Page 1
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-1
BAB VII
PENUTUP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2014 memiliki makna yang
penting dan strategis dalam kesinambungan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa
Barat telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan perwujudan sinergitas
kinerja antara eksekutif dengan legislatif serta masyarakat dan dunia usaha.
Berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan
pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 7.1.
TABEL 7.1
INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH Satuan
TAHUN 2013
TAHUN 2014
Capaian Target Capaian
1. Indeks Pembangunan Manusia* Poin 73,40 74,25 – 74,75 74,28
a. Indeks Pendidikan Poin 82,31 84,65 83,36
b. Indeks Kesehatan Poin 72,6 75,6 74,01
c. Daya Beli Masyarakat ribu rupiah 640,80 645,00 644,36
2. PDRB (ADHB) triliun rupiah 1.070,18 n/a 1.387,28
3. PDRB (ADHK) triliun rupiah 386,84 n/a 1.148
4. PDRB Per Kapita (ADHB) juta rupiah 23,6 21,50 – 22,00 30,14
5. PDRB Per Kapita (ADHK) juta rupiah 8,53 9,00 – 9,50 24,94
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per
Tahun 6,06 5,9-6,5 5,07
7. Laju Pertumbuhan Investasi (harga berlaku)
Persen 10,91 13,84 17,88
*) BPS angka sangat sementara Sumber : BPS 2014
Dalam tabel tersebut dapat dilihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun
2014 terdapat kenaikan sebesar 0,88 poin dari Tahun 2013 yang sebesar 73,40 poin menjadi
sebesar 74,28 poin pada Tahun 2014. Kenaikan tersebut dilihat dari Indeks kompositnya yaitu
indeks Pendidikan Tahun 2014 naik sebesar 0,77 poin dari Tahun 2013 sebesar 82,59 poin
menjadi sebesar 83,36 poin pada Tahun 2014. Indeks Kesehatan Tahun 2014 mengalami
kenaikan sebesar 1,41 poin dari Tahun 2013 sebesar 72,6 poin menjadi sebesar 74,01 poin.
Sementara Daya Beli Masyarakat mengalami peningkatan dari Tahun 2013 sebesar Rp. 640.800
meningkat menjadi Rp. 644.360 pada Tahun 2014, atau terdapat peningkatan sebesar Rp.
3.560.
Kinerja perekonomian Jawa Barat, diukur dengan PDRB menunjukan nilai PDRB
(adhk) tahun dasar 2010 mencapai Rp. 1.148,01 triliun pada Tahun 2014; atau nilai PDRB
Page 2
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-2
(adhb) sebesar Rp. 1.387,28 trilyun. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada Tahun 2014
tumbuh sebesar 5,07% (Tahun Dasar 2010) yang mendorong kenaikan pendapatan per kapita
menjadi Rp. 30,138 juta (ADHB). Inflasi selama Tahun 2014 dapat ditekan menjadi sebesar
6,16%.
7.1. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Pada Tahun 2014:
Hasil evaluasi pelaksanaan program APBD terhadap RKPD 2014 dapat dilihat dari
pelaksanaan urusan wajib dan pilihan pada setiap misi sebagai berikut:
1. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Jawa Barat, yang merupakan
Misi Pertama pembangunan daerah, yaitu Membangun Masyarakat Yang
Berkualitas dan Berdaya Saing. Urusan yang terkait dengan Misi Pertama tersebut
adalah urusan pendidikan, perpustakaan, kesehatan, keluarga berencana dan
keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
ketenagakerjaan, ketransmigrasian, serta agama. Keberhasilan pembangunan
daerah pada masing‐masing urusan tersebut, digambarkan dengan beberapa
indikator, yaitu rata‐rata lama sekolah, angka melek huruf, serta angka harapan
hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan. Sasaran misi pertama adalah 1).
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan
merata; 2). Meningkatnya aksesibiltas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang
terjangkau dan merata; 3). Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan
kelembagaan serta berbudaya IPTEK; 4). Meningkatnya kualitas ketahanan
keluarga.
Urusan Pendidikan yang berupa Biaya Langsung pada APBD 2014 dilaksanakan
melalui 5 program serta 35 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
39.635.542.250.
TABEL 7.2
INDIKATOR MISI PERTAMA
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH Satuan
TAHUN 2013 TAHUN 2014
Capaian Target Capaian
1. Indeks Pendidikan* Poin 82,31 84,65 83,36
a. Angka Melek Huruf* Persen 96,89 97,50 – 98,00 98,29
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah* Tahun 8,09 8,25 - 8,30 8.39
c. APK SD** Persen 119,55 N/a 108,89
d. APK SMP** Persen 95,25 N/a 95,35
e. APK SMA** Persen 70,19 N/a 61,19
f. APK Pendidikan Tinggi** Persen 17,09 17 – 18 17,47
2. Indeks Kesehatan Poin 72,99 75,6 74.01
AHH (Angka Harapan Hidup)* Tahun 68,84 69 - 69,2 69,02
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja * Persen 63,01 64,00 - 65,00 62,77
Page 3
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-3
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH Satuan
TAHUN 2013 TAHUN 2014
Capaian Target Capaian
4. Tingkat Pengangguran Terbuka* Persen 9,22 8,50 - 8,00 8,45
5. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI
Buah 5 10 5
6. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 Tahun ke atas*
Orang 11.400.000 12.540.000 11.400.000
7. Indeks Pemberdayaan Gender*** Poin 69,7 70 70
*) BPS angka sangat sementara Sumber : BPS 2014
**) Angka sangat sementara PDSP Kemendikbud RI
***) Kemenko PMK
Catatan: APK 2013 berdasarkan pada basis data SUPAS 2005 dan APK 2014 berdasarkan SP 2010
Capaian indikator kinerja misi pertama menunjukkan peningkatan di beberapa
indikator. Indeks Kesehatan Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1,41 poin
dibandingkan dengan Tahun 2013. Peningkatan kualitas kesehatan tersebut
merupakan hasil pembangunan bidang kesehatan seperti pembangunan
Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dengan
akumulasi sebanyak 425 unit yang tersebar di 27 kabupaten/kota, revitalisasi
posyandu dengan memberikan bantuan operasional masing-masing Rp.1.750.000
kepada 49.579 posyandu aktif; dan masing-masing Rp. 2.500.000 untuk
penguatan 626 pokjanal posyandu kecamatan; serta masing-masing Rp.1.000.000
untuk bantuan operasional kepada 5.962 pokja posyandu desa/kelurahan. Manfaat
pemberian bantuan posyandu dan pokjanal posyandu, telah meningkatkan
kapasitas kelembagaan posyandu di Jawa Barat yang dapat dilihat dari strata
posyandu Jawa Barat pada Tahun 2014 meningkat menjadi 5,35% kategori
Pratama; 50,59% kategori Madya; 33,74% kategori Purnama; dan 10,31%
kategori Mandiri.
Kegiatan lainnya yang juga meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan
kepada masyarakat secara langsung adalah penempatan dokter Pegawai Tidak
Tetap (PTT), dokter gigi PTT, bidan PTT, dan dokter spesialis PTT. Selama Tahun
2014, terdapat penandatanganan kontrak dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan
bidan PTT Provinsi sebanyak 1.027 orang.
Sedangkan pada Urusan Pendidikan, indeks pendidikan meningkat dari 82,31 poin
pada Tahun 2013 menjadi 83,36 poin pada Tahun 2014; Angka Melek Huruf dari
96,49% pada Tahun 2013 menjadi sebesar 98,29% pada Tahun 2014; Angka
Rata-rata Lama Sekolah 8,09 Tahun pada Tahun 2013 menjadi 8,39 Tahun pada
Tahun 2014. Capaian Tahun 2014 untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah
Dasar sebesar 108,89%; APK Sekolah Menengah Pertama mencapai 95,35%; APK
Sekolah Menengah Atas mencapai 61,19%; dan APK Pendidikan Tinggi 17,47%.
Page 4
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-4
Program lain untuk mendukung pencapaian kinerja urusan pendidikan, antara lain,
pemberian BOS SD/MI kepada siswa SD/MI sebanyak 5.492.979 siswa, dengan
perhitungan per siswa mendapatkan Rp. 25.000. Adapun BOS SMP/MTs diberikan
kepada 2.369.206 siswa, masing-masing siswa memperoleh Rp. 127.500, BOS
SMA, MA, dan SMK telah dilaksanakan untuk 1.494.669 siswa, yang terdiri dari: 1).
SMA/MAN/Swasta untuk 508.703 siswa, masing-masing untuk SMA/MAN sebesar
Rp. 200.000 dan SMA Swasta Rp. 400.000 ; SMK Negeri dan Swasta untuk 811.010
siswa, masing-masing untuk SMK Negeri sebesar Rp. 300.000 dan SMK Swasta Rp.
500.000; MA Negeri dan Swasta untuk 169.537 siswa, masing-masing untuk MA
Negeri sebesar Rp. 200.000. dan MA Swasta Rp. 400.000.
Disamping itu, telah dilaksanakan pembangunan RKB bagi SMP/MTS SMA/MA dan
SMK sebanyak 3.370 ruang, dengan rincian: 1) Bantuan untuk pembangunan RKB
SMP/MTs sebanyak 1.112 ruang; 2) Bantuan untuk pembangunan RKB SMA/MA
sebanyak 610 ruang; 3) Bantuan untuk pembangunan RKB SMK sebanyak 900
ruang; 4) dan untuk PTS sebanyak 300 RKB. Manfaat penyelenggaraan BOS dan
pembangunan RKB adalah tertampungnya jumlah siswa yang melanjutkan
pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal dan
memberikan kenyamanan bagi siswa melalui keberadaan kondisi fisik
gedung/sekolah yang memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan.
Untuk Urusan Ketenagakerjaan sampai dengan akhir Tahun 2014 sebanyak 4.209
orang telah dilatih agar mampu bersaing di dalam pasar kerja atau berwirausaha.
Dimana serapan tenaga kerja pada Tahun 2014 sebanyak 477.046 Orang. Urusan
Ketransmigrasian, capaian pada Tahun 2014 ditunjukkan dengan jumlah
pengiriman transmigrasi ke luar pulau Jawa yang telah terealisasi sebanyak 91
kepala keluarga atau sebanyak 331 Jiwa.
Selain dari dana Belanja Langsung, untuk pelaksanaan Misi Pertama Provinsi Jawa
Barat juga mengalokasikan Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 sebesar Rp.
6.886.319.731.400 dan direalisasikan sebesar Rp. 6.179.782.845.290 (89,86%)
yang direalisasikan untuk:
(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat (BKKBN Provinsi Jawa Barat,
Kodam III/Siliwangi, Pangkalan TNI Angkatan Udara Wiriadinata,
Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung, Kepolisian Daerah Jawa Barat,
dan Pangkalan Komandan Lanal Cirebon Kota Cirebon) sebesar RP.
31.134.643.188;
(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran) Lainnya sebesar Rp. 2.500.000.000;
Page 5
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-5
(3) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta sebesar
Rp. 1.151.122.347.102;
(4) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat kepada Satuan
Pendidikan Dasar Jenjang SD sebesar Rp. 2.684.343.385.000;
(5) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat kepada Satuan
Pendidikan Dasar Jenjang SMP sebesar Rp. 1.301.930.017.500;
(6) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada
Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi
sebesar Rp. 1.008.752.452.500 terdiri dari:
(a) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada
Satuan Pendidikan Dasar dan SMP sebesar Rp. 438.412.202.500;
(b) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada
Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi sebesar Rp.
570.340.250.000
Pemerintah Jawa Barat juga memberikan dukungan APBD melalui belanja bantuan
sosial yang dialokasikan sebesar Rp. 8.186.000.000 direalisasikan sebesar Rp.
2.871.320.000 atau 35,08%. Serta memberikan dukungan melalui belanja bantuan
keuangan kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebesar Rp.
4.646.350.570.198, terdiri dari pembangunan RKB Sekolah Negeri,
Penyelenggaraan SMP Terbuka, Peningkatan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di
luar kuota Jamkesmas, Pengembangan Gedung Puskesmas Mampu PONED dan
Pengadaan Alat Kesehatan, Pembangunan Gedung Layanan Keluarga Miskin dan
Pengadaan Alat Kesehatan, Rehabilitasi Puskesmas, Pembangunan Gedung Rumah
Sakit Regional, Pemberian Fasilitasi Peningkatan Kinerja bagi Tenaga
Dokter/Dokter Gigi dan Bidan yang bertugas di Puskesmas/Desa Terpencil,
Pembangunan Stadion di 4 Wilayah, Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan
dan Rehabilitasi Kantor Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa,
serta bantuan keuangan di bidang lainnya.
Bantuan keuangan tersebut direalisasikan sebesar Rp.3.738.146.028.076 atau
80,45%, terdiri dari:
(1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota sebesar
Rp.3.127.219.839.276;
(2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp.609.135.000.000;
(3) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.791.188.800
2. Capaian kinerja pembangunan perekonomian sebagai implementasi pencapaian
Misi Kedua, yaitu Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan,
dengan sasaran 1). Jawa Barat sebagai daerah pertanian berbasis agrikultur; 2).
Page 6
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-6
Peningkatan daya saing usaha pertanian; 3). Peningkatan kualitas iklim usaha dan
investasi; 4). Peningkatan jumlah dan kualitas wirausahawan; 5).Peningkatan
pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.
Hasil pembangunan pada masing-masing sasaran tersebut, dapat digambarkan
dengan beberapa indikator yaitu pencetakan sawah baru, nilai tukar petani,
sertifikasi jaminan mutu pelaku usaha produk pertanian, laju pertumbuhan
ekonomi, daya beli masyarakat, laju pertumbuhan investasi, indeks gini, serta
angka partisipasi angkatan kerja.
Untuk mencapai sasaran misi diatas, maka implementasi pembangunan dilakukan
berdasarkan urusan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, penanaman modal,
koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, ketenagakerjaan,
perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, dan
pariwisata. Adapun capaian indikator kinerja misi ke dua adalah sebagai berikut :
TABEL 7.3
INDIKATOR MISI KEDUA
No Indikator Kinerja Satuan TAHUN 2013 TAHUN 2014
Capaian Target Capaian
1 Pencetakan Sawah Baru Ha. 5000 5000
2 Skor Pola Pangan Harapan Poin 74 n/a
3 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 109,08 104,46
4 Daya Beli Masyarakat ribu
rupiah 645,00 644,36
5 Indeks Gini Poin 0,41 0,42
6 Wirausahawan Baru Orang 20.000 19.436
7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 63,01 62,77
Capaian dari indikator daya beli masyarakat terjadi peningkatan dibandingkan
Tahun 2013 sebesar Rp. 640,80 ribu, meningkat pada Tahun 2014 sebesar Rp.
644,36 ribu. Capaian pada Tahun 2014 untuk Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai
104,46 poin ; Indeks Gini sebesar 0,42 poin; wirausahawan baru sebanyak 19.436
orang; dan serapan tenaga kerja sebanyak 477.046 Orang;
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui Profesionalisme, Tata Kelola dan
Perluasan Partisipasi publik sebagai pencapaian misi ketiga, dengan urusan sebagai
berikut 1). otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; 2). Kearsipan; 3). Pertanahan;
4). Perencanaan Pembangunan; 5). Statistik; 6). Pemberdayaan Masyarakat dan
Page 7
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-7
Desa; 7). Komunikasi dan Informatika; 8). Kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri. Indikator dalam misi ketiga ini diantaranya adalah skala kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, indikator daya saing provinsi, dan
indeks persepsi korupsi. Adapun sasaran misi ketiga adalah 1). Meningkatnya
kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan, serta mewujudkan perluasan
partisipasi publik; 2). Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis
IPTEK; 3). Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur; 4).
Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum.
Tabel pencapaian indikator sebagai berikut:
TABEL 7.4
INDIKATOR MISI KETIGA
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan
TAHUN
2013 TAHUN 2014
Capaian Target Capaian
1. Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan
Skala 1 - 4 3 3 3
2. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Persen 57 60 71,3
3. Indeks Persepsi Korupsi Poin 5,5 6 3,7
4. Indeks Kebahagiaan Poin 65,11 57 – 59 67,66
5. Jumlah Penerbitan Perijinan Izin 39,029 42,931 40.877
6. Indeks Demokrasi Poin 65,18 66,20 – 66,50 65,18
7. Pendapatan Asli Daerah Trilyun Rupiah
12,36 14,29 15,16
8. Indikator Daya Saing Provinsi Rangking 6-5 5-4 5
Pencapaian indikator Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum mengalami peningkatan
signifikan dari Tahun 2013 sebesar 57 % meningkat pada Tahun 2014 sebesar
71,3%; Pencapaian indikator Indeks Persepsi Korupsi mengalami penurunan dari
Tahun 2013 sebesar 5,5 poin turun pada Tahun 2014 menjadi 3,7 poin; Pencapaian
Indikator Indeks Kebahagiaan mengalami peningkatan dari Tahun 2013 sebesar 65,11
poin meningkat pada Tahun 2014 menjadi 67,66 poin. Pencapaian Indikator
Pendapatan Asli daerah pada Tahun 2013 sebesar 11,0 trilyun rupiah meningkat pada
Tahun 2014 menjadi 15,16 trilyun rupiah. Pencapaian Indikator Daya Saing Provinsi
meningkat dari Tahun 2013 menjadi rangking ke-6 pada Tahun 2014 meningkat
menjadi ranking ke-5; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan melalui
membangun dan memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Perdesaan yang
dikelola oleh 750 LPM, Revitalisasi Posyandu Multifungsi se-Jawa Barat sebanyak
49.922 Posyandu, Membangun Infrastruktur Perdesaan melalui peningkatan sarana
dan prasarana infrastruktur di 5.321 desa di Jawa Barat.
Page 8
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-8
Sejak Tahun 2012 dan dilanjutkan Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat telah
mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada 123
Balai-balai/UPTD di seluruh OPD dengan kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana.
Adapun pembagian alokasi anggarannya untuk Balai sebesar Rp. 142.880.681.662
yang digunakan untuk memperbaiki sarana prasarana perkantoran antara lain:
perbaikan gedung perkantoran, perbaikan sarana kerja (komputer, meja kerja dan
peralatan kantor lainnya).
4. Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui berbagai upaya untuk pencapaian Misi
Keempat ini, yaitu Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman Dengan Pembangunan
Infrastruktur Yang Berkelanjutan. Adapun urusan yang terkait dengan Misi Keempat
ini adalah penataan ruang, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, energi dan
sumber daya mineral, serta lingkungan hidup. Indikator yang digunakan yaitu tingkat
kemantapan jalan provinsi, tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi
kewenangan provinsi, rasio elektrifikasi rumah tangga, cakupan pelayanan air minum,
air limbah dan persampahan perkotaan, tingkat ketersediaan pranata penataan ruang,
serta tingkat penanganan Raperda kawasan strategis provinsi. Sasaran Misi keempat
adalah 1). Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas
penanganan bencana, 2). Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar
masyarakat, 3). Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
TABEL 7.5
INDIKATOR MISI KEEMPAT
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada umumnya misi keempat telah mencapai target
indikator kinerja pada RPJMD kecuali untuk cakupan pelayanan persampahan dan
ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
Satuan TAHUN 2013 TAHUN 2014
Capaian Target Capaian
1. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah
Persen n/a 37-38 37,2
2. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi
Persen 65,98 66 - 71 67,34
3. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan Persen 64,70 64 – 65 64,88
4. Cakupan Pelayanan Air Minum Persen 60,68 58 – 63 65,43
5. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Persen 63,40 63,5 – 64 63,59
6. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Persen 80,05 80 – 82 83,77
7. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik dan sedang)
Persen 97,56 97,1– 97,4 97,68
Page 9
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-9
cakupan pelayanan air limbah (domestik perkotaan). Berdasarkan hasil evaluasi Tahun
2014, tingkat kemantapan jalan provinsi Tahun 2014 mencapai 97,68 %, meningkat
sebesar 0,13% dari kemantapan jalan provinsi Tahun 2013 sebesar 97,56%.
Sedangkan rasio elektrifikasi rumah tangga pada Tahun 2014 adalah sebesar 83,77%,
meningkat sebesar 3,72% dibandingkan dengan rasio elektrifikasi rumah tangga Tahun
2013 yang baru mencapai 80,05%. Cakupan pelayanan air minum pada Tahun 2014
telah mencapai 65,43%, meningkat sebesar 4,75% dibandingkan dengan Tahun 2013
baru mencapai 60,68%. Cakupan pelayanan air limbah juga meningkat sebesar 63,59%
pada Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2013 mencapai 63,4%. Sedangkan
cakupan pelayanan persampahan perkotaan pada Tahun 2014 mencapai 64,88%
meningkat dibandingkan dengan Tahun 2013 mencapai 64,7%. Sampai Tahun 2014,
luas kawasan lindung di Jawa Barat telah mencapai 37,2% dari Luas Jawa Barat.
5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olahraga Serta
Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal. Urusan yang terkait dengan
Misi Kelima yaitu sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, dan agama. Indikator
yang digunakan antara lain adalah angka kemiskinan, jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara, Jumlah PMKS yang ditangani, Jumlah Pekerja Anak, dan Jumlah Karya
seni dan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan
Internasional. Adapun sasaran misi kelima adalah: 1). Pencegahan dan penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial, 2). Meningkatkan peran pemuda, organisasi
kemasyarakatan, dan prestasi olahraga, serta penanganan komunitas tertentu, 3).
Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni, budaya, dan
pariwisata, dan 4). Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar
umat beragama. Indikator Misi dapat dilihat pada tabel 7.6 :
TABEL 7.6
INDIKATOR MISI KELIMA
ASPEK/FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
Satuan
TAHUN 2013 TAHUN 2014
Capaian Target Capaian
1. Angka Kemiskinan* Persen 9,61 7,80 - 6,80
9,18
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara* Ribu Orang 800 900 902,73
3. Jumlah PMKS yang ditangani Orang 479.255 527.181 483.442
4. Jumlah Pekerja Anak Orang 562.815 551.558 560.295
5. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional
Buah 4 3 3
*) BPS
Page 10
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-10
Untuk Pencapaian misi dari indikator kunjungan Wisatawan Tahun 2014 sebanyak
902,735 ribu orang dibandingkan Tahun 2013 yang mencapai 800 ribu orang serta
meningkat dari target capaian Tahun 2014 salah satu diantaranya dengan adanya
program promosi yang lebih intensif. Indikator jumlah orang yang ditangani melalui
PMKS di Tahun 2014 mencapai 483.442 orang dan Jumlah Pekerja Anak menjadi
560.295 anak.
Keberhasilan Pariwisata di Jawa Barat ditandai dengan Jumlah Kunjungan Wisatawan
Mancanegara ke Jawa Barat sebanyak 902.735 orang lebih; Jumlah Kunjungan
Wisatawan Nusantara ke Obyek Wisata di Jawa Barat sebanyak 33,61 juta orang lebih
pada Tahun 2014 meningkat sebanyak 4,6 juta orang lebih dari Tahun 2013.
7.2. Tantangan dan Permasalahan Pembangunan Tahun 2014
Tantangan dan permasalahan pembangunan daerah dijelaskan berdasarkan
hubungannya terhadap layanan dasar dan tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
A. Tantangan dan Permasalahan pada Misi Kesatu, pada Bidang Pendidikan adalah: 1)
masih tingginya angka rawan drop out (DO) siswa SD dan SMP, 2) masih rendahnya
kesadaran para orang tua untuk menyekolahkan anak, dan 3) masih kurang sarana
dan prasarana penunjang pendidikan dan yang berkebutuhan khusus di
sekolah‐sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi. Pada bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : 1) masih rendahnya akses kesempatan
usaha dan pendidikan untuk perempuan, 2) belum optimalnya lembaga sosial
masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak pada bidang kesehatan
Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat, cakupan rumah
tangga ber-PHBS Tahun 2014 sebesar 51,4%, serta masih rendahnya kualitas dan
kuantitas petugas promosi kesehatan di puskesmas, yang menyebabkan kurang
maksimalnya upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat.
B. Tantangan dan Permasalahan pada Misi Kedua, pertumbuhan investasi di Jawa Barat
dikategorikan tinggi, tetapi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha
ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Pada bidang ketenagakerjaan, permasalahan
yang mendasar adalah masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara
lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju
pertumbuhan kesempatan kerja.
C. Tantangan dan Permasalahan pada misi ketiga, yaitu kualitas pelayanan publik yang
masih relatif rendah disebabkan, antara lain: belum memasyarakatnya keterkaitan
antara SOP pelayanan publik dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan;
belum terealisasinya modernisasi tatakelola berbasis E-Government.
Page 11
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-11
D. Tantangan dan Permasalahan pada misi keempat dalam pembangunan infrastruktur
strategis dan lingkungan antara lain: permasalahan pembebasan lahan untuk
infrastruktur kepentingan umum, kesiapan masyarakat untuk bekerja sama pada
area proyek, ketertarikan bagi investor swasta.
E. Tantangan dan Permasalahan pada Misi Kelima antara lain: komunikasi dan promosi
pembangunan yang belum meluas menjangkau pada berbagai tingkatan masyarat di
berbagai pelosok wilayah Jawa Barat; dan masih perlunya memperkuat aktor lokal
pembangunan (Strengthening Local Actor) baik secara individu maupun kelembagaan
untuk secara bersama-sama mewujudkan pembangunan yang bermutu dan
akuntabel.
7.3. Penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
Rangkaian pembangunan dalam berbagai bidang telah dilaksanakan dengan
dukungan yang sangat kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
ditopang dengan, dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara operasional
dilaksanakan oleh para pimpinan OPD/Biro beserta komunitasnya, pada Tahun 2014
berbagai upaya pembangunan telah mendapat apresiasi dengan diterimannya 42
penghargaan nasional, yaitu :
1. Penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Cinta
Karya Bangsa Tahun 2013" di Jakarta, 5 Februari 2014;
2. Penghargaan Most Inspirational Regional Leader dari Mens Obsession Awards
2014 di Jakarta, 15 Februari 2014;
3. Anugerah TEPPA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran) Tingkat
Nasional dengan predikat Terbaik 2 dari UKP 4 di Jakarta, 24 Februari 2014;
4. Penghargaan Government Award kategori pendidikan versi Sindo Weekly yang
diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Jakarta 19 Maret 2014;
5. Penghargaan Demokrasi Award dari Harian Rakyat Merdeka di Jakarta, 22
Maret 2014;
6. Penghargaan Pangripta Nusantara Utama Tahun 2014, untuk raihan ke 4
kalinya secara berturut-turut dari Bappenas oleh Presiden RI di Jakarta, 30 April
2014;
7. Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 Oleh Men Pan RB
RI, untuk Aplikasi KM-NOL PRO POOR, Oleh Wapres RI di Jakarta, 30 April
2014;
8. Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik 2014
dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jakarta, 26 Mei 2014;
Page 12
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-12
9. Penghargaan Bhumandala Award 2014 dari Kepala Badan Informasi Geospasial,
di Bandung, 28 Mei 2014;
10. Penghargaan Lencana Utama Adhibakti Tani dari Kontak Tani Nelayan Andalan
(KTNA) Nasional, di Jakarta, 5 Juni 2014;
11. Penghargaan Environment Award ke-20 dari Kementerian Lingkungan Hidup, di
Jakarta, 5 Juni 2014;
12. Si kompak Award, Pembina Terbaik Nasional Kategori Badan Kerjasama Antar
Desa dari Wapres RI, di Jakarta, 5 Juni 2014;
13. Penghargaan Satyalancana Wirakarya Pembangunan Pertanian dari Presiden
pada acara pembukaan PENAS XIV PETANI – NELAYAN di Malang, Jatim, 7 Juni
2014;
14. Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), di Bandung, 16 Juni 2014;
15. Penghargaan Pemrakarsa Penguatan SIDa “Peningkatan Nilai Tambah
Perikanan Darat” oleh Menteri Riset dan Teknologi, di Jakarta, 11 Agustus
2014;
16. Penghargaan Anubhawa Sasana dari Menteri Hukum dan HAM kepada
Gubernur Jawa Barat, di Bandung, 19 Agustus 2014;
17. Anugerah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Katagori Pemerintah
Provinsi Peduli Museum 2014 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
RI, di Jakarta, 5 September 2014;
18. Menerima WTP ke Tiga kalinya berturut-turut Atas Keberhasilan dalam
Menyusun dan Menyajikan Laporan Tahun 2013 dengan Capaian Standar
Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah diserahkan
oleh Wakil Presiden RI kepada Gubernur Jawa Barat, di Jakarta, 12 September
2014;
19. Menerima Penghargaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
yang diserahkan Oleh Wapres RI di Jakarta, 24 September 2014;
20. Penghargaan Adiupaya Puritama 2014 oleh Menteri Perumahan Rakyat di
Jakarta, 25 September 2014;
21. Investment Award Penganugerahan Penghargaan Kepada Penyelenggara PTSP
Bidang Penanaman Modal Provinsi, Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2014 di
Jakarta, 7 Oktober 2014;
22. Penghargaan Fasilitator Terbaik Penegasan Batas Daerah Tahun 2014, yang
diserahkan oleh Mendagri RI, di Jakarta, 9 Oktober 2014;
Page 13
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-13
23. Penghargaan sebagai Provinsi dengan produk pertanian unggulan berdaya
saing terbanyak Tahun 2014 yang diserahkan Menteri Pertanian, Jakarta, 10
Oktober 2014;
24. Penghargaan Anugerah Peduli Pendidikan 2014 Kategori Provinsi
Kabupaten/Kota oleh Menteri Pendidikan di Jakarta, 15 Oktober 2014;
25. Sindo Trijaya Award 2014 Kategori Loyal Client, 5 November 2014;
26. Penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara dan Peniti Emas, Oleh Presiden RI,
di Subang, 26 Desember Tahun 2014;
27. National Procurement Award, 2014 dari LKPP. Kategori Kepemimpinan dalam
Informasi Pengadaan secara Elektronik, Oleh Menteri PPN/Bappenas, di Jakarta,
18 November 2014;
28. National Procurement Award, 2014 dari LKPP. Kategori Pemenuhan terhadap
Standar LPSE: 2014, Oleh Kepala LKPPRI, di Jakarta,18 November 2014;
29. National Procurement Award, 2014 dari LKPP. Kategori Peran LPSE Provinsi:
2014, Oleh Kepala LKPPRI, di Jakarta, 18 November 2014;
30. Penghargaan dalam Festival Seni Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional Tahun
2014, sebagai Juara Pertama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, di
Padang, 25 Mei 2014;
31. Penghargaan Anugerah Media Humas Tahun 2014, sebagai Terbaik I kategori
Advetorial Tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika di Bandung, 26 November 2014;
32. Penghargaan Anugerah Media Humas Tahun 2014, sebagai Terbaik I kategori
Laporan Kerja Humas Pemerintah Tahun 2013 Tingkat Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di
Bandung, 26 November 2014;
33. Penghargaan Anugerah Media Humas Tahun 2014, sebagai Terbaik I kategori
Merchandise Utama Tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dari
Kementerian Komunikasi dan Informatika di Bandung, 26 November 2014;
34. Penghargaan Anugerah Media Humas Tahun 2014, sebagai Juara Umum, dari
Kementerian Komunikasi dan Informatika di Bandung, tanggal 26 November
2014;
35. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Katagori Utama dari
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 18
Desember 2014.
36. Penghargaan Government Award kategori pendidikan versi Sindo Weekly yang
diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta, 19 Maret 2014
Page 14
LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-14
37. Penghargaan Anugerah Peduli Pendidikan 2014 Kategori Provinsi Kabupaten
Kota yang diserahkan Menteri Pendidikan di Jakarta, 15 Oktober 2014.
38. Penghargaan Bhumandala Award dari Kepala Badan Informasi di Bandung, 28
Mei 2014
39. Penganugerahan Badega ki Sunda kepada Gubernur Jawa Barat di Bandung, 10
November 2014
40. Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada Pada Puncak Acara Hari Kesehatan
Nasional yang diserahkan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
di Jakarta, 27 November 2014;
41. Penghargaan peringkat pertama Lomba Penanaman Satu Miliar Pohon Tingkat
Nasional 2013. Diserahkan oleh Presiden RI di Wonogiri, Jawa Tengah, 29
November 2014;
42. Penghargaan Mitra Strategis Pemilu dari KPU, di Jakarta, 17 Desember 2014.
Keberhasilan pembangunan saat ini dalam upaya untuk meningkatkan kualitas
kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat merupakan refleksi dari
kesungguhan dan keseriusan semua pihak yang saling berinteraksi secara harmonis
dalam berbagai sektor pembangunan serta pada berbagai tahapan pelaksanaan
pembangunan. Capaian kinerja pembangunan daerah selama Tahun 2014 merupakan
keberhasilan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat
serta masyarakat Jawa Barat. Tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun
waktu 2014, merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus untuk
diselesaikan, sehingga di masa mendatang perwujudan Visi dan Misi Jawa Barat dapat
lebih berkualitas yang sekaligus proses pembangunan Jawa Barat merupakan Lesson
Learned bagi berbagai pihak sebagai upaya cepat untuk meningkatkan kesejahteraan
dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang Maju dan Sejahtera untuk
semua.