Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009 BAB I LAMBANG DAERAH A. Dasar Hukum Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, rancangannya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil sayembara yang dilaksanakan. Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang dimaksud seperti pada Gambar 1 di bawah ini. Gambar 1. Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan B. Makna, Arti dan Warna 1
170
Embed
BAB Ilabpm2.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2013/05/Profil... · Web viewDinas Kesehatan 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi 4. Dinas Koperasi, UKM, Pasar, Perindustrian &
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
BAB ILAMBANG DAERAH
A. Dasar HukumLambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Lambang Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan. Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan,
rancangannya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
berdasarkan hasil sayembara yang dilaksanakan. Lambang Daerah Kabupaten
Minahasa Selatan yang dimaksud seperti pada Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Lambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
B. Makna, Arti dan WarnaLambang Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang ditetapkan
sebagaimana pada Gambar 1, dari setiap unsur, bentuk, corak dan warna
mengandung makna dan arti filosofi demikian :
Perisai, melambangkan ketahanan dan keunggulan dalam menghadapi
berbagai tantangan.
Burung Manguni, sebagai Lambang Keminaesaan dengan sifat dinamis,
santun, sportif dan selalu waspada.
1
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
Bulu Sayap Kiri dan Kanan serta Ekor, berjumlah 27 menggambarkan
tanggal 27 sebagai tanggal penetapan Undang-Undang Pembentukan
Kabupaten Minahasa Selatan.
Pohon Kelapa, yang terputus menggambarkan angka 1 yang berarti Bulan
Januari, bulan penetapan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten
Minahasa Selatan.
Dua Kaki dan Tiga Jari, yang nampak menggenggam pita melambangkan
Tahun 2003, sebagai tahun terbentuknya Kabupaten Minahasa Selatan.
Buku di Dada Burung Manguni, melambangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Buah Cengkih, di pucuk pohon kelapa mengandung makna kekayaan
alam dan kesuburan tanah Minahasa Selatan.
Jangkar Kapal, di bawah pohon kelapa mencerminkan potensi kekayaan
laut serta perdagangan.
Ungkapan “Cita Waya Esa”, dipermukaan pita kuning yang digenggam
dengan kaki burung berarti “Kita Semua Satu”.
Warna Putih, mengandung arti ketulusan dan kesucian, kesalehan dan
kedamaian, nurani dan etika.
Warna Merah, melambangkan cinta, semangat dan keberanian
Warna Kuning, mengandung makna kejayaan, keberhasilan, kedewasaan,
berbudi luhur dan keimanan.
Warna Hijau, mempunyai arti kesuburan, kesejahteraan, pengharapan dan
kehidupan.
Warna Biru, melambangkan kebesaran, kebenaran dan kesetiaan.
Warna Hitam, melambangkan kekuatan, keunggulan, keabadian/ kekekalan.
Warna Coklat, melambangkan kesuburan tanah.
2
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
BAB IIPEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
1. Sejarah PembentukanSejalan dengan bergulirnya nuansa reformasi dan implementasi kebijakan
otonomi daerah, muncul aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang
menginginkan pemekaran wilayahnya, baik propinsi maupun kabupaten/kota.
Demikian pula masyarakat di Minahasa Selatan yang menginginkan pemekaran
wilayahnya menjadi daerah otonom yang baru. Maksud pemekaran daerah ini
pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam
rentang kendali (span of control) penyelenggaraan tugas pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan masyarakat.
Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi
daerah secara lebih optimal, terwujudnya peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat, terwujudnya pengembangan kehidupan demokrasi
dan peran masyarakat serta rasa keadilan dan pemerataan pembangunan.
Selain itu, untuk lebih mendayagunakan pencapaian tujuan pemberian otonomi
daerah yang pelaksanaannya memperhatikan potensi daerah, keanekaragaman
dan kepentingan masyarakat di daerah, guna kesejahteraan masyarakat.
Aspirasi masyarakat Minahasa Selatan, secara positif disikapi dan
diakomodasikan oleh Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Minahasa.
Setelah melalui kajian (seminar, diskusi, panel, dialog) dan melalui proses
sesuai aturan perundangan yang berlaku, aspirasi ini disetujui oleh DPRD
Kabupaten Minahasa melalui surat Nomor 170/DPRD/122/2000 tanggal
23 Maret 2000 tentang Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Minahasa
Selatan dan Kota Tomohon. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Bupati
Minahasa menyampaikan surat Kepada Ketua DPRD Kabupaten Minahasa
Nomor 458/B.MIN/IX-2001 perihal Hasil Kajian Awal Pemerintah Daerah dalam
Rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah melakukan
pengkajian, DPRD Kabupaten Minahasa mengeluarkan persetujuan prinsip
dengan surat Nomor 19 Tahun 2001 tanggal 28 September 2001 tentang
3
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
Persetujuan Prinsip DPRD Kabupaten Minahasa dalam rangka Pembentukan
Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya, Bupati Minahasa menyampaikan
usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan kepada Gubernur Sulawesi
Utara melalui surat Nomor 530/B.Min/XI-2001 tanggal 26 November 2001.
Kemudian, atas pertimbangan dan persetujuan DPRD Propinsi Sulawesi Utara
yang tertuang dalam Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun
2002 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pembentukan Kabupaten
Minahasa Selatan dan Kota Tomohon, Gubernur Sulawesi Utara
menindaklanjuti usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan tersebut
kepada Pemerintah Pusat. Dalam proses selanjutnya di tingkat pusat, usulan
pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan bersama Kota Tomohon menjadi
usul inisiatif DPR-RI. Guna melengkapi data dan masukan secara empirik, Tim
Komisi II DPR-RI melakukan peninjauan lapangan pada tahap awal yang
selanjutnya diikuti oleh Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
Pusat. Setelah melalui proses persetujuan DPR-RI, pada tanggal 27 Januari
2003, Minahasa Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom yang
baru di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tanggal 25
Februari 2003 yang mencakup 13 kecamatan. Usulan pembentukan Kabupaten
Minahasa Selatan dan Kota Tomohon diproses bersama-sama dengan 25 calon
kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2003, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
131.51-421 tangal 25 Juli Tahun 2003, pada tanggal 4 Agustus 2003 di gedung
DPRD Kabupaten Minahasa-Tondano, Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden Republik Indonesia meresmikan Kabupaten Minahasa Selatan
menjadi daerah otonom yang baru sekaligus melantik Drs. Ramoy Markus
Luntungan, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/d),
NIP. 010 076 798, sebagai Penjabat Bupati Minahasa Selatan. Konsekuensi
logis dari peresmian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai suatu daerah
otonom yang diikuti oleh pelantikan Penjabat Bupati adalah merupakan awal
4
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
dari dimulainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemekaran Kecamatan dan KabupatenKabupaten Minahasa Selatan dalam perkembangannya, dengan
memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat, secara positif diresponi oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan yang sejalan
dengan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota. Sebagai
tindaklanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003
terbentuklah Kecamatan Ratatotok hasil pemekaran dari Kecamatan Belang.
Kemudian pada waktu yang bersamaan, berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2003, terbentuk Kecamatan Kumelembuai hasil pemekaran dari
Kecamatan Motoling. Dengan demikian jumlah kecamatan di Kabupaten
Minahasa Selatan dari 13 kecamatan menjadi 15 kecamatan. Selanjutnya, di
akhir tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005
Kabupaten Minahasa Selatan ketambahan 5 kecamatan baru, yaitu Kecamatan
Tatapaan (hasil pemekaran Kecamatan Tumpaan), Kecamatan Amurang Barat
(hasil pemekaran Kecamatan Tombasian dan Kecamatan Tenga), Kecamatan
Amurang Timur (hasil pemekaran Kecamatan Tombasian), Kecamatan
Maesaan (hasil pemekaran Kecamatan Tompaso Baru) dan Kecamatan
Pusomaen (hasil pemekaran Kecamatan Belang). Sedangkan Kecamatan
Tombasian, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2005 berubah
nama menjadi Kecamatan Amurang. Dengan bertambahnya 5 kecamatan baru,
jumlah kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan menjadi 20 kecamatan. Seiring dengan pemekaran beberapa kecamatan, tidak kalah pentingnya
juga Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan meresponi
aspirasi pemekaran desa di beberapa kecamatan. Dari berbagai aspirasi
masyarakat mengenai pemekaran desa dan kecamatan, rupanya aspirasi
masyarakat belum berakhir sampai di situ. Akan tetapi, masyarakat
di 6 Kecamatan bagian tenggara yaitu Kecamatan Touluaan, Kecamatan
5
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
Tombatu, Kecamatan Ratahan, Kecamatan Belang, Kecamatan Ratatotok dan
Kecamatan Pusomaen menginginkan wilayah mereka menjadi suatu daerah
otonom yang baru dengan nama Kabupaten Minahasa Tenggara. Aspirasi
tersebut akhirnya diresponi dengan positif oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan mengikuti mekanisme dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2007 tanggal 6 Januari 2007, Minahasa Tenggara ditetapkan sebagai
daerah otonom yang baru. Sebagai tindaklanjutnya, pada tanggal 23 Mei 2007
di Manado, Menteri Dalam Negeri at interim meresmikan Kabupaten Minahasa
Tenggara bersama dengan Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow
dan Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro (Sitaro) sebagai daerah
otonom yang baru di Propinsi Sulawesi Utara sekaligus melantik Penjabat
Bupati dan Walikotanya. Dengan demikian jumlah kecamatan di Kabupaten
Minahasa Selatan berkurang 6 kecamatan menjadi 14 kecamatan.
Diakhir tahun 2007, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Minahasa
Selatan kembali lagi meresponi aspirasi masyarakat di Kecamatan Motoling dan
Kecamatan Tareran untuk diadakan pemekaran kecamatan. Sebagai
tindaklanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2007 ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2007 tentang pemekaran Kecamatan Motoling dan
Kecamatan Tareran, sehingga Kabupaten Minahasa Selatan ketambahan
3 kecamatan baru. Ketiga kecamatan tersebut yaitu, Kecamatan Motoling
Barat dan Kecamatan Motoling Timur hasil pemekaran dari Kecamatan Motoling
serta Kecamatan Suluun Tareran (Sulta) hasil pemekaran dari Kecamatan
Tareran. Dengan demikian Kabupaten Minahasa Selatan saat ini berjumlah
17 kecamatan.
BAB IIIVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
6
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
1. VisiVisi merupakan pandangan jauh ke depan ke mana arah dan tujuan
dicapai. Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005-2010
adalah :
“Terwujudnya Kabupaten Minahasa Selatan sebagai daerah yang mandiri,“Terwujudnya Kabupaten Minahasa Selatan sebagai daerah yang mandiri,
demokratis dan handal dalam sumberdaya manusia demokratis dan handal dalam sumberdaya manusia
serta menjadi pusat keunggulan pembangunan serta menjadi pusat keunggulan pembangunan
di Era Pemerintahan Global”di Era Pemerintahan Global”
Dengan demikian visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan adalah
pandangan ke depan ke mana Kabupaten Minahasa Selatan harus dibawa dan
diarahkan agar dapat berkarya serta tetap konsisten, eksis, inovatif dan
produktif. Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga merupakan
gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan
citra yang ingin diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat di Kabupaten
Minahasa Selatan.
2.2. MisiMisi
Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan denganUntuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan
menyikapi kecenderungan dinamika globalisasi, otonomisasi dan tuntutanmenyikapi kecenderungan dinamika globalisasi, otonomisasi dan tuntutan
demokratisasi, dijabarkan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan,demokratisasi, dijabarkan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan,
sebagaimana sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2005-2010 sebagai berikut :
1.1. Mewujudkan Supremasi Hukum ;Mewujudkan Supremasi Hukum ;
2.2. Mewujudkan Kepemerintahan yang baik (Mewujudkan Kepemerintahan yang baik (good governancegood governance) serta bebas) serta bebas
dan bersih KKN ;dan bersih KKN ;
3.3. Meningkatkan kehidupan beragama serta mempererat kerukunan antarMeningkatkan kehidupan beragama serta mempererat kerukunan antar
umat beragama ;umat beragama ;
4.4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di berbagai bidang ;Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di berbagai bidang ;
5.5. Membangun dan memperkokoh perekonomian daerah ;Membangun dan memperkokoh perekonomian daerah ;
7
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
6.6. Membangun ekonomi kerakyatan melalui diversifikasi basis perekonomianMembangun ekonomi kerakyatan melalui diversifikasi basis perekonomian
daerah dengan mengembangkan industri berbasis pertanian (daerah dengan mengembangkan industri berbasis pertanian (agro basedagro based
industryindustry) ;) ;
7.7. Memanfaatkan teknologi untuk pembangunan daerah yang lebih kompetitifMemanfaatkan teknologi untuk pembangunan daerah yang lebih kompetitif
dan berwawasan lingkungan, terutama teknologi pertanian ;dan berwawasan lingkungan, terutama teknologi pertanian ;
8.8. Meningkatkan peran kelembagaan ekonomi, sosial dan budaya untukMeningkatkan peran kelembagaan ekonomi, sosial dan budaya untuk
berperan aktif dalam pembangunan masyarakat daerah ;berperan aktif dalam pembangunan masyarakat daerah ;
9.9. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatanMeningkatkan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan
ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.
Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi,Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi,
karena misi mewakili alasan dasar untuk eksis. Oleh karena itu, misi haruskarena misi mewakili alasan dasar untuk eksis. Oleh karena itu, misi harus
jelas menyatakan kepedulian terhadap masyarakat. Dengan demikianjelas menyatakan kepedulian terhadap masyarakat. Dengan demikian
pernyataan misi harus :pernyataan misi harus :
a.a. Menunjukkan secara jelas apa yang hendak dicapai dan bidang kegiatanMenunjukkan secara jelas apa yang hendak dicapai dan bidang kegiatan
utama dari organisasi/pemerintah yang bersangkutan. utama dari organisasi/pemerintah yang bersangkutan.
b.b. Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untukSecara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk
mencapainya. mencapainya.
c.c. Mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidangMengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang
utama yang digeluti pemerintah.utama yang digeluti pemerintah.
3. TujuanMengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan,
ditetapkan dan dirumuskan tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan
sebagai berikut :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, berbasis agribisnis;
2. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
4. Meningkatkan peran generasi muda dan pemberdayaan perempuan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum disemua lapisan masyarakat dalam
penegakan hukum;
8
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
6. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good
governance);
7. Meningkatkan sumberdaya aparatur dan pelayanan publik;
8. Meningkatkan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan
hidup;
9. Meningkatkan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan;
10. Meningkatkan program pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian
perikanan dan kelautan serta sumberdaya air;
11. Meningkatkan potensi obyek wisata dan sumberdaya kepariwisataan.
4. Sasaran Bertitik tolak dari tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan di atas,
diimplementasikan dalam berbagai sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7 % pada akhir
tahun 2010.
2. Meningkatnya income perkapita penduduk sebesar Rp. 12.500.000,- pada
akhir tahun 2010.
3. Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 6 % dari angkatan kerja pada
tahun 2010.
4. Meningkatnya peran generasi muda dan peberdayaan perempuan.
5. Meningkatnya kesadaran hukum dan penegakkan hukum.
6. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik
7. Meningkatnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.
8. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia termasuk kualitas aparatur
pemerintah.
9. Meningkatnya jumlah produksi perikanan.
10. Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah sekitar 20 % pada akhir
tahun 2010.
11. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik
maupun manca negara.
9
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
BAB IVKONDISI WILAYAH
10
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
Kabupaten Minahasa Selatan adalah salah satu Kabupaten di Propinsi
Sulawesi Utara dengan Ibukota Amurang. Dari Amurang ke Manado, Ibukota
Propinsi Sulawesi Utara dapat ditempuh dengan jarak ± 64 km. Secara geografis,
Kabupaten Minahasa Selatan terletak antara 0,47’ - 1,24’ Lintang Utara dan 124,18’
- 12445’ Bujur Timur. Sedangkan secara administratif terletak di sebelah selatan
Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan Kabupaten MinahasaTimur : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa TenggaraSelatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bolaang MongondowBarat : Berbatasan dengan Laut Sulawesi
h/k/j/kn.hkgkkhg
Gambar 2. Peta Kabupaten Minahasa Selatan
Dalam perspektif regional, Kabupaten Minahasa Selatan berada pada posisi
“strategis”, karena berada pada jalur lintas darat Trans Sulawesi yang
menghubungkan jalur jalan seluruh propinsi di Pulau Sulawesi. Demikian pula jalur
laut untuk bagian utara, merupakan daerah perlintasan (transit) sekaligus stop over
11
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
arus penumpang, barang dan jasa pada Kawasan Indonesia Tengah dan Kawasan
Indonesia Timur, bahkan untuk Kawasan Asia Pasifik. Sementara untuk jalur laut
bagian selatan, sangat strategis untuk pengembangan produksi perikanan di
Kawasan Timur Indonesia.
Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai topografi wilayah berupa
bukit-bukit/pegunungan, berpantai dan sebagian kecil dataran rendah bergelombang
dengan posisi dari daerah pantai (0 meter) sampai pada ketinggian 1.500 meter dari
permukaan laut. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Minahasa Selatan adalah
1.591,65 km², yang terdiri dari 17 (tujuhbelas) kecamatan, 156 desa/kelurahan,
822 dusun/lingkungan dengan jumlah penduduk 204.764 jiwa, seperti ditunjukkan
pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Nama Kecamatan, Luas Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Dusun/Lingkungan serta Jumlah Penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan
J u m l a h 1.591,65 146 10 734 88 57.726 106.157 98.607 204.764
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Selatan Keterangan : * = Kecamatan PemekaranUntuk nama-nama desa/kelurahan beserta jumlah dusun/lingkungan di Kabupaten
Minahasa Selatan diperlihatkan pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Nama-Nama Desa/Kelurahan dan Jumlah Dusun/Lingkungandi Kabupaten Minahasa Selatan
2 Malola Satu 4 -3 Kumelembuai Atas 4 -4 Kumelembuai 4 -5 Kumelembuai Satu 4 -6 Makasili 8 -7 Kumelembuai Dua 5 -
J u m l a h 36 -9. Sinonsayang 1 Durian 5 -
2 Poigar Satu 5 -3 Poigar Dua 6 -4 Tanamon 10 -5 Aergale 3 -6 Ongkaw Satu 5 -7 Ongkaw Dua 6 -8 Boyong Pante 8 -9 Tiniawangko 4 -10 Blongko 7 -
J u m l a h 59 -10. Tenga 1 Sapa 4 -
2 Boyong Atas 5 -3 Pakuure Satu 4 -4 Pakuure Dua 4 -5 Pakuure Tiga 4 -6 Pakuweru 8 -7 Tenga 7 -8 Radey 4 -9 Tawaang 8 -10 Molinow 2 -11 Pakuure 4 -12 Pakuure Tinanian 4 -13 Pakuure Kinamang 4 -14 Pakuweru Utara 4 -15 Sapa Timur 4 -
1 2 3 4 5 616 Sapa Barat 4 -
J u m l a h 7411. Amurang Barat 1 Pondos 5 -
2 Elusan 6 -3 Tewasen 8 -4 Teep 9 -
14
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
5 Kapitu 10 -6 Kel. Kawangkoan Bawah - 117 Rumoong Bawah 5 -8 Kelurahan Rumoong Bawah - 129 Wakan 6 -
J u m l a h 49 2312. Amurang 1 Kilometer Tiga 4 -
2 Ranoketang Tua 4 -3 Kelurahan Buyungon - 74 Kelurahan Ranoiapo - 85 Kelurahan Uwuran Satu - 66 Kelurahan Uwuran Dua - 107 Kelurahan Lewet - 68 Kelurahan Bitung - 7
J u m l a h 8 4413. Amurang Timur 1 Kotamenara 5 -
2 Maliku 7 -3 Ritey 5 -4 Malenos Baru 3 -5 Lopana 8 -6 Pinaling 9 -7 Kelurahan Pondang - 98 Kelurahan Ranomea - 12
17. Tumpaan 2 Tumpaan Satu 7 -3 Tumpaan Baru 6 -4 Matani 5 -5 Popontolen 7 -6 Lelema 9 -7 Tangkunei 5 -8 Munte 6 -9 Tumpaan Dua 6 -10 Matani Satu 7 -
J u m l a h 64 -T o t a l 156 734 88
Sumber : Data Oktober 2009, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKab. Minahasa Selatan
BAB VPEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN
1. Pemerintahan
16
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
Sejak Kabupaten Minahasa Selatan ditetapkan sebagai daerah atonom
yang baru, pemerintah yang ada terus berpacu menata penyelenggaraan
kepemerintahan dengan baik dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada
masyarakat dan memajukan pembangunan yang ada. Oleh karena
penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik sudah menjadi suatu tuntutan
dan kebutuhan universal yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Upaya
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik membutuhkan komitmen kuat,
daya tahan dan waktu. Karena itu diperlukan pembelajaran, pemahaman serta
implementasi nilai-nilai tata kepemerintahan yang baik secara utuh oleh seluruh
komponen, termasuk aparatur pemerintah dan masyarakat. Komitmen dari
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik tergambar dari salah satu misinya, yaitu
mewujudkan kepemerintahan yang baik (mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governancegood governance) serta bebas dan) serta bebas dan
bersih KKN. Hal ini juga dipertegas dengan salah satu tujuan bersih KKN. Hal ini juga dipertegas dengan salah satu tujuan pembangunan
Kabupaten Minahasa Selatan, yakni meningkatkan penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik (good governance).
Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
meresponinya dengan mengadakan pembahasan secara bersama-sama
dengan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Daerah. Dari hasil pembahasan, ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Pertauran Daerah Nomor
04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Minahasa Selatan serta Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Bappeda, Lembaga Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan. Diawal
tahun 2009, berdasarkan pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Minahasa
Selatan dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
17
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Peraturan
Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Narkotika Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Kabupaten Minahasa Selatan yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Minahasa Selatan
No Peraturan Daerah T e n t a n g SKPD Yang Ditetapkan
1 2 3 41. Nomor 03
Tahun 2008Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan
1. Sekretariat Daerah2. Sekretariat DPRD
2. Nomor 04 Tahun 2008
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
1. Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga2. Dinas Kesehatan3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi4. Dinas Koperasi, UKM, Pasar, Perindustrian
& Perdagangan5. Dinas Pekerjaan Umum6. Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika7. Dinas Pertanian & Peternakan8. Dinas Kelautan & Perikanan9. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil10. Dinas Perkebunan11. Dinas Kehutanan12. Dinas Pertambangan & Energi13. Dinas Kebudayaan & Pariwisata14. Dinas Pengelolah Keuangan, Pendapatan
& Aset Daerah3. Nomor 05
Tahun 2008Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan
1. Inspektorat Daerah2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah3. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik &
Perlindungan Masyarakat5. Badan Pemberdayaan Masyarakat &
Pemerintahan Desa6. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan & Perlindungan Anak7. Badan Ketahanan Pangan
1 2 3 48. Kantor Lingkungan Hidup9. Kantor Penanaman Modal & UPTSP10. Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah11. Rumah Sakit Umum Daerah12. Satuan Polisi Pamong Praja
4. Nomor 01 Organisasi dan Tata 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
Tahun 2009 Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
5. Nomor 02 Tahun 2009
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Minahasa Selatan
1. Badan Pelaksana Narkotika
Sumber : Data Oktober 2009, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Minahasa Selatan
Untuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(BP4K), tidak menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 karena merupakan lembaga fungsional. Badan ini hanya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Minahasa Selatan.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Minahasa Selatan sampai dengan
Juni 2009 berjumlah 4.622 orang, yang terdiri dari golongan I : 25 orang,
golongan II : 986 orang, golongan III : 2.580 orang, dan golongan IV : 1.031
orang yang tersebar diberbagai SKPD/Unit Kerja, seperti yang tercantum pada
Tabel 4a dan Tabel 4b.
Tabel 4a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II di Kabupaten Minahasa Selatan (sampai dengan Juni 2009)
No SKPD / Unit Kerja Golongan I Kelamin Jml Golongan II Kelamin Jmla b c d L P a b c d L P1. Sekretariat Pemda - - 1 - 1 - 1 19 1 2 2 14 10 242. Sekretariat DPRD - - - - - - - 1 - 3 1 2 3 53. Inspektorat Daerah - - - - - - - 3 1 1 1 5 1 6
J u m l a h 33 27 1.715 83 450 315 - 1.972 26 1 4.622
Sumber : Data Oktober 2009, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Minahasa Selatan
Tabel 5b. Data Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa Selatan Berdasarkan Agama (sampai dengan Juni 2009)
No SKPD / Unit Kerja A g a m a JumlahKristen Katolik Islam Budha Hindu Konghucu1. Sekretariat Pemda 88 2 3 - - - 932. Sekretariat DPRD 28 - - - - - 283. Inspektorat Daerah 33 - - - - - 334. Badan-Badan 200 3 1 - - - 2045. Dinas-Dinas 576 5 9 - 2 - 5926. Kantor-Kantor 12 - 1 - - - 137. Sekretariat KPUD 9 - - - - - 98. RSUD 43 - 1 - 1 - 459. Satpol Pamong Praja 32 - - - - - 3210. Kantor Camat 207 1 3 - - - 21111. Puskesmas-Puskesmas 303 28 9 - - - 34012. UPTD Dikpora 74 3 3 - - - 8013. Guru 2.703 37 59 - - - 2.79914. Tenaga Administrasi,
Penjaga Sekolah 139 1 3 - - - 143
J u m l a h 4.447 80 92 - 3 - 4.622-
Sumber : Data Oktober 2009, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Minahasa Selatan
Untuk jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
berdasarkan SKPD, diperlihatkan pada Tabel 6.
Tabel 6. Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
No S K P D / Unit Kerja E s e l o n JmlII A II B III A III B IV A IV B V A1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Sekretariat Daerah 1 3 10 - 30 - - 442. Sekretariat DPRD - 1 4 - 12 - - 173. Staf Ahli - 4 - - - - - 44. Inspektorat Daerah - 1 5 - 15 - - 21
21
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 1 1 4 11 - - 176. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah - 1 1 4 11 - - 177. Badan Kesatuan Bangsa, Politik &
Perlindungan Masyarakat - 1 1 4 11 - - 17
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa - 1 1 4 11 - - 17
9. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak - 1 1 4 11 - - 17
10. Badan Ketahanan Pangan - 1 1 4 11 - - 1711. Badan Narkotika - 1 - 1 5 - - 712. Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 1 - 4 9 - - 1413. Dinas Pekerjaan Umum - 1 1 4 15 - - 2114. Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga - 1 1 4 19 - - 2515. Dinas Perhubungan, Komunikasi &
Informatika - 1 1 5 18 - - 25
16. Dinas Koperasi, UKM, Pasar, Perindustrian & Perdagangan - 1 1 5 18 - - 25
17. Dinas Kesehatan - 1 1 4 15 - - 2118. Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi - 1 1 6 21 - - 2919. Dinas Pertanian & Peternakan - 1 1 4 15 - - 2120. Dinas Kelautan & Perikanan - 1 1 4 15 - - 2121. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil - 1 1 4 12 - - 1822. Dinas Perkebunan - 1 1 4 11 - - 1723. Dinas Kehutanan - 1 1 3 9 - - 1424. Dinas Pertambangan & Energi - 1 1 3 8 - - 1325. Dinas Kebudayaan & Pariwisata - 1 1 3 9 - - 1426. Dinas Pengelolah Keuangan,
Pendapatan & Aset Daerah - 1 1 6 21 - - 29
27. Kantor Lingkungan Hidup - - 1 - 4 - - 528. Kantor Penanaman Modal - - 1 - 4 - - 529. Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah - - 1 - 4 - - 530. Satuan Polisi Pamong Praja - - 1 - 4 - - 531. Rumah Sakit Umum Daerah - - 1 4 9 - - 1432. Kantor Camat (17 Kecamatan) - - 17 17 85 51 - 17033. Kantor Lurah (10 Kelurahan) - - - - 10 40 - 5034. Tata Usaha SMP/SMA - - - - - - 95 9535. Tata Usaha SMK - - - - - 7 - 736. UPTD Dinas Pendidikan - - - - 17 17 - 3437. UPTD Dinas Kesehatan - - - - 19 19 - 38
J u m l a h 1 31 61 109 499 134 95 930
Sumber : Data Oktober 2009, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Minahasa Selatan
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah
Kabupaten Minahasa Selatan juga dibantu oleh beberapa instansi vertikal yang
berkedudukan di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Selain memberikan
pelayanan kepada masyarakat, juga berperan dalam memajukan pembangunan
di Kabupaten Minahasa Selatan. Instansi vertikal dimaksud, sebagaimana
tercantum pada Tabel 7 di bawah ini.
Tabel 7. Instansi Vertikal di Kabupaten Minahasa Selatan
No Nama Instansi Alamat Kantor
22
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
1. Kantor Departemen Agama Kabupaten Minahasa Selatan
Desa KapituKec. Amurang Barat
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Selatan
Desa TeepKec. Amurang Barat
3. Kantor Pertahanan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan
Kelurahan PondangKec. Amurang Timur
4. Kejaksaan Negeri Amurang Kelurahan PondangKec. Amurang Timur
5. Pengadilan Negeri Amurang Kelurahan PondangKec. Amurang Timur
Sejak Kabupaten Minahasa Selatan diresmikan pada tanggal 4 Agustus
2003 sampai saat ini, telah mengalami 4 kali pergantian Bupati, sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 8.
Tabel 8. Nama-Nama Bupati/Wakil Bupati Minahasa Selatan
No Nama Bupati / Wakil Bupati Masa Jabatan Keterangan1. Drs. R.M. LUNTUNGAN Agustus 2003 - Januari 2005 Penjabat2. GEMMY KAWATU, SE, MSi Februari 2005 - April 2005 Pelaksana Tugas3. Drs. H.D. WAWORUNTU April 2005 - Agustus 2005 Penjabat4. Drs. R.M. LUNTUNGAN (Bupati)
VENTJE TUELA, S.Sos (Wakil Bupati)Agustus 2005 - Agustus 2010Agustus 2005 - Agustus 2010
Definitif (Pilihan Rakyat Pertama)
Dalam upaya menuju pelayanan prima dan good governance, sejak tahun
2006 Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan membentuk Unit Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (UPTSP) berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan
Nomor 21 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Tatacara Pemberian Izin pada Unit Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dengan tugas mengadakan pelayanan pembuatan izin dan non izin
(rekomendasi) kegiatan atau usaha dengan waktu pemrosesan 1-7 hari. Untuk
jenis-jenis izin dan non izin, diperlihatkan pada Tabel 9a dan Tabel 9b.
Tabel 9a. Jenis-Jenis Izin di Kabupaten Minahasa Selatan
No Jenis Izin Waktu Pemrosesan Izin
1 2 31. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1 (satu) hari2. Tanda Daftar Industri (TDI) 3 (tiga) hari3. Izin Usaha Industri (IUI) 3 (tiga) hari
23
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
4. Tanda Daftar Gudang (TDG) 3 (tiga) hari5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 1 (satu) hari6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7 (tujuh) hari7. Izin Gangguan (HO) 2 (dua) hari8. Kartu Ternak 2 (dua) hari9. Izin Usaha Peternakan Ayam Pedaging/Petelur 3 (tiga) hari10. Izin Usaha Peternakan Babi 3 (tiga) hari11. Izin Usaha Peternakan Sapi 3 (tiga) hari12. Izin Usaha Peternakan Puyuh 3 (tiga) hari13. Izin Usaha Peternakan Kambing 3 (tiga) hari14. Izin Usaha Peternakan Burung Walet 3 (tiga) hari15. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 3 (tiga) hari16. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 3 (tiga) hari17. Izin Praktek Dokter Umum / Dokter Gigi / Spesialis 2 (dua) hari18. Izin Praktek Bidan 1 (satu) hari19. Izin Praktek Perawat 1 (satu) hari20. Izin Toko Pembuatan Gigi Palsu 3 (tiga) hari21. Izin Pengobatan Tradisional 1 (satu) hari22. Izin Praktek Dokter Berkelompok 1 (satu) hari23. Izin Toko Obat 1 (satu) hari24. Izin Apotik 1 (satu) hari25. Izin Balai Pengobatan / Klinik Kesehatan Swasta 1 (satu) hari26. Izin Klinik Bersalin / BKIA Swasta 1 (satu) hari27. Izin Optikal 2 (dua) hari28. Izin Laboratorium Swasta 1 (satu) hari29. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 3 (tiga) hari30. Izin Usaha serta Pungutan Restribusi Rekreasi dan Hiburan Umum 3 (tiga) hari31. Izin Usaha serta Pungutan Restribusi Perjalanan 3 (tiga) hari32. Izin Usaha serta Pungutan Restribusi Jasa Akomodasi 3 (tiga) hari33. Izin Usaha dan Pemungutan Restribusi Restoran 3 (tiga) hari34. Izin Usaha serta Pungutan Restirbusi Rumah Makan 3 (tiga) hari35. Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik (SIPKTM) 5 (lima) hari36. Izin Pengiriman Rumah Kayu 3 (tiga) hari37. Izin Angkutan Kayu Kelapa 3 (tiga) hari38. Izin Badan Hukum Koperasi 3 (tiga) hari39. Izin Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2 (dua) hari40. Izin Pendirian Depot Lokal 3 (tiga) hari41. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 7 (tujuh) hari42. Izin Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BKK) 7 (tujuh) hari43. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Minyak Pelumas Bekas 7 (tujuh) hari44. Izin Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak di Daerah
Operasi Daratan dan di Daerah Operasi7 (tujuh) hari
45. Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Galian Golongan C 7 (tujuh) hari46. Izin Lokasi 7 (tujuh) hari47. Izin Usaha Sekolah Mengemudi 2 (dua) hari48. Izin Operasi Kendaraan Latih Sekolah Mengemudi 2 (dua) hari49. Izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas 2 (dua) hari50. Retribusi Izin Tempat Penampungan Cap Tikus 2 (dua) hari51. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B & C 2 (dua) hari52. Surat Keterangan Fiskal 1 (satu) hari
1 2 353. Retribusi Izin Trayek / Operasi 1 (satu) hari54. Retribusi Kartu Pengawas Izin Trayek/Izin Operasi 1 (satu) hari55. Retribusi Izin Insidentil 1 (satu) hari56. Izin Menempati Bangunan Kios / Lost 1 (satu) hari57. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1 (satu) hari
24
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
Sumber : Data Oktober 2009, Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP)Kab. Minahasa Selatan
Tabel 9b. Jenis-Jenis Non Perizinan di Kabupaten Minahasa Selatan
No Jenis Non Perizinan Waktu Pemrosesan Izin
1. Rekomendasi Penempatan Rumpon ke Dinas Propinsi 1 (satu) hari2. Rekomendasi Akte Pendirian Koperasi 1 (satu) hari3. Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang 3 (tiga) hari4. Rekomendasi Radio Siaran 1 (satu) hari5. Rekomendasi Galian C 3 (tiga) hari6. Rekomendasi Kesehatan 3 (tiga) hari7. Rekomendasi Pengolahan Sarang Burung Walet 3 (tiga) hari8. Rekomendasi Pengukuran Kayu/Hasil Hutan Lainnya & Pengujian Kayu 2 (dua) hari9. Rekomendasi Penyadap Hutan Pinus 5 (lima) hari10. Rekomendasi Industri Rumah Tangga Khusus Makan dan Minum 1 (satu) hari11. Rekomendasi Aktanisasi Catatan Sipil 1 (satu) hari12. Rekomendasi Usaha 1 (satu) hari13. Pemberian Izin Prinsip 3 (tiga) hari
Sumber : Data Oktober 2009, Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP)Kab. Minahasa Selatan
2. PembangunanPembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan yang signifikan. Di tahun 2009, prioritas
pembangunan, selain pembangunan mental-spiritual, pengentasan dan
penanggulangan kemiskinan serta peningkatan sumberdaya manusia, juga
pembangunan fisik. Untuk pembangunan fisik antara lain, lanjutan
pembangunan gedung kantor di kawasan kantor Bupati Minahasa Selatan,
lanjutan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, lanjutan
pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, lanjutan pembangunan pelabuhan
penyeberangan dan pelabuhan laut Amurang, pembangunan infrastruktur jalan
dan jembatan yang tersebar, pembangunan pelabuhan pelelangan ikan (PPI),
pembangunan pembangkit tenaga listrik (PLTA/PLTU) dan pembuatan trotoar
dan saluran di kawasan ibukota. Selain itu, yang menjadi prioritas
pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan adalah pembangunan agribisnis
di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pembangunan
industri untuk mendorong investasi daerah dalam meningkatkan pendapatan
daerah serta untuk kesejahteraan masyarakat, pembinaan pengembangan dan
25
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
pengelolaan konservasi sumberdaya air, pembinaan dan pengelolaan sungai,
pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengamanan pantai,
pengembangan penyediaan air bersih, pengelolaan jaringan irigasi, pembukaan
jalan alternatif (Amurang By Pass), pengembangan objek wisata, penyediaan
dan peningkatan sarana/prasarana pendidikan serta kesehatan, peningkatan
kuantitas dan kualitas perumahan dan pemukiman dalam memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat serta mengintensifkan pengawasan penebangan liar (ilegal
loging).
Untuk mengakselerasikan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan,
dengan mencermati dan memperhitungkan potensi daerah serta
kecenderungan lingkungan strategis yang ada, Pemerintah Kabupaten
Minahasa Selatan metetapkan 6 program unggulan, sebagaimana tercantum
dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2005-2010. Ke-6 program
unggulan tersebut, nantinya diharapkan dapat menjadi penggerak utama
(primer mover) jalannya roda pembangunan daerah, serta dapat memberikan
akses penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan dimensi-dimensi
pembangunan lainnya. Ke-6 program unggulan Kabupaten Minahasa Selatan
24. Gerakan Solidaritas Anti Narkoba dan Obat Terlarang (Gersang) Kab. Minsel
Rocky Sariowan Buyungon/Amurang
25. LSM Yayasan Satya Graha Esa A. Sandag Tawaang/Tenga26. Yayasan Siloam ”45” Josep G. Kalengkongan Teep/Amurang Barat27. LSM Waraney Minsel Sonny G. Sariowan Buyungon/Amurang28. LSM Reformasi Drs. Abraham Pongkorung Kaneyan/Tareran29. LSM Apostolos Jeferson Karundeng Lopana/Amurang Timur30. Yayasan Usaha Mandiri George E. Manengkey Tumpaan Satu/Tumpaan31. Yayasan Matuari Waya Ernest H. Karundeng Maliku/Amurang Timur32. Aliansi Guru Indonesia Sulut (AGIS)
Cabang MinselEdwin F.Lonteng,S.Pd Lopana/Amurang Timur
33. LSM Tagoy Lestari Steven Kapahang Maliku/Amurang Timur34. LSM Minahasa Selatan Coruption Watch
(MSCW)Ir. Yulius Pesik Sulu/Tatapaan
35. LSM Generasi Profesional Mandiri Arie Robert Lonteng Ritey/Amurang Timur36. LSM Generasi Bela Pancasila Jhon Mawira Pucuan/Motoling Timur
Sumber : Data Oktober 2009, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Minahasa Selatan
Tabel 11b. Daftar Nama Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS) di Kabupaten Minahasa Selatan Yang Terdaftar
No Nama Organisasi Pengurus (Ketua) Alamat
1. Kerukunan Keluarga Besar Lengkong Dr. Derek Lengkong Buyungon/Amurang
30
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
2. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Rio Salsabila Yusuf Amurang3. Panguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) Yantje Liando Kumelembuai4. Kerukunan Akar Rumput SATAL Kab. Minsel M. Palakua Amurang5. Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Konstruksi
Indonesia (GAPEKSINDO)Ir. Frangky J. Lelengboto Buyungon/Amurang
6. Kerukunan Keluarga Besar Pelealu, Manado Minahasa Selatan
Jefry Pelealu Buyungon/Amurang
7. Rukun Porodisa Orang Pondang Asal Dari Talaud Sinar Maradesa Pondang/Amurang Timur8. Dewan Pimpinan Cabang Pergerakan Wanita
Nasional Indonesia (PERWANAS) Kab. MinselDra. Dientje Sumendap Uwuran Satu/Amurang
9. Brigade Manguni Harri Masinambow Lewet/Amurang10. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kab. MinselPdt. Jefry R. Umboh, STh Pondang/Amurang Timur
11. Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Jan Johan Polii Ranomea/Amurang Timur12. Laskar Rakyat Republik Indonesia (LRRI) Dewan
Pimpinan Cabang Kab. MinselMarthen Lumowa Buyungon/Amurang
13. Yayasan Kekuatan Bagi Negeri (YKBN) Jantje C. Noya Uwuran Dua/Amurang14. Rukun Keluarga Tombulu di Tumpaan Junior Malomba Tumpaan15. Organisasi Sosial Ro’ma Care Drs. Roly Makauli Lopana/Amurang Timur16. Gerakan Da’wah Islam “MUHAMMADIYAH” Ishak Ahmad Ranoiapo/Amurang17. Minsel “ENTOURAGE” Dicky Mintje Buyungon/Amurang18. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Marthen J. Legi, SE Buyungon/Amurang19. Forum Peduli Pendidikan Sulut Tommy J.V. Kawatu, SPd Tareran20. Korps Garuda Laskar TRIKORA Ernest O. Lengkong Motoling21. Kelompok Pecinta Alam Cliff Hanger Sanly F. Lendongan Kilometer Tiga/Amurang22. Persatuan Rukun Yosep Lousya Sinar L. Maradesa, BA Pondang/Amurang Timur23. Lembaga Independent Kecamatan Motoling Hengky Rantung
Sumber : Data Oktober 2009, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Minahasa Selatan
Tabel 11c. Daftar Nama Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kabupaten Minahasa Selatan Yang Terdaftar
No Nama Organisasi Pengurus (Ketua) Alamat
1 2 3 41. Karang Taruna Merry M. Togas, SE Amurang2. Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG) Ibrahim Gani, SPd Amurang3. Kosgoro Kab. Minsel Wem Mononimbar Amurang4. Gerakan Pemuda Ansor Kab. Minsel Sharil Bahrudin, SE Ranoiapo/Amurang5. Pemuda Muslim Indonesia (PMI) Kab. Minsel Artli Kountur, S.Sos Amurang6. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
(GAMKI) Kab. MinselRivay Rompas Amurang
7. Forum Komunikasi Putra-Putri Indonesia Kab. Minsel
Drs. Ferry Mohede Amurang
8. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Minsel
Ir. Petrus Ulaan Amurang
9. Forum Solidaritas Pemuda Kristen Kab. Minsel Drs. Art Bago Tumpaan10. Keluarga Besar Putra-Putri POLRI Robby Simbar, SH Amurang11. Ikatan Putra-Putri Kepemudaan Minahasa Selatan Jhoni Taroreh, SPd Bitung/Amurang
1 2 3 412. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kab. Minsel Ibrahim Gani, SPd Amurang13. Pemuda Panca Marga Kab. Minsel Dr. Tommy Kawengian Amurang14. Barisan Muda Demokrat Kab. Minsel Richard Ottay, ST Amurang15. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)
Kab. MinselRobby Sangkoy, MPd Amurang
31
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
16. FKPPI Kab. Minsel Drs. H. Runtunuwu Amurang17. Pemuda Pancasila Kab. Minsel F.G. Rumokoy Uwuran Satu / Amurang18. Talented Youth Devada Kab. Minsel Michael Frans Uwuran Dua / Amurang19. Himpunan Mahasiswa Minahasa Selatan Peduli
Pembangunan (HMMSPP)Farland Lengkong Pondang/Amurang Timur
Sumber : Data Oktober 2009, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Minahasa Selatan
Masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan bagian dari bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam memperkokoh
kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, membentuk
kepengurusan partai politik di daerah sesuai dengan partai politik yang
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat. Partai politik merupakan
sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan
demokratis untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab. Di
Kabupaten Minahasa Selatan, dari 42 partai politik peserta pemilihan umum di
Indonesia tahun 2009, hanya 34 partai politik yang terdaftar sebagai peserta
pemilihan umum. Ke-34 partai politik tersebut diperlihatkan pada Tabel 12.
Tabel 12. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di KabupatenMinahasa Selatan Tahun 2009
No Nama Partai Politik Pengurus (Ketua)
1 2 31. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Billy J. Regar, S.Sos2. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Franco G. Rumokoy, S.Sos3. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Franny Donald Toloh, SE4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Hengky Rumengan, BA5. Partai Pemuda Indonesia (PPI) Richard Ottay, ST6. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Drs. Hengky Toloh, MS7. Partai Barisan Nasional (Barnas) Dr. Henny Ottay, SpPD8. Partai Republik Nusantara Junaidi V. Liow, ST9. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nico Tiow10. Partai Kedaulatan Priesly F. Surentu, SPd11. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Pdt. Ibrahim A. Laonda12. Partai Patriot Frangky I. Mokalu, SH13. Partai Persatuan Daerah (PPD) Agus F. Tumbelaka14. Partai Kasih Demokrasi Indonesia Robby Mintje
1 2 315. Partai Golongan Karya (Golkar) Jenny J. Tumbuan, SE16. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ventje Tuela, S.Sos17. Partai Demokrat (PD) Johni Sumual, SE, SH18. Partai Damai Sejahtera (PDS) Harvey Tewal, SH
32
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
19. Partai Pelopor Welly Pelle20. Partai Buruh Frangky Mokalu, SH21. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Anyan Kotambunan22. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) Fonny Singkoh23. Partai Bintang Reformasi (PBR) Tommy Pakaya, BA24. Partai Bulan Bintang (PBB) Thawil Hamim25. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pdt. H.A. Sumakul, M.Th26. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Herry Djumaat27. Partai Amanat Nasional (PAN) Kasim Malolonto28. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Chalid Doehmi29. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Drs. F.J. Kalangi30. Partai Penegak Demokrasi Indonesia31. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) Robby Gunawan, SE32. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Fonny Singkoh33. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) Piter B. Wonok34. Partai Merdeka Viktor Kimbal, SH
Sumber : Data Oktober 2009, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PerlindunganMasyarakat Kab. Minahasa Selatan
Kabupaten Minahasa Selatan pada pemilihan umum legislatif tahun 2009
ditetapkan 30 kursi untuk diperebutkan oleh partai politik peserta pemilihan
umum. Berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tanggal 9 April 2009, dari
34 partai politik peserta pemilihan umum, hanya 12 partai politik yang
memperoleh kursi. Partai politik peserta pemilihan umum yang memperoleh
kursi beserta jumlah perolehan suara diperlihatkan pada Tabel 13.
Tabel 13. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Selatan Yang Memperoleh Kursi Beserta Jumlah Perolehan Suara
No Nama Partai PolitikJumlah
Perolehan Kursi
Jumlah Perolehan
Suara
33
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
1 2 3 41. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 8 33.0862. Partai Golongan Karya (Golkar) 6 24.3773. Partai Demokrat (PD) 5 16.8544. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 2 4.4295. Partai Damai Sejahtera (PDS) 2 4.2486. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 1 3.4677. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 1 3.0308. Partai Persatuan Daerah (PPD) 1 3.0009. Partai Barisan Nasional (Barnas) 1 2.544
10. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 1 2.46811. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 1 2.45412. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
(PNBK)1 2.022
J u m l a h 30 Orang 101.979
Sumber : Data Oktober 2009, Komisi Pemilihan Umum Kab. Minahasa Selatan
BAB VIKARAKTERISTIK SOSIO-DEMOGRAFIS
34
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
Profil sosio-demografis suatu daerah menggambarkan hal-hal yang berkaitan
dengan keadaan penduduk, kondisi ketenagakerjaan, perekonomian, kondisi
pendidikan, kesehatan, agama, kegiatan institusi sosial dan olahraga.
1. DemografiKeadaan dan kepadatan penduduk suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh
tersedianya berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung
aktivitas ekonomi dan sosial budaya. Kecenderungan tersebut terlihat dalam
kehidupan penduduk perkotaan, di mana fasilitas sarana dan prasarana selalu
lebih lengkap dan kompleks daripada penduduk di pedesaan. Hal ini
disebabkan setiap manusia pada hakekatnya selalu ingin menikmati fasilitas
hidup yang lebih baik dan lebih layak.
Berdasarkan data pada Tabel 1, penduduk Kabupaten Minahasa Selatan
tersebar pada bentang wilayah dengan kepadatan yang cukup rendah dan
sebagian besar terkonsentrasi di ibukota kecamatan. Kondisi tersebut
mengisyaratkan bahwa Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai potensi
sumberdaya manusia yang dapat membangun dan mengembangkan
daerahnya.
Sebagai suatu kabupaten pemekaran, Minahasa Selatan tidak terlepas dari
masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu fenomena masyarakat
yang sudah lama terjadi dan dapat terjadi di mana saja tanpa memperhatikan
lokasi, sehingga sifatnya global. Kemiskinan di suatu wilayah mempunyai
hubungan dengan kondisi wilayah dan pembangunan ekonomi wilayah.
Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun ke tahun
mengalami penurunan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Hal ini
sebagai dampak dari program pemerintah yang menyentuh kebutuhan
masyarakat dan keinginan masyarakat meningkatkan taraf hidup. Saat ini,
keluarga miskin di Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 8.506. Jumlah
keluarga miskin di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2007-2009,
diperlihatkan pada Tabel 14.
Tabel 14. Data Keluarga Miskin di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2007-2009
35
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
No NamaKecamatan
Data Tahun 2007 Data Tahun 2008 Data Tahun 2009Jumlah
KKJumlah
Jiwa
JumlahKK
Miskin
JumlahKK
JumlahJiwa
JumlahKK
Miskin
JumlahKK
JumlahJiwa
JumlahKK
Miskin1. Modoinding 4.18
914.15
8957 3.24
211.400 955 3.349 11.85
0525
2. Tompaso Baru 3.464
11.776
723 3.552
12.979 691 3.070 10.600
732
3. Ranoyapo 4.460
15.745
621 3.543
12.848 487 3.512 12.591
545
4. Motoling
4.730
16.176 1.099
2.208
7.831 460 3.721 13.559
462
5. Motoling Timur* 2.839
9.251 399 2.176 7.212 553
6. Motoling Barat* 2.403
8.593 540 2.752 9.762 640
7. Tenga 4.982
17.287
1.119 4.846
16.733 745 2.142 8.069 609
8. Sinonsayang 4.403
15.323
941 4.317
15.981 693 2.117 7.161 632
9. Amurang 4.506
15.454
263 4.089
15.166 299 4.858 16.906
267
10. Tareran6.73
821.89
9 6403.68
012.805 425 4.234 15.81
4515
11. Suluun Tareran* 2.465
7.717 165 4.126 13.992
198
12. Tumpaan 4.348
15.260
910 4.232
15.288 741 4.336 15.889
323
13. Kumelembuai 3.590
12.530
681 2.159
7.043 369 3.483 12.638
343
14. Amurang Timur 3.461
11.975
469 3.541
12.806 419 4.468 15.950
432
15. Amurang Barat 3.671
12.664
428 4.218
14.445 883 4.193 14.950
600
16. Tatapaan 2.518
8.739 711 2.611
9.268 711 2.555 8.303 607
17. Maesaan 3.201
10.851
617 3.193
11.193 617 2.634 9.518 523
T o t a l 58.261
199.837
10.179 57.138 201.293
9.599 57.726
204.764
8.506
Sumber : Data Oktober 2009, Badan Pusat Statistik Kab. Minahasa Selatan
Dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Selatan, salah
satu usaha yang dilakukan adalah meningkatkan penggunaan teknologi pada
sektor-sektor ekonomi yang unggul, yaitu sektor pertanian, perkebunan dan
perikanan. Dengan demikian, melalui sektor-sektor ekonomi tersebut
memberikan nilai tambah terhadap pendapatan ekonomi masyarakat. Untuk
dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga yang menggantungkan hidup
pada sektor pertanian, salah satu kebijakan yang perlu dilakukan adalah
peninjauan kembali harga komoditas pertanian dan pengaturan kembali
36
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
kelembagaan sektor pertanian, terutama yang menyangkut hak-hak penduduk.
Dengan meningkatnya harga jual komoditas pertanian, maka pendapatan petani
(rumah tangga pertanian) juga akan meningkat.
Pendekatan lain yang dapat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan
adalah melalui pendekatan sosio-kultural, yaitu dengan membangun motivasi
masyarakat untuk menghilangkan tradisi atau adat yang menjadi penghambat
bagi kemajuan penduduk setempat. Salah satu cara yang dilakukan adalah
memotivasi kepada penduduk miskin bahwa untuk mencapai suatu kehidupan
yang lebih baik dapat tercipta di dalam sanubari mereka.
Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan
berkelanjutan serta mengatasi dampak ekonomi dan sosial akibat kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM), Pemerintah Pusat melaksanakan berbagai
program penanggulangan kemiskinan, antara lain :
1. Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran
(BLT-RTS)
BLT adalah bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk
RTS. Sedangkan RTS adalah rumah tangga yang masuk kedalam kategori
sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Program BLT-RTS
diselenggarakan dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial (social
protection) sebagai dampak pengurangan subsidi BBM. Mekanisme yang
dilakukan merupakan asistensi sosial (social assistance) yang ditujukan
untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin
akibat kesulitan ekonomi serta meningkatkan tanggung jawab bersama.
Pelaksanaan Program BLT-RTS langsung menyentuh dan memberi
manfaat kepada masyarakat miskin dan mendorong tanggung jawab sosial
bersama serta menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat terhadap
perhatian pemerintah kepada masyarakat miskin. Tujuan dari Program
BLT-RTS adalah :
37
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
a. Membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan
dasarnya;
b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat
kesulitan ekonomi; dan
c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.
Pada tahun 2008, BLT-RTS diberikan sebesar Rp. 100.000 per bulan
selama 7 bulan, dengan rincian, Rp. 300.000 diberikan untuk digunakan
selama 3 bulan (Juni-Agustus) yang diberikan pada bulan Juni 2008 dan
Rp. 400.000 diberikan untuk digunakan selama 4 bulan (September-
Desember) yang diberikan pada bulan September 2008. Kabupaten
Minahasa Selatan pada tahun 2008 mendapatkan BLT sebanyak
9.599 RTS. Sedangkan tahun 2009 mendapat BLT sebanyak
9.421 RTS dengan total anggaran Rp. 1.884.200.000, namun hanya
selama 2 bulan, yakni bulan April dan Mei.
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang
dirancang untuk membantu rumah tangga sangat miskin (RTSM) pada sisi
beban pengeluaran, khususnya terkait dengan upaya peningkatan
sumberdaya manusia untuk jangka pendek dan memperbaiki pola pikir
serta merubah perilaku yang dapat membawa pada pemutusan rantai
kemiskinan rumah tangga tersebut untuk jangka yang lebih panjang.
Prinsip PKH adalah pemberian bantuan tunai kepada RTSM dengan syarat
mereka bersedia mematuhi ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan
upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya bidang
kesehatan dan pendidikan. Bantuan yang diberikan kepada RTSM,
nantinya RTSM berkewajiban untuk menyekolahkan anaknya, melakukan
pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita,
serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil. Sedangkan tujuan utama
PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat sangat miskin.
38
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
PKH bukanlah kelanjutan dari program Subsidi Langsung Tunai (SLT)
yang merupakan salah satu ”crash program” untuk mengatasi dampak
akibat kebijakan kenaikan harga BBM. Akan tetapi, PKH lebih
dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial
kepada masyarakat miskin. RTSM yang menjadi peserta PKH, akan
menerima bantuan selama maksimal 6 tahun dan setiap 3 tahun akan
dilakukan resertifikasi terhadap status kepesertaan. Apabila setelah
6 tahun kondisi RTSM masih berada di bawah garis kemiskinan, untuk exit
strategy PKH memerlukan koordinasi dengan program lain yang terkait,
antara lain ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, pertanian dan
pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan PKH telah dimulai sejak tahun
2007 yang diawali di tujuh propinsi dengan melibatkan 500 RTSM. Ketujuh
propinsi tersebut adalah Gorontalo, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.
Pelaksanaan PKH setidaknya sampai dengan tahun 2015, apabila hasil uji
coba di beberapa daerah/propinsi berhasil. Kabupaten Minahasa Selatan
merupakan salah satu kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Utara
yang mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2007 dengan jumlah
Rp. 1.891.600.000 pada 1.415 RTSM yang direalisasikan selama 3 tahap.
Di tahun 2008 mendapatkan bantuan PKH sebesar Rp. 3.948.109.000
pada 3.016 RTSM yang direalisasikan selama 3 tahap. Untuk tahun 2009,
bantuan PKH juga direalisasikan selama 3 tahap. Tahap I dan II telah
direalisasikan sedangkan untuk tahap III akan direalisasikan pada bulan
November 2009. Rekapitulasi pembayaran RTSM peserta PKH Kabupaten
Minahasa Selatan tahun 2007, 2008 serta tahun 2009 tahap I dan II,
diperlihatkan pada Tabel 15a, Tabel 15b dan Tabel 15c.
Tabel 15a. Rekapitulasi Pembayaran RTSM Peserta PKH Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2007
J u m l a h 10.800.000.00 1.800.000.000 12.600.000.0
42
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
0 00Sumber : Data Oktober 2009, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kab. Minahasa Selatan
2. Tenaga Kerja Tenaga kerja merupakan salah satu modal utama bagi bergeraknya roda
pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami
perubahan seiring dengan berlangsungnya proses pembangunan. Jumlah
angkatan kerja di Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan data yang ada
sebanyak 99.161 orang, dengan jumlah yang bekerja sebanyak 88.355 orang.
Dari jumlah yang bekerja, sektor pertanian dan peternakan menyerap tenaga
kerja terbanyak, yaitu 48.539 orang. Sedangkan sektor lainnya sebanyak
39.765 orang, dan yang bekerja di luar negeri sebanyak 51 orang. Untuk
komposisi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, ditunjukkan
pada Tabel 17 di bawah ini.
Tabel 17. Data Tenaga Kerja di Kabupaten Minahasa Selatan
No U r a i a nT a h u n
2003(Orang)
2004(Orang)
2005(Orang)
2006(Orang)
2007(Orang)
2008(Orang)
1. Jumlah Angkatan Kerja - 135.27 138.335 139.906 99.161 101.1002. Jumlah Yang Bekerja - 120.509 123.395 124.516 88.253 92.810
- Sektor Pertanian dan Peternakan
- 66.641 68.237 68.483 48.539 51.045
- Sektor Lainnya - 53.868 55.158 56.013 39.765 41.765- Bekerja di Luar Negeri - - - 20 51 -
3. Jumlah Penganggur - 14.765 14.940 14.870 9.309 8.2904. Jumlah Setengah Penganggur - 36.428 36.942 36.281 24.203 23.2535. Jumlah Pencari Kerja 303 2.174 5.895 6.390 6.133 4.2156. Penempatan Pencari Kerja 62 116 357 1.793 1.982 1.9987. Tenaga Asing 3 3 5 5 11 8
(Data sampai dengan Tahun 2006, masih termasuk dengan Kabupaten Minahasa Tenggara)Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan
3. PerekonomianPerekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun
ke tahun mengalami peningkatan karena tersedianya sarana dan prasarana
pendukung. Walaupun disadari masih banyak masyarakat yang kurang mampu
dalam meningkatkan taraf hidup. Sarana dan prasarana pendukung
43
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
perekonomian masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan berupa tersedianya
pasar di hampir semua kecamatan, berdirinya koperasi, usaha mikro, usaha
kecil dan usaha menengah. Selain itu, adanya prasarana pemasaran dan
perkreditan serta berdirinya sejumlah industri/kerajinan. Sarana dan prasarana
pendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan dapat
dilihat pada Tabel 18a, Tabel 18b, Tabel 18c, Tabel 18d dan Tabel 18e.
Tabel 18a. Pasar di Kabupaten Minahasa Selatan
No N a m a L o k a s i1. Pasar Tareran Desa Lansot Kec. Tareran2. Pasar Tumpaan Desa Tumpaan Kec. Tumpaan 3. Pasar Amurang Kelurahan Ranoiapo Kec. Amurang4. Pasar Tenga Desa Tenga Kec. Tenga5. Pasar Paku Ure Desa Paku Ure Kec. Tenga6. Pasar Poigar Desa Poigar Satu Kec. Sinonsayang7. Pasar Motoling Desa Motoling Dua Kec. Motoling8. Pasar Poopo Desa Poopo Kec. Ranoyapo9. Pasar Tompaso Baru Desa Pinaesaan Kec. Tompaso Baru
10. Pasar Modoinding Desa Pinasungkulan Kec. Modoinding11. Pasar Tatapaan Desa Paslaten Kec. Tatapaan 12. Pasar Kapitu Desa Kapitu Kec. Amurang Barat13. Pasar Desa Suluun Desa Suluun IV Kec. Suluun Tareran14. Pasar Desa Ongkaw Desa Ongkaw I Kec. Sinonsayang15. Pasar Desa Tanamon Desa Tanamon Kec. Sinonsayang
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Koperasi, UKM, Pasar, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Minahasa Selatan
Tabel 18b. Data Koperasi Berdasarkan Jenis/Identitas di Kabupaten Minahasa Selatan (Per 31 Desember 2008)
No Jenis Koperasi Jumlah
1. Koperasi Simpan Pinjam 42. Koperasi Produsen :
a. KUD 43b. Produsen 200c. Pertanian 383d. Tani 153e. Peternakan 38f. Perkebunan 5g. Nelayan 16h. Perikanan 4i. Petani Buah 7j. Produksi 1k. Tambang -
44
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
3. Koperasi Konsumen 544. Koperasi Wanita 245. Koperasi Pemasaran 1976. Koperasi Serba Usaha 2317. Koperasi Jasa 138. Koperasi Lainnya 2
T o t a l 1.375Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Koperasi, UKM, Pasar,
Perindustrian dan Perdagangan Kab. Minahasa Selatan
Tabel 18c. Data Populasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di Kabupaten Minahasa Selatan (Per 31 Desember 2008)
No Jenis Usaha Jumlah
1. Usaha Mikro :- Perdagangan 1.011- Industri Non Pertanian 29- Industri Pertanian 157- Aneka Jasa 122
2. Usaha Kecil :- Perdagangan 399- Industri Non Pertanian 4- Industri Pertanian 32- Aneka Jasa 404
3. Usaha Menengah :- Perdagangan 74- Industri Non Pertanian 2- Industri Pertanian 17- Aneka Jasa 22
T o t a l 2.270Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Koperasi, UKM, Pasar,
Perindustrian dan Perdagangan Kab. Minahasa Selatan
Tabel 18d. Industri / Kerajinan di Kabupaten Minahasa Selatan(Per 31 Desember 2008)
No J e n i s Jumlah
1. Mebel 1162. Pandai Besi 183. Karangan Bunga 34. Cap Tikus 525. VCO 36. Minyak Tawaang 17. Mie Basah 158. Gula Aren 159. Kue Kering 166
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Selatan
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan menjangkau semua
penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan, Pemerintah Kabupaten
Minahasa Selatan terus berupaya dan mencari terobosan terhadap berbagai hal
yang berkaitan dan mendukung bidang pendidikan. Untuk angka partisipasi
kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM), baik untuk pendidikan dasar
maupun pendidikan menengah, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
APK dan APM Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2006-2008,
diperlihatkan pada Tabel 21a dan Tabel 21b.
Tabel 21a. APK dan APM Pendidikan Dasar Kabupaten Minahasa Selatan
No Pendidikan Dasar T a h u n2006 2007 2008
1. TK a. APK 53,25 58,90 63,31b. Jumlah Siswa 4.050 3.017 3.271c. Penduduk 4-6 Tahun 8.594 5.214 5.167
2. SD/MI/SDLB a. APK 96,5 99,02 105,03b. APM 93,8 95,86 88,54c. Jumlah Siswa : - SD 37.772 25.043 25.222 - MI 100 102 - SDLB - - -d. Penduduk 7-12 Tahun 39.331 25.097 26.013e. Siswa 7-12 Tahun 36.912 24.022 25.634
3. SMP/MTs/SMPLB a. APK 95,62 96,86 97,63b. APM 92,88 91,28 93,27c. Jumlah Siswa : - SMP 13.462 9.656 10.199 - MTs 97 98 - SMPLB - - -d. Penduduk 13-15 Tahun 15.442 10.658 10.744e. Siswa 13-15 Tahun 14.343 9.753 10.021
(Data Tahun 2006, masih termasuk dengan Kab. Minahasa Tenggara)Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kab. Minahasa Selatan
51
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
Tabel 21b. APK dan APM Pendidikan Menengah Kabupaten Minahasa Selatan
No Pendidikan Menengah T a h u n2006 2007 2008
1. SMA/SMK/MA/SMALB a. APK 46,15 49,98 61,45b. APM 43,96 46,13 57,93c. Jumlah Siswa : - SMA 5.983 3.752 3.707 - SMK 1.379 1.187 1.654 - MA - - - - SMALB - - -d. Penduduk 16-18 Tahun 15.951 9.085 9.693e. Siswa 16-18 Tahun 7.012 4.191 4.969
(Data Tahun 2006, masih termasuk dengan Kab. Minahasa Tenggara)Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kab. Minahasa Selatan
Untuk keadaan penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Minahasa Selatan,
ditunjukkan pada Tabel 22.
Tabel 22. Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Minahasa Selatan(sampai dengan 23 September 2009)
No KecamatanBelumSeko-
lah
TidakTamat
SDTamat
SD SLTP SLTA D II D III S1 S2 S3 Jumlah
1. Modoinding 3.170 3.454
1.946
2.041 1.019
50 60 105
4 1 11.850
2. Tompaso Baru 2.484 2.359
2.703
2.217 2.551
56 85 127
7 2 12.591
3. Ranoyapo 2.478 996 4.271
2.788 2.736
67 88 134
1 0 13.559
4. Motoling 1.587 441 1.505
1.403 1.973
102 68 129
3 1 7.212
5. Sinonsayang 3.099 1.954
4.875
3.060 2.520
83 93 126
3 1 15.814
6. Tenga 2.970 2.782
4.467
2.965 3.096
161 200 247
17 1 16.906
7. Amurang 2.686 5.417
248 2.685 4.271
90 117 358
16 1 15.889
8. Tumpaan 3.317 2.546
3.398
3.010 3.273
84 112 198
11 1 15.950
52
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
9. Tareran 2.139 2.370
3.380
2.537 3.787
166 114 432
23 2 14.950
10. Kumelembuai 1.172 833 2.338
1.283 1.314
52 65 98 4 2 7.161
11. Maesaan 1.745 2.278
2.511
2.252 1.509
83 97 120
5 0 10.600
12. Amurang Barat 2.428 2.141
3.513
2.480 3.005
73 68 270
14 0 13.992
13. Amurang Timur 2.095 1.878
2.867
2.487 2.838
70 84 301
17 1 12.638
14. Tatapaan 1.897 1.707
2.883
1.601 1.265
37 64 64 0 0 9.518
15. Motoling Barat 1.571 1.570
2.140
1.520 1.135
72 18 42 1 0 8.069
16. Motoling Timur 1.651 1.232
3.165
2.058 1.482
39 40 92 3 0 9.762
17. Suluun Tareran 1.014 987 1.967
3.480 584 36 35 193
5 2 8.303
J u m l a h 37.503 34.945
48.177
39.867
38.358
1.321 1.408
3.036
134 15 204.764
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Selatan
5. Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanKesehatan adalah faktor yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan
manusia. Apabila sakit, aktivitas untuk bekerja dan berkarya terganggu, bahkan
tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, sektor kesehatan harus mendapat
perhatian dan penanganan yang serius karena menyangkut kelangsungan
hidup manusia dan kelangsungan bangsa serta negara. Jika rakyat sehat,
maka negara kuat, yang berati negara maju dan berkembang.
Permasalahan utama pembangunan kesehatan saat ini antara lain, masih
tingginya disparitas status kesehatan antartingkat sosial ekonomi,
antarkawasan dan antarperkotaan-perdesaan. Selain itu, terjadinya beban
ganda penyakit, kualitas, pemerataan masih rendah karena keterbatasan
tenaga dan peralatan, pelindungan masyarakat di bidang obat dan makanan
masih rendah, serta perilaku masyarakat tidak mendukung pola hidup bersih
dan sehat. Permasalahan kesehatan lain yang perlu penanganan segera, yaitu
pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin dan penyakit infeksi yang
merupakan penyebab kematian utama pada bayi dan balita. Hal ini terkait erat
dengan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, baik karena kendala
geografis maupun kendala biaya. Kesehatan penduduk merupakan salah satu
53
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
cermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, harus didukung oleh
ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Ketersediaan
sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap, diharapkan kondisi kesehatan
penduduk juga semakin baik. Tingkat kesehatan penduduk yang semakin baik
turut berperan penting dalam mempersiapkan kualitas sumberdaya manusia.
Pencapaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan dapat
diukur pada beberapa indikator derajat kesehatan, yaitu Angka Kematian Bayi,
Angka Kematian Ibu ataupun Balita. Faktor yang mempengaruhi derajat
kesehatan adalah perilaku dan lingkungan. Angka Kematian Bayi (IMR),
Angka Kematian Ibu (MMR) dan Angka Kematian Balita di Kabupaten
Minahasa Selatan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berdasarkan
data pada 14 Puskesmas, Angka Kematian Bayi mengalami penurunan dari
11,5 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 9,2
kematian bayi per 1.000 pada tahun 2008. Sedangkan Angka Kematian Ibu
sebesar 0,2 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2007 mengalami penurunan
menjadi 0,1 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008. Untuk Angka
Kematian Balita tahun 2007 sebesar 3,2 per 1.000 Balita mengalami penurunan
menjadi 1,2 per 1.000 Balita pada tahun 2008.
Saat ini, di Kabupaten Minahasa Selatan terdapat 2 Rumah Sakit Umum
Swasta dan sebuah Rumah Sakit Umum Daerah. Dari 17 kecamatan yang ada,
14 kecamatan telah memiliki Puskesmas dengan kendaraan operasional dan
7 Puskesmas telah mengadakan pelayanan rawat inap. Di samping itu,
berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang lain tersedia di semua
kecamatan. Namun demikian, sangat dibutuhkan Rumah Sakit Umum yang
representatif untuk pasien yang kondisinya berat dan dokter spesialis beserta
tenaga kesehatan lainnya. Untuk Puskesmas dan sarana kesehatan di wilayah
Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat pada Tabel 23a dan Tabel 23b.
Tabel 23a. Puskesmas di Kabupaten Minahasa Selatan
No NamaPuskesmas
LokasiKecamatan
SifatPelayanan
JumlahKendaraan
Operasional
54
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
1. Amurang Timur Amurang Timur Rawat Inap 1 Unit2. Tumpaan Tumpaan Rawat Inap 1 Unit3. Amurang Amurang Rawat Jalan 1 Unit4. Amurang Barat Amurang Barat Rawat Jalan 1 Unit5. Tenga Tenga Rawat Inap 1 Unit6. Ongkaw Sinonsayang Rawat Jalan 1 Unit7. Motoling Motoling Rawat Inap 1 Unit8. Kumelembuai Kumelembuai Rawat Jalan 1 Unit9. Poopo Ranoyapo Rawat Jalan 1 Unit10. Tompaso Baru Tompaso Baru Rawat Inap 1 Unit11. Modoinding Modoinding Rawat Inap 1 Unit12. Tareran Tareran Rawat Inap 1 Unit13. Suluun SuluunTareran Rawat Jalan 1 Unit14. Maesaan Maesaan Rawat Jalan 1 Unit
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Selatan
Tabel 23b. Sarana Kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan
No Jenis Sarana Jumlah1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 1 2. Rumah Sakit Umum Swasta 23. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) 1564. Puskesmas Pembantu (Pustu) 795. Apotik 36. Toko Obat 27. Optik 28. Balai Pengobatan 39. Rumah Bersalin 19
10. Posyandu 182Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Selatan
Sedangkan jumlah tenaga kesehatan atau tenaga medis di Kabupaten
Minahasa Selatan, ditunjukkan pada Tabel 24.
Tabel 24. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan
No Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah (Orang)
1. Dokter Spesialis -2. Dokter Umum 503. Dokter Gigi 34. Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (M.Kes) 25. Apoteker 36. Sarjana Farmasi 57. Sarjana Kesehatan Masyarakat 9
55
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
8. Sarjana Keperawatan 19. Sarjana Ilmu Terapan (D IV Kebidanan) 2
10. Sarjana Ilmu Terapan (D IV Gizi) 111. Ahli Madya Keperawatan 3912. Ahli Madya Kebidanan 2513. Ahli Madya Gizi 1314. Ahli Madya Kesehatan Lingkungan 1015. Ahli Madya Fisioterapi 116. Perawat (SPR dan SPK) 17017. Bidan Diploma 1 10218. Perawat Gigi 1219. Sanitarian (SPPH) 1320. Asisten Apoteker (SMF) 421. Pekarya Kesehatan 17
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Selatan
Dalam upaya mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera di Kabupaten
Minahasa Selatan, telah dan sementara digalakkan program Keluarga
Berencana (KB). Dari tahun ke tahun jumlah peserta KB, baik yang mengikuti
melalui program pemerintah maupun karena kesadaran pentingnya program KB
(swasta) mengalami peningkatan. Hal ini karena tersedianya dan mudahnya
para Pasangan Usia Subur (PUS)/Wanita Usia Subur (WUS) mendapatkan alat
kontrasepsi (alkon). Program KB di Kabupaten Minahasa Selatan sangat
dirasakan manfaatnya, selain dapat menekan laju pertumbuhan penduduk juga
dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Untuk jumlah
peserta KB di Kabupaten Minahasa Selatan, ditunjukkan pada Tabel 25.
Tabel 25. Jumlah Peserta KB Per Mix Kontrasepsi di Kabupaten Minahasa Selatan(Per 31 Desember 2008)
J u m l a h 210.747 186.338 9.218 14.939 23 31 198Sumber : Data Oktober 2009, Kantor Departemen Agama Kab. Minahasa SelatanKeterangan : * = Kecamatan Pemekaran
Tabel 27b. Sarana Peribadatan di Kabupaten Minahasa Selatan
No NamaKecamatan
Jumlah Tempat IbadahKristen Katolik Islam Hindu Budha KonghucuGereja Gereja Mesjid Pura Wihara Li Tang
4. Swadaya Masyarakat 185,1 157.905 Cempaka, Nantu, Mahoni, Kayu Jati
J u m l a h 4.835,1 4.088.405Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Kehutanan Kab. Minahasa selatan
Di samping itu, wilayah Kabupaten Minahasa Selatan memiliki lahan kurang
kritis, kritis dan sangat kritis dengan luas dan jumlahnya, sebagaimana
diperlihatkan pada Tabel 38.
Tabel 38. Luas Lahan Kritis di Kabupaten Minahasa Selatan
No Tingkat Kekritisan
Luas Jumlah(Ha)Dlm Kaw Htn
(Ha)Luar Kaw Htn
(Ha)1. Kurang Kritis 15.869 31.614 47.4832. Kritis 10.840 13.961 24.8043. Sangat Kritis 2.977 48 3.025
J u m l a h 29.686 45.623 75.312Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Kehutanan Kab. Minahasa selatan
4. Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Minahasa Selatan memiliki potensi sumberdaya perikanan dan
kelautan yang dapat dikembangkan serta meningkatkan pendapatan ekonomi
masyarakat. Dari 17 kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan, 7 kecamatan
di antaranya, yaitu Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tumpaan, Kecamatan
Amurang Timur, Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan
Tenga dan Kecamatan Sinonsayang memiliki wilayah pesisir dan laut yang
dapat dimanfaatkan untuk budidaya laut dan penangkapan ikan. Sedangkan
untuk budidaya perikanan darat, yaitu dengan tersedianya lahan/areal tambak,
kolam dan karamba yang umumnya pada wilayah-wilayah yang memiliki areal
sawah, di samping sungai dan danau. Namun demikian, potensi sumberdaya
perikanan dan kelautan tersebut belum dapat dimanfaatkan dan dikelola secara
optimal oleh karena berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan
tersebut di antaranya :
70
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
1. Kondisi nelayan, umumnya miskin dan masih merupakan nelayan
tradisional
2. Masih tingginya ketidakseimbangan pemanfaatan stok perikanan tangkap
antarkawasan/wilayah dan antar spesies
3. banyaknya praktik Illegal Unreported and Unregulated Fishing yang
menyebabkan kerugian negara
4. pengusahaan perikanan budidaya yang masih belum efisien.
Selain itu, sarana dan prasarana perikanan yang belum memadai serta input-
input lain, seperti masalah benih, pakan, kesehatan ikan, dukungan
permodalan, riset dan iptek perikanan. Begitu juga penanganan dan proses
pengolahan produk-produk perikanan belum berkembang dengan baik,
sehingga produk perikanan bermutu rendah dengan nilai jual yang rendah pula.
Di pasar global, produk perikanan juga menghadapi kendala oleh adanya
hambatan tarif dan nontarif, yang dikaitkan pula dengan isu-isu lingkungan dan
kesehatan. Apabila permasalahan itu dapat ditangani, sumberdaya perikanan
dan kelautan mempunyai prospek besar untuk dikembangkan peranannya
dalam mendukung pembangunan nasional. Prospek pengembangan usaha
budidaya laut di Kabupaten Minahasa Selatan sangat menjanjikan, baik usaha
budidaya rumput laut, kerang mutiara, teripang laut, ikan kuwe dan ikan kerapu.
Sedangkan untuk usaha budidaya perikanan darat telah dikembangkan jenis
ikan mas dan nila melalui usaha mina padi, kolam, UPR dan jaring apung.
Untuk potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Minahasa Selatan dapat
dilihat pada Tabel 39.
Tabel 39. Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Minahasa Selatan
No J e n i s A r e a l Produksi(Ton)Potensi Realisasi
1. Perikanan Darat (Budidaya) :- Kolam 637,55 Ha 462,45 Ha 807,6- Sawah/Mina Padi 779 Ha 215,5 Ha 226,4- Jaring Apung/Karamba 180 Unit 45 Unit 27,869
2. Perikanan Laut (Budidaya) :- Rumput Laut 2.510 Ha 40 Ha 125- KJA Ikan (Kerapu, Bobara) 1.050 Unit 218 Unit 27,20- Kerang Mutiara 23 Ha 1 Ha -
71
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
- Teripang 10 Ha - -- Udang 4 Ha - -
3. Pengolahan Hasil Perikanan :- Ikan Kayu 1 Perusahaan 1 Perusahaan 25- Ikan Asin 215 Orang 215 Orang 444- Ikan Asap 1 Unit 1 Unit 5.472- Bakasang 15 Orang 15 Orang 0,75
4. Danau :- D. Mokobang 3 - -- D. Iloloy 1 - -- D. Moat 2 - -- D. Luak 11 - -
5. Mangrove (Hutan Bakau) 939,590 Ha Dilestarikan6. Terumbu Karang 1.349,625 Ha Dilestarikan7. Padang Lamun 2.046,213 Ha Dilestarikan
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Selatan
Saat ini, Kabupaten Minahasa Selatan memiliki sarana perikanan, baik tersedia
dalam bentuk tradisional maupun dalam bentuk motorisasi. Selain itu, terdapat
sejumlah penduduk yang memanfaatkan potensi perikanan sebagai mata
pencahariannya serta ketersediaan prasarana perikanan, sebagaimana
diperlihatkan pada Tabel 40.
Tabel 40. Sarana dan Prasarana Perikanan di Kabupaten Minahasa Selatan
J e n i s JumlahA. Armada Perikanan :
15359
1.3226.477
136403
245
72622906
UnitUnitUnitUnitUnitUnit
Unit
UnitUnitUnit
a. Alat Tangkap : Pajeko (Purseseine) Jaring Insang Tetap (Gillnet) Pancing Tonda Pancing Noru Pukat Pantai Alat Tangkap Lain (Panah, Jubi, dll)
b. Alat Perangkap :o Sero/Bagano Bubu
c. Alat Bantu Tangkap : Rumpon Perahu Motor Perahu Tanpa Motor
B. Masyarakat Perikanan :a. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)b. Jumlah Nelayan / Penangkap Ikan :
Perairan Laut Perairan Umum (Sungai, Danau)
10.557
11.5481.540
RTP
OrangOrang
c. Jumlah Pembudidaya : Pembudidaya Air Tawar Pembudidaya Air Laut/Payau
d. Jumlah Pengolah Ikan
1.349191438
OrangOrangOrang
72
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
e. Jumlah Pedagang / Petibo Ikanf. Jumlah Kelompok :
Pembudidaya Nelayan Pokmaswas
437
1298116
Orang
KlpkKlpkKlpk
C. Penunjang Lainnya :1. Pabrik Es / Cool Storage2. Industri Perikanan di Amurang3. Sarana Pengolahan (Pengasapan)4. TPI Amurang5. BBI Tompaso Baru
33
14411
UnitUnitUnitUnitUnit
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Selatan
Kabupaten Minahasa Selatan memiliki wilayah pesisir dengan panjang garis pantai ± 168,22 km dan luas laut 52.000 ha (4 mil). Selain potensial untuk budidaya perikanan laut, juga memiliki panorama yang indah sehingga dapat dikembangkan untuk tempat pariwisata. Apalagi wilayah pesisirnya yang menghadap ke Laut Sulawesi, mempunyai daya tarik tersendiri pada saat matahari terbenam di sebelah barat. Kabupaten Minahasa Selatan memilki beberapa pulau kecil yang dapat menunjang pembangunan di sektor perikanan dan kelautan, sebagaimana tercantum pada Tabel 41.
Tabel 41. Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Minahasa Selatan
No Nama Pulau Lokasi Luas (Ha) Keterangan1.2.3.4.5.
Amurang S. Ranowangko- Kilometer 3, Uwuran 2, Lewet
Indikasi 200 DPE Minsel
Amurang Timur S. Pentu-Lopana Indikasi 50 DPE MinselRanoyapo Pontak, Poopo,
RanoyapoIndikasi
1.800 DPE MinselMaesaan Torout IndikasiAmurang Barat Rumoong Bawah IndikasiAmurang Buyungon Indikasi
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Minahasa Selatan
Dari berbagai potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan,
belum dikelola secara optimal. Selain membutuhkan dana yang besar dan
teknologi, juga harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Namun untuk
bahan galian golongan C berupa pasir, banyak dimanfaatkan oleh masyarakat
yang ada di sekitar sungai sebagai mata pencaharian. Sedangkan bahan
galian golongan B berupa emas, dikelolah oleh 4 perusahaan, sebagaimana
tercantum pada Tabel 44.
Tabel 44. Perusahaan/Pemegang Ijin KP Eksplorasidi Kabupaten Minahasa Selatan
No Nama Perusahaan Luas(Ha) Lokasi Jenis
Tambang1. PT. Sumber Energi Jaya 1.959 Kec. Motoling Timur Galian B ”Emas”2. PT. Anak Indonesia Mining 1.923 Kec. Motoling Timur Galian B ”Emas”3. PT. For El Shadai 1.994 Kec. Maesaan Galian B ”Emas”4. PT. Forel Mega Mineral 1.998 Kec. Ranoyapo Galian B ”Emas”
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Minahasa Selatan
Kegiatan pertambangan perlu mendapat perhatian khusus karena meskipun
dari segi sosial ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi
dari aspek lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan
maupun makhluk hidup. Kegiatan pertambangan seringkali menyebabkan
ketidakteraturan topografi (lubang-lubang bekas galian), hilangnya lapisan
humus, hilangnya vegetasi penutup yang menyebabkan erosi dan lahan sukar
diolah kembali. Oleh karena itu, upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka
meminimalkan berbagai dampak negatif yang kemungkinan akan muncul dikaji
melalui Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
77
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
Selain potensi pertambangan, di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan juga
terdapat potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik. Potensi
energi (kelistrikan) dan prediksi (PT. PLN) kebutuhan listrik sampai dengan
tahun 2015 di Kabupaten Minahasa Selatan, diperlihatkan pada Tabel 45 dan
Tabel 46.
Tabel 45. Potensi Energi (Kelistrikan) di Kabupaten Minahasa Selatan
No Jenis Sumber Tenaga Lokasi Kapasitas
(MW)Sumber Energi Keterangan
1. PLTA Poigar 2 Desa Mokobang/Temboan Kec. Modoinding/Maesaan
2 x 16
Sungai Poigar
- Tahap Konstruksi 40% - Statis, sambil
menunggu tentang status tanah (Hutan Lindung) oleh Menhut
2. PLTU Mobongo Kel. Kawangkoan Bawah Kec. Amurang Barat 2 x 55
Batubara Statis. Rencana kegiatan akan dikonfirmasikan dengan pihak PLTU Amurang
3. PLTHm Wulurmaatus(Poigar I)
Desa Wulurmaatus Kec. Modoinding 2 x 1,2 Sungai
PoigarSedang Beroperasi
4. PLTHm Ranoketang Desa Ranoketang Tua Kec. Amurang 1,16 Sungai
Kalewaha Potensi Daerah
5. PLTD Lopana Desa LopanaKec. Amurang Timur 2 x 5 Genset Sedang
Beroperasi6. PLTHm Sendowan Desa Malenos Baru
Kec. Amurang Timur300,76/300 Kw
Sungai Sendowan
Potensi Daerah (Hasil F. Study Fatek UNSRAT Manado 2007)
7. PLTU Tawaang Moinit Desa TawaangKec. Tenga 2 x 25
Batubara Tahap Konstruksi (pekerjaan sipil, mesin, listrik)
8. PLTHm Woran Kel. BuyungonKec. Amurang 0,55 Sungai
RanowangkoPotensi Daerah
9. PLTHm Tangkuney Desa Tangkuney Kec. Tumpaan 18 Kw
Sungai Maruasey
Potensi Daerah (Hasil F. Study LPE Jakarta 2008)
78
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Minahasa Selatan
Tabel 46. Prediksi (PT. PLN) Kebutuhan Listrik di Kabupaten Minahasa Selatan Untuk Tahun 2005-2015
No Jenis Fasilitas Jumlah(Unit/Jiwa)
StandarKebutuhan
(VA)
Kebutuhan Daya ListrikVA MVA
Jumlah Penduduk 2005 298.8091. Jumlah Rumah 74.702 1.300 97.112.925 97.1132. Fasilitas Umum 30 % total 29.133.878 29.1343. Penerangan Umum 10 % total 2.913.388 2.913
J u m l a h 100.185.484 129.160Jumlah Penduduk 2015 354.8371. Jumlah Rumah 88.709 1.300 115.322.025 115.3222. Fasilitas Umum 30 % total 34.596.608 34.5973. Penerangan Umum 10 % total 11.532.203 11.532
J u m l a h 261.636.435 161.451Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Minahasa Selatan
Dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) berupa bensin premium,
minyak solar dan minyak tanah, saat ini di Kabupaten Minahasa Selatan telah
tersedia beberapa sarana distribusi BBM, yaitu 3 unit SPBU (SPBU Bitung-
Kecamatan Amurang, SPBU Kapitu-Kecamatan Amurang Barat dan SPBU Tumpaan-
Kecamatan Tumpaan), 1 unit PSPD (Kecamatan Tompaso Baru), 1 unit SPDN (Solar
Paket Dealer untuk Nelayan) Perikanan di Mobongo Kelurahan Kawangkoan Bawah
Kecamatan Amurang Barat, 3 agen minyak tanah (Vincent L. Saerang, Sandra
Tompodung dan Leonnie M. Saerang) serta 77 pangkalan minyak tanah. Ke-77
pangkalan minyak tanah beserta nama agen dimaksud, diperlihatkan pada Tabel 47.
Tabel 47. Nama-Nama Pangkalan Minyak Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan
1. Agen : Vincent L. SaerangNIAP : 72.116.03
No Nama Pangkalan Desa /Kelurahan Kecamatan Jumlah Jatah
3. 010 Kawangkoan-Worotican Kawangkoan, Tareran, Tumpaan, Amurang Timur, Amurang, Amurang Barat
33,80
4. 023,1 Worotican-Poigar Amurang Barat, Tenga, Sinonsayang
41,70
5. 036 Manado-Tumpaan Tombariri, Tumpaan 15,25J u m l a h 166,45
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Selatan
Tabel 53c. Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Minahasa Selatan
No NomorKab/Kot
Nomor Ruas Nama Ruas Kecamatan
Yang DilaluiPanjang
(Km)1 2 3 4 5 6
89
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
1. 03 Rumoong Atas-Suluun Tareran, Suluun Tareran 11,202. 03 Suluun-Pinamorongan Suluun Tareran, Tareran 7,903. 03 Spt. Kaneyan-Kaneyan Tareran 3,004. 03 Wanga-Lompad Motoling Timur, Ranoyapo 10,705. 03 Tenga-Pakuure Tenga 7,206. 03 Spt. Kumelembuai-Pakuure Kumelembuai, Tenga 15,007. 03 Motoling-Ongkaw Motoling, Sinonsayang 24,508. 03 Boyong Pante-Pakuure Sinonsayang, Tenga 14,509. 03 Poopo-Keroit Ranoyapo, Motoling Barat 5,0010. 03 Pontak-Suhuyon Ranoyapo 15,0011. 03 Toraut-Liandok Tompaso Baru 10,3012. 03 Tompaso Baru-Lowian-Tumani Tompaso Baru, Maesaan 6,0013. 03 Lopana-Maliku Amurang Timur 8,0014. 03 Pert. Tokin-Karimbow Motoling Timur 5,5015. 03 Sinisir-Pinasungkulan Modoinding 4,1016. 03 Pondos-Rumoong Bawah Amurang Barat 13,5017. 03 Dalam Kota Amurang Amurang 15,0018. 03 Dalam Kota Tenga Tenga 8,0019. 03 Dalam Kota Motoling Motoling 12,0020. 03 Dalam Kota Tompaso Baru Tompaso Baru 7,0021. 03 Dalam Kota Tareran Tareran 5,0022. 03 Palelon-Insil Modoinding 1,1023. 03 Spt. Pinaling-Pinaling Amurang Timur 4,8024. 03 Kaneyan-Ritey Tareran, Amurang Timur 5,0025. 03 Rumoong Atas-Kaneyan Tareran 10,2026. 03 Dalam Kota Tumpaan Tumpaan 7,0027. 03 Raanan Baru-Toyopon Motoling Barat 9,4028. 03 Spt. Tawaang-Tenga Tenga 4,5029. 03 SP. Motoling-Lalumpe Motoling 5,0030. 03 Spt. Wawona-Wawona Tatapaan 6,0031. 03 Raanan Baru-Keroit Motoling Barat 7,8032. 03 Pontak-Lompad Ranoyapo 2,50
1 2 3 4 5 633. 03 SP. Bojonegoro-Kinamang Maesaan 2,2034. 03 SP. Kumelembuai-Motoling Kumelembuai, Motoling 10,2035. 03 Spt. Tokin-Tokin Motoling Timur 5,3036. 03 Kapoya-Matani Suluun Tareran, Tumpaan 7,1037. 03 SP. Bojonegoro-Bojonegoro Maesaan 1,1038. 03 Maliku-Kota Menara Amurang Timur 8,0039. 03 Sinisir-Bukit Doa Modoinding Modoinding 4,5040. 03 Sion-Temboan-Lowian Tompaso Baru, Maesaan 5,0041. 03 Kumelembuai-Karimbow Kumelembuai, Motoling Timur 2,0042. 03 Wakan-Pondos Amurang Barat 4,0043. 03 Tawaang-Pondos Tenga, Amurang Barat 10,0044. 03 Radey-Molinow Tenga 2,0045. 03 Pakuweru-Sapa Tenga 3,0046. 03 Suluun-Tangkuney Suluun Tareran, Tumpaan 2,0047. 03 Kapoya-Wuwuk Suluun Teraran, Tareran 5,0048. 03 Tondey-Pelita Motoling Barat 5,0049. 03 Lompad-Powalutan Ranoyapo 8,0050. 03 Dalam Kota Modoinding Modoinding 9,0051. 03 Dalam Kota Maesaan Maesaan 6,0052. 03 Dalam Kota Ranoyapo Ranoyapo 5,0053. 03 Dalam Kota Kumelembuai Kumelembuai 6,0054. 03 Dalam Kota Motoling Barat Motoling Barat 3,5055. 03 Dalam Kota Motoling Timur Motoling Timur 3,5056. 03 Dalam Kota Suluun Tareran Suluun Tareran 5,00
90
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
57. 03 Dalam Kota Sinonsayang Sinonsayang 7,0058. 03 Dalam Kota Amurang Barat Amurang Barat 8,0059. 03 Dalam Kota Amurang Timur Amurang Timur 10,0060. 03 Dalam Kota Tatapaan Tatapaan 4,00
J u m l a h 423,10
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Selatan
Khusus ruas jalan Kabupaten, seperti diperlihatkan pada Tabel 53c, mempunyai
kondisi ruas jalan dan permukaan ruas jalan yang berbeda, sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 54a dan Tabel 54b.
Tabel 54a. Kondisi Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Minahasa Selatan
No Kondisi Ruas Jalan Panjang (Km)
1. Baik 173,982. Sedang 72,133. Rusak Ringan 78,144. Rusak Berat 98,85
T o t a l 423,10
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Selatan
Tabel 54b. Kondisi Permukaan Ruas Jalan Kabupatendi Kabupaten Minahasa Selatan
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa Selata
Saat ini, dalam upaya meningkatkan pelayanan transportasi darat serta
mengantisipasi timbulnya peningkatan aktivitas masyarakat di segala bidang,
95
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sementara mengadakan penyusunan
rencana teknis jalan Amurang By Pass serta merencanakan pembangunan
Terminal Tumpaan dan Terminal Kapitu. Selain itu, Pemerintah Kabupaten
Minahasa Selatan juga sementara merencanakan pembuatan jalan Boulevard
di pesisir pantai kawasan Teluk Amurang yang merupakan kawasan ibukota
kabupaten.
Untuk transportasi laut, saat ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
sementara melaksanakan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (Ferry)
dan Pelabuhan Laut Amurang. Pelabuhan Penyeberangan direncanakan akan
melintasi Amurang-Tolitoli-Tarakan untuk mengangkut hasil-hasil kekayaan
alam Kabupaten Minahasa Selatan ke daerah-daerah lainnya yang berdekatan
langsung dengan wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Begitu juga
sebaliknya, akan mengangkut hasil-hasil kekayaan alam dari daerah lain ke
Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan sementara dibangunnya Pelabuhan
Penyeberangan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah mengusulkan
pengadaan Kapal Ferry Roro kepada Departemen Perhububungan RI. Selain
itu, dengan dimulainya pembangunan PLTU Tawaang (PLTU 2 Sulawesi Utara)
yang berkapasitas 2 x 25 MW, akan dibangun juga pembangunan Pelabuhan
Khusus untuk tempat bongkar batubara sebagai sumber energi listrik. Dengan
dibangunnya berbagai pelabuhan (Pelabuhan Penyeberangan/Ferry, Pelabuhan
Laut dan Pelabuhan Khusus), diharapkan dapat meningkatkan sumber
pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor perhubungan, dapat memacu dan
menggerakkan sektor perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan/taraf
hidup penduduk Kabupaten Minahasa Selatan. Selain sementara dibangun
beberapa pelabuhan di Kabupaten Minahasa Selatan terdapat dua pelabuhan
yang sementara beroperasi. Selengkapnya data pelabuhan di Kabupaten
Minahasa Selatan diperlihatkan pada Tabel 59.
Tabel 59. Data Pelabuhan di Kabupaten Minahasa Selatan
No Nama Pelabuhan Lokasi Jenis Pelabuhan Keterangan
1. Pelabuhan Mobongo Pelabuhan Tahap Pembangunan
96
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
Penyeberangan Amurang Penyeberangan (Tahap III)2. Pelabuhan Laut Amurang Mobongo Pelabuhan Umum Tahap Pembangunan3. Pelabuhan PT. Cargill Mobongo Pelabuhan Khusus Sudah Beroperasi4. Pelabuhan Perikanan Mobongo Pelabuhan Khusus Sudah Beroperasi5. Pelabuhan PLTU Moinit Moinit Pelabuhan Khusus Tahap Pembangunan
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa Selatan
Sedangkan alat transportasi laut yang digunakan di 7 kecamatan pesisir di
Kabupaten Minahasa Selatan ditunjukkan pada Tabel 60.
Tabel 60. Alat Transportasi Laut di Kabupaten Minahasa Selatan
Sumber : Data Oktober 2009, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Minahasa Selatan
Untuk Kantor Telekomunikasi hanya terdapat di Kecamatan Amurang.
Sedangkan Kantor Pos tersedia di hampir semua kecamatan. Selain itu, hampir
semua kecamatan terjangkau dengan jaringan radio, baik milik pemerintah
maupun yayasan atau swasta. Untuk jaringan televisi, dengan perkembangan
teknologi saat ini dapat menjangkau sampai di pelosok wilayah Kabupaten
Minahasa Selatan. Sedangkan untuk sarana informasi yang berakses di
wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, berupa media massa harian, tabloid
mingguan dan bulanan. Jumlah sarana telekomunikasi dan sarana informasi
yang berakses di wilayah Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada Tabel 62.
Tabel 62. Sarana Telekomunikasi dan Informasi Yang Beraksesdi Kabupaten Minahasa Selatan
No Jenis Jumlah
1. Kantor Telekomunikasi 1 Unit2. Wartel 30 Unit3. Kantor Pos 8 4. Media Massa Harian 85. Tabloid Mingguan 86. Tabloid Bulanan 47. Media Elektronik TV 48. Media Elektronik Radio 5
Sumber : Data Oktober 2009, Bagian Humas dan Protokol Setdakab Minahasa Selatan
98
Profil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009
3. IrigasiDi wilayah Kabupaten Minahasa Selatan terdapat lahan irigasi dengan luas
potensial 8.688 ha, yang terdiri dari :
1. Di bawah kewenangan propinsi, luasnya 2.059 ha.
2. Di bawah kewenangan kabupaten, luasnya 6.629 ha, yang terbagi atas :
a. Irigasi Pemerintah, terdiri dari 26 Daerah Irigasi (DI) dengan luas
potensial 4.907 ha.
b. Irigasi Masyarakat, terdiri dari 44 Irigasi Desa (ID) dengan luas potensial
1.722 ha.
Untuk prasarana irigasi dan keadaan prasarana irigasi, baik di bawah
kewenangan propinsi maupun di bawah kewenangan kabupaten diperlihatkan
pada Tabel 63a dan Tabel 63b.
Tabel 63a. Prasarana Irigasi di Kabupaten Minahasa Selatan