RENJA 2013 Page 1 1.1. Latar Belakang Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 adalah yang mendasari pembentukan berdirinya provinsi Banten yang juga dilatarbelakangi dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, tentunya hal ini merupakan konsekuensi dari Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah berimplikasi pada diberikannya kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah, baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Otonomi yang didalamnya mengandung pendelegasian kewenangan dan peluang untuk melakukan keleluasaan yang memadai serta distribusi sumberdaya (resources) yang mencukupi, dalam pelaksanaannya harus mendapat dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang memadai. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan maka pemerintah telah menetapkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam salah satu yang isinya mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi : RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Dalam penjabaran tugas dan fungsinya Kantor Penghubung tidak lepas dari program-progam strategis kantor yang tidak lain untuk mendukung program PENDAHULUAN BAB 1
45
Embed
BAB PENDAHULUAN - · PDF filePemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, ... Tahun 2004 Nomor 66,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENJA 2013 Page 1
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2000
adalah yang mendasari pembentukan berdirinya provinsi Banten yang juga
dilatarbelakangi dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah, tentunya hal ini merupakan konsekuensi dari Pemerintah
Daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah berimplikasi pada diberikannya kewenangan
yang luas kepada Pemerintah Daerah, baik dalam urusan pemerintahan maupun
dalam pengelolaan pembangunan. Otonomi yang didalamnya mengandung
pendelegasian kewenangan dan peluang untuk melakukan keleluasaan yang
memadai serta distribusi sumberdaya (resources) yang mencukupi, dalam
pelaksanaannya harus mendapat dukungan kelembagaan dan sumber daya manusia
yang memiliki kemampuan yang memadai.
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan
kebijakan pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks sistem perencanaan
pembangunan maka pemerintah telah menetapkan Undang – undang Nomor 25
Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam salah
satu yang isinya mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun sistem
perencanaan pembangunan daerah yang meliputi : RPJP Daerah, RPJM Daerah,
Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.
Dalam penjabaran tugas dan fungsinya Kantor Penghubung tidak lepas dari
program-progam strategis kantor yang tidak lain untuk mendukung program
PENDAHULUAN BAB
1
RENJA 2013 Page 2
Provinsi banten yang tersirat di dalam lembaran daerah Provinsi Banten yaitu
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 yang didalamnya terkandung mengenai visi
dan misinya provinsi banten.
Kantor Penghubung Provinsi Banten sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam
tugas dan fungsinya adalah membidangi Hubungan Antar Lembaga; Promosi dan
Informasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten
dan Peraturan Gubernur Nomor : 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Tata
Kerja Lemaga Teknis Daerah Provinsi Banten.
Keberadaan Kantor Penghubung merupakan kepanjangan dari
Pemerintahan Daerah Provinsi Banten yang tidak lepas dari Perda No 4 tahun 2008
dan Pergub Nomor 27 Tahun 2008. Dalam tugas dan fungsinya Kantor Penghubung
yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan
antar lembaga. Hubungan Antar Lembaga, Promosi dan Informasi, serta fasilitasi
adalah merupakan sebagai ujung tombak untuk kemajuan, peningkatan dan
menciptakan iklim investasi, secara tidak langsung iklim investasi tersebut dapat
meningkakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten.
Sebagai mana kita ketahui letak georafis Provinsi Banten diapit oleh tiga
Provinsi yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI. Provinsi
Banten itu sendiri merupakan daerah penyangga perbatasan langsung dengan
ibukota Negara, Provinsi DKI yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan sangatlah
strategis dan sangatlah pital sebagai tempat untuk mengembangkan promosi dan
infomasi dalam rangka meningkatkan iklim investasi.
Kantor Penghubung diharapkan agar tetap eksis menampung aspirasi
masyarakat banten dalam mengembangkan sektor segala bidang, lembaga
pemerintah perwakilan ini sebagai jembatan menuju cita-cita yang diharapkan oleh
Provinsi Banten.
Paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan nasional mengalami
penyesuaian seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengedepankan azas
penyusunan perencanaan pembangunan nasional secara sistematis, terarah,
RENJA 2013 Page 3
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perubahan mendasar
melalui peraturan perundangan ini adalah dengan adanya pembenahan sistem
perencanaan pembangunan yang lebih hirarkis dan sinergis di tingkat pusat dan
daerah. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah
dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan
oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, baik
untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.
Seiring dengan perubahan paradigma dan perencanaan pembangunan
tersebut serta dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi daerah maka
pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka
pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga
diatur mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam UU No. 25 Tahun 2004
diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). RKPD merupakan
dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari
RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD menjadi pedoman penyusunan
RAPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan Renja SKPD
merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun
dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Penyusunan dan penetapan Renja SKPD merupakan suatu proses yang
sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RKPD.
Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja
untuk jangka waktu tahunan (Renja SKPD) yang pada prinsipnya merupakan
pelaksanaan tahunan dari rencana kerja lima tahunan (Renstra SKPD) maka UU No.
25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 11 mengamanatkan bahwa “Rencana
Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun”.
RENJA 2013 Page 4
Sebagai salah satu perangkat daerah, Kantor Penghubung Provinsi Banten
berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja sebagai acuan dan pedoman
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan
fungsinya dalam jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan tahunan dari rencana
kerja lima tahunan (Rencana Strategis). Sesuai dengan tugas pokok pokok dan
fungsinya, tantangan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di bidang
hubungan antar lembaga, promosi, dan informasi memerlukan upaya untuk
pemantapan dan peningkatan kualitas dengan memperkuat perannya dalam
koordinasi, fasilitasi dan mediasi baik antarpemerintah, antarsektor maupun
antarpelaku pembangunan.
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja
Kantor Penghubung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat
beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari
visi, misidan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2013
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2013 ini merupakan tahun terakhir
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan
Strategis (Renstra).
RENJA 2013 Page 5
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak
awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti
tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome) ,indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Sejalan dengan Tema Pembangunan Provinsi Banten 2013 yaitu “
Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Bersinergi
Mewujudkan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Dengan Prioritas
Pembangunan Infrastruktur Kawasan/Wilayah “ Kantor Penghubung Provinsi
Banten menitik beratkan pada program prioritas pembangunan Tahun 2013 yaitu :
pada Tufoksi yang berbasis kinerja.
Pada akhirnya, Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013
diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program
dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun
2013.
1.2. Landasan Hukum
Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
RENJA 2013 Page 6
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomopr 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengellaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
RENJA 2013 Page 7
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
RENJA 2013 Page 8
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2013
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
24. Perda No. 04 Tahun 2008, Struktur Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah
Daerah Provinsi Banten;
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambhan Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor 40);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Banten Nomor 41).
29. Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2008, tentang uraian tugas dan tata kerja
lembaga teknis daerah provinsi Banten.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013
dimaksudkan untuk menjadi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Banten dalam
merumuskan, menjalankan program dan kegiatan secara terpadu, sinergis dan
berkesinambungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya
untuk mengimplementasikan RPJMD Provinsi Banten, Renstra Kantor Penghubung
RENJA 2013 Page 9
Provinsi Banten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten serta
Renja Tahun 2013.
Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten
Tahun 2013 dimaksudkan :
1. Menetapkan Prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada
Tahun 2013;
2. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan
prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2013.
3. Disahkannya Renja Tahun 2013 oleh Gubernur Banten.
Adapun tujuan Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013
adalah sebagai berikut :
Mengacu pada tujuan tersebut maka Sasaran Rencana Kerja Kantor Penghubung
Provinsi Banten Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi pencapaian kinerja Kantor Penghubung Provinsi Banten pada tahun
2011 dan perkembangan pencapaian program dan kegiatan tahun 2013;
2. Identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapai Kantor Penghubung
Provinsi Banten;
3. Terumuskannya program dan kegiatan Kantor Penghubung Provinsi Banten
Tahun 2013.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Renstra – SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 yang diatur pada pasal 40 ayat (4) dan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu diatur lebih lanjut dengan
PeraturanMenteri. [Pasal 37] :
Sesuai dengan amanat peraturan perundangan dan Permendagri di atas,
maka dengan sendirinya menjadikan kewajiban bagi Kantor Penghubung Provinsi
Banten untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam
jangka waktu lima tahunan, disatu sisi, kewajiban ini juga lahir atas dasar
RENJA 2013 Page 10
kebutuhan dalam penyiapan landasan operasional seiring dengan memasukinya
era pembangunan Provinsi Banten untuk lima tahun.
Rencana Strategis (Renstra) Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2012
– 2017 adalah dokumen perencanaan kantor Penghubung Provinsi Banten untuk
periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan,
Program ,dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsinya serta bepedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 dan bersifat indikatif.
Selanjutnya Rencana Strategis Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun
2012 -2017 diharapkan akan mampu menjadi pedoman dan acuan dalam
penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan tahun 2012 - 2017.
Renstra Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun
berdasarkan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan
dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja SKPD dan Renja
provinsiserta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada
waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program
dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
RENJA 2013 Page 11
Bab ini menelaah terkait dengan tugas dan pokok yang berisi tujuan
dan sasaran yang akan dicapai didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra SKPD serta memuat tentang program kegiatan
Tahun 2013
BAB IV. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
RENJA 2013 Page 12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Pada pelaksanaan kegiatan Fasilitasi koordinasi , konsultasi, Raker Kunker
Pejabat Pemerintah Daerah, Pusat, Tamu dan Pengelolaan Wisma yang telah
dilaksanakan pada kurun waktu Tahun 2011 dengan capaian fisik kegiatan 100 %
dengan realisasi anggaran rata-rata 99.89 %. dari capaian kegiatan tiap tahunnya .
Dari tingkat capaian yang mencapai 100 % dapat di apresiasikan berhasilya
program kegiatan tersebut sebagai program yang mendukung program Provinsi
Banten dengan tingkat capaian yaitu : Meningkatnya Indeks Keberdayaan
Pemerintah Provinsi sebesar 30,4%, melalui peningkatan indeks kapabilitas aparatur
sebesar 37,78%, indeks keuangan daerah sebesar 25,02%, dan peningkatan indeks
dukungan dan prasarana sebesar 21,64%;
Adapun dalam indikator kinerja pada kegiatan Fasilitasi koordinasi , konsultasi,
Raker Kunker Pejabat Pemerintah Daerah, Pusat, Tamu dan Pengelolaan Wisma
yaitu :
Fasilitasi Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker Pejabat Pemda, Pusat dan
Tamu
Fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu pada
even Nasional/Internasional/Kerjasama Pemda
Pengelolaan Wisma Banten pada Kantor Penghubung Prov. Banten di
Jakarta
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KANTOR PENGHUBUNG PROVINSI
BANTEN TAHUN LALU
BaB
2
RENJA 2013 Page 13
Dari tingkat capai indikator kinerja dari tiap-tiap tahunnya dengan capaian
kegiatan dari target 12 bulan yaitu :
a. Meningkatnya pelayanan fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur Pimpinan
Dewan serta jajarannya melaksanakan kedinasan di Jakarta.
b. Terfasilitasinya pejabat Pusat yaitu Presiden, Wakil Presiden Pimpinan
Dewan serta jajarannya dalam rangka kunjungan kerja ke daerah.
c. Meningkatnya pelayanan dan pengguna wisma sehingga manambah pula
penghasilan anggaran daerah dari sarana wisma.
Dari realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pada Tahun Anggaran
2011 masih terdapat masalah yang timbul akibat tugas dan fungsi Sarana Pelayanan
dan kegiatan terhadap fasilitasi pimpinan di Jakarta yang dirasakan masih kurang
dalam pelayanan karena terkendala pada anggaran yang masih kurang. Juga masih
terkendalanya personil dalam fasilitasi pimpinan atau SKPD.
Untuk pengelolaan Sarana Wisma Banten masih terdapat tenaga pengelola
wisma yaitu : resepsionis, Petugas administrasi dan Office Boy belum terakomodir
honorarium dalam setiap DPA Kantor Penghubung dikarenakan anggaran tersebut
tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur mengenai Standar Satuan Harga.
Perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wisma telah
terlaksana pada anggaran Tahun 2011 pada Kantor Penghubung Provinsi Banten
yaitu pada renovasi 4 toilet kamar wisma, sedangka masih terdapat kamar wisma
kelas Vip yang masih belum direnovasi karena pada pelaksanaan tersebut belum
teranggarkan.
Kegiatan Penyediaan Jasa dan Tata Laksana Perkantoran, Wisma dan
Anjungan Daerah Banten adalah kegiatan yang berada di bawah Sub Bagian Tata
Usaha pada Kantor Penghubung Provinsi Banten bertujuan untuk Ketersediaan
Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah . sedangkan sasaran yang telah dicapai
dalam kegiatan ini yaitu Tertatanya regulasi manajemen Sumber Daya Apartur
dengan Indikator Kinerja Target Realisas 100 % : 12 Bulan 100 %.
RENJA 2013 Page 14
Untuk menunjang sasaran prioritas yang akan dicapai perlu ada dukungan
dan kerjasama bukan hanya internal SKPD namun perlu juga kerjasama eksternal
SKPD Provinsi Banten maupun luar SKPD/mitra kerja, pencapaian sasaran diperlukan
dukungan dari segala bidang, tidak hanya dari sektor anggaran saja namun
diperlukan kinerja yang profesional, prioritas pemantapan tata kelola pemerintah
yang didukung stabilitas politik dan keamanan, dari factor tersebut sangat
signifikan menentukan keberhasilan sebuah organisasi dan capaian program
kegiatan.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan serta profesionalisme aparatur
pemerintah dalam pelayanan masyarakat melalui pemenuhan dan ketersediaan
kebutuhan barang dan jasa perkantoran, perlu apresiasi dan exsistensinya sebagai
bentuk dukungan dalam agenda pemerintahan.
Kegiatan Penyediaan jasa dan tata laksana perkantoran, wisma dan anjungan
daerah Banten adalah kegiatan yang dalam tugas dan fungsinya berada pada sub
bagian Tata Usaha yaitu sebagai pembantu Kepala Kantor Penghubung dalam
melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan,
monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta
perencanaan evaluasi dan pelaporan agar berdaya guna dan berhasil guna.
Target yang harus dicapai pada agenda pembangunan haruslah direalisasikan
dan dilaksanakan dengan bentuk yang nyata dengan program kegiatan, keseriusan,
dukungan, keikutsertaan dalam mensukseskan pembangunan adalah cara untuk
tujuan sebuah organisasi Kantor Penghubung ataupun program daerah.
Dukungan sarana Prasana merupakan dukungan nyata dalam menjalankan
tugas dan fungsi yaitu, APK, ATK, Perawatan, pemeliharaan, perjalanan dinas dan
lainnya perlu di implemantasikan dalam kegiatan. Kegiatan dalam pencapaian
program perlu diangarkan dalam setiap tahun anggaran untuk itu sub bag tata
usaha kantor penghubung menetapkan kegiatan pada kegiatan Penyediaan jasa dan
RENJA 2013 Page 15
tata laksana perkantoran, wisma dan anjungan daerah Banten dari tiap tahunnya
penganggaran harus terus ditingkatkan.
Dari kegiatan tersebut telah dilaksanakan diantaranya pengadaan barang
pakai habis berupa, belanja bahan peralatan kebersihan, belanja suku cadang,
belanja bahan materil, belanja jasa kantor, belanja Perawatan, belanja cetak dan
penggandaan, Sewa, makan minum, pemeliharaan, perjalanan dinas dan belanja
modal.
Dari kegiatan belanja tersebut sifatnya rutinitas kebutuhan kantor,
sedangakan pada kegiatan belanja modal dapat menghasilkan sebuah aset tetap
yaitu tersedianya meubel air (kursi tamu) sebagai bentuk dukungan sarana
kegiatan.
Kegiatan tersebut adalah kegiatan sebagai pendukung Tufoksi Kantor dan
juga sebagai program kegiatan pada agenda pemerintahan. pelaksanaan kegiatan
tersebut dengan tingkat capaian indikator kinerja adalah 100 % sedangkan capaian
serapan anggaran yaitu 99,24 % jadi bila dicermati perencanaan kinerja dan
anggaran tidak sebanding dengan realisasi.
Dari tingkat capaian yang mencapai 100 % dapat di artikan/apresiasikan
berhasilya program kegiatan tersebut sebagai program yang mendukung program
Provinsi Banten dengan tingkat capaian yaitu : Meningkatnya Indeks Keberdayaan
Pemerintah Provinsi sebesar 30,4%, melalui peningkatan indeks kapabilitas aparatur
sebesar 37,78%, indeks keuangan daerah sebesar 25,02%, dan peningkatan indeks
dukungan dan prasarana sebesar 21,64%;
Adapun dalam indikator kinerja pada kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa dan
Tata Laksana Perkantoran, Wisma dan Anjungan Daerah Banten yaitu :
Tata Laksana Administrasi Kantor, Wisma dan Anjungan Daerah dan Operasional
Kantor, Wisma dan Anjungan Daerah Telah sesuai dengan capaian kegiatan yaitu :
a. Tersedianya prasarana dan sarana kerja yang memadai dan berkualitas;
b. Meningkatnya kemampuan SDM aparat.
Dari sasaran tersedianya ATK 12 bulan, APK 12 bulan, Perjalanan Dinas 12
dan Jasa Kantor 12 Bulan berjalan sesuai target yang diharapkan akan tetapi pada
prakteknya ada beberapa kesulitan hal ini tidak hanya terjadi pada kegiatan Tata
RENJA 2013 Page 16
laksana saja hal tersebut terjadi juga pada kegiatan yang lain yaitu Terdapat harga
satuan pergub tidak sesuai dengan kondisi harga di Jakarta.
Dari pelaksanaan Tahun Anggaran 2011 telah terlaksananya output dan
outcam yaitu :
Tersediannya Sarana dan dukungan kantor berupa :
4. Pengadaan Peralatan Kantor berupa Lampu hias kristel dan lainnya.
5. Renovasi Kamar Wisma sebanyak 4 (empat) Kamar Mandi.
Perencanaan dan Pengendalian dalam sebuah organisasi sangat diperlukan
untuk mencapai suatu tujuan, perencanaan adalah proses kegiatan yang
direncanakan di masa akan datang sedangkan evaluasi adalah proses peninjauan
dan laporan sebagai bahan untuk pengukuran juga sebagai bahan acuan ataupun
pedoman untuk kegiatan yang akan datang. Dari tujuan/manfaat pada target
program RPJMD yaitu Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Apartur
Pemerintahan sedangkan sasaran yang ingin dicapai yaitu :
Penataan Regulasi manajemen Sumber Daya Apartur melalui Penyusunan
Rencana Pembangunan dan Anggaran Kantor Penghubung TA 2011 : 1 Renja, 1
RKA, 1 Lakip, 1 LKPJ dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan selama dua semester.
Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan : 12 bulan,3 bulan,
tahunan
Indikator Kinerja Target Realisasi % : 12 Bulan 100 %
Dog dog Lojor, Silat Patintung, dll yang berasal dari Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Banten.
Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Kantor Penghubung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
sarana dan pelayanan. Failitasi Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat dan kedinasan
(SKPD) di Jakarta.
Fasilitasi terhadap pejabat pemerintah maupun masyrarakat yang terkait
dengan provinsi banten wajib dilakukan oleh Kantor Penghubung. Fasilitasi yang
dilakukan bersifat Kedinasan , hubungan kerja, undangan, Rapat, Koordinasi,
Konsultasi dan lain sebagainya.
Wisma Penghubung Provinsi Banten yang ada merupakan salah satu sarana
dalam melakukan fasilitasi kepentingan pemerintah maupun masyarakat Provinsi
Banten di Jakarta. Wisma berfungsi sebagai tempat penginapan khusus bagi pejabat,
RENJA 2013 Page 30
juga berfungsi sebagai penginapan umum yang dapat memberikan Penghasilan
untuk Pemerintah Provinsi Banten. Pengelolaan Wisma ini harus dilakukan secara
professional dan setidaknya berstandar nasional. Oleh karena itu prasarana
penunjang bagi kelancaran operasional harus dapat ditingkatkan untuk peningkatan
pelayanan terhadap Pejabat Pemerintah provinsi Banten maupun untuk
peningkatan pelayanan umum dalam peningkatan pendapatan
Daerah.NALINTERNAL DAN EKSTERNAL
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten lima tahun kedua
(2012 – 2017), maka diperlukan pemahaman terhadap kondisi internal
(kelembagaan) dan kondisi eksternal , berdasarkan pencapaian selama periode
2007 – 2017 dan kemungkinan pekembangan dan tantangan di masa mendatang,
untuk mempersiapkan diri dan memberikan pijakan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Kantor Penghubung Provinsi Banten pada periode 2012– 2017.
Kekuatan (Strength)
Fundamental sebagai ukuran yang harus di nilai untuk perkembangan
kedepan, pada sisi kelembagaan Kantor Penghubung Provinsi Banten sebagai suatu
kekuatan meliputi:
1. Eksistensi dan keberdayaan Kantor Penghubung Provinsi Banten dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga serta promosi
dan informasi daerah;
2. Pengelolaan data dan informasi dengan adanya sistem data base dan Website
3. Dukungan Fasilitasi terhadap pimpinan dan dinas;
4. Kedudukan Kantor Penghubung di Jakarta sebagai pusat Ibu Kota Negara dan
Fasilitas Wisma sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah;
5. Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi dan
Informasi daerah.
RENJA 2013 Page 31
Kelemahan (Weakness)
Faktor kelemahan yang masih terdapat pada kantor Penghubung Provinsi
Banten yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
diantaranya adalah :
1. Kuantitas pegawai belum memadai terhadap kebutuhan pelaksanaan tugas dan
fungsi kantor penghubung Provinsi Banten;
2. Tingkat pengetahuan dan kemampuan masih belum optimal dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi yang tepat dan terarah;
3. Sarana dan Prasarana pendukung dinas belum memadai;
4. Belum optimalnya peran dan fungsi Kantor Penghubung sebagai penunjang
penyelengara pemerintahan;
5. Belum maksimalnya peranan Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah.
Peluang (Opportunity)
Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kantor Penghubung Provinsi Banten ke depan sebagai berikut :
1. Rencana perubahan yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam
penyelenggaran tugas dan fungsi Kantor Penghubung Provinsi Banten untuk
menjadi lebih representatif dan proposional;
2. Praradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional dan
daerah secara terpadu (UU No. 25 Tahun 2004) antar tingkat Pemerintahan
dan partisifatip, menekankan semakin perlunya efektivitas dan efisiensi
hubungan kerja antar tingkat pemerintahan;
3. Bertumbuhkembangnya hubungan kerja dan kemitraan antar kantor
Penghubung Provinsi Banten dengan berbagai lembaga pemerintahan dan
non pemerintahan ;
4. Kesempatan dan minat swasta maupun lembaga lainnya untuk ikut
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Banten.
RENJA 2013 Page 32
Ancaman (Treath)
Ancaman yang dapat menggangu dan menghambat penyelenggaraan tugas
dan fungsi Kantor Penghubung Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
1. Masih dirasakannya tumpang tindih tugas dan fungsi dengan SKPD Provinsi
Banten lainnya;
2. Belum optimalnya pembinaan partisipasi masyarakat Provinsi Banten di Jakarta
dan sekitarnya;
3. Persaingan antar daerah dalam mempromosaikan keunggulan dan daya tarik
daerah;
4. Perkembangan situasi sosial politik yang berpengaruh terhadap minat dan
kemauan pihak eksternal untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi
Banten
5. Belum maksimalnya peran dan fungsi sebagai penghubung Banten di Jakarta;
6. Keterbukaan Informasi Publik menuntuk informasi yang akurat dan transparan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Penghubung
a. Isu Internal
1) Kantor Penghubung yang eksis, proporsional dan profesional dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Sebagai suatu lembaga teknis pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan
tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan secara legal, maka keberadaan
Kantor Penghubung harus didukung dengan sumberdaya aparatur yang terlatih
dan profesional.
2) Sarana dan Prasarana Kantor Penghubung
Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki seperti
Terbatasnya Ruang Kantor untuk memaksimalkan kinerja aparatur yang
ada.
Pengembangan Sarana Pendukung Teknis Kantor Penghubun.
Pengembangan Wisma untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan
asli daerah
Pengembangan Anjungan untuk meningkatkan daya tarik promosi seni
dan budaya daerah.
Pengembangan Informasi untuk lebih meningkatkan pelayanan public.
RENJA 2013 Page 33
3) Profesionalisme Kelembagaan, Akses serta Keberlanjutan hubungan antar
Lembaga
Proses pembangunan yang semakin dinamis dan partisipatif memberikan
dampak terhadap semakin dibutuhkannya jalinan kemitraan antar stakeholders,
baik dalam kepentingan penyelenggaran pemerintahan maupun pembangunan,
keserasian perencanaan pembangunan nasional dan daerah, pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun
2005 yang dalam implementasinya akan banyak memerlukan dan
mengedepankan jalinan komunikasi antara tingkat pemerintahan, antar
pemerintahan, maupun pemerintahan dan masyarakat.
Minat dan partisipasi masyarakat daerah, luar daerah, maupun asing dalam
proses pembangunan ProvinsiBanten semakin bertumbuh kembang, hal ini
setidaknya dapat diindikasikan dengan pencapaian realisasi investasi di
Provinsi Banten yang menepatkan tingkat pertama di tingkat nasional pada
tahun 2005.
Untuk itu, faktor kunci lainnya yang diwujudkan Kantor Penghubung Provinsi
Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah perluasan akses
jaringan tehadap lembaga-lembaga potensial lainnya, serta pemerliharaan
keberlanjutan hubungan kerja dengan lembaga-lembaga yang telah terjalin
selama ini. Perluasan akses jaringan antar lembaga merupakan langkah yang
perlu disertai pengembangan pola dan metode pembentukan jaringan secara
lebih efektif dan efisien.
4) Fasilitasi Promosi dan Informasi Daerah
Besarnya potensi daerah yang ada di provinsi Banten, menuntut adanya
promosi dan penyebarluasan informasi yang lebih intensif. Melakukan
pameran-pameran dan pagelaran-pagelaran seni budaya, serta melakukan
sosialisasi melalui media (online maupun cetak). Selain itu Perkembangan
keterbukaan informasi publik juga menuntut adanya transparansi atas informasi
yang terkait dengan pemerintahan Provinsi Banten. Oleh karena itu,
pengumpulan informasi dan koordinasi kelembagaan di bidang promosi dan
informasi daerah merupakan hal yang perlu di segerakan.
5) Fasilitasi Pimpinan dan Kedinasan
Fasilitasi merupakan unsur pelayanan terhadap Pimpinan ataupun Pejabat
Pemda maupun fasilitasi terhadap kedinasan SKPD di Jakarta.
RENJA 2013 Page 34
b. Isu Strategis External :
Isu Strategis dari eksternal adalah masukan, usulan ataupun kritikan dari
masyarakat Banten, Masyarakat luar, Dewan (DPRD Banten), Pimpinan, Ormas,
Mahasiswa atapun lembaga/SKPD terkait. Dari isu yang berkembang setelah
realisasi kegiatan tahun 2011 dengan yang sebelumnya ada beberpa isu
strategis yang timbul akibat kegiatan tufoksi Kantor Penghubung : .
1) Koordinasi Antar Lembaga
Pembangunan di bidang kebudayaan pariwisata dalam konteksnya merupakan
bidang pembangunan yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterkaitan
dengan pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung.
Pengelompokan stakeholders dalam dapat dijabarkan sebagai berikut :
pemerintah; swasta; dan masyarakat .
Gambaran pelaku dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan
tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah
pengembangan kebudayaan dan pariwisata akan memiliki pengaruh terhadap
pihak-pihak yang terkait.
Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara pelaku pariwisata
dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-
program pembangunan kepariwisataan yang lebih terpadu dan terintegrasi
menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Pemerintah baik
pusat maupun daerah sebagai fasilitator dan pembinan pembangunan
kepariwisataan memegang kunci untuk membuka keterpaduan pembangunan
bidang pariwisata, sehingga pihak terkait swasta dan masyarakat akan
berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan
kepariwisataan. Sehingga kondisi keterpaduaan antar pihak dalam
pembangunan kepariwisataan perlu segera diperbaiki, hubungan antar asosiasi
profesi perlu ditingkatkan, demikian pula hubungan pusat-daerah serta
lembaga-lembaga yang berada di berbagai negara perlu lebih diberdayakan.
RENJA 2013 Page 35
2) Sumber Daya Manusia Berkualitas
Salah satu modal utama pengembangan pariwisata adalah sumber daya
manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, taqwa,
tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional, dan berwawasan kebangsaan serta
memiliki semangat wirausaha melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan
baik formal maupun informal di bidang kepariwisataan yang terencana untuk
mampu memiliki kompetensi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu,
diperlukan pembinaan dan pengembangan SDM bidang kepariwisataan, agar
lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM.
Dalam perkembangannya ke depan, pengembangan sumber daya manusia
pariwisata harus memiliki standar kapasitas dan kompetensi yang baik untuk
meningkatkan kualitas SDM bidang kepariwisataan. Hal ini untuk meningkatkan
daya saing di tingkat global, mengingat penerapan pasar bebas dalam era
globalisasi akan segera dilaksanakan. Pada tingkat global, isu standarisasi
sumber daya manusia maupun standarisasi produk dan usaha budaya dan
pariwisata terus meningkat. Negara-negara saingan terdekat telah terlibat aktif
di dalam diskusi tingkat internsional, sebagai upaya untuk mempercepat
peningkatan sumber daya manusianya dan sekaligus mengantisipasi persaingan
setelah dilaksanakannya pasar bebas.
Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-unsur
pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), peran sosial (social role), citra diri
(self-image), perilaku (behave), dan motivasi (motive) sesuai dengan jenis
pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsur kandungan kompetensi
tersebut, pengetahuan (knowledge) merupakan langkah pertama yang harus
diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan
penyelenggaraan pariwisata.
RENJA 2013 Page 36
4) Sistem Informasi Kebudayaan dan Kepariwisataan
Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata membutuhkan berbagai acuan,
khususnya yang terkait dengan prospek dan kelayakannya. Penyusunan berbagai
acuan tersebut perlu didukung dengan data-data yang valid dan akurat.
Keberadaan database kebudayaan dan database pariwisata sampai saat ini masih
dikelola oleh pemerintah, dengan tingkat pembaruan data (up-date) yang lambat.
Sehingga beberapa rencana dan program-program yang disusun - baik oleh
pemerintah maupun swasta – kurang dapat mengantisipasi kondisi terkini, yang
pada akhirnya berdampak pada hasil yang dicapai.
5) Peraturan Perundang-Undangan
Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-
perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan
menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.
Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan
nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta
bebas dari KKN.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal Penyusunan Rencana Kerja Kantor Penghubung Tahun 2013
dengan rencana kerja akhir Tahun 2013 tidak mengalami perubahan yang signifikan
pada Program dan Rencana Kerja, namun hanya pada penambahan isi kegiatan
yaitu pengadaan sarana dan prasarana sehingga ada beberápa kenaikan
anggaran.tetapi dari kegiatan pemangku kepentingan sudah tercantum dalam
rencana kerja tahun 2013.
RENJA 2013 Page 37
Diperlukannya sinkronisasi perencanaan antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat maka dalam penyusunan Renja Kantor Penghubung Provinsi
Banten harus ada keterkaitan kaidah-kaidah penyusunan RPJMN, RPJMD, Renstra
dan RKPD untuk memberikan arah dan tujuan yang akan dicapai . Penyusunan Renja
Kantor Penghubung harus mengacu pada kebijakan nasional yang tertuang dalam
RPJMN adapun Dalam RPJMN Tahun 2010-2014 telah ditetapkan visi yakni
Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan serta misi yang
meliputi
1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;
2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi dan
3) Memperkuat dimensi keadilan disemua bidang melalui pelaksanaan 11 (sebelas)
prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya yakni
1). Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2). Pendidikan;
3). Kesehatan;
4). Penanggulangan kemiskinan;
5). Ketahanan pangan;
6). Infrastruktur;
7). Iklim investasi dan usaha;
8). Energi;
9). Lingkungan hidup dan bencana;
10).Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;
11). Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi serta
12). Tiga prioritas lainnya, yaitu
a). bidang politik, hukum dan keamanan;
b). bidang perekonomian;
TUJUAN,SASARAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN
BaB
3
RENJA 2013 Page 38
c). bidang kesejahteraan rakyat.
Program Prioritas daerah adalah cerminan kebijakan nasional yang dituangkan
dalam Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Visi adalah sebagai
sarana untuk pencapaian sedangkan misi adalah sebaga prasarana yaitu alat untuk
mencapai tujuan. Adapun misi Banten tersebut adalah ditempuh melalui 4 (empat)
misi yaitu
1). Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas;
2). Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan
berkeadilan;
3). Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari;
4). Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Adapun prioritas pembangunan pada tahap akselerasi I meliputi :
1). Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan
sosial;
2). Pemantapan kualitas sumber daya manusia;
3). Pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian;
4). Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5). Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
6). Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih;
7). Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.
Untuk mensukseskan program nasional dan daerah Kantor Penghubung sebagai
SKPD Provinsi Banten berkewajiban ikut serta dalam mensukseskan program
tersebut dengan Tugas pokok yaitu sebagai pelaksanaan kebijakan di bidang
hubungan antar lembaga dengan fungsi :
a. Unsur pelayanan penunjang pelayanan penyelenggaraan pemerintah Provinsi;
b. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Departemen
Teknis dan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pihak swasta di Jakarta;
RENJA 2013 Page 39
d. Pembinaan masyarakat Daerah Propinsi Banten di Jakarta;
e. Pengumpulan data dan informasi serta kegiatan promosi Pemerintah Daerah;
f. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
Dari fungsi yang telah ditetapkan dalam Perda 4 Tahun 2008 program nasional dan
program prioritas diaktualisasikan kedalam dalam renstra Kantor Penghubung
kedalam Misi.
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah adalah salah satu program nasional
sedangkan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah
program prioritas pembangunan 2012 – 2017. Kantor Penghubung pada tahun ini
dan selanjutnya akan melaksanakan dan mensukseskan secara berkesinambungan
dan rutinitas hingga akhir Renstra 2017.
3.1 Tujuan dan Sasaran
Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka perlu
adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang
akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan
memberikan arahan bagi pelaksanaan setiapa urusan pemerintahan daerah baik
urusan wajib maupun pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud
Pelaksanaan Misi Banten yang terkait dengan Program Kegiatan Kantor Penghubung
adalah sbb :
Tabel 3.1.2
Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan
Misi Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja
Kondisi
Awal
2012
Kondisi
Akhir
2017
Misi Kedua,
Pemantapan iklim
Untuk
meningkatkan
1. Meningkatk
an aktivitas
Pertumbuh
an sector
14,5 14,5
RENJA 2013 Page 40
investasi yang
kondusif untuk
mendorong
pertumbuhan
ekonomi daerah dan
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
kualitas
pertumbuhan
dan pemerataan
perekonomian
daerah dalam
rangka
mempersepat
peningkatan
kesejahteraan
masyrakat
ekonomi regional
berbasis potensi
local
pariwisata
4. Meningkatkan
investasi yang
mendorong
penciptaan
lapangan kerj
Laju
pertumbuh
an Investasi
(%/Tahun)
13,35 13,70
Misi Keempat,
Penguatan
semangat
keersamaan antar-
pelaku
pembangunan dan
sinergitas
pemerintah pusat,
provinsi dan
kabupaten/kota
yang selaras dan
seimbang
Untuk
mewujudkan
Banten rukun
damai,
membangun
kebersamaan
yang sinergis
antara pusat
daerah, beserta
stakeholder
dalam
menjalankan
peran dan
fungsinya
masing-masing
secara
3 Revitalisasi nilai-
nilai budaya dan
kearifan local;
Cakupan
pelestarian
dan
pemanfaata
n Nilai
Budaya
Daerah
60 80
RENJA 2013 Page 41
terintegrasi
mebangun
Banten.
5.Terwujudnya
peningkatan
partisipasi
perencanaan dan
kerjasama
pembangunan
daerah
Jumlah
Kerjasama
(kesepakata
n)
pembangun
an daerah
4 20
Misi Kelima,
Peningkatan mutu
dan kinerja
pemerintahan
daerah yang
berwibawa menuju
tata kelola
pemerintahan yang
baik dan bersih
Untuk
meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah yang
efektif, efisien ,
dan akuntabel
dalam rangka
meningkatkan
pelayanan public
2. Meningkatk
an kelembagaan
dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah
serta pengelolaan
keuangan dan
asset daerah yang
akuntabel dan
berbasis teknologi
informasi,
Opini Audit
BPK
WDP WTP
3 Meningkatkatnya
pelayanan data
informasi public
yang dapat diakses
dengan mudah dan
cepat oleh seluruh
lapisan masyarakat
Skala
kepuasan
masyarakat
2,5 3,5
1. Meningkatk
annya
perencanaan dan
Tingkat
Capaian
Sasaran
80`` 90
RENJA 2013 Page 42
pengendalian
pembangunan
RPJMD (%)
Berpijak pada RPJMD Banten, tujuan Renja merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan Misi Kantor Penghubung Provinsi Banten, yaitu
sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam setiap tahunnya yang
tertuang dalam tujuan Rensta. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari
tujuan Kantor Penghubung Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara
nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai,
serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Penghubung yang akan dicapai oleh Kantor
Penghubung Provinsi Banten diambil dalam tujuan dan sasaran Renstra Kantor
Penghubung Tahun 2012– 2017 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai
berikut :
a. Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kelembagaan;
b. Tersedianya prasarana dan sarana kerja yang memadai dan berkualitas;
c. Meningkatnya kemampuan kualitas SDM aparat;
d. Optimalnya hubungan kerja dan kerjasama pembangunan anatr lembaga
Pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah pusat, lembaga pemerintah
non departemen, dan pemerintah daerah lainnya;
e. Meningkatkan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah
Pusat, melalui kementerian Teknis dan Lembaga Pemerintah Non
Departemen dan pihak swasta di Jakarta;
f. Bertumbuhkembangnya partisipasi organisasi non pemerintah , lembaga
swasta lainnya serta masyarakat Provinis Banten di Jakarta dan sekitarnya
dalam penyelenggaraan pembangunan.
g. Meningkatnya layanan dan penyebaran informasi daerah dalam bentuk
promosi pariwisata daerah.
h. Meningkatnya dukungan penyelenggaraan Ivent promosi produk unggulan
daerah.
RENJA 2013 Page 43
i. Meningkatnya layanan dan penyebaran informasi daerah dalam bentuk
kepentingan dinas dan hasil pembangunan.
j. Meningkatnya pelayanan fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur Pimpinan
Dewan serta jajarannya yang sedang melaksanakan kedinasan di Jakarta.
k. Terfasilitasinya pejabat Pusat yaitu Presiden, Wakil Presiden Pimpinan
Dewan serta jajarannya dalam rangka kunjungan kerja ke daerah.
l. Meningkatnya pelayanan fasilitasi SKPD dalam dukungan kedinasan di
Jakarta
3.2. Program dan Kegiatan
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi diperlukan strategi dan arah
kebijakan pembangunan, selanjutnya program pembangunan dijabarkan sesuai
dengan urusan wajib dan pilihan, dengan prioritas program beserta indikator
kinerja program.
Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD maka program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan Kantor Penghubung Provinsi Banten dalam Tahun 2013
terdiri dari program yang bersifat urusan dan pilihan, adapun program – program
tersebut adalah sebagai berikut terlampir :
RENJA 2013 Page 44
Rencana Kerja merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi yang mengarah ke basis
kinerja yang didalamnya terdapat struktur dan organisasi, Tugas adalah pelaksanaan
rutin yang harus dilaksankanan sedangkan fungsi adalah merupakan fungsi
lembaga yang harus dijalankan. Kantor Penghubung Provinsi Banten menyusun
Rencana Kerja 2013 dengan pertimbangkan perkerkembangan saat ini dan
perkembangan SOTK kedepan.
Rencana Kerja Tahunan adalah merupakan proses kegiatan yang akan dilaksanakan
dan di susun untuk memenuhi dan merealisasikan serta melaksanakan
tidaklanjut dari Rencana Stategis Kantor Penghubung Provinsi Banten, juga sebagai
bahan acuan untuk rencana capaian kinerja tahunan, yang selanjutnya akan
dijadikan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
sebagaimana Amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Disamping itu dengan tersusunannya Rencana Kerja Tahunan, diharapkan
segenap unsur Kantor Penghubung Provinsi Banten dapat memacu diri dalam
melaksanakan tugas pokok dang fungsinya, karena ada tugas yang telah tersusun
dalam Rencana Kerja Tahunan, dan pada akhirnya dapat menjadi tolok ukur
Akuntabilitas Kinerja Kantor Penghubung Provinsi Banten.
Berkaitan dengan Implementasi Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten
Tahun 2013 maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Kantor Penghubung Provinsi Banten berkewajiban untuk mengupayakan
pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan
Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Kantor Penghubung
Provinsi Banten Tahun 2013 yang telah diselaraskan dengan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2013;
Penutup BaB
4
RENJA 2013 Page 45
2. Kantor Penghubung Provinsi Banten berkewajiban untuk menggunakan Rencana
Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013 sebagai Pedoman
Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan pada
Tahun 2013;
3. Recana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013 merupakan
Acuan dan Pedoman Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013;
4. Seiring dengan penetapan APBD maka Recana Kerja Kantor Penghubung
Provinsi Banten Tahun 2013 yang telah diselaraskan dengan Dokumen
Pelaksana Anggaran (DPA) ditetapkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kantor
Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013, Kantor Penghubung Provinsi Banten
berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2013.
Demikian Rencana Kerja Tahunan ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas segenap unsur Satuan Kerja serta
dapat memenuhi tuntutan dan keinginan masyarakat dalam rangka mewujudkan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
d. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
e. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
f. Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.