63 BAB VI SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo adalah melalui mediasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang telah menjalani pelatihan khusus. Penyelesaian sengketa pertanahan, meliputi: pra mediasi; penelitian kelengkapan dan keabsahan data dari pengadu; penelitian data dari pengadu; pencocokan data yuridis dan data fisik dan data pendukung lainnya; kajian kronologi sengketa dan analisis aspek yuridis, fisik dan administrasi. Penelitian lapangan, dan hasil penelitian lapangan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan. Mediasi: Penyelenggaraan Gelar Kasus Mediasi dengan penyampaian opsi-opsi. Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD) yang merupakan rangkuman hasil kegiatan penanganan kasus pertanahan. Serta penyiapan berita acara dan monitoring evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa.
25
Embed
BAB VI SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN A. Simpulanrepository.upy.ac.id/944/6/DOKUMEN BAB VI + DAFTAR PUSTAKA... · Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon ... A. Buku: Abu
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
63
BAB VI
SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah
Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan Kantor Pertanahan
Kabupaten Kulon Progo adalah melalui mediasi yang berpedoman pada
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun
2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Mediasi adalah cara
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang telah menjalani
pelatihan khusus. Penyelesaian sengketa pertanahan, meliputi: pra mediasi;
penelitian kelengkapan dan keabsahan data dari pengadu; penelitian data dari
pengadu; pencocokan data yuridis dan data fisik dan data pendukung lainnya;
kajian kronologi sengketa dan analisis aspek yuridis, fisik dan administrasi.
Penelitian lapangan, dan hasil penelitian lapangan tersebut kemudian
dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan. Mediasi:
Penyelenggaraan Gelar Kasus Mediasi dengan penyampaian opsi-opsi.
Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD) yang merupakan rangkuman
hasil kegiatan penanganan kasus pertanahan. Serta penyiapan berita acara dan
monitoring evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa.
64
Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi terkadang menemui
beberapa kendala yang berupa ketidakhadiran para pihak bersengketa, dan
kurang jelasnya tipologi sengketa, perbedaan persepsi dan salah satu pihak
yang memiliki kekurangan di bidang tertentu. Untuk mengatasi kendala-
kendala tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo mengupayakan
proses mediasi lebih dari satu kali, mencari itikad baik dari masing-masing
pihak. Memberikan surat balasan jika kelengkapan berkas-berkas kurang.
Memperbolehkan menggunakan kuasa hukum untuk kondisi tertentu.
B. Implikasi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian Sengketa Tanah
Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kulon Progo telah terlaksana dengan
baik. Alur pengaduan yang mudah, proses yang tidak berbelit-belit,
penyelesaiaannya cenderung cepat, biaya yang ringan dan selalu memuaskan
masing-masing pihak, mengedepankan win-win solution mencapai
kesepakatan tanpa ada pihak yang menang atau kalah. Hal ini mengandung
implikasi bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo memiliki
peranan yang sangat penting terhadap penyelesaian sengketa pertanahan di
wilayah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini berguna bagi instansi pemerintahan
untuk tercapainya tujuan dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
65
C. Saran
Berdasarkan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui
Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, maka peneliti dapat
memberikan saran sebagai berikut:
Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo supaya lebih
mensosialisasikan keberadaannya di masyarakat sebagai lembaga yang
mampu menjadi pelayan masyarakat. Mampu mengupayakan penyelesaian
sengketa tanah melalui mediasi dengan media sosial, agar masyarakat tidak
segan-segan untuk meminta bantuan Kantor Pertanahan. Masalah-masalah
apa saja yang dapat ditangani oleh Kantor Pertanahan atau materi lain yang
berkenaan dengan kasus pertanahan, menjadi salah satu solusi alternatif
penyelesaian sengketa tanah bagi masyarakat, dan mengurangi penyelesaian
sengketa tanah melalui jalur ligitasi. Untuk masyarakat agar senantiasa paham
akan hak-hak individu, dan fungsi sosial tanah sehingga permasalahan-
permasalahan yang muncul akibat salah persepsi antara masyarakat satu
dengan lainnya dapat dihindarkan.
66
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku:
Abu Rohmad. 2008. Paradigma Resolusi Konflik Agraria. Semarang: Walisongo
Press.
Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Sinar
Grafika.
Bernhard Limbong. 2012. Konflik Pertanahan. Jakarta: Margaretha Pustaka.
Burhan Bungin. 2001. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
Gatot Soemartono. 2006. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Hendra Nurtjahjo. 2010. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Jakarta: Salemba Humanika.
Maria S.W. Sumardjono. 2008. Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan). Jakarta: Media
Nusantara.
Moleong J. Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosda Karya.
Sitanala Arsyad. 2012. Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan. Bogor: Crest