uang agar tetap dapat bermain ding dong atau play

station.

Anak yang berasal dari luar daerah.

Anak-anak yang berasal dari luar daerah biasanya tidak mempunyai tempat

tinggal tetap sehingga mobilitas mereka cukup tinggi. Anak-anak ini sulit dibina

karena mereka telah terbiasa dengan kerasnya kehidupan anak jalanan dengan

tanpa ada yang melindungi. Jadi mereka terbiasa mandiri.


147/179

98

Anak yang ingin sekolah tetapi tidak mempnyai identitas sama sekali.

C. Upaya Pembinaan Anak Jalanan dikota Yogyakarta.

Menurut Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan

anak adalah Negara dan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak

Internasional. Adapun kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah

adalah sebaga berikut:

1. Bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak (Pasal

21)

Menurut Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002


148/179

Negara dan pemerintah bertanggung jawab menghormati dan mejamin hak asasi

setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,

budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan

atau mental anak.

2. Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan

prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan

dukungan sarana dan prasarana tersebut misalnya: sekolah, lapangan bermain,

lapangan olah raga, rumah ibadah, gedung kesenian, tempat rekreasi, tempat

penitipan anak, dan rumah tahanan untuk anak.

s

3. Menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak (Pasal 23 ayat (1))

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan

kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang

tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab

terhadap anak.


149/179

99

4. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23 ayat (2)) Negara dan

pemerintah mengawasi penyelenggaraan anak.

Fungsi Negara dan pemerintah disini adalah sebagai pengawas bukan sebagai

pelaksana.

Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat

(Pasal 24)

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tigkat kecerdasan anak.

Dengan melakukan pemeliharaan anak, maka berarti melakukan usaha untuk

kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus

diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Setiap

peserta bertanggung jawab atas pengadaan kesejahteraan anak. Ini berarti bahwasetiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berkewajiban) berkewajiban

serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat, yang

selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam

masyarakat tersebut. Oleh karena itu pengadaan kesejahteraan anak sebagai

suatu segi perlindungan anak mutlak harus dikembangkan.

Maka Pemerintah kota Yogyakarta bekerja sama dengan organisasi sosial setempat,

seperti Ikatan Keluarga Pekerja Sosial Masyarakat (IKPSM), TP. PKK, Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat melalui (Unit Pelaksana Lingkungan/ UPL dan UnitPelaksana Ekonomi/ UPE), Karang Taruna (KT). Semuanya itu tergabung dalam

Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK PSM), forum


150/179

100

ini nantinya merupa

BAB_I%2C_V%2C_DAFTAR_PUSTAKA.docx

Documents