BABI PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang · Nama : MOCHAMADUSMAN,S.Sos,M.Si Jabatan : CamatMargahayu ... lingkungansehat 50,000,000 20. Programpengelolaanruang terbukahijau(RTH) 45,000,000

Kecamatan Margahayu LKIP 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah

diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut

didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas

Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Margahayu selaku unsur

pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan Pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi

Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang

berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Bandung, capaian tujuan dan sasaran

pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan

misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat,

jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28


Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29

Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Margahayu

Kabupaten Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi,

misi Kabupaten Bandung dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama

dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2007 Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di

Kabupaten Bandung, susunan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

terdiri atas :

a. Camat ;

b. Sekretaris Kecamatan ;

c. Seksi Pemerintahan ;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Sosial Budaya ;

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;

g. Seksi Pembangunan;

h. Subbag Umum dan Kepegawaian ;

i. Subbag Program dan Keuangan ;


Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi

Pemerintahan Kecamatan Margahayu

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 22 tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

di wilayah Kabupaten Bandung

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun

2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan

Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Kedudukan

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Adapun jumlah personil di kecamatan Margahayu sebanyak 32 (tiga

puluh dua) orang PNS , dan 11 (sebelas) orang Pegawai Harian Lepas

(PHL).

Perincian golongan sebagai berikut :

CAMAT

SEKRETARIS

KECAMATAN

SUB BAG

KEUANGAN

KASI

PEMERINTAHAN

SUBBAG

UMPEG &

PELAYANAN

KASI

TRANTIBUM

KASI

SOSIAL BUDAYA

KASIPEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

KASI

PEMBANGUNAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAG

PROGRAM


1. Golongan IV/b sebanyak 1 orang

2. Golongan IV/a sebanyak 2 orang

3. Golongan III/d sebanyak 7 orang

4. Golongan III/c sebanyak 6 orang

5. Golongan III/b sebanyak 6 orang

6. Golongan III/a sebanyak 2 orang

7. Golongan II/c sebanyak 2 orang

8. Golongan II/b sebanyak 3 orang

9. Golongan II/a sebanyak 2 orang

10. Golongan I/b sebanyak 1 orang

1.4 Kondisi Kecamatan Margahayu

Kecamatan Margahayu merupakan salah satu kecamatan yang

mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota

Bandung. Dengan luas wilayah keseluruhan 1.025,369 Ha. Kecamatan

Margahayu terdiri dari 4 (empat desa) dan 1 (satu kelurahan), yaitu :

Tabel 1.2Nama dan Alamat Desa dan Kelurahan

Di Kecamatan Margahayu

No Nama Desa/Kelurahan Alamat

1.

2.

3.

4.

5.

Desa Margahayu Selatan

Desa Margahayu Tengah

Desa Sukamenak

Desa Sayati

Kelurahan Sulaiman

Komp.Margahayu Kencana Blok D

Jln. Sadang No.90

Jln. Sukamenak No.137

Jln. Raya Sukamenak No.09

Jln. Hercules. V no.21

Pembagian wilayah penyelenggaraan pemerintahan dan jumlah penduduk

sebagai berikut :


Tabel 1.3Jumlah Penduduk di Setiap Desa dan Kelurahan

Di Kecamatan Margahayu

No Desa/

Kelurahan

RW Dusu

n

Laki-

laki

Perempuan Jumlah

1. Margahayu

Selatan

21 3 16.609 17.187 33.796

2. Margahayu

Tengah

17 3 8.094 8.798 16.892

3. Sukamenak 17 3 12.666 11.824 24.490

4. Sayati 17 3 13.920 15.048 28.968

5. Sulaiman 7 - 2.248 2.190 4.438

Jumlah 78 12 53.537 55.047 108.584

Berdasarkan Data Monografi Kecamatan Margahayu tahun 2016 secara

geografis Kecamatan Margahayu terletak pada koordinat 107°30’7’’- 107°7”

Bujur Timur dan 6°55’30”-7°0’24” Lintang Selatan dengan batas wilayah

sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Kecamatan Katapang

Sebelah Utara : Kecamatan Margahayu Utara Kota Bandung

Sebelah Timur : Kecamatan Dayeuh Kolot

Sebelah Barat : Kecamatan Margaasih

Kecamatan Margahayu terletak pada ketinggian 500 – 1000 m di atas

permukaan laut dengan kondisi lahan keseluruhan yang relatif datar dengan

kemiringan berkisar 0-2 %. Ketinggian air permukaan tanah relatif rendah

yaitu berkisar 5-10 m dengan aliran sungai Citarum yang merupakan salah

satu potensi untuk jaringan air. Suhu udara berkisar antara 180-320, suhu

minimum berkisar antara 180-260 dan suhu maksimum berkisar antara 270- 320.

Dilihat dari data monografi Kecamatan Margahayu berjarak sekitar 17 km

ke ibukota propinsi, 10 km ke ibukota kabupaten dan jarak desa yang terjauh

sekitar 4 km. Dari potensi wilayahnya Kecamatan Margahayu memiliki sawah


tadah hujan/sawah rendengan seluas 15 ha,

pekarangan/bangunan/emplasement 10,54 Km2, taman rekreasi 21,8 ha,

kuburan 15,52 ha dan lain-lain (tanah tandus, tanah pasir) seluas 65 ha.

1.5 Landasan Hukum

Dasar Hukum LKIP Perangkat Daerah Tahun 2017

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Derah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan

Derah-daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birorakrasi

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja;

1.6 Sistem Penyajian


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Margahayu

Kabupaten Bandung Tahun 2017 adalah :

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah

permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya

aparatur, dasar hukum penyusun LKIP dan sistem penyajian LKIP

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil reviu) tujuan,

sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan

target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2017

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran


Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun 2017, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya

penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa

yang akan datang.

BAB II


PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, mengacu pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Review

Rencana Strategis Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala

Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam

yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan

Margahayu Kabupaten Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Margahayu

Kabupaten Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu

dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Rencana Strategis Kecamatan

Margahayu Kabupaten Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan

demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi

akuntabel. Renstra Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung tersebut

ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten BandungTahun 2016 – 2021.

Penyusunan Renstra Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dengan melibatkan

stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra

Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung merupakan hasil kesepakatan

bersama antara Kecamatan margahayu Kabupaten Bandung dan

stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Margahayu Kabupaten

Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yang merupakan dokumen


perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan

Margahayu Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang

diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

VISI :

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana

instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat

eksis, antisipasif, inovatif serta produktif.

Visi Kabupaten Bandung yaitu “Memantapkan Kabupaten Bandung yang

Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik, dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, berlandaskan

Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

MISI :

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi

pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Untuk

mewujudkan dan merealisasilan visi , maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan

2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan

lingkungan

3. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang unggul dan berdaya

saing

4. Meningkatkan Kemandirian Desa

5. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Kecamatan Margahayu sebagai salah satu Perangkat Daerah

Kabupaten Bandung membantu mewujudkan visi dan misi tersebut di atas

melalui program/kegiatan yang telah ditetapkan di Kecamatan Margahayu.

2.2 Tujuan dan Sasaran


Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan

analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk

mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebanyak 8

sasaran strategis. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah

Kabupaten Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja, baik

tingkat Pemerintah Daerah maupun

tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka

meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap

Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utamadan Perjanjian Kinerja

Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung

dengan narasumber dari Kementerian Pendaya gunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadidasar

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Margahayu

Tahun 2017.

Hasil review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi

indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator

juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih

menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil review

selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis

Kecamatan Margahayu Tahun 2016-2021.

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam

pelaksanaan review Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah


Kabupaten Bandung Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator

yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.

Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing

kepala seksi dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian

kinerja. Berdasarkan hasil review tersebut,


Tabel 2.1Sasaran, Indikator

Sebelum Review dan Setelah ReviewKecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

No SasaranIndikator Kinerja

Sebelum Review

Indikator Kinerja

Setelah Review

1 Meningkatkan Kualitas Aparatur danPelayanan Publik KecamatanMargahayu

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)dengan meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadapPelayanan Publik

Prosentase keluhan/pengaduan pelayananadministrasi yang ditindak lanjuti

2 Meningkatkan Kinerja PenyelenggaraanTugas Umum Pemerintah Kecamatan

Jumlah Program/Kegiatan dalamPenyelenggaraan Tugas UmumPemerintahan

Prosentase Pelaksanaan Pelimpahansebagian Urusan Pemeritah dari Bupatikepada Camat

3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja InstansiMeningkat

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Prosentase pengelolaan BMD/Asetdalam Kondisi Baik

Prosentase BMD / Aset dalam Kondisi Baik


Tabel 2.2Renstra Target T1-T5

Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2017

No SasaranIndikator Kinerja

Setelah Review

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5

1Meningkatkan Kualitas Aparatur danPelayanan Publik KecamatanMargahayu

Indeks Kepuasan Masyarakat 77 78,5 78 80,5 81

Prosentasekeluhan/pengaduanpelayanan administrasi yangditindak lanjuti

72,5% 78,5% 82,5% 84,5% 90,5%

2Meningkatkan Kinerja PenyelenggaraanTugas Umum Pemerintah Kecamatan

Prosentase PelaksanaanPelimpahan sebagian UrusanPemeritah dari Bupati kepadaCamat

77% 79,5% 81,5% 83,5% 85%

3Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah

Nilai Akuntabilitas KinerjaInstansi CC(51,71) CC (57,80) C (63,81) C (69,81) B (70)

Prosentase BMD / Asetdalam Kondisi Baik

78 % 76,5 % 77,5 % 78,5 % 80 %


2.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten

Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah

Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan dengan

review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja

Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator

berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikator kinerja utama.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja UtamaKecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2017

1. Nama Unit Kerja : Kecamatan Margahayu

2. Nomor : 954 / KEP.02 / 2017

3. Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Masyarakat

NO. SASARAN IKUALASAN/

SUMBER DATA

1. Meningkatkan

Kualitas Aparatur dan

Pelayanan Publik

Kecamatan

Margahayu

Indeks Kepuasan Masyarakat Permenpan 16 / 2014

Prosentase keluhan/pengaduan

pelayanan administrasi yang ditindak

lanjuti

Perbub 99 / 2016

2 Meningkatkan Kinerja

Penyelenggaraan

Tugas Umum

Pemerintah Kecamatan

Prosentase Pelaksanaan

Pelimpahan sebagian Urusan

Pemeritah dari Bupati kepada Camat

UU Nomor 5 Tahun

1974


3 Meningkatnya Tata

Kelola Pemerintah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Perbup Nomor 2

Tahun 2017

Prosentase BMD / Aset dalam

Kondisi Baik

Permenpan Nomor 19

Tahun 2016

2.4 Perjanjian Kinerja 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan

karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh

instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari

sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan

fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan

lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Margahayu Kabupaten

Bandung Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun

2017, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Tahun 2017. Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung telah

menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMAD USMAN, S.Sos, M.Si

Jabatan : Camat Margahayu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. DADANG M. NASER, SH, S.Ip, M.Ip

Jabatan : Bupati Bandung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN MARGAHAYU


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatkan Kualitas Aparaturdan Pelayanan Publik KecamatanMargahayu

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 77

Prosentase keluhan/pengaduanpelayanan administrasi yangditindaklanjuti

72,5%

2 Meningkatnya KinerjaPenyelenggaraan Tugas UmumPemerintah Kecamatan

Prosentase Pelaksanaan PelimpahanSebagaian Urusan Pemerintah DariBupati Kepada Camat

77%

3 Meningkatkan Tata KelolaPemerintah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi CC(51,71)

Prosentase BMD/Aset dalam kondisi

baik

75%

Pagu Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1. Program PelayananAdministrasi Perkantoran

459.176.310

2. Program peningkatan saranadan prasarana aparatur

296.350.000

3. Program Peningkatan disiplinaparatur

42,000,000

4. Program Peningkatankapasitas sumber dayaaparatur

20,000,000

5. Program Peningkatanpengembangan systempelaporan capaian kinerja dankeuangan

33,250,000

6. Program penataanAdministrasi Kependudukan

15,000,000

7. Program Pendidikan AnakUsia Dini

50,000,000

8. Program pengembangan 50,000,000


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

kinerja pengelolaanpersampahan

9. Program PeningkatanKeberdayaan masyarakatperdesaan

30,000,000

10. Program Pemeliharaankantrantibmas danpencegahan tindak kriminal

171,875,000

11. Program peningkatan peranserta kepemudaan

15,000,000

12. Program pengelolaankeragaman budaya

28,763,845

13. Program pengembangansystem pendukung usahabagi usaha mikro kecilmenengah

69,000,000

14. Program pengembanganwawasan kebangsaan

65,000,000

15. Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

20,000,000

16. Program peningkatankapasitas aparaturpemerintah desa

35,000,000

17. Program peningkatan peranserta dan kesetaraan jenderdalam pembangunan

91,250,000

18. Program pembinaan danpemasyarakatan olah raga

40,000,000

19. Program pengembanganlingkungan sehat

50,000,000

20. Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)

45,000,000

21. Program peningkatankeselamatan ibu melahirkandan anak

JUMLAH 2,264,665,155


Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui

penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yang dibuat sesuai

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing

indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021

maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Margahayu.

A. Capaian Kinerja Organisasi

capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.1

Sasaran, Target dan Realisasi Tahun 2017 Indeks Kepuasan Masyarakat

Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2017

No Sasaran Target 2017 Realisasi 2017

1Meningkatkan KualitasAparatur dan PelayananPublik KecamatanMargahayu

70 120


Analisis :

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.Dalam laporan ini, Kecamatan

Margahayu Kabupaten Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target kegiatan indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program.

Gambar 3.2 Melalui Kegiatan Porseni Anak

Tabel 3.2

Sasaran, Target dan Realisasi Tahun 2017 Meningkatkan Kinerja

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan

Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2017


2

Meningkatnya KinerjaPenyelenggaraan TugasUmum PemerintahKecamatan

70 77

Analisis:


Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi meningkatnya kinerja penyelenggaraan

tugas umum pemerintah kecamatan margahayu dari target tahun 2017 mencapai angka

70 (tujuh puluh) dan realisasi mencapai angka 77 (tujuh puluh tujuh) di Kabupaten

Bandung.

Gambar 3.3 Pelayanan Terpadu E-ktp & KK Kecamatan Margahayu

Tabel 3.3

Sasaran, Target dan Realisasi Tahun 2017 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah

Kecamatan Margahayu Kabupaten

Bandung Tahun 2017


3 Meningkatnya tata kelolaPemerintah

CC(51,71) CC(51,71)

Analisis:

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi meningkatnya tata kelola pemerintah

kecamatan margahayu dari target tahun 2017 mencapai angka CC(51,71) dan realisasi

mencapai angka CC(51,71) di Kabupaten Bandung.

Gambar 3.4 Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Margahayu

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengantahun lalu dan beberapa tahun terakhir;


Tabel 3.4

Sasaran, Realisasi 2016 Dan Realisasi 2017 Indikator Kinerja , Meningkatkan

Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik Kecamatan

Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2017

No Sasaran Indikator Kinerja Realisasi2016

Realisasi2017

1.Meningkatkan KualitasAparatur dan PelayananPublik KecamatanMargahayu

Indeks KepuasanMasyarakat

68,5 70

Prosentasekeluhan/pengaduanpelayananadministrasi yangditindaklanjuti

70 % 70%

Analisis:

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis Indikator Kinerja

Utama Secara umum Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan

misi Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 sebanyak 1 (satu)

sasaran. Tahun 2016 adalah tahun pertama Realisasi Kecamatan, dari 1 (satu) sasaran

strategis dengan 68,5 (enam puluh delapan koma lima) indikator kinerja perbandingan

antara realisasi kinerja serta capaian dengan 70 (tujuh puluh) tahun 2017 terakhir di

Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

Gambar 3.5 Kegiatan Jumsih Citarum Harum Bersama TNI-AD

Tabel 3.5


Sasaran, Realisasi 2016 Dan Realisasi 2017 Indikator Kinerja, Meningkatnya

Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah

Kecamatan Margahayu Kabupaten

Bandung Tahun 2017


Realisasi2017

2. Meningkatnya KinerjaPenyelenggaraan TugasUmum PemerintahKecamatan

ProsentasePelaksanaanPelimpahan SebagianUrusan PemerintahDari Bupati KepadaCamat

70% 77%

Analisis :


tugas umum pemerintah kecamatan margahayu dari realisasi tahun 2016 mencapai

angka 70% dan realisasi mencapai angka 77% di Kabupaten Bandung.

Gambar 3.6 Gedung Kantor Kecamatan Margahayu


Tabel 3.6

Sasaran, Realisasi 2016 Dan Realisasi 2017 Indikator Kinerja, Meningkatnya

Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Margahayu

Kabupaten Bandung Tahun 2017


Realisasi2017

3. Meningkanya TataKelola Pemerintah

Nilai akuntabilitaskinerja instansi

CC(51,68) CC(51,71)

Persentase bmd/aset dalam kondisibaik

70% 75%

Analisis :

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari

0 sampai dengan 100. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kecamatan

Margahayu memperoleh kategori Cukup atau nilai sebesar 51.71.

1. Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi hasil penilaian

terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan

Kecamatan Margahayu, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja meliputi penilaian atas 2 (dua) sub komponen, yaitu

(a) Perencanaan Strategis dan (b) Perencana Kinerja Tahunan 2017.

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja memperoleh nilai “20.46” atau 68.19% dari bobot

sebesar 30%, karena masih terdapat kelemahan yang meliputi:

- Renstra yg ada hanya ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tetapi

belum disetujui Kepala Daerah;

- Program/ kegiatan bukan merupakan cara untuk mencapai tujuan/

sasaran/ hasil program/ hasil kegiatan;

- Monitoring Target jangka menengah dilakukan namun tidak ada

tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan;

- Dokumen Renstra direviu secara berkala dengan adanya Renstra reviu;


- Target kinerja didalam Perjanjian Kinerja keselarasan dengan target di

dalam Renstra sebesar >75%;

- Kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab tidak langsung terwujudnya

sasaran;

- Dokumen Perjanjian Kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya

ditetapkan (dalam kontrak kinerja/ tugas fungsi) apabila sasaran dan

indikator Perjanjian Kinerja tidak mengacu pada isu strategis dan tidak

menggambarkan outcome yang seharusnya terwujud pada tahun yang

bersangkutan;

- Target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tidak menjadi

prasyarat dalam pengajuan anggaran;

- Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur

keberhasilan hal ini dikarenakan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani

sebatas telah dilakukan monitoring;

- Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala

dan monitoring dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan

hasil pengukuran capaian kinerja;

- Pemanfaatan Rencana Aksi tidak berpengaruh terhadap penilaian atau

penyimpulan capaian kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja meliputi penilaian atas 3(tiga) sub komponen yaitu (a)

pemenuhan pengukuran, (b) kualitas pengukuran dan (c) implementasi pengukuran.

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja memperoleh nilai “9.38” atau 37.50% dari bobot

sebesar 25%. Hal tersebut karena adanya hal-hal sebagai berikut:

- Sudah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja akan tetapi realisasi

data kinerja kurang dapat diyakini validitas sumber datanya;

- IKU reviu belum selaras dengan IKU Kabupaten, hal ini disebabkan IKU

Kabupaten belum direviu;

- Ukuran (indikator) kinerja eselon III dan IV belum memenuhi kriteria

indikator kinerja yang baik dan belum selaras dengan indikator kinerja

atasannya;

- Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang tetapi belum ada

alur perjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan

staf operasional;

- Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara

berkala (bulanan/ triwulanan/ semesteran);

- Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi

informasi hal ini dikarenakan Kabupaten Bandung belum menggunakan

ESakip;


- IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan

pengganggaran;

- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas

belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward

& punishment;

- IKU telah direviu secara berkala dengan adanya IKU reviu;

- Pengukuran kinerja atas Rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan

pemantauan kinerja secara berkala tetapi hasil pengukuran Rencana Aksi

tidak ditindaklanjuti.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi pelaporan kinerja meliputi penilaian terhadap 3 (tiga) sub komponen yaitu (a)

pemenuhan pelaporan, (b) penyajian informasi kinerja, serta (c) ,pemanfaatan informasi

kinerja, dengan nilai “5,83” atau 38,89% dari bobot sebesar 15%.

Dalam hal pemenuhan pelaporan, Kecamatan Margahayu telah menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP). Namun demikian, masih terdapat kekurangan yaitu :

- Laporan kinerja belummenyajikan informasi mengenai pencapaian IKU;

- Laporan kinerja belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi

outcome;

- Laporan kinerja belummenyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja;

- Laporan kinerja belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara

realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang

diperlukan;

- Laporan kinerja menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang hanya

berupa info tentang upaya efisiensi yang dilakukan;

- Informasi kinerja belum digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja;

- Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan

memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja,

penilaian kinerja dan pemanfaatan hanya bersifat sebagian.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi terhadap pencapaian sasaran/kinerja organisasi ditekankan pada 3 (tiga) indikator,

yaitu: (a) Pemenuhan Evaluasi, (b) Kualitas Evaluasi, dan (c) Pemanfaatan Evaluasi.

Evaluasi pencapaian kinerja organisasi mendapatkan nilai “0,92” atau 9.17% dari bobot

sebesar 10%. Pencapaian tersebut karena :

- Pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya hanya melalui

pertemuan-pertemuan yang tidak terdokumentasikan;

- Evaluasi rencana aksi tidak dilakukan;

- Hasil evaluasi tidak disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan;


- Evaluasi program telah dilaksanakan sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta

penyerapan anggaran;

- Evaluasi program tidak disertai rekomendasi perbaikan perencanaan;

- Evaluasi program tidak disertai rekomendasi perbaikan peningkatan kinerja;

- Pemantauan Rencana Aksi tidak dilakukan;

- Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan sehingga tidak menunjukkan alternatif

perbaikan yang diberikan;

- Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di

masa yang akan datang;

- Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi

Evaluasi terhadap pencapaian sasaran/ kinerja organisasi dinilai pada 2 (dua)

indikator, yaitu : (a) Kinerja yang Dilaporkan (output) dan (b) Kinerja yang

Dilaporkan (outcome).

Evaluasi pencapaian sasaran/ kinerja organisasi mendapatkan nilai “15,13”

atau 75,63%. Masih adanya kelemahan yaitu :

Target yang dapat dicapai sebesar < 110%.

2. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami

merekomendasikan kepada Camat Margahayu, beserta seluruh jajarannya agar

melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menyusun Renstra reviu sesuai dengan peraturan yang

berlaku dan ditandatangani Kepala Perangkat Daerah ditetapkan dengan

surat keputusan Kepala Perangkat Daerah dan disetujui oleh Kepala Daerah;

2. Menjadikan Dokumen IKU dan RENSTRA sebagai acuan dalam penyusunan

Dokumen Perencanaan Kerja (RENJA) Tahunan maupun Perjanjian Kinerja

(PK) sehingga nampak relevansi setiap tujuan, sasaran serta target setiap

tahunnya;

3. LKIP menyajikan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun pelaporan,

dan tahun sebelumnya, menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber

daya;

4. Evaluasi program harus dilakukan dan menginformasikan tentang capaian

hasil-hasil program, simpulan keberhasilan dan kegagalan program, analisis

dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu

program dan terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan program;

5. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dengan kriteria

terdapat informasi tentang capaian hasil-hasil rencana atau agenda, terdapat

simpulan keberhasilan dan kegagalan agenda, terdapat analisis dan simpulan

tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau


agenda, terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau

agenda;

6. Melaksanakan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan

kinerja dan memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan

sehingga dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata;

7. Berkoordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Bandung terkait dengan proses

penginputan data ESAKIP sebagai bahan penilaian pengukuran kinerja

menggunakan Teknologi Informasi oleh Inspektorat dan MenpanRB.

Gambar 3.7 Forum Camat

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangkamenengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.7

Sasaran, Indikator Kinerja, Realisasi 2017 dan Target 2017

Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik

Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

No Sasaran IndikatorKinerja

Realisasi2017

Target2017

1MeningkatkanKualitas Aparaturdan PelayananPublik KecamatanMargahayu

IndeksKepuasanMasyarakat

70 77

Prosentasekeluhan/pengaduan pelayananadministrasiyangditindaklanjuti

70% 72,5%

Analisis :


Perbandingan taget dan realisasi pada tahun 2017 dengan tidak jauh berbeda

dengan target dan realisasi jangka menengah kecamatan terbukti direalisasi kinerja

sebagian besar target kinerja terpenuhi 100 % hanya dibeberapa sasaran yang kurang

memenuhi taget karena berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bandung.

Gambar 3. 8 Penerimaan Piagam Kecamatan Margahayu

Tabel 3.8


Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik

Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

No Sasaran IndikatorKinerja

Realisasi2017

Target2017

2MeningkatkannyaKinerjaPenyelenggaraanTugas UmumPemerintahKecamatan

ProsentasePelaksanaanPelimpahanSebagianUrusanPemerintah DariBupati KepadaCamat

70% 77%

Analisis :


tugas umum pemerintah kecamatan margahayu dari realisasi tahun 2016 mencapai

angka 70% dan target mencapai angka 77% di Kabupaten Bandung.


Gambar 3.9 Bapak Bupati Menyampaikan Kebijakan Pengisian Jabatan Pimpinan

Tabel 3.9


Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan

Margahayu Kabupaten Bandung


Target2017

3Meningkatnya TataKelola Pemerintah Nilai Akuntabilitas

Kinerja InstansiCC (51,71) CC(51,71)

Prosentase BMD /Aset Dalam KondisiBaik

75 % 75 %

Analisis :

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi meningkatnya tata kelola pemerintah

kecamatan margahayu, Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi untuk

realisasi mencapai CC (51,71) dan CC (51,71), sedangkan Prosentase BMD / Aset


Dalam Kondisi Baik untuk realisas 75 %i mencapai target 75 % dari realisasi tahun

2017 di Kabupaten Bandung.

Gambar 3. 10 Penanggulangan Sampah Menjadi pupuk

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerjaserta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.10

Sasaran, Indikator Kinerja dan Keberhasilan Meningkatkan Kualitas

Aparatur dan Pelayanan PublikKecamatan Margahayu


No Sasaran Indikator Kinerja Keberhasilan

1.

MeningkatkanKualitas Aparaturdan PelayananPublik KecamatanMargahayu

Indeks KepuasanMasyarakat

KTP

Kartu Keluarga

IMB

Pelayanan UmumLainnya

Prosentasekeluhan/pengaduan

KTP

Kartu Keluarga


pelayanan administrasiyang ditindaklanjuti

IMB

Pelayanan UmumLainnya

Analisis :

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja

serta alternatinya serta solusi yang telah di lakukan, perlu dilaksanakan untuk mengukur

keberhasilan, atau penurunan serta penyebab – penyebabnya, dengan cara

membandingkan membandingkan kinerja tahun yang lalu dengan capaian kinerja pada

tahun ini.

Gambar 3. 11 Pelayanan Terpadu

Tabel 3.11





2.

MeningkatnyaKinerjaPenyelenggaraanTugas Umum

Prosentase PelaksanaanPelimpahan SebagianUrusan Pemerintah dariBupati Kepada Camat

Pendidikan

Kesehatan

Daya beli

Persampahan

Analisis :


Selanjutnya dari evaluasi yang telah di lakukan dari Tahun 2017 sasaran

meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum Keberhasilan dari bidang

pendidikan, kesehatan, gaya beli, dan persampahan di Kecamatan Margahayu

Kabupaten Bandung.

Gambar 3. 12 Sekolah Terbuka Di SMAN 1 Kecamatan Margahayu

Tabel 3.12





3.

Meningkatnya TataKelola Pemerintah

Nilai Akuntabilitas KinerjaInstansi

PenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja

PenyusunanLaporan CapaianKeuanganSemesteran

PenyusunanLaporan PrognosisRealisasi Anggaran

PenyusunanPelaporanKeuangan AkhirTahun

Persentase BMD/Asetdalam Kondisi Baik

Mutasi Aset TetapDaftar Aset Tetap

Analisis :

Selanjutnya dari evaluasi yang telah di lakukan dari Tahun 2017 sasaran

meningkatnya tata kelola pemerintah, indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja instansi

Keberhasilan dari mulai Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja,

Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Prognosis


Realisasi Anggaran, dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, indikator kinerja

Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik Keberhasilan Mutasi Aset Tetap Daftar Aset

Tetap di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

Gambar 3.13 Kegiatan Penanaman Pohon Di Citarum

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi (daya guna) mempunyai pergertian yang berhubungan erat dengan

konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan

perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan ( cost of

output ). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk

atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan sumber daya dan dana yang

serendah-rendahnya(spending well). Jadi pada dasarnya ada pengertian yang

serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena keduanya-duanya menghendaki

penghapusan atau penurunan biaya ( cost reduction).Efisiensi diukur dengan rasio

antara output dan input.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalanpencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.13Sasaran, Indikator Kinerja Target Keberhasilan / Kegagalan Indeks Kepuasan

Masyarakat Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2017

Kasi Pemberdayaan Masyarakat

No Program Uraian Target

1 ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaan

PemberdayaanLembaga DanOrganisasiMasyarakatPerdesaan

1 kali


2 ProgramPengembanganSistemPendukung UsahaBagi Usaha MicroKecil Menengah

Penyelenggaraanpembinaanindustri rumahtangga, industrikecil danmenengah

1 kali

3 ProgramPeningkatanKeselamatan IbuMelahirkan danAnak

PenyuluhanKesehatan BagiIbu Hamil DariKeluarga KurangMampu

1 kali

Kasi Pemerintahan

No Program Indikator Target

1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Penyediaan alattulis kantor

12 bulan

PenyediaanBarang CetakanDan Pengadaan

5 jenis

2 ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan

1 kali

3 ProgramPenataanAdministrasiKependudukan

PeningkatanPelayanan PublikDalam BidangKependudukan

2 kali

4 ProgramPeningkatanKapasitasAparaturPemerintah Desa

PelatihanAparaturPemerintah DesaDalam BidangManajemenPemerintahanDesa

5 ProgramPenigkatanSistemPengawasanInternal DanPengendalianPelaksanaanKebijakan KDH

PengendalianManajemenPelaksanaanKebijakan KDH

1 keg

6 ProgramPengembanganLingkungan Sehat

SosialisasiKebijakanLingkungan Sehat

2 kali


Kasi Sosial Budaya

No Program Indikator Kinerja Target

1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

PenunjangPerayaan Hari-hari Bersejarah

2 keg

2 ProgramPendidikan AnakUsia Dini

PengembanganPendidikan AnakUsia Dini

1 kali

3 ProgramPengembangWawasanKebangsaan

PeningkatanToleransi DanKerukunan DalamKehidupanBeragama

2 keg

PeningkatanKesadaranMasyarkat AkanNilai-Nilai LuhurBudaya Bangsa

1 keg

Pelaksanaan danpengembangantilawatil

1 keg

4 ProgramPeningkatanPeran Serta DanKesetaraanJender DalamPembangunan

PembinaanOrganisasiPerempuan

2 keg

5 ProgramPembinaan DanPemasyarakatanOlah Raga

PembinaanCabang OlahRaga Prestasi DiTingkat Daerah

1 keg

Pembinaan OlahRaga YangBerkembang DiMasyarakat

2 keg

Kasi Pembangunan

No Program Uraian Target

1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantor

PenyediaanKomponenInstalansiListrik/PeneranganBangunan Kantor

7 jenis

Penyediaan 2 unit


Peralatan DanPerlengkapanKantor

2 ProgramPeningkatanSarana DanPrasaranaAparatur

PengadaanPeralatan GedungKantor

3 unit

PengadaanMebeleur

5 unit

PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

1 unit

PemeliharaanRutin / BerkalaKendaraanDinas/Operasional

7 unit

3 ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan

PenyediaanPrasarana danSaranaPengelolaanPersampahan

1 unit

4 ProgramPeningkatan DanPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah

Intensifikasi danEkstensifikasiSumber-SumberPendapatanDaerah

1 kali

5 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

PengembanganPartisipasiMasyarakat DalamPerumusanProgram DanKebijakanLayanan Publik

1 kali

6 ProgramPengelolaanRuang TerbukaHijau (RTH)

Pemeliharaan RTH 2 keg

B. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas

juga dapat dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2017, yang merupakan bagian dari

laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). realisasi anggaran Kecamatan Margahayu

Kabupaten Bandung tahun 2017 secara umum diuraikan sebagai berikut :

No Program / Kegiatan Anggaran Keterangan


Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.176.310,00 AnggaranTahun 2017

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

110.500.000,00 AnggaranTahun 2017

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 70.800.000,00 AnggaranTahun 2017

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.000.000,00 AnggaranTahun 2017

5 Penyediaan alat tulis kantor 32.400.000,00 AnggaranTahun 2017

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.000.000,00 AnggaranTahun 2017

7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

11.500.000,00 AnggaranTahun 2017

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 30.000.000,00 AnggaranTahun 2017

9 Penyediaan peralatan rumah tangga 8.400.000,00 AnggaranTahun 2017

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan


11 Penyediaan makanan dan minuman 39.800.000,00 AnggaranTahun 2017

12 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis danAdministrasi Perkantoran


13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke DalamDaerah


14 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *) 20.000.000,00 AnggaranTahun 2017

Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

15 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 26.100.000,00 AnggaranTahun 2017

16 Pengadaan peralatan gedung kantor 80.000.000,00 AnggaranTahun 2017

17 Pengadaan mebeleur 20.300.000,00 AnggaranTahun 2017

18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000,00 AnggaranTahun 2017

19 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional


20 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 74.500.000,00 AnggaranTahun 2017

Program peningkatan disiplin aparatur

21 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya


22 Pengadaan pakaian KORPRI 7.500.000,00 AnggaranTahun 2017

23 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 24.000.000,00 AnggaranTahun 2017

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur


24Sosialisasi peraturan perundang-undangan 20.000.000,00 Anggaran

Tahun 2017

Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

25Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisarrealisasi kinerja SKPD


26 Penyusunan laporan keuangan semesteran 7.000.000,00 AnggaranTahun 2017

27 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran


28 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.000.000,00 AnggaranTahun 2017

Program Penataan AdministrasiKependudukan

29 Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan


Program Pendidikan Anak Usia Dini

30Pengembangan pendidikan anak usia dini 50.000.000,00 Anggaran

Tahun 2017

Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

31Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaanpersampahan


Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan

32 Pemberdayaan Lembaga dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan


Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal

29 Peningkatan kerjasama dengan aparatkeamanan dalam teknik pencegahan kejahatan


30 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa di daerah

156.875.000,00 AnggaranTahun 2017

Program peningkatan peran sertakepemudaan

31 Pembinaan organisasi kepemudaan 15.000.000,00 AnggaranTahun 2017

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

32 Pengembangan kesenian dan kebudayaandaerah


Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

33 Penyelenggaraan pembinaan industri rumahtangga, industri kecil dan industri menengah


Program pengembangan wawasankebangsaan

34 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalamkehidupan beragama


35 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa


36 Pelestarian terhadap nilai-nilai luhur budayabangsa



Dari 46 (empat puluh enam) kegiatan indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di

tahun 2017 telah berhasil dicapai 90,19 %. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan

23 (dua puluh tiga) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur,

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program Penataan

Administrasi Kependudukan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan,

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program pemeliharaan

Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah

37 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah


Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

38 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalambidang manajemen pemerintahan desa


Program peningkatan peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan

39 Pembinaan organisasi perempuan 91.250.000,00 AnggaranTahun 2017

Program Pembinaan dan PemasyarakatanOlah Raga

40 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkatdaerah


41 Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat


Program peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH

42 Pengendalian manajemen pelaksanaankebijakan KDH

537.340.000,00 AnggaranTahun 2017

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

43 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 50.000.000,00 AnggaranTahun 2017

Program perencanaan pembangunandaerah

44 Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layananpublik

47.800.000,00AnggaranTahun 2017

Program pengelolaan ruang terbuka hijau(RTH)

45 Pemeliharaan RTH45.000.000,00

AnggaranTahun 2017

Program peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak

46 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil darikeluarga kurang mampu 52.860.000,00

AnggaranTahun 2017

2.264.665.155,00


kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal, Program peningkatan peran serta

kepemudaan, Program Pendidikan Menengah, Program pengembangan wawasan

kebangsaan, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Program peningkatan peran

serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program perencanaan pembangunan daerah,

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, Program

peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak yang keseluruhannya dilaksanakan

melalui 46 (empat puluh enam) kegiatan sesuai dengan tolak ukur renstra.


BAB IVPENUTUP

Sebagai bagian penutup m dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah( LKIP )

perangkat daerah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2017, merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah

Kabupaten Bandung. Keberhasilan dan atau kegagalan Kecamatan Margahayu dapat dilihat

dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan

Margahayu memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang

telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa

keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan

masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan

keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap

pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Margahayu dan Berdasarkan hasil evalusi kinerja,

tingkat kegagalannya tidak prinsipil atau bersifat fatal.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Margahayu

secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya karyawan/karyawati yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu

Pemerintahan.

2. Masih kurangnya fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan Fasilitas Umum.

3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :

a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi

karyawan.

b. Penyedian sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan

pemerintahan.

c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.

d. Pembangunan beberapa fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya

diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja

yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :


1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat

Kecamatan Margahayu melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara

berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.

2. Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai

dengan frequensi pekerjaan yang semakin padat.

3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang

berlaku, sehingga aparat Kecamatan Margahayu khususnya pejabat eselon III dan IV

mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara

berdaya guna dan berhasil guna.

4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan

prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip-prinsip Administrasi Negara/

fungsi- fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks

kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

CAMAT MARGAHAYU

MOCHAMAD USMAN,S.Sos,M.SiPembina Tk.I – IV/b

NIP. 19711009 199101 1 001


PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN MARGAHAYUJln. SukamenakNomor 145 Telp. (022) 5417870 Margahayu

KEPUTUSAN CAMAT MARGAHAYUKABUPATEN BANDUNG

NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN MARGAHAYUKABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017

CAMAT MARGAHAYUKABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi,kebijakan, program dankegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi KecamatanMargahayu Kabupaten Bandung, perlu disusun Laporan Kinerja InstansiPemerintah Kecamatan Margahayu;

b. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan MargahayuKabupaten Bandung Tahun 2017 telah mendapatkan pengesahan BupatiBandung;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideranmenimbang ini, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan KinerjaInstansi Pemerintah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2017dengan Keputusan Camat Margahayu Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerahKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun1950);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4406);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, DanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan PelaksanaanPrioritas Pembangunan Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang UrusanPemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten BandungTahun 2007 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 - 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenBandung Tahun 2010 – 2015;

17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang PedomanPelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) Kabupaten Bandung;

18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016.

19. Keputusan Bupati Nomor 050/Kep.424-Bappeda/2015 Tanggal 16 Juni 2015tentang Penetapan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Lingkup KabupatenBandung Tahun 2016


M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG TENTANGLAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN MARGAHAYUKABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017.

Pasal 1

(1) Laporan Kinerja Pemerintah (Lakip) Kecamatan Margahayu Kabupaten BandungTahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan BupatiBandung

(2) Laporan Kinerja Pemerintah (Lakip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuandalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setelahmemperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas PlafonAnggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatanuntuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2015.

Pasal 2

(3) Sistematika Laporan Kinerja Pemerintah (Lakip) Kecamatan MargahayuKabupaten Bandung Tahun 2017, meliputi:- Bab I : Pendahuluan

- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- Bab IV : Penutup

Pasal 3

Laporan Kinerja Pemerintah (Lakip) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Pasal 4

Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah(Lakip) Kecamatan Margahayu dapat berubah sesuai pengalokasian anggaranpada saat pembahasan dengan DPRD.

Pasal 5

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Pemerintah (Lakip)Kecamatan Margahayu Tahun 2017 tidak dapat berubah/bertambah/berkurang,kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi sesuai peruntukanbeserta pendampingannya.

Ditetapkan di Margahayu

Pada Tanggal Februari 2018

CAMAT MARGAHAYU

MOCHAMAD UMAN,S.Sos,M.SiPembina Tk.I – IV/b

NIP. 19711009 199101 1 001


Lampiran :

Surat Kepetusan : Camat Margahayu

Nomor : Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP)

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KECAMATANMARGAHAYU TAHUN 2017

I. Penanggungjawab : Camat Margahayu

II. Pelaksana

1. Ketua : Sekretaris Kecamatan

2. Sekretaris : Kasubag Program & Keuangan

3. Anggota : Kasi sosbud

Kasi Pemerintah

Kasi Pemberdayaan Masyararakat

Kasi Pembangunan

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Margahayu, Februari 2017CAMAT MARGAHAYU

MOCHAMAD UMAN,S.Sos,M.SiPembina Tk.I – IV/b

NIP. 19711009 199101 1 001

BABI PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang · Nama : MOCHAMADUSMAN,S.Sos,M.Si Jabatan : CamatMargahayu ... lingkungansehat 50,000,000 20. Programpengelolaanruang terbukahijau(RTH) 45,000,000

Documents