BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pemerintah senantiasa
dihadapkan dengan permasalahan utama yaitu keterbatasan dana
pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang
terfokus pada bidang-bidang pembangunan yang bersifat strategis
yaitu membangun sebagian dari seluruh bidang yang ada, tetapi
benar-benar dapat memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan daerah
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Isu strategis dan permasalahan mendesak dalam RPJMD Kabupaten
Bangli tahun 2010-2015 merupakan permasalahan yang menjadi isu
mendasar dalam pembangunan Kabupaten Bangli selama lima tahun
mendatang. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-siu strategis
yang berkembang di tingkat Nasional dan isu-isu strategis di
tingkat Provinsi Bali, mengingat bahwa pembangunan yang
dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bangli merupakan pembangunan yang
terintegrasi dengan pemerintah atasan dengan memperhatikan kondisi
nyata masyarakat Kabupaten Bangli serta merupakan implementasi dari
pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Bangli terpilih.
4.1. Arahan RPJM-Nasional Tahun 2010 -2014
Arahan RPJMN ke-2 (20102014) ditujukan untuk lebih memantapkan
penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk
pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing
perekonomian. Adapun secara umum arah RPJMN ke-2 (2010 -2014)
adalah meliputi:
1. Meningkatkan kondisi aman dan damai di berbagai daerah
Indonesia dengan peningkatan kemampuan dasar pertahanan dan
keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan postur
dan struktur pertahanan negara serta peningkatan kemampuan lembaga
keamanan negara,
2. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum, melalui
konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak azasi
manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Selain
itu, untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih demokratis
melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta
penguatan peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan
berbangsa,
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan indikatornya
peningkatan pembangunan sumber daya manusia, antara lain
meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan
tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial;
meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan
pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya
kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal,
kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju
pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan
antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah;
dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di
luar Jawa; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan
produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa,
4. Peningkatan daya saing perekonomian melalui penguatan
industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian
dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya
sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan
infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara
pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi
pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong
prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu
didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi,
serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi
terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga
angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan
sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman.
Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan
laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber
daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan
berkelanjutan,
5. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi
lingkungan hidup yang makin berkembang melalui penguatan
kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai
dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya
alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya
partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati
dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan
untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal
pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya
kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana
di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan
kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor.
6. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi
pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan dan penegakan peraturan dalam rangka
pengendalian pemanfaatan ruang,
7. Untuk mencapai arah pembangunan Nasioal, ditetapkan sebelas
Prioritas Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola;
(2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5)
ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha;
(8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah
tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11)
kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi
4.2. Isu-isu Strategis di Tingkat Nasional
Dalam upaya untuk mencapai arah dan prioritas pembangunan
nasional, beberapa isu-strategis yang menjadi agenda utama dalam
pembangunan nasional meliputi:
4.2.1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat
Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan rakyat akan
dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program
pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan
ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya
saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi.
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat
tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang makin mandiri.
Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan
tingkat pengangguran terbuka hingga di sekitar 5-6 persen pada
akhir tahun 2014, dan kesempatan kerja yang tercipta antara 9,6
juta-10,7 juta pekerja selama periode 2010-2014. Kombinasi antara
percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi
pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan
tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014.
4.2.2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang
penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi
yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata kelola pemerintahan,
baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Krisis keuangan global,
juga tidak terlepas dari masalah ini. Oleh karena itu,
negara-negara yang tergabung dalam G-20 sepakat untuk menempatkan
perbaikan tatakelola pemerintahan menjadi salah satu agenda
perbaikan untuk mencegah krisis berulang. Pembangunan birokrasi
yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan
pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi
akan dilaksanakan di seluruh kementerian/lembaga untuk selanjutnya
diteruskan di pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penyusunan
perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis
kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat
membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas
pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kegiatan
kementerian/ lembaga dan penanggulangan korupsi.
4.2.3. Penegakan Pilar Demokrasi
Pembangunan demokrasi diarahkan untuk mencapai tingkat demokrasi
yang substansial. Namun, sebelum bisa beranjak kepada demokrasi
substansial harus diselesaikan terlebih dulu semua masalah
prosedural. Di dalam proses pemilihan umum, misalnya, tidak boleh
terulang kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membawa
persoalan, baik di dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan
kepala negara dan kepala daerah. Ke depan, berbagai usaha perbaikan
harus dilakukan, sebelum melangkah menuju demokrasi
substansial.
4.2.4. Penegakan Hukum
Terkait dengan kepastian usaha, salah satu persoalan yang
dianggap kerap menganggu masuknya investasi ke Indonesia adalah
lemahnya kepastian hukum. Karenanya penegakan hukum akan membawa
dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada
gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Selanjutnya, permasalahan terkait dengan struktur hukum akan
diatasi dengan peningkatan independensi dan akuntabilitas
kelembagaan hukum, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di
bidang hukum, serta mendorong berlakunya sistem peradilan yang
transparan dan terbuka. Oleh karena itu, semua pihak, baik
pemerintah, pengusaha, maupun aparat penegak hukum mulai dari
polisi dan jaksa sampai kepada hakim dan pengacara benar-benar
harus menegakkan aturan main dan tatanan hukum yang pasti agar
hukum semakin tegak dan pasti.
4.2.5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan
Dalam lima tahun ke depan, penguatan dimensi keadilan dan
keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau program
pembangunan. Misalnya, melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bagi
masyarakat sangat miskin akan diberikan bantuan tunai bersyarat
dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan. Langkah ini
diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan
bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan
dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik
tingkat pendidikan dan kesehatannya. Di samping itu, pemerintah
akan mempertajam kualitas program perlindungan dan bantuan sosial
dalam gugus (cluster) 1 untuk menjadi bantuan sosial berbasis
keluarga.
4.3. Isu-isu Strategis di Tingkat Provinsi
Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangli
merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembanguna di
tingkat Provinsi Bali, maka dalam RPJMD Kabupaten Bangli
mempertimbangkan pula isu-isu strategis yang berkembang secara
regional di Provinsi Bali. Adapun isu-isu yang berkembang di Daerah
Provinsi Bali meliputi:
1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pemerataan pembangunan wilayah, penguatan ekonomi melalui
pengembangan kemitraan pemasaran industri kecil dan menengah dengan
pemanfaatan potensi unggulan daerah dan penyediaan infrastruktur
wilayah, peningkatan sarana dan prasarana trasportasi untuk
memenuhi standar kelayakan operasional,
2. Meningkatkan kualitas SDM, melalui peningkatan akses dan
kualitas pendidikan dan peningkatan penguasaan dan penerapan IPTEK;
peningkatan pelayanan kesehatan melalui upaya pencegahan penyakit,
peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau oleh
masyarakat tidak mampu, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan
anak,
3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang yang
kompeten dan proporsional sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi
masyarakat; konservasi dan perlidungan sumber daya alam; penataan
batas, luas, dan fungsi kawasan,
4. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan,
melalui peningkatan koordinasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, dan desa dalam memberikan pelayanan umum,
5. Mengembangkan pertanian yang tangguh dalam arti luas menuju
kemandirian dan ketahanan pangan, meningkatkan akses petani
terhadap permodalan, pemasaran, dan penunjang lainnya,
6. Meningkatkan kehidupan modern yang berlandaskan budaya Bali
yang berorientasi pada tatanan kehidupan budaya dan lingkungan
hidup serta pengelolaan lingkungan hidup pesisir dan laut.
4.4. Isu-isu Strategis di Kabupaten Bangli
Berdasarkan atas isu-isu Nasional dan daerah Provinsi Bali, dan
sesuai dengan kondisi wilayah serta kemampuan pendanaan pembangunan
di Kabupaten Bangli serta menyesuaikan dengan Visi dan Misi
Bupati/Wakil Bupati Bangli, maka isu-isu strategis pembangunan di
Kabupaten Bangli meliputi:
4.4.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, tanpa
korupsi dan berkeadilan
Pembangunan Pemerintahan diorientasikan pada upaya mewujukan
pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik
dengan mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan
swasta, penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan antarpemerintah
(pusat, provinsi, kabupaten dan kota), yang diwujudkan dengan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah daerah.
Tiga hal sangat penting yang ditargetkan sesuai harapan
masyarakat, yaitu :
Pertama, pelayanan publik (public service) secara berlanjut demi
kelancaran administrasi pemerintah dan harus terbebas dari pengaruh
politik (adanya pergantian pemerintahan hasil pemilu), PNS daerah
harus independen dan hanya loyal kepada kepentingan negara. Kedua,
perlindungan, melalui perwujudan dan supremasi hukum (kepastian dan
penegakan hukum), sehingga masyarakat merasa aman dalam
melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.
Dan Ketiga, memberdayakan masyarakat (Enpowerment of the people),
upaya pemerintah untuk secara langsung mendorong (fasilitasi)
masyarakat dalam berbagai kegiatan demi kepentingan masyarakat
melalui pemberian pelayanan dan perlindungan serta jaminan hukum
yang konsisten dan tegas.
Guna menjamin terwujudnya suatu pemerintahan yang bersih dan
tata pemerintahan yang baik tersebut, perlu diwujudkan "check and
balance" dari masing-masing fungsi yaitu DPRD (Legislatif),
Pemerintah Daerah (Eksekutif) dan Lembaga Yudikatif. Masing-masing
lembaga tersebut harus memiliki fungsi yang jelas dan lebih
independen, seluruh proses harus dilaksanakan secara "transparan"
untuk diketahui publik guna kepentingan pengawasan melalui social
control.
Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola
pemerintahan yang baik diarahkan pada kepemimpinan yang dialogis di
setiap tingkatan. Kepemimpinan dialogis ini merupakan
pengejewantahan dari sifat kepemimpinan demokratis serta merupakan
implementasi dari konsep aspiratif yang dianut sehingga mampu
menjawab harapan masyarakat. Selalu meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat luas sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik
(good governance), sehingga terbebas dari mal-adiministrasi,
patologi birokrasi dan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN).
4.4.2. Meningkatkan derajat kesehatan melalui penataan manajemen
institusi-institusi kesehatan
Pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada manusia yang
berharkat, bermartabat, bermoral, dan memiliki jati diri serta
karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya
ciptanya. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan menekankan
pada pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani serta
bergizi. Pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan
kinerja sistem kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat
dan daerah serta berbagai komponen masyarakat. Kinerja pembangunan
kesehatan dicapai melalui pendekatan enam subsistem dalam sistem
kesehatan nasional (SKN), yaitu subsistem: (1) upaya kesehatan; (2)
pembiayaan kesehatan; (3) sumberdaya manusia kesehatan; (4)
ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; (5) manajemen dan
informasi kesehatan; dan (6) pemberdayaan masyarakat.
Keenam subsistem tersebut saling terkait dengan berbagai sistem
lain di luar SKN antara lain sistem pendidikan, sistem ekonomi, dan
sistem budaya. Status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia yang
diukur dari umur harapan hidup (UHH), angka kematian ibu (AKI),
angka kematian bayi (AKB), dan prevalensi kekurangan gizi pada
balita.
Selanjutnya, manajemen institusi-institusi kesehatan yang
mencakup; perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan
pertanggungjawaban pembangunan kesehatan terus dikembangkan. Upaya
untuk menyusun perumusan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti,
survailans secara menyeluruh, dan regulasi bidang kesehatan baik
jenis, jumlah maupun efektivitasnya juga terus ditingkatkan.
4.4.3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis budaya
lokal untuk memenuhi persaingan global melalui peningkatan
tatakelola lembaga pendidikan
Pembangunan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui optimalisasi
pelayanan bidang pendidikan. Pendidikan juga merupakan kebutuhan
dasar yang harus mendapat perhatian pemerintah yang selalu harus
teridentifikasi kondisinya untuk dapat melakukan pembangunan yang
berkelanjutan. Pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan
profesional dan dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten
di bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan penanaman
investasi masa depan bangsa yang tidak bisa dikelola dengan
asal-asalan karena sangat mahal nilainya. Pendidikan harus berakar
pada potensi lokal tetapi bergerak secara global. Penanganan
masalah pendidikan difokuskan pada masalah :
a) Persoalan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan,
b) Persoalan pemerataan dan perluasan akses pendidikan,
c) Persoalan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik
pendidikan.
4.4.4. Pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan,
dan berwawasan lingkungan
Persoalan pembangunan merupakan masalah yang multikompleks. Oleh
karena itu, pembangunan tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong dan
sektoral. Adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan, terutama pada
komponen anggaran, menuntut adanya efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan pembangunan. Over lapping, dupkilasi atau kontradiksi
dalam kebijakan, program, dan kegiatan harus dihindari. Sebaliknya,
harus dibangun keterpaduan dan sinergitas kebijakan, program, dan
kegiatan. Disamping itu, ke depan, pembangunan Bangli harus
terintegrasi serta tetap berwawasan lingkungan.
Bangli ke depan, diharapkan tetap menjadi daerah hijau dan
lestari menuju Bangli yang Clean, Green, Moving, and Lovely, yang
bermanfaat bagi umat manusia di mana pun. Lingkungan yang nyaman
dan bermanfaat menjadi acuan dalam pembangunan Bangli ke depan. Ke
depan, pembangunan dilakukan dengan menserasikan antara pemanfaatan
sumber daya alam dengan kebutuhan riil manusia serta kemampuan
untuk menopangnya dalam jangka panjang. Pemenuhan kesejahteraan
umat manusia (masyarakat) diusahakan dicapai dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan untuk masa depan.
4.4.5. Pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ekonomi
kerakyatan yang inovatif, kreatif, produktif, dan unggul berbasis
pada pertanian, pariwisata, industri kecil, dan koperasi.
Pemberdayaan masyarakat adalah aspek yang sangat penting untuk
diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan Bangli ke depan.
Upaya menggeser paradigma memberi ke pemberdayaan disadari bukan
merupakan pekerjaan mudah, tetapi harus dilakukan demi masa depan
Bangli. Fungsi pemberdayaan oleh pemerintah harus diterapkan secara
bertahap dan pasti untuk mengurangi tumbuhnya sifat konsumtif
masyarakat, dan perlahan membentuk sifat produktif, inovatif,
kreatif pada masyarakat dan menuju peningkatan kesejahteraan
masyarakat itu. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai
melalui pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dengan
memperhatikan pertanian, pariwisata, industri kecil dan kekuatan
koperasi.
Isu-isu strategis di bidang pertanian adalah : Di Bangli sejak
lama sudah memiliki komoditas unggulan yang cukup terkenal seperti
bawang merah, bawang putih, ketela rambat ungu, jeruk Kintamani,
kopi arabika, bambu, dan beberapa komoditas lainnya.
Di Hulu : petani belum mendapatkan bibit, pupuk, obat-obatan,
dan mesin-mesin pertanian yang tepat dan memadai.
On farm : petani belum menggunakan teknologi yang tepat yang
bersifat spesifik lokasi; keterbatasan pengetahuan petani dalam hal
penerapan teknologi tepat guna; petani belum mendapatkan
pendampingan yang optimal untuk penerapan teknologi; ketrerbatasan
pengetahuan petani dalam memilih komoditas yang tepat sesuai
kebutuhan pasar dan kondisi agroklimat
Di hilir : petani belum mendapatkan akses pemasaran yang memadai
(masih banyak sistim ijon/pejeg); petani belum memiliki pengetahuan
yang optimal tentang nilai tambah (value added) produk pertanian;
belum cukup tersedia sarana dan prasarana pengolahan hasil
pertanian; petani belum mengenal sistim panen yang efektif dan
efisien (masih banyak terdapat kehilangan hasil pada saat
panen).
Pembangunan ekonomi tidak bisa hanya memperhatikan komponen
pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan
pemerataan pendapatan. Untuk itu, pembangunan ekonomi diarahkan
pada peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil,
dan menengah. Sementara, untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan
ekonomi perlu terus diupayakan pergeseran struktur ekonomi dari
sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder atau tersier (industri
dan jasa) guna menanggulangi keterbatasan ketersediaan lahan dan
kejenuhan input.
4.4.6. Pembangunan budaya etos kerja berbasis kompetensi,
teknologi, dan informasi serta profesionalisme
Etos kerja, mengandung sebuah pengertian, spirit, semangat, dan
mentalitas yang menjelma menjadi seperangkat perilaku kerja yang
positif seperti rajin, bersemangat, teliti, ulet, sabar, akuntabel,
bertanggung jawab , hemat serta menghargai waktu. Kondisi seperti
itu diharapkan tumbuh pada seluruh komponen masyarakat utamanya
para birokrat, yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penempatan pegawai atau karyawan yang sesuai dengan kompetensinya
akan banyak memberikan dukungan terhadap tampilnya etos kerja
pegawai tersebut. Bersamaan dengan dasar kompetensi yang dimiliki
oleh seseorang akan membentuk profesionalisme dalam pengambilan
pekerjaan.
Profesionalisme tercermin dalam ketanggapan, kesigapan,
kecepatan, dan ketepatan serta ketaatan pada standar prosedur
pelayanan. Kemajuan teknologi dan informasi juga menjadi landasan
dalam pembangunan karena hal ini juga mempengaruhi kecepatan
pembangunan di samping juga wajib menjadi bagian yang harus
dibangun. Unggulan program ini menjadi perhatian utama bagi
pembangunan Bangli ke depan untuk mempercepat proses melepaskan
ketinggalan.
4.4.7. Peningkatan pelayanan publik dengan penuh cinta kasih dan
pengabdian
Penyempurnaan terhadap pelayanan publik ditujukan pada aspek
responsivitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Aspek responsivitas
menghendaki agar pelayanan publik mampu menjawab kebutuhan dan
keinginan customers. Sedangkan aspek akuntabilitas menghendaki agar
pelayanan publik diberikan dengan mempertimbangkan kesamaan akses
semua warganegara, transparan, dan adanya kepastian. Setiap
warganegara mendapat akses yang sama untuk memperoleh pelayanan
publik yang mereka butuhkan. Proses dan harga pelayanan pelayanan
publik harus transparan , dan didukung adanya kepastian prosedur
dan waktu pelayanan. Sedangkan aspek efisiensi ini mencakup baik
dari perspektif provider maupun customers. Kedua belah pihak
customers-provider menginginkan pelayanan publik yang cepat, murah,
dan hemat tenaga, seperti dalam matriks berikut:
Matriks Penyempurnaan Pelayanan Publik
No.BidangWahana StrukturalTindakan Konkrit
1.ResponsivitasModel KYC (Know Your Customers)Identifikasi
pelanggan
Survai kebutuhan pelanggan
Wawancara kebutuhan pelanggan
Susun prioritas kebutuhan pelanggan dalam program.
Model citizens charterPedoman prosedur pelayanan
Kepastian waktu pelayanan
Kepastian biaya pelayanan
Kepastian jangka waktu pelayanan
Adanya mekanisme pengaduan dari pelanggan
Tersedianya kotak saran / alamat e-mail providers
2.AkuntabelKeadilanKesamaan akses antara warganegara untuk
mendapatkan pelayanan publik
Pemberian pelayanan publik berdasarkan nomor urut.
Larangan adanya suap
Sistem PelaporanAdanya pemberitahuan pada customer terhadap
pelayanan yang tertunda atau dibatalkan
Aktivitas pelayanan diaudit oleh auditor secara berkala
Adanya laporan kinerja organisasi tiap tahun
Transparansi Transparansi biaya
Transparansi prosedur.
Transparansi tentang informasi pelayanan
3.
EfisiensiDeregulasiPenyederhanaan formulir semua jenis pelayanan
publik
Persyaratan dan prosedur pelayanan dimuat di dalam web-site
Pemda.
Semua jenis formulir pelayanan publik dapat di down load dari
internet.
Pengajuan pelayanan dapat dikirim melalui internet
Sistem pelayanan perijinan satu pintu
Pengurangan biayaProduk layanan publik dapat di kirim ke alamat
customers dengan biaya APBD
Membebaskan biaya pelayanan publik yang mendasar, seperti
pelayanan KTP, Akta kelahiran, dan Akta kematian dengan membebankan
pada anggaran APBD
Adopsi teknologi modernPengembangan manajemen data base dengan
teknologi modern
Proses administrasi dan manjemen melalui computer on-line.
Pelayanan Publik, maka pelayanan publik harus berasaskan pada
kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak,
adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan,
partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif,
keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi
kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan
keterjangkauan dan bertujuan agar batasan dan hubungan yang jelas
tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik,
menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik
dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum
bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan
publik.
4.4.8. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
untuk mendukung kemajuan pembanguan ekonomi, sosial, dan
budaya.
Infrastruktur, sebagai prasarana pendukung pembangunan, harus
ditingkatkan pembangunan dan pemeliharaannya untuk menjaga
keberlanjutan pembangunan serta peningkatan pelayanan pemerintah
kepada masyarakat. Infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya
akan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat
Bangli dan bahkan ditingkatkan dan dilengkapi sesuai dengan
kebutuhan.
4.4.9. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kebutuhan masyarakat
secara riil dan proporsional dan dimanfaatkan secara cerdas dan
cermat dengan mengedepankan pola partisipasi dan prestasi
Pergeseran paradigma pembangunan seperti di atas bukan berarti
secara total dan sertamerta akan mengubah kebijakan pemerintah
menyangkut pelayanan kebutuhan masyarakat yang mendasar, mendesak,
dan nyata seperti dalam bentuk bantuan sosial masyarakat. Pelayanan
tersebut tetap menjadi perhatian utama bahkan akan ditingkatkan
dengan memperhatikan azas keadilan, proporsional dan pemerataan.
Masyarakat yang semakin cerdas perlu mendapatkan pengarahan untuk
memanfaatkan dan mengarahkan bantuan-bantuan sosial kepada
kegiatan-kegiatan yang mendidik dan produktif sehingga masyarakat
dapat secara cermat menggunakan bantuan-bantuan yang ada.
4.4.10. Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Kohesi Sosial melalui
Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bangli yang diwujudkan
dengan mengedepankan Peningkatan Ekonomi berbasis Pengetahuan dan
Pemberdayaan Masyarakat berbasis Pengetahuan
Kecenderungan perkembangan negara-negara maju yang memiliki daya
Saing tinggi berbasis pengetahuan dan teknologi, meningkatkan
pemahaman bahwa Daya Saing dan Kohesi Sosial tidak sekedar
dipengaruhi oleh melimpahnya sumberdaya alam, melainkan
faktor-faktor berbasis inovasi terutama pengetahuan dan teknologi
yang dikembangkan, dimanfaatkan dan disebarluaskan, yang mendorong
berkembangnya inovasi dan difusi secara terus menerus. Oleh sebab
itu Daya Saing dan Kohesi Sosial daerah Kabupaten Bangkli akan
semakin ditentukan oleh Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam upaya
mengembangkan potensi spesifik daerah.
4.5Analisis Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal
Analisis Lingkungan Strategis merupakan suatu pendekatan ilmiah
yang berdasarkan fakta dan data untuk menganalisis keadaan atau
kondisi yang ada dan terjadi dalam daerah yang berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah dalam rangka. menetapkan
tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun
ke depan. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan
pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan
tujuan (goal) dan sasaran (objective) pembangunan daerah yang ingin
dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun
mendatang.
Proses pengidentifikasian analisis lingkungan ini menggunakan
metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah
daerah, masukan masyarakat yang dihimpun dalam Rencana Strategis
SKPD lima tahun mendatang di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangli, dan dokumen perencanaan lainnya yang mendukung.
4.5.1. Analisis Lingkungan Internal
Identifikasi faktor lingkungan internal dilakukan untuk
menguraikan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan
Kabupaten Bangli. Faktor kekuatan adalah situasi dan kondisi
internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi
pemerintah Kabupaten Bangli memiliki kemampuan dan keunggulan
strategis dalam mencapai tujuannya, sedangkan kelemahan merupakan
situasi dan kondisi ketidakmampuan internal yang mengakibatkan
kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
A. Kekuatan (S):
1. Kabupaten Bangli terletak di tengah Pulau Bali yang
berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung,
Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Karangasem
sehingga menjadi jalur perekonomian dari enam kabupaten
lainnya.
2. Kabupaten Bangli memiliki wilayah yang cukup luas yaitu
52.081 Ha atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali (563.666 Ha)
dan memiliki Danau Batur yang memiliki luas 1.067,50 Ha, dan Gunung
Batur dengan kepundannya.
3. Kabupaten Bangli memiliki wilayah dengan kawasan lahan kering
dan perkebunan yang cukup luas hampir 34.329 Ha (65,95% wilayah)
dan hal ini merupakan potensi lahan yang cukup besar bila
dibandingkan luas kawasan perkebunan produktif kopi (4.593 Ha),
cengkeh (194 Ha), kakao (327 Ha).
4. Memiliki hutan negara yang luas yaitu: seluas 9.341,28 Ha,
merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan
fungsi Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Taman
Wisata Alam (TWA) terdiri atas HL Penulisan-Kintamani (4.219,3 Ha),
HL Munduk Pengajaran (613 Ha), HL Gunung Abang-Agung (1.406,71 Ha),
HPT Batur Bukit Payang (453 Ha), TWA Batur Bukit Payang (2.075 Ha)
dan TWA Gunung Abang-Agung (574,27 Ha).
5. Memiliki potensi sumber daya air permukaan dan air tanah. Air
permukaan terdiri atas dari Danau Batur dengan luas 1.607 Ha,
kedalaman 70 meter, volume 815,58 juta/m3, panjang garis pantai
(shoreline) 21,4 km dengan daerah tangkapan seluas 10.535 Ha.
Sungai yang ada di Kabupaten Bangli berjumlah 14 buah yang
merupakan hulu-hulu sungai utama yang bermuara di bagian Selatan
Pulau Bali. Air tanah di Kabupaten Bangli berdasarkan Peta
Pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan
(Dep. ESDM), menyatakan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Bangli dari
bagian utara Kota Bangli ke arah utara merupakan Daerah Resapan Air
yang mengisi Cekungan Air Tanah (CAT) wilayah Kabupaten/Kota
Sarbagita termasuk wilayah Kabupaten Bangli bagian selatan. Jumlah
potensi mata air di Kabupaten Bangli tersebar di 88 buah titik di
42 desa dengan debit total 1.561,30 ltr./dt.
6. Kabupaten Bangli memiliki iklim tropis, suhu udara relatif
rendah berkisar antara 15 30 C, semakin ke utara suhu semakin
dingin, yang sangat cocok untuk jenis tanaman tropis yang produktif
(perkebunan dan kehutanan).
7. Memiliki sumber daya aparatur pemerintahan (PNS) sebanyak
4.142 orang yang terdiri atas 1.469 orang golongan IV, 1.673 orang
golongan III, 935 orang golongan II dan 66 orang golongan I.
8. Memiliki sumber daya manusia (penduduk usia kerja) yang cukup
untuk melaksanakan pembangunan sebagai sumber tenaga kerja yaitu
sebanyak 169.418 orang pada tahun 2009, dengan jumlah tersebut
tingkat penggangguran terbuka sebesar 1,42%.
9. Fasilitas kesehatan yang dimiliki Kabupaten Bangli sampai
dengan tahun 2009 berupa dua buah rumah sakit yaitu sebuah rumah
sakit umum dan sebuah rumah sakit jiwa (satu-satunya rumah sakit
jiwa yang terdapat di Provinsi Bali), 11 Puskesmas dan 59 puskesmas
pembantu yang tersebar di masing-masing kecamatan. Rasio fasilitas
kesehatan rata-rata sebesar 34,89 per 100.000 penduduk artinya
setiap sekitar 1 fasilitas kesehatan mampu melayani penduduk 34.890
jiwa penduduk.
10. Di Kabupaten Bangli daerah yang beriklim sejuk adalah daerah
Kintamani, sehingga Kintamani merupakan daerah penghasil
sayur-sayuran. Produksi sayuran yang paling dominan adalah bawang
merah dengan produksi rata-rata per tahunnya mencapai 13.395,36
ton, disusul oleh sayuran kubis dengan produksi rata-rata sebesar
11.432,34 ton, dan yang ke-3 adalah tomat dan cabai yang
masing-masing produksinya rata-rata sebesar 4,718.39 ton dan
4,229.55 ton.
11. Sektor unggulan yang lain yang mempunyai prospek adalah
jeruk yang sudah terkenal dengan sebutan jeruk Kintamani. Selama
kurun waktu lima tahun terakhir, produksi jeruk rata-rata adalah
sebesar 67,127.50 ton. Di samping jeruk, produksi terbesar ke-2
adalah pisang yang produksinya mencapai rata-rata 68,696.78
ton.
12. Kabupaten Bangli mempunyai keunggulan di bidang peternakan
antara lain penggemukan dan pembibitan sapi Bali, peternakan ayam
ras petelur dan pedaging, serta penggemukan dan pembibitan
babi.
13. Memiliki daerah wisata Penelokan dengan pemandangan Danau
Batur dan Gunung Batur yang sudah sangat terkenal di dunia.
14. Memiliki pimpinan daerah yang visioner dan berkomitmen untuk
meningkatkan daya saing daerah melalui adopsi penguatan sistem
inovasi daerah kabupaten Bangli
B. Kelemahan (W):
1. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten di Bali yang
tidak memiliki potensi sumber daya laut.
2. Penggunaan lahan masih banyak yang belum produktif karena
merupakan lahan kering dan kesulitan penyediaan air baku.
3. Tingkat kesehatan masyarakat belum baik. Hal ini dapat
dilihat dari AKB Kabupaten Bangli sebesar 11,5 pada tahun 2009,
sedangkan AKABA tahun 2009 sebesar 13,2 dan AKI sebesar 107.41 pada
tahun 2009, Angka kesakitan DBD mencapai 35,54% per 100.000
penduduk tahun 2008. Penyakit saluran pencernaan di Kabupaten
Bangli tahun 2008 adalah 1.978 per 100.000 penduduk. Ini menunjukan
kondisi kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat perlu
ditingkatkan.
4. APK (Angka Partisipasi Kasar) :106,16 % dan APM 92,97 %.
5. Masih rendahnya kualitas SDM industri kecil dan UMKM baik di
bidang teknis produksi, desain maupun manajemen.
6. Jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangli
tahun 2008 hanya 16% dari total kunjungan ke Bali.
7. Ketidakseimbangan pembagian luas wilayah kecamatan
ditunjukkan oleh data bahwa 29,55% wilayah terbagi menjadi 3
kecamatan (Susut, Bangli, dan Tembuku) sedangkan sisanya hampir
70,45% wilayah Kabupaten terdiri atas satu kecamatan yaitu
Kecamatan Kintamani.
8. Pusat Ibukota Kecamatan Kintamani dilalui oleh jalur jalan
provinsi, namun aksesbilitas pencapaian desa-desa di wilayah
Kecamatan Kintamani sangat rendah. Hal ini tentu saja mempengaruhi
rentang kendali pelayanan pusat-pusat pelayanan termasuk
administrasi pemerintahan kecamatan terhadap keseluruhan 48
desa.
9. Luas lahan Kintamani yang melimpah tidak serta merta dapat
dimanfaatkan secara optimal karena topografi yang curam,
keterbatasan sumber daya air, dan luasnya proporsi lahan
kritis.
10. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Bangli saat ini
masih ditandai oleh tidak meratanya aksesibilitas antardesa,
kualitas, ataupun cakupan pelayanan sehingga sarana dan prasarana
yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung pembangunan sektor real,
mendorong sektor produksi, dan keseimbangan pembangunan
wilayah.
11. Sumber PAD yang masih terbatas dan relatif kecil yaitu
sebesar 10.500 juta rupiah pada tahun 2008, dibandingkan dengan PAD
kabupaten lain di Bali.12. Pendapatan per kapita Kabupaten Bangli
masih lebih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di
Provinsi Bali, pada tahun 2008 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp.
Rp. 8.492.145 (ADHB). 13. Dari hasil pendataan rumah tangga miskin
oleh BPS (dengan mempergunakan 14 variabel) diperoleh data bahwa
per 31 Mei 2006 jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten
Bangli mencapai 13.191 rumah tangga, sedangkan hasil pendataan 31
Agustus 2008 jumlah RTM mencapai 13.451 rumah tangga.
14. IPM Kabupaten Bangli termasuk peringkat 6 dari 9
Kota/Kabupaten, dimana IPM provinsi Bali tahun 2007 sebesar 70,53
termasuk peringkat 16 di Indonesia.
4.5.2. Analisis Lingkungan Eksternal
Faktor lingkungan eksternal menggambarkan peluang dan tantangan.
Peluang merupakan faktor yang menyatakan situasi dan kondisi
positif yang berada di luar kendali organisasi pemerintah daerah
yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, sedangkan
faktor tantangan adalah situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan
kegagalan.
A. Peluang (O):
1. Berkembangnya perekonomian daerah Bali utara dan selatan
berpeluang menjadikan Bangli sebagai jalur utama perekonomian dari
enam kabupaten lainnya.
2. Kebutuhan akan kopi dunia semakin meningkat termasuk juga
kakao sehingga berpeluang untuk terus diekspor.
3. Peningkatan pariwisata dunia termasuk Bali sebagai tujuan
wisata dunia menjadikan kebutuhan akan berbagai barang kerajinan
juga meningkat terutama kerajinan kayu dan bambu.
4. Kebutuhan akan sumber daya air yang terus meningkat
menjadikan bangli berpeluang untuk meningkatkan pengelolaan sumber
daya lingkungan.
5. Peningkatan wisata agro yang berbasis lingkungan.
6. Peningkatan produk-produk kreatif di bidang pertanian,
pariwisata dan industri kecil.
7. Peningkatan pariwisata berbasis lingkungan dan kecendrungan
pariwisata dunia menunju pariwisata yang berbasis lingkungan.
8. Peningkatan modal global yang dapat diinvestasikan di
berbagai sektor di Kabupaten Bangli.
9. Otomoni daerah yang memungkinkan daerah mengembangkan potensi
daerah sesuai dengan kondisi lokal (lokal genius).
10. Peningkatan kebutuhan tenaga terampil di bidang pariwisata,
kesehatan dan TKI maupun tenaga kapal pesiar di dunia.
11. Dengan adanya pimpinan yang berkomitmen dalam meningkatkan
daya saing daerah kabupaten Bangli melalui penguatan sistem inovasi
dan kohesi sosial, memiliki peluang untuk menciptakan iklim
lingkungan yg kondusif bagi usaha/bisnis dan inovasi; dan potensi
berkinerja unggul secara berkelanjutan.
B. Ancaman (T)
1. Peningkatan jumlah penduduk yang dapat meningkatkan
persaingan antar wilayah, antar penduduk dan antar kelompok
masyarakat
2. Meningkatnya persaingan bisnis pariwisata sehingga
meningkatkan pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan lindung,
pelanggaran radius kawasan suci, alih fungsi lahan hutan, dan
lainnya.
3. Meningkatnya terorisme di Indonesia menjadikan Bangli sebagai
salah satu sasaran persembunyian teroris dan gangguan keamanan
pariwisata Bangli.
4. Meningkatnya pemukiman dan perumahan serta parowisata
mengancam alih fungsi lahan yang dapat menurunkan produksi
pertanian dan perkebunan di Bangli.
5. Kebijakan pemerintah yang menurunkan insentif anggaran ke
daerah sementara kemampuan daerah masing rendah untuk pembiayaan
ekonomi daerah.
6. Perubahan iklim golbal yang dapat mengancam kelangsungan
pertanian di Kabupaten Bangli.
7. Tingginya persaingan antar wilayah dalam memperebutkan
investor.
8. Meningkatnya perebutan tenaga profesional oleh kalangan
industri.
4.5.3. Strategi Berdasarkan SWOT
Berdasarkan atas analisis faktor internal dan faktor eksternal
daerah Kabupaten Bangli, maka dapat disusun strategi berdasarkan
atas faktor di atas. Strategi tersebut disajikan dalam matrik
berikut ini:
Tabel 4.1 Matrik Strategi Berdasarkan SWOTKekuatan (S)Kelemahan
(W)
Peluang (O)Strategi S-O
1. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang
ada serta menciptakan iklim yang kondusif agar Kabupaten Bangli
dapat menjadi jalur Perdagangan dan pariwisata Bali bagian
tengah.
2. Peningkatan kerjasama regional dengan dukungan hubungan baik
pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten dan kota ) untuk
pengembangan sector unggulan wilayah.
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional dalam
pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan
pendidikan, kesehatan dan perekonomian daerah.
4. Peningkatan peran aparatur pemerintah dalam mewujudkan etika
dan moralitas (Good Government) berdasarkan GITA-SANTI.
5. Pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi pada
penyelamatan dan pelestarian lingkungan guna pengembangan industri
pertanian, industri pariwisata, dan industri kecil yang ramah
lingkungan
6. Pemanfaatan dukungan pihak swasta dalam rangka pemberdayaan
masyarakat, untuk pengembangan sektor unggulan daerah.
7. Peningkatan sarana dan prasarana sosial ,budaya, dan ekonomi
yang ada guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
8. Pemanfaatan kelembagaan masyarakat yang ada guna mendukung
peningkatan daya saing, kemandirian, kesejahteraan, dan menciptakan
lapangan kerja guna mengurangi angka pengangguran terbuka.
9. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah
menuju tata kepemerintahan yang baik dalam rangka penegakan hukum
dan menumbuhkan kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari
masyarakat dan swasta.
10. Peningkatan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban
dalam daerah guna mendukung terlaksananya aktivitas pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Peningkatan pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi
guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan upaya peningkatan
pendapatan masyarakat.
12. Pengembangan komoditas unggulan dan sektor ekonomi
kerakyatan yang kreatif melalui peran aktif masyarakat dan swasta
agar dapat menjadi komoditas ekspor yang berkualitas.
Strategi W-O
1. Peningkatan jejaring (network) antar lembaga pemerintah,
lembaga masyarakat dan swasta melalui peningkatan koordinasi lintas
sektoral secara optimal guna meyelenggarakan pembangunann yang
Efisien, Efektif, dan Relevansi dan Produktif.
2. Pemanfaatan semangat GITA-SANTI dalam meningkatkan kemampuan
dan kemandirian masyarakat.
3. Peningkatan ekonomi kerakyatan sektor unggulan daerah secara
optimal melalui pengembangan ekonomi kreatif.
4. Peningkatan pemanfaatan pasar lokal, regional, dan
internasional melalui peningkatan nilai tambah produk barang dan
jasa agar berdaya saing internasional.
5. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penerapan
e-government guna mewujudkan manajemen pemerintahan daerah yang
bersih, dan profesional.
6. Peningkatan penelitian tentang potensi daerah dalam rangka
mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada untuk peningkatan
kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Peningkatan ketersediaan dan akurasi data dan informasi
tentang potensi investasi untuk menarik minat investor melakukan
investasi di Kabupaten Bangli agar dapat meningkatkan perekonomian
daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
8. Peningkatan pengembangan potensi pertanian, perkebunan,
kehutanan, air danau dan pariwisata yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
9. Peningkatan pengelolaan sumber-sumber daya alam yang
berwawasan penyelamatan dan pelestarian lingkungan yang mampu
menciptakan lapangan kerja yang luas dan berdasarkan atas tata
ruang yang ada.
Ancaman (T)
Strategi S-T
1. Peningkatan hubungan yang baik antar komponen masyarakat yang
berada dalam wilayah maupun luar wilayah Bangli dalam rangka
menghadapi persaingan regional.
2. Peningkatan peran dan kemampuan aparatur pemerintah dalam
menghadapi persaingan regional dan perubahan kondisi dinamika
politik
3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar
memiliki kemampuan untuk berwirausaha dalam rangka mengurangi
pengangguran.
4. Peningkatan kinerja lembaga masyarakat melalui pembinaan oleh
aparatur pemerintah dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi
lokal.
5. Peningkatan sumberdaya yang ada guna menghadapi persaingan
regional dan perubahan geopolitik. .
6. Peningkatan dukungan pihak swasta untuk menghadapi persaingan
regional.
7. Peningkatan peran aparatur pemerintah daerah dalam rangka
perwujudan supremasi hukum.
8. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam rangka
penegakan supremasi hukum.
9. Peningkatan transparansi dalam menghadapi persaingan regional
dan menanggulangi berbagai macam penyakit masyarakat.Strategi
W-T
1. Optimalisasi potensi sumber pendapatan daerah dalam rangka
meningkatkan dana pembangunan daerah.
2. Pertahankan kemampuan apratur pemerintah dalam melakukan
koordinasi lintas sektoral untuk menhadapi persaingan regional.
3. Menjaga profesionalisme aparatur pemerintah untuk menghadapi
perubahan geopolitik dan dinamika sosial politik.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi persaingan regional
dan perubahan geopolitik.
5. Sosialisasi hukum untuk mewujudkan supremasi hukum.
6. Sosialisasi penegakan aturan tentang hukum dan penyakit
masyarakat lainnya.
7. Menjaga potensi ekonomi lokal secara optimal untuk menghadapi
persaingan regional.
8. Pertahankan kemampuan penguasaan pasar dalam menghadapi
persaingan global.
9. Menjaga hubungan antara pemerintah dan swasta dalam
menciptakan jejaring bisnis yang kuat dan luas.
10. Pertahankan kemampuan manajerial aparatur pemerintah dalam
menghadapi transformasi birokrasi.
11. Aplikasikan e-government dalam menghadapi persaingan
regional.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Bangli 2010
-2015IV - 1