Hal - 535 BAB V – Penyelenggaraan Tugas Pembantuan L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007, dimana pengaturan kewenangan Pemerintahan terbagi menjadi Kewenangan Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan. Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui asas desentralisasi. Sedangkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi. Implikasi dari pembagian kewenangan pusat dan daerah salah satunya adalah dari sisi pendanaan. Artinya terdapat kewenangan pusat yang dibiayai oleh APBN melalui Kementerian/ Lembaga, kewenangan Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBD, serta terdapat Urusan Bersama Pusat dan Daerah yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBN (DUB) dan dari APBD (DDUB). Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sedangkan Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah (lingkup PNPM- MP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.168 /PMK.07/2009. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Selain itu pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang
22
Embed
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUANbeta.semarangkota.go.id/content/image/files/5. BAB 5 Tugas... · produktivitas dan mutu buah durian lokal melalui ... pertemuan tersebut, ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
H a l - 5 3 5
B A B V – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s P e m b a n t u a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007, dimana pengaturan kewenangan
Pemerintahan terbagi menjadi Kewenangan Pusat, Desentralisasi,
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan. Penyerahan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui asas desentralisasi. Sedangkan
asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak
semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didistribusikan dengan
menggunakan asas desentralisasi. Implikasi dari pembagian kewenangan
pusat dan daerah salah satunya adalah dari sisi pendanaan. Artinya terdapat
kewenangan pusat yang dibiayai oleh APBN melalui Kementerian/ Lembaga,
kewenangan Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBD, serta terdapat
Urusan Bersama Pusat dan Daerah yang diselenggarakan bersama oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBN
(DUB) dan dari APBD (DDUB). Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan
Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sedangkan
Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah (lingkup PNPM-
MP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.168 /PMK.07/2009.
Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah penugasan
Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari pemerintah Provinsi kepada
Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota
kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan
pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya
dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.
Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan,
dan pelayanan umum.
Selain itu pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui
APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang
H a l - 5 3 6
B A B V – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s P e m b a n t u a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah
berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang
ditugaskan kepada Daerah Provinsi melalui asas tugas pembantuan.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam
rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi,
tugas pembantuan dan Urusan Bersama.
Berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan
penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang
menjadi kewajiban Pemerintah Kota Semarang hanyalah pelaporan tugas
pembantuan dan urusan bersama.
Pada anggaran induk tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang
memperoleh alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan
dan Urusan Bersama sebesar Rp 20.675.431.000,- yang terdiri dari :
1. Dana Tugas Pembantuan (TP) sejumlah Rp.6.069.181.000,-
2. Dana Urusan Bersama (DUB) sejumlah Rp.14.606.250.000,-.
Namun pada anggaran perubahan (APBNP), terdapat Revisi DIPA
Tugas Pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal
20 September 2013 terkait penambahan anggaran kegiatan Padat Karya
Infrastruktur sebesar Rp.277.650.000,-, dan revisi DIPA Dana Urusan
Bersama (DUB) dari Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 21 Oktober 2013
untuk Pendampingan Program Percepatan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Permukiman (P4IP) pada 16 Kelurahan di wilayah 6 kecamatan
sebesar Rp.4.000.000.000,-.
Sehingga jumlah alokasi dana penyelenggaraan Tugas Pembantuan
dan Urusan Bersama yang diselenggarakan di Pemerintah Kota Semarang
menjadi sebesar Rp 24.953.081.000,- yang terdiri
1. Dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp.6.346.831.000,-
2. Dana Urusan Bersama (UB) sebesar Rp.18.606.250.000,-.
Secara keseluruhan penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Urusan
Bersama di Kota Semarang, mempunyai realisasi fisik sebesar 83,78%
H a l - 5 3 7
B A B V – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s P e m b a n t u a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
dengan realisasi keuangan sebesar Rp.24.103.887.485,- atau sebesar
96,86%. Adapun secara terinci, penyelenggaraan kegiatan Tugas
Pembantuan dan Urusan Bersama pada masing-masing SKPD adalah
sebagai berikut :
1. Dinas Pertanian Kota Semarang (TP)
Melaksanakan penugasan dari Direktorat Jenderal Hortikultura,
Kementerian Pertanian melalui DIPA Nomor.018.04.4.0391135/2013
dengan anggaran sebesar Rp. 1.298.000.000,-.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang (TP)
Melaksanakan penugasan dari Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
melalui DIPA Nomor. 026-04.4.039645/2013 dengan anggaran murni
sebesar Rp.291.631.000,-. Namun setelah terbit DIPA Revisi tanggal 20
September 2013 yang menambahkan kegiatan Padat Karya Infrastruktur
1 paket sebesar Rp.277.650.000,- sehingga anggaran DIPA menjadi
Rp.569.281.000,-
3. Dinas Kesehatan Kota Semarang (TP)
Melaksanakan Penugasan dari Direktorat Jenderal Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan melalui DIPA
Nomor.024.03.4.039646/2013 dengan anggaran sebesar
Rp.3.179.550.000,-
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (TP)
Melaksanakan penugasan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui DIPA Nomor.
010.06.4.035152/2013 dengan anggaran sebesar Rp.1.300.000.000,-
5. Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang (UB)
Melaksanakan Urusan Bersama dari Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum melalui DIPA Nomor.
033.05.5.503118/2013 dengan anggaran sebesar Rp. 14.606.250.000,-.
Namun setelah terbit DIPA Revisi tanggal 21 Oktober 2013 yang
menambahkan Kegiatan Pendampingan Program Percepatan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) sebesar
Rp.4.000.000.000,- sehingga anggaran DIPA menjadi Rp.
18.606.250.000,-
H a l - 5 3 8
B A B V – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s P e m b a n t u a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang
dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama pada
tahun 2013 yang ditugaskan dari Kementerian / Lembaga adalah sebagai
berikut :
A. KEMENTERIAN PERTANIAN
1. Dasar Hukum :
Nomor.018.04.4.0391135/2013.
2. Instansi Pemberi Tugas :
Direktorat Jenderal Hortikultura
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan :
Dinas Pertanian Kota Semarang
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :
Dalam melaksanakan Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura
Berkelanjutan dengan anggaran sebesar Rp. 1.298.000.000,-
melalui 3 kegiatan berikut :
a. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Produk Tanaman Buah Berkelanjutan, anggaran sebesar
Rp.473.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.438.140.400,-
(92,63%) dengan fisik 100 %
Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu buah durian lokal melalui
pengembangan kawasan, sekolah lapang, pemberdayaan
usaha serta pelatihan dengan mengambil lokasi kegiatan di
Kecamatan Mijen, Gunungpati dan ngaliyan
Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :
1) Pengembangan Kawasan Tanaman Buah, anggaran
Rp.398.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.386.726.400,- (97,17%) dan fisik 100 %
Dalam kegiatan ini dilakukan pengembangan Kawasan
Tanaman Buah Durian lokal pada lahan seluas 40 hektare
di Kecamatan Mijen dan diberikan Bantuan Sosial sebesar
Rp.355.570.000,- yang diberikan kepada 4 Kelompok Tani,
yaitu : KT. Sumber Rejeki dengan luas areal 15 Ha (Kel.
Cangkiran, Kec. Mijen), KT. Mbangun Karso dengan luas
H a l - 5 3 9
B A B V – P e n y e l e n g g a r a a n T u g a s P e m b a n t u a n
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
areal 15 Ha (Kel. Purwosari, Kec. Mijen), KT. Ngudi
Rahayu dengan luas areal 7,5 Ha (Kel. Karangmalang,
Kec. Mijen), KT. Amanah dengan luas areal 2,5 Ha (Kel.
Karang Malang, Kec. Mijen)
Bantuan yang diberikan berupa : bibit buah durian lokal
unggulan (kholil) sebanyak 4.400 batang. Berdasarkan
surat dari Direktorat Jenderal Hortikultura
No.216/KV.210/D/6/13 tanggal 6 Juni 2013 tentang Ralat
Petunjuk Teknis Pengembangan Hortikultura maka untuk
pengembangan kawasan durian diberikan tanaman sela
berupa komoditas pisang raja bulu kuning sebanyak 200
batang.
2) Sekolah Lapang GAP / Good Agriculture Practice,
anggaran Rp.60.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.49.514.000,- (82,52%) dan fisik 100 %
Pada kegiatan ini diberikan pelatihan baik secara teori
maupun praktek mengenai budidaya buah durian sesuai
dengan Standar Operasi Prosedur di Kota Semarang yang