LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 73 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN Urusan wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat; serta Urusan Sosial. 1. PROGRAM DAN KEGIATAN Pelaksanaan setiap urusan wajib dijabarkan dalam program dan kegiatan dengan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan pada Tahun 2017 untuk setiap urusan wajib diuraikan sebagai berikut. a. Urusan Pendidikan Program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi : 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan : a) Pembangunan Gedung Sekolah b) Pengadaan meubeler sekolah c) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa d) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik e) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini f) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini g) Pengembangan data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini h) Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini i) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini j) Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini k) Pekan Apresiasi PAUD 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan kegiatan : a) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah; Guru; Penjaga Sekolah b) Penambahan Ruang Kelas Sekolah
224
Embed
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN …lombokutarakab.go.id/v1/images/Katalog_Info_Daerah/PPID/2.-LKPJ... · i) Pemukhtahiran data PMKS dan PSKS j) Peningkatan Nilai-nilai
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 73
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
BAB IVPENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR YANGDILAKSANAKAN
Urusan wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi urusanPendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman; Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat;serta Urusan Sosial.
1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Pelaksanaan setiap urusan wajib dijabarkan dalam program dan kegiatan dengannomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah. Program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan pada Tahun 2017 untuksetiap urusan wajib diuraikan sebagai berikut.
a. Urusan PendidikanProgram dan kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi :1) Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan :
a) Pembangunan Gedung Sekolahb) Pengadaan meubeler sekolahc) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswad) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidike) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dinif) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dinig) Pengembangan data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dinih) Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dinii) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia
Dinij) Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dinik) Pekan Apresiasi PAUD
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengankegiatan :a) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah; Guru; Penjaga
Sekolahb) Penambahan Ruang Kelas Sekolah
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 74
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
c) Pembangunan Laboratorium Dan Ruang Praktikum Sekolahd) Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswae) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswaf) Pengadaan Mebeleur Sekolahg) Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolahh) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidiki) Pelatihan Penyusunan Kurikulumj) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang
SD/SMI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan SatuanPendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP.
k) Penyelenggaraan Paket A Setara SDl) Penyelenggaran Paket B setara SMPm) Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah Dengan
Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SatuanPendidikan Dasar
n) Pembinaan Minat; Bakat; dan Kreativitas Siswa.o) Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan
Dasarp) Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolahq) Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan untuk Sekolah/Madrasah
Swastar) Oprasional TK, SLB, SKB dan SMP
3) Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan :a) Penyelenggaraan Paket C setara SMU
4) Program Pendidikan Non Formal dengan kegiatan :a) Pemberdayaan tenaga pendidik non formalb) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formalc) Pembinaan Pendidikan kursus dan kelembagaand) Pengembangan pendidikan keaksaraane) Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengankegiatan :a) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikb) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensic) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)d) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kualifikasie) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan
bagi pendidik dan tenaga kependidikanf) Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program
profesi pendidik dan tenaga kependidikan6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
a) Pelaksanaan evaluasi hasil kerja bidang pendidikanb) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 75
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
c) Pembinaan Dewan Pendidikand) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikane) Penyelenggaraan pelatihan; seminar dan lokakarya; serta diskusi
ilmiah tentang berbagai isu pendidikanf) Monitoring evaluasi dan pelaporang) Pembinaan siswa OSN SD/MI; SLTP dan SLTAh) Pegadaan naskah; pendistribusian; pencetakan LJK UNAS SLB;
SMP/MTS; SMA/MA/SMK dan Pemantauan UAS/UN SLB;SD/MI; SMP/MTS; SMA/MA/SMK
i) HUT dan Rakornas PGRI
b. Urusan Kesehatan
Dinas KesehatanProgram dan kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi :1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas danJaringannya.
b) Peningkatan Kesehatan Masyarakatc) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatand) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaane) Monitoring, evaluasi dan pelaporanf) Pembinaan dan fasilitasi kesehatan remaja
3) Program Pengawasan Obat dan Makanana) Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat
dan Makanan.4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.a) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi.b) Pemberian tambahan makanan dan vitamin.c) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A danKurang Zat Gizi Mikro Lainnya.
d) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizie) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.a) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat.b) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menulara) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 76
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
b) Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan foggingc) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik.d) Peningkatan imunisasi.e) Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan
wabah.f) Peningkatan komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan
dan pemberantasan penyakit8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
a) Penyusunan standar pelayanan kesehatanb) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan
kesehatan.c) Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan.
9) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannyaa) Pembangunan Puskesmasb) Pembangunan puskesmas pembantuc) Pengadaan puskesmas kelilingd) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmase) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantuf) Monitoring; evaluasi dan pelaporan
10) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatana) Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansiaa) Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan.
12) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.a) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampub) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang
mampuc) Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu.
RSUDProgram dan kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi :1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanb) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
2. Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumahsakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mataa) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakitb) Pengadaan obat-obatan rumah sakitc) Pengadaan mebeuleur rumah sakit
c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangProgram dan kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi :1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan :
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 77
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
a) Perencanaan Pembangunan Jalanb) Pembangunan Jalanc) Pembangunan Jembatan
2) Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan :a) Perencanaan Rehabilitasi/Perencanaan Jalanb) Rehabilitasi/Perencanaan Jalan
3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa danJaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan :a) Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasib) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasic) Pembangunan Jaringan Irigasi
4) Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan Pembangunan PrasaranaPengaman Pantai
5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah,dengan kegiatan :a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air minum bagi masyarakat
berpenghasilan rendahb) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
6) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengankegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
7) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan kegiatan Penataanlingkungan pemukiman penduduk perdesaan
8) Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan Penyusunan RencanaDetail Tata Ruang Kawasan
d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanProgram dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :1) Program Pengembangan Perumahan.
a) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan MasyarakatKurang Mampu
b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehatc) Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Permukiman di Daerah2) Program Lingkungan Sehat Perumahan
a) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagimasyarakat miskin
3) Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosiala) Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam
4) Program Pengelolaan Areal Pemakamana) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 78
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakatdilaksanakan oleh OPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satuan PolisiPamong Praja serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program dan kegiatanpokok yang dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi :
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
a) Koordinasi Komunitas Intelijen Daerahb) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaana) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragamab) Forum Pembauran Kebangsaanc) Forum Pemuda Lintas Agama
3) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaana) Seminar; talk show; diskusi peningkatan wawasan kebangsaaanb) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Upaya
Peningkatan Wawasan Kebangsaan4) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
a) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dannarkoba
b) Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian5) Program Pendidikan Politik Masyarakat
a) Penyuluhan Kepada Masyarakatb) Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politikc) Penyusunan Database Partai Politikd) Monitoring Dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah
6) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alama) Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alamb) Pemantauan Dan Pengawasan Orang Asing Dan Organisasi
Masyarakat Asing7) Program Terpadu Penanganan Konflik Sosial
a) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial8) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
a) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
a) Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan KenyamananLingkungan
b) Pengamanan, Pengawalan, dan Patroli RutinSat Pol PP2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
a) Pengawasan Pengendali dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 79
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
3) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dankeamanana) Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
4) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alama) Tim Siaga Penanggulangan Bencana (TSPB)
6) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakarana) Pengawasan Pelaksana Kebijakan Pencegahan Kebakaranb) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan
Kebakaran7) Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan kapasitas
kelembagaana) Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
a) Tim Siaga Penanggulangan Bencana (TSPB)b) Penanggulangan Dampak Bencana Kekeringanc) Sekolah Aman Bencanad) Sosialisasi Peta Sebaran Potensi Bencana
2) Program Rehabilitas dan Rekontruksi Penanganan PenanggulanganBencanaa) Pelatihan DALA (Disaster Analyisis Assesment) Pasca Bencana
3) Program penguatan peraturan perundang undangan dan kapasitaskelembagaana) Pelatihan TRC
4) Program Kesiapsiagaana) Operasional Kesiapsiagaan Bencana Alamb) Pendidikan dan Pelatihan Kesiapsiagaanc) Operasional Forum Pengurangan Resiko Bencana
f. Urusan SosialDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1) Program Pemberdayaan Fakir,Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnyaa) Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosiala) Pelayanan dan perlindungan sosial,hokum bagi korban eksploitasi,
perdagangan perempuan dan anakb) Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Hunic) Pembinaan lanjut Usiad) Pelayanan dan Rehabilitasi sosial paca
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 80
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
e) Penanganan masalah-masalah setrategis yang menyangkut tanggapcepat darurat dan kejadian luar biasa
3) Progam pembinaan anak terlantara) Pelatihan ketrampilan dan praktek kerja bagi anak terlantarb) Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
4) Program pembinaan para penyandang cacat dan traumaa) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosiala) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usahab) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan
sosial masyarakatc) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakatd) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosiale) Pemberdayaan Karang Tarunaf) Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)g) Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis masyarakat
(WKSBM)h) Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakati) Pemukhtahiran data PMKS dan PSKSj) Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial6) Program Penanganan Maslah-masalah yang menyangkut Tanggap Cepat
Darurat dan Kejadian Luar Biasaa) Jaminan Sosial Korban Bencana Alamb) Jaminan Sosial korban bencana Sosialc) Pengumpulan pengelolaan Sumber Daya Sosial
7) Program pemantapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapana) Dukungan Program Pengembangan Program Keluarga Harapanb) Pemukhtahiran Data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Urusan Pendidikan
Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pendidikan antara lainditunjukkan dengan indikator kinerja utama angka partisipasi pada jenjang pendidikandasar maupun menengah, sementara untuk aspek mutu ditunjukkan dengan Indikatorpersentase kelulusan maupun nilai ujian akhir.
Pelaksanaan program kegiatan pada urusan pendidikan tahun 2017 merupakantahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Utara yang baru (RPJMD tahun2016-2021). Dalam pelaksanannya, capaian indikator kinerja utama urusan pendidikanyaitu siswa putus sekolah SD pada tahun 2017 mencapai 18 orang, sehingga belum
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 81
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan yakni tidak ada siswa SD yang putussekolah atau 0 (nol). Namun dalam capaian tahun 2017 ini terjadi perubahan yangcukup signifikan dibandingkan tahun 2016, yang dimana angka siswa putus sekolahSD berhasil diturunkan dari 39 orang pada tahun 2016 menjadi 18 orang pada tahun2017. Hal senada juga terjadi pada capaian indikator siswa putus sekolah SMP,meskipun belum bisa mencapai target RPJMD yakni 0 (nol), namun jumlah siswaputus sekolah SMP berhasil diturunkan dari tahun 2016 yang berjumlah 58 orangmenjadi 38 orang di tahun 2017. Sedangkan untuk indikator siswa putus sekolah SMAtelah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tabel 4.1Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Pendidikan
No Indikator KinerjaCapaian
2016Target2017
Capaian2017
Uraian Keterangancapaian
1 APK PAUD 168.96 79,22 79,64
2 APK SD/MI/Paket A 108.74 98,23 107,67 Belum tercapai,diperlukan langkah-langkah :1.meningkatkanperan sekolah dalammengurangi angkaDO 2. sekolah ikutberperan aktif dalampendataan anak usiaSD untuk bersekolah3. bekerjasamadengan Tim SaberDO Kabupatendalam mengatasiATS dan DO untukkembali bersekolah
3 APK SMP/MTs/PaketB
95.02 96,12 97,3 Belum tercapai,diperlukan langkah-langkah :1.meningkatkanperan sekolah dalammengurangi angkaDO 2. sekolah ikutberperan aktif dalampendataan anak usiaSMP untukbersekolah 3.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 82
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Indikator KinerjaCapaian
2016Target2017
Capaian2017
Uraian Keterangancapaian
bekerjasama denganTim Saber DOKabupaten dalammengatasi ATS danDO untuk kembalibersekolah
4 APKSMA/SMK/MA/PaketC
81,26 - -
5 APM SD/MI/Paket A 97.32 100,00 99,00 Belum tercapai,langkah-langkahyang perlu dilakukanadalah : 1. mendatakembali anak usiaSD (7-12 th) yangbelum bersekolah,untuk bersekolah 2.mengatasi ATS dananak DO
6 APM SMP/MTs/PaketB
93.12 100,00 99,8 Belum tercapai,langkah-langkahyang perlu dilakukanadalah : 1. mendatakembali anak usiaSMP (13-15 th) yangbelum bersekolah,untuk bersekolah 2.mengatasi ATS dananak DO
7 APMSMA/SMK/MA/PaketC
71,92 - -
8 Prosentase KelulusanSD/MI
100 100 100 Tercapai
9 Prosentase KelulusanSMP/MTs
100 100 100 Tercapai
10 Prosentase KelulusanSMA/MA
83,50 - -
11 Rata-rata Nilai UjianAkhir SD
62,49 70,2 66,43 Belum tercapai,untuk mencapaitarget diperlukan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 83
18 Jumlah SD Negeri 143 143 14319 Jumlah SD Swasta 6 7 820 Jumlah MI Negeri 0 0 021 Jumlah MI Swasta 35 35 3522 Jumlah SMP Negeri 33 33 3323 Jumlah SMP Swasta 3 3 224 Jumlah MTs Negeri 0 0 025 Jumlah MTs Swasta 45 45 4526 Jumlah SMA Negeri 7 - -27 Jumlah SMA Swasta 6 - -28 Jumlah SMK Negeri 6 - -29 Jumlah SMK Swasta 6 - -30 Jumlah MA Negeri 0 - -31 Jumlah MA Swasta 20 - -32 Jumlah SD
Terakreditasi A18 26 12
33 Jumlah SMPTerakreditasi A
13 15 12
34 Jumlah SMATerakreditasi A
0 - 4
35 Jumlah SMKTerakreditasi A
0 - 2
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tahun 2017
Berdasarkan data di atas, Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar (SDsederajat) pada tahun 2017 mencapai 99,00%, sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengantarget RPJMD sebesar 100%, kemudian Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikanmenengah pertama (SMP sederajat) mencapai 99,80%, sehingga belum memenuhi targetRPJMD yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun selisihnya hanya 0,2%. Untuk angkapartisipasi kasar (APK) pendidikan menengah atas (SMA sederajat) sendiri sudah menjadikewenangan dari Pemerintah Provinsi.
Meskipun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, indikator rata-rata nilaiakademis ujian akhir baik di tingkat SD, SMP, SMA dinilai belum cukup untuk mencapaimutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang diharapkan. Berdasarkan data dari Dinas
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 85
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Dikpora tahun 2017, rata-rata nilai ujian akhir di tingkat SD mencapai 66,43, naik 3,64dibandingkan tahun 2016. Meskipun mengalami peningkatan, namun capaian indikator rata-rata nilai ujian akhir SD ini belum dapat mencapai target RPJMD sebesar 70,2. Hal ini justruberbanding terbalik dengan capaian indikator rata-rata nilai ujian akhir ditingkat SMP.Berdasarkan data Dinas Dikpora tahun 2017, rata-rata nilai ujian akhir ditingkat SMP hanyasebesar 42,38, turun 13,98 dari capaian tahun 2016, sehingga diperlukan upaya-upayasimultan dan intensif dari semua pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan ini dengancara-cara yang jujur dan berintegritas.
Gambar 4.1Grafik Angka Partisipasi Murni pada Jenjang Pendidikan
SD/MI/Paket A Tahun 2016-2017
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
Berdasarkan grafik di atas, dapat dibandingkan capaian kinerja Angkatpartisipasi murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan pada tahun 2016 dan tahun2017. Angkat partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A pada tahun 2016 sebesar97,32% dan belum mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 98,00%. Halsenada juga terjadi pada tahun 2017, capaian Angkat partisipasi murni (APM)SD/MI/Paket A mencapai sebesar 99.00% dari target RPJMD yang sebesar 100%,meskipun selisih antara target dan capaian hanya 1%.
Gambar 4.2Grafik Angka Partisipasi Murni pada Jenjang Pendidikan
SMP/MTs/Paket B Tahun 2016-2017
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
95.00
100.00
2016 2017
98.00100.00
97.3299.00
TARGET REALISASI
80.00
100.00
2016 2017
97.00 100.0093.12
99.80
TARGET REALISASI
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 86
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Berdasarkan grafik di atas, Angka partisipasi murni (APM) pada jenjangpendidikan SMP/MTs/Paket B tahun 2016 mencapai 93,12% dan belum mencapaitarget RPJMD sebesar 97,00%. Sementara pada tahun 2017, target RPJMD yangsebesar 100,00% belum dapat dicapai, karena capaiannya hanya sebesar 99,80%
Pada komponen indeks pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Kabupaten Lombok Utara menunjukkan peningkatan terprogresif pada indikatorharapan lama sekolah dan peningkatan daya beli. Pencapaian ini harus ditingkatkanuntuk dapat mensejajarkan IPM Kabupaten Lombok Utara dengan kabupaten-kabupaten lain dengan secara terus-menerus memberikan prioritas pada pembangunanpendidikan disertai inovasi dan kreativitas pemecahan masalah, seiring denganpembangunan kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat yang juga menjadikomponen IPM.
Gambar 4.2Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Utara
Berdasarkan Perhitungan Metode Baru Tahun 2011– 2016
Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017
Capaian kinerja pada urusan pendidikan sebagaimana diuraikan diatasmemberikan dampak pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Kabupaten Lombok Utara. Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, berdasarkanperhitungan IPM metode baru, IPM Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2016mencapai 62,24 poin, naik sebesar 1,09 poin dari tahun 2015 yang besarnya 61,15poin. Peningkatan IPM pada tahun 2016 merupakan peningkatan terprogresif (TopMover) diantaranya kabupaten-kabupaten lain di NTB dimana IPM KabupatenLombok Utara meningkat 1,78% diatas rata-rata pertumbuhan IPM NTB yangbesarnya 1,27%.
Adapun keluaran/output yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatanpokok yang menjadi Urusan Pendidikan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
60.93
58.1959.2
60.1761.15
62.24
5658606264
2011 2012 2013 2014 2015 2016
IPM Lombok Utara 2011-2016
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 87
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel 4.2Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2017
No Rek Program dan Kegiatan Indikator Keluaran AnggaranRealisasi
Keu(%)
Fis(%)
1.01.1.1DINAS PENDIDIKANKEPEMUDAAN DANOLAHRAGA
74.199.733.055 72,73 59,95
1.01.1.15PROGRAMPENDIDIKAN ANAKUSIA DINI
3.959.965.000 98,39 100
15.01 Pembangunan gedungsekolah
Terbangunnya RKBPAUD LombokUtara
1.785.600.000 99,18 100
15.18 Pengadaan Alat Praktekdan Peraga siswa
APE dalam dan LuarRuangan PAUD,Pengadaan AlatBermain dan BelajarTerpadu TK/PAUD,Pengadaan AlatPermainan Edukatif(APE) TK IslahulUmmah Cupek
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 93
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Rek Program dan Kegiatan Indikator Keluaran AnggaranRealisasi
Keu(%)
Fis(%)
22.23 HUT dan Rakornas PGRITerlaksananya 6 HariBesar dalam Setahun
92.080.000 85,27 100
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaharga Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
b. Urusan Kesehatan
Pelaksanaan urusan kesehatan bertujuan untuk mencapai sasaran terwujudnyamasyarakat sehat yang diindikasikan dengan usia harapan hidup, angka kematian bayi,angka kematian ibu melahirkan, jumlah kasus gizi buruk maupun gizi kurang.
Urusan kesehatan diprioritaskan pada pelayanan kesehatan gratis, jaminankesehatan nasional di puskesmas dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanankesehatan gratis kelas iii (tiga) di RSUD, peningkatan sarpras pelayanan kesehatan danalat-alat kesehatan. Mempercepat penanganan pasien melalui penyediaan ambulansdesa serta program dokter bina wilayah (1 dokter 1 desa). Semua prioritaspembangunan bidang kesehatan diikhtiarkan dalam rangka percepatan terwujudnyakualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik.
Selengkapnya data kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatandisajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Kesehatan
No Indikator Kinerja Capaian
2016 2017
JML % JML %
1 2 3 4 5 6
1 Angka Kematian Bayi (0-12bln) 59 13,0/1000 86 17,9
2 Angka Kematian IbuMelahirkan
2 41,1/100.000 3 62,6/100.000
3 Jumlah Kasus Gizi Buruk 22 0,1 10 0,04
4 Jumlah Kasus Gizi Kurang 360 1,6 441 1,97
5 Persentase Ibu Hamil KurangEnergi Kronis (KEK)
1.262 22,14 1168 25,31
6 Persentase Ibu Hamil Anemia 17,07 568 12,31
7 Prevalensi Diare 7.869 40,88.020
61,95
8 Angka Kesakitan Malaria 55 0,24/1000 24 0,10
9 Angka Kesakitan DBD 241 1,05/1000 132 0,55
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 94
15 Cakupan pertolongan persalinanoleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
4.673 85,87 4.566 78,41
16 Cakupan pelayanan nifas 4.707 86,444.611
79,19
17 Cakupan neonatus dengankomplikasi yang ditangani
740 95,18527
63,33
18 Cakupan kunjungan bayi 4.554 87,864.577
82,5
19 Desa/kelurahan UCI 32 96,97 17 51,5
20 Persentase Balita Gizi Kurang 1,57 1,32
21 jumlah rumah tangga denganPHBS
44,35 45,43
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017
Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus kematian ibu mencapai 3 (tiga) kasus daritarget 0 (nol) kasus, jumlah kasus kematian bayi (0-1 tahun) 86 kasus dari target 56kasus, persentase balita gizi kurang 1,53 % dari target 0,75 %, persentase ibu hamilKEK 25,3 %, dari target 15 %, persentase ibu hamil anemia 12,3 %, dari target 12 %,angka kesakitan malaria (per 1000 penduduk) 0,1 % dari target 0,2 % , angka kesakitanDBD (per 1000 penduduk) 0,54 % dari target 0,3 %, angka kesakitan TB (per 1000penduduk) 0,31 % dari target 0,5 %, angka kesakitan hipertensi (per 1000 penduduk)38 0rang dari target 20 0rang, angka kesakitan diabetes (per 1000 penduduk) 11 orangdari target 6 orang, jumlah rumah tangga dengan PHBS 45,04 % dari target 50 %, danpersentase desa dengan dokter bina wilayah 60,6 % dari target 60%. Capaian yangfluktuatif tersebut memerlukan upaya yang lebih serius lagi dari kita semua selakupemangku amanah agar capaian indikator kinerja lebih dapat ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang.
Meskipun beberapa indikator kesehatan menunjukkan perbaikan, namun untukmemperbaiki status kesehatan secara berkesinambungan diperlukan penanganankomphrehensif mulai dari akar permasalahan. Misalnya resiko kematian ibu dan bayimaupun resiko rendahnya berat badan bayi yang dilahirkan masih cukup tinggi yangdiindikasikan dengan status gizi ibu ketika hamil yang perlu penanganan menyeluruh.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 95
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kasus kematian bayi menunjukkan kondisi yang kurang baik dari tahunsebelumnya yang ditandai dengan meningkatnya angka kasus kematian bayi. Padatahun 2017, kematian bayi justru meningkat menjadi 86 kasus dari 59 kasus di tahunsebelumnya, sedangkan kematian ibu juga mengalami peningkatan menjadi 3 kasusjika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2 kasus kematian ibu. Sementaraitu, kasus gizi buruk dan gizi kurang mengalami hal yang berbeda, kasus gizi burukmengalami penurunan dari 22 kasus pada tahun 2016 menjadi 10 kasus di tahun 2017,sedangkan kasus gizi kurang meningkat dari 1,6 % di tahun 2016 menjadi 1,97 % ditahun 2017. Masih sulitnya menekan angka gizi kurang antara lain disebabkan olehfaktor asupan gizi, faktor ekonomi, pengetahuan ibu balita, faktor lingkungan dan polaasuh.
Tabel 4.4Data Ibu Hamil Anemia Berdasarkan Wilayah Puskesmas
Tahun 2017
NO PUSKESMASSASARAN IBU
HAMILIBU HAMIL ANEMIA
ABS %1 2 3 4 5
1 Senaru 504 104 20,63
2 Bayan 489 157 32,11
3 Santong 367 39 10,63
4 Kayangan 487 36 7,39
5 Gangga 899 72 8,01
6 Tanjung 1108 118 10,65
7 Pemenang 460 14 3,04
8 Nipah 300 28 9,33
Kabupaten 4614 568 12,31Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017
Ibu hamil yang mengalami anemia dapat diturunkan meskipun tidak terlalusiginifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2016angka ibu hamil anemia mencapai 17,07%, sedangkan di tahun 2017 mengalamipenurunan menjadi 12,31%
Masih tingginya jumlah ibu hamil yang mengalami anemia dan KEK lebihdiakibatkan karena asupan gizi di saat hamil kurang mengkonsumsi sayur dan buah-buahan serta protein yang bersumber dari hewan.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 96
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Gambar 4.3Grafik Ibu Hamil Anemia
Berdasarkan Wilayah Puskesmas Tahun 2017
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten. Lombok Utara tahun 2017
Tabel 4.5Data Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Berdasarkan
Wilayah Puskesmas Tahun 2017
NO PUSKESMASSASARAN IBU
HAMILIBU HAMIL KEK
ABS %
1 2 3 4 5
1 Senaru 504 187 37,10
2 Bayan 489 170 34,76
3 Santong 367 82 22,34
4 Kayangan 487 110 22,59
5 Gangga 899 204 22,69
6 Tanjung 1108 223 20,13
7 Pemenang 460 131 28,48
8 Nipah 300 61 20,33
Kabupaten 4614 1.168 25,31Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara tahun 2017
- 200 400 600 800
1,000 1,200
504 489 367 487
8991,108
460300
104 157 39 36 72 118 14 28
SASARAN IBU HAMIL ANEMIA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 97
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Gambar 4.4Grafik Ibu Hamil KEK
Berdasarkan Wilayah Puskesmas Tahun 2017
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara tahun 2017
Ibu hamil yang kurang energi kronis belum dapat diturunkan secara siginifikandan terjadi peningkatan yaitu pada ibu hamil KEK meningkat dari 22,14% pada tahun2016 menjadi 25,31% pada tahun 2017. Kondisi Ibu ketika hamil yang mengalamikurang energi kronis maupun anemia menimbulkan resiko tinggi yang dihadapi ibupada saat proses persalinan, demikian pula resiko terjadinya berat badan lahir rendahpada bayi yang dilahirkan dan berujung pada kematian bayi maupun resiko balita yangmengalami gizi kurang dan tinggi badan yang tidak sesuai umur (stunting). Kondisiini tentunya memerlukan penanganan yang intensif dari berbagai pihak, tidak cukuphanya dengan sosialisasi dan penyuluhan namun permasalahan kurangnya asupan gizipada ibu hamil dan balita dapat diperbaiki dengan menyediakan sumber pangan dangizi di lingkungan ibu dan balita melalui pemanfataan pekarangan (kawasan rumahpanga lestari) atau kebun gizi. Salah satu kegiatan inovasi yang akan dikembangkandalam upaya menekan jumlah kasus gizi kurang dan gizi buruk adalah program“benderanisasi” yang baru dimunculkan di wilayah Puskesmas Bayan dan akandikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara yaitu dengan memasangbendera dengan warna tertentu pada rumah balita penderita gizi kurang dan gizi buruksehingga akan muncul kepedulian yang tinggi dari keluarga khususnya dan masyarakatpada umumnya.
Upaya terobosan yang perlu dilakukan optimalisasi penyuluhan tentangmakanan bergizi pada ibu hamil, penyuluhan dan atau pelatihan cara pengolahanmakanan yang baik, penyuluhan terpadu dari semua sektor terkait dan gerakan suamipeduli.
Khusus untuk kejadian penyakit, beberapa penyakit yang selama ini menjadipenyakit endemik di Kabupaten Lombok Utara diantaranya penyakit Malaria, masihditemukan, demikia pula kejadian penyakit demam berdarah. Penyakit yang perlumendapat prioritas perhatian adalah masih tingginya penemuan penderita Tubercolosis(TB).Penyakit TB berkaitan erat dengan pola hidup masyarakat yang belum
0500
10001500
504 489 367 487899 1108
460 300187 170 82 110 204 223 131 61
SASARAN IBU HAMIL KEK
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 98
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
menerapkan periku hidup bersih dan sehat, maupun sanitasi lingkungan yang buruk,untuk itu pendekatan promotif/preventif melalui PHBS harus digencarkan demikianpula perbaikan terhadap kualitas perumahan dan sanitasi.
Khusus untuk wabah penyakit, beberapa penyakit yang selama ini menjadipenyakit endemik di Kabupaten Lombok Utara diantaranya adalah penyakit Malariadan penyakit demam berdarah. Penyakit yang perlu mendapat prioritas perhatianadalah masih tingginya penemuan penderita Tubercolosis (TB). Penyakit TB berkaitanerat dengan pola hidup masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dansehat, maupun sanitasi lingkungan yang buruk, untuk itu pendekatanpromotif/preventif melalui PHBS harus digencarkan demikian pula dengan perbaikanterhadap kualitas perumahan dan sanitasi. Kejadian TBC positif yang relatif tinggiditemukan pada desa-desa wilayah perkotaan diantaranya pemenang barat, pemenangtimur, sigar penjalin, sokong, tanjung dan gondang.
Dinas Kesehatan
Adapun keluaran yang dicapai dari pelaksanaan program/urusan kesehatan tahun2017 yaitu:1) Terlaksananya 30 orang mengikuti pertemuan evaluasi manajemen pengelola
obat dan pelayanan kefarmasian di puskesmas, tersedianya revil untuk 225tabung oksigen besar, revil untuk 300 tabung oksigen kecil, tersedianya 1 paketobat dan perbekalan kesehatan, dan 1 unit Printer.
2) Terkoordinir dan terselenggaranya program JKN tingkat kabupaten dan tingkatpuskesmas, terselenggaranya Bimbingan Teknis ke puskesmas.
3) Terlatihnya 68 orang kader PTM tingkat Desa, terbentuknya Posbindu PTM,tersosialisasinya PTM tingkat Desa. Tersedianya stik gula darah 800 paket, stikkolestrol 800 paket, stik asam urat 800 paket., Leaflet PTM 400 lembar, bukupedman kader PTM 300 buku, buku saku kader PTM 250 buku, buku agendaPTM 28 buku. tersedianya alat kedokteran lainnya seperti alat ukur gula darah,kolesterol dan asam urat 16 paket.
4) 48 orang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas penerapan qualityassurant, 32 orang mengikuti peningkatan kesehatan indera, 29 orang mengikutipeningkatan K3, 138 orang mengikutilokakarya akreditasi puskesmas.Tersedianya 37 buku pedomasn batra, 8 buku poster gangguan jiwa, 11 rim formQA.
5) 70 orang terbintek keamanan pangan dalam rangka sertifikasi PIRT, 30 orangterbintek pengawasan obat, makan, dan minuman,
6) Terpromosinya kesehatan melalui spanduk tematik 35 buah, electric roll banner9 buah. Tersedianya alat promosi kesehatan TV spot, 4.000 lembar leaflet, 4.000lembar stiker, khutbah jumat versi kesehatan 400 eksemplar, laptop 1 unit, LCDproyektor 1 unit, baliho promosi 1 unit.
7) Meningkatnya kemampuan kader desa siaga aktif, terlatihnya guru UKS dandokter kecil di sekolah, meningkatnya kapasitas kader posyandu,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 99
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
tersosialisasinya PHBS di tingkat sekolah dan desa, terselenggaranya rakorkesehatan tingkat desa dan kecamatan se kecamatan Bayan
8) tersedianya data PSG AS (PKM), terselenggarnya Pertemuan evaluasi dankoordinasi KIA dan Gizi, pertemuan Peningkatan surveilans gizi, terpantaunyastatus gizi anak sekolah.
9) tersedianya Makanan Tambahan bagi balita gizi buruk dan gizi kurang serta ibuhamil KEK
11) Terselenggaranya pertemuan konseling PMBA, terselenggaranya lomba dutaASI dan ibu cerdas, terpetakannya Keluarga sadar gizi masyarakat, 36 orangmengikuti pertemuan Evaluasi GSIA, tersedianya 1 unit laptop.
12) terselenggaranya bimbingan teknis program gizi masyarakat, tersedianyadokumen monev
13) Terselenggaranya pertemuan revitalisasi sanitasi, terselenggaranya sosialisasipelaksanaan studi EHRA serta konsultasi publik. Terlaksananya uji sampel airsumur, uji air depot air minum dan PDAM, uji bakteriologis rumah makan/restoran. Tersediany abahan praktek lomba menuju desa ODF, bahan praktekfasilitasi teknik cetak produk sanitasi bagi masyarakat, bahan praktek teknikpemicuan komunitas petugas kesehatan, bahan praktek pemicuan STBM bagianak sekolah, Bahan Gift masyarakat. Alat laboratorium PKA-PL 10 paket,botol sampel 40 buah, autoclab 1 unit, notebook 1 unit, 16 paket alat cetakproduk sanitasi untuk desa, alat kedokteran kolinestrase 1 unit.
14) Terlaksananya 20 orang terlatih wirausaha sanitasi, 25 orang mengikutipengelolaan hygiene sanitasi depot air minum isi ulang, 25 orang terlatih hyginesanitasi pengelolaan makanan dan minuman buat rumah makan. Terbentuknyatim pemicu STBM kecamatan, terselenggaranya Rakor kesehatan tingkat desadan kecamatan Pemenang program unggulan basno.
15) Terselenggaranya penyemprotan sarang nyamuk dan larvaciding, tersedianya 8paket alat dan bahan pembersih foging, 20 paket alat dan bahan larvaciding.
16) Tersedianya alat dan bahan untuk foging berupa 50 paket baterai kering, bahanpembersih, bahan insektisida cair 30 botol, 4 setel pakaian kerja juru semprot
17) Terlaksananya 53 Calon Jemaah Haji terimunisasi meningitis, tersedianya bahanobat obatan bagi CJH (masker, PP Test, Urine Test, Stick darah)
18) Tersedianya 600 kartu batch, 5 buah BBK, 8 lembar buku Grafik Suhu, formatlaporan KIPI 8 Buah. Terselenggaranya bimtek imunisasi ke Pustu, tersedianya7 kulkas untuk vaksin, vaksin carier untuk imunisasi ke posyandu 46 buah.
19) Terkelolanya data surveilans epidemilogi, berfungsinya TGC Kabupaten, 10orang terlatih tim siaga bencana, tersedianya 1 paket repiter station radio VHF.
20) Meningkatnya komunikasi; informasi dan edukasi (kie) pencegahan danpemberantasan penyakit TBC,Kusta dan HIV Aids. 100 orang mengikutiseminar hari TB sedunia. Terselenggaranya penyuluhan HIV Aids tingkatkabupaten, kecamatan, desa dan sekolah.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 100
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
21) Terlaksananya 50 orang mengikuti sosialisasi pembentukan BLUD, tersusun dantereviewnya dokumen BLUD. Tersedianya 1 unit laptop.
22) Beroperasinya SIKDA tingkat kabupaten, 40 orang mengikuti rapat evaluasipelaksanaan SIKDA, 30 orang mengikuti pertemuan pemutakhirand data,tersusunnya profil kesehatan. Terpeliharanya menara pemancar, tersedianya jasakonsultasi aplikasi pencatatan puskesmas dan website dinas kesehatan sertatersedianya 1 unit laptop.
23) 125 orang berpartisipasi dalam Rakerkesda24) Terbangunnya IPAL Puskesmas Senaru, IPAL Puskesmas santong tersedianya
dokumen perencanaan IPAL dan konsultan pengawas dan peningkatan setatuspuskesmas Santong
25) Terbangunnya 2 unit Poskesdes Kayangan dan Poskesdes Akar- akar, danIncenalator Puskesmas kayangan dan puskesmas Tanjung.
26) Tersedianya 2 unit mobil puskesmas keliling, tersedianya 6 unit sepeda pustudan polindes di Tiga Gili.
27) Tersedianya penggandaan Genset untuk puskesmas Pemenang, Gangga,Kayangan dan Bayan dan Pengaadaan personal Komputer untuk semuaPuskesmas
28) Terpeliharanya 2 unit ambulance air, terpeliharanya mesin speedboadambulance air, terpeliharanya puekesmas keliling.
29) Tersedianya biaya Rawat Inap ASKES PNS, Jasa Rawat Inap Peserta JKN,Rawat Inap Peserta JKN di Puskesmas, terselenggaranya Kapitasi Program JKNke Puskesmas. Tersedianya software bagi puskesmas, biaya operasionalpuskesmas keliling. Tersedianya operasional perawatan jaringan PDAM, alatkesehatan, laptop dan pemeliharaan genset selama 1 tahun.
30) Terlaksananya 72 orang mengikuti rapat koordinasi program lansia, tersedianya4.000 lembar KMS lansia, 6.000 lembar kartu lansia, 120 paket makanantambahan bagi lansia.
31) Terlaksananya 24 orang mengikuti pertemuan koordinasi program kesehatananak, tersedianya 80 eksemplar kohort balita, 80 eksemplar kohort bayi, 16.000lembar SDIDTK, 17.000 lembar MTBM/ MTBS, 1.000 lembar PPKtA/P.
32) Tersosialisasinya Intensifikasi K1 K9 di lima Kecamatan, terselenggaranyaPertemuan AMP Tk. Kabupaten 4 kali, terselenggaranya Pertemuan KecamatanSayang Ibu, terselenggaranya Evaluasi program KIA, tersedianya bahan cetakpenunjang kegiatan (6.000 lembar kartu ibu, 6.000 lembar partograp, 6.000lembar stiker P4K, 80 eksemplar kohor ibu, 80 eksemplar kohor KB)
RSUD1) Tersedianya Intensif Tenaga Ahli dan Honor Pegawai Tidak Tetap/Honorer2) Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit3) Tersedianya Alat alat Kesehatan RSUD KLU4) Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) RSUD KLU5) Tersedianya Mebelair RSUD KLU6) Tersedianya Anggaran BLUD
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 101
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel. 4.6Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kesehatan
No Program KegiatanJumlah Realisasi Anggaran
Anggaran Rp %1.02. KESEHATAN 68,355,607,021 52,322,562,781 76.54
1.02.01.
DINAS KESEHATAN 68,355,607,021 52,322,562,781 76.54
Intensif TenagaAhli dan HonorPegawai TidakTetap/Honorer
3,117,000,00096.3 96.3
5.2.16.16 Peningkatan pelayanankesehatan dasar
TerlaksananyaAkreditasiRumah Sakit
472,500,00088.2 88.2
5.2.26 Program pengadaan;peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/rumahsakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
9,688,678,82694.5 94.5
5.2.26.01 Pembangunan Rumah sakit3,434,792,826
93.6 93.6
5.2.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit
TersedianyaAlat alatKesehatanRSUD KLU
3,130,000,00099.6 99.6
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 104
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
KODEREKENING
Program/KegiatanINDIKATORKELUARAN
JumlahAnggaran
REALISASIFIS(%)
KEU(%)
5.2.26.19 Pengadaan obat-obatanrumah sakit
TersedianyaBahan MedisHabis Pakai(BMHP) RSUDKLU
1,500,000,000100 100
5.2.26.21 Pengadaan Mebeuleur RumahSakit
TersedianyaMebelair RSUDKLU
1,623,886,00081.7 81.7
5.2.40 Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) 26,758,773,168
79.5 79.5
5.2.40.01 Badan Layanan UmumDaerah (BLUD)
TersedianyaAnggaranBLUD
26,758,773,16879.5 79.5
Sumber : RSUD-Tanjung, Kabupaten Lombok Utara tahun 2017
c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pelaksanaan urusan pekerjaan umum pada tahun 2017 menghasilkanpeningkatan kondisi infrastruktur terutama infrastruktur jalan. Dari 400,070 km jalankabupaten, jalan yang tergolong dalam kondisi baik panjangnya mencapai 171,814km, dalam kondisi sedang 58,346 km, dalam kondisi rusak 105,190 km dan dalamkondisi rusak berat mencapai 64,721 km.
Tabel. 4.8Data Jalan Kabupaten Menurut Kemantapan Jalan
Tahun 2016-2017
Tahun Kondisi (%) Panjang jalanKabupatenMantap Tidak Mantap Kritis
Tahun 2016 87,00 4,50 8,50 209,00 kmTahun 2017 59,49 25,29 16,18 400,07 km
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Utara tahun 2017
Permukaan jalan aspal dengan kondisi baik dan sedang dikategorikan dalamkondisi mantap panjangnya mencapai 230,160 km atau 59,49%. Jalan dengan kondisitidak mantap mencapai 105,19 km atau 25,29%, dan 64,72 km atau 16,18% tergolongdalam jalan kategori kritis. Dengan melihat data-data diatas dapat disimpulkan bahwatarget kemantapan jalan dalam RPJMD yakni sebesar 59% sudah dapat terpenuhi,namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapai antaralain :1. Masih banyaknya jalan dengan kategori jalan desa dan jalan non status yang
masih ditangani oleh Dinas
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 105
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
2. Banyaknya usulan dari masyarakat dan hasil Musrenbang untuk pembukaanjalan baru
3. Terjadi kerusakan pada jalan kabupaten yang sudah mantap karena faktor alamsehingga mengurangi panjang jalan.Untuk mencapai target yang ditetapkan, solusi yang dapat dilakukan adalah :
1. Memberikan kesempatan dinas untuk menangani jalan kabupaten2. Dalam menetapkan program prioritas jalan pada Musrenbang agar mengacu
kepada SK penetapan jalan kabupaten3. Diharapkan sumber pendapatan daerah yang masih didominasi oleh dana
perimbangan diantaranya Dana Alokasi Khusus dapat dipergunakan seoptimalmungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur jalan yangstrategis secara ekonomi (lokasi pariwisata, sumber produksi) maupunmeningkatkan konektivitas antar desa dan pusat-pusat ekonomi.Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan serta
mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan kualitas jalan yangselama ini bukan merupakan jalan kabupaten (jalan desa maupun jalan non status),pada tahun 2016 direncanakan perubahan terhadap penetapan jalan kabupaten.Penetapan panjang jalan kabupaten mencapai 400 kilometer dari 209 kilometer dantercapai persentase kemantapan jalan sebesar 59,46%, naik 191 kilometerdibandingkan dengan panjang jalan kabupaten sebelumnya. Dengan penetapan jalankabupaten yang menjacapi 400 km ini, diharapkan sumber pendapatan daerah yangmasih didominasi oleh dana perimbangan diantaranya Dana Alokasi Khusus dapatdipergunakan seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akaninfrastruktur jalan yang strategis secara ekonomi (lokasi pariwisata, sumber produksi)maupun meningkatkan konektivitas antar desa dan pusat-pusat ekonomi.
Gambar 4.5Grafik Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2016-2017
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017
Selain jalan, pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pekerjaan umum jugamencakup bidang pengairan. Dalam RPJMD sudah ditetapkan indikator kinerjanyaadalah Luas lahan kering yang dialiri dengan irigasi perpipaan dari mata air/air bawahtanah mencapai 200 Ha pada akhir tahun 2017. Capaian kinerja program dan kegiatan
0
20
40
60
80
100
Mantap Tidak Mantap Kritis
87
4.5 8.5
57.53
26.2916.18
Tahun 2016Tahun 2017
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 106
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
tersebut di tahun 2017 mencapai 197 Ha. Hal tersebut tidak dapat tercapai disebabkankarena sumber mata air yang terbatas dan jangkauan air bawah tanah yang sangatdalam.
Tabel. 4.9Data Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Menurut Kondisi Saluran
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KLU Tahun 2017
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kondisi saluran irigasi diKabupaten Lombok Utara pada umumnya semakin baik. Saluran irigasi dengankondisi baik pada tahun 2017 meningkat menjadi 69,12% dibandingkan tahun 2016yaitu 61,91%. Sedangkan saluran irigasi dengan kondisi rusak ringan dan sedang jugaterus menurun. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa saluran irigasi dengan kategorirusak ringan sebesar 19,72%, sedangkan saluran irigasi dengan kategori rusak sedangsebesar 11,16%.
Gambar 4.6Grafik Persentase Ketersediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat
Tahun 2016-2017
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTahun 2017
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KLU Tahun 2017
Capaian kinerja program dan kegiatan pengairan lainnya di tahun 2017 adalahirigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. Indikator inidirumuskan dengan jumlah ketersediaan air irigasi (lt/dt) pada setiap musim tanamdibagi jumlah kebutuhan air irigasi (lt/dt) berdasarkan rencana tanam. Capaianindikator pada tahun 2017 mencapai 87,23% meningkat dari tahun 2016 yangbesarannya 80,00%.
65%
70%
75%
80%
85%
90%
2016 2017
75%
80%80%
87.23%
TargetCapaian
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 107
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Selanjutnya untuk pelayanan air minum, capaian kinerjanya diukur denganindikator tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyedian AirMinum (SPAM) dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungidengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr/org/hari. Capaian indikator ini pada tahun2017 telah mencapai 87,23 % dengan kategori baik. Meskipun telah masuk dalamkategori baik, penyediaan air minum yang aman melalui Sistem Penyedian Air Minum(SPAM) harus terus ditingkatkan, mengingat masih adanya penduduk yang belumdapat mengakses air minum yang aman. Upaya yang telah dilakukan sehinggamencapai target adalah dengan melakukan updating data cakupan layanan air bersihsetiap tahun dan perencanaan yang matang serta tepat sasaran.
Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan penataan ruang ditunjukkandengan tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayahkabupaten/kota beserta rencana rinciannya melalui peta analog. Sementara itupelibatan masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan denganpenjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhisyarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yangdilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR.
Keluaran/output yang dicapai dari pelaksanaan program kegiatan urusanpekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 meliputi :1) Tersusunnya dokumen perencanaan :
- Survey Pendataan Kondisi Jalan Desa dan Non Status,- Perencanaan Jalan Desa Selengen (4 Km)
2) Tersedianya peralatan :- Total Station (TS) 1 Unit- Compas Geologi Brunton 5008 1 Unit- Printer A3 1 Unit- Projektor 1 Unit
3) Tersedianya dokumen perencanaan teknis jalan sebanyak 5 Dokumen.4) Terbangunnya 28,4 Km Jalan dalam kondisi mantap5) Tersedianya dokumen pengawasan teknis jalan sebanyak 4 Dokumen.6) Terbangunnya 3 unit jembatan penghubung dengan bentang 3m, dan lebar 5m.
- Konsultansi Perencanaan : DED DAK 2018,- Konsultansi Perencanaan : Survey Pendataan Kondisi Jalan Kabupaten (30
Km)- Konsultansi Perencanaan : Pemetaan Lokasi Jalan Kabupaten Berbasis GIS
Kecamatan Tanjung (30 Km)7) Tersedianya bahan material-tenaga-peralatan, tenaga kerja terlatihdan tukang
(swakelola) untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan kabupaten8) Tersedianya dokumen perencanaan teknis jalan sebanyak 7 Dokumen.9) Meningkatnya konstruksi jalan kabupaten sepanjang 32,97 km10) Terbangunnya Bangunan Pelengkap11) Terbangunnya bangunan pelengkap jalan12) Tersedianya dokumen pengawasan teknis jalan sebanyak 9 Dokumen.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 108
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
13) Tersusunnya 31 Dokumen Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, yangterdiri dari : 7 Dokumen Perencanaan kinerja jaringan irigasi, 1 Dokumen FSPawang Timpas, 12 Dokumen DED Perencanaan embung rakyat, 10 DokumenPerencanaan DAK Tahun 2018, 1 Dokumen Pendataan Jaringan Irigasi.
14) Tersedianya Bahan Baku Bangunan Untuk Pemeliharaan Pintu Air: PengadaanOli SAE 90, Pengadaan Gemuk, Pengadaan Cat Besi, Pengadaan Cat Tembok,Pengadaan Kuas, Pengadaan Amplas dan Pengadaan Minyak Cat. TersedianyaBelanja Bahan Baku Bangunan Untuk Antisipasi Longsor : Karung Plastik 1.500lembar dan semen 2.000 zak, pakaian kerja lapangan : 72 Stel, gergaji mesin : 2Unit, alat ukur universal : 8 Buah, bejana ukur : 8 Buah, mesin potong rumput :8 Buah
15) Terbangunnya jaringan irigasi lahan kering pada 5 Lokasi yang mampumemenuhi kebutuhan air irigasi untuk lahan kering seluas 197 Ha, yaitu didaerah Mumbul sari 20 Ha, Sukadana 52 Ha, Genggelang 50 Ha, Anyar 25 Ha,Gumantar 50 Ha.
16) Terlaksananya Penataan Bendung D.I Lendang Jurang, Pembangunan SaluranTersier Subag Labuan II Desa anyar : 62,31 Meter, Pembangunan Saluran SubagMandala Tengak Dusun Mandala Ds. Bayan : 83,18 Meter, Normalisasi KaliDsn. Gegurik : 1.788 Meter, Irigasi Dusun Dasan Kunyit : 83,08 Meter, Irigasi(Irdes) Tanak Petak Lauk Desa Loloan Kec. Bayan : 149,75 Meter, Irigasi (Irdes)Dusun Bon Gontor Desa senaru Kecamatan Bayan : 74,75 Meter, Irigasi (Irdes)Dusun Tereng Ilut Desa senaru Kec. Bayan : 74,75 Meter, Irigasi Air PermukaanKelompok tani Bareng Maju Dsn. Salut Barat Kec. Kayangan : 74,83 Meter.
17) Terlaksananya Normalisasi Kali dsn. Kopang : 166,48 Meter, NormalisaiEmbung Bayan: 1.788 Meter, Normalisasi Bendung Regulator Sengkukun :1.788 Meter, Pembangunan Talang Air D.I Serungge : 1 Buah, PembangunanJaringan Irigasi Prabasari Dsn. Langgem Sari Desa Jenggala : 83,33 Meter,Jaringan Irigasi Dusun Sejuik : 75 Meter, Rehab Jaringan Tanak Daya DesaLoloan Bayan : 75 Meter, Pembangunan Irigasi (Irdes) Jugil :125 Meter,
18) Terbangun dan tertatanya tanggul pengaman sungai di : Penataan tanggul SungaiSokong : 75 Meter, Penataan Tanggul sungai Kerujuk : 200 Meter, BronjongKali sokong Karang nangka : 29 Meter
19) Tersedianya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilanrendah
20) Tersedianya sarana dan prasarana IPAL Komunal21) Terlaksananya pembangunan IPAL Komunal Dusun Paok Rempek, Desa
Genggelang, Kecamatan Bayan : 50 KK22) Tertatanya lingkungan permukiman penduduk perdesaan di 5 Kecamatan23) Tersedianya dokumen kajian pemanfaatan Sempadan Kabupaten Lombok Utara
(Kerjasama dengan UGM) 1 Dokumen24) Tersedianya dokumen Identifikasi dan Inventarisasi data penyelenggaraan Tata
Ruang Kabupaten Lombok Utara (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi) 1Dokumen
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 109
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
25) Tersedianya dokumen Kajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten LombokUtara (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi) 1 Dokumen
Tabel 4.10Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
NoRek
Program dan Kegiatan Indikator Keluaran AnggaranRealisasi
Keu(%)
Fis(%)
1.03.1.03.
DINAS PEKEERJAANUMUM DAN PENATAANRUANG
188.907.306.210 96,20 98,65
15 Program pembangunanjalan dan jembatan
29.342.219.000 97,77 99,05
01 Perencanaan pembangunanjalan
Tersusunnya dokumenperencanaan :- Survey PendataanKondisi Jalan Desa danNon Status,- Perencanaan JalanDesa Selengen (4 Km)
Tersedianya peralatan :Total Station (TS) 1 UnitCompas GeologiBrunton 5008 1 UnitPrinter A3 1 UnitProjektor 1 Unit
205.250.000 94.62 100,00
03 Pembangunan jalan Tersedianya dokumenperencanaan teknis jalansebanyak 5 Dokumen.
Terbangunnya 28,4 KmJalan dalam kondisimantap dengan ruasTersedianya dokumenpengawasan teknis jalansebanyak 4 Dokumen.
28.123.376.000 97,95 98.95
05 Pembangunan Jembatan Terbangunnya 3 unitjembatan penghubungdengan bentang 3 m,dan lebar 5 m.
1.013.593.000 93,34 100,00
18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatan
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Utara Tahun 2017
d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kinerja pelaksanaan program kegiatan urusan perumahan rakyat ditunjukkandengan indikator kualitas perumahan. Kualitas perumahan layak huni dirincikandengan tiga indikator utama yakni lantai bukan tanah, dinding permanen dan atap yanglayak.
Kriteria hunian layak harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dankecukupan minimal luas bangunan serta kenyamanan dan kesehatan penghuninya.Indikator yang dapat menggambarkannya antara lain luas lantai rumah, jenis lantai,jenis bahan dinding, jenis atap, serta sarana pendukung perumahan seperti penerangandan air bersih. Menurut WHO dan Kemenpera standar minimal luas lantai rumahperkapita adalah 10 m2., diasumsikan dengan luas lantai perkapita 10 m2 maka anggotakeluarga akan memperoleh kenyamanan. Luas lantai hunian perkapita akanmempengaruhi kondisi psikis dan fisik penghuninya.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 113
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel. 4.11Persentase jumlah rumah hunian masyarakat yang ditangani
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rumah hunian masyarakatyang ditangani pada tahun 2017 mencapai 15 rumah dengan persentase sebesar 125%.Capaian ini tentunya telah melampaui target pada tahun 2017 yang menargetkan 12rumah yang dapat ditangani
Keluaran pelaksanaan program kegiatan Urusan Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman tahun 2017 meliputi :
Tabel. 4.12Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
NO
URAIANORGANISASI
PROGRAM DANKEGIATAN
INDIKATOR KELUARANREALISASI
ANGGARAN
REALISASI
KEU(%)
FIS(%)
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANPERMUKIMAN
2.05.01
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan KawasanPermukiman
15 Program Pengembangan Perumahan 5,535,464,200.00 98.47 10006 Fasilitasi dan
Tersedianya Soft Warependataan Sipska 1 keg,perencanaan rumah kumuh (DakPerumahan), Pembangunan/Rehabilitasi rumah kumuhpeningkatan kualitas desa anyarkec. Bayan 100 keg,pembangunan/rehabilitasirumah kumuh pembuatan baruds. Anyar kec. Bayan 50 keg,pembangunan/ rehabilitasirumah kumuh peningkatankualitas desa sukadana kec.Bayan 59 keg,pembangunan/rehabilitasirumah kumuh peningkatankualitas ds. Senaru kec. Bayan59 keg, computer/ pc 1 unit.
4,970,367,800.00 99.41 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 114
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NO
URAIANORGANISASI
PROGRAM DANKEGIATAN
INDIKATOR KELUARANREALISASI
ANGGARAN
REALISASI
KEU(%)
FIS(%)
07 Pembangunan Saranadan Prasarana RumahSederhana Sehat
Jasa konsultansi perencanaanpenataan kawasan kumuh dusunluk ds. Sambik bangkol 1 keg,penataan lingkungan jambianom1 paket.
Jasa konsultansi umum updating data RTLH 5 kecamatanpemenang 1 paket, tanjung 1paket, gangga 1 paket, kayangan1 paket, bayan 1 paket, laptop 1unit.
285,923,400.00 91.97 100
16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 4,968,314,316.00 99.02 10002 Penyediaan Sarana
Air Bersih danSanitasi DasarTerutama bagiMasyarakat Miskin
Tersedianya aplikasi sisteminformasi pendukung surveyberbasis komunitas dan aplikasi1 keg, jambanisasi desa gondang1 paket, jambanisasi desasambik elen 1 paket,jambanisasi desa gumantar 1paket, jambanisasi desaselengan 1 paket, jambanisasidesa mumbulsari 1 paket, jasakonsultansi up dating datasanitasi dasar bagi masyarakatmiskin kecamatan bayan 1paket, kecamatan kayangan 1paket, kecamatan gangga 1paket, kecamatan tanjung 1paket, kecamatan pemenang 1paket, pembangunan MCKdusun mur pembuan ds. Teniga1 paket, pembangunan MCKSMAN 1 tanjung 1 Paket,pembangunan MCK dsn. JerukManis 1 paket,Pembangunan MCK dusunMenggala 1 paket,pembangunan MCK MasjidIwanul Mutaqin gondang 1paket, laptop 2 unit.
4,968,314,316.00 99.02 100
18 Program Perbaikan Perumahan Akibat BencanaAlam/ Sosial
198,361,000.00 91.36 100
01 Fasilitasi danStimulasi RehabilitasiRumah AkibatBencana Alam
Pembangunan rumah relokasidsn. Teluk nara 7 unit.
198,361,000.00 91.36 100
20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 506,375,000.00 99.19 10007 Pemeliharaan Sarana
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 115
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NO
URAIANORGANISASI
PROGRAM DANKEGIATAN
INDIKATOR KELUARANREALISASI
ANGGARAN
REALISASI
KEU(%)
FIS(%)
penataan kuburan dsn. Teresgenit bayan 1 paket
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017
d. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakatdilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satuan Polisi PamongPraja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Urusan ini dilaksanakandalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum yang diukur kinerjanyadengan melihat cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,persentase penanganan konflik terkait SARA. Sedangkan penanggulangan bencanakebakaran diukur dengan indikator, cakupan waktu tanggap (response time rate).
Tabel. 4.13Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Ketentraman dan Ketertiban
Sumber: Kantor Kesbangpol, Satpol PP, BPBD Tahun 2017
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa 3 (tiga) capaian indikator kinerjadalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,sudah memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama darisemua pemangku kepentingan agar Ketentraman dan Ketertiban Umum sertaPerlindungan Masyarakat di Kabupaten Lombok Utara dapat lebih baik lagi di tahunberikutnya.
Adapun ouput/keluaran yang dicapai pada tahun 2017 berdasarkan OPD adalahsebagai berikut :
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 116
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1) Meningkatnya rasa aman dan nyaman dikalangan masyarakat2) Tertampungnya informasi dari masyarakat3) Terlaksananya 34 orang rapat rutin pertemuan Forum Kerukunan Umat
Beragama4) Terlaksananya 28 orang rapat rutin pertemuan Forum Pembauran Kebangsaan5) Terlaksananya 29 orang rapat rutin pertemuan Forum Pemuda Lintas Agama6) Terlaksananya 60 orang peserta Seminar, Talk Show, diskusi peningkatan
wawasan kebangsaan7) Terlaksananya 75 orang peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan8) Terlaksananya 50 orang mengikuti penyuluhan pencegahan
peredaran/penggunaan miras dan narkoba9) Terlaksananya 50 orang mengikuti penyuluhan praktik perjudian10) Terlaksananya 50 orang mengikuti penyuluhan pendidikan politik11) Terfasilitasinya12 partai politik yang mendapat bantuan12) Tersedianya database partai politik13) Tersusunnya dan Tersedianya laporan kondisi perkembangan politik di Daerah14) Terlaksananya Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana15) Terdatanya keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing yang belum
terdata16) Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial17) Beroperasinya FKPD
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1) Tersedianya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan2) Terlaksananya pengamanan, pengawalan dan patroli rutin Sat. Pol. PP3) Terlaksananya pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong
praja4) Tersedianya tenaga Linmas Desa5) Tersedianya laporan monev6) Tersedianya Satgas PMK7) Tersedianya piket satgas PMK, tersedianya alat pemadam kebakaran8) Jumlah anggota Damkar yang terlatih9) Tersedianya jasa penegakan perda
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1) Beroperasinya Satgas TRC PB dan Pemadam Kebakaran2) Tertanganinya Bencana Kekeringan dengan tersedianya 523 Tangki air bersih
bagi masyarakat, tersedianya 25 unit tandon air bersih.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 117
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
3) Tersedianya Operasional Pemetaan, tersedianya Kompas Brunton, Topi rimba,peluit, Tali Pramuka, jas hujan, tas punggung, p3k, meteran Roll 100 m, MeteranRoll Pendek, Larutan HCL, Teredianya Bingkai Master 2 Buah, tersedianyabingkai sebaran perkecamatan 15 buah.
4) 50 Peserta terlatih dalam mendata dan menangani penanganan Rehabilitas danRekontruksi korban bencana
5) Tersedianya Biaya operasional Tenaga PMK, Tersedianya Dry powder 9 kg,tersedianya minyak AFF3 2 galon Foam , tersedianya Asuransi Kesehatan untuksatgas, tersedianya Hydrant 4 Unit, alat pemadam kebakaran selang 1,5 “ dan 2,5“ masing – masing 2 Roll, Y-Conection 1 Unit.
6) 54 Peserta yang terlatih dalam menangani pertolongan kebakaran7) Tersedianya Biaya Operasional TRC, serta terbentuknya satgas tanggap darurat.
Tabel. 4.14Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman dan
Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
e. Urusan Sosial
Pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial bertujuan untuk mewujudkanmasyarakat sejahtera, sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah dalampenanggulangan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam pelaksanaannya,urusan sosial terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis yang digunakan untuk menanganipermasalahan sosial di masyarakat.
Persentase ketepatan sasaranpenerima bantuan perumahan(RSRTLH)
700 Unit92,35%
512 Unit73,14%.
Sumber: Dinas Sosial dan PPPA Tahun 2017
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja dalam urusansosial belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yangterdiri dari 3 indikator, belum ada yang dapat mencapai target yang telah ditetapkan.Hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama agar di tahun selanjutnya dapatmengalami peningkatan yang lebih baik. Tidak sekedar mencapai target, tetapimelampaui target.
Pelaksanaan program/kegiatan urusan wajib sosial pada tahun 2017 mencapaikeluaran sebagai berikut :1) Terlatihnya 1884 orang keterampilan berusaha keluarga miskin2) Terlaksananya 12 orang mendapatkan perlindungan sosial, hukum bagi korban
eksploitasi perdagangan perempuan dan anak3) Tersedianya 512 Unit Rumah Layak Huni bagi penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)4) Terpenuhinya bantuan kebutuhan dasar bagi 800 orang Lanjut Usia5) Terpenuhinya bantuan kebutuhan dasar dan alat bantu bagi 400 orang
penyandang disabilitas6) Terlaksananya sosialisasi dan simulasi bagi 150 orang tentang penanganan
masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan KejadianLuar Biasa(KLB)
7) Terlatihnya 30 orang anak terlantar8) Terdatanya 984 orang anak terlantar di 5 kecamatan9) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi 30 orang penyandang cacat10) Meningkatnya CSR yang disalurkan 100 org11) Terwujudnya kerjasama antara masyarakat dan pelaku usaha kesejahteraan sosial
target 50 orang Realisasi12) Terlatihnya 50 orang Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial13) Terlaksananya 52 orang Pemimpin Lembaga yang mengikuti sosialisasi
pengembangan model Kelembagaan perlindungan sosial14) Terbentuk dan terlaksananya 1 paket kegiatan Karang Taruna dan Usaha
Ekonomi Produktif15) Terlatihnya 43 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terapil,cerdas16) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman 35 orang pengurus Wahana
Kesejahteraan Sosial Berbasisi Masyarakat (WKSBM) untuk meningkatkankesejahteraan sosial masyarakat
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 123
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
17) Terlaksananya 90 orang Pengurus yang mengikuti sosialisasi kelembagaan sosialmasyarakat
18) Tersedianya 1 dokumen data PMKS dan PSKS19) Tersosialisasinya Nilai-nilai Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan
sosial pada 230 orang generasi muda20) Terpenuhinya pelayanan jaminan sosial berupa kebutuhan dasar atau Logistik
lainnya bagi 105 KK korban bencana alam21) Terpenuhinya pelayanan Jaminan sosial bagi kebutuhan dasar atau logistic lainya
bagi 98 KK korban bencana sosial22) Terbentuknya 45 sumber daya sosial yang dapat mendukung kegiatan sosial
untuk penanganan masalah-maslah strategis dan kejadian luar biasa(KLB)23) Terpenuhinya pelayanan sosial kepada masyarakat yang terdaftar 12.675 sebagai
anggota program keluarga harapan24) Terverifikasinya dan tervalidasinya 1 dokumen data penerima bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan nasional.
Tabel. 4.16Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
No.Rek
Program dan Kegiatan Indikator Keluaran Anggaran Realisasi
Keu(%)
Fis(%)
1.06.01.01
DINAS SOSIAL PP dan PA
15 Program PemberdayaanFakir Miskin; KomunitasAdat Terpencil (KAT) danPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya
993.758.000 98,99 98,99
02 Pelatihan ketrampilanberusaha bagi keluarga miskin
Terlatihnya 1884 orangketrampilan berusaha bagikeluarga miskin
325.198.000 98,39 98,39
16 Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial
749.142.000 97,98 97,98
02 Pelayanan dan perlindungansosial,hokum bagi korbaneksploitasi,perdaganganperempuan dan anak
12 orang mendapatkanperlindungan socialhokum bagi eksploitasiperdagangan perempuandan anak
66.400.000 98,98 98,98
10 Bantuan Rehabilitasi SosialRumah Tidak Layak Huni
Tersedianya 512 UnitRumah Layak Huni
392.092.000 96,69 96,69
14 Pembinaan Lanjut Usia Terpenuhinya bantuankebutuhan dasar bagi 800orang Lanjut Usia
163.150.000 99,53 99,53
15 Pelayanan dan rehabilitasisosial paca
Terpenuhinya bantuankebutuhan dasar dan alatbantu bagi 400 orangpenyandang disabilitas
84.500.000 99,56 99,56
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 124
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No.Rek
Program dan Kegiatan Indikator Keluaran Anggaran Realisasi
Keu(%)
Fis(%)
18 Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa
Sosialisasi dan simulasi150 orang tentangpenanganan masalah-masalah setrategis yangmenyangkut tanggap cepatdarurat dan KLB
43.000.000 99,27 99,27
17 Program pembinaan anakterlantar
157.200.000 97,69 97,69
02 Pelatihan ketrampilan danpraktek belajar kerja bagi anakterlantar
Teralatihnya 30 orang anakterlantar
124.000.000 99,62 99,62
03 Penyusunan data dan analisispermasalahan anak terlantar
Terdatanya 984 orang anakterlantar di 5 kecamatan
33.200.000 90,49 90,49
18 Program pembinaan parapenyandang cacat dantrauma
65.000.000 99,35 99,35
03 Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan ekstrauma
Terlatihnya 30 orangpenyandang cacat dan ekstrauma
65.000.000 99,35 99,35
21 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial
763.795.000 98,96 98,96
01 Peningkatan peran aktifmasyarakat dan dunia usaha Terwujudnya 100
orangyang ber peran aktifdalam dunia usaha untukmeningkatkankesejahteraan social
Sumber: Dinas Sosial PP PA Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 126
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
a. Urusan PendidikanPermasalahan1) Belum tercapainya kinerja dalam indikator APK SD/MI/Paket A1) Belum tercapainya kinerja dalam indikator APK SMP/MTs/Paket B,2) Belum tercapainya kinerja dalam indikator APM SD/MI/Paket A,3) Belum tercapainya kinerja dalam indikator APM SMP/MTs/Paket B,4) Belum tercapainya kinerja dalam indikator Rata-rata Nilai Ujian Akhir SD.5) Belum tercapainya kinerja dalam indikator Rata-rata Nilai Ujian Akhir
SMP6) Belum tercapainya kinerja dalam indikator Jumlah putus sekolah SD/MI.
Hal ini berkaitan dengan target 0 (nol) orang sangat sulit dicapai. Dalamperubahan RPJMD telah direvisi menjadi 0 %
7) Belum tercapainya kinerja dalam indikator Jumlah putus sekolahSMP/MTs. Hal ini berkaitan dengan target 0 (nol) orang sangat sulitdicapai. Dalam perubahan RPJMD telah direvisi menjadi 0 %
Solusi1) meningkatkan peran sekolah dalam mengurangi angka DO, sekolah ikut
berperan aktif dalam pendataan anak usia SD untuk bersekolah,bekerjasama dengan Tim Saber DO Kabupaten dalam mengatasi ATS danDO untuk kembali bersekolah
2) meningkatkan peran sekolah dalam mengurangi angka DO, sekolah ikutberperan aktif dalam pendataan anak usia SMP untuk bersekolah,bekerjasama dengan Tim Saber DO Kabupaten dalam mengatasi ATS danDO untuk kembali bersekolah
3) mendata kembali anak usia SD (7-12 th) yang belum bersekolah, untukbersekolah, mengatasi ATS dan anak DO.
4) mendata kembali anak usia SD (7-12 th) yang belum bersekolah, untukbersekolah, mengatasi ATS dan anak DO.
5) meningkatkan kapasitas PTK melalui prog. Inovasi (Guru Baik), KKG,dan kegiatan lain yang mendukung, melakukan lomba yang bersifatpeningkatan akademik (OSN), meningkatkan kapasitas lembaga (sekolah),melalui pelatihan kurikulum.
6) meningkatkan kapasitas PTK melalui MGMP, dan kegiatan lain yangmendukung; melakukan lomba yang bersifat peningkatan akademik(OSN); meningkatkan kapasitas lembaga (sekolah), melalui pelatihankurikulum
7) Target sangat sulit dicapai8) Target sangat sulit dicapai
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 127
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
b. Urusan KesehatanPermasalahan1) Masih tingginya Ibu hamil yang menderita anemia
Solusi1) Optimalisasi penyuluhan tentang makanan bergizi pada ibu hamil,
penyuluhan dan atau pelatihan cara pengolahan makanan yang baik,penyuluhan terpadu dari semua sektor terkait dan gerakan suami peduli
c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPermasalahan1) Masih ada penduduk yang belum dapat mengakses air minum yang aman
Solusi1) Updating data cakupan layanan air bersih setiap tahun dan perencanaan
yang matang dan tepat sasaran
d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanPermasalahan1) Belum adanya TPA tetap, selama ini TPA di Dusun Jugil Ds, Sambik
Bangkol Kec. Gangga yang digunakan masih sementara/sewa2) Kurangnya jumlah SDM dan kompetensi aparatur dalam menghadapi
tuntutan pelaksanaan tugas3) Kurangnya sarana dan prasarana pengangkut sampah dan kendaraan
operasional Dinas4) Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga kelestarian lingkungan
e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat
Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikPermasalahan1) Belum maksimalnya sistem Pelaporan penyusunan Rencana Aksi Tim
Terpadu melalui OPD terkait.
Solusi1) Upaya yang dilakukan kedepannya yaitu Bimtek Sistem Penyusunan
Rencana Aksi.
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPermasalahan1) Kurangnya koordinasi instansi pemerkasa Perda dengan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Damkar
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 128
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
2) Kurangnya sosialisasi instansi pemerkasa perda dengan masyarakat3) Rasio personil Satuan Polisi Pamong Praja 150 s.d 250 PNS sedangkan
yang ada 33 PNS4) Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) dan Cakupan Pelayanan
Kebakaran
Solusi1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerkasa perda2) Melaksanakan sosialisasi dengan pemerkasa perda3) Merekrut tenaga honor yang saat ini berjumlah 79 orang4) Mengikutkan pelatihan-pelatihan anggota Damkar dalam penanganan
bencana, Pengadaan armada kebakaran ditambah, Pembuatan pos-posbencana kebakaran di wilayah timur
Badan Penanggulangan Bencana Daerah1. Desa Tangguh Bencana
- Kendala: Keterbatasan SDM dan Anggaran, Kesadaran Masyarakatdan Pemerintah Desa yang masih belum optimal dalam membentukdan mengembangkan Desa Tangguh Bencana sehingga dapat mandiridalam melakukan penanganan bencana
- Solusi: di Tahun 2018 akan di upayakan kegiatan untuk peningkatankapasitas aparatur, serta pembinaan Desa Tangguh Bencana, sertaanggaran untuk koordinasi dengan Kepala Desa secara khusus dalamrangka membahas penanggulangan Bencana
2. Terbentuknya sekolah Aman Bencana sebanyak 5 Sekolah. tercapai 100persen- Kendala: belum tersosialisasikannya peraturan terkait dasar/pedoman
Sekolah Aman Bencana yang mana dalam aturan tersebut terdapatstandar standar kebncanaan dalam mendirikan dan mengelolapendidikan sekolah
- Solusi: akan diadakan rapat khusus dengan intansi terkait khususnyaDikpora untuk membahas hal tersebut
3. Cakupan Pelayanan Penanganan Kekeringan target 100 persen dantercapai 100 persen- Kendala: Keterbatasan Armada (mobil Tangki) dan sebagaian
kondisinya Mogok/Macet- Solusi: untuk jangka panjang perlu penaganan titik kekeringan
dengan melibatkan seluruh SKPD utamanya PU dan PDAM untukdapat membangun jaringan irigasi atau perpipaan serta denganpengadaan Mobil Tangki jika memungkinkan, sedangkan untukjangka pendek adalah tetap melakukan dropping air bersih danperbaikan mobil tangki
4. Persentase Prasarana Kantor yang tersedia, dari target 50 persen tercapai46 persen
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 129
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
- Kendala : keterbatasan Anggaran- Solusi : melakukan pengadaan secara bertahap dan skala
prioritas terutama untuk pengadaan Gudang PeralatanKebencanaan yang terstandar sesuai Perka BNPB
f. Urusan SosialPermasalahanBelum adanya regulasi seperti Perda, Perbup yang mengatur tata cara penyaluranbantuan modal usaha bagi Wira Usaha Baru.1. Pada saat pengajuan proposal seringkali terjadi ketidaksesuaian proposal
yang diajukan dengan kondisi sebenarnya, akhirnya tim verifikasi lapangantidak mengakomodir usulan yang disampaikan.
2. Kurang pro aktifnya pimpinan/pengurus LKS dalam merespon programkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial PP dan PA.
Solusi1. Penambahan kuota jumlah WUB dari tahun 2017 yang tidak terrealisasi dan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah segera membuat regulasi tentangpenyaluran bantuan modal bagi WUB
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ke masyarakat tentang proses /kreteriapengajuan proposal Rumah Tidak Layak Huni
3. Pelaksanaan sosialisasi kepada pengurus/pimpinan LKS se-KabupatenLombok Utara guna memberikan pencerahan atau bimbingan teknistentang pemberdayaan kelembagaan sosial dalam rangka menurunkanangka kemiskinan
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR YANGDILAKSANAKAN
Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan pada tahun 2017 meliputiUrusan Perhubungan; Lingkungan Hidup; Kependudukan dan Catatan Sipil;PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana; Tenaga Kerja; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;Penanaman Modal; Kebudayaan; Kepemudaan dan Olahraga; Ketahanan Pangan;Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Statistik; Kearsipan; Komunikasi dan Informatika;urusan Perpustakaan; Pertanahan; serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
1. PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Urusan PerhubunganProgram dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
a) Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 130
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2) Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ
a) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhanb) Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas LLAJ
3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutana) Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutanb) Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang.c) Fasilitasi perijinan di Bidang Perhubungand) Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungana) Pembangunan gedung terminalb) Pembangunan dermaga penyeberangan
5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintasa) Pengadaan rambu-rambu lalu lintasb) Pengadaan marka jalanc) Pengadaan pagar pengaman jaland) Pengadaan penerangan jalan umum (PJU)
b. Urusan Lingkungan HidupProgram dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh OPD Dinas
Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi :1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a) Penyusunan Kebijakan manajemen Pengelolaan Sampahb) Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan Persampahanc) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan dan Sarana Persampahand) Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidupa) Pemantauan Kualitas Lingkunganb) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidupc) Pengelolaan B3 dan Limbah B3d) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidupe) Koordinasi Penyusunan AMDALf) Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan
Hidupg) Monitoring Evaluasi dan Pelaporanh) Kegiatan Workshop dan Sosialisasi Penegakan Lingkungan Hidup
3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alama) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-
Sumber Airb) Pengendalian Dampak Perubahan Iklimc) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahand) Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber
Air
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 131
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
e) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemf) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan
Konservasi SDA4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
a) Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, PadangLamun, Estuaria dan Teluk
b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi danPemulihan Cadangan SDA
5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LingkunganHidupa) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang
Lingkunganb. Pengembangan Data dan Informasi Lingkunganc. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporand. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerahe. Pelaksanaan Hari-Hari Lingkungan Hidup
6) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan
7) Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Lauta. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)a. Penataan RTHb. Pengembangan Taman Rekreasi
c. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil1) Program Penataan Administrasi Kependudukan
a) Kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadub) Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukanc) Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi
kependudukand) Kegiatan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakate) Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukanf) Kegiatan Pengembangan database kependudukang) Kegiatan Penyusunan kebijakan kependudukanh) Kegiatan Sosialisasi kebijakan kependudukani) Kegiatan Pengawasan dan pengendallian Mobilitas Penduduk
2) Program Pelayanan Akta Pencatatan Sipila) Kegiatan Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Dukcapil Kab. KLUb) Kegiatan Pelayanan akta perkawinan dan perceraianc) Kegiatan Pelayanan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anakd) Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang undangan bidang catatan
sipile) Kegiatan Pelayanan Akta Kematian
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 132
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
d. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaProgram dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :1) Program Keluarga Berencana
a) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi KeluargaMiskin
b) Pelayanan KIE Tehnik Motivasi dan Konseling Program KB/KS.c) Pembinaan Keluarga Berencanad) Pendataan Pengolahan Data dan Informasi program KBe) Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi
2) Program Kesehatan Reproduksi Remajaa) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
3) Program pelayanan kontrasepsia) Pengadan sarana dan prasarana klinik KB, KIE tumbuh kembang
anak dan kelengkapan sarana kerjab) Dukungan Operasional KKBPK lini Lapangan
4) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluargaa) Revitalisasi kelompok Bina- Bina
5) Program peningkatan penanggulangan narkoba; PMS termasuk HIV/AIDSa) Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS Termasuk HIV/
AIDS6) Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaanb) Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desac) Koordinasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat gunad) Gelar TTG Nasionale) Pembinan manajemen posyantekdes dan wartekdesf) Bulan bhakti gotong royongg) Fasilitasi pokjanal posyanduh) Fasilitasi program P2WKSS
7) Fasilitasi pembinaan pengelolaan Lembaga Ekonomi Perdesaan (LEP)a) Fasilitas Pembinaan pengelola lembaga ekonomi perdesaanb) Pelatihan pengurus ekonomi perdesaan dan kewirausahaan bagi
anggota UED-SPc) Penunjang PSD GSCd) Pelatihan pengelolaan pasar desae) Peningkatan Kapasitas Kelompok Wirausaha
8) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desaa) Penyelenggaran Lomba Desab) Penyusunan Propfil Desac) Fasilitas Penyusunan RKT Pembangun Desa
9) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desaa) Pelatihan Aparat Desa dalam bidang pengelolan Keuangan Desa.b) Pelatihan Aparat Desa dalam Bidang Manageman Pemerintahanc) Pemilihan Kepala Desa
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 133
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
e. Urusan Tenaga KerjaProgram dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
a) Koordinasi Monitoring dan Evaluasib) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerjaa) Penanganan TKI Bermasalahb) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaana) Sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016b) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasic) Survey Kebutuhan Hidup Layakd) Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerjae) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrialf) Fasilitasi Penyediaan Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan
Jaminan Sosial Ketengakerjaan.g) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanan tentang Ketenagakerjaan.h) Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum
terhadap TerhadapKeselamatan dan Kesehatan Kerjai) Verifikasi/Pendataan Perusahaan dan Tenaga Kerja.
f. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil MenengahProgram dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi1) Program Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
a) Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan usaha kecil menengahb) Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengahc) Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah
2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengaha) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaanb) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/UMKMc) Penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran NTB
Expo dan Smescod) Fasilitasi penumbuhan Kewirausahaan baru
3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha MikroKecil Menengaha) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalanb) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha
mikro kecil menengahc) Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil
menengah4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 134
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
a) Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembanganperkoperasian
b) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasianc) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasid) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasie) Monitoring, evaluasi dan pelaporanf) Fasilitasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan koperasi
g. Urusan Penanaman ModalUrusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman
Modal dan PTSP.Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP.1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
b) Pengembangan potensi unggulan daerahc) Peningkatan kegiatan pemantauan; pembinaan dan pengawasan
2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasia) Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
h. Urusan KebudayaanUrusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :1) Program Pengembangan Nilai Budaya
a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerahb) Penatagunaan naskah kuno nusantara
2) Program Pengelolaan Kekayaan Budayaa) Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerahb) Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerahc) Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah
Purbakala; Museum Dan Peninggalan Bawah Aird) Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata
3) Program Pengelolaan Keragaman Budayaa) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
i. Urusan Kepemudaan dan OlahragaDinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan OlahragaProgram dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
a) Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan.2) Program Pembinaan dan Peran Serta Kepemudaan
a) Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasimuda
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 135
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
b) Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17 Agustusc) Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda (Peringatan Hari-
hari Besar)3) Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
a) Penyelenggaraan kompetisi olahragab) Pemassalan olah raga bagi pelajar; mahasiswa; dan masyarakatc) Kegiatan Marching Band
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahragaa) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga
Sekretariat Daerah1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
a) Peningkatan Kapasitas Jasmani Aparatur2) Program pembinaan dan peran serta kepemudaan
a) Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda (PeringatanHari-Hari Besar)
j. Urusan Ketahanan PanganDinas Ketahanan Pangan dan Pertanian1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan :
a) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan2) Program Ketersediaan Dan Cadangan Pangan
a) Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita : Pembinaan danPelatihan Peningkatan Ketersediaan Pangan Berbahan Baku Lokal
b) Pengamatan Losis Pertanian dan Perikananc) Pengembangan Cadangan Pangan Daerahd) Pengembangan Lumbung Pangan Desa
3) Program Distribusi Dan Akses Pangana) Dukungan Program Usaha Agribinis Pedesaan (PUAP)b) Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di
Daerah : Pengumpulan Data4) Program Penganekaragaman Dan Keamanan Pangan
a) Penyediaan Data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan TingkatKonsumsi Protein (TKP) per kapita serta Pola Konsumsi PanganKabupaten
b) Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu TingkatProvinsi Dan Nasional
c) Pembinaan dan Pengembangan Penganekaragaman KonsumsiPangan Bekerjasama dengan Penyuluh dan PKK
d) Penumbuhan Desa Mandiri Pangan5) Program Penanganan Kerawananan Pangan
a) Kegiatan Penanggulangan Kerawanan Pangan : Penyediaan StokPangan Melalui Lumbung Pangan Masyarakat
b) Operasional Dewan Ketahanan Pangan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 136
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
c) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
k. Urusan Pemberdayaan Masyarakat DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, KeluargaBerencana dan Pemerintahan Desa1) Program Peningkatan Kemberdayaan Masyarakat
a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaanb) Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desac) Koordinasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat gunad) Gelar TTG Nasionale) Pembinan manajemen posyantekdes dan wartekdesf) Bulan bhakti gotong royongg) Fasilitasi pokjanal posyanduh) Fasilitasi program P2WKSS
2) Fasilitasi pembinaan pengelolaan Lembaga Ekonomi Perdesaan (LEP)a) Fasilitas Pembinaan pengelola lembaga ekonomi perdesaanb) Pelatihan pengurus ekonomi perdesaan dan kewirausahaan bagi
anggota UED-SPc) Penunjang PSD GSCd) Pelatihan pengelolaan pasar desae) Peningkatan Kapasitas Kelompok Wirausaha
3) Progam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desaa) Penyelenggaraan Lomba Desab) Penyusunan Profil Desac) Fasilitas Penyusunan RKT Pembangunan Desa
4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desaa) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan
Keuangan Desab) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen
Pemerintah Desac) Pemilihan Kepala Desa
l. Urusan StatistikUrusan statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika meliputiprogram dan kegiatan :1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
a) Penyusunan dan pengumpulan data PDRBb) Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Statistik)
m. Urusan KearsipanUrusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuDinas Perpustakaan dan Kearsipan1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 137
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
a) Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerahb) Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
2) Program peningkatan kualitas pelayanan informasia) Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi
pemerintah/swastab) Melaksanakan dan mengikuti diklat/bimtek
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
a) Pengumpulan data
n. Urusan Komunikasi dan InformatikaUrusan Komunikasi dan Informatika menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas
Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika meliputi program dan kegiatan:
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masaa) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasib) Pembinaan dan Pengembangan sumber Daya Komunikasi dan
Informasic) Sosialisasi Pembentukan KIMd) Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatikae) Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi
Daerah2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
a) Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi3) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
a) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerahb) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahc) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
o. Urusan PerpustakaanUrusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan perpustakaan pada tahun 2017meliputi :
1) Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaana) Pemasyarakatan minat dan kebiasaaan membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajarb) Pengembangan minat dan budaya bacac) Supervisi; pembinaan dan stimulaasi pada perpustakaan umum;
perpustakaan khusus; perpustakaan sekolah dan perpustakaanmasyarakat
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 138
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
d) Pelaksanaan koordinasi pengembangan peprustakaane) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya bacaf) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerahg) Monitoring; evaluasi dan pelaporanh) Penyelenggaraan lomba sayembara dan pestifali) Pengembangan otomasi perpustakaan berbasis onlinej) Pendataan dan pemetaan naskah kuno
B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Urusan PerhubunganCapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan diukur
dengan indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perhubungan. Indikatortersebut yakni tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersediajaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota; tersedianya angkutan umum yangmelayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil denganwilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalanKabupaten/Kota; tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayaniangkutan umum dalam trayek dan lain-lain. Selengkapnya capaian kinerja urusanperhubungan sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel.
Tabel. 4.17Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2017
NoJenis Pelayanan
DasarIndikator SPM 2016 2017
1 AngkutanJalan
1 JaringanPelayananAngkutanJalan
1 Tersedianya angkutan umumyang melayani wilayah yangtelah tersedia jaringan jalanuntuk jaringan jalanKabupaten/Kota
98,30% 99,60%
2 Tersedianya angkutan umumyang melayani jaringan trayekyang menghubungkan daerahtertinggal dan terpencil denganwilayah yang telahberkembang pada wilayah yangtelah tersedia jaringan jalanKabupaten/Kota.
100% 97,14%
2 JaringanPrasarana
3 Tersedianya halte pada setiapKabupaten/Kota yang telah
25,00% 25,00%
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 139
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NoJenis Pelayanan
DasarIndikator SPM 2016 2017
AngkutanJalan
dilayani angkutan umum dalamtrayek.
4 Tersedianya terminal angkutanpenumpang pada setiapKabupaten/Kota yang telahdilayani angkutan umum dalamtrayek.
75,00% 100%
3 FasilitasPerlengkapan Jalan
5 Tersedianya fasilitasperlengkapan jalan (rambu,marka, dan guardrill) danpenerangan jalan umum (PJU)pada jalan Kabupaten/Kota.
28,48% 40,20%
a.
Tersedianya fasilitasperlengkapan jalan (rambu,marka, dan guardrill) padajalan Kabupaten/Kota.
27,08% 30,59%
Tersedianya fasilitasperlengkapan jalan (rambu)pada jalan Kabupaten/Kota.
45,45% 50,76%
Tersedianya fasilitasperlengkapan jalan (marka)pada jalan Kabupaten/Kota.
9,82% 11,29%
Tersedianya fasilitasperlengkapan jalan (guardrill)pada jalan Kabupaten/Kota.
25,97% 25,71%
b.
Tersedianya fasilitaspenerangan jalan umum (PJU)pada jalan Kabupaten/Kota.
29,89% 49,81%
4 PelayananPengujianKendaraanBermotor
6 Tersedianya unit pengujiankendaraan bermotor bagiKabupaten/Kota yang memilikipopulasi kendaraan wajib ujiminimal 4000 (empat ribu)kendaraan wajib uji.
100,00% 100,00%
5 SumberDayaManusia(SDM)
7 Tersedianya Sumber DayaManusia (SDM) di bidangterminal pada Kabupaten/Kotayang telah memiliki terminal.
0,00% 0,00%
8 Tersedianya Sumber DayaManusia (SDM) di bidangpengujian kendaraan bermotor
100,00% 100,00%
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 140
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NoJenis Pelayanan
DasarIndikator SPM 2016 2017
pada Kabupaten/Kota yangtelah melakukan pengujianberkala kendaraan bermotor.
9 Tersedianya Sumber DayaManusia (SDM) di bidangMRLL, Evaluasi Andalalin,Pengelolaan Parkir padaKabupaten/Kota.
100,00% 100,00%
1 Tersedianya Sumber DayaManusia (SDM) yang memilikikompetensi sebagai pengawaskelaikan kendaraan pada setiapperusahaan angkutan umum
50,00% 50,00%
6 Keselamatan
1 Terpenuhinya standarkeselamatan bagi angkutanumum yang melayani trayek didalam Kabupaten/Kota.
100% 100%
2 AngkutanLaut
1 JaringanPelayananAngkutanLaut
1 Tersedianya kapal laut yangberoperasi pada lintas dalamKabupaten/Kota pada wilayahyang memiliki alur pelayarandan tidak ada alternatifangkutan jalan.
100,45% 106,55%
2 Tersedianya kapal laut yangberoperasi pada lintas atautrayek dalam Kabupaten/Kotauntuk menghubungkan daerahtertinggal dan terpencil denganwilayah yang telahberkembang pada wilayah yangmemiliki alur pelayaran dantidak ada alternatif angkutanjalan.
100,45% 106,55%
2 JaringanPrasaranaAngkutanLaut
3 Tersedianya dermaga padasetiap ibukota Kecamatandalam Kabupaten/Kota untukmelayani kapal laut yangberoperasi pada trayek dalamKabupaten/Kota pada wilayahyang memiliki alur pelayaran
100,00% 100,00%
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 141
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NoJenis Pelayanan
DasarIndikator SPM 2016 2017
dan tidak ada alternatifangkutan jalan.
3 Keselamatan
5 Terpenuhinya standarkeselamatan kapal denganukuran di bawah 7 GT yangberoperasi pada lintas dalamKabupaten/Kota.
100,24% 106,55%
4 SumberDayaManusia(SDM)
6 Tersedianya Sumber DayaManusia (SDM) yangmempunyai kompetensisebagai awak kapal angkutanlaut dengan ukuran di bawah 7GT
100,24% 106,55%
Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KLU tahun 2017
Sedangkan keluaran/output yang dicapai dalam pelaksanaan program dankegiatan urusan perhubungan Tahun 2017 meliputi :
Tabel. 4.17Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Perhubungan
NO URAIAN ORGANISASIPROGRAM DAN
KEGIATANINDIKATOR KELUARAN
ANGGARANREALISASIKEU(%)
FISIK(%)
1.07 PERHUBUNGAN
01 Dinas PerhubunganKelautan dan Perikanan
15 Program PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan
Tersedianya laporan surveyLHR Kabupaten LombokUtara dari bulan maret sampaibulan desember tahun 2017dan 9 dokumen perencanaanyaitu UKL/UPL terminalTeluk Nara, Andalalinterminal Teluk Nara, DEDfasilitas darat di dermaga GiliAir, Masterplan kebutuhanpenerangan jalan umum,DED pengembangan dermagateluk nara, DED rambu suar,Masterplan penataanpelampung tambat, Studykelayakan pelabuhan teluk
582.388.000,00 98,20 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 142
Terpeliharanya fasilitasLLAJ, pemeliharaan warninglight wilayah tanjung dangangga (3 unit battery VRLADeep Cycle PV Kapasitas 100Ah 12 V, 2 Unit BatteryVRLA Deep Cycle PVKapasitas 50 Ah 12 V,termasuk pengaman Batterywarning light agar terhindardari pencurian), sertapemeliharaan fasilitas LLAJBayan. Juga dilakukanpemeliharaan PJU di seluruhKabupaten Lombok Utara
225.000.000,00 99,32 100
17 Program PeningkatanPelayanan Angkutan
542.972.000,00 98,56 100
02 Kegiatan peningkatanDisiplin masyarakatMenggunakan Angkutan
Terselenggaranya 38 kalioperasi disiplin menggunakanangkutan dan pengawasanangkutan yang layak jalan,yang terdiri dari kendaraanbermotor, tidak bermotor,kegiatan insidentil danpengawasan lebaran dan hajitahun 2017 serta Pendataanangkutan laut, tersedianya HT20 unit dan 1 unit repeater
140.915.000,00 99,42 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 143
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NO URAIAN ORGANISASIPROGRAM DAN
KEGIATANINDIKATOR KELUARAN
ANGGARANREALISASIKEU(%)
FISIK(%)
04 Kegiatan uji kelayakansarana transportasi gunakeselamatan penumpang
Tersedianya 75 kaleng Pilox,1000 buku uji, 2.500 platuji/peneng kawat segel uji dantimah segel uji, 30 bukublangko pemeriksaan uji, 25buku kartu induk, 500 mapkhusus PKB, terawat dan danterkalibrasinya alat pengujiankendaraan bermotor serta 1unit printerpasbook.Kendaraan yangmelakukan uji KIR kendaraanberjumlah 1366 unit daritarget 1484 unit.
221.800.000,00 99,90 100
13 Fasilitasi perijinan dibidang perhubungan
Tersedianya blangko TPR200 buku, blangko tilang 10buku, kartu pengawasan 200lembar, karcis parkir 500buku, map khususperhubungan darat 500 buah,Pas kecil kapal 500 lembar,surat keselamatan kapal 1000lembar, 500 buah map khususperhubungan laut dan 1 unitprinter. Teregister 617 izinyang terdiri dari 587 izinkapal GT ˂ 7 (BidangPerhubungan Laut) dan 30izin trayek (BidangPerhubungan Darat).
31.500.000,00 100 100
14 Sosialisasi/PenyuluhanKetertiban Lalu Lintasdan Angkutan
Terselenggaranya forumLLAJ Kabupaten LombokUtara sebanyak 4 kali,Terseleksinya 30 pelajar padakegiatansosialisasi/penyuluhanketertiban lalu lintas danpemilihan pelajar peloporkeselamatan jalan tingkatKabupaten Lombok utaratahun 2017, pelajar peloporKabupaten Lombok Utaratahun 2016 juga mewakiliKabupaten Lombok utarapada lomba pembuatanmakalah terkait keselamatanjalan tingkat nasional dan
148.757.000,00 95,43 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 144
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NO URAIAN ORGANISASIPROGRAM DAN
KEGIATANINDIKATOR KELUARAN
ANGGARANREALISASIKEU(%)
FISIK(%)
berada di peringkat 19 dari 61peserta,Sosialisasi/penyuluhanketertiban lalu lintas olehpelajar pelopor keselamatanjalan tingkat KabupatenLombok Utara tahun 2017pada SMA Negeri 1Kayangan, SMA Negeri 1Gangga, SMA Negeri 1Tanjung, serta 150 orangtersuluh dalam kegiatanSosialisasi/penyuluhankeselamatan angkutan laut,pembinaan izin usaha Pelra,DLKr/DLKp, Perizinanpelabuhan/dermaga.
18 Program PembangunanSarana dan PrasaranaPerhubungan
8.744.002.400,00
95,66 100
01 Pembangunan GedungTerminal
Terbangunnya shelter/terminal kayangan (rest area)dan Tempat parkir kendaraanroda dua dan roda empat diterminal teluk nara.
1.739.757.400,00
99,74 100
06 Pembangunan DermagaPenyeberangan
Terbangunnya dermaga giliair
7.004.245.000,00
94,65 100
19 Program Pengendaliandan Pengamanan LaluLintas
6.233.867.455,00
95,90 100
01 Pengadaan rambu-rambulalu lintas
Tersedia dan terpasangnya 84unit rambu-rambu lalu lintasterdiri dari 70 unit rambu lalulintas dan 14 unit RPPJ
310.792.000,00 98,88 100
02 Pengadaan Marka Jalan Tersedia dan terpasangnyamarka jalan sepanjang 330m²
84.434.455,00 99,24 100
03 Pengadaan PagarPengaman Jalan(Guardrail)
Tersedia dan terpasangnya156 m Pagar Pengaman Jalan(Guardrail)
202.173.000,00 99,79 100
07 Pengadaan PeneranganJalan Umum (PJU)
Tersedia dan terpasangnya416 unit penerangan jalanumum (PJU) yang terdiri dari160 PJU smart di krang katesKecamatan Gangga sampaiMedana Kecamatan Tanjungdan 40 PJU di Desa Sokong,30 unit PJU di Sesait, 58 unitPJU di Desa Bentek, 6 unit di
5.636.468.000,00
95,55 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 145
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NO URAIAN ORGANISASIPROGRAM DAN
KEGIATANINDIKATOR KELUARAN
ANGGARANREALISASIKEU(%)
FISIK(%)
Teluk Nara dan 6 unit diBangsal. Penerangan jalanumum (PJU) 100 unitsepanjang jalan dari Benteksampai perempatanpemenang yang di adakanoleh Dinas ESDM ProvinsiNTB melalui APBD I serta 37unit di Desa Gili Indahmelalui program CSR, sertapelepasan 21 unit karenakerusakan parah
Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KLU tahun 2017
b. Urusan Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup pada Tahun 2017 dilaksanakan oleh OrganisasiPerangkat Daerah Kantor Lingkungan Hidup dan juga dilaksanakan oleh KantorKebersihan dan Pertamanan. Kinerja urusan lingkungan hidup diantaranya diukurdengan indikator kinerja penanganan sampah dan persentase jumlah usaha dan/ataukegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaranair dan udara.
Indikator hasil pembangunan urusan lingkungan hidup tahun 2017 dapat dilihatpada indeks pencemaran air sebesar 50,00%, indeks emisi gas rumah kaca sebesar89,20%, indeks tutupan vegetasi sebesar 61,00%, mata air terlindung (jumlah dandebit) sebesar 65,00% dan persentase dusun diperkotaan yang mengelola penanganansampah dari sumbernya sebesar 27,00%.
Tabel. 4.18Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Pertamanan KLU Tahun 2017
Data di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja urusan lingkunganhidup masih fluktuatif. Dari 6 (enam) indikator yang diukur, terdapat 3 (tiga) indikatoryang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu indikator Indeks Pencemaran Air,Emisi Gas Rumah Kaca dan Tutupan vegetasi.
Tabel. 4.19Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
Data di atas menunjukkan sampai dengan tahun 2017, capaian penanganansampah menunjukkan trend perkembangan yang kurang baik. Dari 4 (empat) indikatordalam penanganan sampah, hanya 1 (satu) indikator yang dapat mencapai target, yaituindikator cakupan sekolah yang difasilitasi menjadi sekolah adiwiyata denganpersentase capaian sebesar 193%. Sementara untuk persentase jumlah usaha dan/ataukegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaranair dan udara masih sangat jauh dari target yang ditetapkan yakni hanya mencapai14,88%.
Sementara itu, keluaran/output yang dicapai dalam pelaksanaan program dankegiatan urusan lingkungan hidup tahun 2017 meliputi :
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 149
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel. 4.20Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib
Lingkungan Hidup
NO.
URAIANORGANISASI
PROGRAM DANKEGIATAN
INDIKATORKELUARAN
REALISASIANGGARAN
REALISASI
KEU(%)
FISIK(%)
2.05 LINGKUNGAN HIDUP2.05.01
Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan danKawasan Permukiman
15 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
10,659,402,970.00 86.77 100
01 PenyusunanKebijakanManajemenPengelolaan Sampah
Tersusunnya 8Perencanaan Pengelolaansampah yaitu GiliTrawangan, Gili Meno,Gili Air, KecamatanPemenang (tidak termasuk3 Gili), KecamatanTanjung, KecamatanGangga, KecamatanKayangan dan KecamatanBayan.
Tersedianya sarana danprasarana persampahanberupa : Bak sampah roda58 buah, Bak sampahmodel 36 set,, Bak sampahpilah 35 set, Bak Sampah555 buah, Karung 28 bal,Karung/ plastik sampah27.300 lembar, gerobaksampah 30 buah, baksampah model beroda 12unit, perlengkapan K3tenaga pengangkut sampah1 paket, Peralatankebersihan dan pertamanan1 paket, Pakaian Kerjalapangan 142 stel, bak fiberglass mobil cary/ Pick Up 2unit, bak fiber glass motorroda tiga 3 unit, jaringpenutup/ terpal bak dump10 unit, senter kepal 10buah, dokumen UKL UPLTPST gili trawangan 1 dok,pengadaan tanah/ ganti rugitanah gili trawangan 1
6,021,460,000.00 87.01 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 150
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NO.
URAIANORGANISASI
PROGRAM DANKEGIATAN
INDIKATORKELUARAN
REALISASIANGGARAN
REALISASI
KEU(%)
FISIK(%)
paket, mesin chain sawbesar 4 unit, mesin chainsaw sedang 4 unit, mesinchain saw kecil 2 unit,mesin potong rumputdorong 2 unit, mesinpotong rumput gendong 2unit, gedung garasi/ pooldarurat 1 unit.
Tersedianya biayaoperasional penanganansampah selama 1 tahun,perlengkapan petugaspengangkut sampah 1paket, service perbaikankontainer 10 unit, sewatanah/ TPA 1 tahun, sewaalat berat 1 tahun,pembuatan jembatan 1 unit,sewa dump truck 310 kali,sewa cidomo dongol 180kali, sewa boat 1 tahun,sewa kapal pengangkut 105kali, sewa eksavator untukTPA 3 unit, sewa eksavatoruntuk di Gili 1 unit,dokumen UKL UPL TPAJugil 1 paket, Pengadaantanah TPA Jugil 1 paket,biaya tim appraisal/ biayatim penilai harga tanah 1keg, perencanaan TPAJugil 1 keg, kendaraandinas roda dua 2 unit,laptop 2 unit, printer 2 unit,kontainer sampah 5 unit,
3,110,152,970.00 81,94 100
10 Sosialisasi KebijakanPengelolaanPersampahan
Tersedianya gerobaksampah 30 buah, tongpemilah sampah, 87pasang, tong sampah 835buah, tong pemilah sampahmodel 28 set, bahankegiatan pameran 1 paket,filing cabinet 1 unit,kendaraan roda tiga 2 unit.
976,304,000.00 97.88 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 151
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NO.
URAIANORGANISASI
PROGRAM DANKEGIATAN
INDIKATORKELUARAN
REALISASIANGGARAN
REALISASI
KEU(%)
FISIK(%)
16 Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup
1,066,405,500.00 93.69 100
03 Pemantauan KualitasLingkungan
Penyusunan kajiankelayakan dan DED/Laboratorium Lingkunganhidup 1 paket, Penyusunankajian penanganan limbahdomestik dan aktifispariwisata di gili kerjasamadengan universitas apaket,jasa konsultanpenelitian kualitas air 1keg, jasa konsutansipenelitian kualitas udara 1keg, laptop 1 unit, printer 2unit.
272,182,000.00 96.82 100
04 PengawasanPelaksanaanKebijakan BidangLingkungan Hidup
17 orang mengikutipelaksanaan kegiatanpengawasan danpemantauan terhadappelaku usaha di tiga gili
198,124,100.00 98.91 100
06 Pengelolaan B3 danLimbah B3
25 orang mengikutipelaksanaan kegiatanworkshop pengelolaan B3dan limbah B3
44,553,000.00 89.31 100
12 PenyusunanKebijakanPengendalianPencemaran danPerusakanLingkungan Hidup
60 orang mengikutikegiatan kajian dayadukung dan daya tampunglingkungan di tiga gili, jasakonsultansi penelitiankajian daya dukung dandaya tampung di gilitrawangan 1 keg, gili meno1 keg, gili air 1 keg, jasakonsultansi penelitianpenanggulangan abrasipantai gili trawangan 1paket.
270,870,900.00 98.50 100
13 KoordinasiPenyusunan AMDAL
Tersedianya dokumenUKL-UPL kantor DinasLingkungan Hidup,Perumahan dan KawasanPermukiman 1 keg
172,653,000.00 81.49 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 152
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NO.
URAIANORGANISASI
PROGRAM DANKEGIATAN
INDIKATORKELUARAN
REALISASIANGGARAN
REALISASI
KEU(%)
FISIK(%)
14 Peningkatan PeranSerta masyarakatdalam PengendalianLingkungan Hidup
Tersedianya pospengaduan masyarakat Iunit
49,117,500.00 98,24 100
16 Monitoring, Evaluasidan Pelaporan
Terupdate data laporanmonitoring dan evaluasi
28,905,000.00 96,35 100
23 Woorkshop danSosialisasi PenegakanLingkungan Hidup
18 orang mengikutipelaksanaan kegiatanworkshop sosialisasipenegakan lingkunganhidup
30,000,000.00 100 100
01 Konservasi SumberDaya Air danPengendalianKerusakan Sumber-Sumber Air
Tersedianya bibitperlindunganmata air 1 paket,bibit perlindunganmata air kec.Pemenang (DAK)1 paket, bibitperlindunganmata air kec.Gangga (DAK) 1paket, balihopesan lingkunganlokasi pantaisedayu (DAK) 1paket.
550,109,000.00 99.01 100
05 PengendalianDampak PerubahanIklim
50 orang mengikutipelaksanaan kegiatanworkshop Pengendaliandampak perubahan iklim
39,687,500.00 82.68 100
06 PengendalianKerusakan Hutan danLahan
Adanya upayapengendalian kerusakanlahan dengan tersedianyabibit tanaman lahan kritis 1paket, ajir bambu 1 paket.
198,373,000.00 99.19 100
07 PeningkatanKonservasi DaerahTangkapan Air danSumber-Sumber Air
Terlaksananya peningkatankonservasi daerah berupapembuatan embung kolam(bak jebakan mata air) 3unit.
298,500,000.00 99.50 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 153
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NO.
URAIANORGANISASI
PROGRAM DANKEGIATAN
INDIKATORKELUARAN
REALISASIANGGARAN
REALISASI
KEU(%)
FISIK(%)
10 PengelolaanKeanekaragamanHayati dan Ekosistem
Jasa konsultansi penelitiankeanekaragaman hayatidan ekosistem di muarasungai 1 keg.
Pembuatan jalur mangrovedanau Gili Meno 1 paket,jasa konsultansiperencanaan pengelolaanDanau Gili Meno 1 keg.
185,194,400.00 92.60 100
21 Program Pengembangan Ekowisata dan JasaLingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Lautdan Hutan
246,305,000.00 98.03 100
01 PengembanganEkowisata dan JasaLingkungan diKawasan Konservasi
Tersedianya bibit tanamanpesisir dan mangrove 1paket, keranjang pengamantanaman 1 paket
246,305,000.00 98.03 100
24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2,022,562,500.00 89.93 10005 Penataan RTH Penataan jalur wisata
kerujuk 1 paket, Pot bungadan tanaman hias untukjalur wisata kerujuk 1paket, penataan jalur wisatakerujuk (lanjutan) 1 paket,pemeliharaan taman RTH 1keg, penambahan tanamanhias 1 keg, tanaman hiasuntuk taman lemenge-montong pal 1 paket,perencanaan penataan RTHsekitar sempadan jembatansungai kali sokong arahhilir 1 keg, perencanaanpenataan RTH sekitarsempadan jembatan sungaikali sokong ke arah hulu,penyusunan dokumenUKL-UPL penataan RTH
878,062,500.00 79.94 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 155
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NO.
URAIANORGANISASI
PROGRAM DANKEGIATAN
INDIKATORKELUARAN
REALISASIANGGARAN
REALISASI
KEU(%)
FISIK(%)
sekitar sempadan jembatansungai kali sokong 1 keg
07 PengembanganTaman Rekreasi
Pembuatan taman RTHkec. Tanjung 1 paket,pembuatan taman depanGOR kec. Gangga 1 paket,pembuatan taman depankantor camat kayangan 1paket, pembuatan tamandepan puskesmas bayan 1paket, pembuatan tamandepan SMP 1 bayan,pembuatan taman sampingpuskesmas gangga 1 paket,pembuatan taman depanSMP 1 gangga 1 paket,pembuatan taman edukasiSMP 3 tanjung karangsobor.
1,1444,500,000.00 99.47 100
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup KLU Tahun 2017
c. Urusan Kependudukan dan Catatan SipilPenyelenggaraan program kegiatan pada urusan kependudukan dan pencatatan
sipil bertujuan untuk mencapai sasaran terwujudnya sistem administrasi kependudukanyang berkelanjutan, meningkatnya rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk wajibKTP dan rasio bayi ber akte kelahiran.
Penduduk yang wajib mempunyai KTP tahun 2017 sebanyak 172.566 jiwa,mengalami peningkatan sebesar 10.854 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah wajibKTP pada tahun 2016 yang sebanyak 161.712 jiwa. Adapun capaian jumlah pendudukterhadap kepemilikan KTP pada tahun 2017 sebanyak 163.577 atau 94,79%mengalami peningkatan sebesar 1,07% dari tahun lalu berdasarakan data layanan. Halini dikarenakan DKB dari ditjen adminduk belum diterima
Penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran secara umum pada tahun 2016sebanyak 94.010 jiwa atau 38,50% dari jumlah penduduk yang mencapai 244.185 jiwa.Sedangkan capaian untuk tahun 2017 sebanyak 102.895 jiwa atau 41,43% denganpeningkatan sebesar 8.885 akta yang diterbitkan. Pada dasarnya capaian indikator inimelampaui target tiap tahunnya. Pada tahun 2016, target IKU sebesar 65%, berhasildicapai menjadi 82,88% dan melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan untuktahun 2017, indikator jumlah anak terhadap kepemilikan akta kelahiran ditargetkan85% dan tingkat capaiannya berhasil melampaui target , yakni 87.17%. Capaian padaindikator ini berhasil melapaui target RPJMD bahkan target nasional . Sehingga upaya-
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 156
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
upaya terus dilakukan terhadap dua indikator kinerja utama ini agar terpenuhikepemilikan identitas dasar dan tercapainya 100% pada akhir RJMD
Target standar pelayanan minimal untuk cakupan penduduk ber KTP dancakupan akte kelahiran adalah 100 %. Belum tercapainya target standar pelayananminimal ini disebabkan antara lain karena masih adanya masyarakat yang belummemiliki kesadaran untuk mengakses layanan kependudukan sedangkan rendahnyacakupan akte kelahiran disebabkan karena orangtua belum memiliki akte nikah, namundengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, persyaratanakte nikah dalam penerbitan akte kelahiran dapat digantikan dengan surat pernyataan.Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pelayanan dengan metode jemputbola serta menginisiasi kerjasama dengan pengadilan agama untuk melakukan itsbatnikah bari orangtua yang belum memiliki akte nikah.
Tabel. 4.21Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib
Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Lombok Utara tahun 2017
Pada tahun 2017 pelaksanaan program/kegiatan urusan wajib kependudukan dancatatan sipil mencapai keluaran sebagai berikut :1) Teroperasi sistem perangkat SIAK2) Terlaksananya koordinasi kebijakan kependudukan dengan instansi terkait3) Tersedianya buku induk pendudukan dusun4) Buku profil kependudukan dan Data Agregat Penduduk5) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan6) Entri Biodata7) Dan Terlaksanannya pemuktahiran update biodata penduduk8) Draf Raperbup /Keputusan Bupati, Naskah kejasama9) Tersosialisasinya kebijakan kependudukan10) Jumlah Penduduk Pindah Datang Yang terdaftar11) Tersedianya pelayanan akta kelahiran
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 159
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
12) Tersedianya pelayanan akta perkawinan dan perceraian13) Tesediaanya pelayanan akta pengakuan dan pengesahan anak14) Tersosialisasinya peraturan perundangan bidang catatan sipil15) Tersedianya pelayanan akta kematian
Tabel. 4.22Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Kode.Prog./Keg.
Uraian Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi
Realisasi
Keu(%)
Fis(%)
2.06.01.01
DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL 5.881.850.000 5,431,100,658 93.30 93.30
15 Program Penataan AdministrasiKependudukan 1.315.689.000 1,280,364,096 97.32 97.32
1 Kegiatan Pembangunan danpengoperasian SIAK secara terpadu 448.352.000 424,085,996 94.59 94.59
5 Kegiatan Koordinasi pelaksanaankebijakan Kependudukan 39.314.000 37,501,600 95.r39 95.39
6 Kegiatan Pengolahan dalampenyusunan laporan informasikependudukan
88.292.000 88,242,000 99.94 100.00
7 Kegiatan Penyediaan informasi yangdapat diakses masyarakat 45.242.000 45,112,000 99.71 100.00
8 Kegiatan Peningkatan pelayananpublik dalam bidang kependudukan 435.500.000 432,329,000 99.27 100.00
9 Kegiatan Pengembangan data basekependudukan 61.392.000 61,072,000 99.48 100.00
10 Kegiatan Penyusunan kebijakankependudukan 29.170.000 28,595,000 98.03 100,00
12 Kegiatan Sosialisasi kebijakankependudukan 93.515.000 88,514,500 94.65 100.00
15 Kegiatan Pengawasan danpengendallian Mobilitas Penduduk 74.912.000 74,912,000 100.00 100.00
16 Program Pelayanan AktaPencatatan Sipil 566.701.000 533,336,000 94.11 100.00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 160
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kode.Prog./Keg.
Uraian Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi
Realisasi
Keu(%)
Fis(%)
1 Kegiatan Pelayanan Akta Kelahirandi Dinas Dukcapil Kab. KLU 316.333.000 310,658,000 98.21 100.00
2 Kegiatan Pelayanan akta perkawinandan perceraian 157.761.000 130,071,000 82.45 100,00
3 Kegiatan Pelayanan Akta Pengakuandan Pengesahan Anak 6.250.000 6,250,000 100.00 100.00
4 Kegiatan Sosialisasi peraturanperundang-undangan bidang catatansipil
69.465.000 69,465,000 100.00 100.00
5 Kegiatan Pelayanan Akta Kematian16.892.000 16,892,000 100.00 100.00
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
d. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKinerja pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
mengacu pada indikator kinerja antara lain, Cakupan Perempuan dan Anak KorbanKekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalamUnit Pelayan Terpadu; Angka partisipasi sekolah perempuan; Angka putus sekolahperempuan; Persentase Desa dengan Sekolah Perempuan.
Tabel. 4.23Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan
Sumber: Dinas Sosial PP PA, Dikpora KLU Tahun 2017
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, dari 4 indikatorkinerja yang dilaksanakan, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum dapat mencapaitarget yang ditetapkan, yaitu persentase desa dengan sekolah perempuan aktif, Angkaputus sekolah perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan, meskipun untukindikator ini selisihnya hanya sedikit dari target. Sedangkan indikator yang tercapaibahkan melampaui target yaitu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yangMendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit PelayanTerpadu.
Keluaran/output yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusanpemberdayaan perempuan dan anak Tahun 2017 adalah :
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1) Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender realisasi 3 Pokja2) Terlaksananya pelatihan data terpilah bagi 6 OPD3) Terselenggaranya Bimbingan teknis bagi P2TP2A4) Fasilitasi pengembangan 5 sekolah perempuan terbentuk dan aktif5) Tersedianya1 paket profil Informasi Gender dan anak6) Terselenggaranya 1 kali kegiatan Hari Anak Nasional7) Terlaksananya Penguatan kapasitas forum anak tingkat kabupaten8) Terlaksananya Kabupaten Layak Anak9) Terpenuhinya Cakupan jumlah 49 kasus yang terlaporkan dan tertangani10) Terselenggaranya upaya perlindungan 30 orang perempuan11) Terselenggaranya pembinaan bagi 3 Organisasi perempuan (PKK, Darma
Wanita Persatuan(DWP) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) organisasiperempuan
12) Terlaksananya pelatihan kewirausahaan/manajemen usaha bagi 40 orangperempuan.
Tabel. 4.24Realisasi Pelaksanaan Prgram dan Kegiatan
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
NoRek
Uraian Indikator Keluaran AnggaranRealisasi
Keu(%)
Fis(%)
1.06.01.01
DINAS SOSIAL, PP danPA
15 Program KeserasianKebijakan Peningkatankualitas Anak danPerempuan
76,725,000 (99,80) 99,80
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 162
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NoRek
Uraian Indikator Keluaran AnggaranRealisasi
Keu(%)
Fis(%)
18 Revitalisasi KelembagaanPengarusutamaan Gender
Terlaksananyakegiatan 3 kelompokkerja PUG
76,725,000(99,80)
99,80
16 Program PenguatanKekembagaanPengarusutamaanGender dan Anak
1,024,702,000 (97,43) 97,43
01 Advokasi dan fasilitasiPengarusutamaan Genderbagi perempuan
Terselenggaranyaupaya perlindungan30 orang perempuanterhadap tindakkekerasan
111,850,000 (94,44) 94,44
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 163
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NoRek
Uraian Indikator Keluaran AnggaranRealisasi
Keu(%)
Fis(%)
18 Program peningkatanperan serta dankesetaraan gender dalampembangunan
591,605,000 (99,05) 99,05
01 Pembinaan organisasiperempuan
Terselenggaranyapembinaan 3oraganisasiperempuan(PKK,DWP dan GOW)
553,455,000 (99,04) 99,04
04 Bimbingan manajemenusaha bagi perempuandalam mengelola usaha
Terlaksananyapelatihankewirausahaan bagi30 orang perempuan
38,150,000 (99,21) 99,21
Sumber: Dinas Sosial PP PA KLU Tahun 2017
e. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaDP2KBPMDPelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dapat diukur
hasilnya dengan indikator jumlah peserta KB aktif, Cakupan PUS dengan istri dibawah 20 tahun, Persentase PUS Sasaran KB yang Tidak Terpenuhi(UNMEETNEED), Cakupan Penyedian Alat dan Obat Kontrasepsi untuk masyarakat.
Tabel. 4.25Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sumber : DP2KBPMD Kab. Lombok Utara tahun 2017
Data di atas menunjukkan bahwa pencapaian indikator dalam urusanPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah cukup baik. Dari 4 (empat)indikator, hanya terdapat 1 (satu) indikator yang masih perlu ditingkatkan lagipencapaiannya, yaitu Cakupan PUS dengan istri di bawah 20 tahun, yang angka
No. Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 20171 2 3 4
1 Cakupan PUS dengan istri di bawah20 tahun (%)
4.2 % 4 %
2 Cakupan Peserta KB Aktif (%) 70.47 % 70.933 Persentase PUS Sasaran KB yang
Tidak Terpenuhi (UNMEETNEED)23 % 21 %
4 Cakupan Penyedian Alat dan ObatKontrasepsi untuk masyarakat
100% 100%
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 164
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
capaiannya sebesar 4% dan belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 3.5%.Sedangkan pada tahun 2017 cakupan peserta KB aktif mencapai 70,93%, melampauitarget Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan KepalaBadan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentangStandar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diKabupaten/Kota dimana Cakupan peserta KB aktif ditargetkan mencapai 65 % (Tahun2016). Hal senada juga terjadi pada indikator Persentase PUS Sasaran KB yang TidakTerpenuhi (UNMEETNEED) dan Cakupan Penyedian Alat dan Obat Kontrasepsiuntuk masyarakat. Capaian kedua indikator ini juga mengalami peningkatan yangcukup baik.
Dari 4 (empat) indikator tersebut, hanya Cakupan PUS dengan istri di bawah 20tahun yang belum dapat mencapai target. Hal ini tentunya menjadi sebuah pekerjaanrumah yang harus diselesaikan di tahun-tahun berikutnya. Upaya penurunan pasanganusia subur dengan istri dibawah 20 tahun ini harus ditingaktkan dengan penangananlintas sektor dari berbagai pihak untuk dapat menekan jumlah PUS dengan istri usiamuda termasuk upaya pencegahan pernikahan dini. Pencegahan pernikahan usia dinisangat penting, mengingat menikah terlalu dini berimplikasi pada ketidaksiapanpasangan secara psikologis maupun ekonomi sehingga dapat menimbulkan berbagaimasalah termasuk permasalahan di bidang kesehatan ibu dan anak. Pernikahan padausia muda berkaitan erat dengan kejadian putus sekolah terutama pada siswaperempuan di jenjang pendidikan menengah. Untuk itu penanganan pencegahanpernikahan usia muda melibatkan berbagai SKPD diantaranya Dinas Pendidikan, tidakkalah pentingnya adalah peran masyarakat sendiri dengan penguatan kearifan lokalmelalui regulasi lokal mapun penguatan peran kelembagaan kearifan lokal(diantaranya Majelis Krama Desa).
Sedangkan keluaran/output yang dicapai dalam pelaksanaan program dankegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2017 yaitu:
Tabel 4.26Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
meningkatnya pengetahuansiswa slta akan dampaknarkoba HIV/AIDS
47,449,800.00 100 100
Sumber : DP2KBPMD Kab. Lombok Utara tahun 2017
f. Urusan Tenaga Kerja
Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan tenaga kerja diukur dengancapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal antara lain Besaran tenaga kerjayang medapatkan pelatihan berbasis kompetensi, besaran tenaga kerja yangmendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, besaran pencari kerja yang ditempatkan,persentase kasus perselisihan hub industrial yang diselesaikan dengan perjanjianbersama (PB), persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek, persentaseperusahaan dan peralatan perusahaan diawasai, persentase pengujian peralatandiperusahaan.
Kinerja pelayanan tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensimeningkat dari 45 orang pada tahun 2016 menjadi 60 orang pada tahun 2017, Kinerjapelayanan tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat meningkat dari46 orang pada tahun 2016 menjadi 60 orang pada tahun 2017, kinerja pelayananpencari kerja yang ditempatkan juga meningkat dari 1.091 orang pada tahun 2016menjadi 1.188 orang pada tahun 2017, Kinerja Kinerja Pelayanan PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dengan indikator besaran kasus yang diselesaikandengan perjanjian bersama (PB) sebesar 82 % pada tahun 2017, besaran pekerja/buruhyang menjadi peserta Jamsostek sebanyak 29 % pada tahun 2017, besaran perusahaandan peralatan perusahaan diawasi sebesar 5 %, dan besaran pengujian peralatandiperusahaan sebesar 23% pada tahun 2017.
Sementara itu Program/kegiatan urusan tenaga kerja tahun 2017 mencapaikeluaran :1) Tersedianya laporan monev2) Tersedianya Cakupan ketersediaan bahan perencanaan3) Terealisasinya Jumlah pencari kerja terdiklat ketrampilan kerja, menjahit,
perbengkelan, pertukangan4) Terfasilitasinya Penyelesaian TKI Bermasalah5) Terselesainya Penangan Penyelesaian TKI Bermasalah6) Tersedianya Kesempatan Kerja Yang Terakses Oleh Pencari Kerja7) Terealisasinya Jumlah pengusaha dan tenaga kerja yang tersosialisasi8) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pengusaha dan tenaga kerja tentang
upah minimum propinsi
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 167
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
9) Tersedianya Cakupan ketersediaan bahan perencanaan10) Tersedianya Cakupan ketersediaan informasi penetapan UMK11) Tersedianya Cakupan lembaga penyalur tenaga kerja terbina.
Tabel. 4.27Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Tenaga Kerja
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (Outcome)Kegiatan (Output)
Anggaran(Rp)
Realisasi
Keu Fis
% %
1 2 3 4 5 6
2.01 .2.01.01. 01 .15
Program PeningkatanKualitas danProduktivitas TenagaKerja
Tersedianya laporanmonev
319.325.000 80,52
2.01 .2.01.01. 01 .15 . 06
Koordinasi Monitoringdan evaluasi
Cakupan ketersediaanbahan perencanaan
20.000.000 99,58
2.01 .2.01.01. 01 .15 . 65
Pendidikan dan pelatihanketrampilan bagi pencarikerja
Jumlah pencari kerjaterdiklat ketrampilankerja, menjahit,perbengkelan,pertukangan
299.325.000 79,24
2.01 .2.01.01. 01 .16
Program PeningkatanKesempatan Kerja
TerfasilitasiPenyelesaian TKIBermasalah
169.100.000 83,06
2.01 .2.01.01. 01 .16 .
Penanganan TKIBermasalah
Terselesainya PenanganPenyelesaian TKIBermasalah
92.500.000 69,02
2.01 .2.01.01. 01 .16 . 17
Penyusunan informasibursa tenaga kerja
Kesempatan Kerja YangTerakses Oleh PencariKerja
76.600.000 100,00
2.01 .2.01.01. 01 .17
Program Perlindungandan PengembanganLembagaKetenagakerjaan
Jumlah pengusaha dantenaga kerja yangtersosialisasi
441.881.000 99,05
2.01 .2.01.01. 01 .17 . 03
Sosialisasi UpahMinimum Provinsi(UMP) Tahun 2016
Meningkatnyapemahaman danpengetahuan pengusahadan tenaga kerja tentangupah minimum propinsi
57.962.000 99,93
2.01 .2.01.01. 01 .17 . 08
Koordinasi, Monitoringdan Evaluasi
Cakupan ketersediaanbahan perencanaan
23.790.000 99,85
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 168
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (Outcome)Kegiatan (Output)
Anggaran(Rp)
Realisasi
Keu Fis
% %
2.01 .2.01.01. 01 .17 . 61
Survey Kebutuhan HidupLayak
Cakupan ketersediaaninformasi penetapanUMK
64.956.000 99,92
2.01 .2.01.01. 01 .17 . 62
Pengendalian danpembinaan lembagapenyalur tenaga kerja
MeningkatnyaPengetahunan danPemahaman Pengusahadan Tenaga Kerja TentangPeraturanKetenagakerjaan
46.750.000 99,73
2.01 .2.01.01. 01 .17 . 66
Peningkatan pengawasan,perlindungan danpenegakkan hukumterhadap keselamatan dankesehatan kerja
Cakupan pengawasanperusahaan dan peralatanperusahaan
- -
2.01 .2.01.01. 01 .17 . 69
Verifikasi/pendataanperusahaan dan tenagakerja
Terdatanya JumlahPerusahaan dan TenagaKerja
92.626.000 98,52
Sumber: Dinas Tenaga Kerja PTSP KLU Tahun 2017
g. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil MenengahUrusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) diukur dengan melihat
pencapaian dari Jumlah Koperasi Aktif, Jumlah UMKM dan Jumlah Wirausaha Baru.Pencapaian kinerja pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil menengah selamatahun 2017 menunjukkan perkembangan yang baik. Jumlah koperasi dapatditingkatkan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2016. Jika pada tahun 2016terdapat 110 koperasi, maka pada tahun 2017 dapat ditingkatkan menjadi 112 koperasi.Demikian pula dengan jumlah unit UMKM yang pada tahun 2016 sebanyak 6.859UMKM, di tahun 2017 meningkat menjadi 6.970 UMKM. Sementara itu, jumlahwirausaha baru dapat ditingkatkan dari 450 unit usaha di tahun 2016 menjadi 1.369unit usaha di tahun 2017.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 169
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel. 4.28Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Koperasi dan UKM
No Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 20171 2 3 4
1 Jumlah Koperasi Aktif 110 1122 Jumlah UMKM 6.859 6.9703 Jumlah Wirausaha Baru 450 1.369
Sumber : Dinas Koperasi UKM Perindag KLU tahun 2017
Sedangkan keluaran yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2017adalah :1) Terlaksananya 30 orang terlatih pengembangan Usaha Kecil Menengah2) Terlaksananya 150 orang terlatih proses produksi produksi Usaha Kecil
Menengah3) Terlaksananya 1.369 orang terlatih kewirausahaan4) Terlaksananya 30 orang terlatih manajemen pengelolaan Koperasi/ UMKM5) Berpartisifasinya Kabupaten Lombok Utara dalam rangka mengikuti Pameran
NTB Expo dan Pameran6) Terfasilitasinya penumbuhan Wirausaha Baru7) Terlaksananya sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan8) Terpantaunya pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM9) Terlaksananya sarana pengadaan penembokan halaman pasar Gumantar dan
penataan halaman dan lahan parkir pasar Rempek10) Terlaksananya pembangunan sistem informasi pengembangan perkoperasian11) Tersosialisasinya 30 orang, prinsip-prinssip kelembagaan perkoperasian12) Terlaksananya pembinaan, pengawasan kualitas koperasi13) Terlaksananya upaya peningkatan pengembangan jaringan kerjasama usaha
koperasi14) Terlaksananya monev koperasi15) Terfasilitasinya 50 koperasi dalam pelaksanaan RAT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 170
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel. 4.29Realisasi Pelaksanaan Program dan KegiatanUrusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
NoRek
Program dan Kegiatan Indikator Keluaran AnggaranRealisasi
Keu(%)
Fis(%)
2.06.1.15.
01
DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DANMENENGAH,PERDAGANGAN DANPERINDUSTRIAN
2.164.730.190,00
15 Program penciptaaniklim usaha, usaha kecilmenengah yang kondusif
18.12Fasilitasi pelaksanaanRapat Anggota Tahunankoperasi
Terfasilitasinya 50koperasi dalampelaksanaan RAT
29.165.000,0078.93 100
Sumber : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan tahun 2017
h. Urusan Penanaman ModalUrusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Penanaman Modal PTSP, Indikator hasil pelaksanaan urusan penanaman
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 172
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
modal pada tahun 2016 tercermin dari jumlah investasi tahun 2017 sebesar 147 milyar, dengan keluaran yang dicapai pada tahun 2017 meliputi :1) Tersedianya informasi potensi unggulan daerah melalui berbagai media2) Cakupan keterediaan informasi potensi unggulan daerah3) Meningkatnya pemahaman kebijakan penanama modal4) Cakupan promosi investasi dilaksanakan5) Tersusunya dokumen6) Terfasilitasinya dan terkoordinasinya kerjasama investasi
Tabel 4.30Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal
Sumber : Disnaker PMPTSP Kab. Lombok Utara tahun 2017
i. Urusan KebudayaanKinerja pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayan diantaranya diukur
dengan standar pelayanan minimal kesenian dengan indikator antara lain : cakupan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 173
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
kajian seni, cakupan fasilitasi seni, cakupan gelar seni, misi kesenian, cakupansumberdaya manusia kesenian, cakupan tempat dan cakupan organisasi kesenian.
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Utara tahun 2017
Sementara itu keluaran yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan ditahun 2017 adalah sebagai berikut :
1) Terlestarinya Seni dan Budaya2) Meningkatnya Wawasan, Pengetahuan dan sebagai Refrensi Buku Bacaan
di Sekolah dan Masyarakat3) Terlatih dan Terbinanya Kelompok‑kelompok Kesenian di Masyarakat4) Tersosialisasinya Kekayaan Budaya Kabupaten Lombok Utara5) Terealisasinya Seni dan Situs/Cagar Budaya dapat diinventarisir6) Terlaksananya Gelar Budaya dan Pementasan Berbagai Macam Kesenian
dalam rangka HUT KLU7) Terlaksananya Memperkenalkan Kekayaan Seni‑Budaya KLU
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 174
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel. 4.32Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan
03 Penyusunankebijakanpengelolaankekayaan budayalokal daerah
Melatih danMembinaKelompok‑Kelompok Keseniandi Masyarakat
1.996.058.000
87,67 88,48
04 Sosialisasipengelolaankekayaan budayalokal daerah
SosialisasiKekayaan BudayaKabupaten LombokUtara
61.380.000 89,21 100,00
05 Pengelolaan danpengembanganpelestarianpeninggalansejarah purbakala;museum dan
Seni danSitus/Cagar Budayadapat diinventarisir
92.368.000 98,27 100,00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 175
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No.Rek
UraianOrganisasi,
Program danKegiatan
IndikatorKeluaran
AnggaranRealisasi
keu(%)
fisik(%)
peninggalanbawah air
06 Pengembangankebudayaan danpariwisata
Gelar Budaya danPementasanBerbagai MacamKesenian dalamrangka HUT KLU
388.165.000 98,39 100,00
17 ProgramPengelolaanKeragamanBudaya
1.312.263.075
95,90 100,00
01 Pengembangankesenian dankebudayaan daerah
MemperkenalkanKekayaanSeni‑Budaya KLU
1.312.263.075
95,90 100,00
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Utara Tahun 2017
j. Urusan Kepemudaan dan OlahragaSekretariat DaerahDikporaPelaksanaan program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olah raga tahun
2017 dilihat dari indikator kinerja seperti tersedianya lapangan olahraga, jumlah klubolahraga, gedung olahraga, pengurus/organisasi cabang olahraga aktif dan PrestasiOlahraga Tingkat Provinsi/ Nasional.
Tabel. 4.33Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
No. Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017
1. Jumlah Lapangan Olahraga 40 44
2. Jumlah Klub Olahraga 66 67
3. Jumlah Gedung Olahraga 2 2
4. Jumlah pengurus/ organisasi cabangolahraga aktif
36 38
5. Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi/Nasional
- 12
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 176
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No. Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017
6 Jumlah Lomba Antar Pemuda 8 8
Sumber: Dinas Pendidikan dan Olahraga dan Sekretariat Daerah KLU Tahun 2017
Data pada tabel di atas menunjukkan capaian indikator kinerja urusankepemudaan dan olahraga pada tahun 2017 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengancapaian dari seluruh indikator yang dapat mencapai target yang telah ditetapkanbahkan melampaui target. Indikator yang paling menunjukkan peningkatan yang baikadalah Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi/ Nasional yang diraih Kabupaten LombokUtara. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi/Nasional yang diraih Kabupaten Lombok Utara mencapai angka 12 kategori prestasi,dibandingkan dengan tahun 2016 yang belum memiliki prestasi di tingkat Provinsiataupun Nasional.
Pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan kepemudaan danolahraga dicapai output/keluaran yaitu :
Tabel. 4.44Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Sumber : Dinas Dikpora Kab. Lombok Utara tahun 2017
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 180
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
k. Urusan Ketahanan PanganRealisasi pelaksanaan program/kegiatan urusan Ketahanan Pangan yang
dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Partanian dan Perkebunan Tahun 2017mencapai keluaran :
Tabel. 4.45Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Wajib Ketahanan PanganNoRek
Program danKegiatan
Indikator Keluaran Anggaran RealisasiKeu%
Fis%
2.03.2.03.01
DINASKETAHANANKETAHANANPANGAN DANPERTANIAN
21,146,449,340 94.6 96.1
16 ProgramPeningkatanKetahananPangan Pertanian
7.567.992.000 98,96 99,16
09 PemanfaatanPekarangan untukPengembanganPangan
PendampingKelompok WanitaTani (KWT) Tk. Desadan Kabupaten, StudyBanding KRPL keBandung untukKelompok TaniKRPL, SosialisasiPengembanganPenganekaragamanKonsumsi Pangan di 5Kecamatan,TercapainyaBimbinganTeknistentang PenguatanKapasitasKelembagaan KWTdalam PengelolaanKegiatan KRPL untuk17 Kelompok yangada di KabupatenLombok UtaradanTerbangunyaBaliho Pengembangan
500,865,000 99.4 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 181
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NoRek
Program danKegiatan
Indikator Keluaran Anggaran RealisasiKeu%
Fis%
PenganekaragamanKonsumsi Pangan(P2KP)dimasingmasingUPTD sebagai upayapromosi P2KP
15 PengembanganIntensifikasiTanaman PadiPalawija
Pengadaan PupukOrganik dan atauAnorganik padaPertanian LahanKering di 2 Lokasi,TerlaksananyaKampanye P2BN danPengembanganPertanian, ProduksiPadi dan TersedianyaAlat Ubinan sebanyak11 Unit
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan,Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lombok Utara tahun2017
l. Urusan Pemberdayaan Masyarakat DesaUntuk mengetahui kinerja urusan pemberdayaan masyarakat diantaranya diukur
dengan tingkat partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemerintah di segalabidang, salah satunya adalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu sertapersentase posyandu aktif di masyarakat. Untuk lebih jelasnya, di bawah iniditampilkan tabel pencapaian indikator kinerja utama urusan pemberdayaanmasyarakat Desa.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 187
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel. 4.46Pencapaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
No Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 20171 2 3 4
1.Jumlah Lembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM)
1 33
2. Jumlah LSM 10 103. PKK Aktif 20 304. Jumlah Posyandu 369 4185. Jumlah Posyandu Aktif 369 4006. Presentase Posyandu Aktif 100 95%
Sumber: Dinas DP2KBPMD Tahun 2017
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa, capaian indikator kinerja padatahun 2017 mengalami peningkatan. Dari 6 (enam) indikator, terdapat 5 (lima)indikator yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun2016. Sedangkan untuk persentase posyandu aktif mengalami penurunan sebesar 5%pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang mencapai 100%.
Tabel. 4.47Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
NoRek
Program dan Kegiatan Indikator Keluaran AnggaranRealisasi
meningkatnyanrealisasi pelaksanaanpembanguan desa 216.505.000.00
84 84
2.07 .2.08.01. 18 .14
Pemilihan Kepala Desa terdata kepala desaterpilih
2.400.000.000 0
Sumber : DP2KBPMD Kabupaten Lombok Utara tahun 2017
m. Urusan StatistikUrusan statistik merupakan urusan baru yang dilaksanakan SKPD Dinas
Komunikasi dan Informatika sebagai OPD baru di Kabupaten Lombok Utara.
Keluaran yang dicapai dari realisasi pelaksanaan program/kegiatan urusanStatistik pada tahun 2017 yaitu :1) Tercetaknya buku PDRB sebanyak 65 Buah.2) Tercetaknya buku Kabupaten Lombok Utara Dalam Data sebanyak 100 buah.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 190
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel. 4.48Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Statistik
KodeRek
Program danKegiatan
IndikatorKeluaran
AnggaranRealisasi
Fis(%)
Keu(%)
2.14 Statistik167.920.00
0
15.
Programpengembangandata/informasi/statistik daerah
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika KLU Tahun 2017
n. Urusan KearsipanUrusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip yang terdiri
dari beberapa indikator kinerja, yaitu Tempat Penyimpanan Arsip, Persentase SKPDyang Menerapkan Arsip Baku dan Persentase Desa yang Menerapkan Arsip Baku.
Tabel. 4.49Capaian Indikator Urusan Kearsipan
No. Indikator Kinerja SatuanTahun
Ket.2016 2017
1 2 3 5 6 7
1Tempat penyimpananarsip
Unit 9 11
2Persentase SKPD yangmenerapkanarsipbaku
Berkas &Dokumen
19,44% 54,83%
3PersentaseDesa yangmenerapkanarsipbaku
Berkas&Dokumen
1,32% 1,98%
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip KLU Tahun 2017
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa, capaian indikator kinerja urusankearsipan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 191
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
dilihat dari capaian dari ketiga indikator mengalami peningkatan jika dibandingkanpada tahun sebelumnya. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada persentaseSKPD yang menerapkan arsip buku. Data tahun 2017 menunjukkan capaian indikatorini berada pada angka 54,83%, meningkat 35,39% dari tahun sebelumnya.
Output yang dicapai dari realisasi pelaksanaan program/kegiatan urusankearsipan pada tahun 2017 yaitu :
Tabel. 4.50Realisasi P elaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kearsipan
KodeRek.
Uraian Organisasi,Program dan Kegiatan
Indikator Keluaran AnggaranRealisasi (%)Keu Fis
1 2 3 4 5 6
5.2.16 Program Penyelamatandan PelestarianDokumen/ Arsip Daerah
87.412.700,- 89.96 89.96
02 Pendataan dan penataandokumen/ arsip daerah
Terdata dan tertatanyadokumen/arsip daerah
66.932.700,- 86.89 86.89
10 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentukinformatika
Terwujudnyabuku/dokumen arsipinformatika
20.480.000,- 100 100
5.2.18 Program peningkatankualitas pelayananinformasi
142.364.100,- 92.30 92.30
03 Sosialisasi/ penyuluhankearsipan di lingkunganinstansi pemerintah/swasta
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
o. Urusan Komunikasi dan InformatikaUrusan komunikasi dan informatika pada dasarnya melaksanakan pelayanan
desiminasi informasi nasional dan pengembangan dan pemberdayaan kelompokinformasi masyarakat. Capain kinerjanya diukur dengan indikator pelaksanaandesiminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa (majalah,radio, televisi), media online, media tardisional pertunjukkan rakyat, dll.Pemberdayaan kelompok informasi diukur dengan indikator diukur dengan Cakupanpengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkatkecamatan.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 192
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel. 4.51Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Pengembangan danPemberdayaanKelompok InformasiMasyarakat (KIM)
Cakupanpengembangan danpemberdayaanKelompok InformasiMasyarakat di TingkatKecamatan
100 50.00
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara tahun 2017
Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian indikator urusan komunikasi daninformatika pada tahun 2017 menunjukkan tingkat pencapaian yang baik yang dimanaseluruh indikator berhasil memenuhi target nasional yang ditetapkan
Sementara itu, keluaran yang dicapai dari realisasi pelaksanaan program/kegiatan urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2017 yaitu :
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 193
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
1) Berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatikaberupa Running text 1 unit, Perangkat server 2 unit, toolkit/peralatanjaringan 1 paket, genset outdor 1 unit, laptop 2 unit dan tersedianyaDokumen Perencanaan Pembangunan Menara Telekomunikasi sertatersedianya Tenaga Ahli bidang IT sebanyak 5 Orang.,
2) Tersedianya jaringan hosting internet berlangganan untuk SKPD danPublik Area, updating dan penyempurnaan website Pemda KLU, WebsiteDiskominfo, Website PPID Utama dan PPID Pembantu.
3) Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kecamatan yaitusebanyak 20 KIM dan terbentuknya KIM Kabupaten Lombok Utara.
4) Dilakukannya monev menara telekomunikasi dan tersedianya datajumlah menara telekomunikasi yang beroperasi di KLU.
5) Terbinanya SKPD dalam hal pengamanan informasi daerah(Persandian).
6) Terlatihnya 80 orang SDM bidang Komunikasi dan Informatika.7) Tersebarnya informasi pembangunan daerah melalui pameran
pembangunan KLU8) Terpublikasinya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
melalui jaringan radio, televisi, media cetak dan media online.9) Ditayangkannya film edukasi dokumenter untuk masyarakat serta siaran
mobil keliling dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
Tabel. 4.52Realisasi Pelaksanaan Program dan KegiatanUrusan Wajib Komunikasi dan Informatika
NO.REK
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,
PROGRAM DANKEGIATAN
INDIKATORKELUARAN
ANGGARAN REALISASIKEU(%)
FIS(%)
2.10 KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
3.173.692.800
15. Program PengembanganKomunikasi; Informasidan Media Massa
1.334.968.000 95,25 94,10
15.02.
Pembinaan danPengembangan JaringanKomunikasi danInformasi
Belanja Honor TenagaAhli Bidang IT 5 Org,Konsultan PerencanaanPembangunan MenaraTelekomunikasi 1Pkt,Genset Server (Outdor) 1Pkt, Running Text 1 unit,Laptop (Tenaga IT) 2Unit, HDD Eksternal 2Buah, Peralatan/toolkitJaringan 1 Pkt, dan Server2 Unit
491.325.000 96,63 96,36
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 194
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NO.REK
URAIAN URUSAN,ORGANISASI,
PROGRAM DANKEGIATAN
INDIKATORKELUARAN
ANGGARAN REALISASIKEU(%)
FIS(%)
15.03.
Pembinaan danpengembangan sumberdaya komunikasi daninformasi
Belanja Monev Menaratelekomunikasi 12 Bulan 50.605.000 90,43 89,87
15.11.
Pembinaan danPengawasan KoordinasiJaring Komunikasi SandiDaerah
Belanja SosialisasiPersandian SKPD
47.340.000 99,58 99,15
17. Program fasilitasiPeningkatan SDMbidang komunikasi daninformasi
64.690.000 100,00100,0
0
17.01.
Pelatihan SDM dalambidang komunikasi daninformasi
Belanja Pelatihan SDMbidang Komunikasi danInformasi 4 Kali (80Orang)
64.690.000 100,00100,0
0
18. Program kerjasamainformasi dengan masmedia
547.755.000 84,55 83,59
18.01.
Penyebarluasan informasipembangunan daerah
Belanja kegiatan pameranpembangunan 1 kali
49.260.000 92,18 87,79
18.02.
Penyebarluasan informasipenyelenggaraanpemerintahan daerah
Belanja Kerjasamadengan Tv, Radio, MediaCetak dan Online danCetak Baliho KegiatanPemda 12 Bulan
477.555.000 84,11 83,48
18.03.
Penyebarluasan informasiyang bersifat penyuluhanbagi masyarakat
Belanja siaran keliling 12Bulan dan PemutaranFilm Edukasi 5 Kali
20.940.000 76,67 76,11
Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2017
p. Urusan PerpustakaanUrusan perpustakaan diukur dengan melihat capaian Indikator kinerja utama
yang meliputi jumlah koleksi buku, jumlah perpustakaan yang ada di masyarakat sertaperkembangan jumlah pengunjung perpustakaan daerah.
Pada tahun 2017, jumlah koleksi buku pada perpustakaan daerah KabupatenLombok Utara sebanyak 6.221 judul, meningkat dari tahun sebelumnya (tahun 2016)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 195
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
yang hanya berjumlah 5.543 judul. Meningkatnya jumlah buku pada perpustakaandaerah Kabupaten Lombok Utara juga berdampak terhadap peningkatan jumlahpengunjung. Berdasarkan data kunjungan pada tahun 2017 jumlah pengunjungperpustakaan mencapai 2.917 orang, meningkat 272 orang jika dibandingkan daritahun sebelumnya (tahun 2016) yang berjumlah 2.645 orang.
Tabel. 4.53Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Wajib Perpustakaan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2016 Tahun 20171 2 3 4 51 Jumlah Koleksi Buku Judul 5.543 6.2212 Jumlah Koleksi E-
BookJudul - 15
3 Jumlah PerpustakaanMasyarakat
Unit 52 56
4 Jumlah PengunjungPerpustakaan Daerah
Orang 2.645 2.917
5 Jumlah PengunjungLayanan PerpustakaanKeliling
Orang - 4.067
6 Jumlah Unit Buku Eksemplar 14.117 18.2117 Jumlah Unit E-Book Keping - 70
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah KLU tahun 2017
Output yang dicapai dari realisasi pelaksanaan program/kegiatan urusanperpustakaan pada tahun 2017 yaitu :
Tabel. 4.54Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Wajib Perpustakaan
No.Rek
Program dan Kegiatan Indikator KeluaranAnggaran
(Rp)
Realisasi
Keu(%)
Fis(%)
PERPUSTAKAAN
2.17.01
DINASPERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN
3.668.100.000,-96.62 96.62
5.2.15
Program pengembanganbudaya baca danpembinaanperpustakaan
1.067.449.900,- 96.09 96.09
01Pemasyarakatan minatdan kebiasaan
Terwujudnya kebiasaanmembaca masyarakat
11.200.000,- 99.64 99.64
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 196
terdatanya naskah kunoyang ada di kabupatenlombok utara
33.650.000,- 91.36 91.36
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah KLU tahun 2017
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 197
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
3. Permasalahan dan Solusi :a) Urusan Perhubungan
Permasalahan1) Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur yang mempunyai basik teknis
Bidang Perhubungan baik Bidang Perhubungan Darat maupun BidangPerhubungan Laut serta SDM Bidang Kelautan dan Perikanan yang sangatberpengaruh terhadap pelayanan serta pencapaian target kinerja.
2) Terbatasnya infrastruktur pada fasilitas jalan dan angkutan laut khususnyadalam rangka memberikan pelayanan jasa angkutan laut yang aman danlancar belum dapat terpenuhi secara optimal.
3) Dasar hukum berupa peraturan daerah di bidang perhubungan darat danbidang perhubungan laut masih kurang.
4) Banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar sepanjang garispantai dari kecamatan tanjung sampai kecamatan pemenang menyebabkansemakin sulitnya untuk melakukan pengawasan dan monitoring, termasukpenarikan pas masuk pelabuhan, dimana tenaga/pegawai yang tersediajumlahnya sangat terbatas.
5) Terbitnya peraturan menteri perhubungan No. PM. 39 tahun 2017 tentangpendaftaran dan kebangsaan kapal, yang mana penerbitan pas kecil sudahmenjadi kewenangan pemerintah pusat, menyebabkan target PAD disektor retribusi pelayanan kepelabuhan tidak tercapai.
6) Kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk melakukan pengujiankendaraannya.
7) Masih banyaknya pengusaha angkutan baik angkutan darat dan angkutanlaut yang belum melakukan pengurusan ijin usaha mereka yang habis masaberlakunya.
Solusi1) Mengadakan kursus singkat tentang pengetahuan Bidang Perhubungan
bekerja sama dengan badan diklat kementerian Perhubungan.2) Membangun infrastruktur transportasi darat dan laut baik yang dibiayai
melalui APBD II, APBD I maupun APBN.3) Mengupayakan pendanaan pembangunan fasilitas keselamatan
transportasi melalui dana alokasi khusus (DAK) .4) Melakukan sosialisasi kepada pengusaha angkutan darat dan angkutan laut
guna meningkatkan kesadarannya untuk melakukan pengurusan izin.5) Melakukan penertiban pelabuhan-pelabuhan yang tidak dibangun oleh
pemerintah yang tersebar sepanjang garis pantai dari kecamatan tanjungsampai kecamatan pemenang
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 198
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
b) Urusan Lingkungan HidupPermasalahan1) Belum adanya TPA tetap, selama ini TPA di Dusun Jugil Ds, Sambik
Bangkol Kec. Gangga yang digunakan masih sementara/sewa.2) Kurangnya jumlah SDM dan kompetensi aparatur dalam menghadapi
tuntutan pelaksanaan tugas.3) Kurangnya sarana dan prasarana pengangkut sampah dan kendaraan
operasional Dinas4) Kurangnya kesadaran masyarakat menjagaga kelestarian lingkungan
c) Urusan Kependudukan dan Catatan SipilPermasalahan1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen
kependudukan,2) Perangkat SIAK yang terpasang dikecamatan tidak berjalan optimal
dikarenakan perangkat tersebut sudah masuk lima tahun.3) Data by name by address yang disebarkan untuk datang melakukan
perekaman KTP masih menjadi TKI dan TKW dan data duplicade recorddikarenakan masyarakat yang datang dari daerah lain tidak membawa suratpindah dari daerah asal begitu juga dengan masyarakat yang pindah dst.
4) Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa orang lain/calountuk mengurus akta kelahiran sehingga dapat mempengaruhi kualitaslayanan akta kelahiran.
5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwapenting seperti data kelahiran bayi bila di bandingkan dengan angkakelahiran dari RS dengan capaian akta karena ketidakpahamanmasyarakat tentang pentingnya dokumen akta kelahiran serta syarat-syaratmengurus dokumen tersebut.
Solusi1) Melakukan sosialisasi yang lebih menyasar ke dusun-dusun, RT/RW dan
memasang sepanduk di tiap titik setrategis dengan memastikan mudahdipahami masyarakat dan memberikan pemahaman tentang pentingnyadokumen kependududan (KTP)
2) Menganggarkan belanja untuk peremajaan peralatan perangkat KTP danbiaya pemeliharaan
3) Melakukan pelayanan secara mobile ke desa-desa, dusun dan sekolah sertamemetakan by name by address potensi penduduk yang belum melakukanperekaman KTP
4) Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen aktakelahiran dengan melakukan berbagai upaya serta sosialisasi danpelayanan langsung /yandu.
5) Melakukan pelayanan dengan jemput bola (jebol) ke desa-desa, dusun danmenggandeng kader posyandu untuk memastikan anak yang lahir
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 199
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
langsung mendapatkan akta kelahiran seperti pelayanan yang dilakukanpada RSUD dan PUSKESMAS serta Melakukan kerjasama dengan LPAdan Kemenag.
d) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPermasalahan1) Persentase Desa dengan sekolah Perempuan aktif Target : 33 Desa/40%
Realisasi : 9 Desa/27%2) Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Target : 49 kasus/90% Realisasi : 49 kasus terlaporkan dan tertangani atau100%
e) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaPermasalahan
1) Masih tingginya pasangan usia subur dibawah usia 20 tahun karena masihtingginya pernikahan usia dini
Solusi1) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan
pernikahan usia dini, menguatkan kelembagaan maupun regulasi kearifanlokal untuk menurunkan pernikakan pada usia muda/usia sekolah.
f) Urusan Tenaga KerjaPermasalahan1) Kualitas teknis pegawai kurang memadai. Dana yang tersedia lewat APBN
dan lembaga ekonomi yang lainnya. Pengaruh globalisasi di semua sektor2) SDM yang memiliki kompetensi masih kurang. Adanya otonomi daerah
yang luas dan bertanggung jawab. Tingginya angka penduduk miskin3) Keterbatasan jumlah SDM baik tenaga fungsional tertentu maupun
fungsional umum. Adanya koordinasi lintas sektoral/dinas terkait.Pertumbuhan ekonomi secara riil masih relative kecil
4) Tidak adanya sistem reward and punisment bagi pegawai. Meningkatnyakepedulian stakeholder terhadap penyelenggaraan bidangketenagakerjaan. Masih rendahnya pemahaman pekerja/buruh mengenaiaturan ketenagakerjaan
5) Kesulitan merubah mind set pegawai dikarenakan terbentur oleh rutinitassehingga kreatifitas terbatas. Adanya partisipasi aktif masyarakat.Meningkatnya perselisihan hubungan industrial
6) Sarana dan prasarana yang belum yang belum memadai. Tuntutanpelayanan publik yang semakin tinggi. Masih terjadi pelanggaran normaketenagakerjaan
7) Keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh TAPD. Kepercayaan dandukunngan pemerintah provinsi dan pusat. Masih minimnya kepeduliandan kesadaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 200
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
8) Sosialisasi kurang merata di seluruh kecamatan terkait dengan pelatihandan pembinaan. Faktor penghambat : Anggaran/ program terkait denganpelatihan / pembinaan/ pendataan belum maksimal. Upaya kedepannya :lebih ditingkatkan anggaran program pelatihan dan pembinaan
9) Kurang adanya koordinasi dinas dengan instansi terkait terutama di desa-desa. Upaya kedepannya : Anggaran pembinaan lebih di tingkatkan danperlu adanya kerja tim dan anggaran yang cukup memadai.
g) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil MenengahPermasalahan1) Jumlah kegiatan yang melebihi dari jumlah waktu yang tersedia (Kegiatan
Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah2) Banyaknya pelatihan Wirausaha Baru, sehingga jumlah kegiatan
terhambat3) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas untuk melaksanakan
kegiatan4) Minimnya anggaran yang tersedia di DPAP, sehingga tidak dapat
terealisasi terutama 2 (dua) kegiatan, yaitu :a) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah Rp. 11.815.000,00b) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Rp. 9.310.000,00
h) Urusan Penanaman ModalPermasalahan1) Sulitnya Menghubungi parausaha/ perusahaan karena banyak yang tidak
sesuai dengan nama PT. yang dipergunakan dengan nama perusahaan2) Banyaknya berusahaan tidak menyampaikan LKPM, dan banyak tidak
mencantumkan realisasi envestasi dalam LKPM
i) Urusan KebudayaanPermasalahan1) Indikator kinerja persentase majelis krama desa terbentuk dan berfungsi
tidak terealisasi karena tidak ada anggaran untuk kegitan tersebut dan lebihterfokus pada program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaanpada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat danDesa
2) Kurangnya peran serta masyarakat untuk memberikan informasi tentangbenda-benda cagar budaya, seni, situs, bangun cagar budaya dan strukturcagar budaya
3) Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga dan melestarikan seni,situs dan cagar budaya
4) Adanya seni, situs dan cagar budaya yang kurang terjaga atau terpeliharasehingga berubah fisik
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 201
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
5) Terbatasnya anggaran dalam satu event6) Indikator kinerja Persentase ketersediaan bale budaya tidak terealisasi atau
tidak tercapai karena keterbatasan anggaran untuk kegitan tersebut danrencana akan di anggarkan pada tahun berikutnya
Solusi1) Perlunya sosialisasi dan pendekatan secara komprehensif kepada
masyarakat pemilik seni, situs dan cagar budaya2) Perlu adanya perhatian yang lebih intensif untuk memelihara dan menjaga
seni, situs dan cagar budaya3) Perlunya perhatian pemerintah terhadap pelestarian seni, situs dan benda
cagar budaya4) Perlunya pendataan ulang seni, situs dan cagar budaya5) Kerjasama dan partisipasi masyarakat serta swasta yang dapat
mengefisiensi anggaran dalam satu event, sehingga Pagelaran Seni Budayadapat terlaksana melebihi dari yang telah ditargetkan
j) Urusan Kepemudaan dan OlahragaPermasalahan1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan2) Masih kurangnya ajang untuk mengekspresikan potensi diri generasi muda
Solusi1) Pemenuhan kebutuhan secara bertahap, meningkatkan penyelenggaraan
ajang penumbuhan kreativitas dan prestasi generasi muda, menyediakanbeasiswa/intensif bagi generari muda yang berprestasi di bidangolahraga/atlet.
k) Urusan Ketahanan PanganPermasalahan1) Masih rendahnya konsumsi dan penganekaragaman pangan
Solusi1) Menggencarkan diversifikasi pangan dan pengembangan kebun
gizi/kebun pangan.
l) Urusan Pemberdayaan Masyarakat DesaPermasalahan1) Kurangnya dukungan tenaga/personil didalam pelaksanaan kegiatan
mengingat banyaknya kegiatan yang ada di bidang PemberdayaanMasyarakat
2) Kurangnya tenanga ahli/programer untuk mengolah dan menghimpundata
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 202
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Solusi1) Diusahakan untuk menambah tenaga/personil PNS atau Honorer yang
mempunyai keahlian dibidang Pemberdayaan untuk mengolah danmenghimpun data
m) Urusan StatistikDalam pelaksanaan urusan statistik, secara teknis tidak ditemukan
permasalahan/kendala yang berarti,hanya dibutuhkan ketepatan waktu bagi SKPDterkait dalampenyampaian data yang diminta.
n) Urusan KearsipanPermasalahan1) Masih kurangnya sarana dan prasarana serta sumberdaya aparatur
terutama tenaga fungsional arsiparis
o) Urusan Komunikasi dan InformatikaPermasalahan1) Masih kurangnya sarana dan prasarana serta sumberdaya aparatur
p) Urusan PerpustakaanPermasalahan1) Masih kurangnya tenaga fungsional pustakawan
C. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKANUrusan pilihan yang dilaksanakan meliputi Pertanian, Pariwisata, Kelautan dan
Perikanan, Perdagangan, Perindustrian serta Transmigrasi yang dilakukan sebagai upayameningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensiunggulan daerah.
1. PROGRAM DAN KEGIATANProgram dan kegiatan pokok urusan pilihan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 untuk
setiap urusan diuraikan sebagai berikut:a. Urusan Pertanian
Program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi :1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petanib. Peningkatan Sistem Insentif Dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok
Tanic. Lomba Petani Dan Kelompok Tani Berprestasid. Fasilitasi Operasional Komisi Penyuluhane. Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi Dan Konsultasi PUAP, LM3,
Kelompok Tani/Gapoktan,KTNA Dan Lain Lain
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 203
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
f. Temu Koordinasi KTNA Tingkat Provinsi2) Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
a. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi; Palawijab. Peningkatan Produksi; Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan;
Produk Pertanianc. Dukungan Program PLA
3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunana. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tepat Guna4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
a. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunanb. Pelatihan Pengendalian Hama Dan Penyakit Perkebunanc. Dukungan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkebunand. Pengembangan Komoditas Hortikultura
5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangana. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunanb. Forum Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
Se NTBc. Penyusunan Programa Penyuluhan
6) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternaka. Pendataan Masalah Peternakanb. Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternakc. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakana. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakatb. Penelitian Dan Pengolahan Gizi Dan Pakan Ternak
8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakana. Penelitian Dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakanb. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
9) Program Rehabilitasi, Pengembangan Lahan Dan Perlindungan Tanamana. Pemantauan Dan Pengendalian OPT
b. Urusan Pariwisata1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
a) Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisatab) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran
pariwisata.c) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar
negerid) Bahan promosi pariwisatae) Promosi potensi obyek wisata melalui Gili festival
2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 204
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
a) Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata danlembaga / dunia usaha
b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangandestinasi pemasaran pariwisata
c) Penataan obyek daya tarik wisatad) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program Pengembangan
Destinasi pariwisata "DMO Rinjani"e) Sosialisai dan Pemeriksaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
3) Program Pengembangan Kemitraana) Pengembangan SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
bekerjasama dengan lembaga lainnyab) Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme bidang
Pariwisatac. Urusan Kelautan dan Perikanan
1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisira) Pembinaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
2) Program Pengembangan Perikanan Tangkapa) Pengembangan Sarana Prasarana dan Produksi Perikanan Tangkapb) Pengembangan Usaha dan Sumber Daya Perikanan Tangkap
3) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanana) Revitalisasi Data Kelompok Perikanan.
4) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanana) Pencacahan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
5) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut; Air Payau dan AirTawara) Pengembangan Sarana Prasarana dan Produksi Perikanan Budidayab) Pengembangan Usaha dan Sumber Daya Perikanan Budidaya
d. Urusan Perdagangan1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
a) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasab) Pengembangan UPT Kemetrologian Daerahc) Penyuluhan Perlindungan Konsumend) Penyuluhan KIR Timbangan
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspora) Pengembangan promosi/pameran dalam negeri
3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeria) Pengembangan pasar dan distribusi barang/produkb) Pemantauan ketersediaan sembako menjelang hari besar
keagamaanc) Pelaksanaan Pasar Murah/Pasar Rakyat di Kabupaten Lombok
Utarad) Pembangunan Pasar Tradisionale) Pengembangan Usaha Formal (perizinan)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 205
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongana) Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan
Asonganb) Pekerjaan Penataan Pedagang Kaki Lima
e. Urusan Industri1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
a) Pengembangan kapasitas pranata pengukuran; standardisasi;pengujian dan kualitas
b) Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
a) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringanklaster industri
b) Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah3) Program Pembinaan Industri Kecil Kerajinan Bekerjasama dengan
DEKRANASDA KLUa) Pembinaan IKM
4) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensiala) Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di akses masyarakat
5) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industria) Pembinaan Kemampuan Teknologi Industrib) Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
f. Urusan Transmigrasi1) Progam Pengembangan Wilayah Transmigrasi
a) Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta PenempatanTransmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM.
2) Program Transmigrasi Regionala) Penyuluhan transmigrasi regional
2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATANa. Urusan Pertanian
Kinerja pelaksanaan urusan pertanian diantarnya diukur dengan capaianindikator kinerja produktivitas tanaman pangan dan produk-produk pertanian yanglain, capaian kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 206
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel. 4.55Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pilihan Pertanian
Indikator Kinerja Satuan2016 2017
Target Capaian Target Capaian
Produksi
Padi (GKP) Ton 77,640 63.077 80,865 68,846.00
Jagung (pipilan) Ton 36,599 44.233 38,356 63,232.00
Kacang Tanah(Glondongan) Ton 13,778 11.219 14,434 8,481.00
Bawang MerahTon 15 205 40 484.85
Produksi Pertanianuntuk PariwisataMelon/Semangka Ton 40 54 80 3,166.60
15 Pembinaan, Pengawasan,Koordinasi danKonsultasi PUAP, LM3,KelompokTani/Gapoktan, KTNA, dan Lain-lain
Tersosialisasinya danTerevaluasinyaPelaksanaan KegiatanTahun 2017 danTerlatihnya PesertaWUB sebanyak 525Orang
511,598,000 89.5% 95%
18 TemuKoordinasi KTNATingkat Provinsi
TerlaksananyaPertemuan danPeningkatan SDMKTNA
111,280,000 84.2% 85%
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 208
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NoRek
Uraian OrganisasiProgram dan Kegiatan
Indikator Keluaran Anggaran RealisasiKeu%
Fis%
16 Program PeningkatanKetahanan PanganPertanian
7.567.992.000 98,96%99,16
%
09 Pemanfaatan Pekaranganuntuk PengembanganPangan
PendampingKelompokWanita Tani(KWT) Tk. Desa danKabupaten, StudiBanding KRPL keBandung untukKelompok Tani KRPL,SosialisasiPengembanganPenganekaragamanKonsumsi Pangan di 5Kecamatan,TercapainyaBimbingan Teknistentang PenguatanKapasitasKelembagaan KWTdalam PengelolaanKegiatan KRPL untuk17 Kelompok yang adadi Kabupaten LombokUtara dan TerbangunyaBaliho PengembanganPenganekaragamanKonsumsi Pangan (P2KP)di masing-masingUPTD sebagai upayapromosi P2KP
500,865,000 99.4% 100%
15 PengembanganIntensifikasi TanamanPadi Palawija
Pengadaan PupukOrganik dan atauAnorganik padaPertanian LahanKering di 2 Lokasi,TerlaksananyaKampanye P2BN danPengembanganPertanian, ProduksiPadi dan TersedianyaAlat Ubinan sebanyak11 Unit
311,550,000 90.9% 95%
29 Peningkatan Produksi,Produktifitas dan MutuProduk Perkebunan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 209
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NoRek
Uraian OrganisasiProgram dan Kegiatan
Indikator Keluaran Anggaran RealisasiKeu%
Fis%
Kampung Kakaodengan UniversitasMataram danTerlaksananyaPelatihanBudidayaTanamanPerkebunan (Kakaodan lainnya) selama 10kali pertemuan
48 Dukungan Program PLA(DAK)
TerlaksananyaPembangunan Embung(DAK) sebanyak 11Unit, TerlaksananyaPembangunan DamParit (DAK) sebanyak42 Unit, TerlaksananyaPembangunan PintuAir (DAK) sebanyak 2Unit danTerlaksananyaPembangunan IrigasiAir Permukaan (DAU)sebanyak 1 Paket
6,051,082,000 99.3% 100%
18 Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/ Perkebunan
TerlaksanyaBimbingan TeknisPembuatan MinyakVCO dan TerlaksanyaPameran - PameranPerkebunan
149,862,500 95.0% 100%
19 Program PeningkatanProduksi Pertanian/Perkebunan
2,240,146,340 95,4% 99%
03 Pengembangan BibitUnggul Pertanian/Perkebunan
TerlaksananyaPelatihan dan atauDemplot Bibit Unggulserta Bahan Materiabagi Kelompok Tanisebanyak 1 Paket
102,900,000 93.3% 100%
07 Pelatihan PengendalianHama dan PenyakitPerkebunan
Pelatihan PengendalianOrganismePengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman Kakao(5 kecamatan, 3 hr, 1kl) dan TerlaksananyaSLPHT Tanaman
139,005,000 99.6% 100%
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 210
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NoRek
Uraian OrganisasiProgram dan Kegiatan
Indikator Keluaran Anggaran RealisasiKeu%
Fis%
Kakao (2 KlpTani, 50org, 10 kali pertemuan)
09 Dukungan pembangunanSarpras Perkebunan
PembangunanGerbang, Akses Jalanke Kampung Kakao diKlp. Tani Baru Mekar,Desa Genggelang, Kec.Gangga, Pengadaan/Pembangunan JalanProduksi (DAK) diKlp. Tani Pada DemenDesa Genggelang Kec.Gangga danTerlaksananyaPemeliharaan/ RehabJalan Produksi (DAK)di Klp. Tani TunasBareng V, Desa SesaitKec. Kayangan
745,388,340 97.5% 100%
10 PengembanganKomoditas Hortikultura
TerlaksananyaPeneltian/Pendampingan SekolahLapang TanamanHortikultura/Demonstrasi FarmingLahan Kering (3 lokasiDemplot, 15 Org, 8Kali pertemuan),TerlaksananyaKerjasamaPengembangan danPendampinganBudidaya JamurdenganUniversitasMataram, TerlaksananyaDukungan KerjasamaMassey University,TerlaksananyaSekolah LapangTanaman Hortikultura/Demonstrasi Farming(3 lokasi Demplot, 15Org, 8 Kali pertemuan)Beserta Bahan –bahannya dan
1,252,853,000 93.9% 96%
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 211
TerlaksananyaEliminasi HPRdanVaksinasi ND/AIselama 1 Tahun,Pengadaan Obat obatanTernak dan SurvelensPengendalian PHMSdan Kesmavet selama 1Tahun
264,685,000 91.0% 92%
04 PengawasanPerdagangan TernakAntar Daerah
Pengawasan LaluLintas Ternak, OperasiPasar dan PemotonganHewan di 5Kecamatan,TerlaksananyaPengawasan ProdukPeternakan danPerdagangan Daging di5 Kecamatan
86,755,000 89% 95%
22 Program Distribusi danakses pangan
94,504,000 95.8% 98.0%
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 213
TerbentuknyaWiraUsaha Baru PeternakanLebah Madu danTerlaksananyaPelatihan PengolahanHasil Peternakan (5Kecamatan, 1 hr, 1 kl)
167,495,000 97.5% 100%
07 Promosi Atas HasilProduksi PeternakanUnggulan Daerah
Terlaksananya EksposeHasil Peternakan baiktingkat Kabupaten,Provinsi dan Nasional,Pembangunan TembokPasar Hewan/T ernakTanjungd anPembangunan ArealParkir Pasar Hewan/Ternak Tanjung
500,450,000 97.0% 98%
24 Program PenangananKerawananan pangan
321,585,000 92% 100%
01 KegiatanPenanggulanganKerawanan pangan :Penyediaan Stok Panganmelalui LumbungPangan Masyarakat
Tersedianya CadanganPangan pada DaerahRawan Pangan bagiKlp Lumbung PanganDesa untuk 7Kelompok danTerlaksnanyaSosialisasi PenangananKerawanan Pangan
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU Tahun 2017
b. PariwisataPelaksanaan urusan pariwisata utamanya diukur dengan indikator kinerja jumlah
kunjungan wisatawan. Pada tahun 2017 kunjungan wisatawan ke Kabupaten LombokUtara meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2016. Jika pada tahun 2016jumlah kunjungan wisatawan ini mencapai 664.744 orang terdiri dari 95.555wisatawan nusantara dan 569.189 orang wisatawan asing maka pada tahun 2017 dapatmeningkat menjadi 1.003.860 orang.
Tabel. 4.57Indikator Capaian Kinerja Utama Urusan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017
No Indikator Kinerja Satuan Target Tahun2017
Capaian %
1 Jumlah kunjunganwisatawan
Org 1.000.000 1.003.860 100,39
2 Rata-rata lamatinggal wisatawanmancanegara
Hari 3,7 1,7 46,22
3 Rata-rata lamatinggal wisatawannusantara
Hari 3,4 1,2 35,29
4 Jumlah kunjunganwisatawan ke desawisata
Org 15.000 11.873 79,15
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KLU Tahun 2017
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 217
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sementara itu realisasi pelaksanaan program/kegiatan urusan Pariwisata yangdilaksanakan Dinas Pariwisata tahun 2017 mencapai keluaran sebagai berikut :
1) Tersedianya laporan analisa pasar (1 tahun/ 1 Dok)2) Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran
pariwisata3) Terlaksananya promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri4) Terlaksananya pengadaan bahan promosi pariwisata dan Terlaksananya
Workshop Penyusunan Produk Wisata, Pemasaran dan PengembanganBerbasis Komunitas (3 Paket)
5) Meningkatnya partisipasi peserta/wisatawan ( 1 keg)6) Terlaksananya koordinasi pembangunan obyek Pariwisata dengan
wisata)9) Tersedianya Laporan Evaluasi10) Tersosialisainya dan diperiksanya izin operasional usaha pariwisata11) Terlaksananya bimbingan teknis kusir cidomo dan terlaksananya kegiatan
penciptaan wirausaha baru (2 Keg)12) Terlaksananya pengembangan SDM berupa pelatihan peningkatan
kemampuan pramuwisata (1 Keg)
Tabel. 4.58Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017
No.Rek
Uraian Organisasi,Program dan
Kegiatan
Indikator Keluaran Anggaran Realisasikeu(%)
fisik(%)
3.02.3.02.01
DINASKEBUDAYAANDAN PARIWISATA
15 ProgramPengembanganPemasaranPariwisata
980.000.000 98,25 100,00
01 Analisa pasar untukpromosi danpemasaran objekpariwisata
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Utara tahun 2017
c. Urusan Kelautan PerikananKinerja urusan kelautan perikanan diantaranya diukur dengan indikator produksi
perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Data tahun 2017 menunjukkan,produksi perikanan budidaya meningkat 71,04 ton dari kondisi tahun 2016 yangmencapai 44,79 ton. Hal senada juga terjadi pada produksi perikanan tangkap yangpada tahun 2017 meningkat 135,12 ton dari tahun 2016. Produksi ikan dapat dilihatsebagaimana disajikan pada tabel berikut :
Tabel. 4.59Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pilihan Kelautan PerikananDinas
Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2017
No Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 20171. Produksi perikanan tangkap 6.289,7 Ton 6.424,82 Ton2. Produksi perikanan budidaya 44,79 Ton 115,83 Ton3. Kontribusi hasil perikanan terhadap PDRB
KLU116,783 M 131,52 M
4. Konsumsi Ikan 24 Kg/Tahun 29,23 Kg/TahunSumber : Dinas Hublutkan Kab. Lombok Utara tahun 2017
Sementara itu keluaran/output yang dicapai dalam pelaksanaan program dankegiatan urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 meliputi :
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 220
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel. 4.60Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Pilihan Kelautan PerikananDinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2017
NoRek
Uraian OrganisasiProgram dan Kegiatan
Indikator Keluaran AnggaranRealisasi
Keu(%)
Fisik%)
3.01 KELAUTAN DANPERIKANAN
3.01.2.09.
01
DINAS PERHUBUNGANKELAUTAN DANPERIKANAN
15 Program PemberdayaanEkonomi MasyarakatPesisir
224.740.000,00 93,84 95,55
01 Pembinaan ekonomimasyarakat pesisir danpulau-pulau kecil
Terlatihnya 14 orangpendamping pelaku utamaperikanan, penempatanrumah ikan bagi KUBSumber rejeki dusunjambi anom Desa MedanaKecamatan Tanjung sertapemantapan calonpenerima bantuan
224.740.000,00 93,84 95,55
21 Program PengembanganKinerja PengelolaanPersampahan
3.002.698.500,00 76,18 76,69
22 Pengembangan saranaprasarana dan produksiperikanan tangkap
Tersedianya kajianpengembangan kawasanperikanan tangkap, 1500form isian kartu nelayan,Jaring monofilament 1”dan kelengkapannya,Jaring monofilament1,25” dankelengkapannya, Jaringmonofilament 1,50” dankelengkapannya, Jaringmonofilament 2” dankelengkapannya, Pancingtuna, Pancing tongkol dankelengkapannya, Jaringmini purse siene dankelengkapannya, coolboxdiatas perahu, Alatpenerangan diatas kapalnon BBM, Mesin tempel15 PK, Mesin ketinting
2.835.121.000,00 74,80 75,31
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 221
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NoRek
Uraian OrganisasiProgram dan Kegiatan
Indikator Keluaran AnggaranRealisasi
Keu(%)
Fisik%)
BBG, Perahu penangkapikan, Perahu fiber (dusunkarang gelebek DesaPemenang Barat), Perahudan alat tangkap (koperasinelayan Mina TataTunaq).
23 Pengembangan usaha dansumber daya perikanantangkap
Terselenggaranyapemeriksaan mutu produkperikanan untukmelakukan pengawasanterhadap mutu produkperikanan dari bahan-bahan beracun danberbahaya bagi kesehatan,kegiatan ini dilakukansebanyak 2 kali pada tahun2017 yaitu menjelangibadah puasa danmenjelang akhir tahun,operasi pasar, lombamasakan serba ikantingkat KabupatenLombok Utara yangdiikuti oleh 13 kelompok,serta Tersosialisasinyagemar makan ikan pada1000 anak pada kegiatanSosialisasi gemar makanikan yang dilaksanakan di5 kecamatan dengan lokasiKec. Gangga di RA BaktiDesa Gondang dengan 61orang, TK Kartini DesaGenggelang 80 orang,Paud Pelangi DesaGenggelang 54 orang.Lokasi Kec. Tanjung diRA Muslimat NW DesaJenggala 24 orang, TKNurul Yaqin Desa Teniga69 orang, TK MekarHarum Desa Tegal Maja47 orang. Kec. Kayangandi TK Dewi Kayangan 104orang, Paud SegaraMuncar 47 Orang, dan RANurul Islam 64 orang.
167.577.500,00 99,56 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 222
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NoRek
Uraian OrganisasiProgram dan Kegiatan
Indikator Keluaran AnggaranRealisasi
Keu(%)
Fisik%)
Kec. Pemenang di TKCinta Bangsa DesaPemenang Timur 84orang, RA Al-IstiqomahAlhikmah 129 orang danRA Islam Asy-Syifa NWDesa Malaka 47 orang.Kec. Bayan di PaudTaman Sari Desa MumbulSari, TK Dewi AnjaniDesa Anyar 83 orang danRA Miftahussuar DesaLoloan 48 orang.
22 Program PengembanganSistem PenyuluhanPerikanan
660.373.800.00 91,24 100
02 Revitalisasi data kelompokperikanan
Terselenggaranya lombajukung/perahu dan kano2017 dengan pesertalomba jukung/perahu 149orang dan kano denganpeserta 8 orang, Pelatihanwirausaha baru bagi 18WUB, pelatihanpenangkapan ikan bagi 85nelayan, magang pelatihanpenangkapan ikan bagi 50orang nelayan, revitalisasikoperasi/lembagakeuangan nelayan,terbangunnya 1 unitgedung pertemuannelayan yangdiperuntukkan sebagaitempat berkumpul antaranggota maupun antarkelompok nelayan,pembududaya maupunpoklahsar, tersedianya 2unit laptop, 1 unit printerkartu nelayan, 2 unitprinter dan 1 unitproyektor
660.373.800,00 91,24 100
23 Program OptimalisasiPengelolan danPemasaran ProduksiPerikanan
827.724.000,00 96,12 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 223
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NoRek
Uraian OrganisasiProgram dan Kegiatan
Indikator Keluaran AnggaranRealisasi
Keu(%)
Fisik%)
05 Pencacahan usahapengolahan dan pemasaranhasil perikanan
24 Program PengembanganKawasan Budidaya Laut,Air Payau dan Air Tawar
3.230.582.024,00 77,01 78,05
02 Pengembangan saranaprasarana dan produksiperikanan budidaya
Tersebarnya bibit ikan(70.000) dan udang(72.000) untuk restockingperairan umum, Bibitbudidaya laut,terselenggaranyapercontohan budidayaperikanan gurame, leledikolam terpal, patin, niladan ikan mas, studybanding ke sentraperikanan budidaya airtawar provinsi NTB (diDesa Sigerongan KecLingsar 83), tersedianyasarana dan prasaranapendukung budidaya airtawar, sarana penunjangbudidaya lautpemeliharaan danperawatan, 2 unit laptopdan 2 unit printer
2.295.062.500,00 82,22 82,57
03 Pengembangan usaha dansumber daya perikananbudidaya
Terselenggaranyapementapan calonpenerima bantuan danpembinaan kelompok,expose hasilpembangunan/produkperikanan budidaya,pelatihan budidaya ikan
935.519.524,00 64,22 66,95
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 224
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NoRek
Uraian OrganisasiProgram dan Kegiatan
Indikator Keluaran AnggaranRealisasi
Keu(%)
Fisik%)
lele sistem bioflog (Kranyar desa gondang 22orang, magang pelatihanbudidaya ikan (BBI Batukumbung 37 Orang),pelatihan budidaya laut (diLIPI desa pemenang barat30 Orang), demplotbudidaya tiram mutiaraberbasis masyarakat (diLIPI desa pemenang barat22 Orang), tersedianyakajian pengembangankawasan perikananbudidaya, sarana wisatadikawasan perikananbudidaya air tawar/payau,2 unit laptop dan 6 buahhardisk eksternal
Sumber: Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan KLU Tahun 2017
d. PerdaganganUrusan Perdagangan diukur dengan melihat capaian indikator kinerja yang
meliputi, Jumlah Pasar Tradisional dan Jumlah PKL. Adapun capaian indikator kinerjaurusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 4.61Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 TAHUN 2017
1Jumlah Pasar (PasarTradisional dan Pasar Desa)
16 17
2 Jumlah PKL 250 300Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdaganagan KLU Tahun 2017
Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa, capaian indikator kinerja urusanperdagangan pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengancapaian pada tahun 2016. Jumlah pasar di Kabupaten Lombok Utara bertambah 1(satu) pasar, sedangkan jumlah PKL bertambah 50 PKL.
Realisasi pelaksanaan program/kegiatan urusan Perdagangan di tahun 2017mencapai output sebagai berikut :
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 225
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel. 4.65Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Perdagangan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017
No Program/KegiatanIndikator Keluaran
Anggaran (Rp.)Realisasi
Keu(%)
Fisik(%)
Bidang Perdagangan 10.889.610.402 97,16
I. Program PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan
135.930.000 83,03
1 Peningkatan pengawasanperedaran barang danjasa
terselenggaranyapengawasan peredaranbarang dan jasa setiapbulan
37.920.000 42,33 100,00
2 Operasionalisasi danpengembangan UPTkemetrologian daerah
terselenggaranya pos ukurulang Alat UTTP 47.250.000 98,18 100,00
3 Penyuluhan perlindungankonsumen
100 orang yang terdiri darimasyarakat umum tersuluhtentang hak-haknyasebagai konsumensehingga nantinya bisamenjadi konsumen yangcerdas
25.380.000 99,41 100,00
4 Penyuluhan KIRtimbangan dan tera ulang
100 orang yang terdiri darikonsumen, pelaku usahadan aparatur tersuluhtentang hak dan kewajibanuntuk mempergunakanAlat UTTP dengan benarsehingga menghindariterjadinya kecurangandalam berniaga
25.380.000 99,29 100,00
II. Program Peningkatandan PengembanganEkspor
435.193.620 98,40
5 Pengembanganpromosi/pameran dalamnegeri
terdisplaynya/terpromosikannya produk-produk yangdihasilkan baik berupahasil kerajinan, makananolahan maupun komoditiagro yang menjadi produkunggulan KabupatenLombok Utara melaluipameran baik dalamdaerah maupun luar daerah
435.193.620 98,40 100,00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 226
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Program/KegiatanIndikator Keluaran
Anggaran (Rp.)Realisasi
Keu(%)
Fisik(%)
terjadinya ikatan bisnisantara pelaku usahaKabupaten Lombok Utaradengan pelaku usaha dariluar daerah yangmerupakan sarana yangefektif untukpengembangan usaha bagipelaku usaha KabupatenLombok Utara
III. Program PeningkatanEfesiensi PerdaganganDalam Negeri
8.423.166.782 97,06
6 Pengembangan pasar dandistribusi barang/produk
diresmikannyapembangunan pasar-pasaryang ada di KabupatenLombok Utara
Terbantunya masyarakatkurang mampu untukmendapatkan sembakodengan harga murahdengan jumlah paketsebanyak 16.000 paketsembako
1.151.200.000 98,91 100,00
Teralokasikannya pupukurea sebanyak 134.228 kgyang diperuntukkan bagi73 kelompok tani (1.996orang petani) dengan luaslahan tanam seluas 1.679Ha dengan harga yangsama dengan harga pupukbersubsidi untuk kelompoktani dalam rangka integrasitanaman jagung dengantanaman perkebunan diKabupaten Lombok Utara
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 227
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Program/KegiatanIndikator Keluaran
Anggaran (Rp.)Realisasi
Keu(%)
Fisik(%)
9 Pembangunan PasarTradisional
Terbangunnya/terevitalisasinya pasar tradisional/pasarrakyat yang representatifdan baik yaitu BangunanRelokasi Pasar PemenangKecamatan Pemenang,Pasar Tampes KecamatanKayangan, PasarHortikultura KecamatanPemenang, Penataan PasarUKM Tanjung KecamatanTanjung, Penembokan danPenataan Pasar AnyarKecamatan Bayan,Mushalla, Penembokandan Penataan PasarGondang KecamatanGangga, tersedianyadokumen perencanaan dandokumen pengawasan
7.176.322.782 97,00 100,00
10 Pengembangan UsahaFormal (Perijinan)
terselenggaranyamonitoring dan evaluasiperijinan usaha
37.884.000 53,35 100,00
IV. Program PembinaanPedagang Kaki Limadan Asongan
1.895.320.000 98,32
11 Kegiatan penataantempat berusaha bagiPKL dan Asongan
terbangunnya shelter/lapakPKL di Rest AreaKayangan KecamatanKayangan, shelter/lapakPKL di Pasar HewanTanjung KecamatanTanjung, tersedianyadokumen perencanaan dandokumen pengawasan
770.338.000
97,80 100,00
12 Pekerjaan Penataan PKL tersedianya barang yangakan diserahkan kepadamasyarakat/pihak ketigaberupa 33 unit gerobak, 35unit tenda, 6 paket bantuanberupa terop, panggung,sound system
1.124.982.000
98,68 100,00
Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan tahun 2017
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 228
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
e. PerindustrianPelaksanaan urusan pilhan perindustrian bertujuan untuk mewujudkan sasaran
terwujudnya industri pengolahan berbasis pertanian. Capaian kinerja urusanperindustrian dapat diindikasikan dengan perkembangan jumlah industry yang berbasipertanian, non pertanian dan sentra, sebagaimana ditampilkan pada tabel. Pada tahun2017 tercatat jumlah industri di Kabupaten Lombok Utara mengalami peningkatan darisegi jumlah. Industri yang berbasis pertanian meningkat 55 usaha industri menjadi 123usaha industri, Non pertanian meningkat 47 usaha industri menjadi 117 usaha industridan industir sentra meningkat 4 usaha industri menjadi 12 usaha industri.
Tabel. 4 .66Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pilihan Perindustrian
No Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 20171 2 3 41 Basis Pertanian 68 1232 Non Pertanian 70 1173 Sentra 8 12
Sumber: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan tahun 2017
Sedangkan capaian keluaran/output yang diperoleh dari pelaksanaan programdan kegiatan urusan pilihan perindustrian pada tahun 2017 meliputi:1) Terlaksananya 100 orang terbimtek penguatan kemampuan teknologi berbasis
teknologi2) Terlaksananya 125 orang terbina tentang memperkuat jaringan klaster industri3) Terlaksananya 30 orang terlaksannya pelatihan desain dan motif bagi pengerajin
anyaman bambu di Kabupaten Lombok Utara4) Terlaksananya 20 orang terbimtek kemampuan teknologi Industri5) Terlaksananya 30 orang terbina tentang pengolahan pangan higienis.6) Terlaksananya pemberian bantuan alat produksi kepada masyarakat berupa
peralatan cuci motor sebanyak 5 paket, mesin pembuatan bataco sebanyak 2paket, mesin dan peralatan tukang las sebanyak 4 paket, alat perbengkelansebanyak 12 paket, mesin pemipil jagung sebanyak 3 paket, mesin pemecah batusebanyak 2 paket, alat pembuatan makanan olahan sebanyak 10 paket, alatpertukangan kayu sebanyak 10 paket, alat penyimpan dan pengolahan ikansebanyak 5 paket, mesin dan peralatan sablon/percetakan sebanyak 2 paket,pengadaan molen untuk kelompok barokah jaya sebanyak 1 paket, pengadaanalat pertukangan pada genem sebanyak 1 paket, pengadaan los kerja IKM dikecamatan bayan sebanyak 1 unit, pengadaan los kerja IKM di kecamatanpemenang sebanyak 1 unit, pengadaan showroom di kecamatan pemenangsebanyak 1 unit.
7) Berpartisifasinya kabupaen lombok utara dalam rangka mengikuti pameranMaluku Expo 2017, Pameran Singapore Gems and Jewerelly, pameran Kriya
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 229
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Nusa 2017, pameran inacraft 2017, pameran bali fashion, craft and tourism expo2017, pameran APKASI expo 2017.
8) Terlaksananya pembuatan Katalog IKM sebanyak 300 exemplar pada kegiatanpenyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
9) Terlaksananya Penggunaan Kain Tenun ATBM Bayan sebagai seragamDEKRANASDA KLU sebanyak 36 stel.
10) Terlaksananya 112 IKM terfasilitasi mendapatkan sertifikat TDI hingga bulanjuli 2017
11) Terlaksananya 10 IKM, terfasilitasi sertifikat Halal dari MUI.12) Terlaksananya 8 IKM terfasilitasi Uji Kandungan Produk dari BBIA Bogor.
Tabel. 4.67Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian
Dinas Koperasi, Perindustria dan Perdagangan Tahun 2017
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 231
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No Rek
Uraian Programdan Kegiatan Indikator
KeluaranAnggaran
RealisasiKeu(%)
Fis(%)
magang danstudi bandingsebanyak 3 kali.
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan KLU Tahun 2017
f. TransmigrasiUrusan pilihan transmigrasi dilaksanakan bertujuan untuk mengembangkan
wilayah transmigrasi dengan memfasilitasi perpindahan serta penempatantransmigrasi, capaian kinerja urusan pilihan transmigrasi dapat dilihat melaluiindikator kinerja utama yaitu jumlah transmigran yang berhasil ditempatkan.
Tabel. 4.68Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pilihan Transmigrasi
No. Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 41. Jumlah Transmigran yang
Berhasil ditempatkan4 KK 17KK/57orang
Sumber : Dinas Tenaga Kerja PMTSP KLU Tahun 2017
Realisasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pilihan Transmigrasi yangdilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu pada tahun 2017 mencapai keluaran sebagai berikut :1) Terealisasinya jumlah KK yang diberangkatkan ke lokasi trnsmigrasi.2) Terealisasinya jumlah KK yang terdaftar sebagai calon transmigrasi.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 232
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel. 4.69Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Transmigrasi
Jumlah KK yangdiberangkatkan kelokasi transmigrasi
36.920.000 35.540.000 96,26
3.08 .2.01.01 .01 . 17 .01
Penyuluhantransmigrasiregional
Jumlah KK yangterdaftar sebagaicalon transmigrasi
36.920.000 35.540.00096,26
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, PM dan PTSP Kab. Lombok Utara Tahun 2017
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSIa. Urusan Pertanian
Permasalahan1) Pada tahun 2017 indikator produksi padi tidak dapat tercapai, capaiannya
hanya sebesar 85,14 %. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu :a. Menurunnya debit air sehingga petani lebih memilih menanam
tanaman lain seperti jagung, sayuran yang tidak membutuhkan airterlalu banyak
b. Saluran irigasi sudah banyak yang rusak.c. Berubahnya areal lahan pertanian menjadi pemukiman (alih fungsi
lahan) yang tentu saja akan mengurangi luas tanam dan produksi padid. Belum maksimalnya penggunaan teknologi pertaniane. Di beberapa wilayah di Lombok Utara porositas tanah cukup tinggi
sehingga prroduksi tidak maksimal.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 233
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Solusia. Melakukan perbaikan sarana dan prasarana irigasi sehingga dapat
mengurangi kehilangan air dari sumber air ke areal sawah.b. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian misalnya dengan
mengintensifkan kegiatan sosialisasi pemupukan berimbang.c. Mengembangkan irigasi system tertutup (perpipaan)
Permasalahan2) Produksi kacang tanah capaiannya tidak dapat memenuhi target yang di
rencanakan, realisasinya adalah 58,76 %. Hal ini disebabkan oleh beberapahal yaitua. Harga bibit yang mahal dan sulit untuk di dapat sehingga petani lebih
memilih komoditi lain untuk di tanam di lahannyab. Petani banyak beralih ke komoditas jagung yang dilihat lebih
menguntungkan
Solusia. Memberikan bantuan bibit kacang tanahb. Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang budidaya tanaman
kacang tanah yang baik dan benar.
Permasalahan3) Produksi paprika belum dapat di capai targetnya,
a. Paprika belum banyak dibudidayakan di Lombok Utara.
Solusia. Melakukan pelatihan disertai demplot untuk pengembangan
tanaman ini
Permasalahan4) Produksi kelapa belum dapat memenuhi target, yaitu hanya sebesar 95,03
%. Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :a. Rata-rata umur tanaman kelapa di Kabupaten Lombok Utara sudah
melalui umur produktif, sehingga produksinya tidak maksimal.b. Panen janur yang meningkat sehingga secara tidak langsung akan
3. Bahan promosi pariwisata masih kurang4. Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur dalam bidang pariwisata5. Promosi pariwisata Kabupaten Lombok Utara yang belum maksimal6. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait khususnya dalam
promosi pariwisata Kabupaten Lombok Utara.7. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata dengan
Kabupaten/Kota/Negara lain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.Solusi1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi dalam daerah, dalam negeri
dan luar negeri dalam upaya memperkenalkan dan menarik calonwistawan ke Kabuapten Lombok Utara sebagai salah satu daerah tujuanwisata sekaligus dalam rangka memperbaiki citra pariwisata
2. Intensifikasi promosi pariwisata Kabupaten Lombok Utara baik directpromotion maupun melalui media-media promosi lainnya.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi (pemerintah) dengan pelakupariwisata dan masyarakat.
4. Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata denganKabupaten/Kota/Negara lain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
c. Urusan Kelautan PerikananPermasalahan1. Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur yang mempunyai basic teknis
Bidang Perhubungan baik Bidang Perhubungan Darat maupun BidangPerhubungan Laut serta SDM Bidang Kelautan dan Perikanan yang sangatberpengaruh terhadap pelayanan serta pencapaian target kinerja.
2. Terbatasnya infrastruktur pada fasilitas jalan dan angkutan laut khususnyadalam rangka memberikan pelayanan jasa angkutan laut yang aman danlancar belum dapat terpenuhi secara optimal.
3. Dasar hukum berupa peraturan daerah di bidang perhubungan darat danbidang perhubungan laut masih kurang.
4. Banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar sepanjang garis pantaidari kecamatan tanjung sampai kecamatan pemenang menyebabkansemakin sulitnya untuk melakukan pengawasan dan monitoring, termasuk
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 235
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
penarikan pas masuk pelabuhan, dimana tenaga/pegawai yang tersediajumlahnya sangat terbatas.
5. Terbitnya peraturan menteri perhubungan No. PM. 39 tahun 2017 tentangpendaftaran dan kebangsaan kapal, yang mana penerbitan pas kecil sudahmenjadi kewenangan pemerintah pusat, menyebabkan target PAD di sektorretribusi pelayanan kepelabuhan tidak tercapai.
6. Kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk melakukan pengujiankendaraannya.
7. Masih banyaknya pengusaha angkutan baik angkutan darat dan angkutanlaut yang belum melakukan pengurusan ijin usaha mereka yang habis masaberlakunya.
Solusi1. Mengadakan kursus singkat tentang pengetahuan Bidang Perhubungan
bekerja sama dengan badan diklat kementerian Perhubungan.2. Membangun infrastruktur transportasi darat dan laut baik yang dibiayai
melalui APBD II, APBD I maupun APBN.3. Mengupayakan pendanaan pembangunan fasilitas keselamatan
transportasi melalui dana alokasi khusus (DAK) .4. Melakukan sosialisasi kepada pengusaha angkutan darat dan angkutan laut
guna meningkatkan kesadarannya untuk melakukan pengurusan izin.5. Melakukan penertiban pelabuhan-pelabuhan yang tidak dibangun oleh
pemerintah yang tersebar sepanjang garis pantai dari kecamatan tanjungsampai kecamatan pemenang
d. PerdaganganPermasalahan1) Ketika tiba saatnya pembagian bantuan sarana usaha perdagangan,
terkadang calon penerima bantuan tersebut tidak ada dengan berbagaialasan seperti meninggal dunia, menjadi TKI, pindah ke luar daerah, dll.
2) Ketika akan membangun atau mendirikan pasar, tiba-tiba ada sajamasyarakat yang mengklaim lahan yang akan digunakan untuk mendirikanpasar sebagai lahan milik pribadi mereka.
3) Belum tersedianya SDM tenaga penera untuk melakukan tera ulang, sertabelum adanya sarana dan prasarana, sedangkan ada beberapa perusahaanyang meminta untuk melakukan tera ulang.
e. PerindustrianPermasalahan1. Adanya pelimpahan kewenangan penerbitan izin TDI dari Dinas
Koperindag ke Dinas Naker, Penanaman Modal dan PTSP per tanggal 1Agustus 2017 sehingga kegiatan pemberian izin Usaha Industri Kecil danMenengah tidak sesuai dengan target.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 236
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
2. Ada bantuan yang tidak terealisasikan karena tidak ada proposal dan tidaksesuai dengan jenis peralatan industri.
3. Jumlah kegiatan yang melebihi dari jumlah waktu yang tersedia.4. Jumlah Sumber Daya Manusia terbatas untuk melaksanakan kegiatan5. Kurangnya minat kelompok IKM untuk mengajukan proposal
permohonan bantuan mesin dan peralatan industri karena adanyapemberian dana WUB.
f. TransmigrasiPermasalahan1) Akses informasi dari pusat ke kabupaten belum efektif. Faktor
penghambatnya yaitu kurangnya komunikasi/kunjungan ke pusat/SPPDluar daerah
2) Tidak adanya hubungan koordinasi khusus terkait dengan programtransmigrasi dari pusat. Faktor penghambatnya adalah anggaran programtransmigrasi kurang diperhatikan
Solusi1) Upaya ke depan yang dilakukan yaitu agar anggaran untuk SPPD ke luar
daerah lebih intens.2) Upaya ke depan yang dilakukan yaitu lebih dioptimalkan anggaran khusus
untuk transmigrasi.
D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANGUrusan pemerintahan fungsi penunjang melaksanakan urusan yang meliputi Urusan
1. PROGRAM DAN KEGIATANa. Urusan Administrasi Pemerintahan
Urusan ini menjadi tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Inspektorat, Kecamatan dan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu.
Sekretariat Daerah1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daeraha) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga
pemerintah non departemen/ luar negerib) Koordinasi Kehumasanc) Koordinasi Pelayanan Protokolerd) Sosialisasi Singkronisasi dan Koordinasi Otonomi Daerah,
Penyelenggaraan pemerintahan dan Bimtek2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
a) Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 237
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
3) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daeraha) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi/ Pameranb) Pendataan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kerjasama Antar Pemerintah Daerah4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
a) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undanganb) Publikasi Peraturan Perundang-undanganc) Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Utarad) Penyusunan Produk Hukum Daerahe) Penyusunan Rancangan PERDA Bidang Pemerintahan untuk
Kecamatan dan Desa5) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
a) Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerahpemekaran
b) Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas WilayahAdministrasi Antar Daerah
c) Penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawah/ kecamatan/desa
d) Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas WilayahAdministrasi antar Kecamatan
e) Pemilihan Kepala Desaf) Pembakuan Nama Rupa-Rupa Bumig) Penyusunan Standar Pelayanan Minimalh) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Desa
6) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaana) Penyusunan LPPD Kepala Daerahb) Diseminasi PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Implementasi LPPDc) Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Daerah, Kecamatan dan
Desad) Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
7) Program Koordinasi Bidang Perekonomian Daeraha) Rapat Koordinasi Bagian Perekonomian Daerahb) Evaluasi, monitoring dan sosialisasi cukai tembakauc) Monitoring Peningkatan Pelaksanaan Distribusi Raskind) Pembentukan dan Pelatihan BUMD
8) Program Koordinasi Bidang Keagamaana) Bimbingan Manasik Haji dan antar jemput jemaah hajib) Peringatan Hari hari besar Keagamaanc) Penyelenggaraan MTQ/STQd) Safari Ramadhane) Program Peningkatan Aktivitas Keagamaan
9) Program Peningkatan Pelayanan Kehumasana) Koordinasi Pelaksanaan Dokumentasi dan Publikasi
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 238
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
10) Program Pembangunan dan Pengembangan di bidang hukuma) Pelayanan dan Bantuan Hukumb) Pelayanan Konsultasi Hukum
11) Program Penyuluhan Hukum dan HAMa) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)b) Pembinaan Desa Sadar Hukum
12) Penataan Organisasi dan Tatalaksana serta Pendayagunaan AparaturNegara (PAN)a) Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB)b) Evaluasi Penataan Kelembagaan dan Perangkat Daerahc) Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Publikd) Penyusunan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Sekretariat DPRD1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
a) Pembahasan rancangan peraturan daerahb) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah
dan tokoh masyarakat /tokoh agamac) Kegiatan resesd) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRDe) Pergantian antar waktu (PAW)f) Monitoring komisig) Propaganda,penerangan dan dokumentasih) Kunker,studi banding,konsultasi dll
Kecamatan Pemenang1) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
a) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
a) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi / Pameran3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
a) Pengumpulan data Kecamatan4) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
a) Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaanb) Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakatc) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan
Masyarakat Perdesaan5) Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan
a) Penyelenggaraan Musrenbang6) Program Pengamanan Wilayah
a) Koordinasi Pengamanan Wilayah7) Program Koordinasi Bidang Keagamaan
a) Peringatan Hari hari besar Keagamaan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 239
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
b) Penyelenggaraan MTQ/STQ8) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
a) Peningkatan Pelayanan perizinan
Kecamatan Tanjung1) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
a) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
a) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi / Pameran3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
a) Pengumpulan Data Kecamatan4) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
a) Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaanb) Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakatc) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan
Masyarakat Perdesaand) Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan
Masyarakat5) Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan
a) Penyelenggaraan Musrenbang6) Program Pengamanan Wilayah
a) Koordinasi Pengamanan Wilayah7) Program Koordinasi Bidang Keagamaan
a) Penyelenggaraan MTQ/ STQ8) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
a) Peningkatan Pelayanan perizinan
Kecamatan Gangga1) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
a) Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
a) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi/Pameran3) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
a) Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaanb) Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakatc) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan
Masyarakat Perdesaand) Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan
Masyarakate) Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan
Desaf) Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Desag) Pelaksanaan Pembinaan Evaluasi dan Klarifikasi Pembentukan
Peraturan Desa
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 240
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
h) Pembinaan Karang Taruna Kecamatan4) Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan
a) Penyelenggaraan Musrenbang5) Program Pengamanan Wilayah
a) Koordinasi Pengamanan Wilayah6) Program Koordinasi Bidang Keagamaan
a) Pembinaan dan pendidikan bidang agamab) Penyelenggarakan MTQ/STQc) Peningkatan Aktivitas Keagamaan
7) Program Peningkatan Pelayanan Perizinana) Peningkatan Pelayanan perizinan
Kecamatan Kayangan1) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
a) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
a) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi/Pameran3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
a) Legislasi rancangan peraturan perundang undangan4) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
a) Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaanb) Sinkronisasi Pelaksanaan Pemeberdayaan Masyarakatc) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan
Masyarakat Perdesaand) Koordinasi dan Konsultasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Perdesaane) Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja Pemberdayaan
Masyarakat5) Program Perencanaan Pengembangan Kecamatan
a) Monitoring dan Evaluasi Pelaporanb) Penyelenggaraan Musrenbang
6) Program Pengamanan Wilayaha) Koordinasi Pengamanan Wilayah Kecamatan
7) Program Koordinasi Bidang Keagamaana) Penyelenggarakan MTQ/STQ
8) Program Peningkatan Pelayanan Perizinana) Peningkatan Pelayanan perizinan
Kecamatan Bayan1) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
a) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
a) Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaanb) Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 241
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
c) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program PemberdayaanMasyarakat Perdesaan
d) Peningkatan dan Pembinaan Jaringan Kerja PemberdayaanMasyarakat
3) Program Perencanaan Pengembangan Kecamatana) Monitoring dan Evaluasi Pelaporanb) Penyelenggaraan Musrenbang
4) Program Pengamanan Wilayaha) Koordinasi Pengamanan Wilayah Kecamatan
5) Program Koordinasi Bidang Keagamaana) Penyelenggaraan MTQ/STQ
6) Program Peningkatan Pelayanan Perizinana) Peningkatan Pelayanan perizinan
Inspektorat1) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
a) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakatb) Pembentukan Tim Khusus Audit Probit
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu1) Program Peningkatan Promosi Pameran
a) Penyelenggaraan Promosi Pameran Produk Perizinan Daerah2) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
a) Peningkatan Pelayanan perizinanb) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan Non
Usaha
b. Urusan PengawasanUrusan ini menjadi tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sekretariat Daerah1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDHa) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDHb) Koordinasi pembinaan jasa konstruksic) Pengendalian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lombok Utarad) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan
pembangunane) Penertiban dan Sosialisasi Perizinanf) Implementasi Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70
Tahun 2012
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 242
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Inspektorat1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDHa) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkalab) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDHc) Tindak lanjut hasil temuan pengawasand) Pelaksanaan Review LKPD, Review Laporan Keuangan SKPDe) Review LAKIP PEMDA dan Evaluasi LAKIP SKPDf) Pelaksanaan Review RKAg) Ekspose atas Naskah dan Laporan Hasil Pemeriksaanh) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan
Pemberantasan Pungutan Liar di Wilayah Kabupaten Lombok Utara2) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasana) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan3) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasana) Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasanb) Penyusunan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDHa) Penertiban dan Sosialisasi Perizinanb) Lokakarya PTSP
c. Urusan PerencanaanUrusan Perencanaan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakanmeliputi :
Dinas Komunikasi dan Informatika1) Program Pengembangan Data/Informasi
a) Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat
Badan Perencanaan Pembangungan Daerah1. Program Pengembangan Data/Informasi
a. Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian targetkinerja program dan kegiatan
b. Penyusunan profil daerahc. Penyusunan database integratif Kabupaten Lombok Utara
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 243
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
d. Pembangunan website2. Program Kerjasama Pembangunan
a. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha /penelitianb. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga bidang data dan
statistik3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
a. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan rancangan RKPDb. Penyelenggaraan musrenbang RKPDc. Penetapan RKPDd. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
(LKPJ)f. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerahg. Penyusunan rancangan KUA-PPASh. Koordinasi dan Penyusunan Penetapan Kinerja
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomia. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakatb. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
6. Program Perencanaan Sosial-sosial dan Budayaa. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budayab. Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)c. Koordinasi Kewaspadaan Pangan dan Gizid. koordinasi Program cmpact proyek kemakmuran hijau
7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alama. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
8. Program Penanggulangan Kemiskinana. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
9. Program Penelitian dan Pengkajian Teknologi Terapana. Penelitian dan Penerapan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerahb. Koordinasi Dewan Riset Daerah
d. Urusan KeuanganUrusan ini menjadi tugas dan fungsi dari Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah.
Sekretariat Daerah1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
a) Penyusunan analisa standar belanjab) Penyusunan standar satuan harga
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 244
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDb) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD.c) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDd) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD.e) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDf) Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.g) Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerahh) Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerahi) Revaluasi/appraisal aset/barang daerahj) Penyusunan SE KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPDk) Penelitian dan Pengesahan DPA dan DPPA SKPD.l) Koordinasi pengelolaan dana perimbanganm) Penyusunan SP2D.n) Koordinasi TPTGR.o) Komputerisasi pengelolaan gaji.p) Penyusunan laporan harian dan bulanan.q) Penyusunan neraca daerah dan aliran kas.r) Penunjang pengelolaan keuangan daerah.s) Monitoring dan evaluasi pengelolaan kas daerah.t) Pembinaan dan verifikasi data aplikasi SIMDA pada SKPD.u) Monitoring, evaluasi dan penatausahaan pengeluaran belanja
daerah.v) Monitoring, evaluasi dan penatausahaan pendapatan daerah.w) Implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
2) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan PemanfaatanTanaha) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.b) Penataan, penguasaan dan penertiban aset daerah
Badan Pendapatan Daerah1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.b) Monitoring Pendapatan Pajak Daerahc) koordinasi dan monitoring penerimaan dana perimbangan.d) Pemeriksaan, perampungan pajak hotel dan restoran.e) Uji petik omset dan tingkat hunian kamar hotel dan restoran.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 245
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
f) Intensifikasi pajak bumi dan bangunan.g) Evaluasi dan monitoring pasar.h) Pendataan dan evaluasi wajib pajak baru.i) Penunjang kegiatan pendapatan daerah.j) Peningkatan kinerja pelayanan PBB.k) Penyusunan sistem informasi pendapatan daerah.
2) Program Penigkatan Dan Pengembangan Sumber-Sumber PendapatanDaeraha) Aktualisasi data dan informasi pendapatan daerah
e. Urusan KepegawaianUrusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program dan kegiatan yang dilaksanakanadalah sebagai berikut:
1) Program Pendidikan Kedinasana) Pendidikan Penjenjangan Struktural
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatura) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
3) Program Pembinaan dan PengembanganAparatura) Seleksi Penerimaan calon PNS;b) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS;c) Pembangunan/pengembangan system informasi kepegawaian
daerah;d) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;e) Penyelenggaraan diklat teknis; fungsional dan kepemimpinan;f) Pemetaan kompetensi pejabat struktural;g) Pengelolaan administrasi kepegawaian;h) Penataan PNSi) Penyusunan Rencana pembinaan karir PNS.
2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATANa. Urusan Administrasi Pemerintahan
Pelaksanaan program/kegiatan pada urusan ini yang menjadi tugas dan fungsi 5OPD yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 5 Kecamatan, Inspektorat dan DinasTenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Selengkapnya tentang capaian kinerja urusan administrasi pemerintahandisajikan sebagai berikut:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 246
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sekretariat Daerah
Tabel. 4.70Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan
Indikator Kinerja Target KinerjaRealisasiKinerja
PersentaseCapaian
Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerahPenerimaan kunjungan kerja pejabatnegara/departemen/lembaga pemerintah nondepartemen/luar negeri
10 Kunjungan 8 Kunjungan 80 %
Sosialisasi Singkronisasi dan KoordinasiOtonomi Daerah, Penyelenggaraanpemerintahan dan Bimtek
3 Kegiatan 3 Kegiatan 100 %
Koordinasi Kehumasan 24 Kegiatan 21 Kegiatan 87 %Koordinasi Pelayanan Keprotokolan
1 Tahun 1 Tahun 100 %
Program optimalisasi pemanfaatanteknologi informasiLayanan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSecara Elektronik
111 Paket 106 Paket 95
Program Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah DaerahKoordinasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi /Pameran
Konsultasi Publik Rancangan PeraturanDaerah Kabupaten Lombok Utara
6 Raperda 6 Raperda 100 %
Penyusunan Produk Hukum Daerah 6 Kegiatan 6 Kegiatan 100 %Penyusunan Rancangan PERDA BidangPemerintahan untuk Kecamatan dan Desa
5 Raperda &Perbup
3 Perbup 60 %
Program Penataan Daerah Otonomi BaruFasilitasi percepatan penyerahan P3D daridaerah induk ke daerah pemekaran
1 tahun 0 0 %
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal bataswilayah administrasi antar daerah
1 tahun 1 Kegiatan 100 %
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahdi bawah/kecamatan/desa
4 Kasus 4 Kasus 100 %
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian TapalBatas Wilayah Administrasi antar
17 Pal 17 Pal 100 %
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 247
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Indikator Kinerja Target KinerjaRealisasiKinerja
PersentaseCapaian
KecamatanPemilihan Kepala Desa
6 Desa 6 Desa 100 %
Pembakuan Nama Rupa-Rupa Bumi 1 Dokumen 1 Kegiatan 25 %Pembentukan, Penghapusan, Penggabungandan Pemekaran Desa
10 Desa 10 Desa 100 %
Program Peningkatan KualitasKelembagaanPenyusunan LPPD Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 100 %Diseminasi PP Nomor 3 Tahun 2007 tentangImplementasi LPPD
1 Kegiatan1 Kegiatan 100 %
Evaluasi dan Pengembangan KapasitasDaerah, Kecamatan dan Desa
33 Desa 33 Desa 100 %
Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan(PATEN)
5 Laporan 5 Laporan 100 %
Program Koordinasi BidangPerekonomian DaerahRapat Koordinasi Bagian PerekonomianDaerah
4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 %
Evaluasi, monitoring dan sosialisasi cukaitembakau
Pemberdayaan dan Pelatihan BUMD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 %Program Koordinasi Bidang KeagamaanBimbingan Manasik Haji dan antar jemputjemaah haji
1 Kali 1 Kali 100 %
Peringatan Hari-hari besar Keagamaan 1 Tahun 1 Tahun 100 %Penyelenggaraan MTQ/STQ 1 Kali 1 Kali 100 %Safari Ramadhan 1 Kali 1 Kali 100 %Program Peningkatan Aktivitas Keagamaan 33 Desa 33 Desa 100 %Program Peningkatan PelayananKehumasanKoordinasi Pelaksanaan Dokumentasi danPublikasi
240 Kegiatan 240 Kegiatan 100 %
Program Pembangunan danPengembangan di bidang hukum
Pelayanan dan Bantuan Hukum 1 Tahun 1 Tahun 100 %Pelayanan Konsultasi Hukum 1 Tahun 1 Tahun 100 %Program Penyuluhan Hukum dan HAMRencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia(RANHAM)
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 %
Pembinaan Desa Sadar Hukum 1 Desa 1 Desa 100 %Penataan Organisasi dan Tatalaksanaserta Pendayagunaan Aparatur Negara(PAN)Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) 30 OPD 30 OPD 100 %
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 248
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Indikator Kinerja Target KinerjaRealisasiKinerja
PersentaseCapaian
Evaluasi Penataan Kelembagaan danPerangkat Daerah
10 Perbup Tupoksi10 PerbupTupoksi
100 %
Fasilitasi Penerapan Standar PelayananPublik
3 Kegiatan 2 Kegiatan 67 %
Penyusunan Grand Design dan Road MapReformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
1 Dokumen 1 Dokumen 100 %
Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
Adapun keluaran yang dicapai urusan administrasi pemerintahan selama tahun2017 adalah sebagai berikut:
Sekretariat Daerah1) Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga
pemerintah non departemen/luar negeri2) Terselenggaranya pelayanan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala
daerah, tersedianya biaya operasional rumah tangga KDH dan WKDH,terselenggaranya Open House Idul Fitri dan Idul Adha KDH dan WKDH
3) 100 orang tersosialisasi kehumasan, tersedianya buku kumpulasn pidatokepala daerah, tersedianya pakaian khusus Tim Humas protokol 15 stel, 2orang terlatih kehumasan, tersedianya 3 unit printer
4) 1 orang terlatih keprotokolan/ MC/ Ajudan, tersedianya 12 stel PakaianSipil Resmi , tersedianya 200 buku petunjuk teknis tata upacara HUT KLUdan hari-hari besar national.
5) Tersedianya biaya kontribusi APKASI se Indonesia dan AsosiasiSekretaris Daerah se Indonesia
6) Tersusunnya 100 eksemplar dokumen standar satuan harga KabupatenLombok Uatara Tahun 2015
7) Terkendalinya manajemen pelaksanaan kebijakan KDH8) 50 Orang terbintek Peraturan Jasa Konstruksi9) Terkendalinya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.10) Berfungsinya Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanan Pembangunan,
berfungsinya web site TEPA, tersedianya 1 unit komputer PC, 1 unitprinter laserjet
12) Berfungsinya Tim Unit layanan pengadaan barang dan jasa Kabupatenlombok Utara, tersosialisasinya Perbup Pengadaan Barang dan Jasa diDesa, tersedianya 2 unit printer dan 2 unit laptop.
13) Tersusunnya Berita, Buletin dan Data Base SIMDA Basis Website,tersedianya layanan internet selama 1 tahun.
14) Terselenggaranya Pameran pembangunan KLU15) Terselenggaranya koordinasi kerjasama antar pemerintah daerah.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 249
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
16) Tersedianya biaya cetak perda dan perbup selama 1 tahun, 500 bukulembaran lepas daerah 4 triwulan, tersedianya jasa Sinkronisasi danHarmonisasi Raperda Dengan Kanwil Kemkum dan HAM Prov. NTB.
17) Terpublikasinya 20 Raperda dan Perda Via Media Massa18) 25 orang mengikuti konsultasi publik dan hearing Raperda19) Tersedianya jasa layanan hosting internet dan domain JDIH Kabupaten
Lombok Utara, berfungsinya website JDIH KLU, tersedianya 40 bukupedoman pembentukan perda, 50 buku himpunan perda, 50 bukuhimpunan perbup dan keputusan bupati, 50 buku perundang-undangantingkat atas/pusat, 25 orang mengikuti Rapat Evaluasi Perdes,Sinkronisasi dan Harmonisasi Perdes.
20) 20 orang tersosialisasi Rancangan PERDA Bidang Pemerintahan untukKecamatan dan Desa
21) Terfasilitasinya percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerahpemekaran, tersedianya 1 unit laptop.
22) Terfasilitasinya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasiantar daerah
23) Tertanganinya kasus pada wilayah pemerintah di bawah/ kecamatan/ desa.24) Tersedianya 3 set PDU kades Terpilih, tersedianya dokumen Naskah
Akademik Raperda Tentang Tata Cara Pemilihan dan PemberhentianKepala Desa
25) 80 orang tersosialisasi Pembakuan Nama Rupa-Rupa Bumi26) Tersusunnya dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)27) Tersusunnya dokumen kajian Naskah Akademik Raperda Tentang
Pemekaran Desa dan Kecamatan, serta dokumen Grand Design PemekaranDesa dan Kecamatan
28) Tersedianya 50 eksemplar dokumen LPPD, tersedianya 1 unit printer.29) Terselenggaranya Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Daerah,
Kecamatan dan Desa30) Terlaksananya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan PNS31) Terkoordinasinya persiapan penerimaan CPNSD32) Terfasilitasinya Kenaikan pangkat pegawai Negeri Sipil33) Berfungsinya Simpeg, terupdatenya data simpeg, tersedianya 5 unit laptop34) Tertanganinya Kasus Disiplin PNS, tersedianya 3 unit rak data.35) Tersedianya bantuan Biaya Pendidikan S1 dan D.IV, Bantuan Biaya
Pendidikan IPDN, Beasiswa Dokter Spisialis 2 orang, biaya pendidikanS.1 keperawatan..
1 unit lemari kayu, 2 unit laptop.39) Tersedianya dokumen rencana penataan PNS40) Terselenggaranya ujian penyesuaian ijazah41) Beroperasinya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 250
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
42) Tersosialisasinya cukai tembakau43) Tersedianya dokumen monitoring Konversi Minyak Tanah Ke gas44) Terdristribusinya raskin ke 33 desa, tersedianya laporan45) 75 orang terdidik pengelolaan BPR, 40 orang mengikuti pertemuan
BUMDES se KLU, terbitnya ijin prinsip BPR KLU46) Tersedianya biaya diklat selama 1 tahun, terselenggaranya diklat Pim Tk.
II, terselenggaranya diklat Pim III dan IV, tersedianya 2 unit printer47) Terlaksananya pendampingan dan bimbingan manasik haji, tersedianya
100 buku manasik haji, tersedianya 50 stel pakaian khusus sorban tenunikat
48) Terselenggaranya Peringatan Hari-hari besar Keagamaan melalui lombatakbiran, tersedianya 500 buku khutbah idul fitri dan 500 buku khutbahidul adha, terselenggaranya lomba memperingati hari besar keagamaan.
49) Terselenggaranya MTQ tingkat Kabupaten, tersedianya pakaian khusus100 stel, tersedianya trophy bagi pemenang lomba MTQ
54) Tersedianya Tim Kuasa Hukum Pemda KLU, tertanganinya penyelesaianperkara pemda Litigasi dan non litigasi, terselenggaranya kerjasamaPemda KLU dengan Kejari Mataram.
55) Tersedianya Jasa konsultasi, analisis, dan advokasi pemda dengan Praktisihukum, tersedianya Jasa Kerjasama Pemda Dengan Kejari Mataram
56) 50 orang mengikuti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia(RANHAM), tersedianya 1.000 lembar brosur sosialisasi HAM,tersedianya 1.000 lembar poster sosialisasi HAM
57) 50 orang mengikuti bintek desa sadar hukum, tersedianya 3 unit laptop58) Tersedianya 15 buku Lakip Setda59) Tersusunnya Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
6 SKP60) Tersusunnya draf Raperda SOTK61) 25 orang terbintek standar pelayanan publik62) Meningkatnya peran serta kepemudaan melalui lomba kepemudaan,
tersedianya insentif bagi pemenang lomba63) Terselenggaranya rapat koordinasi Sarasehan Tokoh Lintas Agama dan
Organisasi keagamaan Tentang Penanggulangan HIV/AIDS, tersedianya1 unit laptop
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 251
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Sekretariat DPRD1) Tersedianya rancangan peraturan daerah2) Terlaksananya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah
daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama3) Terlaksananya kegiatan Reses Anggota DPRD4) Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD5) Terselenggaranya PAW Anggota DPRD6) Terlaksananya Monitoring Komisi7) Lancarnya propaganda, penerangan,dan dokumentasi8) Lancarnya Kunjungan Kerja, Studi banding, konsultasi dll.
Tabel. 4.71Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 252
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NoRek
Uraianorganisasi,program
dan kegiatan
Indikatorkeluaran
AnggaranRealisasi
Keu(%)
Fis(%)
15.09
Pergantian antarwaktu(PAW)
TerlaksananyaPAW
86.600.000,000,00 0,00
15.11
Monitoring Komisi TerlaksananyaMonitoring Komisi
261.215.000,00 67,12 67,12
15.12
Propaganda,penerangan dan dokumentasi
Tersedianyapropaganda,penerangan,dandokumentasi
612.395.000,0093,15 93,15
15.13
Kunker,Studybanding,konsultasi,dll
TerlaksananyaKunker,Studybanding konsultasidll
10.011.021.000,00 97,69 97,69
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
Kecamatan Pemenang
Adapun realisasi pelaksanaan program di Kecamatan Pemenang, dapat dilihatpada tabel berikut:
Tabel. 4.72Realisasi Pelaksanaan Program Kecamatan Pemenang
No. Indikator SPM/KinerjaTahun
2016 20171. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.75 % 97.60 %2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur99.71 % 98.52 %
3. Program peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
100 % -
4. Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
89.86 % 98.71 %
5. Program mengintensifkan penangananpengaduan masyarakat
84.40 % 95.90 %
6. Program Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah Daerah
100 % 99.44 %
7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 99.99 % -8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan81.37 % 99.98 %
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 253
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
No. Indikator SPM/KinerjaTahun
2016 20179. Program Perencanaan Penembangan
Kecamatan90.16 % 100 %
10. Program Pengamanan Wilayah 95.67 % 100 %11. Program Koordinasi Bidang Keagamaan 99.98 % 100 %12. Program Peningkatan Palayanan Perizinan 96.71 % 100 %
Sumber: Kantor Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
Keluaran:
Tabel. 4.73Realisasi program dan kegiatan Kecamatan Pemenang
Sumber: Kantor Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
Kecamatan Kayangan
Tabel. 4.77Capaian Program Kecamatan Kayangan Tahun 2017
No. Indikator SPM/KinerjaTahun
2017 20161. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 96.85 % 97.60 %2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur97.82 % 98.52 %
3. Program peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
56.29 % -
4. Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
99.30 % 98.71 %
5. Program mengintensifkan penangananpengaduan masyarakat
99.80 % 95.90 %
6. Program Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah Daerah
97.31% 99.44 %
7. Program Penataan Peraturan Perundangundangan
59.70% -
8. Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPedesaan
92.02% 99.98 %
9. Program Perencanaan PenembanganKecamatan
99.44 % 100 %
10. Program Pengamanan Wilayah 97.54 % 100 %11. Program Koordinasi Bidang Keagamaan 97.49 % 100 %12. Program Peningkatan Palayanan Perizinan 99.81 % 100 %
Sumber: Kantor Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
Adapun keluaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan program dan kegiatanKecamatan Kayangan tahun 2017 adalah sebagai berikut:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 261
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Tabel. 4.78Realisasi Anggaran Kecamatan Kayangan Tahun 2017
No.Uraian OrganisasiProgram dan Kegiatan
Indikator Keluaran Anggaran Realisasi
Keu Fisik
1. Program MengintensifkanPenangan PengaduanMasyarakat
21,770.000 99.80 99.80
Pembentukan unit khususpenanganan pengaduanmasyarakat
Sumber: Inspektorat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 264
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSPKeluaran:1) Terealisasinya Jumlah izin diterbitkan2) Terealisasinya Persentase izin diterbitkan sesuai standar pelayanan3) Terjadinya peningkatan jumlah izin non usaha
Tabel. 4.81Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja PMPTSP
Jumlah rekomendasi hasilpemeriksaan APIP yangtelah ditindaklanjuti danmendapat status selesaidibagi jumlah seluruhrekomendasihasilpemeriksaan APIP
% 60 70
Sumber: Inspektorat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 266
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Keluaran:1) Terbit dan adanya Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan2) Terbit dan adanya Tindak Lanjut Penyusunan Laporan Kormonev
Dan LHKPN3) Terbitnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Temuan Pengawasan4) Terbitnya Laporan Hasil Tindak Lanjut Temuan Pengawasan5) Terbit dan adanya laporan LAKIP Pemda dan SKPD6) Ada dan terbitnya laporan penyusunan RKA7) Terbitnya laporan atas ekspose Naskah dan LHP8) Terbitnya laporan berkaitan dengan pungli9) Banyak Jumlah Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Penagawasan yang
dilatih10) Terealisasinya Pedoman Pelaksanaan Dan Prosedur Pengawasan
Tabel. 4.83Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2017
Sumber: Dinas Tenaga Kerja PM PTSP Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
c. Urusan PerencanaanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahCapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan perencanaan
pembangunan ditunjukkan dengan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 269
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
dan data pembangunan. Keluaran/output yang dicapai dalam pelaksanaan programdan kegiatan urusan perencanaan pembangunan tahun 2017 meliputi :
1) Tersedianya data yang akuntabel dan berintegritas (statistic KLU yang bisadi download pada play store).
2) Ketersediaan data umum KLU.3) Ketersediaan data mikro rumah tangga se-KLU4) Terpeliharanya website Bappeda KLU melalui update data dan berita
terbaru di lingkup Bappeda KLU5) Terfasilitasinya percepatan pembagunan kawasan produksi daerah
tertinggal6) Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha7) Terkoordinasinya perencanaan air minum drainase dan sanitasi perkotaan,
Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem PenyediaanAir Minum (RISPAM) kabupaten lombok utara, Tersusunnya GISInfrastruktur Sanitasi Kabupaten Lombok Utara dalam bentuk peta digital.
8) Tersedianya dokumen Rancangan RKPD Tahun 20189) Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2018 kabupaten Lombok
utara.10) Tersedianya dokumen RKPD Tahun 201811) Ketersediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja tepat waktu12) Ketersediaan bahan evaluasi oleh DPRD13) Ketersediaan bahan evaluasi pencapaian RKPD dan Renja SKPD14) Tersedianya dokumen KUA PPAS Murni 2018 dan KUA PPAS
Perubahan 2017)15) Ketersediaan bahan evlauasi pencapaian knerja16) Terlaksannya kerjasama penyusunan perencanaan ekonomi masyarakat17) Terselenggaranya koordinasi /rapat perencanaan pembangunan bidang
ekonomi,18) Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya19) Berfungsinya pokja AMPL, terfasilitasinya kegiatan Pamsimas20) Berfungsinya Tim SKPG Kab. Lombok Uatara21) Terfasilitasinya program kompak proyek kemakmuran hijau22) Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana,23) Tersusunnya dokumen Update Sistem Informasi Geospasial Destinasi
Wisata Kabupaten Lombok Utara 201724) Tersusunnya dokumen Analysis Resiko Bencana Kabupaten Lombok
Utara,25) Tersusunnya dokumen Masterplan Jaringan Jalan Perkotaan,26) Tersusunnya dokumen Masterplan Plaza Tanjung,27) Tersusunnya dokumen Masterplan Destinasi Muara Putat,28) Tersusunnya dokumen Masterplan Kompleks Kantor Bupati Kabupaten
Lombok Utara29) Terkoordinasinya program penanggulangan kemiskinan daerah30) Ketersediaan rekomendasi pengembangan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 270
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
31) Rekomendasi dewan riset diimplementasikan32) Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja SKPD33) Tersedianya laporan keuangan semesteran34) Tersedianya laporan keuangan akhir tahun35) Tersusunnya Renja SKPD 201736) Tersedianya KUA PPAS RKA DPA dan DPPA37) Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Tabel. 4.85Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017No
Rek Program dan Kegiatan Indikator KeluaranAnggaran
(Rp)
RealisasiKeu(%)
Fis(%)
1 2 3 4 5 61.06.1.06.01
BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
10.050.414.000 90,52 94,07
15 Program PengembanganData/Informasi
472.525.000 79,96 89,59
1 Pengumpulan; updating; dananalisis data informasi capaiantarget kinerja program dankegiatan
Tersedianya data yangakuntabel danberintegritas (statisticKLU yang bisa didownload pada playstore)
147.215.000 79,78 84,87
5 Penyusunan profile daerah Ketersediaan dataumum KLU
59.050.000 74,58 75,00
16 Penyusunan DatabaseIntegratif Kabupaten LombokUtara
Ketersediaan datamikro rumah tanggase-KLU
203.310.000 92,86 95,47
17 Pembangunan website Terpeliharanyawebsite BappedaKLU melalui updatedata dan berita terbarudi lingkup BappedaKLU
Tersedianyadata sumber-sumber potensipendapatandaerah yangaktual yangdituangkandalam bukupotensi daerah
162.823.000,00 132.274.300,00 81,24 81,24
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 ditargetkan sebesarRp.904.026.462.493,75, terealisasi sebesar Rp.910.969.821.944,29 (100,77). PendapatanDaerah terdiri dari: 1).Pendapatan Asli Daerah, dengan jumlah anggaranRp.157.232.999.565,75 terealisasi sebesar Rp.150.967.793.107,29 (96,02%) 2).DanaPerimbangan sebesar Rp597.622.877.000,00 terelisasi sebesar Rp.587.125.162.020,00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 286
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
(98,24%) dan 3).Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.149.170.585.928,00telah terealisasi sebesar Rp.172.876.866.817,00 (115,89%).
Tabel.4.92Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
e. Urusan KepegawaianBeberapa keluaran yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM diKabupaten Lombok Utara di antaranya:
1) Jumlah aparatur terdiklat Struktural;2) Jumlah aparatur terdiklat Prajabatan;3) Tersedianya jasa pelayanan pembinaan karir PNS;4) Tersedianya jasa seleksi penerimaan calon PNS;5) Tersedianya jasa layanan kenaikan pangkat;6) Tersedianya sistem informasi kepegawaian daerah;7) Tersedianya jasa penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;8) Tersedianya Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;9) Jumlah PNS mengikuti Diklat Fungsional dan Kepemimpinan;10) Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;11) Jumlah PNS Terpetakan Kompetensinya;12) Tersedianya jasa pengelolaan administrasi kepegawaian;13) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Aparatur
Tabel. 4.95Realisasi Anggaran Badan Kepegawian Daerah Tahun 2017
Kode Sub.Unit
Orgns.KodeProg.
KodeKeg.
Program/Kegiatan
Pelaksanaan
AlokasiAnggaran
(Rp.)
Keu(%)
Fisik(%)
4.05.01.01
15Program PendidikanKedinasan
02Pendidikan PenjenjanganStruktural
627.996.000 94,17 100,00
16Program PeningkatanKapasitas SumberdayaAparatur
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 291
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kode Sub.Unit
Orgns.KodeProg.
KodeKeg.
Program/Kegiatan
Pelaksanaan
AlokasiAnggaran
(Rp.)
Keu(%)
Fisik(%)
01Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi calon PNSdaerah
Solusi1. Meningkatkan koordinasi dengan bidang aset terkait penggunaan
kendaraan dinas/operasioanl.2. Memanfaatkan dan mengoptimalkan kendaraan dinas/operasional yang
ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Kecamatan KayanganPermasalahan1) Sarana dan prasarana yang ada memadai tetapi kondisinya kurang baik
bahkan ada yang sudah rusak.2) Keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat mengganti sarana dan
prasarana yang sudah rusak3) Kurangnya aparatur di setiap seksi4) Kualitas Sumberdaya aparatur belum optimal untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan pekerjaan.
Solusi1) Memperbanyak sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat
meningkatkan penghasilan daerah.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 293
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
2) Meningkatkan kualitas Sumberdaya aparatur melalui pendidikan danpelatihan
3) Koordinasi dengan pihak kepegawaian untuk menambah staf diKecamatan
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintuPermasalahan1) Produk unggulan masih bersifat spesifik sehingga mencerminkan nilai
culture (heritage) belum dikelola dengan baik2) Masih lambatnya pengurusan perizinan yang ada rekomendasi teknis.
Faktor penghambatnya yaitu belum sinkronnya tata kerja dan tata keloladengan OPD terkait
Solusi1) Peningkatan keanekaragaman hasil kerajinan sosioculture.2) Menerbitkan keputusan Bupati KLU No:298/209/DTKPMPTSP/2017
b) Urusan PengawasanInspektoratPermasalahan
1) OPD belum membuat cascading/turunan kinerja dari eselon II sampaidengan eselon IV. Upaya kedepannya perlu dilakukan couching untukperbaikan nilai sakip dengan narasumber langsung dari Kemenpan RB.
2) Prosentase Tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan ProsentaseTindaklanjut atas rekomendasi pemeriksaan APIP Tidak tercapai seratuspersen dikarenakan jumlah personil dan sarana prasarana yang kurangmemadai. Solusi selanjutnya agar tercapai target yaitu meningkatkansarana prasarana dan jumlah personil agar proses tindak lanjut lebihmaksimal.
Solusi1) Perlu dilakukan couching untuk perbaikan nilai sakip dengan narasumber
langsung dari Kemenpan RB2) Meningkatkan sarana prasarana dan jumlah personil agar proses tindak
lanjut lebih maksimal
Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintuPermasalahan1) Adanya sebagian aparatur yang tidak menyadari dan melaksanakan
tupoksi dengan baik sehingga berdampak pada minimnya tingkatkedisiplinan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 294
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Solusi1) Pelaksanaan kegiatan peningkatan disiplin aparatur.
c) Urusan PerencanaanBadan Perencanaan Pembangunan DaerahPermasalahan1) Kesulitan dalam mendapatkan laporan evaluasi Renja dan RKPD
masing-masing OPD2) Kehadiran anggota Dewan Riset Daerah tidak pernah lengkap pada setiap
pertemuan yang telah diagendakanSolusi1) Meningkatkan koordinasi dan melakukan penjemputan laporan bagi OPD
yang belum memberikan laporan
Dinas Komunikasi dan InformatikaPermasalahan1) Penyampaian data dari OPD dalam penyusunan Inkesra belum tepat waktu
Solusi1) Melakukan peningkatan koordinasi dengan OPD agar penyampaian data
bisa tepat waktu
d) Urusan KeuanganBadan Pendapatan DaerahPermasalahan1) Belum maksimalnya pengelolaan retribusi daerah terutama di sektor
pariwisasta Perhubungan dan PerizinanSolusi1) Meninjau kembali tarif retribusi, memaksimalkan potensi yang ada,
dengan mencari pola pengelolaan retribusi yang sesuai dengan karakterdan budaya, melakukan pengawasan yang lebih intensif dan melakukankoordinasi dengan OPD pengelola PAD dan melakukan pemutahiran datapotensi dan kerjasama tim / stakeholder.
e) Urusan KepegawaianBadan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaPermasalahan dan Solusi1) Software aplikasi Simpeg yang ada belum berfungsi secara optimal dalam
pelayanan kepegawaian. Upaya yang dilakukan yaitu mengadakanpengembangan aplikasi Simpeg yang mewadahi seluruh kebutuhanpelayanan kepegawaian
2) Proses entry data kenaikan pangkat mengalami hambatan karena jaringaninternet lemah. Upaya yang dilakukan yaitu Penambahan kapasitasjaringan internet dan pemasangan baru wifi / Telkom speedy
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 295
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
3) Jumlah personel yang menangani proses kenaikan pangkat (KP) sangatterbatas. Upaya yang dilakukan yaitu Mengoptimalkan tenaga / personilyang ada dan menambah jam kerja (lembur) dalam proses penangananKenaikan Pangkat (KP)
4) Kurangnya komitmen Kepala SKPD tentang proses penjatuhan sanksidisiplin PNS, berakibat beberapa kasus tidak dilaporkan sehingga memberikesan banyak kasus terlambat ditangani. Upaya yang dilakukan yaituSosialisasi ulang PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilkepada semua pejabat baik Eselon II, III dan IV melalui surat edaranBupati agar penanganan kasus disiplin sesuai dengan mekanisme danprosedur yang ada
5) Sebagian dinas / instansi ada yang mengalami keterlambatan dalammengirimkan berkas usul kenaikan angkat. Upaya yang dilakukan yaituMemberikan surat edaran kepada seluruh kepala SKPD mengenai bataswaktu pengiriman berkas usul kenaikan pangkat. Bahwa batas waktupengiriman berkas usul s.d. tanggal 1 Desember untuk proses KP periodeApril, sedangkan sampai tanggal 1 Juni untuk proses periode Oktober. Danmemberikan sangsi bagi SKPD yang terlambat dengan menunda prosespenyelesaian kenaikan pangkat untuk periode berikutnya
6) Berkas usul kenaikan pangkat jabatan fungsional Guru banyak yangmelampirkan PAK yang belum sesuai dengan ketentuan, sehingga berkasdinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh BKN dan tidak dapatdiproses. Upaya yang dilakukan yaitu Koordinasi dengan DinasPendidikan untuk penyelesaian masalah tersebut
7) Beberapa kasus PNS tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin PNS, tapijuga menyangkut kebijakan pejabat dalam menempatkan /mempromosikan pegawai berpeluang diadukan / dilaporkan ke KomiteAparatur Sipil Negara (KASN). Upaya yang dilakukan yaitu Mengadakankoordinasi secara lebih intensif ke KASN dan BAPEK
8) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara belum memiliki sarana prasarana(gedung) untuk pelaksanaan Diklat. Upaya yang dilakukan yaitu dalampelaksanaan Diklat bekerjasama dengan provinsi, serta koordinasi denganBappeda dan Dinas Pekerjaan Umum untuk pengadaan GedungPenyelenggaraan Diklat
9. Jadwal Diklat bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan OPD, sehinggapeserta kadang diganti dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Upaya yangdilakukan yaitu Memberikan arahan kepada peserta dan OPD yangmengganti peserta diklat, agar Ilmu yang diperoleh dapat dioptimalkanserta diinformasikan kepada rekan kerja
10. Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS tidak dapat direalisasikan denganmaksimal karena penerimaan CPNS melalui seleksi umum kabupaten/kotabelum dapat di akomodir seluruhnya oleh pemerintah pusat. PerekrutanCPNS pada tahun 2017 hanya diberikan kepada instansi kementrian dan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2017 296
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
provinsi Kaltara. Upaya yang dilakukan yaitu Melakukan AnalisaKebutuhan Diklat untuk mengetahui secara riil kebutuhan diklat
11. Kegiatan penyusunan rencana pembinaan karier tidak dapat direalisasikandengan maksimal, karena palaksanaan promosi dan mutasi hanyadilaksanakan 6 kali dalam setahun dan pelaksanaan kegiatan menunggukebijakan pejabat pembinakepegawaian (PPK) dan Jumlah ASN yangmemenuhi persyaratan untuk mengikuti Jabatan Struktural sangat terbatas.Upaya yang dilakukan yaitu menyusun perencanaan anggaran lebih baiklagi di tahun anggaran 2018 sehingga anggaran 2015 bisa dimaksimalkanuntuk menunjang kegiatan kepegawaian lainnya