BAB v KEDAULATAN RAKYAT BERBASIS KESETARAAN DALAM …

KEDAULATAN RAKYATBERBASIS KESETARAANDALAM MUSYAWARAH

BAB v

Materi “Kedaulatan Rakyat Berbasis Kesetaraan Dalam Musyawarah” memfokuskan

pembahasan mengenai pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan

permasalahan bangsa. Mahasiswa dapat dikatakan menguasai materi pada bab VII

tercermin pada terpenuhinya capaian pembelajaran sebagaimana berikut ini:

INTRODUKSI

92

KEDAULATAN RAKYAT BERBASIS

KESETARAAN DALAM MUSYAWARAH

1.memahami kedudukan hak dan

kewajiban yang sama bagi warga

negara

2.memiliki perilaku mengutamakan

musyawarah dalam mengambil

keputusan untuk kepentingan

bersama

3.memiliki perilaku musyawarah

untuk mencapai mufakat diliputi

oleh semangat kekeluargaan

4.memiliki perilaku iktikad baik dan

rasa tanggung jawab menerima

dan melaksanakan hasil keputusan

musyawarah

5.memiliki perilaku dalam

musyawarah diutamakan

kepentingan bersama di atas

kepentingan pribadi dan golongan

STIMULAN

Berbagai media massa sering memberitakan terjadinya tawuran, perkelahian yang

berujung pada kerugian fisik maupun material antar mahasiswa di perguruaan tinggi

yang dilatarbelakangi permasalahan yang sederhana. Memberikan gambaran

bahwa masih ada kalangan terdidik yang menggunakan cara kekerasan dalam

menyelesaikan masalah.

Kasus Pertama

Pertanyaan bagi mahasiswa:

Bagaimana pandangan Saudara mengenai persoalan mahasiswa di atas jika

dilihat dari aspek psikologi maupun aspek lainnya yang mendorong mahasiswa

melakukan tindakan tersebut?

Bagaimana cara pencegahan agar tindakan serupa tidak terjadi kembali?

Bagaimana cara menyelesaikan masalah di atas apabila menggunakan

pendekatan nilai Pancasila sila keempat?

1.

2.

3.

1.

2.

3

Pada bagian ini, berisi contoh kasus yang terjadi dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara di Indonesia. Mahasiswa diminta untuk memahami kasus yang

dipaparkan kemudian memberikan tanggapan. Salin itu, mahasiswa juga diminta

untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan dari kasus-kasus tersebut.

51

Kedelapan capaian pembelajaran di atas merupakan bentuk cerminan dari

pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin

oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” sehingga

diharapkan dengan adanya materi ini memberikan tambahan pengetahuan dan

pengalaman agar mahasiswa membiasakan bermusyawarah setiap menyelesaikan

permasalahan kehidupannya.

6.

memiliki pemahaman mengenai

situasi keputusan yang diambil

harus dapat

dipertanggungjawabkan secara

moral kepada Tuhan Yang Maha

Esa, menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia, nilai-nilai

kebenaran dan keadilan

mengutamakan persatuan dan

kesatuan demi kepentingan

bersama

7.memiliki pemahaman mengenai

pengambilan keputusan melalui

suara terbanyak bagian dari

pelaksanaan demokrasi pancasila

8.memiliki perilaku memberikan

kepercayaan kepada wakil-wakil

yang dipercayai untuk

melaksanakan pemusyawaratan.

93

94

Metode perkuliahan adalah bagian dari strategi pembelajaran yang berfungsi

sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi

latihan kepada mahasiswa untuk mencapai tujuan tertentu. Penyajian materi pada

bab ini berupa:

BAHASAN

1)

2)

3)

2.

Dapat diketahui bersama bahwa pelaksanaan PEMILU di Indonesia sering didapti

tindak kecurangan berupa penyuapan. Tindakan penyuapan ini dilakukan oleh

beberapa oknum demokrasi dengan cara pemberian berupa uang atau barang

tertentu kepada calon pemilih. Pemberian ini dilakukan agar calon pemimpin

tersebut memenangkan kompetisi pemilihan umum.

Kasus Kedua

Pertanyaan bagi mahasiswa:

Bagaimana tanggapan Saudara mengenai tindakan

oknum-oknum perusak demokrasi tersebut di atas?

Bagaiman cara menciptakan suatu lingkungan agar

pemilihan umum yang dilaksanakan di daerah

Saudara tidak dicederai oleh praktek pelanggaran

PEMILU seperti contoh kasus di atas?

Bagaimana sikap calon pemilih yang seharusnya

dilakukan apabila terjadi kasus penyuapan seperti

pada kasus di atas?

Akibat kegagalan mencapai hasil mufakat dalam suatu konggres atau

musyawarah. Akhirnya, kelompok yang menolak hasil keputusan musyawarah sering

kali membentuk forum atau organisasi baru sebagai bentuk protes terhadap hasil

keputusan yang telah disepakati. Permasalahan tersebut pernah terjadi di Indonesia

seperti pada bidang organisasi sepak bola Indonesia, partai politik, dan organisasi

masyarakat.

Kasus Ketiga

Pertanyaan bagi mahasiswa:

Bagaimana tanggapan Saudara mengenai kelompok-kelompok yang

membuat organisasi tandingan akibat tidak sepakat dengan hasil

musyawarah?

Bagaimana caranya agar dalam musyawarah menghasilkan keputusan yang

dapat diterima oleh berbagai pihak?

4

53

1. Penyelesaian Masalah Versi Widodo Budidarmo

Widodo Budidarmo lahir di Kapas Krampung, Surabaya, pada 1 September

1927. Seandainya tak ada tawaran bergabung dengan Heiho pada 1945,

mungkin saja langkahnya akan berbeda. Pasalnya, selepas dari Christelijk

Hollandsche Inlandsche School (HIS Kristen), ia justru memilih masuk sekolah

teknik Koningen Emma School (KES).

Seorang pemimpin harus tegas kepada siapa pun. Tak peduli anak, istri,

kerabat, maupun sahabat, bila melanggar hukum haruslah diproses. Prinsip

itu dipegang teguh oleh Widodo Budidarmo yang pada 1973 menyeret

anaknya ke pengadilan. Kisahnya bermula dari insiden yang melibatkan Agus

Aditono, anak Widodo. Suatu hari, Tono panggilan akrab Agus Aditono yang

saat itu masih duduk di bangku kelas II SMP, bermain- main dengan pistol.

Tak sengaja, pistol itu meletup dan peluru menyambar sopir mereka. Sang

sopir pun tewas karena insiden tersebut.

Sebagai Kepala Daerah Kepolisian (Kadapol) Metropolitan Jaya, Widodo bisa

saja menyembunyikan kasus itu. Anak buah dan stafnya pun menyarankan hal

tersebut. Menurut mereka, ada baiknya peristiwa itu ditutupi demi menjaga

nama baik Widodo. Namun, Widodo justru mengambil langkah sebaliknya. Ia

membuka peristiwa penembakan itu kepada publik dalam sebuah jumpa pers.

Widodo lantas menyerahkan putranya kepada Kepolisian Sektor (Polsek)

Kebayoran Baru untuk diproses secara hukum. Dalam persidangan di

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tono dijatuhi hukuman percobaan. “Bapak

bilang, meskipun kamu anak polisi, tetap harus bertanggung jawab. Akhirnya,

Saya disidang di pengadilan dan dihukum setahun masa percobaan. Sebagai

seorang anak, saat itu saya merasakan betul ketegasan Bapak,” kenang Tono.

(KPK, 2015: 84)

2.

Metode pembelajaran

ceramah, brainstrorming,

PBL (Problem Based Learning),

dan tanya jawab

Alokasi waktu

100 menit

Alat, bahan

dan sumber belajar

alat tulis, papan tulis, LCD,

lembar kerja individu

dan lembar kerja kelompok.

ASUPAN

Pentingnya Musyawarah Mufakat dalam Menyelesaikan Permasalahan

Dalam Kehidupan Sehari-hari

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia diartikan bahwa sila-

sila yang terkandung didalamnya menjadi sandaran/pengangan hidup seluruh

rakyat Indonesia. Menurut Kaelan (2002: 248), realisasi dari internalisasi nilai-

nilai pancasila dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Pengetahuan, meliputi

aktualisasi biasa, pengetahuan ilmiah dan pengetahuan filsafat. 2) Kesadaran,

selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri 3)

Ketaatan yaitu selalu dalam keadaan sedia untuk memenuhi wajib lahir dan batin

4) Kemampuan kehendak, yang cukup kuat sebagai pendorong untuk

melakukan perbuatan 5) Watak dan hati nurani agar orang selalu mawas diri.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila hendaknya dimulai dengan pemahaman

yang tinggi mengenai makna dari Pancasila maupun setiap sila-sila dalam

Pancasila. Mengingat bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki fungsi dan

makna masing-masing, salah satunya yang memiliki makna penting sebagai

dasar menyelesaikan masalah bangsa yaitu sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Yusdianto

(2016: 21) menyebutkan bahwa arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut:

1.

95

Musyawarah sumber gambar:https://www.goodnewsfromindonesia.id/

96

Ilustrasi: pembangunan insfrastruktur

Pemusyawaratan, artinya

membuat putusan secara

bulat, dengan dilakukan

secara bersama melalui

jalan kebikjasanaan

Hakikat sila ini adalah

demokrasi, bermakna

pemerintahan dari rakyat,

oleh rakyat, dan untuk

rakyat

Asas musyawarah untuk

mufakat yang memperhatikan

dan menghargai aspirasi

seluruh rakyat melalui forum

permusyawaratan,

menghargai perbedaan,

mengedepankan kepentingan

rakyat, bangsa dan negara.

Melaksanakan keputusan

berdasarkan kejujuran.

Keputusan secara bulat

sehingga membawa

konsekuensi kejujuran

bersama. Nilai identitas

adalah permusyawaratanTerkandung asas

kerakyatan yang bermakna

rasa kecintaan terhadap

rakyat, memperjuangkan

cita-cita rakyat, dan

memiliki jiwa kerakyatan

A B

C

D

E

Tegasnya, sila keempat merupakan sistem demokrasi-perwakilan yang

dipimpin oleh orang-orang yang profesional-berintergritas melalui sistem

musyawarah (government by discussion).

Musyawarah sebaiknya juga harus dijalankan suatu pemerintahan dalam

negara dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan

kepentingan umum atau rakyat. Namun, yang perlu dipahami bahwa tujuan dari

musyawarah relative akan tercapai apabila mengandung unsur-unsur sebagai

berikut:

Penghitungan suarasumber gambar:https://www.liputan6.com/

Pengambilan Keputusan Melalui Suara Terbanyak

Bagian Dari Pelaksanaan Demokrasi Pancasila

Menyadari bahwa kemungkinan mufakat akan

mengalami kesukaran dalam praktek yang disebabkan

oleh heterogennya masyarakat Indonesia, maka

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan berbagai

pil ihan dalam mengambil keputusan seperti

dirumuskan dalam pasal 2 ayat 3, pasal 6a dan pasal 37.

Peraturan ini mengemukakan bahwa suatu keputusan

yang diambil dapat dilakukan dengan suara terbanyak.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 di atas,

maka saat ini Indonesia mengenal dua macam cara

mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan

demokrasi, yaitu dengan musyawarah untuk mufakat

dan dengan suara yang terbanyak.

2.

Musyawarah adalah ciri khas pengambilan keputusan berdasarkan

gagasan kerakyatan yang berpegang pada hikmah kebijaksanaan.

Maksudnya, dalam pengambilan keputusan berasal dari himpunan

gagasan rakyat yang didasari “hikmah kebijaksanaan”. Dengan kata lain,

hasil yang diputuskan memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Pernyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah pemimpin

yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, berhati-nurani, arif,

bijaksana, jujur, dan adil.

Masalah yang diperbincangkan adalah masalah yang menyangkut

kehidupan orang banyak dan pelu segera dicari solusinya.

Menggunakan pikiran sehat untuk memutuskan kesejahteraan umum.

Seluruh peserta harus memiliki sikap dan pandangan yang sama dengan

menggunakan akal sehat dan kepala dingin dalam bermusyawarah, karena

keputusan yang dibuat nantinya agar mampu memberikan kesejahteraan

umum, bukan hanya kepada kepentingan pribadi maupun golongan.

Menghimpun pendapat peserta musyawarah untuk menghasilan

keputusan yang bulat. Meskipun dalam proses musyawarah para peserta

berhak menyampaikan gagasan maupun pendapatnya, hasil yang

disepakati hendaknya merupakan hasil yang bulat atau final dari berbagai

pendapat yang disampaikan para peserta musyawarah.

Semua peserta (termasuk mereka yang memberi amanat) harus

menjalankan keputusan ini dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab.

Mengingat bahwa pentinganya proses musyawarah sebagai cara

mengambil sebuah keputusan, perlu kiranya sejak dini generasi muda

dikenalkan metode diskusi dalam berpendapat sebagai mekanisme dalam

musyawarah.

a.

b.

c.

d.

97

98

Berbagai tindakan penghancuran terhadap nilai demokrasi yang terjadi di

Indonesia saat ini, memberikan gambaran bahwa pelaksanaan demokrasi yang

diamanatkan oleh Pancasila khususnya Sila Ke-4 maupun UUD 1945 belum

dijalankan dengan baik. Seharusnya jika Negara Indonesia menjalankan

demokrasi pancasila maka harus mampu menjalankan sesuai dengan

pengertian dan makna demokrasi pancasila yang diharapkan. Menurut

Yusdianto (2016:225) Demokrasi Pancasila diartikan demokrasi yang

pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan

bersama (seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah bangsa berideologi

Pancasila, oleh karena itu setiap nilai-nilai sila harus dapat diaplikasikan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara (baik negara dan warganegara). Secara

spesifik, demokrasi pancasila dapat dimaknai:

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas

kekeluargaan dan gotong-royong. Ditujukan demi kesejahteraan

rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, yang

berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur,

berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.

Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan

oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.

Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidaklah bersifat

mutlak, tetapi harus diselaraskan atau disesuaikan dengan tanggung

jawab sosial.

Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi

dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh

semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau

minoritas.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang

dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lainnya. Hal ini berarti bahwa

dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa

tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut keyakinan agama

masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai

dengan martabat dan harkat kemanusiaan, haruslah menjamin dan

memperkokoh persatuan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan

keadilan sosial.

1.

2.

3.

4.

99

Pengambilan keputusan melalui suara terbanyak yang dipraktekkan dalam

pemilihan umum di Indonesia, memiliki banyak kebaikan namun juga

kelemahan. Kedaulatan rakyat terjamin dan setiap orang punya hak yang sama

dalam pemilihan umum adalah beberapa bukti bahwa pemilu memberikan

kebaikan bagi rakyat. Namun, pada sisi lainnya memiliki dampak negatif karena

perilaku beberapa oknum yang begitu tampak dalam setiap penyelenggaraan

pemilihan umum berupa politik transaksional. Jual beli suara, serangan fajar

(pemberian sejumlah uang kepada calon pemilih) merupakan contoh dari politik

transaksional yang mencederai demokrasi. Dengan dalih mendapatkan

kemenangan pada setiap pemilihan umum, maka oknum perusak tatanan

demokrasi tersebut melakukan tindakan sebagai berikut:

Adanya manipulasi pemilih (manipulasi

demografi, penghilangan hak pilih,

memecah dukungan oposisi)

Intimidasi

Jual beli suara

Penyesatan informasi

Manipulasi kertas suara

Coblos ganda

Manipulasi dalam rekapitulasi

Penggunaan pemilih semu

Merusak kertas suara

Pembajakan sistem teknologi

informasi dalam pemungutan suara

Pembajakan hak pilih.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Penyelesaian Masalah Versi Widodo Budidarmo

Widodo Budidarmo lahir di Kapas Krampung, Surabaya, pada 1 September

1927. Seandainya tak ada tawaran bergabung dengan Heiho pada 1945,

mungkin saja langkahnya akan berbeda. Pasalnya, selepas dari Christelijk

Hollandsche Inlandsche School (HIS Kristen), ia justru memilih masuk sekolah

teknik Koningen Emma School (KES).

Seorang pemimpin harus tegas kepada siapa pun. Tak peduli anak, istri,

kerabat, maupun sahabat, bila melanggar hukum haruslah diproses. Prinsip itu

dipegang teguh oleh Widodo Budidarmo yang pada 1973 menyeret anaknya ke

pengadilan. Kisahnya bermula dari insiden yang melibatkan Agus Aditono, anak

Widodo. Suatu hari, Tono panggilan akrab Agus Aditono yang saat itu masih

duduk di bangku kelas II SMP, bermain- main dengan pistol. Tak sengaja, pistol

itu meletup dan peluru menyambar sopir mereka. Sang sopir pun tewas karena

insiden tersebut.

3.

100

Sebagai Kepala Daerah Kepolisian (Kadapol) Metropolitan Jaya, Widodo

bisa saja menyembunyikan kasus itu. Anak buah dan stafnya pun

menyarankan hal tersebut. Menurut mereka, ada baiknya peristiwa itu

ditutupi demi menjaga nama baik Widodo. Namun, Widodo justru

mengambil langkah sebaliknya. Ia membuka peristiwa penembakan itu

kepada publik dalam sebuah jumpa pers. Widodo lantas menyerahkan

putranya kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Kebayoran Baru untuk diproses

secara hukum. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Tono dijatuhi hukuman percobaan. “Bapak bilang, meskipun kamu anak

polisi, tetap harus bertanggung jawab. Akhirnya, Saya disidang di

pengadilan dan dihukum setahun masa percobaan. Sebagai seorang anak,

saat itu saya merasakan betul ketegasan Bapak,” kenang Tono. (KPK, 2015:

84)

fotoTidak pandang bulusumber gambar:https://radarsolo.jawapos.com/

Asshiddiqie, Jimly. (2009). Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: PT

Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

Budiyono, B. and Feriandi, Y.A., 2017. Menggali Nilai Nilai Kearifan Lokal Budaya

Jawa Sebagai Sumber Pendidikan Karakter. In Prosiding Seminar Nasional Bimbingan

dan Konseling (Vol. 1, No. 1, pp. 92-103).

Kaelan. (2002). Filsafat Pancasila Pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Yogyakarta: Paradigma

KPK. 2015. Orange Juice For Integrity Belajar Integritas Kepada Tokoh Bangsa.

Jakarta: KPK

Ramayulis. 1994. Metodologis Pengajaran Agama Islam. Jakarta: Kalam Mulia.

Ranadireksa, Hendarmi. 2007. Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik,

Cet. 1. Fokusmedia. Bandung.

Sohrah. “Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-Ayat al Qur'an)”.

dalam Jurnal Al Daulah: Jurnal Syariah dan Hukum. Vol. 4 No. 1. Juni 2015

Suwanto dan Ferry T. Indratno. 2009. Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan

(PKn Kelas 5). Yogyakarta: Kanisius.

Wirosardjo, Soetjipto. 1995. Dialog dengan Kekuasaan. Bandung: Mizan

Yusdiyanto. 2016. Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam

Sistem Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Fiat Justisia. Faculty Of Law, Lampung University,

Bandarlampung, Lampung, Indonesia. Volume 10 Issue 2, April-June 2016 .

SUMBER BACAAN

102