Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR V-1 BAB 5 PEMETAAN ASPEK NON TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BOGOR 5.1 PARTISIPASI MASYARAKAT Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai partisipasi masyarakat dengan penyebaran kuesioner kepada para responden sejumlah 43 orang untuk wilayah permukiman (pendapatan rendah, sedang, dan tinggi) dan 11 jenis sumber sampah untuk wilayah non permukiman di Kota Bogor selama 8 hari, diperoleh hasil sebagai berikut: 5.1.1 Karakteristik Masyarakat Berdasarkan proporsi diatas, terlihat bahwa mayoritas jenis pekerjaan para responden adalah karyawan swasta sebanyak 40% dan buruh sebanyak 33%. Gambar 5.1 Prosentase Profesi Masyarakat di Wilayah Pemukiman Adapun status kepemilikan tempat tinggal para responden yakni seperti yang terlihat pada gambar berikut.
34
Embed
Bab V Pemetaan Aspek Non Teknis Sistem Pengelolaan Sampah ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-1
BAB 5
PEMETAAN ASPEK NON TEKNIS
SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BOGOR
5.1 PARTISIPASI MASYARAKAT
Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan
informasi mengenai partisipasi masyarakat dengan penyebaran kuesioner kepada
para responden sejumlah 43 orang untuk wilayah permukiman (pendapatan rendah,
sedang, dan tinggi) dan 11 jenis sumber sampah untuk wilayah non permukiman di
Kota Bogor selama 8 hari, diperoleh hasil sebagai berikut:
5.1.1 Karakteristik Masyarakat
Berdasarkan proporsi diatas, terlihat bahwa mayoritas jenis pekerjaan para responden
adalah karyawan swasta sebanyak 40% dan buruh sebanyak 33%.
Gambar 5.1 Prosentase Profesi Masyarakat di Wilayah Pemukiman
Adapun status kepemilikan tempat tinggal para responden yakni seperti yang terlihat
pada gambar berikut.
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-2
Gambar 5.2 Status Kepemilikan Tempat Tinggal
Pada gambar di atas, sebanyak 74% responden bermukim di tempat tinggal
milik sendiri, sementara sisanya menjawab bahwa tempat tinggal mereka
adalah tempat tinggal sewaan.
Gambar 5.3 Pengeluaran per Bulan
Hasil survey mengenai pengeluaran bulanan responden, sebanyak 40%
responden memberikan informasi besar pengeluaran dibawah Rp 1.000.000,00
per bulan. Terhadap kuesioner yang diberikan, tidak satupun responden
dengan pengeluaran melebihi Rp. 1.500.000 per bulan.
5.1.2 Pengetahuan Tentang Persampahan
Para responden diberikan pertanyaan mengenai pengetahuan mereka dalam hal
pemilahan sampah, pengetahuan terhadap 3R, hingga kesediaan dan persepsi
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-3
mereka terhadap kegiatan bank sampah. Adapun pada aspek ini, hasil survey juga
mencakup informasi yang dikumpulkan dari para responden di wilayah non
permukiman.
Gambar 5.4 Kesediaan Memilah Sampah
Sebanyak 58% responden menyatakan tidak bersedia untuk melakukan pemilahan
sampah, walaupun sebanyak 66% responden di wilayah permukiman mengaku
mengetahui atau pernah mendengar berita mengenai program 3R dan sebanyak 87%
responden di wilayah non permukiman mengetahui kegiatan 3R.
Gambar 5.5 Informasi tentang Program 3R di Wilayah Pemukiman
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-4
Gambar 5.6 Informasi tentang 3R di WIlayah Non Pemukiman
Beberapa sumber informasi utama akan program 3R yang didapatkan oleh para
responden disajikan pada kedua gambar di bawah ini.
Gambar 5.7 Sumber Informasi Program 3R di Wilayah Pemukiman
Sumber informasi mengenai program 3R di wilayah permukiman terutama diperoleh
dari media elektronik, yakni televisi, sumber lain, dan surat kabar. Sementara itu, pada
wilayah non permukiman, sumber informasi mengenai kegiatan 3R juga diperoleh
dari televisi. Namun, sumber informasi lain berikutnya adalah pemerintah dan surat
kabar.
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-5
Gambar 5.8 Sumber Informasi Kegiatan 3R di Wilayah Non Pemukiman
Pertanyaan yang diajukan kepada para responden mengenai kemungkinan kegiatan
3R pada wilayah masing-masing, mendapatkan respon seperti yang disajikan pada
gambar 9 dan gambar 10 berikut.
Gambar 5.9 Kegiatan 3R di Wiilayah Pemukiman
Sebanyak 98% responden memberikan jawaban bahwa kegiatan 3R belum dilakukan
di lingkungan sekitar. Adapun jawaban para responden di wilayah non permukiman
sebesar 100% menjawab belum terdapat kegiatan 3R di lingkungan sekitar.
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-6
Gambar 5.10 Kegiatan 3R di Wilayah Non Pemukiman
Responden dari wilayah permukiman dan non permukiman juga memberikan
jawabannya terkait informasi yang mereka ketahui mengenai bank sampah.
Gambar 5.11 Pengetahuan tentang Bank Sampah di Wilayah Pemukiman
Sebanyak 81% atau mayoritas responden di wilayah permukiman menjawab bahwa
mereka telah mendengar mengenai bank sampah. Adapun di wilayah non
permukiman jumlah responden yang telah mengetahui informasi tentang bank
sampah yakni sebanyak 47%.
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-7
Gambar 5.12 Pengetahuan tentang Bank Sampah di Wilayah Non Pemukiman
Informasi mengenai Bank Sampah di wilayah non permukiman banyak didapatkan
dari dari televisi. Sementara itu, responden di wilayah permukiman mendapatkan
informasi tersebut dari terutama dari sumber lain.
Gambar 5.13 Sumber Informasi Kegiatan Bank Sampah di WIlayah Pemukiman
Dari gambar di atas kita dapat melihat, bahwa sumber lain, yakni sebesar 61%,
merupakan sumber utama para responden di wilayah permukiman dalam
mendapatkan informasi mengenai bank sampah.
Adapun para responden di wilayah non permukiman, sebanyak 87% atau mayoritas
responden menjawab bahwa televisi merupakan media dimana mereka mendapatkan
informasi mengenai bank sampah.
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-8
Gambar 5.14 Sumber Informasi Kegiatan Bank Sampah di WIlayah Non Pemukiman
Survey juga mengumpulkan informasi mengenai kesediaan para responden di kedua
wilayah dalam mengikuti kegiatan bank sampah.
Gambar 5.15 Ketersediaan Responden di Wilayah Pemukiman dalam Mengikuti
Kegiatan Bank Sampah
Berdasarkan gambar diatas, persentase responden di wilayah permukiman untuk
mengikuti kegiatan bank sampah cukup tinggi, yaitu sebesar 72%. Hal yang
sebaliknya ditunjukkan oleh para responden di wilayah non permukiman, yakni hanya
sebanyak 25% dari responden yang bersedia menginisiasi kegiatan bank sampah.
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-9
Gambar 5.16 Ketersediaan Responden Wilayah Non Pemukiman dalam Kegiatan Bank
Sampah
5.1.3 Pengelolaan Sampah
Kuesioner yang dibagikan kepada para responden, baik wilayah pemukiman maupun
non pemukiman, mengajukan pertanyaan tentang sistem pengelolaan sampah
diwilayahnya. Pertanyan yang diajukan yakni mengenai frekuensi pengangkutan
sampah, tipe kendaraan pengangkut, besarnya biaya retribusi, mekanisme
pembayaran retribusi, hingga kepuasan responden terhadap pelayanan pengelolaan
sampah saat ini.
Berdasarkan jawaban para responden wilayah pemukiman, frekuensi pengambilan
sampah dilakukan sehari sekali dengan menggunakan alat pengangkut sampah yang
berbeda-beda. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.17, bahwa sebanyak 100%
responden wilayah pemukiman menjawab frekuensi pengambilan sampah pada
tempat tinggalnya dilakukan sehari sekali.
Gambar 5.17 Frekuensi Pengambilan Sampah di Wilayah Pemukiman
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-10
Gambar 5.18 Kendaraan Pengangkut Sampah di WIlayah Pemukiman
Sementara itu, tipe kendaraan pengangkut sampah pada wilayah pemukiman
bervariasi, dengan mayoritas kendaraan pengangkut berupa Gerobak, yakni sebanyak
74%. Sebanyak 19% sampah responden tersebut diangkut oleh truk dan sebanyak
7% oleh gerobak motor.
Berdasarkan kisaran biaya retribusi pada kuesioner yang dibagikan, sebanyak 100%
responden dari wilayah pemukiman membayar biaya restribusi diatas kisaran yang
diberikan, yakni diatas Rp 7.500,00.
Gambar 5.19 Biaya Retribusi di Wilayah Pemukiman
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-11
Gambar 5.20 Biaya Retribusi di Wilayah Non Pemukiman
Pada Gambar diatas, terlihat bahwa sebanyak 94% responden wilayah non
pemukiman tidak mengetahui biaya retribusi sampah. Hanya sekitar 6% yang
mengetahui biaya retribusi sampah yang mereka bayarkan, yakni diatas Rp 5.000,00.
Pada wilayah pemukiman, seluruh jawaban responden mengenai mekanisme
pembayaran retribusi yakni dibayarkan melalui pengurus RT/RW. Seperti yang terlihat
pada Gambar berikut.
Gambar 5.21 Mekanisme Pembayaran Retribusi di WIlayah Pemukiman
Sedangkan pada responden wilayah non pemukiman, sebanyak 69% membayarkan
retribusi sampah langsung kepada petugas pengangkut sampah. Sebanyak 31%
membayar retribusi sampah melalui cara lainnya.
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-12
Gambar 5.22 Mekanisme Pembayaran Retribusi Sampah di WIlayah Non Pemukiman
Seperti yang terlihat pada Gambar diatas, sebanyak 61% dari responden wilayah
pemukiman tidak puas dengan pelayanan pengelolaan sampah saat ini. Sementara
itu, seluruh responden di wilayah non pemukiman menjawab tidak puas dengan
pelayanan pengelolaan sampah yang dilakukan saat ini.
Gambar 5.23 Kepuasan terhadap Pelayanan Pengelolaan Sampah di Wilayah
Pemukiman
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-13
Gambar 5.24 Kepuasan terhadap Pelayanan Pengelolaan Sampah di WIlayah Non
Pemukiman
Adapun jarak TPS dari sumber sampah pada wilayah non pemukiman seperti yang
terdapat pada Gambar berikut.
Gambar 5.25 Jarak TPS ke Sumber di Wilayah Non Pemukiman
Sebanyak 50% responden wilayah non pemukiman memiliki TPS yang berjarak lebih
dari 5 meter dari sumbernya. Namun, sebanyak 38% responden tersebut tidak
mengetahui jarak TPS tersebut dari sumber sampahnya.
5.2 ASPEK KELEMBAGAAN
5.2.1 Instansi Terkait Kebersihan dan Persampahan
Pengelolaan persampahan di Kota Bogor dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Bogor. Kewajiban dinas tersebut di bidang persampahan meliputi
pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan di sumber timbulnya sampah,
pemindahan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), hingga pengelolaan di
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-14
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu di TPA Galuga, Desa Desa Galuga, Kecamatan
Cibungbulang Kabupaten Bogor.
Pada pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bogor, Dinas Kebersihan dan
Pertamanan juga melibatkan beberapa instansi serta pihak terkait dalam
mengoptimalisasikan pelaksanaannya. Beberapa instansi tersebut yakni PD Pasar
Pakuan Jaya, BPLHD, Kecamatan, dan Kelurahan Kota Bogor.
5.2.2 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Masing-Masing
Instansi
Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi instansi yang terkait dalam
pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 3 Tahun 2010
tentang Organisasi Perangkat Daerah, yakni:
1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian urusan di bidang kebersihan dan pertamanan. Selain itu, untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kebersihan dan pertamanan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan;
d. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan
fungsinya.
Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor terdapat
pada Gambar 4.26 berikut.
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-15
Gambar 5.26 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Selain itu, UPTD Pengolahan Sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Bogor dapat dilihat pada Gambar 4.27 berikut.
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-16
Gambar 5.27 Struktur Organisasi UPTD Pengolahan Sampah
2) PD Pasar
Peraturan Walikota Bogor No. 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor menegaskan bahwa
PD Pasar Pakuan Jaya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di
bidang pengelolaan dan penyewaan sarana dan prasarana pasar seperti
tempat berdagang, perparkiran, tempat bongkar muat, pengelolaan
kebersihan, Mandi Cuci Kakus (MCK), serta usaha lainnya yang terkait
dengan penyelenggaraan pasar. Dimana, dalam menjalankan usahanya, PD
Pasar Pakuan Jaya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan
prasarana PD Pasar Pakuan Jaya;
b Penataan dan pengelolaan PD Pasar Pakuan Jaya beserta fasilitasnya;
c Pembinaan pelaku usaha di PD Pasar Pakuan Jaya;
d Penciptaan kelancaran distribusi barang dan jasa;
e Memberikan pelayanan jasa pelayanan pasar kepada masyarakat;
f Menjadikan PD Pasar Pakuan Jaya mampu mengembangkan diri sesuai
tugas, sehingga menambah pendapatan daerah secara langsung dan atau
tidak langsung;
g Membuat laporan penyelenggaraan tugas secara transparan, akuntabel
dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik;
h Menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya;
i Mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi laba yang telah diaudit
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-17
sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Pada Peraturan Walikota tersebut juga ditegaskan bahwa PD Pasar Pakuan
Jaya mengemban fungsi sosial sebagai pendorong dan penciptaan stabilitas
harga dan ketersediaan bahan pokok. Sedangkan struktur organisasi PD
Pasar Pakuan Jaya yakni terdiri dari:
A. Direktur Utama yang membawahkan:
1. Direktur Umum yang membawahkan:
a. Bagian Administrasi yang membawahkan:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Hubungan Hukum dan Kehumasan
b. Bagian Keuangan yang membawahkan:
1) Sub Bagian Anggaran dan Retribusi
2) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
2. Direktur Operasional yang membawahkan:
a. Bagian Usaha Jasa yang membawahkan:
1) Sub Bagian Pemasaran dan Pengembangan Usaha
2) Sub Bagian Pemberdayaan Pedagang
b. Bagian Teknik dan Penertiban yang membawahkan:
1) Sub Bagian Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi
2) Sub Bagian Penertiban, Keamanan, dan Kebersihan
3. Kepala Pasar
B. Satuan Pengawasan Intern (SPI)
3) BPLHD
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup.Dalam melaksanakan
tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan lingkungan
hidup;
3) Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Struktur organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti yang
terdapat pada Gambar 4.28 berikut.
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-18
Gambar 5.28 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4) Kecamatan
Kecamatan mempunyai tugas pokok yakni melaksanakan sebagian urusan di
bidang pemerintahan.Dimana, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,
Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
c Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
d Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
g Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
h Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-19
i Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
Gambar 4.29 berikut memperlihatkan struktur organisasi Kecamatan di Kota
Bogor.
Gambar 5.29 Struktur Organisasi Kecamatan
5) Kelurahan
Pada Peraturan Daerah Kota Bogor No. 3 Tahun 2010 tentang Organisasi
Perangkat Daerah hanya terlampir struktur organisasi kelurahan, seperti
yang terdapat pada Gambar 4.30 berikut.
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-20
Gambar 5.30 Struktur Organisasi Kelurahan
5.2.3 Rencana Pengelolaan Sampah Regional
Berdasarkan Laporan Konsep Rencana Pengelolaan Persampahan Kota Bogor Tahun
2005 – 2010 oleh JWMC (2006), telah direncanakan suatu korporasi Pengelolaan
Persampahan yang dimiliki dan melayani Pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah
Jabodetabek. Dari total wilayah 8 Pemerintah Propinsi, Kota dan Kabupaten yang ada,
direncanakan dibagi menjadi 3 zona yaitu Barat, Timur dan Selatan. Zona Barat
melayani Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan DKI. Kemudian Zona Timur
melayani Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan DKI; serta Zona Selatan meliputi Kota
Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan DKI.
Rencana pengelolaan sampah regional tersebut yang akan segera direalisasikan
adalah Zona Selatan, dengan TPST Regional Nambo sebagai bisnis unit yang
pertama. Untuk itu TPST Nambo perlu diintegrasikan ke dalam korporasidan
dikembangkan sesuai standar korporasi.Namun dalam praktiknya TPST Regional
Nambo tersebut masih penuh dengan ketidakpastian dan juga untuk mengantisipasi
keterbatasan TPA Galuga, maka TPPAS Kayumanis merupakan rencana yang perlu
diwujudkan segera sebagai alternatif lokasi pembuangan akhir Kota Bogor.
Laporan Akhir PENYUSUNAN LAYANAN PERSAMPAHAN KOTA BOGOR
V-21
5.3 ASPEK PENDANAAN
5.3.1 Jenis Anggaran Belanja Pemerintah Daerah beserta
Rekapitulasinya
Selama periode Tahun Anggaran 2009-2013, dari akumulasi target Belanja Daerah
sebesar Rp. 6.061.965.593.634,89 terealisasi sebesarRp. 4.518.826.860.136,00 atau
74,54 persen. Secara lebih terinci, realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran
2009-2013 tersebut disajikan pada Tabel 4.1 berikut.
Tabel 5.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 - 2013