124 RPI2JM 2017-2021 Kota Parepare, Sulawesi Selatan BAB V Keterpaduan Strategi Pengembangan Kota Parepare 5.1 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Substansi RTRW Kota Parepare 2011-2031 memuat arahan pengembangan wilayah yang meliputi: Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Parepare; Rencana struktur ruang wilayah Kota Parepare yang meliputi sistem perkotaan yang terkait dengan pengembangan kawasan dan sistem jaringan prasarana; Rencana pola ruang wilayah Kota Parepare, meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya; Penetapan kawasan strategis wilayah Kota Parepare; Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Parepare yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan program jangka panjang; Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Parepare yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif serta ketentuan sanksi. 5.1.1 Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) yang didasarisudutkepentingan: Pertumbuhan ekonomi Sosialbudaya Lingkunganhidup KawasanStrategis Kabupaten/Kota(KSK) diperlukansebagaidasar pembangunan infrastrukturBidangCiptaKarya.Padapembangunan infrastrukturskalakawasan,pembangunan infrastrukturBidangCipta
72
Embed
BAB V Keterpaduan Strategi Pengembangan Kota Pareparesippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCR… · Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
124
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
BAB V Keterpaduan Strategi Pengembangan
Kota Parepare
5.1 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Substansi RTRW Kota Parepare 2011-2031 memuat arahan pengembangan
wilayah yang meliputi:
Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Parepare;
Rencana struktur ruang wilayah Kota Parepare yang meliputi sistem
perkotaan yang terkait dengan pengembangan kawasan dan sistem
jaringan prasarana;
Rencana pola ruang wilayah Kota Parepare, meliputi kawasan lindung dan
kawasan budidaya;
Penetapan kawasan strategis wilayah Kota Parepare;
Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Parepare yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan dan program jangka
panjang;
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Parepare yang
berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan
insentif dan disinsentif serta ketentuan sanksi.
5.1.1 Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK)
Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) yang
c. Indikasiprogramsebagaioperasionalisasirencanapolaruangdan
strukturruangkhususnyauntukbidangCiptaKarya.
126
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Tabel 5.1 Arahan RTRW Kota Parepare untuk Bidang Cipta Karya
ARAHAN POLARUANG ARAHANSTRUKTURRUANG
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan jalan
dan jalur kereta api, green balt kawasan industri dan bentang
alam lainya;
Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di kawasan huta kota, taman
kota, dan taman lingkunga;
Penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat
perumahan dan permukiman;
Pengembangan kawasan RTH sebagai pembatas antara
kawasan industri dengan kawasan budidaya lainnya terutama
kawasan perumahan dan permukiman; dan
Penyediaan dan pengembangan taman-taman privat sebagai
bagian dari bangunan perumahan dan permukiman
Pengembangan kawasan peruntukan perumahan dan permukiman menciptakan pusat-pusat perumahan dan permukiman baru di
luar pusat kota dengan aksesibilitas tinggi dengan
mempertimbangkan kepadatan bangunan yang sudah ada;
meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pendukung pada
pusat-pusat perumahan dan permukiman;
menciptakan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, dan
memiliki citra estetika serta berwawasan lingkungan;
mengarahkan pengembangan permukiman yang sesuai dengan
ekologis lingkungan dan menunjang pengembangan fungsi
perkotaan.
Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih
(1) Pelayanan sarana dan prasarana air bersih dilakukan melalui
pengembangan rencana induk dan peta jaringan air bersih, dengan
mengutamakan pemenuhan kebutuhan untuk rumah tangga, jasa dan
industri, kesehatan dan lainnya;
(2) Membangun sumur-sumur dalam pada wilayah rawan air bersih yang tidak
terjangkau jaringan perpipaan;
(3) Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan distribusi air bersih untuk
seluruh wilayah Kota Parepare; dan
(4) Memperbaiki jaringan pipa air bersih secara bertahap dan meningkatkan
manajemen opersional pelayanan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik dan non domestik
secara terpisah;
Meningkatkan kondisi dan tingkat pelayanan air limbah dengan
pembangunan fasilitas sanitasi terpadu; dan
Membangun tempat pengelolaan limbah B3 dengan memperhatikan prinsip-
prinsip kelestarian lingkungan, keselamatan dan keberlanjutan di kawasan
TPA Lapadde.
Pengelolaan Persampahan Tersedia jalur pengangkutan yang strategis, jauh dari sumber air baku dan
dilengkapi dengan sistem filtrasi dan jalur hijau
mengkaji dan menentukan lahan-lahan untuk TPS yang baru serta
menempatkan minimal 2 (dua) TPS skala kelurahan di setiap kecamatan;
mengembangkan TPA dari yang berupa open dumping menjadi sanitary
127
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
land fill dengan tetap memperhatikan ketinggian;
mengembangkan kemitraan dengan swasta dan/atau kerjasama dengan
kabupaten sekitarnya yang berkaitan untuk pengelolaan sampah;
Jauh dari kawasan permukiman dan aktivitas perkotaan, pada lokasi yang
jaraknya kurang dari 1 Km dari TPA, dilarang mendirikan bangunan berupa
permukiman dan/atau bangunan lainnya yang bertentangan dengan fungsi
TPA.
Pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai TPA, juga disediakan ruang
untuk penempatan wadah penampungan limbah B3 dan penempatan
kegiatan pengelolaan barang-barang buangan/limbah
Sistem Jaringan Drainase mengembangkan sistem drainase kota sesuai dengan Rencana Induk
Drainase Daerah;
Meningkatkan kualitas jaringan drainase primer dan sekunder yang berada
ditengah kota dan sepanjang jalan utama;
membuat dan meningkatkan saluran drainase tersier di sisi kiri kanan ruas
jalan lingkungan dipadukan dengan drainase sekunder dan utama;
membuat saluran drainase pada tempat-tempat yang belum terlayani yaitu
wilayah Selatan dan Timur Kota Parepare;
memperbaiki sistem drainase pada kawasan rawan banjir dan genangan,
yaitu di sekitar Kelurahan Ujung Lare, Labukkang, Lumpue, Mallusetasi
dengan sistem berjenjang terpadu;
melaksanakan penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi
drainase; dan
membangun kolam-kolam retensi air/kolam penampungan air hujan dan
meningkatkan sistem drainase baik drainase primer maupun sekunder.
Sumber : RTRW Kota Parepare tahun 2011-2031
128
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Tabel 5.2
Tabel Identifikasi Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK)berdasarkan RTRW
KAWASAN STRATEGIS KOTA SUDUT KEPENTINGAN LOKASI/BATAS KAWASAN
(1) (2) (3)
Kawasan peruntukan perdagangan/jasa Pertumbuhan Ekonomi Lakessi dan sekitarnya;
Kawasan Industri dan Pergudangan Pertumbuhan Ekonomi Lapadde-Soreang;
Kawasan Pengembangan Pertanian/Agribisnis; Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan peternakan Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Ujung;
Kawasan perikanan Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Soreang, Bacukiki Barat dan Kecamatan Bacukiki;
Kawasan Pelabuhan Pertumbuhan Ekonomi (Nusantara, Cappa Ujung, Lontangnge dan Pertamina);
Kawasan Pengembangan PKL Pertumbuhan Ekonomi (Mattirotasi Baru, Senggol dan Cempae).
Kawasan Pusat Pemerintahan Sosial Budaya Jalan Jend. Sudirman (jalan lingkar bawah) dan pusat kota di Kecamatan Ujung;
Kawasan Wisata Sosial Budaya Lumpue, Pasar Seni, dan Desa Wisata Watang Bacukiki;
Kawasan Pendidikan dan Keagamaan Sosial Budaya Kecamatan Soreang, Bacukiki, Ujung dan Bacukiki Barat.
Kawasan hutan lindung Lingkungan Hidup Kecamatan Bacukiki
Kawasan pesisir pantai sepanjang pantai Lingkungan Hidup Bacukiki dan Lemoe
Kawasan sempadan sungai Lingkungan Hidup Seluruh Kecamatan
Kawasan Hutan Konservasi Plasma Nutfah Lingkungan Hidup Kelurahan LemoE
Kawasan Hutan Raya Alitta dan Kebun Raya JompiE Lingkungan Hidup Kelurahan Bukit Harapan
Kawasan Terumbu Karang Lingkungan Hidup Kelurahan LumpuE
Kawasan Hutan Rakyat Lingkungan Hidup Kelurahan Watang Bacukiki dan Kelurahan Lumpue
Kawasan Taman Estuari Sungai Karajae Lingkungan Hidup Kelurahan Sumpang Minangae, Lumpue, Bumi Harapan, dan Watang Bacukiki
Kawasan Agrowisata Lingkungan Hidup Kelurahan Watang
129
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
5.1.2 Arahan pengembangan struktur ruang dan pola ruang serta
pengembangan RTH
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.Pola
ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi
budidaya.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
yang sengaja ditanam.Kebijakan penataan ruang dalam pengembangan
struktur ruang Kota Parepare meliputi:
Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan
ekonomi yang merata dan berhirarki;
Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang
terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Parepare.
Kebijakan penataan ruang dalam pengembangan pola ruang Kota Parepare,
meliputi :
a. Kebijakan pengembangan kawasan lindung meliputi :
Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat
menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup.
b. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi :
Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan
antarkegiatan budi daya; dan
Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Kebijakan penataan ruang dalam pengembangan kawasan strategis Kota
Parepare meliputi :
Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan
130
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan,
dan melestarikan keunikan bentang alam; dan
Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam
pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan
mampu bersaing dalam perekonomian internasional.
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan penataan ruang yang baru
UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengisyaratkan
kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada sebuah kawasan adalah seluas
30% dari total luas lahan kawasan. RTH tersebut harus dapat memenuhi
fungsi kawasan penyeimbang, konservasi ekosistem dan pencipta iklim
mikro (ekologis), sarana rekreasi, olahraga dan pelayanan umum
(ekonomis), pembibitan, penelitian (edukatif), dan keindahan lansekap kota
(estetis). Luas RTH yang direncanakan di wilayah Kota Parepare adalah
2.981,344 hektar atau 31,54 persen dari luas wilayah.
Semua jenis RTH diusahakan dapat berfungsi estetis, karena secara alami
manusia membutuhkan hidup dekat dengan alam yang asri, nyaman dan
sehat, sehingga terjadi siklus kehidupan penunjang fungsi ekosistem alam.
Rencana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare dilaksanakan
secara terpadu dan melibatkan semua stakeholder pembangunan, semua
sektor pembangunan harus memperhatikan ketersediaan RTH. Oleh karena
itu, rencana pengelolaan RTH sebagai berikut :
Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan jalan
dan jalur kereta api, green balt kawasan industri dan bentang alam
lainya;
Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di kawasan huta kota, taman
kota, dan taman lingkunga;
Penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat
perumahan dan permukiman;
131
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Pengembangan kawasan RTH sebagai pembatas antara kawasan
industri dengan kawasan budidaya lainnya terutama kawasan
perumahan dan permukiman; dan
Penyediaan dan pengembangan taman-taman privat sebagai
bagian dari bangunan perumahan dan permukiman.
5.1.3 Ketentuan Zonasi Bagi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang. Dalam operasionalnya rencana tata ruang wilayah Kota Parepare
dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan
nilai strategis kawasan dan atau kegiatan kawasan muatan subtansi yang
dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi
peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan
ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana
umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang
dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata
ruang.
Dalam rangka pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang dengan zoning
regulation terdapat beberapa azas penting sebagai berikut :
a. Azas keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
b. Setiap orang atau badan hukum yang memiliki sebidang tanah secara
sah harus dihormati hak kepemilikannya (propert right) dan harus diberi
ksempatan yang sama untuk memanfaatkan tanahnya (development
right) bagi kepentingan mereka sendiri
c. Dalam hal pembangunan sarana maupun prasarana kepentingan umum,
pemerintah Kota Parepare dapat diberikan prioritas untuk memanfaatkan
lahan masyarakat tersebut, tetapi harus memberikan ganti rugi, baik
berupa uang maupun lahan pengganti yang setara nilainya dalam batas
waktu yang ditentukan
132
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Adapun zoning regulation atau peraturan pelaksanaan dan pengendalian
pemanfaatan ruang kawasan perencanaan ini dibuat dengan tujuan sebagai
berikut:
a. Mengatur kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan, mengatur
keseimbangan keserasian peruntukan tanah dan menentukan tindak
atas suatu satuan ruang
b. Melindungi kesehatan, keamanan dan kesejaheraan masyarakat
c. Mencegah kesemrawutan, menyediakan pelayanan umum yang
memadai dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
d. Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan
e. Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan
berhasil guna serta mendorong partisipasi masyarakat
Sementara itu, fungsi zoning regulation atau peraturan pelaksanaan dan
pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Parepare adalah :
a. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan khususnya
pemanfaatan ruang
b. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional
c. Sebagai panduan teknis pengembangan lahan
Pemanfaatan ruang dalam peraturan zonasi ini mengacu pada sistem
kegiatan yang berkembang dalam sebuah penggunaan lahan. Pemanfaatan
ini didapatkan langsung melalui survey lapangan atas semua jenis
penggunaan lahan yang ada di kawasan perencanaan, disamping itu juga
melalui interpretasi citra foto udara.
5.1.4 Indikasi Program
133
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Tabel 5.3
INDIKASI PROGRAM UTAMA RTRW KOTA PAREPARE TAHUN 2011-2031
NO PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER DANA INSTANSI
PELAKSANA (1) (2) (3) (4) (5)
A PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
program pembangunan kawasan perkantoran pemerintahan Kota Parepare
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas PU
program pembangunan kawasan pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan
program penataan kawasan-kawasan perdagangan dan jasa Kota Parepare APBN/APBD
Prov./APBD Kota Dinas Perindag
program peningkatan kapasitas jalan kolektor dan jalan lingkungan dalam kota
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas PU
program terpadu upaya peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan, yaitu untuk jaringan listrik, TV kabel, telepon serta jaringan komunikasi lainnya, serta jaringan air bersih
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas PU, Dinas Perhubungan, Infokom, telkom, PLN, PDAM
program penyusunan Master Plan Sistem Air Bersih
Kota Parepare APBD Kota
Dinas PU, PDAM, Bappeda
program optimalisasi pemanfaatan jaringan sumberdaya air sebagai sumber baku penyedia air bersih bagi masyarakat
Kota Parepare APBD Kota Dinas PU, PDAM
program rehabilitasi sistem air bersih yang sudah ada
Kota Parepare APBD Kota
Dinas PU, PDAM, Lingkungan Hidup
program konservasi sumber-sumber air baku dan mata air potensial
Kota Parepare APBD Kota/Masyarakat
Dinas PU, PDAM, Bappeda, Lingkungan Hidup, Pertambangan
program pengendalian pemanfaatan air tanah dalam
Kota Parepare APBD Kota/Masyarakat
Dinas PU, PDAM, Bappeda, Lingkungan Hidup,
134
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Pertambangan
program peningkatan efektifitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karajae sebagai upaya pelestarian sumberdaya air
Kota Parepare APBD Kota/Masyarakat
Dinas PU, PDAM, Bappeda, Lingkungan Hidup, Pertambangan
program pelestarian sumber air permukaan serta mewujudkan kerja sama pemanfaatan sumberdaya air dengan berbagai pihak
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota/swasta
Dinas PU, PDAM, Bappeda, Lingkungan Hidup
program perluasan pelayanan sarana dan prasarana air minum yang terintegrasi melalui pengembangan rencana induk dan peta jaringan air bersih, dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan untuk rumah tangga, jasa dan industri, kesehatan dan lainnya
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas PU, PDAM
program rehabilitasi jaringan pipa air minum secara bertahap dan peningkatan manajemen operasional pelayanan
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas PU, PDAM
review masterplan jaringan air minum dan pembangunan sistem jaringan air minum yang terintegrasi guna menjangkau seluruh wilayah kota
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas PU, PDAM, Bappeda
program peningkatan pengelolaan limbah kota (water treatment) secara komunal pada pusat-pusat pelayanan serta pencegahan pencemaran pada tubuh air sungai dan kawasan Teluk Parepare
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota/swasta
Dinas PU, PDAM, Lingkungan Hidup,
Kebersihan, Pemkab Pinrang dan Barru
program pengelolaan limbah industri dan pertambangan, serta permukiman
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota/swasta
Perindag, Lingkungan Hidup, Kebersihan,
Pertambangan
program peningkatan fungsi IPAL dan IPLT Kecamatan Ujung APBN/APBD Prov./APBD Kota
Lingkungan Hidup, Kebersihan
program pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan non domestik secara terpisah
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota/swasta
Lingkungan Hidup, Kebersihan
program pengembangan TPA menjadi sanitary land fill Kecamatan Ujung APBN/APBD Prov./APBD Kota
Kebersihan, Lingkungan Hidup
program peningkatan alat angkut sampah, kontainer/TPS, dan sistem transfer depo
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Kebersihan
program pembangunan dan perluasan kawasan TPA Lapadde Kecamatan Ujung APBN/APBD Prov./APBD Kota
Kebersihan, Dinas PU
program pengembangan sistem drainase kota sesuai dengan Kota Parepare APBN/APBD Dinas PU, Bappeda
135
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Rencana Induk Drainase Kota Prov./APBD Kota
program perbaikan sistem drainase pada kawasan rawan banjir dengan sistem berjenjang terpadu
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas PU, Kebersihan
program penertiban jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainse kota
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas PU, Kebersihan
B. PERWUJUDAN POLA RUANG KOTA
program rehabilitasi DAS Karajae dan sungai-sungai lainnya yang mengalami eksploitasi
Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat
APBN/APBD Prov./APBD Kota
Kehutanan, Lingkungan Hidup,
Dinas PU, Pertambangan
program penataan ruang kawasan pesisir pantai Parepare Kecamatan Ujung, Soreang dan Bacukiki
Barat
APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas Tata Ruang, Bappeda
program penataan ruang kawasan sekitar sempadan Sungai Karajae
Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat
APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas Tata Ruang, Bappeda, Lingkungan
Hidup
program pengembangan RTH RT dan RW yang akan didistribusikan pada pusat unit-unit pengembangan perumahan dan permukiman
Kota Parepare APBD Kota Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang,
Bappeda
program percepatan pengembangan RTH Kota Parepare untuk pencapaian sekurang-kurangnya 30 persen dari luas wilayah kota
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang,
Bappeda
program pengembangan taman kota/hutan kota disetiap kelurahan dan kecamatan pada wilayah Kota Parepare
Kota Parepare APBD Kota Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang,
Bappeda, Kecamatan/kelurahan
program pembukaan RTH baru pada lahan-lahan yang terlantar dan alih fungsi dari kawasan budidaya menjadi RTH
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang,
Bappeda
program penyusunan dan penataan ruang kawasan perkotaan Kota Parepare APBD Kota Dinas Tata Ruang
136
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
(RDTRK, RTRK/RTBL) sesuai amanah UU Nomor 26 Tahun 2007
progam penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation)
Kota Parepare APBD Kota Dinas Tata Ruang
program revitalisasi titik-titik kawasan permukiman kumuh di Kota Parepare
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas Tata Ruang, Dinas PU
program pengembangan dan penataan perumahan di Kota Parepare
Kota Parepare APBD Kota Dinas Tata Ruang
program pengembangan infrastruktur, jaringan utilitas, fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan-kawasan perumahan
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas Tata Ruang, Dinas PU
progam penyusunan instrumen pengendalian kawasan perdagangan/jasa (zoning regulation)
Kota Parepare APBD Kota Dinas Tata Ruang
penataan kawasan perdagangan dan jasa Kota Parepare APBD Kota/Swasta Dinas Tata Ruang, Perindag
program pengembangan dan penataan lahan-lahan hasil reklamasi untuk dijadikan sebagai sarana perdagangan/jasa di Kota Parepare
Kota Parepare APBD Kota/Swasta Dinas Tata Ruang, Perindag, Dinas PU,
Bappeda
penataan kawasan pertokoan yang bersifat linear disepanjang ruas jalan
Kota Parepare APBD Kota/Swasta Dinas Tata Ruang
program pengembangan kawasan perdagangan/jasa di berbagai wilayah kota dengan skala lingkungan yang tersebar di Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang
Kota Parepare APBD Kota/Swasta Dinas Tata Ruang, Perindag
program penataan dan pengembangan perkantoran pemerintahan tingkat provinsi dan kota serta perkantoran swasta pada lokasi yang telah ada di Kota Parepare
Kecamatan Bacukiki Barat dan Bacukiki
APBN/APBD Prov./APBD Kota
Tata Pemerintahan, Dinas Tata Ruang,
Swasta
program pembangunan dan pengembangan kawasan perkantoran di Kelurahan Bumi Harapan dan Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat
Kecamatan Bacukiki Barat
APBN/APBD Prov./APBD Kota
Tata Pemerintahan, Dinas Tata Ruang,
Swasta
program pengembangan kawasan perkantoran baru di jalan lingkar dan sekitarnya, Kelurahan Lumpue, Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Galung Maloang, dan Kelurahan Lapadde
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Tata Pemerintahan, Dinas Tata Ruang,
Swasta
program perencanaan dan penetapan kawasan industri Kota Parepare
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota
Bappeda, Perindag, Dinas Tata Ruang ,
Dinas PU
137
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
program penyusunan RDTRK dan zoning regulation kawasan industri dan pergudangan Kota Parepare;
progam penyusunan instrumen pengendalian kawasan industri (zoning regulation)
Kecamatan Ujung, Soreang dan Bacukiki
APBN/APBD Prov./APBD Kota
Dinas Tata Ruang
program penataan dan pengembangan kawasan khusus industri dan pergudangan secara terpadu dengan kawasan pelabuhan
Kecamatan Ujung dan Soreang
APBN/APBD Prov./APBD Kota
Bappeda, Perindag, Dinas Tata Ruang , Dinas PU, Pelindo,
Swasta
program pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri dan pergudangan
Kecamatan Ujung, Soreang dan Bacukiki
APBN/APBD Prov./APBD Kota/Swasta
Dinas PU, Pengelola KIPAS
program pengawasan kegiatan industri kecil dan mikro dan industri besar
Kota Parepare APBD Kota/Masyarakat
Perindag
program pengendalian pergudangan yang ada di dalam Kota Parepare
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota/Swasta
Dinas Tata Ruang, Swasta, Masyarakat
program penataan dan pengembangan Kawasan Pantai Lumpue dan Kawasan Teluk Parepare
Kecamatan Bacukiki Barat dan Kawasan Teluk
APBD Kota/Masyarakat
Dinas Pariwisata
program penyusunan RDTRK dan zoning regulation kawasan pariwisata
Kota Parepare APBD Kota Dinas Tata Ruang
program pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Non Hijau yang tersebar di wilayah Kota Parepare
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota/Swasta
Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup
PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS
Program pengembangan KAPET Parepare Kota Parepare dan sekitarnya
APBN/APBD Prov./APBD Kota/Swasta
KAPET Parepare
Program sinkronisasi program unggulan di kawasan KAPET Parepare
Kota Parepare dan sekitarnya
APBN/APBD Prov./APBD Kota/Swasta
KAPET Parepare, Pemkot Parepare,
Pemkab Barru, Pinrang, Sidrap,
Enrekang
Program pengembangan LAPAN Parepare
Kecamatan Soreang APBN/APBD Prov./APBD Kota
LAPAN
Program peningkatan kapasitas layanan LAPAN Parepare Kecamatan Soreang APBN/APBD LAPAN
138
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Prov./APBD Kota
program pemberian insentif dan kemudahan perijinan berinvestasi bagi kegiatan yang berhubungan dengan industri, perdagangan dan/atau jasa pada lokasi yang sesuai peruntukan dan daya dukung lahan
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota/Swasta
Perindag, Pelayanan Perizinan
program peningkatan dan pembangunan jaringan utilitas pada kawasan-kawasan strategis pertumbuhan ekonomi
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota/Swasta
Dinas PU, PDAM, PLN, Telkom
program peningkatan layanan moda transportasi terhadap aksesibilitas dan mobilitas pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota/Swasta
Dinas Perhubungan
program penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare
Kota Parepare APBD Kota Dinas Tata Ruang
program pengembangan dan penataan kawasan-kawasan yang berhubungan dengan kepentingan sosial budaya
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota/Swasta
Dinas Pariwisata, Bappeda
program peningkatan dan pembangunan jaringan utilitas pada kawasan-kawasan strategis kepentingan sosial budaya
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota/Swasta
Dinas PU, PDAM, PLN, Telkom
program penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis kepentingan sosial budaya di Kota Parepare
Kota Parepare APBD Kota Dinas Tata Ruang
program pengembangan dan penataan kawasan-kawasan yang berhubungan dengan kepentingan daya dukung lingkungan
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota/Swasta
Kehutanan, Lingkungan Hidup,
Bappeda
program peningkatan dan pembangunan jaringan utilitas pada kawasan-kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan
Kota Parepare APBN/APBD Prov./APBD Kota/Swasta
Dinas PU, PDAM, PLN, Telkom
program penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis kepentingan daya dukung lingkungan di Kota Parepare
Kota Parepare APBD Kota Dinas Tata Ruang
139
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
5.2 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Visi Pembangunan Kota Parepare untuk Tahun 2013-2018 sebagai
berikut:“Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan
Bermartabat”Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 di atas,
memiliki makna:
a. Maju, mengandung arti: mempunyai kualitas dan kemampuan
untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota
Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain,
ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya
kebutuhan kehidupan masyarakat.
b. Peduli, mengandung arti:mempunyai keikhlasan dan empati
untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang
ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan.
c. Mandiri, mengandung arti:mempunyai inisiatif untuk
menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-
nilai yang berlaku dimasyarakat.
d. Bermartabat, mengandung arti:harkat atau harga diri yang
menunjukkan eksistensi atau identititas (jati diri) masyarakat
Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai
sendi kehidupan.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima)
Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 adalah
sebagai berikut :
a. Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan
kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan
berkesinambungan.
b. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang
berbasis pada sumber daya lokal, mengembangkan investasi
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
prinsip pembangunan berkelanjutan.
140
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
c. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah
melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas
perubahan lingkungan hidup.
d. Memantapkan penegakan supremasi hukum,
menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan
meningkatkan partisipatif aktif masyarakat.
e. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam
mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik
Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan
yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta memiliki dampak yang
besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran
pembangunan daerah. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan
Jangka Menengah Kota Parepare Tahun 2013-2018, maka
Pemerintah Kota Parepare akan melaksanakan 5 (lima) misi
pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam
berbagai strategi pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun mendatang.
Di dalam Permendagri 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa
strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan
daerah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam
perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa
pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan
dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah
kebijakan.
Rumusan strategi pembangunan daerah Kota Parepare untuk
kurun waktu lima tahun ke depan, yang dirinci menurut misi
pembangunan jangka menengah daerah, disajikan pada tabel 5.4.
141
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Tabel 5.4.
Strategi Pembangunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 – 2018
Misi ke – 1
Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara
berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan
No T u j u a n S a s a r a n S t r a t e g i
1
Pemerataan
layanan pendidikan
menuju masyarakat
yang cerdas.
1.1Meningkatnya daya
saing (ilmu dan
pengetahuan)
masyarakat.
- Penghapusan biaya-biaya
pendidikan yang
dibebankan kepada
siswa/orang tua siswa (Usia
Dini s/d SMA).
- Pemberian motivasi kepada
anak untuk terus
melanjutkan pendidikan
hingga perguruan tinggi.
- Pengembangan sarana
pendidikan dan informasi.
2
Pemerataan
layanan kesehatan
menuju masyarakat
yang sehat.
2.1Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat.
-Peningkatan Pola Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS)
bagi masyarakat Parepare.
- Pengembangan sarana
penunjang kesehatan
masyarakat
Misi ke – 2
Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada
sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
No T u j u a n S a s a r a n S t r a t e g i
1 Akselarasi
pembangunan
ekonomi daerah
1.1Meningkatnya
kesejahteraan
ekonomi
-Peningkatan nilai tambah
hasil kegiatan
142
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
yang berkeadilan
dan
berkesinambungan.
masyarakat. perekonomian daerah.
2 Mewujudkan
pemenuhan
kebutuhan dasar
masyarakat.
2.1Meningkatnya
ketersediaan pangan
utama dengan harga
terjangkau.
- Intensifikasi dan divesifikasi
bahan pangan utama
Misi ke – 3
Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui
keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup
No T u j u a n S a s a r a n S t r a t e g i
1
Akselarasi
pembangunan
infrastruktur antar
wilayah yang
berbasis pada
rencana tata ruang
wilayah dan
perubahan
lingkungan hidup.
1.1Meningkatnya
implementasi
Rencana Tata
Ruang Wilayah
(RTRW).
- Pengembangan
infrastruktur kawasan
budidaya kota
1.2 Meningkatnya
kualitas dan fasilitas
infrastruktur
1.3Meningkatnya
ketersediaan air
bersih.
-Peningkatan perlindungan
dan konservasi Sumber
Daya Alam dan Mineral
1.4Meningkatnya
pengendalian
lingkungan hidup.
-Pengembangan kawasan
Ruang Terbuka Hijau
Misi ke – 4
Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif masyarakat
No T u j u a n S a s a r a n S t r a t e g i
143
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
1. Menciptakan rasa
aman dan nyaman
bagi masyarakat.
1.1. Menurunnya
pelanggaran
ketertiban dan
keamanan
masyarakat.
- Peningkatan kesadaran
masyarakat terhadap
hukum (peraturan
perundang-undangan dan
peraturan daerah).
2. Mewujudkan tata
kelola
pemerintahan yang
baik (Good
Governance).
2.1. Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
- Peningkatan keahlian dan
profesionalisme aparatur
2.2. Meningkatnya
sinergitas
perencanaan
pembangunan
antara masyarakat
dan pemerintah.
- Peningkatan kapasitas
masyarakat dalam
penyusunan proses
pembangunan.
3. Mewujudkan
pengarusutamaan
gender dan
perlindungan anak
3.1. Meningkatnya
kesetaraan gender.
- Penguatan kelembagaan
kesetaraan gender dan
anak serta peningkatan
perlindungan terhadap
perempuan dan anak.
3.2. Meningkatnya
perlindungan
perempuan
3.3. Meningkatnya
perlindungan anak
Misi ke – 5
Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam
mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik
No T u j u a n S a s a r a n S t r a t e g i
1. Mewujudkan
masyarakat
parepare yang
menjunjung tinggi
nilai-nilai agama
dan budaya.
1.1. Terjaganya
kerukunan antar
umat beragama
- Peningkatan kualitas
kehidupan beragama
1.2. Terpeliharanya
nilai-nilai budaya
lokal yang tumbuh di
masyarakat.
- Pelestarian nilai-nilai
budaya lokal masyarakat.
144
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Tabel 5.5
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014-2018 Kota Parepare
TAHUN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
(1) (2)
2014
- Penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) untuk menciptakan
pelayanan publik yang berkeadilan termasuk peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa
secara transparan dan akuntabel melalui e-procurement serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah;
- Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua kelompok masyarakat;
- Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan;
- Pemeliharaan dan perluasan sarana prasarana kota
- Pengembangan kawasan perkotaan melalui pendekatan estetika yang tinggi;
- Peningkatan perekonomian daerah melalui pemberdayaan dan penguatan sektor UMKM;
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan;
- Peningkatan Pelayanan Informasi;
- Layanan Sosial dan Bantuan Hukum.
- Perlindungan sosial, budaya, keamanan dan keagamaan bagi masyarakat.
- Penguatan Legislasi Pengarusutamaan Gender.
2015
- Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas secara gratis SD s.d SMA/SMK dan pembinaan
kepada anak usia sekolah serta anak usia dini.
145
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
- Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.
- Penguatan Pengarusutamaan Gender.
- Peningkatan dan pengembangan Kapasitas Politik Lembaga Legislatif
- Pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kota untuk kepentingan ekonomi dan pariwisata.
- Peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan.
- Penguatan Industri Kecil dan Menengah yang berbasis klaster dan Agroindustri.
- Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi.
- Pengembangan keanekaragaman bahan pangan utama.
- Layanan Sosial dan Bantuan Hukum.
- Perlindungan sosial, budaya, keamanan dan keagamaan bagi masyarakat.
- Peningkatan kapasitas aparat sipil daerah menuju pengelolaan pemeritahan yang transparan, akuntabel
serta profesional.
- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
2016
- Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas secara gratis SD s.d SMA/SMK dan pembinaan
kepada anak usia sekolah serta anak usia dini.
- Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.
- Penguatan Pengarusutamaan Gender.
- Pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kota untuk kepentingan lingkungan
- Pengembangan dan peningkatan kawasan strategis kota untuk kepentingan sosial budaya
146
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
- Peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan.
- Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang berbasis klaster dan Agroindustri.
- Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi.
- Pengembangan keanekaragaman bahan pangan utama.
- Layanan Sosial dan Bantuan Hukum.
- Perlindungan sosial, budaya, keamanan dan keagamaan bagi masyarakat.
- Peningkatan kapasitas aparat sipil daerah menuju pengelolaan pemeritahan yang transparan, akuntabel
serta profesional.
- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
2017
- Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas secara gratis SD s.d SMA/SMK dan pembinaan
kepada anak usia sekolah serta anak usia dini.
- Peningkatan layanan perguruan tinggi negeri bagi masyarakat Parepare
- Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.
- Penguatan Pengarusutamaan Gender.
- Peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan.
- Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- Pengembangan produk unggulan daerah.
- Pengembangan Produk-produk Agricultur.
- Pengembangan investasi industri besar.
147
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi daerah.
- Layanan Sosial dan Bantuan Hukum.
- Perlindungan sosial, budaya, keamanan dan keagamaan bagi masyarakat.
2018
- Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas secara gratis SD s.d SMA/SMK dan pembinaan
kepada anak usia sekolah serta anak usia dini.
- Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas secara gratis bagi semua lapisan masyarakat.
- Penguatan Pengarusutamaan Gender.
- Peningkatan dan pengembangan Kapasitas Politik Lembaga Legislatif
- Peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan.
- Penataan dan pengembangan kawasan peternakan
- Pengembangan investasi pariwisata.
- Layanan Sosial dan Bantuan Hukum.
- Perlindungan sosial, budaya, keamanan dan keagamaan bagi masyarakat
Sumber : Dokumen
148
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
5.2.1 Kebijakan Keuangan Daerah
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,menetapkan
dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagiankeuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sertaPeraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, bahwa
keuangan daerah harus dikelola secaratertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawabsesuai dengan azas kepatutan dan rasa
keadilan.
Pemerintah Kota Parepare didalam melaksanakan pengelolaankeuangan
daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang
Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan MenteriDalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 jo. Pemendagri Nomor 59 Tahun2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Parepare dilaksanakandalam suatu sistem terintegrasi yang dimulai dari
perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pertanggunggjawaban sampai
padapemeriksaan atas APBDyang setiap tahun ditetapkan dengan
PeraturanDaerah. Struktur APBD Kota Parepareyang terdiri Pendapatan
Daerah,Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerahmerupakan instrumen
yangmenjamin terciptanya disiplin dalam proses
pengambilankeputusanterkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja
daerah.
Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuankeuangan
daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunanRPJMD Kota
Parepare Tahun 2013-2018.Analisis pengelolaan keuangan daerah
menjelaskantentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan
149
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
denganpendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan
visidan misi.
Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintahmemberikan
pedoman dasar dengan menerbitkan PP No. 58/2005tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah setelah sebelumnyamenerbitkan Kepmendagri No.
29/2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta TataCara Penyusunan APBD dan
Penyusunan Perhitungan APBD.Kepmendagri ini kemudian direvisi menjadi
Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Dinamisnya legalitas pengelolaan keuangan daerah tersebutditujukan untuk
menciptakan pengelolaan keuangan publik di daerahyang akuntabel,
transparan dan berkinerja untuk mendorongakselerasi pembangunan dan
peningkatan kualitas pelayananmasyarakat. Keuangan daerah diharapkan
mampu secara efisienmengalokasikan sumberdaya pembangunan daerah,
semata-matauntuk kepentingan masyarakat. Keuangan daerah harus
mamputeralokasi kembali secara tepat untuk kepentingan masyarakat,
karenauang yang dikelola oleh pemerintah daerah memang berasal
darimasyarakat itu sendiri.
Faktanya, dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, antarakepentingan
masyarakat dengan alokasi belanja daerah seringkali tidaksejalan.
Kepentingan masyarakat jika tidak diidentifikasi secara baik,tidak
direncanakan secara cermat oleh pemerintah daerah, seringkalijustru
menimbulkan pemborosan dan ketidakefisienan belanja daerah.Akibatnya,
kebutuhan belanja (fiscal needs) akan senantiasa tidakterkendali besarnya.
Sebaliknya, pemerintah daerah, termasukPemerintah Kota Parepare memiliki
keterbatasan untuk menarik uangdari masyarakat, karena di samping akan
berdampak negatif padamelemahkan daya beli masyarakat dan timbulnya
150
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
biaya tinggi bagiinvestasi dan industri lokal, juga kondisi sebagian besar
masyarakatmasih berada dalam tekanan kemiskinan yang berkepanjangan.
Keragu-raguan Pemerintah Kota dalam meningkatkan pendapatandaerah ini
menyebabkan kemampuan keuangan daerah (fiscal capacity)menjadi sangat
rendah.Kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang rendah dan kebutuhanfiskal
(fiscal needs) yang tinggi, menyebabkan terjadinya kesenjanganfiskal (fiscal
gap) yang semakin lebar, oleh karena itu untukmemperkecil kesenjangan
fiskal tersebut, diperlukan pengelolaankeuangan daerah secara tepat untuk
menciptakan efisiensi keuangandaerah. Kebijakan keuangan daerah
diarahkan untuk mengelolabelanja daerah secara cermat, efisiensi belanja
pegawai, operasionaldan pemeliharaan, belanja pelayanan publik yang tepat
sasaran,belanja modal pada sektor-sektor yang strategis dan akseleratif
dalammenciptakan kesempatan kerja dan pendapatan daerah
secaraberkesinambungan, serta belanja daerah yang mampu
menumbuhkanpartisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas sarana
danfasilitas publik.Adapun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota
Pareparediarahkan, pada:
(1) Peningkatan kapasitas fiskal (PAD dan bagi hasil pajak
daerah) yangtidak bersifat distorsif terhadap perekonomian
daerah dan mampumenjadi sumber utama dalam memenuhi
Persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2012 hanya 52,85%. Capaian ini masih jauh dibawah capaian propinsi sebesar 75,28%
1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air minum dan air limbah 2. Belum tertanamkannya PHBS pada Masyarakat
1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air minum dan air limbah 2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang PHBS 3. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi
Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk
Pada tahun 2012, rasionya mencapai 1 : 186 yang berarti bawah setiap satu TPS mampun menampung sampah 186 penduduk.. Pencapaian ini masih jauh lebih baik dari capaian propinsi sebesar 0,23
1. Laju pertambahan penduduk yang cepat dan aktivitas penduduk belum dapat didukung oleh keberadaan sarana persampahan (TPS) 2. Adanya keengganan masyarakat jika disekitar lingkungannya terdapat TPS
1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlunya TPS sebagai penampungan sementara 2. Mempercepat pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
Rumah tangga pengguna air bersih
Rumah tangga pengguna air bersih hingga tahun 2012 mencapai 17.263 rumah tangga (57,45%). Pencapaian ini masih jauh dari propinsi yang mencapai 84,75%
1. Banyaknya permukiman baru yang lokasinya belum dapat diakses oleh jaringan air bersih dari PDAM 2. Ketersediaan air baku sangat terbatas
1. Peningkatan jaringan instalasi air bersih termasuk sistem sambungan rumah sehingga dapat menjangkau permukiman baru 2. Eksplorasi dan eksploitasi sumbersumber air baku baru 3. Optimalisasi pemanfaatan dan
158
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
pengelolaan air bersih
Rumah tangga ber-Sanitasi
Persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2012 hanya 52,85%. Capaian ini masih jauh dibawah capaian propinsi sebesar 75,28%
1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air minum dan air limbah 2. Belum tertanamkannya PHBS pada masyarakat
1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air minum dan air limbah 2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang PHBS 3. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi
Lingkungan pemukiman kumuh
Pada tahun 2010 luas lingkungan kumuh 31,09 ha dan pada tahun 2011 menurun menjadi 17,75 ha, namun pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 27,40 ha. Penambahan luasan tahun 2011 ke 2012 diakibatkan oleh pelaksanaan up dating lingkungan kumuh
1. Identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh belum optimal 2. Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap PHBS 3. Keterbatasan penguasaan lahan bagi MBR
1. Optimalisasi Pelaksanaan Identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh 2. optimalisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap PHBS 3. Fasilitasi penguasaan lahan bagi MBR
Persentase ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah
Hingga tahun 2012, persentase RTH baru mencapai 21,20% masih kurang dari target nasional sebesar 30% dari luas wilayah
1. Terbatasnya lahan untuk dijadikan RTH 2. Kurangnya RTH privat
1. Identifikasi lahan yang dapat dijadikan RTH 2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan RTH Privat
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
Tahun 2008 jumlah bangunan berIMB sebanyak 3.817 unit dan terus mengalami peningkatan sehingga tahun 2012 mencapai 8.449 unit. Ada peningkatan rata-rata 82% dalam kurun waktu 2008-2012. Penambahan ini menunjukkan semakin meningkatnya
1. Banyaknya bangunan/rumah yang sudah ada sebelum Perda IMB diberlakukan 2. Sebagian masyarakat belum mengurus IMB
1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB 2. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran IMB
159
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
pembangunan di Kota Parepare dari tahun ke tahun.
Persentase penanganan sampah
Pada tahun 2008 volume sampah 177.025 m3 yang dapat ditangani 172,645 m3 (9753%), namun pada tahun 2012 penanganan sampah berkurang dari volume sebesar 183.595 m3 yang tertangani hanya 171.185 m3
(93,24%)
1. Penanganan sampah selalu terfokus pada timbunan sampah (pengangkutan dari TPS ke TPA) 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah
1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi volume sampah rumah tangga
Persentase Penduduk berakses air minum
Jumlah penduduk yang berakses air minum terus mengalami peningkatan, pada tahun 2012 mencapai 80,16%. Capaian ini telah melampaui target pemerintah sebesar 80% serta jauh di atas target MDGs sebesar 68,87%.
1. Belum optimalnya pengelolaan air baku air minum yang dikelola oleh PDAM sehingga mempengaruhi kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat 2. Kurangnya sumber air baku 3. Penduduk yang belum dapat mengakses air minum masih cukup besar yaitu 19,84%
1. Peningkatan kualitas pengelolaan air baku pada IPA PDAM 2. Peningkatan cakupan penduduk yang berakses air minum melalui peningkatan sambungan rumah 3. Penambahan kapasitas air baku melalui eksplorasi dan eksploitasi 4. Perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Hingga tahun 2012, daya tampung TPS mencapai 710 m3 (0,54%) dengan jumlah penduduk 132.048 jiwa. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Parepare, maka rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk juga terus meningkat setiap tahunnya
TPS cenderung menjadi tempat penumpukan sampah yang mengakibatkan bau pada masyarakat sekitar dan mengganggu keindahan sehingga sebagian masyarakat merasa terganggu dengan adanya TPS dilingkungannya
Peningkatan frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
160
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
5.3 Arahan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Dimana
persyaratan teknis itu ditetapkan dengan Peraturan Bupati yakni Status hak
atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; Status
kepemilikan bangunan gedung; dan Izin menrdirikan bangunan gedung.
Setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status
kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain, namun
bangunan gedung dengan status milik pihak lain hanya dapat didirikan
dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik
tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau
pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung
Status kepemilikan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan
bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten,
berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung. Kegiatan
pendataan tersebut dilakukan bersamaan dengan proses mendirikan
bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan
bangunan gedung.setiap orang dalam mengajukan permohonan izin
mendirikan bangunan gedung wajib melengkapi dengan : tanda bukti status
kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
data pemilik bangunan gedung; rencana teknis bangunan gedung; dan hasil
analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuai dengan
peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten, RDTRKP,
dan/atau RTBL serta tidak boleh melebihi ketentuan maksimal kepadatan
dan ketinggian yang ditetapkan didalamnya dimana kepadatan tersebut
ditetapkan dalam bentuk Kooefisien Dasar bangunan (KDB) Maksimal yang
didasarkan pada luas kaveling/persil, peruntukan atau fungsi lahan, dan daya
dukung lingkungan. Sedangkan ketinggian maksimal ditatapkan dalam
bentuk Kooefisien Lantai Bangunan (KLB) dan/atau jumlah lantai maksimal.
161
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan
minimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW
Kabupaten, RDTRKP, dan/atau RTBL. Ketentuan jarak bangunan gedung
ditetapkan dalam bentuk : garis sempadan banguan gedung denga as jalan,
tepi sungai, irigasi, tepi danau, dan/atau jaringan tegangan tinggi; jarak
antara bangunan gedung dengan batas-bnatas persil, jarak antar bangunan
gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan
pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kaveling, per persil,
dan/atau per kawasan.
Penampilan bangunan gedung harus dirancang dengan mempertimbangkan
kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang
ada di sekitarnya. Penampilan bangunan harus menyesuaikan dengan
bangunan gedung yang ada disekitarnya, dikawasan cagar budaya harus
dirancang dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian sedangkan bila
berdampingan dengan bangunan gedung yang dilestarikan harus dirancang
dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karekteristik dari
arsitektur bangunan yang dilestarikan.
Persyaratan keselamatan meliputi : persyaratan kemempuan bangunan
gedung untuk mendukung beban muatan; dan kemampuan bangunan
gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan
bahaya petir. Persayaratan kesehatan bangunan gedung meliputi :
persyaratan sistem penghawaan; persyaratan sistem pencahayaan;
persyaratan sistem sanitasi; dan penggunaan bahan bangunan gedung.
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi : kenyamanan ruang
gerak dan hubungan antar ruang; kenyamanan kondisi udara dalam ruang;
kenyamanan pandangan; kenyamanan tingkat getaran dan tingkat
kebisingan. Persyaratan kemudahan meliputi : kemudahan hubngan ke, dari,
dan di dalam gedung; dan kelengkapan prasarana dan sarana dalam
pemanfaatan bangunan gedung.
Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan :
perencanaan teknis; pelaksanaan konstruksi; dan pengawasan konstruksi.
162
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan dilakukan
oleh pemilik dan/atau pengguna sesuai dengan kaidah pelestarian dan
klasifikasi bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan merupakan
kegiatan memperbaiki dan memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk
aslinya. Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib
dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan
lingkungannya.Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik
bangunan gedung mempunyai hak :
a. mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Kabupaten atas rencana
teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan;
b. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan
perizinan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
c. mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan
yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah Kabupaten;
d. mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dari Pemerintah Kabupaten karena bangunannya dutetapkan sebagai
bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan;
e. mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari
Pemerintah kabupaten;
f. mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah
Kabupaten atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.
Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung
mempunyai kewajiban :
a. menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi
persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;
b. memiliki Izin Mendirikan Banguna (IMB);
c. melaksanakan pembangunan gedung sesuai dengan rencana teknis
yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktu berlakunya izin
mendirikan bangunan;
163
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
d. meminta pengesahan dari Pemerintah Kabupaten atas perubahan
rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap
pelaksanaan bangunan.
5.4 Arahan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)
Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Parepare
masih dalam tahap penyelesaian.
5.5 Arahan Strategi Sanitasi Kota (SSK)
5.5.1 Kerangka kerja pembangunan sanitasi
Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting
dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan
dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta
kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap
sebagai urusan yang tidak menjadi prioritas utama, sehingga sering
termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan
peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat
pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu
sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang
harus diperhatikan.
Kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap penyehatan lingkungan
dalam mendukung kualitas lingkungan perlu ditingkatkan. Ketidaktahuan dan
pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat yang
tercermin dari perilaku masyarakat saat ini akan menjawab tantangan
pembangunan sanitasi dalam RPJMN tahun 2015 – 2019 yaitu Universal
Access cakupan akses 100% untuk air minum dan sanitasi dalam rangka
pengamanan air minum.
Pentingnya pengelolaan air minum dan sanitasi untuk mencegah
terganggunya kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan, kondisi
tersebut mendorong Pemerintah Kota Parepare untuk ikut serta dalam
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
164
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Pemerintah Kota Parepare dalam rangka melaksanakan program tersebut
telah membentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kota Parepare pada tanggal 09
Februari 2015 melalui Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 46 Tahun
2015.
Mengingat kota/kabupaten Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-
tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang layak dan
menyeluruh serta terkait dengan capaian target Universal Access di tahun
2019. Kota Parepare akan melakukan pemutakhiran dokumen Strategi
Sanitasi Kota Parepare tahun 2016 – 2019.
Pada tahun 2011 POKJA AMPL-BM telah menyusun Buku Putih (BP) Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Parepare dan Strategi Sanitasi
Kota (SSK) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan tahun 2012 – 2016.
Disamping dokumen tersebut, pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kota
Parepare sangat berkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan
pembangunan, baik tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten. Oleh
karena itu, Strategi Sanitasi Kota Parepare disusun dengan memperhatikan
keterkaitan, keselarasan, dan keterpaduan dengan berbagai dokumen yang
dimaksud, dijelaskan sebagai berikut:
(1) Memperhatikan RPJPN dan RPJMN dilakukan melalui
penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan
sanitasi Kota Parepare dengan arah, kebijakan umum dan
prioritas pembangunan nasional dan pembangunan
kewilayahan.
(2) Memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program
pembangunan sanitasi Kota Parepare dengan kebijakan,
strategi dan program pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.
(3) Berpedoman pada RPJMD dan RTRW Kota Parepare
dilakukan dengan: (1)penyelarasan kebijakan, strategi dan
program pembangunan sanitasi Kota Parepare dengan visi,
misi, arah, kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
165
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
dan (2) penyelarasan kebijakan, strategi dan program
pembangunan sanitasi Kota Parepare dengan pemanfaatan
struktur dan pola ruang Kota Parepare.
(4) Berpedoman pada Renstra SKPD terkait Sanitasi Kota
Parepare dilakukan dengan penyelarasan kebijakan, strategi
dan program pembangunan sanitasi Kota Parepare dengan
rencana dan strategi SKPD.
5.5.2 Tujuan, sasaran, dan strategi sektor sanitasi meliputi
1. Air Limbah
a) Tujuan
Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam bentuk
perluasan informasi dan akses layanan sistem setempat
(on-site) dan terpusat (off-site)
Meningkatkan kualitas lingkungan, derajat kesehatan
masyarakat, dan PHBS
Menata pengembangan perencanaan, peraturan perundang-
udangan, kelembagaan dan keuangan pengelolaan air
limbah
Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam
pengolahan sampah, yang telah di gagas maupun yang
direncanakan secara realistik.
b) Sasaran yang hendak dicapai
Peningkatan pengelolaan air limbah melalui akses
masyarakat terhadap informasi dan pelayanan pengelolaan
air limbah permukiman sistem setempat (on-site) dan
terpusat (off-site) padat penduduk
Peningkatan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan
masyarakat menjadi 50% diakhir Tahun 2016
Meningkatkan PHBS melalui peran masyarakat (rumah
tangga dan sekolah) pengelolaan air limbah dari 41,9%
menjadi 80%
166
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Pengembangan perencanaan dan penataan Peraturan
Perundang-undangan air Limbah
Peningkatan tata kelola kelembagaan pemerintah dalam
pengelolaan air limbah yang baik
Peningkatan pengelolaan air limah melalui pemanfatan
sumber daya Pendanaan pembangunan dalam penguatan
ekonomi masyarakat.
2. Persampahan
a) Tujuan
Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam bidang
kebersihan, pertamanan dan penataan ruang terbuka hijau
demi terciptanya:
1. Kebersihan dan keindahan lingkungan secara
berkelanjutan.
2. Kesehatan masyarakat lingkungan utamanya pada
pemukiman kumuh
3. Sistem pengelolaan persampahan, pertamanan, sarana
prasarana yang efisien dan efektif.
Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha serta
berkaitan dengan program kerja/proyek Kota Parepare
Bersahaja menuju Kota Bandar Madani.
Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat berkaitan
dengan hak dan kewajiban selaku warga negara yaitu dalam
hal pelunasan membayar retribusi kebersihan.
Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam
pengolahan sampah, yang telah di gagas maupun yang
direncanakan secara realistik.
b) Sasaran yang hendak dicapai
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan
persampahan di tingkat masyarakat perkotaan dari 5,34%
menjadi 50%.
167
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan
persampahan di TPA Lapadde dari 5,34% menjadi 50%.
Meningkatnya koordinasi intemal dan eksternal antar SKPD,
sekertaris/bidang/seksi dalam menata perencanaan dan
pengembangan kebijakan kelembagaan, peraturan dan
perundangan.
Meningkatkan kewajiban masyarakat membayar retribusi
sampah secara kontinyu dari 92,3% menjadi 100%.
Pengembangan alternatif sumber pembiayaan baik
pendanaan pemerintah pusat mapun pendanaan pemerintah
propinsi
Meningkatkan potensi investasi dunia usaha/swasta.
Meningkatkan peran masyarakat melakukan pemilahan
sampah dari 19,3% menjadi 50%.
3. Drainase Lingkungan
a) Tujuan
Meningkatkan pengelolaan sampah/drainase terpadu
Meningkatkan sarana dan prasaranan fisik perkotaan.
b) Sasaran yang ingin dicapai
Tersedianya dokumen perencanaan sistem drainase Kota
yang terintegrasi pada akhir tahun 2012
Berkurangnya luas genangan di Kota Parepare dari 22 ha
menjadi 10 ha pada akhir tahun 2015.
4. Air Besih/Minum
a) Tujuan
Meningkatkan akses layanan air bersih
Memperbaiki system layanan air bersih
Menjaga ketersediaan air baku
Menjalin kemitraan PDAM dalam pelayanan air bersih
b) Sasaran
168
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kotinuitas air baku dari
76,96% menjadi 85% pada akhir tahun 2016 melalui PDAM
(dari 20% menjadi 40%) maupun layanan lainnya
Perbaikan dan penambahan jaringan pipa transmisi dalam
mendukung kuntiniutas dan meningkatkan cakupan
pelayanan
Perbaikan dan penambahan jaringan kapasitas produksi
agar dapat meningkatkan pelayanan ke pelanggan
Berkurangnya tingkat kehilangan air dari 24,37 % menjadi
15%
Perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu
masyarakat untuk menjadi pelanggan PDAM khususnya
yang berpenghasilan menengah ke bawah
Terjaganya supply air secara kualitas dan kuantitas dari
sumber secara terus menerus
Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta.
5. Higiene/PHBS
a) Tujuan
Menyelenggarakan upaya penyebarluasan informasi
kesehatan guna memberdayakan masyarakat ke arah
Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Melaksanakan pembinaan peningkatan peran serta
masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Melaksanakan bimbingan/latihan tentang pengetahuan dan
keterampilan petugas penyuluh kesehatan.
b) Sasaran
Peningkatan kasadaran melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) di Sekolah sejak usia dini sampai sekolah tingkat
menengah
Peningkatan kasadaran melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) di lingkungan Rumah Tangga
169
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Peingkatan kasadaran melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) di Tempat Umum Dan Pengelolaan Makanan
(TUPM)
peningkatan kasadaran melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) di Tempat Kerja
Pegembangan kasadaran masyarakat kota melalui
peningkatan kualitas lingkungan sehat.
5.6 Arahan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Rencana
Sistem Pelayanan
Peran Parepare sebagai kota niaga dan pintu gerbang arus keluar masuk
barang perdagangan regional makro terutama melalui Pelabuhan Nusantara,
Pelabuhan Cappa Ujung maupun pelabuhan kapal tradisional di sekitar
Cappa Ujung sangat potensil untuk lebih ditumbuhkembangkan. Barang
dagangan regional makro dari Kota Parepare ke Kalimantan Timur, wilayah
Sulawesi Selatan lainnya, Maluku dan Papua, maupun barang dagangan
global ke negara-negara tetangga atau negara yang lebih jauh.
Perdagangan dan jasa lokal sehari-hari terlihat pada kegiatan perdagangan
eceran barang-barang keperluan sehari-hari dan barang rumah tangga serta
jasa transportasi, perbengkelan, penjahitan, cukur rambut dsb, baik oleh
masyarakat Kota Parepare, maupun para pendatang dari daerah sekitar.
Perkembangan industri manufaktur di Kota Parepare akan berkembang
pesat apabila program Kapet dan industri kilang minyak dapat terimplikasi.
Kota Parepare yang berpotensi tumbuh dan berkembang menjadi pintu
gerbang niaga internasional di Sulawesi Selatan bagian tengah, serta untuk
mewujudkan visi kota niaga akan tumbuh berkembang fasilitas perdagangan
seperti pusat pertokoan, mall, pasar yang apabila ditata dengan tepat akan
menjadi obyek wisata belanja yang menarik.
Agenda Pembangunan 2006-2008 terkait Kawasan Cappa Ujung:
Pengembangan kawasan Industri Parepare
170
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Pengkajian/Disain Pembangunan Terminal Cargo di
Kawasan Pelabuhan
Penataan Jaringan Kawasan Ekonomi Kota Terpadu
Penataan Kerjasama Pengelolaan Pelabuhan Rakyat Cappa
Ujung
Revitalisasi Fungsi Pasar melalui Pengembangan Pasar
Modern Lakessi,
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar Hortikultura
Pembangunan Pusat Perbelanjaan Modern ( Mall )
Pengembangan Sarana Pelayanan Peneranan Jalan Umum
Penataan Kawasan Hijau Pesisir, Muara dan Bantaran
Sungai
Pengembangan Kawasan Hijau dan Paru-paru Kota
5.6.1 Program bangunan dan lingkungan
Tabel 5.9Indikasi Program RTBL Kota Parepare.
171
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Sumber : RTBL Kawasan Cappa UjungKota Parepare
5.7 Arahan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman (RP2KP)
Konsep pembangunan pada dasarnya adalah rencana konseptual penataan
kawasan yang memuat tujuan pengembangan kawasan, tahapan
penanganan kawasan secara spatial, langkah-langkah strategis yang
dilakukan beserta bentuk program-program penataan kawasan yang akan
dilakukan. Konsepsi tersebut berdasarkan arahan yang telah disusun dalam
SPPIP Kota Parepare.Konsep pembangunan tersebut meliputi; konsep
makro dan konsep mikro kawasan. Konsep pembangunan tersebut, sebagai
berikut:
1) Konsep Makro Kawasan
Konsep makro kawasan permukiman prioritas Soreang Kota
Parepare, sebagai berikut :
(a) Sub Kawasan A
Konsep makro kawasan pada sub kawasan A, yang akan
dilaksanakan adalah revitalisasi infrastruktur permukiman
(b) Sub Kawasan B
172
RPI2JM 2017-2021
Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Konsep makro kawasan pada sub kawasan B, yang akan
dilaksanakan adalah pengembangan sarana penelitian pertanian.
(c) Sub Kawasan C
Konsep makro kawasan pada sub kawasan C, yang akan
dilaksanakan adalah konservasi sumberdaya alam.
(d) Sub Kawasan D
Konsep makro kawasan pada sub kawasan D, yang akan
dilaksanakan sebagai berikut :
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh
Konservasi kawasan pesisir
Revitalisasi infrastruktur permukiman
Pengembangan ekonomi masyarakat
2) Konsep Mikro Kawasan
Konsep mikro pembangunan PPIP pada kawasan permukiman prioritas