22 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. HASIL PENELITIAN 1. Gambaran Umum Kabupaten Pegunungan Bintang a. Latar Belakang Berdirinya Kabupaten Pegunungan Bintang. Pemekaran adalah proses peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sejumlah wilayah yang rakyatnya merasa kurang mendapat pelayanan dengan baik, acapkali memperjuangkan pemekaran, dengan harapan pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan baik. Tujuan utama pemekaran adalah untuk memacu pembangunan, melalui peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah sepertiang tercantum dalam UU. No. 26 tahun 2002. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, berbagai dukungan diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, diantaranya dukungan dana. Kabupaten Pegunungan Bintang, merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya/Wamena. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 21 November 2002 berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002.Pembentukan Kabupaten Pegunungan Bintang bersamaan dengan 13 kabupaten pemekaran lainnya di Papua. Namun demikian, kabupaten ini baru disahkan pelaksanaan pembentukannya pada 12 April 2003 Kabupaten Pegunungan Bintang berbatasan Sebelah Timur Dengan Papua New Guinea, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo, sebelah Utara dengan Kabupaten Keerom dan Selatan dengan Kabupaten Boven Digoel dengan luas wilayah 15.683 Km2 dari permukaan laut 2.000 hingga 3.000 m, curah hujan 20 hari per bulan dan kelembaban di atas 81 persen. Kabupaten ini dimekarkan agar dapat mempermudah proses peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan alasan bahwa proses pelayanan dari kabupaten induk ke daerah Pegunungan Bintang sangat sulit untuk dijangkau. Yang mana pelayanannya harus melalui pesawat karena belum adanya jalan darat yang dapat menghubungkan antara ibu kota kabupaten dan berbagai kota kecamatan. Transportasi
19
Embed
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. HASIL …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14117/4/T1_152011801_BAB IV... · Pegunungan Bintang beriklim tropis basah dengan rata-rata
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
22
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
1. Gambaran Umum Kabupaten Pegunungan Bintang
a. Latar Belakang Berdirinya Kabupaten Pegunungan Bintang.
Pemekaran adalah proses peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Sejumlah wilayah yang rakyatnya merasa kurang mendapat pelayanan dengan baik,
acapkali memperjuangkan pemekaran, dengan harapan pelayanan kepada masyarakat
dapat diberikan dengan baik.
Tujuan utama pemekaran adalah untuk memacu pembangunan, melalui
peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah
sepertiang tercantum dalam UU. No. 26 tahun 2002. Dalam mewujudkan tujuan tersebut,
berbagai dukungan diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, diantaranya
dukungan dana.
Kabupaten Pegunungan Bintang, merupakan salah satu kabupaten pemekaran
dari Kabupaten Jayawijaya/Wamena. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 21 November
2002 berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002.Pembentukan Kabupaten Pegunungan Bintang
bersamaan dengan 13 kabupaten pemekaran lainnya di Papua. Namun demikian,
kabupaten ini baru disahkan pelaksanaan pembentukannya pada 12 April 2003
Kabupaten Pegunungan Bintang berbatasan Sebelah Timur Dengan Papua New
Guinea, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo, sebelah Utara dengan
Kabupaten Keerom dan Selatan dengan Kabupaten Boven Digoel dengan luas wilayah
15.683 Km2 dari permukaan laut 2.000 hingga 3.000 m, curah hujan 20 hari per bulan
dan kelembaban di atas 81 persen.
Kabupaten ini dimekarkan agar dapat mempermudah proses peningkatan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan alasan bahwa proses pelayanan dari
kabupaten induk ke daerah Pegunungan Bintang sangat sulit untuk dijangkau. Yang
mana pelayanannya harus melalui pesawat karena belum adanya jalan darat yang dapat
menghubungkan antara ibu kota kabupaten dan berbagai kota kecamatan. Transportasi
23
udara merupakan satu-satunya jalur pelayanan dan pembangunan yang digunakan di
Kabupaten Pegunungan Bintang. Sampai saat ini belum ada jalur transportasi darat.
b. Visi Misi Kabupaten Pegunungan Bintang
Pada hakikatnya Kabupaten Pegunungan Bintang mempunyai alur atau visi dan
misi yang mendasar yang akan menjadi cikal bakal arah dan tujuan bersama dalam
meningkatkan dan mengembangkan daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
a) Visi
Visi pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang berbunyi: "Di Tahun 2015,
terwujud semakin kokohnya kemandirian masyarakat yang didukung oleh semangat
kerja keras dan gotong-royong dalam membangun ekonomi sosial, budaya, politik,
hukum dan agama untuk mempertahankan harkat dan martabat Manusia Ngalum.
Ketengban, Batom dan Murop".
b) Misi
Misi Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang meliputi:
1) Memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat yang
didukung oleh manajemen kelembagaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif dan efisien.
2) Menciptakan aksesibilitas wilayah untuk mendukung mobilitas arus manusia dan
barang dari dan ke distrik/kabupaten sebagai pusat pelayanan dan pembangunan.
3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui pembangunan
pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi dan pendapatan masyarakat.
4) Membina, melestarikan nilai-nilai sosial budaya, adat istiadat, semangat kerja keras,
gotong royong dan kemandirian masyarakat untuk pembangunan daerah.
5) Mendorong, mengembangkan serta membing usaha kecil dan menengah dengan
menciptakan lembaga-lembaga ekonomi rakyat dan memanfaatkan potensi
sumberdaya alam yang tersedia.
6) Mendorong terciptanya stabilitas wilayah melalui kerjasama yang harmonis antara
pemerintah, lembaga adat dan gereja serta masyarakat.
7) Membuka peluang investasi untuk pemanfaatan danpengelolahan potensi
sumberdaya alam (hutan dan tambang).
Untuk mengimplementasikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pegunungan
Bintang, maka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pegunungan Bintang
didasarkan pada empat (4) kebijaksanaan pembangunan yaitu kebijaksanaan sektoral,
24
perwilayahan dan tata ruang (infrastrutur). Arah kebijaksanaan sektoral di Kabupaten
Pegunungan Bintang dititikberatkan pada pembangunan masyarakat secara utuh dan
berkesinambungan, serta menyangkut pembangunan sektor–sector seperti: Pertanian dan
Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Tenaga Kerja, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah Mikro (UMKM), Transportasi serta
Pertambangan dan Energi (Perekonomi Masyarakat / Ekonomi Kerakyatan).Sedangkan
kebijakan perwilayahan merupakan hal yang harus dipedomani sebagai upaya
optimalisasi dalam upaya pembangunan semua sektor, dan kebijaksanaan pembangunan
perwilayahan harus berdasarkan pada kebutuhan optimalisasi daerah termasuk
Pendidikan dan Kesehatan yang merupakan tolok ukur kemajuan daerah.
c. Kondisi Geografis
Kabupaten Pegunungan Bintang beribukota di Oksibil yang berbatasan langsung
dengan Negara tetangga Papua New Guinie (PNG), yang didominasi pegunungan dataran
tinggi yang terjal sehingga daerah ini sulit dijangkau dibanding daerah atau wilayah lain
di Papua maupun di wilayah Indonesia lainnya.Transportasi yang dapat digunakan
menuju ke Pegunungan Bintang sebelum dan sesudah menjadi kabupaten hingga saat ini
adalah menggunakan Pesawat kecil jenis Cessna, Pilatus, Twin Otter dan Cassa.
Kemudian pada tahun 2007 dengan adanya bantuan pemerintah daerah dan kerjasama
PT. Avia Air maka dapat ditambahkan dua armada Dash7 (Dash Seven) jenis foker 27
bisa memasuki kabupaten tersebut yang pelayanannya hingga sekarang dapat berjalan
dengan lancar walaupun kondisi cuaca sering menjadi masalah.
Kabupaten Pegunungan Bintang masih tergolong kabupaten yang baru bertumbuh dan
yang masih sangat memerlukan perhatian besar oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi serta berbagai pihak yang ingin membangun daerah ini. Secara Geografis
kabupaten ini terletak di antara 140°05’00’-141°00’00’ bujur timur dan 3°04’00’-5°20’00’
lintang selatan dengan luas wilayah 15.683 Km³ atau 1,63% dari luas Provinsi Papua.
Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan kabupaten yang sebagian besar
wilayahnya terletak di pegunungan pada ketinggian ± 4.000 kaki dari permukaan laut.
Kondisi seperti ini menjadikan kabupaten tersebut termasuk salah satu wilayah yang masih
sulit diakses karena semua distrik hanya dapat dicapai melalui pesawat terbang kecil
sejenis Cessna dan Twin Other. Secara fisik, kabupaten ini berbatasan langsung dengan
25
Papua New Guenea di sebelah Timur, Kabupaten Boven Digoel di sebelah Selatan,
Kabupaten Keerom di sebelah Utara dan Kabupaten Yahukimo di sebelah barat.
Pegunungan Bintang beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan sekitar
3.500 mm per tahun dan rata-rata hari hujan 192 hari per tahun. Namun di beberapa
wilayah, terutama di bagian selatan dan utara beriklim panas dan sedang.Sementara di
bagian barat dan tengah beriklim dingin.Menurut Badan Metereologi dan Geofisika
Jayapura, suhu udara daerah ini berkisar antara 130C – 330C.
d. Kondisi Perkembangan Pendidikan
Setelah diberlakukan Undang-undang no. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi
Khusus di Papua, ini menjadi suatu harapan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk
memberdayakan seluruh potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Untuk
menjawab harapan dan tantangan tersebut di atas, dituntut membangun dan menciptakan
sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Pendidikan adalah awal dari
proses pembangunan yang benar-benar akan mengisi pembangunan suatu daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang menyadari akan pentingnya
pembangunan dan pengembangan SDM Pegunungan Bintang yang merupakan tulang
punggung masa depan negara dan bangsa sehingga pemerintah daerah mengadakan
kerjasama dengan berbagai instansi pendidikan di seluruh Indonesi, baik SMP, SMA,
sampai Perguruan Tinggi. Kabupaten Pegunungan Bintang mengharapkan perlu adanya
kualitas pendidikan maupun kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan
masa depan.
Umumnya keadaan pendidikan formal di kabupaten Pegunungan Bintang belum
terwujud sebagaimana daerah lain di Indonesia. Wilayah Pegunungan Bintang menjadi
bagian dari kabupaten Jayawijaya selama 40-an tahun tetapi pemerintah setempat belum
mampu menjangkau dengan alasan medannya sangat sulit dan jauh dari ibukota
kabupaten. Pembangunan fisik maupun non fisik lebih diarahkan ke bagian barat dari
ibukota kabupaten (Wamena). Akibatnya, di daerah Pegunungan Bintang tidak perna ada
perubahan yang signifikan. Keadaan ini tidak jauh bedah dengan kabupaten lain yang
ada di seluruh Papua. Pembangunan pendidikan formal yang diharapkan masih sangat
tertinggal jauh dengan daerah lain di Papua maupun Indonesia.
Dengan adanya kondisi pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang yang sangat
memprihatinkan ini, maka pemerintah daerah mulai berpikir untuk mengambil langkah
– langkah konkrit. Kebijakan pemerintah pertama pada tahun 2003-2005 adalah
26
mengirim kurang lebih 50 orang mahasiswa (S1 dan S2) di beberapa perguruan tinggi di
Indonesia, seperti, STTNAS, UPN, UJB, UNHAS, STPMD dan UGM. Kebijakan ini
terus dilakukan sambil mencari perguruan tinggi yang bisa bekerjasama dalam rangka
mempersiapakan Sumber Daya Manusia (guru) kabupaten Pegunungan
Bintang.Pemerintah daerah terus berusaha mengambilan kebijakan dalam rangka
membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia melalui kerjasama dengan
beberapa perguruan tinggi di seluruh Indonesia.Salah satunya adalah dengan Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2007. Kerjasama tersebut didasarkan pada Nota
Kesepahaman yang disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Sebetulnya
keadaan pendidikan formal yang dirasakan di kota–kota besar seperti Pulau Jawa
sungguh–sungguh belum pernah terjadi di seluruh Papua, apalagi Kabupaten
Pegunungan Bintang yang baru berusia 14 tahun menjalankan pemerintahannya sejak
disahkannya menjadi kabupaten pada tanggal 12 April 2003 sampai sekarang.
Kabupaten Pegunungan Bintang sebenarnya banyak sarjana yang mampu
mambangun daerah ini namun belumlah cukup. Ini merupakan tantangan pemerintah
daerah dalam menyikapi kondisi krisis pemimpin di masa kini, baik di Pegunungan
Bintang itu sendiri maupun di seluruh Indonesia.Salah satu langkah yang ditempuh oleh
pemerintah daerah adalah mau dan tidak harus bekerjasama dengan berbagai lembaga
pendidikan di seluruh Indonesia.Dengan adanya pemekaran kabupaten ini seyogynya
dapat dimanfaatkan untuk membangun dan menciptakan SDM Pegunungan Bintang
yang mampu bersaing di masa mendatang.
2. Gambaran Umum Universitas Sanata Dharma
1) Latar Belakang Berdirinya Universitas Sanata Dharma
a) PTPG Sanata Dharma (1955 - 1958)
Gagasan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh Prof.
Moh. Yamin, S.H selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI pada
tahun 1950-an disambut baik oleh para imam Katolik, terutama Ordo Societas Jesus
(Serikat Yesus yang lazim disingkat S.J.) ketika itu Ordo ini telah membuka kursus-
kursus B1, antara lain B1 Mendidik (Yayasan De Britto) di Yogyakarta yang dikelola
oleh Pater H. Loeff, S.J. dan B1 Bahasa Inggris (Yayasan Loyola) di Semarang yang
dikelola oleh pater W.J. Van der Meulen, S.J. dan Pater H. Bastiaanse, S.J. Setelah
adanya dukungan dari Conggregatio de Propaganda Fide, selanjutnya Pater Kester yang
waktu itu menjabat sebagai Superior Misionaris Serikat Yesus menggabungkan kursus-
kursus ini menjadi sebuah perguruan tinggi dan lahirlah PTPG Sanata Dharma pada
27
tanggal 20 Oktober 1955 dan diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 17 Desember
1955. Pada awalnya PTPG Sanata Dharma mempunyai 4 Jurusan, yaitu Bahasa Inggris,
Sejarah, IPA, dan Ilmu Mendidik.Para pembesar misi Serikat Yesus menunjuk Pater
Prof. Nicolaus Driyarkara, S.J. menjadi Dekan PTPG Sanata Dharma dan Pater H. Loeff
sebagai Wakil Dekan.
Nama "Sanata Dharma" diciptakan oleh Pater K. Looymans, S.J. yang waktu itu
menjadi pejabat Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan di Kantor Wali
Gereja Indonesia."Sanata Dharma" sebenarnya dibaca "Sanyata Dharma", yang berarti
"kebaktian yang sebenarnya" atau "pelayanan yang nyata". Kebaktian dan pelayanan itu
ditujukan kepada tanah air dan gereja (Pro Patria et Eclessia).
b) Perkembangan Selanjutnya (1958 - 1965)
Agar menyesuaikan diri dengan ketentuan pemerintah, dalam hal ini Kementrian
Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tentang perubahan PTPG menjadi FKIP, maka
PTPG Sanata Dharma pada bulan November 1958 berubah menjadi FKIP (Fakultas
Keguruan Ilmu Pendidikan) Sanata Dharma dan merupakan bagian dari Universitas
Katolik Indonesia cabang Yogyakarta. Pada masa FKIP ini Sanata Dharma berhasil
memperoleh status "disamakan" dengan negeri berdasarkan SK Menteri PTIP No.1 /
1961 pada tanggal 6 Mei 1961 jo No. 77 / 1962 tanggal 11 Juli 1962. Di atas kertas Sanata
Dharma memang merupakan bagian dari Universitas Katolik Indonesia, tetapi secara de
facto FKIP Sanata Dharma tetap berdiri sendiri.
c) Perubahan Nama dari FKIP menjadi IKIP Sanata Dharma (1965 - 1993).
Untuk mengatasi kerancuan ini, pemerintah menetapkan agar FKIP harus berdiri
sendiri sehingga berubah nama menjadi IKIP Sanata Dharma berdasarkan SK Menteri
PTIP No. 237 / B - Swt / U / 1965. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 September
1965.Sejak itu Sanata Dharma mengalami banyak perkembangan yang meliputi banyak
aspek, baik yang menyangkut perkembangan sarana dan prasarana, fisik, administrasi,
system pengajaran atau kurikulum dan visi-misi. Misalnya, IKIP Sanata Dharma
dipercaya pemerintah untuk mengelola Program Diploma I, II, dan III untuk jurusan
Matematika, Fisika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS, dan PMP. Berbagai program
Diploma ini ditutup pada tahun 1990 dan selanjutnya dibuka program Diploma II PGSD
(Pendidikan Guru Sekolah Dasar).
d) Universitas Sanata Dharma (1993 sampai sekarang)
28
Agar Sanata Dharma dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan
masyarakat serta kemajuan zaman, maka pada tanggal 20 April 1993 sesuai dengan SK
Mendikbud No. 46 / D / O / 1993, IKIP Sanata Dharma dikembangkan menjadi
Universitas Sanata Dharma (USD). Dengan perkembangan ini Universitas Sanata
Dharma diharapkan terus dapat memajukan sistem pendidikan guru sekaligus
berpartisipasi dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah
berkembang menjadi universitas, Sanata Dharma terdorong untuk memperluas muatan
program pendidikannya. Di samping tetap mempertahankan pendidikan guru dengan
tetap membuka FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), Sanata Dharma
membuka beberapa fakultas baru. Hingga kini Universitas Sanata Dharma memiliki 8
Fakultas dengan 25 Program Studi, 3 Program Pasca Sarjana, 1 Program Profesi, dan 3
Program Kursus Bersertifikat. Selain itu, sekarang ini banyak hal berkembang di
Universitas Sanata Dharma.Perkembangannya meliputi berbagai aspek, baik sarana fisik
(gedung, lab, perpustakaan, dan fasilitas fisik lainnya), administrasi (sistem informasi,
manajemen, biro / lembaga / pusat / serta unit pendukung), peningkatan mutu akademik,
penelitian, pengajaran, serta pengabdian pada masyarakat.
2) Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan
a) Visi
Universitas Sanata Dharma didirikan oleh Ordo Serikat Yesus (S.J.)
provinsi Indonesia bersama para imam dan awam Katolik untuk
b) Misi
Universitas Sanata Dharma didirikan sebagai lembaga akademis yang
menekankan perpaduan IPTEK dan nilai-nilai kemanusiaan, lembaga kritis masyarakat,
lembaga yang menjunjung tinggi kebebasan akademis, lembaga pendidikan humanis dan
dialogis yang mengembangkan segi intelektual, moral, emosional, dan sprititual
mahasiswa secara terpadu, lembaga yang mendidik mahasiswa menjadi manusia yang
utuh, kritis, dewasa, dan memiliki kepekaan sosial, lembaga yang memberikan pelayanan
masyarakat, dan lembaga yang mempersiapkan tenaga kependidikan secara profesional.
c) Tujuan Pendidikan di Universitas Sanata Dharma
Pendidikan di Universitas Santa Dharma bertujuan membantu mencerdaskan
putra-putri bangsa dengan memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai humanistik
yang berlandaskan nilai-nilai – nlai Kristiani yang universal dan cita-cita kemanusiaan
29
sebagaimana terkandung dalam Pancasila, sehingga memiliki kemampuan akademik
sesuai dengan bidang studinya dan integritas kepribadian yang tinggi.
3. Tujuan Dilakukannya Kerjasama
Tujuan dilakukakannya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten
Pegunungan Bintang dan Universitas Sanata Dharma adalah membangun dan
menciptakan sumberdaya manusia yang mampu dan mau membangun Pegunungan
Bintang.
Tujuan kerjasama kedua pihak ini dilakukan sesuai dengan Nota Kesepahaman
Kerjasama.Isi dari Nota Kesepahaman tersebut adalah untuk meningkatkan kerjasama di
bidang pendidikan guna mewujudkan rencana Pemerintah Kabupaten Pegunungan
Bintang dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia. Para pihak
akan mewujudkan kerjasama di bidang-bidang berikut:
1) Pendidikan mahasiswa dan calon mahasiswa
2) Pengembangan kurikulum sekolah
3) Pelatihan guru
Dari ke-3 bidang tersebut di atas, kedua belah pihak sudah dan sedang dilakukan.
Durasi waktu untuk kerjasama ini adalah selama 5 tahun sejak tahun 2007 sampai
berakhir pada tahun 2012.
Kerjasama tersebut sudah dilakukan namun dalam pelaksanaannya tidak seperti yang
diharapkan oleh kedua pihak. Sampai dengan saat ini hanya bisa melaksanakan poin
pertama dari ketiga bidang yang sudah dicantumkan di atas.Untuk poin ke-2 dan poin ke-
4 yaitu pengembangan kurikulum sekolah dan pelatihan guru belum dilakukan secara
baik sesuai yang diharapkan.
4. Dasar Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dan
Universitas Sanata Dharma.
Hal mendasar yang menjadi dasar kerjasama ini adalah dengan melihat kondisi
sektor pendidikan di Pegunungan Bintang yang belum menunjukan tanda-tanda
kemajuan dan merupakan kabupaten baru yang notabenenya membutuhkan sumber
daya manusia yang berkualitas baik dan mampu bersaing untuk membangun
daerah.Berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah maupun Universitas Sanata
Dharma yang memfokuskan kepada pelayanan masyarakat dan membangun
masyarakat dengan berlandaskan pada rasa kemanusiaan maka kedua belah pihak
30
menyepakati untuk bekerjasama dalam membangun dan menciptakan sumber daya
manusia.
Keterbatasan sarana dan prasarana serta guru menjadi faktor utama penyebab
pelayanan pada sektor pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, sehingga proses
belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan melihat kondisi ini maka
pemerintah daerah mengambil suatu kebijakan untuk bekerjasama dengan berbagai
lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, baik dari tingkat SMP, SMA dan Perguruan
Tinggi.Dengan maksud dapat menciptakan sumber daya manusia untuk waktu
mendatang. Sejauh ini pengadaan sumber daya manusia masih sangat minim.
Salah satu bentuk kerjasama adalah antara Pemerintah Daerah Kabupaten
Pegunungan Bintang dan Unversitas Sanata Dharma.Yang mana menjadi fokus utama
pemerintah daerah guna menciptakan sumber daya manusia yang mampu membangun
dan mempertahankan harkat dan martabat orang Pegunungan Bintang itu sendiri
melalui kemajuan masyarakat. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa dapat
menciptakan dan mempersiapkan sumber daya manusia untuk sepuluh sampai dua
puluh tahun ke depan. Salah satu faktor yang menjadi masalah bagi Kabupaten
Pegunungan Bintang adalah kurang tersedianya sumber daya manusia terutama tenaga
guru
B. PEMBAHASAN
A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang
Kebijakan adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak
dikerjakan. Sementara menurut Carl Friedrich dalam (Leo Agustino, 2008:7)
mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu .
Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab (Friedrich
dalam Wahab, 2004:3) bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada
tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan
dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk
mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” Kebijakan mengandung
suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin
dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah.
31
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar
rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor
swasta, serta individu (Easton 1969)
Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang telah membuat
satu program kebijakan yaitu program Matrikulasi, program kebijakan ini bermula
dari keprihatiana pemerintah daerah terhadap kurangnya ketersediaan Sumber Daya
Manusia. Sejak setelah memisahkan diri dari kabupaten induk yaitu kabupaten
Jayawijaya atau Wamena.Pada masa itu yang menjadi kebutuhan prioritas adalah di
bidang pendidikan (guru) dan kesehatan, serta membutuhkan tenaga profesi lainya.
Matrikulasi adalah siswa yang di terima sebagi calon didik peserta dan merupakan
kegiatan pembelajaran tambahan untuk menyetarakan pengetahuan peserta didik agar
dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti. Matrikulasi juga biasa di sebut
sekolah persiapan untuk persiapan memasuki perguruan tinggi.
Selain pemerintah daerah membuat program matrikulasi juga pemerintah daerah
membiayai pendidikan jalur lain demi meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
andal dan berkualitas untuk masa depan kabupaten pegunungan bintang dan
Indonesia.
Program kebijakkan ini ditandai dengan kerja sama atau kesepakatan bersama
atara ke dua bela pihak yaitu pemerintah daerah kabupaten Pegunungan Bintang
dengan Universitas Sanata Dharma atau MoU (Memorandum of Understanding),
dilaksanakan pada 27 Juli 2007. Tidak lama setelah melakukan kerja sama mulai
mengirimkan calon mahasiswa ke Universitas Sanata Dharma Yogyakarta untuk
melaksanakan pendidikan matrikulasi selama setahun. Calon mahasiswa yang dikirim
adalah putra-putri lulusan terbaik yang diwakilkan dari setiap Distrik/kecamatan di
seluru wilayah kabupaten Pegunungan Bintang.
Dalam pengiriman calaon mahasiswa angkatan selanjutnya banyak persoalan
mengenai penundaan pengiriman calaon mahasiswa maupun dalam hal pembiayaan
yang sering terlambat. Hal ini disebabkan karena masa pergantian bupati dan
perombakan pejabat lama, sehingga terjadi kekeliruan penanganan mengenai program
lama yang sedang dijalankan bertabrakan dengan program baru sehingga program
32
lama dilupakan walaupun ada program jangka panjang yang perlu dilanjutkan seperti,
program Matrikulasi ini.
Lebih lanjut pemerintah kabupaten pegunungan bintang menyerahkan calon
mahasiswa sepenuhnya kepada pihak Universitas Sanata Dharma untuk mendidik dan
memfasilitasi dalam pelaksanaan keberlangsungan pendidikan matrikulasi selama
setahun, tidak sampai disitu setelah calon mahasiswa tersebut menyelesaikan
pendidikan matrikulasi dan melanjutkan perguruan tinggi pun pihak Universitas
Sanata Dharma masih dalam tanggungan pembiayaan samapai tamat kuliah. Tugas
Universitas Sanata Dharma adalah mengurusi dalam pembiayaan kuliah, uang saku
dan mengurusi pembiayaan kost-kosan.
Universitas Sanata Dharma juga merupakan Universitas Khatolik ternama di Jawa
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, didirikan pada Tahaun (1955)oleh Prof.
Moh.Yamin, S.H selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI pada
tahun 1950-an. Universitas ini, sangat terkenal dengan lulusan-lulusan terbaiknya di
Indonesia dan lulusanya tersebut sangat mempengaruhi terhadap pengapdian terutama
mereka yang lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di mata
masyarakat terutama di wilayah Papua, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.
Universitas Sanata Dharma juga menciptakan manusia-manusia yang berilmu tinggi,
berkarakter dan dedikasih tinggi dalam menjalankan pelayanan yang berlandaskan
asas iman Khatolik yang kokoh dalam impelementasi tugas dan tanggungjawab
dimana mereka bertugas.
Alasan pemerintah membuat program matrikulasi, (siswa siswinya tidak langsung
setelah lulus SMA/SMK masuk ke perguruan tinggi) karena, hampir semua lulusan
dari pedalaman Papua pegunungan, pengaruh perubahan kurikulum, dan calon
mahasiswa tersebut sebagian besar lulusan SMK sehingga, pemerintah atau pelaku
kebijakan progaram ini menginginkan agar calaon mahasiswanya mengikuti
pendidikan matrikulasi selama setahun,tidak seperti biasanya matrikulasi berlaku di
Indonesia, biasanya 1-2 minggu bahkan 1-2 bulan saja.
B. Proses Matrikulasi
Pada bagian ini merupakan hasil proses penelitian tersebut dengan melihat dan
mendengarkan pengakuan dari pembina, pembimbing dan calon mahasiswa serta alumni
mahasiswa pendidikan matrikulasi asal kabupaten Pegunungan Bintang. Ada beberapa
33
langkah-langkah bentuk pembinaan yang di buat oleh Universitas Sanata Dharma bagi
calom mahasiswa Pegunungan Bintang:
1. Pengenalan lingkungan
a) Pengenalan Lingkungan di Kamus Universitas Sanata Dharma
Langkah ini tidak terlepas dari Keputusan Direktur jenderal Pendidik Tinggi
Nomor 25/Dikti/Kep/2014 Tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan
Kampus Bagi Mahasiswa Baru. Para calon mahasiswa Kabupaten Pegunungan
Bintang juga melaksanakan orientasi lingkungan kampuss ebelum melaksanakan
pendidikan matrikulasi yang pertama di UniversitasSanata Dharma, juga
merupakan awal pendidikan matrikulasi dimulai. Tujuanya adalah calon
Mahasiswa tersebut terlebi dahulu mengetahui fasilitas pelayanan yang dapat
diterima selama pendidikan matrikulasi dan cara pemanfaatannya.
Pengenalan linkungan kampus para calon mahasiswa Pegunungan Bintangini
dimulai dari Universitas Sanata Dharma (USD) juga merupakantempatdimana
akan berlangsungnya pendidikan matrikulasi selama setahun. Pengenalan
kampus Universitas Sanata Dharma bersama para pembimbing yaitu dosen-dosen
USD serta mahasiswa peraktek dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
FKIP dan mahasiswa Fakultas Fisikologi yang menjadi pendampingan para calon
mahasiswa selama orientasi. Hal ini dilaksanakan setiap angkatan matrikulasi
yang dikirim sebelum memulai pendidikan matrikulasi.
Di Universita Sanata Dharma sendiri memilki tiga kampus yang lokasinya
berjahuan sehingga saat pengenalan kampus tersebut membutuhkan waktu yang
lama untuk mengunjunginya. Tempat-tempat penting yang di kunjungi adalah
bagian penerimaan mahasiswa baru, bagian keuangan, bagian kemahasiswaan,
ruang perpustakaan, ke ruang laboratorium ( Fisika, Biologi, Sejarah, Kimia
Dll.), dan belajar di ruang komputer untuk mengetahui dan memperaktekkan
cara-cara langsung pengoperasian komputer. Selain itu juga memperkenalkan
fasilitas diluar dalam kamus seperti lapangan bola kaki, lapangan bola basket,
lapangan bola volly dan lapangan bola pimpong.
b) Tour Wisata (kunjungan wisata)
34
Kaitan dengan pengenalan lingkungan maka, Para calaon mahasiswa
kabupaten Pegunungan Bintang, diajak tidak hanya diperkenalkan di lingkungan
kampus tetapi juga melaksanakan kunjungan wisata ke berbagai wisata yang
merupakan situs-situs bersejarah terkenal yang berada di Jawa Tengah