76 BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan pada Bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Dalam Prosedur Penggajian pegawai negeri sipil pada Dinas Perikanan Kota Semarang adalah gaji sistem bulanan. Prosedur dokumen yang digunakan yaitu seperti SPP, SPM, dan SP2D. Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil dimulai dari bendahara pengeluaran menyiapkan SPP, Lembaran SPM, Lampiran SPM. Setelah itu mengajukan ke DPKAD. Setelah dokumen tersebut sudah diperiksa kelengkapannya dan disahkan DPKAD menerbitkan SP2D yang digunakan sebagai bukti untuk pencairan dana pada Bank yang ditunjuk. 2. Pada Fungsi bendahara gaji terjadi perlengkapan tugas pembuat daftar gaji, pebuat daftar rekap gaji, pembuat daftar gaji induk pegawai, pembuat SPP, pembuat SPM. 3. Prosedur yang digunakan pada Dinas Perikanan Kota Semarang sudah sesuai dengan Perwal Semarang. 4. Pada Dinas Perikanan Kota Semarang telah diatur untuk pegawai negeri sipil mendapatkan Penghargaan / insentif berupa uang yang diberikan kepada pns di lingkungan pemerintah kota semarang berdasarkan pada ketentuan dan kriteria yang berlaku.Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) didasarkan pada penilaian prestasi kerja PNS yang dilihat dari SKP dan perilaku kerja. Selain itu ada juga pertimbangan objektif seperti kehadiran dan cuti. TPP diberikan kepada seluruh CPNS/PNS di lingkungan kota Semarang (kecuali guru yang sudah bersertifikasi).. 5. Dalam Prosedur Penggajian TPP pegawai negeri sipil pada Dinas Perikanan Kota Semarang adalah gaji sistem bulanan sama dengan gaji pokok. Prosedur dokumen yang digunakan yaitu seperti SPP, SPM, dan SP2D. Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil dimulai dari bendahara
21
Embed
BAB IV PENUTUPeprints.undip.ac.id/58702/5/FOLDER_5.pdfmengajukan ke DPKAD. Setelah dokumen tersebut sudah diperiksa kelengkapannya dan disahkan DPKAD menerbitkan SP2D yang digunakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
76
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan pada
Bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Dalam Prosedur Penggajian pegawai negeri sipil pada Dinas Perikanan
Kota Semarang adalah gaji sistem bulanan. Prosedur dokumen yang
digunakan yaitu seperti SPP, SPM, dan SP2D. Prosedur Penggajian
Pegawai Negeri Sipil dimulai dari bendahara pengeluaran menyiapkan
SPP, Lembaran SPM, Lampiran SPM. Setelah itu mengajukan ke
DPKAD. Setelah dokumen tersebut sudah diperiksa kelengkapannya dan
disahkan DPKAD menerbitkan SP2D yang digunakan sebagai bukti untuk
pencairan dana pada Bank yang ditunjuk.
2. Pada Fungsi bendahara gaji terjadi perlengkapan tugas pembuat daftar gaji,
pebuat daftar rekap gaji, pembuat daftar gaji induk pegawai, pembuat SPP,
pembuat SPM.
3. Prosedur yang digunakan pada Dinas Perikanan Kota Semarang sudah
sesuai dengan Perwal Semarang.
4. Pada Dinas Perikanan Kota Semarang telah diatur untuk pegawai negeri
sipil mendapatkan Penghargaan / insentif berupa uang yang diberikan
kepada pns di lingkungan pemerintah kota semarang berdasarkan pada
ketentuan dan kriteria yang berlaku.Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
didasarkan pada penilaian prestasi kerja PNS yang dilihat dari SKP dan
perilaku kerja. Selain itu ada juga pertimbangan objektif seperti kehadiran
dan cuti. TPP diberikan kepada seluruh CPNS/PNS di lingkungan kota
Semarang (kecuali guru yang sudah bersertifikasi)..
5. Dalam Prosedur Penggajian TPP pegawai negeri sipil pada Dinas
Perikanan Kota Semarang adalah gaji sistem bulanan sama dengan gaji
pokok. Prosedur dokumen yang digunakan yaitu seperti SPP, SPM, dan
SP2D. Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil dimulai dari bendahara
77
gaji menyiapkan SPP, Lembaran SPM, Lampiran SPM. Setelah itu
mengajukan ke DPKAD. Setelah dokumen tersebut sudah diperiksa
kelengkapannya dan disahkan DPKAD menerbitkan SP2D yang
digunakan sebagai bukti untuk pencairan dana pada Bank yang ditunjuk.
6. Pada Fungsi bendahara gaji terjadi perlengkapan tugas pembuat daftar gaji,
pebuat daftar rekap gaji, pembuat daftar gaji induk pegawai, pembuat SPP,
pembuat SPM.
4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran dengan
maksud dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran
yang penulis berikan adalah sebagai berikut :
1. Tetap mempertahankan prosedur yang sudah terbentuk dengan baik, bila
perlu dilakukan peningkatan atau evaluasi secara rutin agar lebih efisien
dalam pelaksanaannya
2. Dinas Perikanan Kota Semarang diharapkan dalam mengumpulkan data
pegawai harus terorganisir secara baik mengingat hal tersebut sangat
penting dalam prosedur penggajian.
3. Dinas Perikanan Kota Semarang diperlukan adanya penguasaan aplikasi
komputer, karena sangat diperlukan dalam pengelolaan data khususnya
pada penggajian.
78
DAFTAR PUSTAKA
Dinas Perikanan Kota Semarang
Data kepegawaian Dinas Perikanan
Mulyadi. 2001. Sistem Informasi Akuntansi.Yogyakarta : Salemba Empat
Mulyadi. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta : YKPH
Ali, Lukman.1995. Kamus Besar Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia
Dinas Kelautan dan Perikanan, Laporan Pertanggung Jawaban Walikota
Semarang tahun 2015
http://Kelautan. Semarangkota.go.id. Diunduh Rabu, 18 Januari 2017
Pemerintah Kota Semarang, Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Semarang 2011-2015
Peraturan Walikota, No 37 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Kedinasan
Peraturan Walikota, No 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang
Perturan walikota, No 34 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
serta Penyampaiannya. Menteri Dalam Negeri
Peraturan Pemerintah, No 30 Tahun 2015 Tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri