SISTEM POLITIK
TUNTUTANKeinginan warga masyarakat yang pemenuhannya harus
diperjuangkan melalui cara-cara dan menggunakan sarana
politik.Contoh : tuntutan kenaikan gaji PNSpembatalan kenaikan
harga BBM
DukunganSetiap perbuatan, sikap, dan pemikiran warga masyarakat
yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan dan tindakan
pemerintah
Contoh:Memberikan suara dalam pemiluMematuhi aturan hukum yang
berlakuMemepertahan keputusan pejabat yang berwenangKesetiaan
kepada negaraSikap apatisSikap tidak peduli warga negara terhadap
kehidupan politik yang mengindikasikan adanya persolan yang harus
dipecahkanSistem PolitikMekanisme seperangkat fungsi atau peranan
dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang
menunjukkan suatu proses yang langgeng
Rusandi SumintapuraBAGAN SISTEM POLITIKTUNTUTANDUKUNGANSIKAP
APATIS
SERANGKAIANTINDAKAN PENGAMBILANKEPUTUSAN OLEH
LEMBAGAPOLITIKSESUAI FUNGSIMASING-MASINGYANG MEMBENTUKSTRUKTUR
POLITIKPEMENUHANATAUPENOLAKANASPIRASIPROSESINPUTOUTPUTFEEDBACKFungsi
pengawasan pelaksanaan kebijakanFungsi menyelaraskan perilaku
masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari
kebijakan pemerintah, dengan norma-norma yang berlaku
Fungsi ini dilakukan oleh lembaga peradilanFungsi komunikasi
politikProses penyampaian informasi mengenai politik dari
masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada
masyarakatOleh semua lembaga politik
Sosialisasi politikProses pembentukan sikap dan orientasi
politik anggota masyarakatOleh semua lembaga politikRekrutmen
PolitikProses menyeleksi orang-orang yang akan dipilih atau
diangkat sebagai pejabat negara atau partai politikOleh semua
lembaga politikFungsi Politik1. Merumuskan Kepentingan2. Pemaduan
Kepentingan3. Pembuatan kebijakan Umum4. Penerapan Kebijakan5.
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan6. Komunikasi Politik7. Sosialisasi
Politik8. Rekrutmen PolitikSuprastruktuR PolitiKSuprastruktur
politik menjalankan fungsi output yaitu:Fungsi pengambilan
keputusan (decision atau rule making), yang dijalankan oleh lembaga
legeslatif dan atau eksekutif.Fungsi pelaksanaan keputusan (rule
aplication), dijalankan oleh aparat birokrasi dan eksekutif.Fungsi
pengawasan keputusan( rule adjudication) yang dijalankan oleh
badan-badan kehakiman (yudikaif)
InfrastruktuR PolitiKInfraStruktur Politik menjalankan fungsi
input yaitu;Fungsi perumusan dan pegajuan kepentingan (interst
articulation), dijalankan oleh klp kepentingan, klp penekan,
LSM/NGo/Ornop, dan Pers.Fungsi pemaduan dan pengajuan
kepentingan(interest agregation), oleh parpol dan tokoh
politik.Perkembangan Partai Politik di
Indonesia1195534219711031977341982351987361992371997381999489200424NOTAHUN
PEMILUJML PARTAI
Partai Peserta Pemilu Tahun 2004
Partisipasi PolitikMerupakan kegiatan mengambil bagian atau
peran serta dalam proses-proses politik dalam suatu sistem
politikBentuk-bentuk partisipasi politikNOKONVENSIONALNON
KONVENSIONAL1Pemberian suaraPengajuan petisi2Diskusi
PolitikBerdemonstrasi3Kegiatan kampannyeKonfrontasi4Bergabung dalam
kelompok kepentinganMogok5Komunikasi individu dengan pejabat
politikTindak kekerasan politik terhadap harta benda6Tindak
kekerasan politik terhadap manusia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.Tingkatan Partisipasi PolitikPetugas kampanye, aktif dlm
parpol, Aktif dalam proyek sosialPejabat umum, pejabat
parpolMenyimpangPembunuh politik, teroris, pembajakMenghadiri rapat
umum, anggota kelp kepentingan, memberikan suara,Diskusi politik,
perhatian pada perkembangan politik
Orang yang ApolitisPengamatPartisipanAktifivisFaktor-Faktor
Pendukung Partisipasi Politik1. Pendidikan Politik (usaha
meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara)2. Budaya Politik
(sikap dan keyakinan sbg perwujudan nilai politik)3. Kesadaran
Politik (keinsyafan wn akan pentingnya urusan kenegaraan)4.
Sosialisasi Politik (proses dg jalan mana orang belajar tentang
politik)Hal-hal yg meneyebabkan timbulnya Partisipasi
PolitikModernisasiPerubahan struktur kelas sosialPengaruh kaum
intelektual dan komunikasi massa modernKonflik di antara kel.
Pemimpin politik
Pendekatan dalam Sistem Politikhal/ 158Pendekatan
SejarahPendekatan SosiologisPendekatan Kultural/BudayaPendekatan
Psycho-SocialPendekatan FilsafatPendekatan IdiologiPendekatan
Konstitusi dan HukumMACAM-MACAM SISTEM POLITIK1. DEMOKRASIDemokrasi
adl bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan
prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi
kepada rakyat, dan pemerintahan mayoritas
(Austin Ranney )4 Prinsip dalam pemerintahan demokrasi 1.
Kedaulatan rakyat: Kekuasaan untuk membuat keputusan pemerintahan
yang pokok berada di tangan seluruh warga masyarakat; bukan di
tangan orang-orang tertentu atau kelas yang berkuasa. 2. Persamaan
Politik (political equality)Setiap warga masyarakat mempunyai
kesempatan yang sama untuk partisipasi dalam proses pembuatan
keputusan politik negara. 3. Konsultasi Kepada Rakyat Keputusan
mengenai kebijakan untuk rakyat harus dibuat oleh rakyat sendiri,
bukan oleh penguasa tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat. 4.
Pemerintahan Mayoritas (majority rule dan minority right)Keputusan
pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas
rakyatCiri-ciri Sistem Politik DemokrasiMenurut Bingham Powel,
JrLegitimasi pemerintahan didasarkan pada klaim bahwa pemerintah
tsb mewakili keinginan rakyatPengaturan yang mengorganisasikan
perundingan untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilu
yang kompetetifSebgian besar orang dewasa dapat ikut dalam proses
pemilihan baik aktif maupun pasifWarga memilih secara rahasia dan
tanpa dipaksaMasyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar spt:
kebebasan berbicara,berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan
pers.Prinsip-prinsip Sistem PolitikA. Sistem Politik Demokrasi
Yaitu :
1. Adanya pembagian kekuasaan2. Pemerintahan konstitusional atau
berdasarkan hukum3. Pemerintahan mayoritas4. Pemilu bebas atau
demokratis5. Parpol lebih dari satu6. Managemen pemerintahan
terbuka7. Pers bebas8. Perlindungan terhadap HAM dan adanya jaminan
Hak minoritas9. Peradilan bebas tidak memihak10. Penempatan pejabat
pemerintahan dengan Merit sistem11. Kebiaksanaan pemerintah dibuat
badan perwakilan politik tanpa paksaan12. Konstitusi atau UUD yang
demokratis.13. Penyelesain masalah secara damai melalui musyawarah
atau perundingan
61B. Sistem Politik Keditatoran Yaitu :1. Pemusatan kekuasaan
pada satu atau sekelompok orang.2. Pemerintahan tidak berdasarkan
konstitusional3. Negara berdasarkan kekuasaan4. Pembentukan
pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapi melalui dekrit (Poil
sistem)5. Pemilu tidak demokratis. pemilu dijalankan hanya untuk
memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara6. Sistem satu
partai politik atau ada beberapa parpol tapi hanya ada satu porpol
yang memonopoli kekuasaan7. Manegemen pemerintahan tertutup8. Tidak
ada perlindungan HAM , hak monoritas ditindas9. Pers tidak bebas
dan sangat dibatasi10. Badan peradilan tidak bebas dan bisa
diintervensi oleh penguasa11. Pemempatan pejabat pemerintahan
dengan poil sistem serta tidak ada kontrol terhadap administrasi
dan birokrasi 12. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.
Konstitusi atau UUD hanya sebagai lambang saja13. Penyelesaan
masalah dengan kekerasan dan paksaan
62Untuk melindungi kel. minoritasMemberi perwakilan proporsional
bagi kel.minoritas di lembaga pewakilan rakyat.Memberi hak veto,
yaitu hak untuk menolak kebijakan yang dinilai merugikan
ataumengancam eksisitensi minoritas.Memberi otonomi khusus kepada
minoritas ttg hal-hal yg menjadi urusan kel. minoritas itu
sendiriKel. Minoritas PermanenMinoritas yg terbentuk atas dasar
ras, agama, bahasa, etnis.David Betham dan Kvin Boyle2.
KEDIKTATORAN /TOTALITERCarl J friederich dan Zbiegniew
BrzezinkiBentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi utk
memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang atau sekelompok
kecil eliteCiri-ciri :Negara mempunyai sebuah ideologi resmi yang
mencakup segala aspek keberadaan manusia.Negara hanya punya satu
partai massa tunggalPemerintah mengawasi seluruh keg penduduk dan
menjalakan sistem teror yg luas melalui pengawasan polisi rahasia
dg teknologi modernMonopoli media massa oleh pemerintah dan partai
berkuasaAdanya kontrol yang kuat melalui kekuatan
militerI.Perbandingan sistem pilitik dalam demokrasi Liberal,
Komunis dan Pancasila sebagai berikut :Demokrasi Liberal :a.
Merupakan ciri khas Baratb. Berfalsafah Liberalismec. Menganut asas
Individualisd. Lebih menonjolkan HAM terutama dalam politik dan
Ekonomie. Mengutamakan kebebasan individu yang sangat luasf.
Mengenal oposisi dan perbedaan diakui sepenuhnyag. Multi partaih.
Contoh: negara AS, Inggris, Prancis, Italia dll.662. Demokrasi
Komunis :a. Merupakan ciri khas negara komunisb. Berfalsafah
komunismec. Menganut asas negara sentrisd. Mengabaikan HAMe. Tidak
ada kebebasan individuf. Tidak ada oposisi, perbedaan pendapat
tidak dibenarkang. Mono partaih. Contoh : negara RRC, Kuba
3. Demokrasi Pancasila : a. Merupakan ciri khas Indonesia b.
Berfalsafah Pancasila c. Menganut asas kekeluargaan dan gotong
royong d. HAM diimbangi dengan kewajiban manusia e. Memberikan
jaminan kebebasan yang bertanggung jawab. f. Tidak mengenal oposisi
tapi mengenal perbedaan pendapat yang disalurkan secara
konstitusional g. Multi partai h. Contoh Negara Indonesia67Sistem
Demokrasi PancasilaAdalah paham demokrasi yang bersumber pada
kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya
seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
Aspek-aspek demokrasi PancasilaAspek Formal, aspek yang
mempersoalkan proses dan tatacara rakyat dlm menunjuk wakil-wakil
dalam badan prwakilan rakyat.Aspek materiil, aspek yang
mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat dan
martabatnyaAspek normatif, aspek yang mengungkapkan seperangkat
norma atau kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam
mencapai tujuan negaraPenerapan prinsip Demokrasi Pancasilahal.
1561. Pemerintahan berdasarkan hukum2. Perlindungan terhadap HAM3.
Pengambilan keputususan berdasarkan musyawarah4. Peradilan yang
bebas dan merdeka5. Partai politik dan organisasi sosial6.
Pelaksanaan pemiluPrinsip-prinsip Sistem PolitikA. Sistem Politik
Demokrasi Yaitu :
1. Adanya pembagian kekuasaan2. Pemerintahan konstitusional atau
berdasarkan hukum3. Pemerintahan mayoritas4. Pemilu bebas atau
demokratis5. Parpol lebih dari satu6. Managemen pemerintahan
terbuka7. Pers bebas8. Perlindungan terhadap HAM dan adanya jaminan
Hak minoritas9. Peradilan bebas tidak memihak10. Penempatan pejabat
pemerintahan dengan Merit sistem11. Kebiaksanaan pemerintah dibuat
badan perwakilan politik tanpa paksaan12. Konstitusi atau UUD yang
demokratis.13. Penyelesain masalah secara damai melalui musyawarah
atau perundingan
71Peranserta dalam Sistem Plitik di Indonesia
Sikap Positif terhadap Pengembangan Politik di
IndonsiaMelaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemiluMenjunjung
tinggi hukum dan pemerintahanMenyukseskan pemilu yang
jurdilMusyawarah mufakat untuk kepentingan bersamaMendukung dalam
usaha pembelaan negaraMenghormati kebebasan hidup
beragamaPeranserta dalam Sistem Politik di Indonesia
Sikap Positif terhadap Pengembangan Politik di
IndonsiaMelaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemiluMenjunjung
tinggi hukum dan pemerintahanMenyukseskan pemilu yang
jurdilMusyawarah mufakat untuk kepentingan bersama
Saya belum jelas Pak.....!!!!Ya, ya ....Sabar nak...!!