LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014 568 BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH Implementasi kerjasama daerah pada era otonomi daerah merupakan suatu kebutuhan bagi daerah, karena dalam mengembangkan memberdayakan dan memanfatkan sumberdaya / potensi suatu daerah memerlukan kerjasama dengan daerah lain karena adanya keragaman potensi dari setiap daerah. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan menjadi mitra. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Selain itu diharapkan dengan terjalinnya kerjasama antar daerah didapatkan solusi atas berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah antara lain : A. Kerjasama Kedungsepur Kerjasama Kedungsepur adalah bentuk kerjasama antara kota Semarang dengan daerah hinterland-nya, yang mencakup Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan). Kerjasama ini telah menjadi komitmen bersama dan telah diatur dalam Keputusan Bersama No. 30 Tahun 2005, No. 130 / 0975, No. 130 / 02646, No. 63 tahun 2005, No. 130.1/A.00016, No. 130.1/4382 tanggal 15 Juni 2005 tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur telah diperbarui dengan Kesepakatan Bersama No.146/199.c/2011, No.130/07/2011, No.415.4/03.3/KJS/2011, No.MOU-6/Perj-III/2011, 130/049, 130/1131/I/2011 tentang Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kedungsepur.
43
Embed
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN …satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708111055545.BabVLPPD2015.pdfBAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6.1. KERJASAMA ANTAR
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 6 8
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH Implementasi kerjasama daerah pada era otonomi daerah merupakan suatu
kebutuhan bagi daerah, karena dalam mengembangkan memberdayakan dan
memanfatkan sumberdaya / potensi suatu daerah memerlukan kerjasama dengan
daerah lain karena adanya keragaman potensi dari setiap daerah. dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan
daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan
publik, sinergi dan saling menguntungkan, Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru
dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan
kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar
dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan menjadi mitra. Melalui kerja
sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam
penyediaan pelayanan publik. Selain itu diharapkan dengan terjalinnya kerjasama
antar daerah didapatkan solusi atas berbagai permasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah guna peningkatan mutu pelayanan
terhadap masyarakat
Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang
dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah antara lain :
A. Kerjasama Kedungsepur Kerjasama Kedungsepur adalah bentuk kerjasama antara kota
Semarang dengan daerah hinterland-nya, yang mencakup Kabupaten
Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota
Semarang, Kota Salatiga dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan).
Kerjasama ini telah menjadi komitmen bersama dan telah diatur dalam
Keputusan Bersama No. 30 Tahun 2005, No. 130 / 0975, No. 130 / 02646,
No. 63 tahun 2005, No. 130.1/A.00016, No. 130.1/4382 tanggal 15 Juni
2005 tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur
telah diperbarui dengan Kesepakatan Bersama No.146/199.c/2011,
Meninjau kembali pemberian bantuan langsung masyarakat miskin
(BLMS) dan lebih diarahkan pada ekonomi produktif atau bidang-
bidang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti
pendidikan dan kesehatan.
VI. Bidang Kesehatan
1) Meningkatkan transfer dana ke daerah tidak hanya untuk
pelayanan kesehatan tetapi juga untuk kualitas tenaga
kesehatan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 7 3
2) Mendorong pemerintah melalui kementerian kesehatan agar
meningkatkan kerjasama kepada pelaku pembangunan
kesehatan (PKK, Kader Pos Yandu, dsb).
B. Rekomendasi Untuk Mendukung Percepatan Menuju Masyarakat
Ekonomi Asean 2015 (Asean Economic Community 2015):
1) Mendorong terwujudnya sarana dan jalur trasnportasi penerbangan
udara. Darat dan laut lintas daerah melalui maksimalisasi bantuan
pemerintah pusat dan sektor swasta.
2) Mendorong pelaksanaan kerjasama antar daerah di lingkup regional
maupun lintas propinsi untuk menghadapi arus Asean Economic
Community 2015.
3) Meningkatkan kualitas produk dan jaminan hukum bagi usaha kecil
dan menengah.
4) Mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan pelaksanaan
program Kompetensi Industri inti daerah (KIID).
5) Mendorong Apeksi sebagai organisasi strategis untuk memfasilitasi
pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam penyiapan daerah dalam
penyiapan AEC.
3. Indonesia City Expo di Dumai tanggal 21 - 25 Mei 2014
Pemerintah Kota Semarang didalam ICE 2014 ini menampilkan produk-
produk dari UKM binaan Pemerintah Kota Semarang (batik semarangan,
kerajinan tas, serta produk olahan khas semarang).
4. Rakor Komwil III di Pekalongan tanggal 08 – 10 Oktober 2013
Rakor yang dilaksanakan di Pekalongan memiliki tema “Pemberdayaan
Industry Ekonomi Kreatif, Pengembangan Smart City Dan Smart
Government Dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015 ”
dengan 2 sub tema yaitu:
1) “Pemberdayaan Industry Ekonomi Kreatif Dalam Menghadapi Asean
Economic Community 2015 ” ,dengan hasil rumusan sebagai berikut:
a. Ekonomi kreatif merupakan kekuatan baru bagi bangsa Indonesia di
masa depan mengingat kreativitas adalah budaya yang tidak pernah
habis, selain itu budaya dan industry kreatif dapat menjadi motor
pengerak pembangunan yang berlanjut, karena dijalankan tanpa
merusak lingkungan, tatanan sosial dan budaya, memberikan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 7 4
manfaat sosial yang positif serta dampak ekonomi yang inklusif,
melibatkan seluruh komponen masyarakat (dunia usaha, intelektual,
dan pemerintah daerah), meningkatkan pencitraan dan identitas
budaya bangsa, meningkatkan toleransi dan pemahaman antar
daerah, menghormati keanekaragaman budaya, serta meningkatkan
inovasi dan kreatifitas.
b. Model pengembangan ekonomi kreatif meliputi beberapa hal,yaitu:
a) Adanya SDM yang kreatif, profesional dan berdaya saing.
b) Adanya aksesibilitas ke bahan baku karya kreatif, baik dalam
bentuk sumber daya alam maupun sumber daya budaya.
c) Adanya industry kreatif dan wirausaha di bidang industry kreatif
d) Aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan bagi permodalan
industry.
e) Ketersediaan infrastruktur (terutama industry infrstruktur teknologi
informasi) dan teknologi pendukung.
f) Penetrasi dan diversifikasipasar di dalam dan luar negeri.
g) Iklim yang kondusif,baik regulasi, kelembagaan, ruang publik,
dan ruang kreatif agar orang dan komunitas kreatif dapat
berekspresi dan berkolaborasi.
c. Dalam menghadapi Asean Economic Community 2015, maka untuk
pengembangan industry kreatif diperlukan adanya komitmen dan
upaya intensif yang kreatif dari pemerintah kota seperti halnya
dengan secara proaktif menggerakkan ekonomi lokal dan
menciptakan “brand lokal” yang kuat sehingga dikenal di luar negeri.
Untuk itu dihimbau agar pemerintah kota dapat memberikan ruang
kreatif kepada orang-orang kreatif agar dapat bertemu, berkolaborasi,
dan pada akhirnya berbisnis dengan mengusung “brand Indonesia”
sehingga memiliki keunggulan kompetitif di Asia Tenggara, bahkan di
tingkat dunia.
2) “Pengembangan Smart City Dan Smart Government Dalam
Menghadapi Asean Economic Community 2015 ” ,dengan hasil
rumusan sebagai berikut:
a. Pengembangan smart city merupakan solusi dalam mengatasi
berbagai permasalahan umum perkotaan, mengingat konsep smart
city merupakan konsep kota yang mampu mengetahui permasalahan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 7 5
yang ada di dalamnya (sansing), memahami kondisi permasalahan
(understanding), dan dapat menghubungkan, memonitor serta
mengendalikan/mengatur (controling), berbagai sumber daya yang
ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk
memasimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung
pembangunan yang berkelanjutan, melalui pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga muncul adanya
kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
b. Platform System Smart City, adalah menyediakan konektivitas
terhadap berbagai solusi layanan, yang meliputi kolaborasi dan
integrasi layanan dan informasi, pengelolaan serta eskalasi kejadian
dan peristiwa dalm konteks geospatial, termasuk pelaporan dan
pembentukan dashboard kota. Oleh karena itu unsur
terpenting/fundamental dalam membentuk ekosistem smart city
platform adalah: teknologi (Digital City, Intelligent City, Ubiquitous
City, Wired City, Hybrid City, Information City), proses (infrastruktur
fisik) dan manusia (kepemimpinan, governance, forum-forum inovasi,
jaringan dan komunitas).
c. Salah satu unsur yang sangat mendukung terwujudnya smart city
adalah melalui pengembangan smart government yaitu
penyelenggaraan pemerintahan dengan menyediakan dan
memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik, yang meliputi
layanan informasi pelayanan pemerintah kota, layanan publik
teritegrasi, ada partisipasi aktif masyarakat yang dapat dilakukan
dimana saja, kapan saja dan dengan perangkat apapun melaui
penggunaan TIK.
Dalam rangka mewujudkan kedua hasil rumusan tersebut diatas maka
dibutuhkan komitmen dari Kepala Daerah dalam hal ini seluruh Walikota
anggota se-Komwil III APEKSI yang akan dituangkan lebih lanjut dalam
suatu Deklarasi Bersama tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan
Pengembangan Smart City di Kota Anggota Komwil III APEKSI
C. Citynet Asia Pasific Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu anggota Citynet Asia Pacific
pada tahun 2014 menghadiri Executive Commiittee ke-32 Citynet 2014 dan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 7 6
Seminar Internasional dengan tema “ The Future of Sustainability in Asian
Cities ” di Kota Hue,Vietnam pada tanggal 28 November – 02 Desember
2014 dengan hasil kegiatan sebagai berikut :
a. CITYNET sepakat untuk memperbanyak program Capacity Building
untuk para pelaksana pembangunan daerah yang diperuntukan untuk
kota/kabupaten anggota CITYNET. Program Capacity Building ini akan
dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga donor, sehingga dapat
memberikan skema sponsorship kepada para delegasi anggota.
Beberapa kegiatan Capacity Building yang sudah terinventarisir, antara
lain:
1. KLRTC yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur – Malaysia,
sebanyak 4 kali setahun, dengan tema; Integrated Urban Planning,
Solid Waste Management, Urban Transport, dan Green Economy.
2. Regional Development Planning, yang akan diselenggarakan setiap
tahun di Tokyo – Jepang.
3. Urban Planning, yang akan diselenggarakan setiap tahun di Seoul –
Korea Selatan
4. Pengembangan Kota Ramah Lingkungan, yang akan
diselenggarakan setiap tahun di Jeju – Korea Selatan.
b. Acara Executive Committee Meeting dan International Seminar tahun
2015 akan dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo – Indonesia. Selain itu,
CITYNET-Indonesia juga akan menyelenggarakan kegiatan yang hanya
diperuntukan untuk anggota dari Kota/Kabupaten di Indonesia, yaitu;
1. Short Course and Study Visit on Healthy City and Hospital
Management di Eropa, bekerjasama dengan Erasmus University –
Rotterdam
2. Short Course and Study Visit on Urban Management and
Development di Turkey, bekerjasama dengan Pemerintah Kota
Istambul – Turkey
Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan CITYNET-Indonesia
dalam skala nasional untuk membagi informasi yang diterima selama
pelaksanaan Congress, Seminar, dan study visit, sehingga penerima
manfaat menjadi lebih luas. Selain itu, terbuka kesempatan bagi
Kabupaten/Kota anggota CITYNET untuk bekerjasama dengan KOTI
(Korean Transport Institute) dan CDIA (Cooperation of Development
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 7 7
International Agency) dalam hal konsultansi dan pendampingan proses
pembangunan daerah.
D. Sister City Sister City Kota Semarang – Kota Split, Kroasia Di era globalisasi ini networking atau jejaring kota – kota dunia sangatlah
penting dalam rangka sharing informasi pembangunan dan saling berbagi
pengalaman dalam menangani isu-isu global seperti masalah perkotaan,
perubahan iklim, pengurangan dampak resiko bencana, green city dan
sebagainya.
Sesuai arahan dari AKLN Kementrian Dalam Negeri RI, kerjasama Sister
City tidak hanya ke negara-negara Eropa Barat tetapi diarahkan ke negara-negara
di Eropa Timur, Afrika, dan Amerika Selatan. Dalam hal ini Pemerintah Kota
Semarang melakukan penjajagan kerjasama kota kembar (Sister City) dengan
Pemerintah Kota Split Kroasia yang diprakarsai dan difasilitasi oleh Duta Besar RI
untuk Kroasia Yang Mulia Bapak Agus Sardjana. Kota Split memiliki karakteristik
yang sama dengan kota Semarang antara lain dari segi topografi yang berbukit
memiliki upper town dan down town, letak geografis yang berbatasan langsung
dengan laut, kota dagang pelabuhan, memiliki bnayak peninggalan bangunan
bersejarah.
Pada tanggal 09 September 2014 telah dilakukan penandatanganan LOI
kerjasama kota kembar antara Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota
Split oleh kedua Walikota dengan disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kroasia
yang dilaksanakan di Kota Split, Kroasia. LOI tersebut ditandatangani berdasarkan
semangat kerjasama yang bersahabat, persamaan kedudukan dan saling
menguntungkan. Kedua Walikota mengungkapkan keinginannya untuk dapat
meningkatkan segala bentuk kerjasama dibidang ekonomi, perdagangan, buday,
pendidikan, pariwisata, olahraga, perencanaan daerah, administrasi dan pelatihan
teknik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan. Sebagai
tindaklanjut kedepan sesuai kesepakatan bersama, Walikota Split akan berkunjung
ke Kota Semarang untuk penandatanganan MOU Sister City Semarang-Split.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 7 8
E. Kerjasama Antar Lembaga:
NO LEMBAGA KETERANGAN 1. PT. Kereta Api
Indonesia (persero) v Perjanjian Kerjasama dengan PT. Kereta Api
Indonesia (persero) tentang Addendum (Perubahan) Perjanjian No. 205/P/HK/D6/2011-No.590/77 tanggal 20 Juli 2011 tentang Persewaan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia (persero) Untuk Kolam Polder / Float Control Pengendali Banjir Kali Banger Kota Semarang.
v Luas ± 11,50 Ha terletak di Jalan Ronggowarsito Kel. Kemijen Semarang Timur.
v Harga sewa addendum sebesar Rp. 1.862.520.275 (satu milyar delapan ratus enampulu dua juta limaratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)
v Denda keterlambatan sebesar 2 per mil per hari v Jangka waktu perjanjian 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016
2. PT. Kereta Api Indonesia (persero)
v Perjanjian Kerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia (persero) tentang Persewaan Tanah Milik . Kereta Api Indonesia (persero) Untuk Kolam Polder / Float Control / Pengendalian Banjir di Depan Stasiun Semarang Tawang.
v Luas ± 1,85 Ha terletak di Jalan Taman Tawang Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur.
v Harga sewa untuk 5 (lima) tahun sebesar Rp. 1.528.344.000 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
v Denda keterlambatan sebesar 2 per mil per hari v Jangka waktu perjanjian 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019
6.2. KERJASAMA PIHAK KETIGA Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi sumber daya Pemerintah Kota
tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus membangun sinergitas dengan
komponen lainnya, yaitu masyarakat dan swasta. Oleh karena itu, perlu dilakukan
kerjasama pihak ketiga, untuk mengoptimalkan fungsi Pemerintah dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang bermuara pada terwujudnya
Good Governance,
Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Semarang telah membangun kerjasama
dengan pihak ketiga / swasta, baik dalam kaitannya dengan pemberdayaan dan
peningkatan nilai tambah (Value-added) terhadap aset-aset daerah, maupun
potensi pembangunan lainnya. Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 7 9
dengan melakukan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga
yaitu :
v Kerjasama Pihak Ketiga
NO PIHAK KETIGA KETERANGAN 1. Mulyadi Setiakusuma
Yayasan Klenteng Agung Sam Poo Kong
v Perpanjangan Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang Yang Terletak Di Jalan Simongan Raya Sebelah Utara Tempat Ibadah Tri Dharma Klenteng Agung Sam Poo Kong Gedung Batu, Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
v Luas lahan seluas ± 2.792m² (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang digunakan untuk lahan parkir
v Jangka waktu 5 thn ( 20/6/2010 - 19/6/2015 ) v Uang sewa tanah 5 th. sebesar
Rp.157.162.432 yang telah dibayar sebesar Rp. 117.927.141 dengan perincian pembayaran :
I. 12-4-2013 sebesar Rp. 24.494.400,- untuk periode 2010-2011
II. 20-3-2014 sebesar Rp. 93.432.741,- untuk periode 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014
Yang belum dibayar sebesar Rp. 39.235.291 dibayar paling lambat 30 September 2014
2. PT.BS Merdeka Sriwijaya
v Nota Kesepahaman Bersama ( Memorandum Of Understanding) Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Semarang Expo Center di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
v Jangka waktu 6 (enam ) bulan sejak ditandatangani
v Memorandum of Understanding ( MoU ) : - sebagai dasar untuk melakukan
perencanaan awal - pelaksanaan teknis sesuai dgn persyaratan
dan mekanisme seleksi mitra kerjasama - secara hukum tdk menimbulkan hak &
kewajiban para pihak - sebagai penunjukan PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA sebagai “ Pemrakarsa Kerjasama” tetapi tidak merupakan jaminan sebagai pemenang seleksi mitra kerjasama
v Tidak mengikat kedua belah pihak 3. Persatuan Golf
Indonesia (PGI) Jawa Tengah
v Perpanjangan Pengelolaan Sementara Tanah dan Bangunan Lapangan Golf Gombel Semarang dengan cara sewa oleh Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa Tengah
v Jangka waktu sewa perpanjangan 3 bulan (23 oktober 2014 – 22 januari 2014)
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 8 0
NO PIHAK KETIGA KETERANGAN v Nilai sewa sebesar Rp. 100.000.000,- setiap
bulan. v Denda keterlambatan sebesar 1 permil per
hari dari nilai sewa dan maksimal sebesar 5 % dari nilai sewa.
v Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi
NO PERGURUAN TINGGI TENTANG KETERANGAN 1. DR. Ir. AGUS
WIBOWO, MKom, MSi, MM. SEKOLAH TINGGI ELEKTRONIKA DAN KOMPUTER SEMARANG ( STEKOM )
Pembangunan Kota Semarang dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi
1. Maksud : Meningkatkan partisipasi dan peran serta lembaga pendidikan tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk turut menyelesaikan / memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kota Semarang.
2. Tujuan : Menerapkan
keahlian bidang Ilmu Pengetahuan & Teknologi ( IPTEK ) sesuai dgn disiplin ilmu yang ditekuni berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat luas.
3. Ruang Lingkup :
Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi serta Pengabdian Masyarakat dalam rangka Pembangunan Kota Semarang & Penyele-saian Permasalahan Faktual Masyarakat yg dilaksanakan sesuai dgn batas kemampuan, material dan personalia.
4. Jangka waktu 1 tahun
(30/10/2014-29/10/2015 ) 2. ANIS MALIK THOHA,
MA, PhD.
Pembangunan Kota Semarang dan
1. Maksud : Meningkatkan partisipasi dan peran serta lembaga pendidikan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 8 1
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA ) SEMARANG
Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi
tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk turut menyelesaikan / memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kota Semarang.
2. Tujuan : Menerapkan
keahlian bidang Ilmu Pengetahuan & Teknologi ( IPTEK ) sesuai dgn disiplin ilmu yang ditekuni berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat luas.
3. Ruang Lingkup :
Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi serta Pengabdian Masyarakat dalam rangka Pembangunan Kota Semarang & Penyele-saian Permasalahan Faktual Masyarakat yg dilaksanakan sesuai dgn batas kemampuan, material dan personalia.
4. Jangka waktu 1 tahun (
30/10/2014 -29/10/2015 ) 3. WAHYUNING
SETYANI, MSc. Apt SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI “YAYASANFARMASI“ SEMARANG
Pembangunan Kota Semarang dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi
1. Maksud : Meningkatkan partisipasi dan peran serta lembaga pendidikan tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk turut menyelesaikan / memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kota Semarang.
2. Tujuan : Menerapkan
keahlian bidang Ilmu Pengetahuan & Teknologi ( IPTEK ) sesuai dgn disiplin ilmu
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 8 2
yang ditekuni berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat luas.
3. Ruang Lingkup :
Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi serta Pengabdian Masyarakat dalam rangka Pembangunan Kota Semarang & Penyele-saian Permasalahan Faktual Masyarakat yg dilaksanakan sesuai dgn batas kemampuan, material dan personalia.
4. Jangka waktu 1 tahun (
30/10/2014 -29/10/2015 ) 4. WIJAYA, SH. MH.
UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS 1945 ( UNTAG ) SEMARANG
Pembangunan Kota Semarang dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi
1. Maksud : Meningkatkan partisipasi dan peran serta lembaga pendidikan tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk turut menyelesaikan / memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kota Semarang.
2. Tujuan : Menerapkan
keahlian bidang Ilmu Pengetahuan & Teknologi ( IPTEK ) sesuai dgn disiplin ilmu yang ditekuni berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat luas.
3. Ruang Lingkup :
Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi serta Pengabdian Masyarakat
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 8 3
dalam rangka Pembangunan Kota Semarang & Penyele-saian Permasalahan Faktual Masyarakat yg dilaksanakan sesuai dgn batas kemampuan, material dan personalia.
4. Jangka waktu 1 tahun (
30/10/2014 -29/10/2015 ) 5. Drs. ERWIN EDI
WIBOWO, M.Pd. UNIVERSITAS PANDANARAN ( UNPAND ) SEMARANG
Pembangunan Kota Semarang dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi
1. Maksud : Meningkatkan partisipasi dan peran serta lembaga pendidikan tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk turut menyelesaikan / memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kota Semarang.
2. Tujuan : Menerapkan
keahlian bidang Ilmu Pengetahuan & Teknologi ( IPTEK ) sesuai dgn disiplin ilmu yang ditekuni berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat luas.
3. Ruang Lingkup :
Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi serta Pengabdian Masyarakat dalam rangka Pembangunan Kota Semarang & Penyele-saian Permasalahan Faktual Masyarakat yg dilaksanakan sesuai dgn batas kemampuan, material dan personalia.
4. Jangka waktu 1 tahun
( 30/10/2014 -29/10/2015 6. DR. Ir. EDI
NOERSASANGKO, Pembangunan Kota Semarang
1. Maksud : Meningkatkan partisipasi dan peran
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 8 4
M.Kom. UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG ( UDINUS )
dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi
serta lembaga pendidikan tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk turut menyelesaikan / memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kota Semarang.
2. Tujuan : Menerapkan
keahlian bidang Ilmu Pengetahuan & Teknologi ( IPTEK ) sesuai dgn disiplin ilmu yang ditekuni berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat luas.
3. Ruang Lingkup :
Kerjasama Penelitian dan Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan & Teknologi serta Pengabdian Masyarakat dalam rangka Pembangunan Kota Semarang & Penyele-saian Permasalahan Faktual Masyarakat yg dilaksanakan sesuai dgn batas kemampuan, material dan personalia.
4. Jangka waktu 1 tahun
(28/03/2014-27/03/2015 7. DR. H. NOOR
ACHMAD, MA. UNIVERSITAS WAHID HASYM SEMARANG
Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan Utama Dalam Rangka Pembangunan Kota Semarang
Ruang Lingkup : a. Pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi :
1) Pendidikan, penelitian dan pengembangan
2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
3) Pengabdian masyarakat dalam rangka pembangunan Kota Semarang
4) Penyelesaian permasalahan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 8 5
faktual masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, material dan personalia.
b. Penyelenggaraan RSUD Kota Semarang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.
c. Jangka waktu 1 tahun ( 28/03/2014-27/03/2015
Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Semarang Expo Center
sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD tahun 2010-2015 indikasi program
tahun 2015, maka direncanakan Pembangunan Semarang Expo Center tersebut
dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah berserta peraturan pelaksanaanya, maka
pemanfaatan barang daerah dan kerjasama dengan badan hukum / pihak ketiga
harus dilakukan melalui seleksi / lelang.
Sehubungan dengan rencana Pembangunan Semarang Expo Center
tersebut, maka sudah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Seleksi Kerjasama, dan
pada tahun 2014 telah dilakukan MOU dengan PT. BS Merdeka Sriwijaya. MOU
tersebut dimaksudkan memberikan kesempatan pada pemrakarsa untuk
menyusun dokumen perencanaan pembangunan atau dokumen kelayakan yang
akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun dokumen seleksi / lelang
serta menjadi bahan persandingan untuk pengambilan kebijakan Pemerintah Kota
Semarang dalam menentukan skema kerjasama Bangun Guna Serah.
Sesuai dengan MOU No. 019.6/264/2014 - No.BSMS/MOU-
SMRG/026/X/2014 tanggal 22 oktober 2014 tentang Nota Kesepahaman Bersama
(Memorandum Of Understanding) Rencana Pembangunan dan Pengelolaan
Semarang Expo Center di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang diharapkan
dokumen perencanaan tersebut diselesaikan oleh pihak pemrakarsa dalam jangka
waktu paling lambat 6 (enam) bulan ke depan sejak MOU ditandatangani tanggal
22 oktober 2014. Saat ini pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Seleksi Kerjasama masih
pada tahap penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja yang masih perlu
penyempurnaan terkait dengan hasil kajian kelayakan dari pihak pemrakarsa (PT.
BS Merdeka Sriwijaya).
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 8 6
Sedangkan rencana seleksi kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan
Taman Lele tidak bisa direalisasikan karena terkendala peraturan sempadan mata
air yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah.
6.3 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
6.3.1 Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Makin maju suatu masyarakat, maka makin beraneka ragam kegiatannya
disertai dengan spesialisasi bidang pekerjaan dan keahlian yang semakin
mendalam dan khusus. Untuk memadukan dan menyelaraskan aktivitas tersebut
diperlukan generalis yang berfungsi sebagai koordinator. Di bidang pemerintahan,
juga telah terjadi spesialisasi bidang-bidang pekerjaan, yang dari waktu ke waktu
menjadi semakin spesifik. Untuk pencapaian tujuan pemerintahan, diperlukan
adanya koordinator untuk mengkoordinasikan instansi vertikal dalam
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut
Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas dan menunjang
kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Anggota
Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian,
pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di
Daerah.
Namun untuk menjaga harmoni penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah
dan untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas umum
pemerintahan maka unsur Forkopimda di Kota Semarang ditambahkan beberapa
Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Semarang. Penambahan tersebut
ditetapkan dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 130/1/2010 tentang
Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang dengan
susunan keanggotaan sebagai berikut :
Ketua : Walikota Semarang
Wakil Ketua : Wakil Walikota Semarang
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Semarang
Anggota : 1. Ketua DPRD Kota Semarang
2. Kapolrestabes Semarang
3. Komandan Kodim 0733/BS Semarang
4. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 8 7
5. Ketua Pengadilan Negeri Semarang
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
7. Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang
8. Ketua Pengadilan Agama Semarang
9. Komandan Lanal Semarang
10. Kepala Satuan Brimob Daerah Jawa Tengah
11. Komandan Yon Arhanudse 15 Semarang
12. Komandan Denpom IV/5 Semarang
13. Komandan Yonif 400/Raider Semarang
14. Kepala Detasemen TNI AU Semarang
15. Kepala Kantor Imigrasi Semarang
16. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang.
Hubungan kerja antar Instansi Vertikal diimplementasikan melalui kegiatan
koordinasi pemerintahan daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk
mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun
pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, agar tercapai hasil guna
dan daya guna yang sebesar-besarnya.
Dengan demikian kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi
vertikal di daerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan
pelaksanaan pemerintahan di daerah yang merupakan proses komunikasi dan
interaksi antar penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah.
Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah di arahkan kepada upaya
memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penyelesaian permasalahan -
permasalahan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Adapun pelaksanaan kegiatan koordinasi diselenggarakan melalui :
(a) Rapat Koordinasi,
(b) Nara sumber dalam berbagai forum.
(b) Permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat.
(c) Konsultasi.
Pada tahun 2014 Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah telah beberapa kali
melaksanakan pertemuan formal maupun informal dalam rangka lebih
memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan, mencari formula yang
tepat terhadap berbagai permasalahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat
terhimpun segala informasi dan masukan dari anggota Forkopimda yang
memberikan manfaat terhadap lancarnya penyelenggaraan pemerintahan di
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 8 8
daerah serta dalam rangka menghadapi kondisi ideologi, sosial politik, sosial
budaya, ekonomi dan keamanan.
Adapun kegiatan pertemuan formal atau rapat koordinasi Forkopimda pada
tahun 2014 dilaksanakan sebagai berikut :
DATA HASIL KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014
NO HARI / TANGGAL MATERI
1 Rabu 8 Januari 2014
Rapat Koordinasi dan konsolidasi Forkopimda persiapan pelaksanaan kegiatan di Kota Semarang tahun 2014
2 Rabu 15 Januari 2014
Rapat Koordinasi Forkopimda persiapan kegiatan Festival durian dan pasar imlek semawis 2014
3 Jumat 24 Januari 2014
Rapat Koordiansi Forkopimda terkait penanggulangan dan penanganan korban bencana banjir dan longsor di Kota Semarang
4 Senin 3 Februari 2014
Rapat Koordinasi Forkompinda dalam rangka persiapan kunjungan Menkes RI Tgl 5 Feb, Delegasi Srilanka Tgl 26 Febr dan Acara karnaval SCTV Tgl 22- 23 Febr di Kota Semarang
5
Rabu 12 Februari 2014
Rakor Forkopimda terkait keamanan, ketertiban dan stabilitas wilayah dalam rangka mengurangi angka kejahatan di Kota Semarang
6 Selasa 25 Februari 2014
Rapat Koordinasi Forkopimda dalam rangka kesiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014
7 Senin 3 Maret 2014
Rakor Forkopimda terkait persiapan kunjungan Presiden RI di Kota Semarang pada tanggal 13-14 Maret 2014
8 Senin 10 Maret 2014
Rapat Koordinasi Forkopimda dalam rangka pengamanan wilayah menghadapi Masa Kampanye Pileg 2014 dan Rapat Final persiapan kunjungan Presiden RI
9 Selasa 18 Maret 2014
Rapat Koordinasi Forkopimda dalam rangka Persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT Kota Semarang ke 467.
10 Kamis 3 April 2014
Rapat Forkopimda terkait persiapan akhir penyelenggaraan Pileg 2014 tingkat Kota Semarang
11 Kamis 10 April 2014
Rapat koordinasi Forkopimda Semarang dalam rangka persiapan kunjungan Wakil Presiden RI ke Kota Semarang Tgl 24 April 2014
12 Senin 21 April 2014
Rapat koordinasi Forkopimda terkait stabilitas wilayah menyambut hari buruh (May Day) 01 Mei 2014 di Kota Semarang
13 Rabu 30 April 2014
Rapat Koordinasi Forkopimda persiapapan acara Semarang Night Carnival Tgl 3 Mei 2014 dan Pentas Musik “Yuk Keep Smile” Tgl 4 Mei 2014
14 Selasa Rapat Koordinasi Forkopimda Persiapan acara
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 8 9
NO HARI / TANGGAL MATERI
6 Mei 2014 Festival Perahu hias dan lampion di Banjir Kanal Barat tgl 17 Mei 2014
15 Selasa 13 Mei 2014
Rapat Koordinasi Forkopimda persiapan kegiatan TMMD sengkuyung I tahun 2014 tingkat Kota Semarang
16 Jumat 23 Mei 2014
Rakor Forkopimda dalam rangka persiapan tahapan-tahapan Pilpres 2014 tingkat Kota Semarang
17 Senin 2 Juni 2014
Rapat Koordinasi Forkopimda terkait pengamanan wilayah dan kamtibmas menjelang Masa Kampanye Pilpres 2014 di Kota Semarang
18 Rabu 11 Juni 2014
Rakor Forkopimda terkait stabilitas wilayah dan persiapan menyambut Bulan Ramadhan 1435 H di Kota Semarang
19 Rabu 18 Juni 2014
Rapat Koordinasi lanjutan Forkopimda Persiapan pengamanan Pelaksanaan Pencoblosan Pilpres 2014 tingkat Kota Semarang
20 Selasa 24 Juni 2014
Rapat Koordinasi Forkopimda pengamanan dan persiapan kegiatan Dugderan Tahun 2014 tgl 27 Juni
21 Selasa 1 Juli 2014
Rapat Forkopimda terkait kamtibmas dan pengamanan wilayah selama Bulan Ramadan 1436H/2014
22 Selasa 8 Juli 2014
Rapat Forkopimda terkait persiapan terakhir Pilpres 2014 tingkat Kota Semarang dilanjut pemantauan TPS-TPS di Kota Semarang
23 Senin 14 Juli 2014
Rakor Forkopimda Kota Semarang pantauan objek vital dan fasilitas umum terkait kesiapan wilayah di Bulan Ramadhan dan menghadapi Idul Fitri
JUMLAH TOTAL 570 1.050.771 570 1.050.771 PROSENTASE = 100 %
Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2014.
2. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN / NORMALISASI KALI
TENGGANG Proses pengadaan tanah untuk pembangunan / normalisasi Kali Tenggang
pada Tahun 2014 belum selesai disebabkan adanya warga yang belum
sepakat dengan harga ganti rugi.
3. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI (RETARDING POND) Upaya penyelesaian terhadap proses pengadaan tanah untuk
pembangunan kolam retensi terus dilakukan, antara lain koordinasi dengan
pihak-pihak terkait (Kementerian BUMN, PT. Pelindo III, PT. TMB,
Kejaksanaan, BPKRI, Pemprov Jateng), baik yang di fasilitasi oleh
Pemerintah Kota Semarang maupun oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.
Terakhir melalui rapat koordinasi tanggal 24 Desember 2014, yang dipimpin
oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri Walikota
Semarang, PT. Pelindo III, PT. Tanah Mas Baruna, Dinas PSDA & ESDM
Kota Semarang, P2T Kota Semarang, namun belum ada titik temu.
4. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG – SEMARANG. Proses pengadaan tanah guna pembangunan jalan tol Semarang – Batang
sampai dengan Tahun 2014 sementara vakum, menunggu kejelasan dari
Kementrian Pekerjaan Umum. Hal ini disebabkan karena adanya
permasalahan teknis di lapangan. Sesuai surat dari Direktur Teknik Dirjend
Bina Marga Tgl. 29-7- 2011 No. TN.01.01-Bt/42yaitu karena terdapat
perbedaan ROW dengan exiting pengukuran bidang yang terkena
dilapangan.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 9 4
Selanjutnya Walikota Semarang melalui surat Nomor : 593/2911 tanggal 10
Juli 2014, telah melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah tentang
perkembangan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-
Batang, yang intinya bahwa Penetapan Lokasi Nomor 620/2/2008 Tanggal 3
Januari 2008 dan telah diperpanjang dengan SK Gubernur Nomor
620/1/2012 Tanggal 10 Januari 2012 sesuai ketentuan Peraturan Kepala
BPN Nomor 3 Tahun 2007 telah berakhir.Selanjutnya kegiatan Pengadaan
tanah dimaksud dimulai kembali dengan mendasarkan pada UU Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan
Umum.
5. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API (DOUBLE TRACK) LINTAS PEKALONGAN-SEMARANG. Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral
Perkeretaapian memiliki program pembangunan jalur ganda kereta api lintas
utara Jawa yang menghubungkan Jakarta- Surabaya termasuk di dalamnya
melewati wilayah Kota Semarang, yaitu jalur Pekalongan – Semarang dan
Semarang Bojonegoro.
Selanjutnya pada pada tanggal 9 November 2011, telah dilakukan penetapan
lokasi oleh Gubernur Jawa Tengah.
Adapun realisasi kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan pada Tahun
2014 sejumlah 662 bidang tanah seluas 82.688 M2 senilai Rp.
89.114.899.320,- dari target 735 bidang.
a. Permasalahan / Hambatan
1) Di Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara dan Kelurahan
Tugurejo Kecamatan Tugu masih terdapat beberapa warga/pemilik masih
belum sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh SATKER
(permintaan warga terlalu tinggi)
2) Terhadap Tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah belum mendapat
penyelesaian sesuai ketentuan
b. Upaya Penyelesaian
SATKER dan P2T terus melakukan pendekatan secara persuasif kepada
warga termasuk mekanisme akhir apabila tidak tercapai kesepakatan akan
ditempuh upaya penitipan ganti rugi di Pengadilan (Konsinyasi);
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 9 5
6. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API (DOUBLE TRACK) LINTAS SEMARANG - BOJONEGORO. Pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa yang selanjutnya
adalah Jalur Ganda Lintas Semarang – Bojonegoro. Adapun perkembangan
proses pengadaan tanah yang dilaksanakan selama Tahun 2014 sebagai
berikut:
No
LETAK TANAH
(KELURAHAN)
TARGET REALISASI KETERANGAN
BIDANG
LUAS (M2)
BIDANG
LUAS (M2)
GANTI RUGI
1 Kemijen 14 707,5 6 369 319.385.679
2 bidang yang belum sepakat
adalah tanah P.II 2 Tambakrejo 25 1.671 16 981 2.570.106.
226 7 bidang yang belum sepakat
adalah tanah P.II 3 Tlogomulyo 16 154 - - - Tanah
PT.Pertamina meminta ganti
lahan JUMLAH 55 2.553 22 1.350 2.917.407.
558 57%
Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2014
a. Perkembangan:
1) Di Kelurahan Tlogomulyo telah dilakukan pembayaran ganti rugi
bangunan / tanaman kepada 16 pemilik, sedangkan tanah milik PT.
PERTAMINA;
2) Di Kelurahan Kemijen 2 bidang belum sepakat status tanah P.II;
3) Di Kelurahan Tambakrejo : 16 sudah bayar, 7 bidang = P.II/TN, 2 bidang
proses pemberkasan.
b. Permasalahan / Hambatan:
1) Di Kelurahan Tambakrejo terdapat 4 bidang dengan status P.II (Tanah
Negara) sehingga belum dapat dilakukan proses pembayaran;
2) terdapat tambahan 3 bidang A.n Baen Cs (1 bid status HM, 2 Bid Status
P.II/TN);
3) Di Kelurahan Tlogomulyo, PT. Pertamina selaku pemilik tanah meminta
ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk ganti lahan.
c. Upaya Penyelesaian
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 9 6
1) Terhadap tanah dengan status P.II (Tanah Negara) penyelesaiannya
masih menunggu petunjuk dari BPN RI,
2) Terhadap bidang tambahan a.n Baen /Purnomo Cs, telah dilakukan
sosialisasi / penjelasan pada Tanggal 4 November 2013 di Ruang Rapat
Asisten Administrasi Pemerintahan. Namun yang bersangkutan masih
minta waktu untuk mempertimbangkan hasil ukur yang telah
disampaikan.
3) Selanjutnya telah dilakukan pendekatan secara intensif dari SATGAS,
SATKER guna memperlancar proses pengadaan tanah.
4) Terhadap tanah milik PT. Pertamina akan diselesaikan dengan
mekanisme tukar guling secara langsung antara SATKER dengan PT.
Pertamina (di luar mekanisme P2T).
7. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PELEBARAN JALAN KARTINI – JOLOTUNDO – GAJAH Pengadaan tanah untuk pembangunan dan pelebaran jalan Kartini –
Jolotundo – Gajah terletak di wilayah Kelurahan Sambirejo Kecamatan
Gayamsari. Jalan ini merupakan penghubung antara Jalan Kartini dengan
Jalan Gajah dengan target bidang tanah seluas ± 10.835 M2 yang terdiri dari
99 bidang tanah.
Adapun realisasi pembayaran ganti rugi pada Tahun 2014 sebagai berikut:
No. LETAK TANAH TARGET REALISASI KELURAHAN KECAMATAN BIDANG LUAS BIDANG LUAS BESAR GANTI RUGI
1 SAMBIREJO GAYAMSARI 99 10.835 91 8.509 26.477.736.520 JUMLAH TOTAL 99 10.835 91 8.509 26.477.736.520
Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2014
a. Permasalahan / Hambatan
1) Terdapat 1 bidang tanah yang belum sepakat ( a.n. Karno)
2) Terdapat persoalan tanah Wakaf No. 2 / Sambirejo yang belum dapat
diberikan ganti rugi karena : ada perubahan subyek nadzir dan belum
mendapatkan rekomendasi dari Menteri Agama – BWI
b. Upaya Penyelesaian
1) Terhadap 1 bidang tanah yang belum sepakat ( A.n Karno) dilakukan
pendekatan, namun apabila tidak ada titik temu akan dikonsinyasi;
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
5 9 7
2) Terhadap persoalan tanah Wakaf No.2/Sambirejo sedang ditempuh
proses perubahan Nadzir, dan menunggu rekomendasi dari Menteri
Agama – BWI.
8. PENGADAAN TANAH NORMALISASI KALI BERINGIN
Sebagai salah satu usaha Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi
permasalahan banjir yang terjadi di Kota Semarang khususnya di wilayah
Kecamatan Tugu, maka dilaksanakan kegiatan normalisasi Kali Beringin yang
terletak di Kelurahan Mangkang Wetan dan Mangunharjo Kecamatan Tugu.
Adapun target pelaksanaan sejumlah 153 bidang dengan luas ± 67.446 M2,
dengan realisasi pembayaran ganti rugi sampai dengan Tahun 2014 sebesar
Rp.16.612.535.900, - dengan perincian sebagai berikut:
No. LETAK TANAH TARGET REALISASI
KELURAHAN KECAMATAN BIDANG LUAS BIDANG LUAS BESAR GANTI RUGI
pengungsi dan penyelamatan. Selama tahun 2014 telah ditetapkan oleh
Walikota Semarang sebanyak 4 kali, yang terdiri dari 5 titik daerah bencana
banjir dan tanah longsor.
4) Setelah masa tanggap darurat maka tahap selanjutnya adalah rehabilitasi
bencana, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan pemulihan aspek
kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sampai tingkat yang memadai
pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau
berjalannya secara wajar aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca
bencana. Rehabitasi pasca bencana dilaksanakan melalui pemberian bantuan
sosial baik berupa uang maupun barang kepada masyarakat korban bencana
dan kegiatan SKPD yang difokuskan kepada aspek kebutuhan dasar korban
bencana.
Berikut adalah data penerima bantuan sosial akibat bencana tahun 2014 :
DATA PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL AKIBAT BENCANA TAHUN 2014
No Sasaran Waktu Penyerahan
Jumlah Penerima
Jumlah Dana (Rp)
1 Lempongsari, Gajahmungkur Februari 1 orang 5.000.000 2 Ngemplak Simongan Februari 3 orang 9.000.000 3 Lempongsari,Jomblang,Tinjomoyo Maret 3 orang 13.000.000 4 Bansos 96 kk April 96 orang 279.000.000 5 Sarirejo Mei 1 orang 6.000.000 6 Kalicari Juli 3 orang 9.000.000 7 Penggaron Lor Agustus 3 orang 18.000.000 8 Tanjung Mas September 4 orang 7.000.000 9 Tanjung Mas September 1 orang 3.500.000
10 Krobokan,Tanjungmas,Sendangguwo Oktober 3 orang 10.000.000 11 Bandarharjo,Kuningan Oktober 31 orang 34.750.000 12 Krobokan,Jagalan Nopember 8 orang 40.000.000 13 Rejosari Nopember 3 orang 17.500.000 14 Candi Desember 2 orang 8.500.000 15 Sarirejo Desember 2 orang 16.000.000 16 Bansos 11 kk Desember 11 orang 55.000.000 17 Rejomulyo,Krapyak Desember 2 orang 8.000.000 18 Rowosari,Tanjungmas Desember 2 orang 10.000.000
JUMLAH 179 orang 549.250.000
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
6 0 6
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Nomor 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah daerah dapat
menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang
berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD. Dana siap pakai
yang dimaksud tersebut adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh
Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan
batas waktu tanggap darurat berakhir. Sehingga penggunaan dana siap pakai
hanya dapat digunakan setelah ada pernyataan bencana dari Kepala Daerah pada
masa tanggap darurat bencana.
Dana tidak terduga dipergunakan pada masa kedaruratan, rehabilitasi,
rekonstruksi, pertolongan darurat serta untuk membantu masyarakat korban
bencana.
Berikut adalah data bencana yang ditetapkan dengan surat pernyataan
Walikota Semarang pada tahun 2014.
DATA BENCANA ALAM DI KOTA SEMARANG TAHUN 2014
(DITETAPKAN DENGAN SURAT PERNYATAAN BENCANA OLEH WALIKOTA
SEMARANG)
NO TANGGAL KEJADIAN LOKASI JENIS
BENCANA TAKSIRAN KERUGIAN KETERANGAN
1. 24-01-2014 Kec. Ngalian Banjir dan Tanah Longsor
Rp. 34.399.282
Pekerjaan tanah dan Kisdam sungai Plumbon
2. 24-01-2014 Kec. Ngalian Banjir dan Tanah Longsor
Rp. 47.141.625
Pekerjaan tanah dan Kisdam sungai Bringin
3. 24-01-2014 Kec. Gunungpati
Banjir dan Tanah Longsor
Rp. 89.475.598
Pekerjaan tanah dan Kisdam sungai Trangkil
4. 24-01-2014 Kec. Pedurungan
Banjir dan Tanah Longsor
Rp. 20.000.000
Pekerjaan Jembatan Gantung Gemah
5. 21-02-2014 Kec. Gunungpati
Banjir dan Tanah Longsor
Rp. 175.514.000
Perbaikan bahu jalan Sampangan-Gunungpati
Peristiwa bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial yaitu
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
6 0 7
komunitas masyarakat, dan teror. Pada tahun 2014 peristiwa bencana non alam
tersebut tidak terjadi di wilayah Kota Semarang.
6.6 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan bagian
dari tugas-tugas umum pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap
pelaksanaan pembangunan kota dan pelayanan umum yang dilaksanakan.
Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang efektif juga sangat terkait
dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang
memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan
pembangunan secara berkisinambungan, ketentraman dan ketertiban umum
merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan
masyarakat.
Arah dan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di
Kota Semarang ditujukan kepada penegakan hukum, kepastian hukum dan
budaya hukum serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam
mentaati hukum. Tujuan dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
di Kota Semarang adalah mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan
tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang kondusif.
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Semarang. Tugas dan fungsinya dijabarkan pada Peraturan Walikota
Semarang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan
polisi Pamong Praja. Sesuai dengan peraturan tersebut Satuan Polisi Pamong
Praja memiliki tugas pokok dalam Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan
Walikota dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
dapat bekerja sama dengan Polrestabes Semarang. Kerjasama sebagaimana
dimaksud didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling
menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
6 0 8
hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi. Sebagai dasar kerjasama tersebut
adalah “Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 119/1527SJ tahun 2002, No Pol
b/2300/VII/2002 tentang Kerjasama Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Fokus utama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban adalah
penegakan Peraturan Daerah (Perda), Kota Semarang memiliki Perda yang
mengandung sanksi sebanyak 54 buah. Penegakan perda diutamakan kepada
perda yang volume pelanggaranya tinggi serta mempunyai nilai strategis yang
pelanggaranya berdampak secara langsung keapada kepentingan umum. Perda
yang telah ditegakan tersebut antara lain :
a. Perda Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang
Pemberantasan Pelacuran di Jalan Dalam Kota Besar Semarang.
b. Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 15 Tahun 1981 Tentang Peraturan
Penghijauan/pertamanan Dalam Wilayah Kota madya Dati II Semarang
c. Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar
d. Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima
e. Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
f. Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan
Hidup
g. Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan di Kota Semarang
h. Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2007 Tentang Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner
i. Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan
j. Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung
k. Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol
l. Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan
m. Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
n. Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
o. Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
6 0 9
p. Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
q. Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
r. Perda Kota Semarang No. 20 tahun 2011 tentang Ijin Gangguan
s. Perda Kota Semarang No. 22 tahun 2011 tentang Ijin Penyambungan Jalan
Masuk
t. Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di
Kota Semarang
u. Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di
Kota Semarang
v. Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Tertentu di
Kota Semarang
w. Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
x. Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame
y. Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Bawah
Tanah
Dampak yang dihasilkan dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum adalah sebagai berikut :
a. Terselenggaranya sosialisasi Perda-perda melalui himbauan langsung,
pengawasan dan pembinaan dilapangan oleh setiap unit Patroli Polisi Pamong
Praja kepada sasaran tertentu sebagai objek tugas Polisi Pamong Praja,
menjadikan pelanggaran Perda pada basis-basis tertentu khususnya di daerah
Pusat Kota Semarang semakin berkurang.
b. Terkendalinya situasi ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Perda
pada setiap acara-acara pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota
Semarang dan Instansi / Lembaga lainnya di Kota Semarang, baik dalam
acara Ceremonial, Hari Besar Keagamaan, Hiburan, Olah Raga dan
sebagainya.
c. Terlaksananya peningkatan frekuensi pengawasan dan penertiban pada ruas-
ruas jalan protokol di Kota Semarang baik pada pagi hari, siang dan malam
hari bahkan pada hari – hari libur tertentu, menjadikan pertumbuhan PKL,
Gelandangan Pengemis, dan PSK sementara semakin berkurang dan dapat
ditekan seminimal mungkin.
d. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dan Instansi terkait khususnya
Polrestabes Semarang dalam kegiatan-kegiatan pengawasan, pembinaan dan
penertiban menambah kekuatan dan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2014
6 1 0
Kota Semarang di lapangan, memperkecil resiko yang tidak diinginkan antara
lain adanya komplain dan bentrok dilapangan antara petugas dan
objek/sasaran penertiban, dan lebih menjamin objektifitas tindakan karena
lebih selektif berdasarkan informasi/keterangan sebelumnya yang diterima dari
berbagai pihak sebagai hasil kerjasama yang baik.
e. Menjaga disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah, juga sebagai bentuk
komitmen kuat untuk mewujudkan Kota Semarang yang aman, nyaman, dan
tertib yang selaras dengan upaya besar menarik penanaman modal asing dan
domestik ke Kota Semarang sehingga membuka kesempatan kerja baru bagi