Bab2.pdf

PT STUDIO CILAKI 45 BANDUNG

LAPORAN PENDAHULUAN Gerakan Peningkatan Kepedulian Publik dalam Penataan Ruang 2-1

2.1 Gerakan Peningkatan Kepedulian Publik

Gerakan ini adalah upaya untuk mengembangkan kepedulian kelompok

masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, baik lahan dan

air, sehingga muncul aksi kolektif untuk mencegah atau menghentikan pemanfaatan

ruang yang bertentangan dengan norma atau aturan dan membantu pengendalian

pemanfaatan ruang. Dalam ilmu sosial, upaya mendorong munculnya aksi kolektif ini

disebut dengan perubahan sosial (social change) melalui perubahan sikap individu

(attitude).

2.2 Perubahan Sosial

Bagaimana cara mendorong perubahan sosial? Sebelum menjawabnya, terlebih

dahulu harus disepakati makna kata sosial. Kata ini adalah serapan dari bahasa Inggris

“social” yang bermakna : (1) masyarakat, atau (2) berhubungan dengan masyarakat.

Makna kata “masyarakat” adalah kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama

sebagai satu kesatuan yang besar dan saling membutuhkan serta memiliki ciri-ciri yang

sama sebagai kelompok (Badudu-Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar

Harapan, 1994). Hal utama yang dibahas adalah kumpulan individu dalam suatu

kelompok manusia. Untuk itu pewrlu dikenali terlebih dahulu siapa yang disebut manusia

itu.

Ada aksioma yang sering dipakai dalam pelaksanaan pendidikan sekolah, yaitu,

“sudah menjadi fitrah-Nya, manusia adalah makhluk sosial”. Baru kemudian banyak

orang yang menyadari bahwa biologi manusia bukan hanya sekedar fisik yang immanen

tetapi juga kenyataan yang transendental. Menurut Immanuel Kant Aksioma biologi

Aristoteles yang menyebut manusia sebagai makhluk sosial adalah tidak lengkap secara

komprehensif. Sifat sosial bukan ciri utama manusia, karena dalam perilaku sejumlah

spesies hewan juga dikenal sistem sosial yang tidak kalah rumit. Kera, lebah, dan

Bab 2 KERANGKA TEORITIS



semut, termasuk binatang yang dikenali memiliki organisasi sosial karena terdapat

hirarki kekuasaan, wilayah teritori, serta pembagian kerja. Bahkan dalam konteks

kehidupan sosial, koloni semut dikenal jauh lebih ringkih dibandingkan dengan sistem

sosial manusia. Kawanan lebah dikenal jauh lebih modern daripada kelompok manusia

profesional konstruksi bangunan dalam membuat sarang. Lebah bekerja sempurna

sesuai bidang kerjanya maasing-masing tanpa mandor serta imbalan gaji yang tinggi. Ini

membuktikan bahwa hewan juga memiliki sistem koordinasi dan ikatan sosial. Begitu

juga dengan benda mati, seperti planet ternyata juga terikat sebuah sistem immanen

karena masing-masing memiliki orbit, kontinuitas gerakan, serta kemampuan

regenerasi. hal ini terlihat pada saat ada salah satu galaksi mati, maka akan muncul

galaksi baru.

Apa hal yang benar-benar membedakan antara manusia dengan hewan atau

kumpulan materi dan energi seperti batu atau planet? Filsuf asal Uni Marburg Jerman,

Ernst Cassirer, mengutip penelitian sejawatnya Wolfgang Koehler terhadap kera-kera

yang diduga memiliki kecerdasan mirip manusia. Ia mengatakan bahwa kera-kera bisa

belajar tetapi tidak sanggup menurunkan pengetahuannya itu kepada kera lain. Mereka

hanya bisa meniru perilaku kera lain, atau perilaku yang dicontohkan kepadanya. Kera

tidak sanggup mengembangkan perilaku lain jika tidak ada contohnya. Meskipun

ditemukan adanya struktur emosi, kera tetap saja tidak dapat memperbaiki

pengetahuannya ketika menghadapi hambatan dalam memetik dan menguliti buah

pisang. Hal yang dilakukannya adalah meninggalkan pohon itu dan mencari pohon lain.

Hal inilah yang menjadi perbedaan antara manusia dengan makhluk lain. Mereka

sanggup mengembangkan pengetahuannya dan mewariskannya kepada generasi

berikutnya. Manusia juga memiliki kemampuan berpikir analisis yang disebut akal. Jadi

manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dengan cepat. Manusia juga

sanggup menjawab tantangan lingkungan luar dengan mengembangkan teknologi

(Ernst Cassirer, Manusia dan Kebudayaan, Gramedia, 1990).

Kemampuan adaptif ini tidak hanya menjadi modal untuk bertahan hidup, tetapi

diperkirakan juga menjadi faktor penyebab kematian. Seorang Dokter sekaligus

Pemenang Hadiah Nobel tahun 1912 untuk Fisiologi dan Kedokteran, Alexis Carrel

mengatakan bahwa pada tahun 1799 (74 tahun sebelum Carrel lahir di kota Lyon

Prancis), warga Prancis dibuat geger oleh berita penangkapan makhluk aneh di kota

Aveyron. Waktu itu Kota Aveyron dihantui oleh sosok makhluk aneh seperti manusia

ukuran kecil dengan rambut panjang yang selalu datang bersama kawanan serigala



untuk mencuri hewan ternak. Pada musim dingin 1799 itu, makhluk tersebut berhasil

ditangkap dan ternyata sosok itu bukan kuntilanak, tuyul, atau sundelbolong, melainkan

seorang anak manusia biasa. “Anak serigala dari Aveyron” ini kemudian diserahkan

kepada seorang dokter bernama Jean-Marc-Gaspard-Itard dan diberi nama Victor. Itard

mengajari Victor dengan kegiatan dan perilaku yang biasa pada manusia, seperti

memakai celana dan baju, tidur di kasur, makan di atas piring menggunakan pisau-

sendok-garpu dan berbicara. Tapi segala kehebatan manusia itu tidak membuatnya

bertahan karena Victor meninggal sebelum usianya 7 tahun. kejadian ini belum diketahui

penyebabnya sampai sekarang.

Ada juga cerita pada 4 abad sebelumnya tentang seorang raja dari Sicilia,

Frederick II. Frederick pernah melakukan percobaan biadab walaupun saat itu masih

menjaadi hal yang biasa. Mereka menggunakan manusia hidup untuk melakukan

percobaannya. Inti percobaannya adalah ingin mengetahui bahasa apa yang digunakan

seorang anak jika tidak pernah diajari bicara. Frederick memerintahkan sejumlah warga

untuk menyerahkan bayi-bayi mereka yang baru lahir untuk dipelihara di sebuah ruang

tertutup di kastilnya. Bayi-bayi itu dirawat oleh perempuan sehat yang bukan ibunya dan

diberi air susu yang cukup dan dijaga kehangatannya. Tapi para perawat dilarang

menyentuh terlalu lama dan mengeluarkan sepatah katapun di ruangan itu. hal yang

terjadi kemudian adalah Bayi-bayi itu tewas tanpa sebab yang jelas. Di kemudian hari,

baru diketahui, kenyataan itu membuktikan, manusia tidak mungkin bertahap hidup

tanpa rasa (sense) kehadiran manusia lain. Fisik manusia tidak akan bertahan lama jika

struktur emosi juga tidak dikembangkan. Kemampuan adaptif manusia melalui interaksi

dan kontak antar manusia menjadi salah satu kelemahannya. (Alexis Carrel, Misteri

Manusia, Remaja Karya, 1987).

Salah satu Keunikan lain dari manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah

konstruk perilaku yang berbeda-beda, karena manusia memiliki kemampuan untuk

mengembangkan differensiasi kemampuan individual di tengah kelompoknya. Semut

atau lebah pekerja terlahir sebagai pekerja dengan warna dan organ tubuh yang

diperlukan sebagai pekerja. ini sangat berbeda dengan manusia dimana pembagian

kerja tidak dibuat berdasarkan hereditas. Bentuk tubuh dokter kandungan bernama A

dengan dokter kandungan bernama B sangat mungkin berbeda, begitu juga dengan

perangainya. Secara biologis, wadah manusia tidak menentukan fungsinya, meskipun

hingga sekarang masih ada praktek sosial seperti itu. Ada contoh-contoh yang terjaadi

di Indonesia seperti, dapur hanya menjadi urusan perempuan, orang kulit berwarna



hanya pantas jadi pelayan, orang cacat tak berguna, dan lain-lain. Kemampuan ini

menyebabkan manusia juga memiliki kehendak sendiri yang bebas (free will).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selain makhluk sosial, manusia juga

menjadi makhluk individual. Kapasitas ini menyebabkan spesies ini menjadi makhluk

superior di antara makhluk lain ciptaan Tuhan. Manusia secara terus menerus

memperbaiki pengetahuannya sekaligus memperbaiki kualitas hidupnya dengan

temuan-temuan baru. Tantangan lingkungan menyebabkan manusia menjadi makhluk

yang paling cepat melakukan perubahan (adaptasi) baik pada ide, teknik dan sistem

sosial. Manusia juga menjadi makhluk unggul karena masing-masing individu memiliki

kebebasan untuk mengembangkan kehendak sendiri sehingga menjadi motivasi yang

mendorong produktivitas. pada jaman dulu inovasi muncul dengan motivasi

mempertahankan diri dari tantangan alam, maka sekarang inovasi didasari pada motif

ekonomi.

Menurut seorang psikolog perkembangan asal AS, Abraham Maslow, motif

adalah pendorong kehidupan manusia. Ia membagi 4 motivasi utama manusia selama

hidupnya, yaitu Kasih sayang, kegembiraan, prestasi dan kedudukan. Jika motivasi ini

tidak terpenuhi, maka kesehatan jiwa individu manusia cenderung terganggu apalagi jika

yang bersangkutan tidak memiliki cara mengatasi frustrasinya. Apabila ini terjadi, maka

ia disebut memiliki masalah pribadi. Sementara secara sosial, masyarakat juga memiliki motivasi yang menjadi daya

rekat (kohesi) sosial. Hal ini biasanya itu tertuang dalam visi dan misi terbentuknya

kelompok, termasuk juga tujuan berdirinya organisasi, AD/ART, atau Konstitusi. Untuk

bangsa Indonesia, motivasi sosialnya terbaca jelas dalam Pembukaan dan Batang

Tubuh UUD 45 dan Itu menjadi Das Sollen (keharusan) peri kehidupan bermasyarakat

di Indonesia. Jika Das Sollen (keharusan) berbeda dengan Das Sein (kenyataan), maka

muncullah masalah sosial. Cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat

yang menghormati hukum, tapi setiap hari pula dapat dilihat banyak terjadi pungli,

pemerasan, copet, dan korupsi. manusia pada umumnya bercita-cita tinggal di

lingkungan kompleks perumahan yang asri dan tenang, namun ternyata sampah terus

menumpuk dan jalanan terus kebanjiran. Jika masalah sosial itu sedemikian buruk dan

luas, maka diperlukan collective action (poor condition susceptible to collective action),

baik berupa gerakan kepedulian publik (community based development), atau gerakan

masyarakat (social movement) hingga revolusi (Jalaluddin Rakhmat, Rekayasa Sosial,

Rosda, 1999).



2.3 Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah suatu proses di mana terjadi perubahan struktur dan

fungsi suatu sistem sosial. Revolusi nasional, mengganti koteka dengan celana,

keikutsertaan dalam program keluarga berencana, adalah merupakan contoh-contoh

perubahan sosial.

Perubahan dapat terjadi pada level individual, di mana seseorang bertindak

untuk memutuskan menerima atau menolak inovasi. Perubahan pada level ini disebut

dengan bermacam-macam nama, antara lain difusi, adopsi, modernisasi, akulturasi,

belajar atau sosialisasi. Kami menggunakan istilah perubahan mikro. Perubahan terjadi

juga pada level sistem sosial. Ada berbagai istilah yang dipakai untuk perubahan

macam ini, misalnya pembangunan, internalisasi, integrasi, atau adaptasi. Kami

pergunakan istilah perubahan makro. Meski selalu saja ada perdebatan, mana yang

lebih dahulu yang mempengaruhi, perubahan mikro atau makro. Seperti debat kusir

tentang mana yang lebih dulu, telur atau ayam.

Untuk melihat perubahan dalam individu, dibutuhkan keahlian psikologi. Namun

secara garis besar, individu menyusun perilaku berdasarkan sensani (penginderaan),

Persepsi, Memori dan Berpikir (Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Remaja

Karya, 1988). Dengan mengetahui mekanisme kerja itu, perubahan perilaku pada taraf

individu dapat diukur. Dengan memahami mekanisme itu pula, perubahan perilaku pada

level individu dapat didorong.

Salah satu cara dalam memahami perubahan pada level sosial adalah dengan

memahami sistem sosial itu sendiri. Sepanjang sejarah, terdapat dua aliran besar teori

sistem sosial. Yang pertama, structural-functional approach yang diusung oleh Auguste

Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Kedua, conflict-approach yang diusung

oleh Hegel, Marx dan Dahrendorf.

Pada pendekatan struktur fungsionalis, perubahan berlangsung secara gradual

melalui : (1) penyesuaian (adjustment) terhadap nilai-nilai baru yang ditawarkan dari luar

sistem melalui agen pembaharu (agent of change), atau (2) dipaksakan melalui

perubahan struktur sosial (authority), dan (3) penemuan ide baru dari dalam masyarakat

(inventions). Perubahan dapat bersumber dari luar sistem atau dari dalam sistem, tapi

yang pasti perubahan itu bertujuan untuk menemukan kembali keajegan sosial

(equilibrium). Perubahan juga dapat bersifat : (1) spontan, atau (2) berencana, namun

keduanya harus berbasis konsensus.



Karena perubahan spontan tidak terarah dan tidak terukur, maka sebagian besar

negara di dunia menunjukkan kecenderungan untuk lebih meningkatkan taraf kehidupan

rakyatnya, melalui perubahanan terencana. Misalnya, ketika pemerintah RI merancang

dan melaksanakan program penyediaan air bersih untuk masyakarakat, di saat yang

sama memberi penghargaan pada Mak Eroh karena inisiatifnya membuat saluran air

bagi warga kampung. Jika warga lebih terdidik, maka inisiatif tentu lebih banyak muncul

dan perubahan akan jauh lebih cepat. Namun, pada kenyataannya banyak kelompok

masyarakat yang belum tahu apa kebutuhan mereka dan inovasi mana yang cocok

untuk kebutuhan tersebut, sehingga skenario perubahan yang lebih tepat adalah

perubahan terencana. Meski perubahan terencana tidak selalu identik dengan

keberhasilan, karena klien perubahan secara individual amat majemuk.

Sementara pada pendekatan konflik, perubahan diukur secara revolusioner

karena menggunakan struktur kekuasaan sebagai agen pembaharu. Perubahan

dilakukan melalui pemberian otoritas penuh pada agen pambaharu untuk

mengendalikan kepentingan yang berlawanan antar anggota masyarakat. Penganut

paham ini tidak yakin dengan adanya common interest atau pembentukan konsensus.

Perubahan datang dari apa yang mereka sebut dengan : (1) technical, (2) political, (3)

social conditions of organization, berupa ideologi dan sistem nilai kelompok, kebebasan

berserikat dan kebebasan informasi. Kondisi tadi akan memunculkan banyak kelompok

kepentingan yang akan saling mengawasi, sehingga skenario perubahan pada

pendekatan ini adalah adanya benturan kepentingan yang akan menghasilkan legitimasi

pada kepentingan dengan dukungan terbanyak (Nasikun, Sistem Sosial Indonesia,

Rajawali, 1988).

2.3.1 Keputusan Atas Perubahan Namun pada intinya, perubahan sosial adalah sebuah kondisi ketika sebagian

atau seluruh anggota kelompok memutuskan untuk menerima dan menggunakan ide

atau gagasan atau teknik baru (inovasi) yang datang dari dalam maupun luar kelompok.

Sejumlah ahli menyebutnya proses keputusan inovasi yang terdiri dari beberapa tipe

keputusan inovasi, yaitu :

1. Keputusan otoritas, yaitu keputusan yang dipaksakan kepada seseorang oleh

individu yang berada dalam posisi atasan.

2. Keputusan individual, yaitu keputusan dimana individu yang bersangkutan ambil

peranan dalam pembuatannya. Keputusan individual ini ada dua macam, yaitu :



a. Keputusan opsional, yakni keputusan yang dibuat oleh seseorang, terlepas dari

keputusan yang diambil oleh anggota sistem.

b. Keputusan kolektif, yakni keputusan yang dibuat oleh individu-individu yang ada

dalam sistem sosial melalui konsensus.

Sebagai tambahan dari ketiga tipe keputusan di atas, ada keputusan yang disebut

keputusan kontingen, yakni pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi setelah

ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Misalnya keputusan untuk mengadopsi

metode mengajar baru dapat dilakukan setelah ada keputusan kolektif. Tetapi

keputusan kontingen itu bisa merupakan kombinasi dari dua atau lebih keputusan

inovasi.

Sejak lama para ahli mengetahui, keputusan seseorang untuk menerima atau

menolak inovasi bukanlah tindakan yang sekali jadi, melainkan proses yang terdiri dari

serangkaian tindakan dalam jangka waktu tertentu. Pandangan tradisional mengenai

proses keputusan inovasi, disebut “proses adopsi”, yang dikemukakan ahli-ahli sosiologi

pedesaan, terbagi dalam lima tahap :

1. TAHAP KESADARAN, di mana seseorang mengetahui adanya ide-ide baru tetapi

kekurangan informasi mengenai hal itu.

2. TAHAP MENARUH MINAT, di mana seseorang mulai menaruh minat terhadap

inovasi dan mulai mencari informasi lebih banyak mengenai inovasi itu.

3. TAHAP PENILAIAN, di mana seseorang mengadakan penilaian terhadap ide baru

itu dihubungkan dengan situasi dirinya sendiri saat ini dan masa mendatang dan

menentukan mencobanya atau tidak.

4. TAHAP PENCOBAAN, di mana seseorang menerapkan ide-ide baru itu dalam skala

kecil untuk menentukan kegunaannya, apakah sesuai dengan situasi dirinya.

5. TAHAP PENERIMAAN (ADOPSI), di mana seseorang menggunakan ide baru itu

secara tetap dalam skala yang luas.

Kami sendiri menyusun suatu model proses keputusan inovasi yang terdiri dari 4

tahap, yaitu :

1. Pengenalan, di mana seseorang mengetahui adanya inovasi dan memperoleh

beberapa pengertian tentang bagaimana inovasi itu berfungsi.

2. Persuasi, di mana seseorang membentuk sikap berkenan atau tidak berkenan

terhadap inovasi.



3. Keputusan, di mana seseorang terlibat dalam kegiatan yang membawanya pada

pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi.

4. Konfirmasi, di mana seseorang mencari penguat bagi keputusan inovasi yang telah

dibuatnya. Pada tahap ini mungkin terjadi seseorang merubah keputusannya jika ia

memperoleh informasi yang bertentangan.

Dari keempat tahap itu, nampak tergambar peranan sumber informasi dan

saluran komunikasi dalam memberi rangsangan kepada seseorang selama proses

keputusan inovasi itu berlangsung. Pada tahap persuasi, seseorang membentuk

persepsinya terhadap inovasi dari saluran komunikasi yang lebih dekat dan antar

pribadi. Seseorang biasanya mencari informasi lebih lanjut pada tahap konfirmasi,

karena ingin mencari penguat bagi keputusannya. Kadang-kadang seseorang

memperoleh informasi yang bertentangan (dengan keputusan yang ingin dibuatnya). Ini

menyebabkan terjadinya diskontinuasi atau keterlambatan adopsi.

Perubahan sikap memang tidak seperti membalik telapak tangan. Adanya

perubahan sikap tergantung pada kualitas interaksi sosial : (1) di dalam kelompok -

misal, seringnya kegiatan rembug warga, seringnya Bapak Lurah bertemu warga, dll, (2)

di luar kelpompok – misalnya, seberapa sering mendengar radio, menyaksikan televisi,

membaca koran, mengikuti pendidikan, dll. Selain itu, perubahan sosial juga dipengaruhi

oleh faktor internal individu manusia. Yaitu, oleh status sosialnya, citra dirinya, minat

serta motivasi hidup.

Namun demikian, secara umum perubahan sosial dapat didorong melalui proses

komunikasi di dalam kelompok, di luar kelompok, dan komunikasi antarpribadi.

2.3.2 Pengertian Komunikasi Komunikasi adalah kegiatan manusia untuk : (1) saling memahami, (2) saling

memberitahu, (3) saling mempengaruhi dengan perantaraan simbol-simbol budaya yang

disepakati bersama.

Ada pula yang menggambarkan dengan gamblang, komunikasi adalah proses di

mana pesan-pesan dioperkan dari sumber kepada penerima. Kami dapat

menggambarkan proses komunikasi dengan istilah yang sangat disederhanakan tapi

berguna yakni model S-M-C-R. Sumber (source=S) mengirim pesan (message=M)

melalui saluran (Channel=C) tentu kepada penerima (Receiver=R). Seseorang dengan

mudah dapat melihat bagaimana faktor-faktor komunikasi itu terlibat dalam aspek



proses pengambilan keputusan yang nantinya menghasilkan perubahan sosial.

Keputusan seorang petani untuk pindah ke kota atau berpartisipasi dalam program

pemerintah, seorang industriawan yang mengadopsi teknik-teknik perpabrikan baru atau

keputusan sepasang suami istri untuk ikut dalam program KB, pada masing-masing

kejadian itu meliputi adanya suau pesan (M) yang diberikan kepada seseorang (R)

melaui saluran komunikasi (C) dari seseorang yang bertindak sebagai sumber (S).

Penerimaan pesan itu mengakibatkan berubahnya pola tingkah lakunya.

Melalui komunikasi, individu memperoleh gambaran tentang lingkungan sekitar,

posisi individu di tengah lingkungan tersebut, dan membantu individu beradaptasi

dengan kondisi lingkungan itu (Hartley-Hartley, 1961). Sementara untuk masyarakat,

komunikasi berfungsi sebagai pembentuk kelompok (formation of the groups),

pemelihara kesinambungan kelompok (continued group existance), dan menjembatani

hubungan antarkelompok (interrelations among groups). Secara umum tujuan

komunikasi adalah memperoleh kesamaan pemahaman di antara peserta komunikasi

(Wilbur Schramm, The Process and Effect of Mass Communications,1977). Dari yang

tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang tidak peduli menjadi

peduli. Menurut Santoso Sastropoetro, perubahan yang dapat terjadi akibat proses

komunikasi, atau disebut juga efek komunikasi, adalah :

o perubahan pengetahuan

o perubahan pendapat

o perubahan sikap

o dan perubahan tingkah laku

(Santoso Sastroputro, Komunikasi Sosial, Remaja Karya, 1989).

Saat komunikasi berlangsung, ia melibatkan sejumlah elemen, yaitu : pemberi

pesan (komunikator), isi pesan, saluran/media, penerima pesan (komunikan), dan

akibat/efek. Komunikasi yang dilakukan dapat bersifat tatap muka dalam bentuk

komunikasi antarpribadi dan komunikasi kelompok, seperti ceramah, diskusi, seminar,

dll. Atau bermedia melalui media massa, seperti artikel, press release, public speaking,

pameran, iklan atau publikasi dalam bentuk selebaran dan buku. Teknik komunikasi

yang digunakan dapat bersifat informatif, persuasif, instruktif atau hubungan insani.

2.3.3 Proses Komunikasi Komunikasi berjalan dengan gerakan melingkar, dimulai dari seseorang yang

menyampaikan pesan, menuju seseorang yang menerima pesan yang kemudian



memberi umpan balik ke pemberi pesan yang akan menerimanya sebagai stimulus lalu

kembali menyusun pesan berikutnya. Begitulah gerakan komunikasi berputar tanpa

henti. Daniel Spencer mengatakan, komunikasi adalah tindakan normatif, karena setiap

aksi manusia harus bertujuan mencari kualitas hidup yang lebih baik. Sehingga Spencer

menggambarkan gerakan komunikasi seperti sebuah spiral. Jika menuju ke bawah

berarti komunikasi berjalan negatif. Jika sebaliknya, komunikasi berjalan positif. Turning

point yang menentukan kualitas komunikasi adalah pada saat communications cycle

berada pada titik umpan balik (feedback).

Untuk itu, amat penting bagi pemberi pesan untuk memahami struktur feedback

ini. Wilbur Schramm menulis, ada 4 jenis feedback menurut sumbernya. Yang pertama,

inferential feedback yang datang dari kesimpulan yang dibuat oleh pemberi pesan

sendiri. Misalnya, seorang presenter acara TV memiliki asumsi sendiri tentang reaksi

audience pada saat acaranya ditayangkan live karena ia tidak dapat melihat langsung

pemirsanya. Yang kedua, immediate and delayed feedback adalah umpan balik yang

datang dari khalayak secara langsung atau tertunda, baik melalui telepon ke redaksi TV

atau surat pembaca. Yang ketiga, external feedback adalah umpan balik langsung dari

penerima pesan berkaitan dengan proses komunikasinya dan bukan tentang isi

pesannya. Yang keempat, internal feedback adalah umpan balik dari pesan itu sendiri.

Misalnya, seorang pembaca berita di TV mendengar ucapan sendiri yang salah lalu

mengoreksinya. Terakhir, Schramm menyebut normatif feedback yang merupakan

evaluasi kinerja proses komunikasi. Ada feedback positif, negatif, nol dan netral (lihat

Gambar 2.1).

GGAAMMBBAARR 22..11 PPRROOSSEESS KKOOMMUUNNIIKKAASSII



Secara teoritis, proses komunikasi nampak berjalan seperti sebuah lingkaran

mulus tanpa rintangan. Sebenarnya proses ini penuh Hambatan Gangguan Ancaman

dan Tantangan (HGAT) yang disebut Noise, baik bersifat teknis ataupun alamiah. HGAT

komunikasi muncul ketika elemen komunikasi tidak memperhitungkan kondisi alam pada

saat berkomunikasi menggunakan gelombang radio. Sebab gelombang ini rentan oleh

radiasi matahari atau gangguan dari pemancar radio lain. Komunikasi juga terhambat

ketika salah satu peserta komunikasi ternyata terganggu pendengarannya, karena

kebisingan lalu lintas. Komunikasi juga bisa macet karena pemberi pesan menggunakan

bahasa yang tidak dimengerti penerima pesan.

2.3.4 Komunikasi Efektif Komunikasi secara normatif harus berjalan positif untuk disebut sebagai

komunikasi yang berhasil. Selain menimbang feedback, komunikasi juga harus

memperhitungkan kemungkinan noise. Santoso Sastropoetro menulis, komunikasi akan

berjalan efektif jika tercipta suasana komunikasi yang menguntungkan, menggunakan

bahasa yang mudah dimengerti dan ditangkap, temanya menggugah perhatian dan

minat karena memberi gambaran akan adanya manfaat bagi penerima pesan

(Sastropoetro, dalam Berbagai Aspek Ilmu Komunikasi, Remaja Karya, 1989).

Keberhasilan komunikasi sendiri menurut Sastropoetro, dapat diukur dengan

melihat jumlah peserta komunikasi yang berhasil dicapai suatu pesan (audience

coverage), munculnya pendapat dari penerima pesan terhadap masalah yang

disodorkan (audience responce), pesan yang membekas pada diri penerima pesan

(communication impact). Sementara menurut Wright, yang dikutip Astrid, keberhasilan

komunikasi diukur dengan:

Jumlah khalayak yang dipengaruhi Indeks keberhasilan komunikasi = -----------------------------------------------------

Jumlah khalayak peserta komunikasi

(Profesor Astrid Soesanto, Komunikasi Pengendalian dan Pengawasan, Pustaka Sinar

Harapan, 1989)

Keberhasilan komunikasi juga dapat diukur dari efek komunikasi, yaitu:

1.Efek Individual : kognitif, afektif, konatif

2.Efek Sosial : difusi informasi, opini publik, akulturasi, perubahan sosial dan ekonomi



Riset Komunikasi

Riset Difusi

Pengukuran dapat dilakukan dengan metodologi analisis isi untuk mengukur opini

publik, survey komunikasi untuk mengukur feedback, riset difusi untuk mengukur

penyebaran pesan. (Jalaluddin Rakhmat, dalam Berbagai Aspek Ilmu Komunikasi,

Remaja Karya, 1989)

2.3.5 Riset Difusi Difusi merupakan proses di mana inovasi tersebar kepada anggota suatu sistem

sosial. Riset difusi adalah telaah tentang pesan-pesan yang berupa gagasan baru,

sedangkan pengkajian komunikasi, meliputi telaah terhadap semua bentuk pesan. (lihat

Gambar 2.2).

GGAAMMBBAARR 22..22 Riset difusi merupakan bagian dari riset komunikasi yang berkaitan dengan pengoperan gagasan baru.

Dalam riset difusi, dapat diukur apakah pesan yang berisi “nilai baru” mendorong

perbedaan tingkah laku. Sifat riset difusi berbeda dengan riset komunikasi lainnya.

Dalam riset komunikasi kita sering mengalihkan perhatian pada usaha-usaha untuk

merubah pengetahuan atau sikap dengan merubah bentuk sumber, pesan, saluran atau

penerima dalam proses komunikasi. Misalnya kita bisa menuntut agar sumber

komunikasi itu lebih dapat dipercaya oleh penerima, karena studi komunikasi

menunjukkan, jika hal ini dilakukan maka akan menghasilkan persuasi atau perubahan

sikap yang lebih besar penerimanya. Tetapi dalam riset difusi kita lebih memusatkan

perhatian pada terjadinya perubahan tingkah laku yang tampak (overt behavior) yaitu

menerima atau menolak ide-ide baru daripada hanya sekedar perubahan dalam

pengetahuan dan sikap saja.

Unsur-unsur difusi (penyebaran) ide-ide baru adalah : (1) inovasi yang (2)

dikomunikasikan melalui saluran tertentu (3) dalam jangka waktu tertentu kepada (4)

anggota suatu sistem sosial.



2.3.5.1 Inovasi Inovasi jelas adalah konsep tentang ide, gagasan atau teknik baru. Setiap ide,

gagasan dan teknik, pernah menjadi inovasi dan berubah menjadi sejarah seiring

berlalunya waktu. Komputer, pil KB, transplantasi jantung, sinar laser dan sebagainya,

masih dipandang sebagai inovasi di beberapa negara, tetapi di sebagian lain telah

menjadi barang usang. Ini pun menimpa pada gerakan sosial, ideologi, dan sebagainya

yang dikualifikasikan sebagai inovasi.

Sebagian inovasi hanya terdiri dari komponen ide, tetapi ada pula inovasi yang

terdiri dari komponen ide dan komponen fisik. Misalnya, traktor, insektisida, micro chip,

dan sebagainya. Inovasi ide diadopsi pada keputusan simbolis berupa kesepakatan atau

aturan baru. Sementara inovasi dengan komponen ide dan fisik, diadopsi dengan

keputusan aksi (tingkah laku nyata). Misalnya mengganti alat lama dengan alat baru,

memasang IUD, merombak rumah, dsb.

2.3.5.2 Proses Difusi Inti dari proses difusi ialah interaksi manusia di mana seseorang

mengkomunikasikan ide baru kepada seseorang atau beberapa orang lainnya. Pada

hakekatnya, difusi terdiri dari : (1) ide baru, (2) seorang A yang mempunyai

pengetahuan tentang inovasi, (3) seorang B yang belum tahu tentang ide baru itu, dan

(4) beberapa bentuk saluran komunikasi yangmenghubungkan dua orang itu. Sifat

hubungan antara A dan B ditentukan oleh kondisi apakah A berkehendak menceritakan

ide baru itu kepada B atau tidak. Hal ini akan mempengaruhi apakah cerita mengenai

ide baru itu akan dipunyai B atau tidak. Saluran komunikasi yang menyebabkan ide-ide

baru itu bisa sampai kepada B penting dalam menentukan keputusan B untuk menerima

atau menolak inovasi itu. Biasanya pemilihan saluran komunikasi terletak di tangan A, si

sumber, dan harus dilakukan dengan memperhatikan : (1) tujuan diadakannya

komunikasi, dan (2) khalayak dengan siapa saluran itu disambungkan. Jika A hanya

berkeinginan untuk memberitahu B mengenai suatu inovasi, lebih tepat kalau ia memilih

saluran media massa karena lebih cepat dan lebih efisien terutama jika pendengarnya

banyak dan tersebar di wilayah yang luas. Di lain pihak, jika tujuan A adalah untuk

mempengaruhi B agar setuju atau suka pada inovasi, maka saluran interpersonal lebih

tepat.



Oleh karena itu, sumber difusi harus memilih antara saluran media massa atau

interpersonal berdasarkan tahap di mana penerima berada dalam proses pengambilan

keputusan inovasi, apakah dalam tahap pengenalan ataukah dalam tahap persuasi.

2.3.5.3 Sumber Difusi Sistem sosial dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan unit yang berbeda

secara fungsional dan terkait dalam kerjasama dalam memecahkan masalah, dalam

rangka mencapai tujuan bersama. Anggota atau unit-unit sistem sosial itu berupa

perorangan (individu), kelompok informal, organisasi modern atau sub sistem. Setiap

unit dalam sistem sosial dapat dibedakan secara fungsional dari anggota atau unit

lainnya. Semua anggota bekerjasama untuk memecahkan masalah umum (masalah

yang dihadapai sistem) atau untuk mencapai suatu tujuan timbal balik (antara sistem

dengan anggotanya atau antara anggota dengan anggota). Pencapaian tujuan bersama

yang timbal balik inilah yang mengikat sistem.

Di antara anggota sistem sosial, ada yang memegang peranan penting dalam

proses difusi, yakni mereka yang disebut sebagai pemuka pendapat dan agen pembaru.

Pemuka pendapat adalah seseorang yang relatif sering dapat mempengaruhi sikap dan

tingkah laku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu, secara informal. Mereka ini

sering diminta nasehatnya dan pendapatnya mengenai suatu perkara oleh anggota

sistem yang lainnya. Para pemuka pendapat ini mempunyai pengaruh terhadap proses

penyebaran inovasi; mereka bisa mempercepat diterimanya inovasi oleh anggota

masyarakat tetapi bisa pula mereka menghambat tersebarnya sesuatu inovasi ke dalam

sistem.

Adapun agen pembaru adalah orang yang aktif berusaha menyebarkan inovasi

ke dalam suatu sistem sosial. Dia adalah tenaga professional (petugas) yang mewakili

lembaga pembaruan, yakni instansi atau organisasi yang berusaha mengadakan

pembaruan masyarakat dengan jalan menyebarkan ide-ide baru. Seorang agen

pembaru adalah seorang petugas yang berusaha mempengaruhi keputusan anggota

sistem sosial dalam rangka melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh lembaga

atau instansi di mana ia bekerja. Dia biasanya berusaha agar ide-ide baru itu diadopsi,

tetapi mereka kadang-kadang megurangi kecepatan difusi dan mencegah pengadopsian

ide yang ia yakini tak diinginkan. Seringkali agen pembaru adalah orang di luar sistem

yang beroperasi di dalam sistem. Mungkin dalam menjalankan operasinya itu ia tinggal

bersama anggota sistem lainnya, mungkin pula sesekali waktu saja ia berkunjung

kesana.



Dalam usaha menyebarkan inovasi agen pembaru seringkali berkerja sama

dengan pemuka pendapat di dalam suatu sistem sosial. Pemuka pendapat sering

menjadi pembantu yang berjasa bagi agen pembaru. Tetapi bukti penelitian

menunjukkan bahwa para pemuka pendapat ini biasanya “dibuang” setelah usaha itu

berhasil. 2.3.5.4 Evolusi, Revolusi, Reformasi

Perubahan juga diukur oleh dimensi waktu relatif. Evolusi adalah perubahan total

secara lamban. Revolusi adalah perubahan radikal dengan cepat. Reformasi adalah

penyesuaian terhadap situasi dan kondisi baru secara bertahap. Namun ketiganya tidak

dapat diukur dalam waktu riil, 5 tahun Masehi atau 200 bulan Hijriyah. Perubahan bisa

saja nampak dalam hitungan detik, ketika seorang petani (klien perubahan) mendengar

penjelasan dari petugas penilik lapangan (agen pembaharu) tentang cara baru (inovasi)

bertanam jagung yang menguntungkan. Tapi proses mental sejak seseorang mulai

mengenal inovasi sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan

pengukuhan terhadap keputusan itu memerlukan waktu.

Contoh kasus yang terjaadi adalah Pak Arnasan, seorang petani Cijoho yang

pertama kali mengenal jagung hibrida (bibit unggul) dari PPL pada tahun 1985 (tahap

pengenalan). Dia tidak langsung menanami ladangnya dengan bibit baru itu. Pada tahun

1987 setelah mendiskusikan inovasi itu dengan beberapa tetangganya (tahap persuasi),

ia baru mulai mencoba menanam jagug hibrida untuk dicobakan pada sebagian

ladangnya. Bahkan baru pada tahun 1989 ia menanami seluruh areal ladangnya dengan

bibit baru itu.

Dari hal ini muncul pertanyaan, sejak kapan sebenarnya Pak Arnasan

mengadopsinya sampai pada tahun 1989 ketika ia memutuskan untuk menggunakan

inovasi itu sepenuhnya (tahap keputusan). Adopsi adalah keputusan untuk

menggunakan sepenuhnya ide baru sebagai cara bertindak yang paling baik. Masa

pengambilan keputusan inovasi adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pengambilan keputusan inovasi; dalam contoh kasus di

atas, paling tidak diperlukan waktu 4 tahun. Keputusan inovasi juga dapat berbentuk

negatif yaitu berupa penolakan untuk tidak mengadopsi ide baru. Tahap terakhir dalam

proses keputusan inovasi adalah pengukuhan atau konfirmasi, suatu tahap di mana

penerima inovasi mencari penguat terhadap keputusan adopsi atau penolakan yang



telah dibuatnya. Pada tahap ini masih bisa terjadi kemungkinan berbalik dari keputusan

semula jika memperoleh informasi yang bertentangan.

Perubahan yang terjadi pada individu Pak Arnasan (perubahan mikro)

bergantung pada seberapa percaya Pak Arnasan pada PPL, seberapa banyak informasi

yang diterima Pak Arnasan, seberapa sering Pak Arnasan mendiskusikannya.

Perubahan pada individu Pak Arnasan juga dapat menjadi pemicu perubahan

masyarakat (perubahan makro), tergantung pada seberapa kuat pengaruh Pak Arnasan

terhadap warga kampungnya, juga seberapa banyak orang seperti Pak Arnasan yang

dapat diraih oleh PPL.

Dengan kerangka berpikir tersebut, ”Gerakan Peningkatan Kepedulian Publik

Terhadap Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang”, dapat dilakukan

melalui sejumlah cara pengkomunikasian norma-norma pemanfaatan dan pengendalian

pemanfaatan ruang itu sendiri, untuk mendorong munculnya aksi kolektif.

2.4 Norma dalam Kehidupan Sosial

Berbeda dengan struktur sosial hewan yang terbentuk karena sifat biologisnya,

ikatan sosial kelompok manusia terbentuk karena adanya kebutuhan, tujuan dan

kepentingan bersama (common needs, interest and goals). Sebut saja, KTKB. Semut

pekerja tidak mungkin kawin, karena ratu saja yang bertugas untuk itu. Secara biologis,

fisik mereka juga berbeda. Berbeda juga dengan hewan, manusia bekerja di dalam

kelompok karena adanya kemauan bersama (common will). Dokter, insinyur, jurnalis,

dapat saja bergabung ketika melakukan ronda malam. Di sinilah konflik khas manusia

muncul. Ketika kehendak pribadi bertentangan dengan kemauan bersama. Dan

karenanya, kelompok manusia mengembangkan sistem pengawasan melekat berupa

seperangkat ukuran tingkah laku (norma) dalam kehidupan kelompok, untuk mencegah

munculnya konflik karena ada anggota kelompok yang melenceng dari KTKB.

Norma itu dipelihara (conserved), diperkuat (reinforced) dan dipelajari

(internalized) melalui berbagai upacara-upacara menghormati leluhur atau tokoh-tokoh

magi jadi-jadian, seperti Zandee Mbori pada masyarakat Azandee Suku Maori, atau

Dewi Sri pada masyarakat Pasundan. Mereka adalah simbol keluhuran budi yang patut

dicontoh anggota kelompok dengan mematuhi berbagai tabu, pamali dan setiap

pelanggaran akan mendapat kutukan dari tokoh magi tadi (kuwalat) yang

mengakibatkan rasa sakit, bencana alam, kegagalan panen, penculikan oleh makhluk



halus, dll. Untuk mencabut kutukan, harus ada pengakuan dosa melalui pengorbanan

(sacramento/tumbal) peng-arakan, pengasingan, penyembelihan, dll. Secara periodik,

upacara-upacara dilakukan untuk memelihara nilai kelompok, sehingga mendatangkan

rasa malu, ka era (shame culture) atau rasa bersalah, ka sieun (guilt culture) ketika

dilanggar (Raymond Firth, Ciri-ciri Dan Alam Hidup Manusia, Vorkink-Van Hoeve, 1956).

Nilai-nilai sosial tradisi itu secara garis besar masih menjadi dasar nilai-nilai sosial

masyarakat modern. Rasa bersalah dan rasa malu, masih merupakan konsep dasar

pengawasan sosial melalui perangkat yang sekarang disebut hukum (law and order).

Tokoh-tokoh magi berubah menjadi ideologi dan konstitusi, sedang kuwalat menjadi

Undang-undang, sacramen menjadi penjara. Upacara-upacara ritual beralih ke acara-

acara di ruang sidang pengadilan, tempat orang berbicara tentang pelanggaran dan

pembelaan diri.

Hukum dan Undang-undang menjadi perangkat ukuran tingkah laku (norma)

dalam masyarakat modern. Misalnya, norma dalam menikahkan sepasang kekasih,

memberi nama anak, membangun rumah, membuang sampah, berbicara pada orang

lain, tidak lagi tunduk pada tabu atau pamali untuk menghindari kuwalat, melainkan

pada undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan gubernur

atau peraturan daerah dan SK Walikota.

Norma masyarakat modern dibuat dengan perhitungan rasional berdasarkan visi

dan misi bersama yang menjadi konsensus kelompok masyarakat tersebut. Dalam

konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, visi misi itu tertuang dalam Pembukaan

dan Batang Tubuh UUD, Ideologi Pancasila, dan perangkat hukum di bawahnya. Dalam

pemanfaatan dan pengendalian ruang misalnya, terdapat sejumlah norma dasar yang

tertuang dalam berbagai aturan.

2.4.1 Norma Pemanfaatan Ruang Terdapat beberapa norma yang mengatur pemanfaatan ruang di Indonesia.

Berikut diuraikan beberapa norma pemanfaatan ruang beserta tujuan rasionalnya.

TTAABBEELL 22..11

NNOORRMMAA YYAANNGG MMEENNGGAATTUURR PPEEMMAANNFFAAAATTAANN RRUUAANNGG Peraturan Tentang Tujuan

Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 1999

Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun

- Agar tersedia lisiba yang telah

dilengkapi dengan jaringan



Peraturan Tentang Tujuan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Keppres No.32 Tahun 1990 Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, da Menteri Perumahan Rakyat No.648-384/1992, No.739/KPTS/1992, No.09/KPTS/1992 Inpres RI No.5 Tahun 1990 Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2004

yang berdiri sendiri Hak guna usaha, hak guna bangunan, guna hak pakai atas tanah Pengelolaan kawasan lindung Pedoman pembangunan perumahan dan permukiman dengan lingkungan hunian yang berimbang Peremajaaan pemukiman kumuh yang berada di atas tanah negara Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah daan air permukaan

primer dan sekunder prasaraan lingkungan yang memenuhi syarat dan sesuai dengan rencana tata ruang

- Agar tersedia kavling tanah matang beserta rumah dengan pola hunian yang berimbang, terencana, dan bertujuan bagi seluruh lapisan masyarakat

- Agar semakin terjaminnya

tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah, dan lingkungan hidup

- Untuk menjamin

terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi pelestarian

- Mewujudkan perumahan yang

layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, serta menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosbud, dan bidang lainnya

- Mewujudkan lingkungan perumahan yang penghuninya terdiri dari berbagai profesi, tingkat ekomi dan status sosial yang saling membutuhkan

- Untuk mempercepat

peningkatan mutu kehidupan masyarakat, terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang bertempat tinggal di kawasan pemukiman kumuh yang berada di atas tanah negara

- Dalam rangka peningkatan

pendapatan asli daerah, akan tetapi lebih diutamakan lagi untuk kepentingan pengendalian lingkungan dan



Peraturan Tentang Tujuan Undang-Undang No.7 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1982

Sumber daya air Tata pengaturan air

mempertahankan ekosistem akibat pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

- Untuk menghadapi

ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat

- Untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi

- Untuk mengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat

- Untuk mengatur pembinaan

seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumbernya, guna mencapai manfaat yang sebesar besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat

- Untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembinaan dalam kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranannya

2.4.2 Norma Pengendalian Pemanfaatan Ruang

TTAABBEELL 22..22 NNOORRMMAA YYAANNGG MMEENNGGAATTUURR PPEENNGGEENNDDAALLIIAANN PPEEMMAANNFFAAAATTAANN RRUUAANNGG

Peraturan Tentang Tujuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Pendaftaran tanah

- Untuk memberikan dukungan jaminan kepastian hukum di



Peraturan Tentang Tujuan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1998 Keppres No.77 Tahun 1994 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No.107 Tahun 1997 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 Peraturan pemerintah No.82 Tahun 2001

Hak guna usaha, hak guna bangunan, gan hak pakai atas tanah Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemar udara Panduan penyusunan AMDAL kegiatan pembangunan di daerah lahan basah Pengendalian kerusakan dan atau pencemara lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan Pengelolaan kulaitas air dan pengendalian

bidang pertanahan - Untuk menyempurnakan

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961

- Agar semakin terjaminnya

tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah, dan lingkungan hidup

- Untuk mengatur penertiban

dan pendayagunaan tanah terlantar sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat

Untuk menyempurnakan Keppres No.23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan perhitungan, pelaporan dan sistem informasi indeks standar pencemar udara bagi: a.instansi terkait b.Gubernur Kepala Daerah tingkat I, dan Bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II terkait Untuk memudahkan penyusunan AMDAL bagi berbagai usaha dan/atau kegiatan (proyek) pembangunan di daerah lahan basah. Untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga diperlukan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup Untuk melestarikan fungsi air dengan memperhatikan



Peraturan Tentang Tujuan pencemaran air

kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis

Instrumen pengendalian sosial yang berfungsi memelihara norma-norma yang

ada, di jaman baheula, diperankan oleh tetua adat, kuncen atau dukun, dengan

menceritakan kembali legenda-legenda, pamali, dan memimpin upacara-upacara ritual

menghormati roh baik dan roh jahat, serta menentukan treatment jika kuwalat dilanggar,

misalnya dengan memerintahkan upacara sacramento, atau mengasingkan pelanggar

norma, dsb untuk mencabut kutukan atau meredakan kemarahan dewa. Peran tersebut,

sesuai tata negara di jaman kiwari, diserahkan kepada aparatus negara yang disebut

TRIAS POLITICA yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Negara Kesatuan Republik

Indonesia sendiri memberi wewenang kepada masing-masing lembaga melalui

seperangkat Undang-Undang lembaga tinggi negara dan Undang-Undang teknis.

Sebagai contoh, dalam UU No.24 tahun 1997, pelaksana kewenangan terdiri dari

Menteri Agraria, Badan Pertanahan Nasional (BPN), kantor pertanahan yang melakukan

pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah, dan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang untuk membuat akta-akta tanah

tertentu. Sedangkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan Rakyat No.648-384/1992,

No.739/KPTS/1992, No.09/KPTS/1992, pelaksana kewenangan terdiri dari ketiga

menteri yang bersangkutan dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat sebagai

koordinator, sedangkan kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) sebagai

pelaksana di daerah. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 1999

tentang kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) yang berdiri

sendiri, pelaksana kewenangan terdiri dari pemerintah daerah dengan kepala

daerahnya, menteri di bidang perumahan permukiman, sedangkan penyelenggaranya

adalah kelompok masyarakat atau badan usaha yang ditunjuk oleh badan pengelola

untuk membangun lisiba.

Sementara itu, untuk masing-masing elemen eksekutif diberi batas wewenang

sesuai Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Otonomi daerah

telah merubah berbagai kewenangan bidang penataan ruang baik ditingkat Pemerintah



Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut semakin menyempit di tingkat

pusat dan propinsi akan tetapi menjadi lebih besar di kabupaten/kota. Maka peran serta

masyarakat juga dituntut lebih besar dalam bidang penataan ruang dan lingkungan

hidup.

Pada era ini, pemerintah pusat tidak lagi menjadi pelaksana akan tetapi sebagai

penyusun kebijakan makro dan penetapan berbagai norma, standar, kriteria dan

prosedur. Kewenangan tersebut mencakup 5 ( lima) aspek meliputi:

• Penetapan pedoman pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian

fungsi lingkungan

• Pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya laut

diluar 12 mil

• Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan potensial berdampak

negatif pada masyarakat luas dan atau menyangkut hankam dengan lokasi lebih

satu propinsi, diwilayah sengketa dengan negara lain, diwilayah laut dibawah 12 mil

dan lokasi di lintas batas negara

• Penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang

pencemaran lingkungan hidup

• Penetapan pedoman tentang konservasi sumber daya alam

Sementara itu, kewenangan propinsi sebagai daerah otonom meliputi :

• Pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota

• Pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya laut 4

mil sampai dengan 12 mil

• Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya airlalu lintas

kabupaten/kota

• Penilaian Amdal bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada

masyarakat luas yang berlokasi meliputi lebih dari satu kabupaten/kota

• Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas kabupaten/kota

• Penetapan baku mutu lingkungan hidup nasional



2.5 Penataan Pemanfaatan Ruang

Norma pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, baik lahan

maupun air, dianggap perlu, karena ruang di atas planet bumi ini sangat terbatas,

sementara masing-masing manusia memerlukan ruang untuk beraktifitas dan

melangsungkan kehidupannya.

Faktor utama dalam penentuan penggunaan ruang atau tujuan penggunaan

ruang adalah potensi ruang tersebut. Suatu ruang tertentu mungkin akan sangat cocok

untuk kegiatan pertanian, sedangkan ruang lain akan lebih tepat jika digunakan untuk

kegiatan industri atau pariwisata. Penggunaan ruang dapat pula ditentukan oleh tujuan

dari si pengguna. Karenanya, mungkin saja terjadi pada satu ruang dengan potensi

tertentu, terdapat pengguna dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda. Perbedaan

kepentingan (conflict of interest) ini dapat menimbulkan persoalan dalam penggunaan

ruang tertentu.

Perkembangan jumlah penduduk dan penyebarannya semakin meningkatkan

kebutuhan akan ruang yang eksesif. Persoalan ketepatan lokasi (di mana kegiatan

dilaksanakan) dan besaran ruang atau potensi yang dapat digunakan, akan menjadi

masalah utama dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Disinilah pentingnya norma

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu untuk mendapatkan

penggunaan ruang yang optimal (efisien dan efektif) sesuai dengan potensi yang dimiliki

dan dapat memenuhi kepentingan para penggunanya. Norma-norma tersebut, seperti

tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang penataan ruang

adalah norma perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

2.5.1 Perencanaan Tata Ruang.

Adalah norma untuk menghasilkan rencana umum tata ruang kota yang akan

digunakan sebagai pedoman pemanfaatan ruang kota (penggunaan lahan dan

peruntukan ruang). Sedangkan menurut UU no 24 tahun 1992 pasal 1, pengertian tata

ruang sendiri adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan



maupun tidak. Dalam pasal 13 dan 14, dijelaskan lebih jauh mengenai ”perencanaan

tata ruang” ini.

Pasal 13 (1) Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan

rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Rencana tata ruang ditinjau kembali dan atau disempurnakan sesuai dengan jenis

perencanaannya secara berkala.

(3) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (3).

(4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali dan atau penyempurnaan

rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 (1) Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi

waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan;

b. Aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan,

serta kualitas ruang.

(2) Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yang

meliputi tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.

(3) Perencanaan tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan keamanan sebagai

subsistem perencanaan tata ruang, tata cara penyusunannya diatur dengan peraturan

perundang-undangan.

2.5.2 Pemanfaatan Ruang. Adalah norma untuk menggunakan rencana tata ruang yang sudah disusun

untuk mengarahkan penggunaan ruang secara optimal, lestari dan seimbang, sesuai

dengan kebutuhan dan potensi ruang (serta kendala-kendalanya) melalui program

pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam

rencana tata ruang. Dalam pasal 15 dan 16, dijelaskan lebih jauh mengenai

”pemanfaaatan ruang” ini.



Pasal 15 (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta

pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang.

(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara bertahap

sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Pasal 16 (1) Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan :

a. pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber

daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2;

b. perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk

sebagai warganegara.

(2) Ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan

tata guna sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

2.5.3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Adalah norma untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian

terhadap proses pembangunan, penggunaan lahan dan peruntukan ruang yang sesuai

dengan rencana tata ruang kota yang telah disusun. Dalam pasal 17 dan 18, dijelaskan

lebih jauh mengenai ”pengendalian pemanfaaatan ruang” ini.

Pasal 17 Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban

tentang pemanfaatan ruang.

Pasal 18

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan,

pemantauan, dan evaluasi.

(2) Penerbitan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Bab2.pdf

Documents