-
89
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari BAB III dapat disimpulkan mengenai
prosedur
pengadaan barang/ jasa dengan metode penunjukan langsung pada
Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah
adalah sebagai berikut:
1. Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan dan
KAK,
menetapkan Rencana Umum Pengadaan, dan menyerahkan Rencana
Umum Pengadaan kepada PPKom dan ULP/Pejabat Pengadaan yang
terdiri dari:
a. Kebijakan umum pengadaan
b. Rencana penganggaran biaya pengadaan serta biaya
pendukungnya
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. PPK/PPKom mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh
PA/KPA
dan mengusulkan perubahan Rencana Umum Pengadaanm membahas
Rencana Umum Pengadaan, menyusun rancangan surat perjanjian,
menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, meliputi
Spesifikasi
Teknis dan Gambar dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),
menyerahkan
Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan
sebagai
bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan, menerbitkan Surat
Perintah
Mulai Kerja (SPMK) setelah mendapat persetujuan dari PA
kepada
Penyedia, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia.
3. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan membahas
Rencana
Umum Pengadaan, mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan
oleh
PA/KPA, menetapkan metode Penunjukan Langsung,
menyederhanakan
proses kualifikasi dengan meminta Penyedia mengisi formulir
isian,
mengevaluasi penawaran, menyusun jadwal pelaksanaan
Penunjukan
-
90
Langsung, menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan
Kualifikasi,
Merancang Surat Perjanjian, menerbitkan Surat Perintah Mulai
Kerja
(SPMK).
4. Penyedia menyanggupi surat undangan pengadaan barang/ jasa
dari
Pejabat Pengadaan, Membuat dan mengajukan dokumen penawaran,
mengikuti kualifikasi dan evaluasi, melaksanakan dan
menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang
telah
ditetapkan dalam surat perjanjian, melaporkan pelaksanaan
pekerjaan
secara periodik kepada PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai
dengan
jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak,
menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
harga
yang telah ditentukan dalam surat perjanjian
5. Bendahara Pengeluaran mengeluarkan SP2D, Surat Perintah
Membayar
(SPM) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan mengeluarkan Surat
Penanggungjawab
Belanja dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM LS.
7. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima pekerjaan dan
memeriksa
hasil pekerjaan dengan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan
(BAP)
untuk selanjutnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan
Serah
Terima Hasil Pekerjaan.
-
91
DAFTAR PUSTAKA
Afrian, Rony Lesmana. 2016. Mekanisme Pelayanan Surat Izin
Usaha
Perdagangan (SIUP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu
(BPPTSP) Kota Samarinda. Samarinda: Universitas Mulawarman
Alfida, Pipit. 2016. Analisis Kelayakan Finansial Investasi
Tugboat Baru pada
PT. Muara kembang di Samarinda. Samarinda: Universitas
Mulawarman
Anira, Andi. 2016. Mekanisme Layanan Bimbingan Akademik
dalam
Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa di Institut Agama Islam
Negeri
Palu. Palu: Ilmu Keguruan IAIN
Armelia, dkk. 2016. Evaluasi Sistem Akuntansi Pembelian dan
Pengeluaran Kas
dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern Perusahaan (Studi Pada
PT.
Merck Sharp Dohme Pharma Pandaan). Malang: Universitas
Brawijaya
Daroyani,Badzlina Novitaningrum. 2014. Akuntabilitas dan
Transparansi
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic
Procurement
(Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). Surabaya:
Universitas
Airlangga
Deviyanti, Pipit. 2015. Mekanisme Pengawasan Komisi Pengawasan
Haji
Indonesia (KPHI) pada Penyelenggaraan Haji di Indonesia.
Jakarta:
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Is, Fitriyati. 2013. Sistem Akuntansi Pembelian BBM pada SPBU
14.2856118 HJ.
Rosniati Kecamatan Rambah Samo. Rokan Hulu: Universitas
Pasir
Pangaraian
Johanes, Agustinus Djohan. 2016. Manajemen & Strategi
Pembelian. Malang:
Media Nusa Creative
Mamang, Etta Sangadji, Sopiah. 2010. Metode Penelitian:
Pendekatan Praktis
dalam Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mulyadi. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba
Empat.
-
92
Nugroho, Tomi. 2012. Analisis Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Proyek
Peningkatan
Jalan dan Jembatan Kota Administrasi Jakarta Utara. Jakarta:
Universitas
Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Renshy. Frisyelia Tiwa, dkk. 2016. Pengaruh Investasi, Suku
Bunga Sertifikat
Bank Indonesia (SBI) dan Jumlah Uang Beredar Terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014. Manado: Universitas Sam
Ratulangi
Manado
Wayan, Ni Esteria, dkk. 2016. Analisis Sistem Akuntansi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas pada PT. Hasjrat Abadi Manado. Manado:
Universitas
Sam Ratulangi
http://dpmptsp.jatengprov.go.id
http://dpmptsp.jatengprov.go.id/
-
LAMPIRAN
-
Lampiran 1 Konsultasi Penulisan Tugas Akhir
-
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian
-
Lampiran 3 Surat Selesai Magang
-
Lampiran 4 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
-
Lampiran 5 Surat Perintah Membayar (SPM)
-
Lampiran 6 Surat Perintah Membayar Langsung (Ls)
-
Lampiran 7 Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM – LS
-
Lampiran 8 Surat Pernyataan Verifikasi
-
Lampiran 9 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang &
Jasa
-
Lampiran 10 Surat Pengantar
-
Lampiran 11 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
-
Lampiran 12 Surat Pernyataan Pemilihan Metode Pengadaan Barang/
Jasa
-
Lampiran 13 Surat Pernyataan
-
Lampiran 14 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
-
Lampiran 15 Berita Acara Pembayaran
-
Lampiran 16 Permohonan Pencairan