Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bakorwil I Madiun dibentuk berdasarkan peraturan daerah provinsi jawa
timur nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Badan
Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Bakorwil I Madiun berpedoman
pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Gubernur Jatim Nomor 44 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun dimaksudkan untuk
mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta birokrasi
yang memiliki pelayanan public berkualitas guna terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).
Upaya yang dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang ideal, yaitu
dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan atau penataan terhadap 8
(delapan) area perubahan melalui 9 (Sembilan) program Reformasi Birokrasi
yangmana hal ini sesuai dengan hakikat Reformasi Birokrasi. Dalam
menerapkan program reformasi birokrasi, Bakorwil I Madiun melakukan proses
perubahan secara bertahap. Hal ini disebabkan program reformasi birokrasi
merupakan program berkelanjutan.
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 2
B. Gambaran Umum Organisasi
Bakorwil I Madiun adalah adalah satu di antara 5 (lima) Bakorwil yang ada
di Provinsi Jawa Timur, dan keberadaannya dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi
Jawa Timur yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan
pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur.
Ditinjau dari segi kewilayahan maka keberadaan dan peran Bakorwil I
Madiun cukup strategis dalam membantu Gubernur Jawa Timur melaksanakan
proses penyelenggaraan pembangunan dan melaksanakan program-program di
wilayah Jawa Timur.
Wilayah kerja Bakorwil I Madiun meliputi 10 (sepuluh) kabupaten/kota
yaitu Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo,
Kab. Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kab. Kediri dan
Kota Kediri.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Bakorwil I Madiun
memiliki fungsi:
1. Perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya ;
4. Pemberdayaan dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di
wilayah kerjanya;
5. Pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur dalam
pemberian penghargaan atau sanksi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota
terkait dengan penyenggaraan pemerintah daerah;
6. Pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam
penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah Kabupaten/Kota
yang ada di wilayah kerjanya;
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 3
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG
PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBANGUNAN
EKONOMI
BIDANG
KEMASYARAKATAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
SUB BIDANG
PEMERINTAHAN
I
SUB BIDANG
PEMERINTAHAN II
SUB BIDANG
PEMBANGUNAN EKONOMI
I
SUB BIDANG
PEMBANGUNAN EKONOMI
II
SUB BIDANG KEMASYARAKA
TAN
I
SUB BIDANG KEMASYARAKA
TAN II
SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA
I
SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA
II
SUB BAGIAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
TATA USAHA
SUB BAGIAN KEUANGAN
7. Penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan
antar pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di
wilayah kerjanya;
8. Pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus
(DAK) pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan;
10. Pelaksanaan optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah
Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
11. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan
pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bakorwil I Madiun dibantu oleh 1
(satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang sebagaimana struktur
organisasi berikut :
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 4
BAB II
RENCANA KERJA
A. Identifikasi Permasalahan
Permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi, secara tersirat dan tersurat
seringkali disinggung oleh Presiden Republik Indonesia. Ini merupakan bukti
bahwa secara spesifik Presiden memberikan perhatian khusus demi
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan
terpercaya, melalui lima prioritas utama yaitu :
a. Penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi
agenda reformasi birokrasi;
b. Restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk;
c. Menjalankan secara konsisten UU ASN;
d. Berkomitmen memberantas korupsi di kalangan ASN;
e. Melakukan aksi-aksi perbaikan kualitas pelayanan publik.
Prioritas tersebut muncul untuk menangani beberapa permasalahan dan isu
strategis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijadikan arah kebijakan
pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain sebagai berikut :
a. Lemahnya penegakan hukum;
b. Rendahnya komintmen pencegahan dan pemberantasan korupsi;
c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) masih lemah;
d. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah;
e. Pengadaan barang/jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien;
f. Organisasi yang gemuk, fragmented dan tumpang tindih;
g. Penerapan e-government masih belum merata;
h. Integritas PNS masih rendah;
i. Kualitas pelayanan publik masih rendah.
Bakorwil I Madiun sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi Jawa Timur telah mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis
di internal maupun eksternal, yang dihimpun sebagai berikut :
a. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur;
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 5
b. Kurangnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan ke
Kabupaten/Kota.
B. Rencana Kerja (Jangka Menengah dan Jangka Pendek)
Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Bakorwil I Madiun berpedoman
pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
(Permenpan Nomor 11 Tahun 2015) serta Peraturan Gubernur Jatim Nomor
44 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Bakorwil I Madiun dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih,
akuntabel, efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan public
berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
Upaya yang dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang ideal, yaitu
dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan atau penataan terhadap 8
(delapan) area perubahan secara bertahap yakni :
Tabel 2.1 Rencana Kegiatan Reformasi Birokrasi
AREA
PERUBAHAN
KEGIATAN
1. Manajemen
Perubahan
a. Pengembangan nilai-nilai religious, akuntabel,
professional, komitmen dan integritas bagi seluruh
ASN
b. Pembentukan agen perubahan yang dapat
mendorong terjadinya perubahan pola pikir
2. Penguatan
Pengawasan
a. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi
b. Implementasi Whiteblowing System
c. Pembangunan SPIP di lingkungan kerja
d. Pengelolaan Pelaporan LHKASN
e. Percepatan penanganan hasil temuan audit oleh
APIP
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 6
3. Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja
a. Pembangunan SAKIP berkelanjutan
b. Penerapan IT dalam manajemen kinerja
4. Penguatan
Kelembagaan
a. Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan
b. Sistem rotasi internal SDM untuk mengetahui
potensi SDM dalam melaksanakan tusi organisasi
5. Penguatan
Tata Laksana
a. Penerapan e-governement yang terintegrasi
b. Implementasi Reformasi Birokrasi
6. Penguatan
Sistem
Manajemen
SDM Aparatur
a. Penyusunan kebutuhan pegawai berdasar hasil
Analisis Jabatan dan Analisa beban kerja
b. Perumusan dan penerapan system rekrutmen yang
transparan dan berbasis kompetensi
c. Implementasi e-SKP sebagai dasar pemberian
remunerasi berbasis kinerja
d. Penguatan SDM melalui Pendidikan, pelatihan dan
kegiatan sejenis untuk mendukung kinerja
7. Penguatan
Peraturan
Perundang-
undangan
a. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang
berlaku secara berkala dan memberikan usulan
perubahan (jika ada)
b. Penguatan sistem kinerja internal melalui
penyusunan SOP yang mendukung
8. Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
a. Peningkatan standar pelayanan melalui IT
b. Menyediakan fasilitas pelayanan publik (PPID) yang
memadai
c. EJSC di Bakorwil I Madiun
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 7
BAB III
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BAKORWIL I MADIUN TAHUN 2019
A. Realisasi Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019
Pelaksanaan 9 (Sembilan) program terkait 8 (Delapan) area Perubahan
Reformasi Birokrasi di Bakorwil I Madiun Tahun 2019 yang merupakan proses yang
menjadi pengungkit yang dapat menghasilkan pencapaian untuk mewujudkan
sasaran Reformasi Birokrasi. Berikut ini adalah uraian secara singkat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
Komponen Pengungkit
1. Manajemen Perubahan
Dalam rangka mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui
peningkatan komitmen seluruh ASN Bakorwil I Madiun dalam melakukan
reformasi birokrasi.
Pelaksanaan Pembinaan Pegawai Bakorwil I Madiun sebagai wujud
peningkatan Sumber Daya Manusia ASN Bakorwil I Madiun;
Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja
Tim Reformasi Birokrasi pada Tahun 2019 dan telah melakukan Monev.
Road map/rencana kerja reformasi unit kerja telah disusun,
disosialisasikan, terdapat keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi sesuai dengan SK Tim Reformasi Birokrasi Bakorwil I
Madiun Nomor 77 Tahun 2019 tertanggal 17 Juli 2019.
2. Penguatan Peraturan Perundang - undangan
Dalam rangka pengendalian dalam penyusunan peraturan Internal Bakorwil I
Madiun telah menyusun Keputusan Kepala Bakorwil I Madiun pada setiap
kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Dalam rangka mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi internal Bakorwil
I Madiun maka pada setiap Trwiulan dilaksanakan evaluasi terhadap realisasi
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 8
kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang dan Sekretariat di Lingkungan
Bakorwil I Madiun, sehingga diperoleh permasalahan dan bagaimana solusi
yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan
begitu akan meningkatkan kapasitas Bakorwil I Madiun dalam melaksanakan
tupoksinya.
4. Penataan Tatalaksana
Adapun beberapa capaiannya yaitu :
a. Peta proses bisnis Bakorwil I Madiun telah disusun, sedangkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) terkait Pelayanan Publik, Perbaikan dan
Pengendalian Jaringan TIK dan Penyiapan Tanggapan atas Keberatan
Pemohon Informasi Publik telah diterapkan pada tahun 2019;
b. Dilakukan pengembangan e-govenrment untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat yaitu melalui beberapa social media yang
dikelola antara lain :
- Website di http://bakorwilmadiun.jatimprov.go.id/ ;
- Facebook di https://www.facebook.com/bakorwil.madiun ;
- Instagram di https://www.instagram.com/bakorwilmadiun_/ ;
- dan Twitter di https://twitter.com/BakorwilMadiun .
c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang murah,
aman, cepat dan mudah dijangkau yaitu melalui ruang pemohon
informasi di ruang Desk PPID.
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada hal ini adalah
untuk peningkatan profesionalisme SDM Aparatur, Bakorwil I Madiun sampai
pada Tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan
organisasi, melalui upaya :
- Penyusunan analisis jabatan;
- Perhitungan kebutuhan pegawai;
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 9
b. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, guna menciptakan SDM
yang berkualitas dan sesuai yang dibutuhkan, dilakukan melalui :
- Assessment pegawai/uji kompetensi eselon III, IV, dan pelaksana;
- Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengikutkan
diklat, pelatihan ataupun bimtek;
c. Penetapan Kinerja Individu, dilakukan dengan menciptakan kondisi:
- Penerapan perjanjian kinerja melalui SKP (Sasaran Kerja Pegawai);
- Pelaksanaan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi melalui SKP;
d. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku, melalui upaya
penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi dengan
menjatuhkan sanksi berupa pemotongan dari tunjangan kinerja bagi
pegawai yang terlambat masuk, pulang, cepat, atau tidak masuk kerja.
Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92
Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
e. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan capaian :
- Pengembangan Sistem Informasi Kepegaaian yang dapat diakses
langsung oleh pegawai, diantaranya Sistem SKP Online (E Master
BKD);
- Sistem Informasi Kepegawaian dijadikan sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan baik itu terkait promosi
maupun mutasi.
6. Penguatan Akuntabilitas
Dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja
Bakorwil I Madiun, dan penetapan kinerja individu, Bakorwil Madiun telah
melakukan berbagai upaya, antara lain sebagai berikut:
a. Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam proses penyusunan Rencana
Strategis dan Perjanjian Kinerja hingga Pengukuran Kinerja, dapat
terlihat pada :
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 10
- Penyusunan Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2014-2019, dan
penyusunan Refiew Renstra Renstra Bakorwil I Madiun Tahun 2014-
2019 untuk disesuaikan dengan tugas fungsi Bakorwil yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 dan
Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2016;
- Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bakorwil I Madiun;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Pengukuran Kinerja
Bakorwil I Madiun Tahun 2019.
b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, ditunjukkan melalui;
- Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai
Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kepada Gubernur;
- Menyusun Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) untuk masing
masing ASN setiap bulan.
7. Penguatan Pengawasan
Dalam rangka mewujudkan peningkatan kepatuhan dan efektivitas terhadap
pengelolaan keuangan daerah oleh Bakorwil I Madiun dengan tidak adanya
penyalahgunaan wewenang, pada Tahun 2019 Bakorwil I Madiun telah
melakukan beberapa upaya antara lain:
a. Penanganan gratifikasi di Lingkungan Bakorwil I Madiun dengan tidak
menerima pemberian yang mengarah pada gratifikasi;
b. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat, melalui
PPID;
c. Penyampaian LHKPN dan LHKASN;
d. Penerapan SPIP.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam rangka mewuudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada publik
yang sesuai dengan Misi ke-4 Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019 yakni Meningkatkan Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan
Publik, dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) dan bersih (clean governance) serta menjunjung tinggi
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 11
profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik. Peningkatan
Pelayanan Publik. Peningkatan Pelayanan Publik di Bakorwil I Madiun antara
lain melalui:
Pembentukan PPID Pembantu Bakorwil I Madiun sebagai ajang untuk
melayani masyarakat yang membutuhkan informasi, baik berupa data,
foto, maupun buku-buku Pemerintahan adapun Keputusan Kepala
Bakorwil I Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) di Lingkungan Bakorwil I Madiun Nomor 15 Tahun 2019
tertanggal 2 Januari 2019;
Pengaduan masyarakat juga dapat melalui sosial media antara lain
melalui Facebook Bakorwil I Madiun, Instagram @bakorwilmadiun_ , dan
Twitter @bakorwilmadiun, dan website di
http://bakorwilmadiun.jatimprov.go.id/ ;
Berpartisipasi dalam Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu
Pameran Inovasi Pelayanan Publik.
9. Quick Wins
Dalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Badan
Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan adalah merupakan
salah satu Perangkat Daerah pada aspek pelayanan umum fokus pelayanan
urusan penunjang pemerintahan dengan Indikator “Persentase Rekomendasi
Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang
ditindaklanjuti”. untuk memenuhi Indikator kinerja tersebut, Bakorwil I
Madiun melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota di wilayah
kerja Bakorwil I Madiun terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan serta permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota.
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 12
Adapun hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang ditindaklanjuti sebanyak 28 (dua puluh delapan) koordinasi
sebagai berikut:
NO KOORDINASI TINDAK LANJUT REKOMENDASI
1. Koordinasi peningkatan penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan kabupatan/kota se-Bakorwil I Madiun
a. Kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil I
Madiun menyusun peraturan daerah tentang
pengelolaan perpustakaan sebagai dasar
hukum dalam memajukan perpustakaan.
b. Optimalisasi tenaga pustakawan untuk
memajukan pengelolaan perpustakaan
sampai dengan desa dan memberikan
penghargaan kepada pustakawan yang
berprestasi.
2. Koordinasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota se-Bakorwil I Madiun
a. Diharapkan agar kabupaten/kota
menerapkan GISA secara berjenjang mulai
dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat
nasional yang mengarah pada tiap
kecamatan terbentuk 1 (satu)
Desa/Kelurahan Sadar Adminduk , tiap
kabupaten/kota terbentuk 1 (satu)
Kecamatan Sadar Adminduk dan provinsi
terbentuk 1 (satu) Kabupaten/Kota Sadar
Adminduk.
3.
Fasilitasi Big Data Jawa Timur pada Kabupaten/Kota se-Bakorwil I Madiun Tahun 2019
a. Perlu dukungan sarana prasarana dan SDM
yang memadai guna mewujudkan data di era
digital dalam memperoleh dan
mempublikasikan informasi sesuai kebutuhan
pengguna data secara real time.
b. Penyediaan data dan statistik yang tepat di
berbagai sektor dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan.
4. Sinkronisasi dan Koordinasi
Trantibum dalam rangka antisipasi dan penanggulangan bencana kekeringan pada kabupaten/kota se-Bakorwil I Madiun
a. Diharapkan kabupaten/kota dapat melakukan
pemeliharaan saluran irigasi agar air irigasi
dapat mengalir dengan lancar dan dapat
mengatur dalam pengambilan air irigasi,
karena masih kurang disiplinnya para
pengambil air irigasi.
b. Pemerintah kabupaten/kota agar lebih
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 13
meningkatkan dalam pengawasan dan
monitoring ke saluran irigasi yang dapat
menimbulkan perbuatan ilegal dengan
memasang pompa air untuk saluran irigasi
tersebut.
5. Koordinasi dan sinkronisasi persiapan pelaksanaan Jatim
Kominfo Festival pada kabupaten/kota se-Bakorwil I Madiun tahun 2019
Pemerintah kabupaten/kota se-Bakorwil I Madiun agar berpartisipasi dalam mengikuti dan
mensukseskan pelaksanaan Jatim Kominfo Festival pada Tahun 2019.
6. Koordinasi pengelolaan dan penyelamatan arsip aset desa pada kabupaten/kota se-Bakorwil I Madiun tahun 2019
a. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum
melakukan restorasi arsip aset desa (Leter C,
D, S, kerawangan, peta blok) agar segera
melakukan restorasi karena arsip tersebut
dokumen yang vital dan permanen.
b. Optimalisasi peran dan fungsi arsiparis yang
terbatas jumlahnya untuk merawat
keamanan arsip pada kabupaten/kota sampai
dengan arsip desa/kelurahan, bila perlu
untuk menambah petugas pengelola arsip.
7. Koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial pada kabupaten/kota se-Bakorwil I Madiun
a. Optimalisasi peran dan fungsi Tim Terpadu
penanganan konflik sosial pada
kabupaten/kota se-Bakorwil I Madiun dalam
mewujudkan situasi dan kondisi daerah yang
aman, terkendali, dan kondusif.
b. Utamakan tindakan preventif melalui deteksi
dan cegah dini potensi konflik sosial dan
gangguan trantibum di masyarakat.
8. Koordinasi dan Fasilitasi Persiapan
Pelaksanaan Lomba Pasar Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur se-wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2019
a. Surat rekomendasi kepada Bupati se-
Bakorwil I Madiun agar segera melakukan
evaluasi, pembinaan serta pembenahan baik
secara fisik maupun secara administrasi
terhadap pasar desa yang akan diajukan.
b. Lomba Pasar Desa dilaksanakan mulai bulan
Maret sampai dengan bulan April 2019.
9. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Penanaman Modal/Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
a. Pembentukan BUMDes di Provinsi Jawa
Timur sampai dengan Pebruari 2019
sebanyak 5.432 BUMDes sedangkan di
Wilayah Bakorwil I Madiun sampai dengan
Maret 2019 sebanyak 1.435 BUMDes dari
jumlah desa 1.917 Desa.
b. Klasifikasi Pengembangan BUMDes di Jawa
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 14
Timur : 47,66% BUMDes Rintisan, 44,73 %
tumbuh dan 7,61 % BUMDes Berkembang
dan Maju.
c. Dalam rangka percepatan pembentukan
BUMDes dan pencapaian klasifikasi BUMDes
maju dan berkembang, maka dimohon
dukungan saudara untuk mendorong
pemerintah desa dalam upayat pendirian dan
pembiayaan BUMDes.
10. Koordinasi dan Monitoring Bidang Koperasi dan UKM/IKM
a. Legalitas ijin usaha yang dimiliki oleh pelaku
UKM/IKM mayoritas masih pada SIUP atau
PIRT, untuk Halal dan ijin edar BPOM belum
banyak dimiliki oleh pelaku UKM/IKM.
b. Dalam rangka memajukan UKM/IKM
khususnya dibidang pemasaran agar dapat
bersaing dengan produk pabrikan serta untuk
menjaga mutu dan keamanan pangan
olahan, maka dimohon untuk mendorong
pelaku UKM/IKM melengkapi legalitas sesuai
ketentuan yang berlaku.
11. Kordinasi dan Monitoring Bidang Perindustrian
a. Akses pemasaran produk IKM masih di pasar
tradisional/lokal baru sebagian kecil yang
masuk ke pasar modern/regional hal ini
karena terkendala pada standarisasi ijin edar.
b. Agar Produk IKM dapat masuk pasar
modern/regional, maka perlu adanya
sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan
fasilitasi baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota
serta stakeholder terkait terhadap pelaku
IKM secara intensif berkaitan pentingnya
legalitas pemasaran produk dan pengurusan
perijinan.
12. Koordinasi dan Fasilitasi Peluang
Investasi
a. Dalam rangka percepatan investasi di
masing-masing daerah perlu dilakukan
penyusunan project prospektus peluang
investasi sebagai sarana promosi investasi.
b. Penyusunan project prospektus peluang
investasi harus clear dan clean dari
permasalahan, serta ada kelembagaan yang
membantu memfasilitasi, sehingga calon
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 15
investor tertarik untuk menanamkan
modalnya.
c. Perlu dilakukan kerjasama antar daerah
secara terintegrasi dalam hal potensi dan
prioritas pengembangan investasi di masing-
masing daerah.
13. Koordinasi dan Fasilitasi
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
a. Perlu adanya komitmen untuk sinkronisasi
dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota se Bakorwil I Madiun
berkaitan dengan data potensi pengelolaan
sumber daya perikanan dan kelautan di Jawa
Timur.
b. Pemerintah Kabupaten/Kota se Bakorwil I
Madiun diharapkan untuk segera membuat
dan mengajukan proposal pengajuan paket
hibah tahun 2020 sebelum penetapan
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS)
APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran
2020.
c. Dalam rangka pengembangan kawasan
berbasis potensi bawah laut secara terpadu
atau Integrated Underwater Development
(IUD) yang diharapkan dapat meningkatkan
produksi perikanan tangkap, maka sangat
dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak
khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota se
Bakorwil I Madiun diantaranya infrastruktur
dan penerangan jalan.
14. Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi Bidang Pertanian Pengembangan
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
a. Adanya alih fungsi lahan pertanian
berpengaruh terhadap produk pertanian
sehingga mempengaruhi ketahanan pangan
masyarakat. Oleh karena itu, harus ada
upaya pemanfaatan pekarangan dan lahan
sempit sebagai produksi bahan pangan
sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga
melalui program pengembangan KRPL
(Kawasan Rumah Pangan Lestari).
b. Untuk mendorong, memberdayakan dan
meningkatkan peran serta rumah tangga dan
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 16
masyarakat dalam melaksanakan program
KRPL, maka Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
memberikan bantuan/hibah berupa uang
maupun barang dan diharapkan Pemerintah
Kabupaten/Kota juga berperan aktif dalam
bentuk pembinaan dan pendampingan.
c. Agar KRPL berkembang dengan pesat,
mohon dukungan pendampingan anggaran
yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota
maupun Dana Desa.
15. Koordinasi Penanganan Kejadian Demam Dengue (DBD) Pada Kabupaten/Kota Se Wilayah
Bakorwil I Madiun
a. Optimalisasi gerakan Pemberantasan Sarang
nyamuk (PSN) dengan 3 M Plus (menguras,
menutup dan mengubur barang bekas) yang
melibatkan stakeholder terkait termasuk
peningkatan peran serta PKK mulai tim
Penggerak PKK Kabupaten/Kota, Kecamatan,
Desa/Kelurahan sampai Dasa Wisma
bersama masyarakat dan Jumantik, fogging
fokus bukan cara yang efektif untuk
memberantas sarang nyamuk, maka masih
perlu diikuti dengan gerakan larvasidasi dan
pemantauan jentik secara berkala/rutin untuk
mewujudkan Jawa Timur bebas Demam
Berdarah Dengue (DBD).
b. Pentingnya sosialisasi dan gerakan ke
masyarakat tentang cara efektif, mudah dan
murah dalam pemberantasan wabah
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
dengan gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (1R1J),
Jumantik lingkungan, koordinator Jumantik
dan supervisor Jumantik.
16. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan PPDB Tingkat SMA
Negeri dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020
a. Untuk meminimalisir trouble saat PPDB
berlangsung maka perlu adanya dukungan
sarana dan prasarana yang memadai
terutama standar spesifikasi komputer
serverdan jaringan internet
b. Khusus untuk PPDB pada lembaga sekolah di
daerah perbatasan antar Provinsi Jawa
Timur-Jawa Tengah yang calon siswanya
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 17
sebagian dari luar Provinsi Jawa Timur
(SMAN/SMKN perbatasan pada Kabupaten
Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Pacitan),
maka perlu adanya ketentuan khusus
tentang tambahan Pagu siswa sesuai dengan
situasi dan kondisi lembaga tersebut
17. Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan SMA dan SMK Tahun 2019
a. Optimalisasi peningkatan kompetensi tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan dengan
strategi tertentu melalui crash program yang
didampingi Perguruan Tinggi.
b. Program Prioritas pengembangan pendidikan
SLTA di Wilayah Bakorwil Madiun antara lain
Bantuan Khusus Siswa Miskin,
pengembangan SMA Negeri 3 Taruna
Angkasa dan SMA dual track dengan
vokasional pada daerah pinggiran untuk
membekali siswa yang tidak melanjutkan ke
jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.
c. Seluruh lembaga SLTA baik Negeri maupun
swasta pada Kabupaten/Kota Se Bakorwil I di
Madiun telah 100 % melaksanakan USBN
dan UN berbasis komputer.
18. Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Kabupaten Se Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2019
a. Kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi dan
menjadi tanggung jawab kita bersama untuk
menguraikannya, rencana strategis
percepatan penurunan kemiskinan pedesaan
:
- Penetapan focus sasaran kantong
kemiskinan
- Optimalisasi dana desa untuk
penanggulangan kemiskinan
- Mendorong masuknya investasi di
pedesaan
b. Prioritas penggunaan dana desa untuk
penanggulangan kemiskinan di desa
diutamakan membiayai pelaksanaan program
dan kegiatan padat karya tunai untuk
menyediakan lapangan kerja bagi
masyarakat desa yang menganggur,
setengah menganggur, keluarga miskin, dan
keluarga dengan balita gizi buruk
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 18
19. Koordinasi, Fasilitasi Literasi dan
Pendidikan Karakter Pada Tingkat SMA/SMK Se Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2019
a. Pentingnya penambahan SDM guru bahasa
Jawa guna peningkatan kualitas
pembelajaran Bahasa Jawa sebagai
kurikulum muatan lokal sebagaimana
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata
Pelajaran Bahasa Jawa Daerah Sebagai
Muatan Lokal Wajib Di Sekolah/Madrasah.
b. Pentingnya penyelenggaraan pengembangan
literasi dan peningkatan pembelajaran
pendidikan karakter pada jenjang
pendidikan tingkat SMA dan SMK yang ada di
wilayah Bakorwil I Madiun, secara
berkesinambungan.
20. Koordinasi dan Sosialisasi Milenial Job Center (MJC) dalam rangka mendukung Program East Java super Coridor (EJSC) Se Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2019
a. Kegiatan anak-anak muda yang ingin
mengembangkan karir di bidang yang sudah
diminati seperti web design, fotografi,
operator drone, promosi digital media sosial
bisa tersalurkan dan dikembangkan menjadi
sebuah karir.
b. Melalui Millenial Job Center (MJC) ini akan
membantu jumlah wirausaha di masyarakat.
Dengan munculnya para wirausaha baru
mereka dapat membuka lapangan pekerjaan
baru dan mengurangi angka pengangguran.
c. Memberikan tempat, ruang, fasiltas dan
mentor untuk pelaksanaan Millenial Job
Center (MJC) dengan Program East Java
Super Corridor (EJSC) Bakorwil I Madiun
Tahun 2019.
21. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2019
a. Kabupaten/Kota Se Bakorwil I Madiun sudah
membentuk Unit Pelaksana Teknis Terpadu
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD - PPA) dan Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan
secara efektif dapat mencegah tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak,
dengan indikator tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak dari tahun ke tahun
mengalami penurunan.
b. Pemerintah Kabupaten/Kota berharap agar
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 19
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat
mendorong dalam mengantisipasi tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak
serta peningkatan pelaksanaan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak (P3A).
22. Sinkronisasi dan Koordinasi
Persiapan Penilaian Progam Desa/Kelurahan Berseri di Wilayah Bakorwil I Madiun Tahun 2019
a. Diharapkan Desa/Kelurahan Berseri
mempunyai suatu program yang
memprioritaskan salah satu komponen
lingkungan yang akan dikembangkan
disesuaikan dengan potensi lokal dan
kemampuan masyarakat yang diyakini akan
bersinergi untuk menyelesaikan
permasalahan lokal ataupun
mengembangkan potensi lokal.
b. Pemberdayaan masyarakat dan aparat
Desa/Kelurahan agar mau dan mampu
menumbuh kembangkan potensi desa/
kelurahan sehingga semua lapisan
masyarakat berperilaku dan berbudaya
ramah lingkungan untuk mewujudkan
Desa/kelurahan yang bersih dan lestari.
23. Koordinasi dan Monitoring Kesiapan Penyelenggaraan
Angkutan Lebaran di Kabupaten/Kota Se-Bakorwil I Madiun Tahun 2019
a. Kesiapan infrastruktur jalan khususnya dalam
rangka penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Tahun 2019 terhitung H-12 kondisi jalan
sudah baik dan selesai pekerjaan perbaikan
serta sudah dipasang rambu pada lokasi
jalan yang rawan bencana, rawan
kemacetan, rawan kecelakaan, jalur alternatif
dan Posko Lebaran.
b. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan/
kecelakaan, masing-masing Kabupaten/Kota
telah menyiapkan sarana dan prasarana
berupa manajemen rekayasa lalu lintas,
penambahan rambu-rambu lalu lintas,
penambahan lampu penerangan jalan,
pengalihan jalur lalu lintas, menyiapkan jalur
alternatif, melakukan rekayasa pengaturan
durasi waktu traffic light pada jalur-jalur
yang ramai, mendirikan rest area, serta
posko sebagai pusat pengendali.
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 20
24. Koordinasi Persiapan Limba Kinerja
HIPPA dan GHIPPa Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
a. Peserta Lomba Penilaian Kinerja HIPPA dan
GHIPPA Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun
2019 merupakan hasil evaluasi penilaian dari
Bakorwil I Madiun untuk di ajukan ke Tingkat
Provinsi.
b. Kabupaten/Kota agar mempersiapkan 1
(satu) Kelompok HIPPA dan 1 (satu)
Kelompok GHIPPA yang akan
dievaluasi/penilaian oleh Bakorwil I Madiun.
c. Hasil dari evaluasi /penilaian oleh Bakorwil I
Madiun yang terbaik akan mewakili Kelompok
HIPPA/GHIPPA di wilayah Bakorwil I Madiun
dalam Lomba Penilaian Kinerja HIPPA dan
GHIPPA Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun
2019.
25. Sinkronisasi dan Koordinasi Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi
Jawa Timur di wilayah Bakorwil I Madiun
a. Mampu menghasilkan konsep pengamanan
dan pemanfaatan aset milik Pemerintah
Provinsi Jawa Timur di Wilayah Bakorwil I
Madiun secara optimal sebagai tindak lanjut
dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
b. Diharapkan aset dapat berfungsi secara
optimal sebagai sarana pendukung
penyelenggara tugas Provinsi Jawa Timur,
sehubungan hal tersebut perlu adanya
penatausahaan dan pemanfaatan yang baik
sehingga dapat menunjang tugas pokok dan
fungsi kelembagaan.
c. Berdasarkan hasil evaluasi pemanfaatan Aset
Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih
terdapat yang belum dikelola secara optimal,
yaitu :
- Tidak digunakan sebagai pendukung tugas
pokok dan fungsi lembaga/ dalam keadaan
kosong (Aset idle);
- Belum memiliki kontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sisi lain
masih terdapat beberapa aset yang belum
dilakukan system pengamanan yang
memadai khususnya aset berupa tanah
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 21
dan bangunan.
d. Penjelasan dan bekal dari narasumber rapat
koordinasi dan fasilitasi diharapkan dapat
memberikan gabaran secara utuh dan
menyeluruh mengenai pentingnya dilakukan
pengamanan dan pemanfaatan aset
daerah/Negara sebagai tindak lanjut
implementasi dari Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah.
26. Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) serta Peningkatan Kapasitas Kepala
Tehnik Tambang (KTT)
a. Masih adanya Pemegang Ijin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) di
Wilayah Bakorwil I Madiun dengan
melakukan penambangan tegak lurus dan
tidak memperhatikan pedoman pelaksanaan
kaidah teknik pertambangan yang baik
Kabupaten untuk memberikan teguran atau
pembinaan.
b. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi (IUP OP) untuk pengolahan
dan/atau pemurnian wajib menggunakan
metode Pengolahan dan/atau Pemurnian
sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja
dan Anggaran Biaya (RKAB).
c. Masih adanya Pemegang Ijin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) di
Wilayah Bakorwil I Madiun yang tidak
membayar pajak untuk dilaporkan dinas
terkait agar diberikan teguran.
27 FGD Rencana Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional di Kabupaten
Kediri
a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam
penanganan sampah diwilayah Bakorwil I
Madiun akan memfasilitasi rencana
pembanguna TPA Sampah regional di Kediri.
b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Timur akan memasilitasi Perjanjian
Kerjasama (PKS) yang terdiri dari :
- Penyusunan MASTER PLAN Persampahan
- Feasibility Study dianggarkan Tahun 2020
- Pembangunan TPA Regional Kediri.
- Perbaikan infrastruktur TPA Regional.
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 22
- Memperbanyak pembangunan TPST.
- Penanganan rute dan armada sampah
Kab/Kota.
c. Bakorwil I Madiun akan memfasilitasi
kegiatan :
- Perjanjian pembentukan Sekretariat
Bersama pengelolaan TPA Regional
Kediri.
- Pembentukan perjanjian Kerjasama
Pengelolaan TPA Regional Kediri.
28 Koordinasi dan Monitoring
perkembangan pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang ada di kawasan selingkar Gunung Wilis Tahun 2019
a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun
2020 telah mengalokasikan anggaran
keuangan kegiatan perekonomian di kawasan
selingkar Gunung Wilis.
b. Kawasan selingkar gunung wilis diharapkan
menjadi Kawasan Strategis Nasional baik dari
segi pariwisata maupun ekonomi yang
nantinya dapat mendorong pertumbuhan
perekonomian masyarakat di kawasan
selingkar Gunung Wilis.
c. Perlunya mengoptimalkan peran dan fungsi
Sekretariat bersama Tunggalrogomandiri,
dalam hal usulan-usulan program dan
kegiatan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur
melalui Bappeda Provinsi.
d. Pada Tahun 2020 diharapkan Kabupaten
yang ada di kawasan Selingkar Gunung Wilis
untuk menganggarkan perbaikan dan
peningkatan infrastruktur guna kelancaran
arus transpotasi baik barang maupun orang
guna menunjang perekonomian dan
membuka lapangan kerja baru serta mampu
meningkatkan pedapatan masyarakat di
Kawasan Selingkar Gunung Wilis.
Laporan Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun Tahun 2019 23
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
1. Untuk mewujudkan Bakorwil I Madiun berbasis kinerja secara bertahap
dan berkesinambungan, sehingga dalam pelaksanaannya selalu berdasar
pada rencana kerja Reformasi Birokrasi Bakorwil I Madiun.
2. Perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kinerja seluruh ASN baik
pejabat ataupun pelaksana memberikan pengaruh penting terhadap
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Bakorwil I Madiun.
B. Rekomendasi
1. Perlu adanya komitmen yang kuat dari seluruh ASN dalam pelaksanaan
Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Bakorwil I Madiun bersih dan
bebas KKN, mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Bakorwil
I Madiun.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Kabupaten/Kota se-
Bakorwil I Madiun terkait permasalahan dan isu-isu strategis yang ada.