BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN …bappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2018/04/BAB-7-FINAL-cetak-net.pdfvii - 3 rencana pembangunan jangka menengah daerah kota

VII - 1

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016-2021

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi pembangunan Kota Palu, setelah dijabarkan dalam

tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka proses penjabaran

selanjutnya adalah dalam pelaksanaan kebijakan umum dan program

prioritas. Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan resume dari semua

arah kebijakan pembangunan yang dipilih, sementara program prioritas

merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang terkait langsung dengan

pelaksanaan visi dan misi RPJMD.

Dalam bab ini, dari semua program prioritas yang telah ditentukan

selanjutnya akan dipilih program yang akan menjadi program unggulan yang

merupakan program prioritas utama Walikota dalam mencapai visi dan misi

RPJMD. Penjelasan kebijakan umum dan program prioritas berdasarkan misi

pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

7.1. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN

Kebijakan umum pembangunan daerah Kota Palu di arahkan untuk :

1. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan

dalam pencapaian visi dan misi pemerintah dalam pembangunan

daerah selama 5 tahun;

2. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan

minimal dana operasional;

3. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan

Pemerintahan;

VII - 2


4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang

dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;

5. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan

ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya

pengentasan kemiskinan;

6. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan,

Kecamatan serta instansi terkait.

7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas merupakan program yang dianggap dapat

mendukung arah kebijakan, strategi, sasaran dan tujuan pembangunan pada

tiap-tiap misi. Rumusan program prioritas pada program pembangunan

daerah Kota Palu selengkapnya dituangkan dalam tabel berikut ini :

VII - 3


Tabel 7.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI I

TERWUJUDNYA PEMETAAN POTENSI SUMBERDAYA KOTA PALU BERBASIS IT Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator

Kinerja Capaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi Awal Kondisi Akhir

Tujuan 1: Penciptaan Sistem Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS.

Tersedianya sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS

Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan data dan informasi

Menyiapkan sumberdaya manusia pengguna IT di setiap SKPD dan kelurahan

Jumlah aparat pemerintah pengguna IT yang terlatih

82 182 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi

Komunikasi dan

Informatika

Dinas Informatika dan Statistik

Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengembangan data

Persentase SKPD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi

0% 100% Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Komunikasi dan

Informatika


Membuat Pola pengelolaan data dan informasi

Dokumen pola pengolahan data dan informasi daerah

0 1 Dokumen

Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Statistik Dinas Informatika dan Statistik

Penyediaan aplikasi sistem

Menyediakan desain dan software sistem informasi sumber daya daerah

Tersedianya desain dan sofware SI sumber daya daerah

Belum tersedia Tersedia Sofware SI SD

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Komunikasi dan

Informatika


VII - 4


Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


Membangun pusat data dan informasi

Terbangunnya pusat data dan informasi daerah

Belum tersedia Tersedia Pusat Data dan Informasi Kota

Palu

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Komunikasi dan

Informatika


Tujuan 2: Melaksanakan pengumpulan data dan informasi potensi sumberdaya sesuai kondisi faktual

Tersedianya data dan informasi potensi dan sumberdaya yang akurat dan valid

Penyediaan instrumen dan metode penelitian/ Survey

Melaksanakan survey potensi sumber daya sebagai informasi pembangunan daerah di tingkat kelurahan, kecamatan dan SKPD

Persentase data potensi sumberdaya Kota Palu yang terkelola

80 % 100% Pengembangan Data/Informasi/ Statistik daerah

Statistik danInformati

ka


Tersedianya dokumen statistik daerah

11 Dokumen

19 Dokumen

Statistik dan Informatika


Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi

Tersedianya dokumen hasil studi dan penelitian pendukung SI Daerah

Belum tersedia Tersedianya Dokumen

pengembangan SID

Studi dan Penelitian Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan

Tujuan 3 : Pembangunan Jaringan Sistem Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu pada SKPD dan Kelurahan

Tersedianya Jaringan Untuk Memudahkan Akses dan Validasi Data Terhadap

Pembangunan jaringan sistem informasi potensi sumber daya Kota Palu

Menyediakan sarana dan prasarana jaringan sistem informasi di tingkat kelurahan, kecamatan dan SKPD

Tersedianya perangkat dan

jaringan informasi dan komunikasi di

setiap kelurahan,

Belum tersedia Tersedianya perangkat dan

jaringan di setiap kelurahan,

kecamatan dan SKPD

Pengembangan komunikasi, informasi & media massa



VII - 5


Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kinerja


Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


Informasi Data Dasar Potensi Kota Palu Pada SKPD dan Kelurahan

kecamatan dan SKPD

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola sistem informasi berbasis GIS

Tersedianya sumberdaya

pengelola SI GIS yang terlatih

Kurang terpenuhi

Telah terpenuhi Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi



Tabel 7.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI II

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

Sasaran Strategi Arah kebijakan

Indikator Kinerja


Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


Tujuan 1 : Mewujudkan pendidikan terjangkau dan berkualitas

Terlaksananya Pendidikan terjangkau dan berkualitas.

Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan

Melakukan kajian penyelenggaraan pendidikan

Tersedianya dokumen masterplan pengembangan pendidikan

Belum tersedia Tersedia dokumen

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pendidikan

Menuntaskan wajib belajar 9 tahun

Rata-rata lama sekolah

12 Tahun 15 Tahun Program wajib belajar 9 tahun

Pendidikan Pendidikan

VII - 6



Indikator Kinerja


Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


Menyediakan pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan yang tidak mampu

Jumlah Siswa SD kurang mampu yang mendapat bantuan bea siswa

1500 Siswa

6.000 Siswa

Palu Kana Mapande


Jumlah Siswa SMP kurang mampu yang mendapat bantuan bea siswa

1300 Siswa

5200 Siswa


Mengentaskan buta aksara

Angka melek huruf

99,5% 100% Pendidikan Non Formal


Pengembangan PAUD

APM PAUD 59,36 % 67,95% Program Pendidikan Anak Usia Dini


APK PAUD 95% 100% Pendidikan

Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan

Rasio ketersediaan Sekolah dasar terhadap penduduk usia sekolahper 10.000 anak usia sekolah Dasar

40,7 41 Program wajib belajar 9 tahun


Rasio ketersediaan Sekolah

20,7 21 Pendidikan Pendidikan

VII - 7



Indikator Kinerja


Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


Menengah terhadap penduduk usia sekolah per 10.000 anak usia sekolah Menengah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat

95% 98% Pendidikan Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Sederajat

99,8% 100% Pendidikan Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

99 % 100% Pendidikan Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B


Jumlah perpustakaan dan taman baca

1 42 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Perpustakaan Perpustakaan

dan kearsipan

VII - 8



Indikator Kinerja


Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pengajar

Rasio guru dan murid pendidikan dasar per 1000 Murid

58,9 59 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan


Rasio guru dan murid pendidikan Menengah per 1.000 Murid

73,4 74 Pendidikan Pendidikan

Rasio Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

76,73% 78,99% Pendidikan Pendidikan

Rasio Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV


Persentase pendidik yang memilliki sertifikasi pendidik pada pendidikan SD


Persentase pendidik yang memilliki sertifikasi pendidik pada


VII - 9



Indikator Kinerja


Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


pendidikan SMP

Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis budaya

Tersedianya silabus berbasis budaya lokal

Belum Tersedia Tersedia Palu Kana Mapande


Tujuan 2 : Mewujudkan Pelayanan kesehatan terjangkau dan berkualitas

Terlaksananya Pelayanan kesehatan terjangkau dan berkualitas

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan berkualitas

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Angka Usia Harapan Hidup

70,2 Tahun 71 Tahun

Peningkatan Pelayanan kesehatan lansia

Kesehatan Kesehatan

Jumlah puskesmas yang terakreditasi

0 13 Standarisasi pelayanan kesehatan

Kesehatan Kesehatan

Rasio dokter persatuan penduduk per 10.000 penduduk

6,2 7 Kesehatan Kesehatan

Rasio Tenaga Medis persatuan penduduk per 10.000 penduduk

43 45 Kesehatan Kesehatan

Indeks pelayanan kesehatan

70% 90% Kesehatan Dinas

Kesehatan

VII - 10



Indikator Kinerja


Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


Puskesmas

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat pelayanan rawat jalan

74% 77% Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

BLUD RSUD BLUD RSUD

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat pelayanan rawat inap

74% 80% BLUD RSUD BLUD RSUD

Mewujudkan pelayanan kesehatan terjangkau melalui jaminan kesehatan daerah

Persentase Penduduk yang menjadi peserta Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK)

Na 100% Upaya kesehatan masyarakat

Kesehatan Dinas

Kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

41,52 % 100% Pelayanan kesehatan penduduk miskin

Kesehatan Dinas

Kesehatan

Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana

Rasio Puskesmas, per 100.000 penduduk

3,5 5,1 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

Kesehatan Dinas

Kesehatan

VII - 11



Indikator Kinerja


Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


prasarana kesehatan dan kefarmasian

Rasio Pustu, per 100.000 penduduk

8,15 11,32 prasarana puskemas/pustu dan jaringannya

Kesehatan Dinas

Kesehatan

Rasio Posyandu persatuan balita

1,54 1,60 Kesehatan Dinas

Kesehatan

Meningkatkan kesehatan keluarga dan reproduksi

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

326 210 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Kesehatan Dinas

Kesehatan

Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup

3,6 6 Kesehatan Dinas

Kesehatan

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

33 3 Kesehatan Dinas

Kesehatan

Rasio Akseptor 80% 95% Keluarga Berencana

Keluarga

Berencana

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak,

Pengendalian

Penduduk dan

KB

Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat

Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita

2,49% 2% Perbaikan gizi masyarakat

Kesehatan Dinas

Kesehatan

Persentase bayi usia yang

67,6% 85% Kesehatan Dinas

VII - 12



Indikator Kinerja


Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


mendapat asi eksklusif

Kesehatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan


Kesehatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100 % 100% Kesehatan Dinas

Kesehatan

Mengendalikan penyebaran penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa

Cakupan penemuan dan penanganan Penyakit menular

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kesehatan Dinas

Kesehatan

- TBC BTA+ 58,01% 70% Kesehatan Dinas

Kesehatan

- DBD 100% 100% Kesehatan Dinas

Kesehatan

- AFP (per100.000 penduduk kurang dari 15 tahun)

8,65 2 Kesehatan Dinas

Kesehatan

Mendorong dan meningkatkan

Meningkatkan promosi kesehatan/

Persentase rumah tangga ber PHBS

36,48% 100% Promosi kesehatan dan pemberdayaan

Kesehatan Dinas

VII - 13



Indikator Kinerja


Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

masyarakat Kesehatan

Persentase penduduk dgn akses sanitasi layak

91,03% 100% Pengembangan lingkungan sehat

Kesehatan Dinas

Kesehatan

Persentase penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas/ layak


Kesehatan

Meningkatkan partisipasi jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat menuju universal coverage

Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK)

75,06% 100% Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

VII - 14



Indikator Kinerja


Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


Tujuan 3 : Penguatan karakter kebangsaan melalui pendidikan Agama dan Budaya

Terlaksananya peningkatan pendidikan Agama dan Budaya pada lembaga masyarakat

Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan agama bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar

Menerapkan pendidikan agama di luar jam sekolah di tingkat sekolah dasar

Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan agama di luar jam sekolah bagi Kelas 5 Sekolah Dasar

0% 100% Palu Kana Mapande


Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan seni tradisional di tingkat sekolah menengah pertama

Membentuk sanggar seni di tingkat sekolah menengah pertama

Persentase sekolah menengah yang memiliki sanggar seni

Na

100% Palu Kana Mapande


VII - 15



Indikator Kinerja


Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


Tujuan 4 : Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Kejuruan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Terlaksananya pendidikan kejuruan berbasis potensi sumberdaya lokal

Penyiapan sumberdaya tenaga pengajar dan peserta didik

Menerapkan kurikulum pendidikan dasar kejuruan potensi sumberdaya lokal di tingkat SMP

Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kejurunan yang terlatih dalam pengelolaan potensi sumberdaya lokal

0 50 Guru Kejuruan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


VII - 16


Tabel 7.3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI III

KELURAHAN INOVASI UNGGUL DAN MANDIRI BERBASIS IPTEK BAGI KEMANDIRIAN EKONOMI KERAKYATAN


Indikator kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


Tujuan 1 : Meningkatkan ketrampilan usaha melalui pemagangan, pendidikan dan pelatihan

Mewujudkan ketrampilan, kemampuan dan kapasitas pelaku usaha melalui pemagangan, pendidikan dan pelatihan

Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha, pemerintah dan perguruan tinggi

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha

Meningkatnya Jumlah pengelola UKM yang mengikuti pelatihan Diklat & Bimtek

45 UKM

475 UKM

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Usaha kecil Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Meningkatkan kapasitas manajemen usaha

Jumlah pelaku UKM

3000 12.000 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Usaha Kecil Menengah


Meningkatnya penerima layanan pasar murah yang terlayani

10.000 penerima layanan

50.000 penerima layanan

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Perdagangan Perdagangan Dan Perindustrian

Jumlah bina kelompok industri

25 Kelompok 100 Kelompok Pengembangan Industri kecil

Perindustrian Perdagangan Dan Perindustrian

VII - 17



Indikator kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


kecil menengah dan Menengah

Presentase jumlah koperasi aktif

64,523% 86% Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Koperasi Koperasi, UKM, dan

Meningkatnya Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil ternak

1.592,51 Ton

2.131,80 Ton

Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Pertanian

Peternakan Pangan,Pertanian dan Perikanan

Meningkatnya Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil kelapa dalam

74,40 Kw/Ha

99,70 Kw/Ha

Pertanian Pangan,Pertanian dan Perikanan

Melakukan alih teknologi dan pengetahuan

Cakupan bina iptek sistem produksi kelompok industri kecil menengah

5% 20% Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi


Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna IKM binaan perguruan tinggi setempat

0 8 Kluster

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Jumlah kelompok 10 60 Kelompok Peningkatan Pertanian Perdagangan Dan

VII - 18



Indikator kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


usaha pertanian/perkebunan yg menerapkan teknologi tepat guna

kelompok Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

Perindustrian

Tujuan 2: Meningkatkan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis home industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Mewujudkan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis home industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Mengembangkan keaneka ragaman usaha masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal berbasis home industry

Pemetaan usaha masyarakat di tingkat kelurahan

Jumlah sentra industri yang terbina ditiap kelurahan

5 Kelurahan

46 kelurahan Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi


Jumlah UKM memperoleh pembinaan hulu – hilir industri

3 kelompok

Usaha

23 Kelompok

Usaha

Penataan Struktur Industri


Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Harga Konstan

8,78%

8,9%

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Statistik Komunikasi dan Informatika

Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda

3

Kegiatan

15 Kegiatan

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Pemuda Dispora

VII - 19



Indikator kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


Penguatan teknologi dan pengetahuan dalam pemanfaatan potensi lokal

Jumlah IKM yang dibina untuk SNI

20 IKM 100 IKM Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


Meningkatnya hasil olahan hasil tanaman pangan dan holtikultras

182 Ton

280,43

Ton

Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pertanian Pangan,Pertanian dan Perikanan

Meningkatnya hasil olahan hasil Produk Olahan Perikanan

61,7 Ton

109,3 Ton

Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Olahan Perikanan

Perikanan Pangan,Pertanian dan Perikanan

Memfasilitasi pengembangan IKM berbasis komoditi unggulan

Jumlah IKM pengolahan komoditas unggulan yang terbina

259 IKM

300 IKM

Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi


Tujuan 3 : Membina pelaku usaha ekonomi kreatif dan inovatif yang berkelanjutan

Terwujudnya pelaku usaha ekonomi kreatif dan inovatif

Mendorong peran swasta dan pemerintah dalam pengembangan

Peningkatan Aksesibilitas peran swasta dalam usaha ekonomi kreatif dan inovatif

Meningkatnya jumlah usaha industri kreatif

Na Meningkat Program Pengembangan Usaha Industri Kreatif

Usaha Kecil Menengah


VII - 20



Indikator kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


ekonomi kreatif

Memfasilitasi dan intermediasi pengembangan IKM berbasis ekonomi kreatif

Jumlah IKM yang berkembang

0 Meningkat Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Jumlah pelaku usaha inovasi produk unggulan daerah

0

23

Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat kelurahan

SDA dan TTG

Sosial dan BPM

Tujuan 4 : Mengembangkan investasi berbasis potensi sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Terwujudnya investasi berbasis potensi sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Mendorong investasi berbasis potensi sumberdaya local

Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi lokal

Tingkat Pertumbuhan UMKM

7 %

11 %

Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif

Perindustrian

Perdagangan Dan

Perindustrian

Jumlah Konsumen yang tertangani

40 Kasus

65 Kasus

Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan

Perdagangan

Perdagangan Dan

Perindustrian

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Na

Meningkat

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penanaman

Modal

PM dan P2T

Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan

Na

85 %

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (KEK)

Administrator

Administrator KEK

Memfasilitasi dan intermediasi

Jumlah UMKM yang mendapat

450 UKM

950 UKM

Pengembangan Sistem

Perindustrian

Perdagangan Dan

VII - 21



Indikator kinerja

Capaian Kinerja

Program Pembangunan

Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung


akses pelaku usaha terhadap permodalan bagi IKM

akses pada pendanaan pemerintah

Pendukung Usaha Bagi UMKM

Perindustrian

Menyediakan informasi dan akses investasi berbasis sumber daya lokal.

Jumlah investor yang berinvestasi

4 Perusahaan

20 Perusahaan

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Administrasi

Administrator KEK

dan Penanaman Modal dan P2T

Tabel 7.4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI IV

RASIONALISASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PALU YANG EFISIEN DAN EFEKTIF BERBASIS BUDAYA

Sasaran Strategi Arah

kebijakan

Indikator kinerja Capaian Kinerja Program

Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Tujuan 1 : Melakukan Penataan dan Rasionalisasi Kelembagaan

Terwujudnya kelembagaan yang efisien dan efektif

Mengoptimalkan peran kelembagaan pemerintah

Menganalisis jabatan dan kelembagaan

Terlaksananya Penataan kelembagaan Perangkat daerah

87 SKPD 87 SKPD Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kepegawaian BKD

Penilaian Kinerja ASN

Terlaksana Terlaksana Kepegawaian BKD

VII - 22



kebijakan


Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab


Tujuan 2 : Menciptakan Tata Laksana berbasis budaya

Terwujudnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis budaya

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja ASN dan kelembagaan

Menerapkan penghargaan dan sanksi (reward and punishment)

Persentase penurunan pelanggaran disiplin

21 % 15 % Peningkatan Disiplin Aparatur

Kepegawaian BKD

Penyelesaian kasus disiplin PNS

81 Kasus 61 Kasus Kepegawaian BKD

Jumlah pegawai yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan

32 47 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kepegawaian BKD

Tujuan 3 : Membangun Sistem Sumberdaya Birokrasi Pemerintah

Terwujudnya Sistem Birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya aparatur dan pemanfaatan sarana prasarana yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima

Pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur

Formasi CPNS yang memenuhi syarat

47 Orang 313 Orang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kepegawaian BKD

Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Tersedia Tersedia Kepegawaian BKD

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Memiliki kompetensi Sesuai Bidangnya

40 % 85 % Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kepegawaian BKD

Penyelenggaraan diklat aparatur

Persentase PNS yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional

39 % 80 % Pendidikan Kedinasan

Kepegawaian BKD

VII - 23



kebijakan


Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab


Tujuan 4 : Menciptakan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang rasional, realistis dan proposional

Terkendalinya Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, aplikatif dan responsif.

Tersedianya dokumen RPJD yang ditetapkan dengan Perda

Ada Ada Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Daerah

BAPPEDA

Tersedianya dokumen perencanaa : RPJMD yang ditetapkan dengan Perda

Ada Ada Perencanaan BAPPEDA

Tersedianya dokumen perencanaa :RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada


Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD


Membentuk Forum Komunikasi perencanaan pembangunan daerah

Terbentuknya Forum Koordinasi Penataan Ruang

Ada Ada Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Perencanaan BAPPEDA

VII - 24



kebijakan


Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab


Mengefektifkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis asas manfaat

Terselenggaranya Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Dokumen

5 Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan BAPPEDA

Tersedia Dokumen evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4 Dokumen

10 Dokumen Perencanaan BAPPEDA

Tersusunnya Dokumen perencanaan Bidang Sosial dan Budaya

3 Dokumen 10 Dokumen Perencanaan Sosial dan Budaya

Perencanaan BAPPEDA

Meningkatnya Kapasistas Aparatur Perencana Daerah

87 orang 174 Orang Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan BAPPEDA

Tersusunnya dokumen perencanaan ekonomi daerah

3 Dokumen 6 Dokumen Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Perencanaan BAPPEDA

VII - 25



kebijakan


Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung

Jawab


Terselenggaranya Pengembangan Wilayah Strategis cepat tumbuh di kota palu

5 Dokumen 7 Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Perencanaan BAPPEDA

‘

Tabel 7.5 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI V

PENATAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOTA BERBASIS WISATA BUDAYA


kebijakan

Indikator Kinerja


Daerah

Bidang Urusan SKPD Penanggung


Tujuan 1 : Mewujudkan sistem transportasi perkotaan berbasis wisata budaya

Terciptanya Sistem transportasi perkotaan yang aman, lancar dan nyaman

Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas transportasi perkotaan

Pembenahan angkutan umum perkotaan dan multi moda

Tersedianya Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota

15 Trayek

102 Trayek

Peningkatan pelayanan angkutan

Perhubungan Perhubungan

Mengoptimalkan fungsi terminal

Jumlah orang melalui terminal per tahun

623.899 Orang

3.450.321 Orang

Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan


VII - 26



kebijakan

Indikator Kinerja


Daerah



Terbangunnya halte 10 Halte

47 Halte

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


Pengaturan lintasan angkutan berat dan pemanfaatan ruang jalan

Lintas Harian Rata rata

Na Meningkat Rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ


Jumlah kecelakan berlalulintas

425 Kasus

300 Kasus

Pengendalian dan pengamanan lalu lintas


Tujuan 2 : Melakukan Penataan dekorasi kota dengan ornamen-ornamen budaya

Terwujudnya penataan dekorasi kota

Mewujudkan ciri khas wajah kota dengan dekorasi ornamen etnis lokal

Menetapkan peraturan penataan dekorasi kota

Jumlah bangunan pemerintah yang bercirikan ornamen etnis lokal

Na 100% Pemanfaatan Ruang

Penataan Ruang Penataan Ruang dan Pertanahan

Tujuan 3 : Melakukan penataan ruang-ruang publik kota Berbasis budaya

Terwujudnya fungsi ruang-ruang publik Kota berbasis

Mengembangkan dan melengkapi fasilitas publik

Menetapkan dan Mengembangkan kawasan RTH

Jumlah revitalisasi ruang-ruang publik berbasis budaya

0 Meningkat Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

VII - 27



kebijakan

Indikator Kinerja


Daerah



budaya kota berbasis budaya lokal

sebagai fasilitas publik yang berbasis budaya

Jumlah kebijakan RTH yang ditetapkan

6 Kebijakan

14 Kebijakan

Perencanaan tataruang


Penataan kawasan RTH yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah

Luasan RTH yang diperutukkan bagi UMKM

Na 30% Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Tujuan 4 : Menciptakan sistem manajemen kebersihan dan keindahan kota berbasis budaya

Terwujudnya kebersihan dan keindahan Kota berbasis budaya

Mengoptimalkan tata kelola

persampahan dan keindahan

kota

Menetapkan peraturan mengenai kawasan bebas sampah dan peraturan lain terkait pengelolaan sampah

Persentase jumlah sampah yang di kelola masyarakat

Belum Ada 70% Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Lingkungan Hidup


Efektifitas manajemen persampahan

Cakupan sampah yang ditangani

82 % 95% Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Lingkungan Hidup


Pengembangan sarana dan prasarana persampahan

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan 10.000 penduduk

1,6 2 Peningkatan sarana dan prasarana persampahan

Lingkungan Hidup


VII - 28



kebijakan

Indikator Kinerja


Daerah



Pengembangan dan penataan hijauan pohon tepi jalan dan konservasi sumber daya alam

Persentase penanaman pohon pelindung

Na 70% Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam

Lingkungan Hidup


Presentase Kerusakan Sumber Daya Alam

Ha Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup


Mewujudkan perilaku/budaya bersih terhadap pengelolaan sampah

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengolahan Lingkungan Hidup

NA 30% Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Lingkungan Hidup


Tujuan 5 : Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pusat-pusat wisata berbasis budaya

Terwujudnya pusat-pusat wisata berbasis budaya

Pengembangan potensi wisata berbasis budaya

Menetapkan pusat-pusat wisata budaya dan religi sebagai daya tarik wisata

Jumlah Kawasan Wisata Religi

1 2 Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatkan promosi dan kerjasama daerah

Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu

52.753 Wisatawan

855.041 Wisatawan

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata

Jumlah Kerjasama Pengembangan Pariwisata dengan Daerah Lain

NA 5 Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Pariwisata Kebudayaan dan

Pariwisata

VII - 29



kebijakan

Indikator Kinerja


Daerah



Meningkatkan sarana dan prasarana wisata berbasis budaya

Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Obyek Wisata

Kurang Meningkat Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Pariwisata Kebudayaan dan

Pariwisata

Tujuan 6 : Menyiapkan infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan

Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan

Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan inklusif

Menyelaraskan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang

Dokumen Tata Ruang Yang ditetapkan dengan Perda

ada Ada Perencanaan Tata Ruang


Persentase Kesesuaian Tata Ruang

NA 75 % Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Revitalisasi kawasan konservasi (sumber air, terumbu karang, hutan bakau, dll)

Jumlah Daerah Konservasi Sumberdaya air

4 Lokasi

20 Lokasi

Perlindungan

dan Konservasi

Sumber Daya

Alam

Lingkungan Hidup


Mengembangkan dan Meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan jembatan

Proporsi Jumlah Jembatan dan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

52% 75% Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

PU

Proporsi Jumlah Jembatan dan Panjang Jalan dalam Kondisi kurang Baik

28,43% 20% Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

PU

VII - 30



kebijakan

Indikator Kinerja


Daerah



Mengembang kan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan sanitasi perkotaan (drainase, air limbah)

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan

65,5% 70% Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Pekerjaan Umum

PU

Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan air bersih

Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik

696,87 M2

6137,87 M2

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Pekerjaan Umum

PU

Membangun sarana dan prasarana perkotaan bagi warga kota dan warga yang berkebutuhan khusus

Panjang Jalan yang ramah Difabel

0 Km

10 Km

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

PU

Penataan dan perbaikan lingkungan permukiman

Persentase Rumah Layak Huni

NA 85% Pengembangan Perumahan

Perumahan Perumahan dan

Kawasan

Pemukiman

VII - 31



kebijakan

Indikator Kinerja


Daerah



dan kawasan bantaran sungai

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

60% 75% Lingkungan Sehat Perumahan


Kawasan

Pemukiman

Jumlah dokumen DED kawasan kumuh

5 Dokumen

13 Dokumen

Peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh


Kawasan

Pemukiman

Persentase luas kawasan yang aman dan terlindungi dari bahaya banjir

60% 82% Pengendalian banjir

Pekerjaan Umum

PU

Jumlah rusunawa yang terkelola

3 Unit rusunawa

4 Unit Rusunawa

Pengelolaan Rusunawa


Kawasan

Pemukiman

VII - 32


Tabel 7.6 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MISI VI

REVITALISASI NILAI-NILAI BUDAYA BANGSA


Indikator

Kinerja

Capaian Kinerja Program

Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal Kondisi

Akhir

Tujuan 1 : Meningkatkan dan menguatkan Peran Lembaga agama dan Lembaga Adat

Terwujudnya peran Lembaga Agama dan Lembaga Adat dalam tata kehidupan sosial

Menguatkan peran dan fungsi lembaga adat dalam kehidupan sosial masyarakat

Penetapan Perda Lembaga Adat

Jumlah perda tentang lembaga adat

0 1 Perda

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

PemberdayaanMasyarakat

Sosial dan BPM

Jumlah Perwali tentang Pelaksanaan lembaga adat

0 1 Perwali


Sosial dan BPM

Mendorong penerapan nilai-nilai hukum adat dalam penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan

Jumlah perangkat lembaga masyarakat adat

0 376 Perangkat

lembaga adat

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Sosial dan BPM

Mendorong nilai-nilai adat untuk mendukung penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup

Terlaksananya Fasilitasi Pokja dan Satgas Pelestarian Adat Istiadat Kota Palu

Belum Terlaksana Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Sosial dan BPM

VII - 33



Indikator

Kinerja


Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal Kondisi

Akhir Menguatkan peran dan fungsi lembaga Agama dalam kehidupan sosial masyarakat

Melakukan pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat

Terlaksananya silaturahmi dan diskusi antar agama di rumah-rumah ibadah

Terlaksana Terlaksana Pengembangan wawasan kebangsaan

Kesatuan Bangsa

Kesbangpol

Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan dalam berbudaya dan beradat

8 40 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan

Pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan Perempuan, PA,

Pengendalian Penduduk dan

KB

Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan sosial kemasyarakatan dengan mendorong peran swadaya masyarakat

Jumlah bantaya adat yg dibangun

8 46 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur (Pembangunan Bantaya)

Pekerjaaan Umum

PU

Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

ada ada Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah (penyediaan lahan)

Pemerintahan Umum

Sekda

VII - 34



Indikator

Kinerja


Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal Kondisi

Akhir Tersedianya perlengkapan lembaga masyarakat adat

0 1500 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Sosial dan BPM

Mendorong Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama

Jumlah Bina Keagamaan di Kecamatan

0 8 Kecamatan Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Pemerintahan Umum

Kecamatan

Jumlah forum Pemuda

0 46 Forum Kelurahan

Pengembangan keserasian kebijakan pemuda

Kepemudaan Dispora

Menumbuhkan nuansa religius dalam iklim kehidupan sosial masyarakat

Terlaksananya Fasilitasi Forum Komunikasi Antar Umat Beragama

Ada Ada Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Kesatuan Bangsa

Kesbangpol

VII - 35



Indikator

Kinerja


Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal Kondisi

Akhir

Tujuan 2 : Menumbuhkembangkan nilai-nilai kearifan lokal

Terlaksananya internalisasi nilai-nilai kearifan lokal

Meningkatkan Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal

Membangun dan melestarikan seni budaya tradisional/etnik

Jumlah Situs Cagar Budaya yang dilestarikan

16 Cagar Budaya

17 Cagar Budaya

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kebudayaan Kebudayaan dan Pariwisata

Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar secara nasional

8 Situs

75 Situs


Rancangan naskah akademis dan Raperda Situs Cagar Budaya

0 1 Dokumen


Jumlah sanggar seni yang terbentuk

0 46 Kelompok


Tersedianya dokumen sejarah Kota Palu

0 2 Dokumen

Kebudayaan

Kebudayaan dan Pariwisata

VII - 36



Indikator

Kinerja


Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal Kondisi

Akhir Pelestarian

tradisi adat istiadat kearifan lokal sebagai khasanah kekayaan budaya bangsa

Jumlah Pelestarian Tradisi Lokal

0 10 Tradisi

Pengelolaan Keragaman Budaya


Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam mewujudkan modal sosial

Penerapan Nilai Kearifan Lokal

Belum Optimal

Optimal Pengembangan Nilai Budaya


Tujuan 3 : Menumbuhkembangkan lembaga Seni budaya

Terbinanya lembaga Seni budaya

Mengembangkan seni budaya dan olah raga

Mengapresiasi pelaku seni budaya dan olah raga

Jumlah Apresiasi Pelaku seni dan budaya

0 25 Kelompok Palu no budaya ante no ada


Meningkatkan sarana dan prasarana seni dan olah raga

Jumlah gedung kesenian olah raga

4 6 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga

Pemuda Dispora

Pengembangan dan penguatan lembaga seni dan olah raga

Jumlah sanggar seni yang terbentuk

6 254 Palu no budaya ante no ada


VII - 37



Indikator

Kinerja


Pembangunan

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD Penanggung

Jawab Kondisi

Awal Kondisi

Akhir Jumlah klub olah raga yang terbina

19 25 Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

Pemuda Dispora

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN …bappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2018/04/BAB-7-FINAL-cetak-net.pdfvii - 3 rencana pembangunan jangka menengah daerah kota

Documents