71 BAB V RELEVANSI HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TRANSAKSI E-COMMERCE A. Relevansi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Transaksi E- Commerce Transaksi E-Commerce adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi E-Commerce, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau Internet. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih. Pengaturan tentang perjanjian terutama di dalam KUH Perdata, tepatnya dalam buku III, disamping mengatur perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang misalnya tentang perbuatan melawan hukum. Perlu adanya kepastian hukum dalam bertransaksi elektronik di internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
24
Embed
BAB V RELEVANSI HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG … · 2020. 1. 24. · Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
71
BAB V
RELEVANSI HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP
TRANSAKSI E-COMMERCE
A. Relevansi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Transaksi E-
Commerce
Transaksi E-Commerce adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Transaksi E-Commerce, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum
yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem
elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya
difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau Internet. Suatu
perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain
atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui
perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan
kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain,
para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah
pihak atau lebih.
Pengaturan tentang perjanjian terutama di dalam KUH Perdata, tepatnya
dalam buku III, disamping mengatur perikatan yang timbul dari perjanjian, juga
mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang misalnya tentang perbuatan
melawan hukum. Perlu adanya kepastian hukum dalam bertransaksi elektronik di
internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
72
dan Transaksi Elektronik sebagai pedoman dalam bertransaksi di internet.
Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi E-Commerce berdasarkan asas
kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih
teknologi atau netral teknologi merupakan asas yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal
ini bertujuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia,
mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaku usaha yang menawarkan produknya kepada calon konsumen
hendaknya membuat data-data atau informasi yang benar dan tepat dan selalu di
perbaharui jika ada perubahan, sehingga konsumen mendapat kepastian lokasi,
jenis, dan siapa pelaku usaha tersebut. Terutama dalam transaksi E-Commerce
sehingga terciptanya kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat
melalui sistem elektronik. Seperti contoh kasus pembelian barang, alat kosmetik,
baju, melalui Facebook yang sangat sering terjadi luas dimasyarakat umumnya.
Namun setelah dilakukan transfer sejumlah uang yang dikirim ke alamat tertentu
yang terdapat dalam Facebook barang yang telah dipesan ternyata tidak datang.
Dengan demikian dalam kegiatan transaksi perdagangan melaui internet,
diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang bisa menjamin transaksi jual beli
terhadap pelaku usaha kepada pembeli sehingga tidak ada pihak-pihak yang
merasa dirugikan. Dalam hal ini, pihak pelaku usaha menjelaskan terlebih dahulu
akan barang atau produk yang akan dijual melalui internet berdasarkan Undang-
73
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Pasal 9 yang berbunyi pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem
Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan
dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Sehingga jelas
pelaku usaha saat menawarkan produk yang ditawarkan untuk dibeli melalui
internet harus menjelaskan usaha, alamat, dan informasi yang baik dan benar.
Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik pasal 1 butir ke 17 mengatakan bahwa kontrak elektronik itu
sendiri adalah perjanjian para pihak yang dibuat melaui sistem elektronik. Dengan
kata lain kita mengakses web usaha dan/atau yang bergerak dibidang lain tapi cara
penyebarannya melalui internet lalu mengikuti instruksi yang ada untuk memesan
barang dengan melengkapi persyaratan yang tertulis dalam web. Hal ini jauh
berbeda dengan sistem kontrak atau perjanjian pada umumnya yang mana peneliti
pernah lihat dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan kesepakatan bersama lalu
ditulis dalam bentuk perjanjian lalu di tanda tangani pihak yang bersangkutan. Di
dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik pasal 1 butir ke 12 terdapat juga tanda tangan elektronik yakni tanda
tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang di lekatkan, terasosiasi atau
terkait dengan informasi elektronik lainnya yang di gunakan sebagai alat
verifikasi dan autentifikasi. Tanda tangan elektronik ini berlaku pada saat
transaksi yang dilakukan perusahaan besar yang berizin resmi sehingga untuk
menyetujui transaksi yang terjadi harus ada tanda tangan elektronik tesebut. Hal
ini seharusnya dapat dijadikan contoh untuk pelaku usaha sehingga saat kita
74
bertransaksi secara elektronik kita mendapat kepastian dari kejelasan dari pelaku
usaha karena adanya kontrak atau perjanjian baik dari sebuah atau lebih usaha
yang resmi dan hendaknya para konsumen menyadari hal ini, mencari dan
memesan barang terlebih dahulu dilihat bentuk usaha, kejelasannya, bentuk
kontrak/perjanjian yang ada.
Kepastian hukum berdasarkan kasus di atas menurut penulis dapat
ditempuh melalui jalur hukum menjadi 2 (dua) cara yakni secara litigasi atau non
litigasi baik secara perdata atau pidana tergantung kepada konsumen jalur mana
yang di pilih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat 1 yang berbunyi :“setiap orang
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Dengan kata
lain pelaku usaha sudah menyebarkan usaha atau berita bohong dan menyesatkan
sehingga konsumen mengalami kerugian materil terhadap barang yang
diinginkannya. Dan ketika di telusuri kepada nomor telepon, alamat, atau web
pelaku usaha sudah tidak aktif dan susah untuk dilacak. Sudah seharusnya para
konsumen agar lebih berhati- hati terhadap usaha yang penyebarannya melalui
internet sehingga lebih selektif dalam memesan barang yang di inginkan. Dan
banyak pelaku usaha yang lalai atau sengaja tidak mencantumkan alamat yang
jelas untuk kepentingan bisnis semata yang bertujuan membodohi konsumen yang
telah tertipu. Beberapa hal bisa terjadi dalam transaksi di internet diantaranya
gangguan dari para hacker yang merusak kontrak elektronik sehingga data atau
kerugian bisa menjadi tidak benar seperti penambahan uang yang tidak sesuai,
75
data yang tiba-tiba berubah, tentu saja hal ini akan sangat berpengaruh kepada
transaksi yang berlaku atau sedang terjadi.
Tentunya hal ini sangat jarang di ketahui oleh masyarakat luas hanya
sebagian saja yang mengetahui seperti pebisnis yang memiliki bisnis yang
potensial. Penulis sendiri masih sangat asing ketika mengetahui adanya tanda
tangan elektronik ini, hal ini dikarenakan tanda tangan elektronik belum terlalu
sering terdengar untuk masyarakat pada umumnya. Kepastian hukum yang
terdapat pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik juga mengacu kepada hukum pidana dan perdata di
Indonesia. Seperti yang tercantum pada pasal 38 Undang-Undang No 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:
“Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang
menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi
yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”
Berdasarkan hal tersebut masyarakat yang mengalami kerugian dapat
mengajukan gugatan sebagai bentuk penyelesaian sengketa tersebut. Pelaku usaha
menurut pengertian Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen pasal 1 butir ke 3 (tiga) adalah :
“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
76
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai kegiatan ekonomi.”
Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pasal 8 ayat 1 butir ke 6 (enam) yang
berbunyi :
“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau
jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.”
Ketentuan kepastian hukum bisa dilakukan secara perdata maupun pidana
tinggal bagaimana konsumen memilih jalur yang ditempuh sesuai dengan tingkat
kerugian yang diperoleh dalam bertransaksi secara elektronik di internet.
1. Ketentuan Pidana
Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik mengatur juga tentang ketentuan pidana terutama pasal
45 ayat 2 yang berbunyi :
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28
ayat (1) atau ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Sehingga pelaku usaha yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan dan
merugikan konsumen ketika bertransaksi di internet dapat dikenakan sanksi
pidana sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik.
77
2. Ketentuan Perdata
Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik mengatur juga tentang ketentuan perdata terutama pada
pasal 38 ayat 1 yang berbunyi :
“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang
menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi
informasi yang menimbulkan kerugian.”
Sehingga pelanggan yang merasa di rugikan saat menyelenggarakan sistem
elektronik atau pada saat menggunakan teknologi informasi dapat menempuh
gugatan perdata. Yang dimaksud sistem elektronik disini berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi