VI -1 BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN 6.1. Parameter Penilaian Analisis Statistik deskriptif yang digunakan adalah dengan metoda skoring/pembobotan ditujukan untuk menilai hasil dari kuesioner yang diajukan. Metoda skoring yang digunakan disesuaikan dengan pilihan jawaban yang diberikan. Penilaian ini dilakukan pada tiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang diajukan. Dalam analisa skoring diperlukan kriteria penilaian pada variabel-variabel pada 3 aspek dalam penilaian kinerja KIP-K yaitu aspek infrastruktur, perekonomian dan peran serta masyarakat. Penilaian dilakukan antara rentang 1 sampai dengan rentang 3. Penilaian rentang 1 sampai dengan rentang 3 disesuaikan dengan konteks pada masing-masing variabel. Berikut ini adalah penilaian 1 hingga 3; 1 = Lemah 2 = Cukup Kuat 3 = Kuat 6.1.1. Perbaikan Rumah dan Infrastruktur dalam Kampung Pada aspek infrastruktur, penilaian juga dilakukan dengan menggunakan rentang 1-3. Rentang penilaian didasarkan atas kondisi infrastruktur tersebut. 1. Terawat: Masih ada, dalam kondisi baik dan masih terawat. 2. Tidak Terawat: Masih ada, dalam kondisi kurang baik dan kurang terawat 3. Rusak: Kondisi rusak, Tidak ada lagi. Infrastruktur yang dinilai adalah infrastruktur yang diperbaiki di setiap kelurahan yang mendapat program KIP-K. Adapun infrastruktur yang diperbaiki antara lain; Jalan, Jembatan, Saluran Air, Persampahan (perbaikan gerobak sampah, perbaikan bak sampah), Penerangan Jalan, perbaikan MCK, Penghijauan dan Perbaikan Rumah.
21
Embed
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN - digilib.its.ac.iddigilib.its.ac.id/public/ITS-Research-12233-194602021976032001... · skoring/pembobotan ditujukan untuk menilai hasil dari kuesioner
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
VI -1
BAB VI
HASIL DAN PEMBAHASAN
6.1. Parameter Penilaian
Analisis Statistik deskriptif yang digunakan adalah dengan metoda
skoring/pembobotan ditujukan untuk menilai hasil dari kuesioner yang diajukan.
Metoda skoring yang digunakan disesuaikan dengan pilihan jawaban yang
diberikan. Penilaian ini dilakukan pada tiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner
yang diajukan.
Dalam analisa skoring diperlukan kriteria penilaian pada variabel-variabel
pada 3 aspek dalam penilaian kinerja KIP-K yaitu aspek infrastruktur,
perekonomian dan peran serta masyarakat. Penilaian dilakukan antara rentang 1
sampai dengan rentang 3. Penilaian rentang 1 sampai dengan rentang 3
disesuaikan dengan konteks pada masing-masing variabel. Berikut ini adalah
penilaian 1 hingga 3;
1 = Lemah
2 = Cukup Kuat
3 = Kuat
6.1.1. Perbaikan Rumah dan Infrastruktur dalam Kampung
Pada aspek infrastruktur, penilaian juga dilakukan dengan menggunakan
rentang 1-3. Rentang penilaian didasarkan atas kondisi infrastruktur tersebut.
1. Terawat: Masih ada, dalam kondisi baik dan masih terawat.
2. Tidak Terawat: Masih ada, dalam kondisi kurang baik dan kurang terawat
3. Rusak: Kondisi rusak, Tidak ada lagi.
Infrastruktur yang dinilai adalah infrastruktur yang diperbaiki di setiap
kelurahan yang mendapat program KIP-K. Adapun infrastruktur yang diperbaiki
antara lain; Jalan, Jembatan, Saluran Air, Persampahan (perbaikan gerobak
sampah, perbaikan bak sampah), Penerangan Jalan, perbaikan MCK, Penghijauan
dan Perbaikan Rumah.
VI -2
6.1.2. Perbaikan Perekonomian Masyarakat Kampung
Penilaian pada asek perekonomian masyarakat kampung, juga dilakukan pada
3 rentang penilaian, yaitu Berkembang, Ada dan Tetap dan Tidak berkembang.
1. Berkembang: Masih ada dana bergulir, dan dananya berkembang
2. Ada dan Tetap: Masih ada, dana tetap tidak berkembang.
3. Tidak Berkembang: Tidak ada dana yang digulirkan.
Yang dimaksud dengan Berkembang adalah jika terdapat kelompok warga
yang secara teratur memanfaatkan sumber dana yang ada dan dana tersebut
berkembang. Ada dan Tetap adalah jika terdapat kelompok warga yang secara
teratur memanfaatkan sumber dana akan tetapi dananya tetap/tidak berkembang.
Tidak Berkembang adalah jika tidak ada dana yang dimanfaatkan.
6.1.3. Peran Masyarakat Kampung
Untuk penilaian peran masyarakat kampung, penilaian dilakukan terhadap
operasionalisasi YK, KSU dan KSW. Penilaian juga dilakukan pada 3 rentang
penilaian, yaitu :
1. Berkembang: Masih ada, dan masih beroperasi.
2. Ada dan Tetap: Masih ada, tapi vakum.
3. Tidak Berkembang: Tidak ada lagi
Berkembang, jika kelembagaan KSU dan KSU serta peran KSW masih tetap
berperan dalam keberlanjutan program, Ada dan tetap, jika kelembagaan tersebut
ada tapi tidah beroperasi lagi. Dan Tidak berkembang, jika tidak ada kelembagaan
kampung yang masih ada dan beroperasi.
6.2. Analisa dan Hasil Survei
6.2.1. Perbaikan Rumah dan Infrastruktur dalam Kampung
Program perbaikan infrastruktur di seluruh kelurahan sudah terlaksana
ketika program KIP-K 2003 berlangsung. Adapun jenis perbaikan pada tiap
kelurahan sangat bervariasi tergantung kebutuhan masyarakat setempat. Jenis
perbaikan yang dilakukan antara lain; perbaikan jalan kampung, perbaikan
jembatan, saluran air, perbaikan dan pembuatan gerobak serta bak sampah,
pembuatan MCK, pembuatan taman, perbaikan rumah, pemasangan air bersih dan
VI -3
Renovasi Balai kampung. Dan semua kegiatan pembuatan serta perbaikan tersebut
sudah terlaksana pengerjaannya selama program KIP-K berlangsung.
Terkait dengan pelaksanaan KIP-K 2003 yang lalu, maka saat ini perlu
dilakukan suatu penilaian terhadap jenis sarana yang telah diperbaiki. Penilaian
dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat (YK dan Masyarakat
setempat), serta melalui observasi lapangan di seluruh Kelurahan (10 Kelurahan
yang diteliti). Berdasarkan hasil survei, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi
infrastruktur yang mengalami perbaikan masih dalam kondisi terawat. Walaupun
pada beberapa sarana tidak terawat bahkan rusak, seperti pada saluran air, gerobak
sampah, bak sampah, MCK umum dan taman.
Berikut ini adalah gambaran hasil kondisi sarana pasca program KIP-K
lalu.
Tabel 6.1.
Kondisi Infrastruktur Jalan Kampung Pasca Program KIP-K
Kondisi Jaringan Jalan Keterangan
Kelurahan Kupang Krajan
Kondisi Jalan Kampung sangat
terawat, hal ini juga ditunjang
oleh program-program
perbaikan kampung lainnya.
Seperti Program NUSSP,
RSDK dan program lainnya.
Kelurahan Banyu Urip
Kondisi jalan masih baik dan
terawat.
VI -4
Kondisi Jaringan Jalan Keterangan
Kelurahan Keputih
Kondisi jalan yang terawat dan
sudah dipaving.
Kelurahan Tandes Kidul
Kondisi jalan sudah baik dan
terawat, sudah dipaving. Hal ini
juga ditunjang oleh program-
program baru (NUSSP, PNPM,
dan lainnya) pada rentang 2004
hingga saat ini.
Kelurahan Tandes Lor
Kondisi Jalan sangat baik dan
terawat dan sudah di paving.
VI -5
Kondisi Jaringan Jalan Keterangan
Kelurahan Pagesangan
Kondisi jalan baik dan terawat,
terlihat papan program KIP-K
2003 masih terpampang jelas,
dengan rincian dana
pembangunan jalan kampung
yang dilakukan bersama-sama
dengan bantuan KIP dan
swadaya masyarakat.
Kelurahan Kenjeran
Kondisi baik dan terawat dan
sudah dipaving
Kelurahan Pegirikan
Kondisi baik dan terawat dan
sudah dipaving
Sumber: Survei Lapangan Oktober 2009
Selanjutnya, adalah hasil observasi lapangan pada kondisi saluran air di
seluruh kelurahan. Berikut ini adalah gambaran kondisi infrastruktur saluran air
kampung pada saat ini.
VI -6
Tabel 6.2.
Kondisi Infrastruktur Saluran Air Kampung Pasca Program KIP-K
Kondisi Saluran Air Keterangan
Kelurahan Keputih
Kondisi saluran cukup baik,
namun aliran pembuangan
tersumbat akibat adanya
sampah karena kurang terawat.
Kelurahan Tandes Kidul
Kondisi saluran cukup baik dan
sudah ditutupi dengan pot-pot
bunga di atas saluran.
Kelurahan Banyu Urip
Kondisi saluran kurang terawat.
Saluran tersumbat akibat
banyaknya sampah.
Kelurahan Gading
Kondisi saluran baik dan
terawat.
VI -7
Kondisi Saluran Air Keterangan
Kelurahan Pagesangan
Kondisi saluran sangat baik,
terawat dan sudah ditutupi
dengan pot bunga di atasnya
untuk taman rumah.
Kelurahan Kenjeran
Kondisi saluran cukup baik,
namun kondisi aliran tersumbat
akibat banyaknya sampah.
Kelurahan Kupang Krajan
Saluran cukup baik dan terawat,
aliran air buangan cukup lancar.
Sumber: Survei Lapangan Oktober 2009
Dan penilaian selanjutnya dilakukan pada sarana persampahan yaitu
berupa Gerobak sampah dan bak-bak sampah. Berikut ini adalah hasil observasi
kondisi infrastruktur sarana persampahan dan taman kampung saat ini.
VI -8
Tabel 6.3.
Kondisi Infrastruktur Sarana Persampahan dan taman Kampung
Pasca Program KIP-K
Kondisi Sarana Penghijauan dan Persampahan Keterangan
Kelurahan Banyu Urip
Sarana persampahan sudah
tersedia dan dengan kondisi
yang cukup baik. Tong
sampah cukup terawat,
walaupun di beberapa
tempat masih ditemui bak-
bak sampah yang rusak.
Kondisi penghijauan cukup
baik. Banyaknya taman-
taman di samping rumah
dan pot-pot yang diletakkan
diatas saluran membuat
kampung terkesan hijau.
Kelurahan Keputih
Kondisi bak sampah cukup
baik dan dirawat, hal ini
terbukti dari dilakukannya
pengecatan rutin agar bak
sampah terlihat bersih dan
indah.
Kelurahan Tandes Kidul
Kondisi gerobak sampah
banyak yang mengalami
kerusakan. Hal ini
disebabkan kurang adanya
usaha untuk pemeliharaan
agar gerobak tetap dalam
kondisi baik.
VI -9
Kondisi Sarana Penghijauan dan Persampahan Keterangan
Kelurahan Tandes Lor
Bak sampah dan taman
cukup terawat dan
kondisinya sangat baik.
Kelurahan Kenjeran
Tong sampah dan gerobak
sampah kurang terawat,
kondisinya sudah mulai
rusak.
Kelurahan Gading
Taman masih terawat
Kelurahan Kupang Krajan
Bak sampah dan tong
sampah sangat baik. Dengan
pot-pot bunga yang berada
di sepanjang jalan kampung.
VI -10
Berikut adalah hasil observasi kondisi sarana MCK Umum saat ini;
Tabel 6.4.
Kondisi Infrastruktur Sarana MCK Kampung Pasca Program KIP-K
Kondisi MCK Umum Keterangan
Kelurahan Banyu Urip
Kondisi MCK masih baik,
walaupun kadang gang toilet
sering digunakan untuk tempat
parkir motor.
Kelurahan Kenjeran
WC umum masih cukup
terawat, hal ini dikarenakan
adanya program baru yang
masuk pada rentang waktu
2004-2009, seperti program
NUSSP dan program lainnya.
Sumber: Survei Lapangan Oktober 2009
VI -11
Kondisi Balai Kampung dan Kantor sekretariat yang mendapat bantuan program
KIP-K 2003
Tabel 6.5.
Kondisi Balai Kampung dan Kantor sekretariat Pasca Program
KIP-K
Kondisi Balai Kampung dan Kantor KSU Keterangan
Kelurahan Banyu Urip
Balai Kampung masih baik dan
terawat.
Kelurahan Tandes Kidul
Kantor KSU Tandes Kidul sudh
tidak ditempati, kodisi tidak
terawat.
Kelurahan Tandes Lor
Kantor KSU masih sangat baik
dan masih beroperasi
VI -12
Kondisi Balai Kampung dan Kantor KSU Keterangan
Kelurahan Kupang Krajan
Kantor YK dan KSU yang
masih terawat dan masih
operasional.
Sumber: Survei Lapangan Oktober 2009
Berdasarkan hasil observasi lapangan seperti yang telah dijelaskan di atas,
dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana cukup terawat, terutama pada kondisi
jalan, saluran air, penghijauan dan perbaikan balai kampung. Sedangkan sebagian
besar sarana yang rusak adalah sarana persampahan. Berikut ini adalah diagram
serta tabulasi kondisi sarana secara umum di seluruh kelurahan.
Penilaian Terhadap Infrastruktur
020406080
100120
Jalan
Jemba
tan
Salur
an Air
Gerob
ak
Bak S
ampa
h
MCK
Peng
hijau
an
Perbaik
an Rum
ah
Prog
ram Air
Reno
vasi Ba
lai
Jenis Infrastruktur
Pro
sen
tas Rusak
Tidak Teraw at
Teraw at
Tidak Menerima
Gambar 6.1
Diagram Kondisi Sarana di Seluruh Kelurahan
Sumber:hasil analisis
VI -13
Tabel 6.6 Tabulasi Penilaian Kondisi Sarana di Seluruh Kelurahan
Sumber:hasil analisis Keterangan: - Tidak ada perbaikan
No. Kelurahan Jenis Infrastruktur Yang Mengalami Perbaikan
Jalan Jembatan Saluran Air Gerobak Bak
Sampah MCK Penghijauan Perbaikan Rumah Program Air Renovasi
Analisa program KIP-K pada bidang perekonomian, dapat dinilai dengan
keberadaan usaha dari masyarakat yang mendapat bantuan KIP-K. Berdasarkan
hasil observasi lapangan, diketahui bahwa usaha KSW yang berkembang
mencapai 57%, hal ini menandakan bahwa dana bergulir KIP-K yang diberikan
pada masyarakat sebagian dapat termanfaatkan dan dikembangkan. Sedangkan
35% usaha KSW tidak berkembang, hal ini diakibatkan dana yang digulirkan
tidak bisa termanfaatkan dengan baik, sehingga tidak ada nilai tambah bagi
pengembangan usaha. Berikut ini adalah diagram perkembangan usaha KSW di
seluruh kelurahan, dengan penilaian Tidak berkembang; Ada dan Tetap; serta
Berkembang.
Perkembangan Usaha KSW
35%
8%
57%
Tidak Berkembang
Ada dan Tetap
Berkembang
Gambar 6.2.
Kondisi Perkembangan Usaha KSW
Sumber: Hasil Analisis
Jenis usaha yang berkembang berupa usaha kecil yang dikerjakan di
rumah seperti usaha peracangan, warung, jualan makanan, pengasapan ikan, jual
bakso, usaha petukangan. Berikut ini adalah diagram jenis usaha yang
berkembang di berbagai kelurahan.
VI -15
Jenis Usaha
11%
17%
17%4%18%
0%7%
14%
4% 4% 4%
CateringJual MakananPeracanganProduksi KerupukToko KelontongWarung Home IndustryRenteniran Servis BengkelJual SepatuJasa Pertukangan
Gambar 6.3.
Jenis Usaha yang Berkembang
Sumber: Survei Oktober 2009
Usaha KSW yang berupa peracangan banyak hampir terdapat pada seluruh
kelurahan, seperti pada kelurahan Pegirikan, Pagesangan, dan Banyu urip.
Gambar 6.4.
Kegiatan Usaha di Kelurahan Pegirikan
Sumber: survei Oktober 2009
VI -16
Gambar 6.5.
Kegiatan Usaha di Kelurahan Pagesangan
Sumber: Survei Oktober 2009
Gambar 6.6.
Kegiatan Usaha di Kelurahan Banyuurip
Sumber: survei Oktober 2009
Jenis usaha lainnya adalah usaha makanan, seperti kios gorengan, jualan bakso
dan usaha warung makanan, ini seperti yang ada di kelurahan Tandes Lor.
VI -17
Gambar 6.7.
Kegiatan Usaha di Kelurahan Tandes Lor
Sumber: Survei Oktober 2009
Selain itu usaha yang berkembang lainnya adalah berupa usaha pengasapan ikan
ini banyak terdapat pada kelurahan Kenjeran. Berikut ini adalah gambaran kondisi
usaha saat ini.
Gambar 6.8.
Kegiatan Usaha di Kelurahan Kenjeran
Sumber: Survei Oktober 2009
VI -18
6.2.3. Peran Masyarakat Kampung
Yayasan Kampung dibentuk bersama Koperasi dalam pelaksanaan KIP
komprehensif dengan tujuan mengelola dana hibah dan dana bergulir yang
diberikan pemerintah. Yayasan Kampung adalah yayasan berbadan hukum di
tingkat Kelurahan, yang dibentuk untuk menerima tanggung jawab dalam hal
pengurusan, pengelolaan dan pelaksanaan program KIP Komprehensif. Agar
keberadaan Yayasan Kampung ini dapat dipertanggungjawabkan serta untuk
memenuhi aspek legalitas, maka yayasan kampung harus berbadan hukum, yang
diperkuat dengan akta pendirian (akta notaris).
Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah lembaga keuangan di tingkat kelurahan
yang berbentuk koperasi yang bertugas mengelola dana program KIP
Komprehensif agar dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan.
Sejak awal pendirian kedua lembaga ini, konsep partisipasi masyarakat
adalah dengan pelibatan masyarakat secara penuh. Pembentukan Yayasan
Kampung melibatkan PKK Kelurahan setempat serta para ketua RW sebagai
pembina. Para anggota KSU adalah kelompok masyarakat yang tiap kelompok
beranggotakan 6-10 orang, tergabung dalam Kelompok Swadaya Warga (KSW).
Sehingga dapat dilihat bahwa peran masyarakat dalam keberhasilan atau
kegagalan program ini sangat besar.
Secara umum, dari hasil survei di lapangan, Peran Yayasan Kampung (YK)
umumnya berakhir semenjak program berakhir. Sedangkan KSU masih berjalan,
karena masih terdapat dana yang sebagian masih bergulir dari para KSW.Semua
dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat
Peran masyarakat kampung di sepuluh lokasi penelitian dalam hal
operasionalisasi YK dan Koperasi dapat dilihat pada tabel berikut:
VI -19
Tabel 6.7.
Aktifitas Yayasan Kampung dan Koperasi Serba Usaha
Kelurahan Operasionalisasi YK Operasionalisasi KSU Keputih Tidak Berkembang Tidak Berkembang Tandes Kidul Ada dan Tetap Ada dan Tetap Tandes Lor Tidak Berkembang Ada dan Tetap Banyu Urip Ada dan Tetap Tidak Berkembang Gading Tidak Berkembang Tidak Berkembang Pagesangan Ada dan Tetap Ada dan Tetap Kenjeran Tidak Berkembang Tidak Berkembang Pegirian Ada dan Tetap Ada dan Tetap Kupang Krajan Ada dan Tetap Berkembang Sukolilo Tidak Berkembang Tidak Berkembang
Sumber: Survei , Oktober 2009
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan untuk
semakin pasifnya kegiatan YK. Hal ini umumnya disebabkan karena pada awal
program berjalan, YK lebih banyak terlibat dalam hal pembangunan fisik
lingkungan yang mengelola dana hibah. Sehingga sewaktu program berakhir, dana
telah terserap, kegiatan YK juga berakhir. Kepengurusan hanya dalam bentuk
legal, tanpa ada kegiatan aktual. Hal ini sangat disayangkan, karena sebenarnya
dengan manajemen yang baik, yayasan kampung tetap dapat menjadi wadah
penampungan aspirasi masyarakat dalam rencana pembangunan secara swadaya,
dan tidak menutup kemungkinan untuk dapat mengajukan proposal di kemudian
hari kepada pemerintah daerah dalam hal pembangunan di wilayah masing-
masing dengan kekuatan hukum yang lebih sebagai sebuah yayasan formal.
Selain itu, perlu juga diperhatikan sinergi antara kelembagaan Yayasan
Kampung dengan kelembagaan/forum yang telah ada sebelumnya seperti LKMK
atau forum Rembug Kampung. Sinergi yang baik akan mempengaruhi kinerja
dan keberlangsungan Yayasan Kampung. Seperti yang terjadi pada Kelurahan
Tandes Kidul dan Tandes Lor. Pada Kelurahan Tandes Kidul, YK berdiri sendiri
dengan menempati kantor di salah satu perumahan warga, sehingga aktifitas
lanjutannya tidak dapat terpantau secara maksimal. Sedangkan lokasi kantor KSU
dan YK Kelurahan Tandes Lor menempati ruang di area kantor Kelurahan Tandes
Lor, sehingga fungsi koordinasi dapat dilakukan secara maksimal
VI -20
Operasionalisasi YK
50%50%
Tidak BerkembangAda dan Tetap
Gambar 6.9
Kantor KSU Tandes Lor (kiri) dan kantor YK Tandes Kidul (kanan)
Sumber: Survei Oktober 2009
Dari sepuluh lokasi penelitian, terdapat 5 lokasi dimana aktifitas Yayasan
Kampung tetap ada, namun tidak berkembang, seperti digambarkan dalam pie
chart gambar 6.10 berikut:
Gambar 6.10
Diagram Operasionalisasi YK
Sumber: Survei Oktober 2009
Koperasi Serba Usaha (KSU) mempunyai kecenderungan yang lebih baik
dibandingkan YK, karena aktivitas umumnya masih terus berjalan setelah
program berakhir. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pengelolaan dana bergulir
yang dilaksanakan. Beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi diantaranya:
VI -21
Operasionalisasi KSU
10%
40%50%
Berkembang Ada dan tetap Tidak berkembang
• banyaknya kredit macet
• kurangnya minat masyarakat sendiri dalam mengajukan pinjaman
• perbaikan, karena merasa dana yang dipinjamkan kurang maksimal.
• pengelolaan yang kurang baik / terbatasnya sumber daya manusia dari
pengurus koperasi
Diagram mengenai aktifitas KSU di sepuluh lokasi penelitian dapat dilihat
pada gambar 6.11 berikut:
Gambar 6.11
Diagram Operasionalisasi KSU
Sumber: Survei Oktober 2009
Optimalisasi peran serta masyarakat dalam KSU dapat dicapai diantaranya
melalui pelatihan oleh dinas terkait masalah manajemen pengelolaan koperasi dan
bimbingan serta pengoptimalan peran kader untuk manajemen koperasi.