BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh data sebagai berikut : 1. Data Primer 1.1 Data hasil wawancara denganParwoto, selaku Kepala Bagian Tata Usaha UP3AD Kabupaten Purbalingga Berdasarkan wawancara dengan Parwoto selaku Kepala Bagian Tata Usaha UP3AD Kabupaten Purbalingga tanggal 31 Oktober 2016 bahwa kewenangan pemungutan pajak untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga ada 5 (lima) jenis, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak rokok merupakan sumber pajak daerah yang baru, sedangkan 4 (empat) yang lainnya merupakan jenis sumber pajak daerah yang telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sejak lama.Untuk pajak rokok itu sendiri berlaku efektif pada tahun 2014. MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.
35
Embed
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. …repository.ump.ac.id/1898/5/HAYATI BASUKI TRIATMAJA...Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh data
sebagai berikut :
1. Data Primer
1.1 Data hasil wawancara denganParwoto, selaku Kepala Bagian
Tata Usaha UP3AD Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan wawancara dengan Parwoto selaku Kepala
Bagian Tata Usaha UP3AD Kabupaten Purbalingga tanggal 31
Oktober 2016 bahwa kewenangan pemungutan pajak untuk Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga ada 5 (lima) jenis, yaitu
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB),Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak rokok
merupakan sumber pajak daerah yang baru, sedangkan 4 (empat)
yang lainnya merupakan jenis sumber pajak daerah yang telah
dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sejak lama.Untuk
pajak rokok itu sendiri berlaku efektif pada tahun 2014.
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.
1.1.1 Subyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor
UP3AD Kabupaten Purbalingga
Yang menjadi subyek pajak kendaraan bermotor pada
kantor UP3AD Kabupaten Purbalingga adalah orang pribadi
atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan
bermotor dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar pada
Kantor UP3AD Kabupaten Purbalingga.
Adapun pada tahun 2015 jumlah unit kendaraan yang
terdaftar dan terbayar berdasarkan subyeknya baik pribadi
maupun badan adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel.1 Data Jumlah Unit Kendaraan Berdasarkan Subyek
PKB yang Terdaftar dan Terbayar pada Kantor UP3AD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.
No Subyek PKB Warna Plat
Kendaraan
Jumlah Unit
Kendaraan
1. Orang Pribadi Hitam 193.517
2. Umum (Pribadi, CV,
Perusahaan Daerah)
Kuning 2.069
3. Intansi Pemerintahan Merah 1.680
Jumlah 197.266
Sumber Data : Unit Pelayanan Pendapatan dan
Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD)
Kabupaten Purbalingga.
1.1.2 Obyek Pajak Kendaraan Bermotor Pada UP3AD Kabupaten
Purbalingga
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan
bermotor, UP3AD Kabupaten Purbalingga memungut obyek
kendaraan yang beroprasi didarat yang terdaftar pada UP3AD
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.
Kabupaten Purbalingga, adapun jenis kendaraan bermotor
tersebut antara lain :
1. A1 (Mobil Penumpang)
2. A2 (Mobil Penumpang Umum)
3. A3 (Mobil Penumpang Pemda)
4. B1 (Bus/ Microbus)
5. B2 (Bus/Microbus Umum)
6. B3 (Bus/Microbus Pemda)
7. C1 (Mobil Beban)
8. C2 (Mobil Beban Umum)
9. C3 (Mobil Beban Pemda)
10. D (Alat Berat)
11. D3 (Alat Berat Pemda)
12. E (Sepeda Motor)
13. E3 (Sepeda Motor Pemda)
Pada Tahun 2015 jumlah obyek pajak kendaraan bermotor
yang terbayar pada kantor UP3AD sebanyak 197,266 (seratus
sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam) unit. Dimana
obyek kendaraan pribadi/plat hitam sebanyak 193.517 (seratus
sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas) unit kendaraan,
kemudian untuk kendaraan umum/plat kuning sebanyak 2.069 (dua
ribu enam puluh sembilan) unit kendaraan dan untuk kendaraan plat
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.
merah sebanyak 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) unit. Jenis
kendaraan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
14. Tabel. 2 Daftar Obyek Pajak Kendaraan Bermotor Yang
Terdaftar dan Terbayar Berdasarkan Jenis pada UP3AD
Purbalingga Tahun 2015.
No. Jenis Kendaraan Bermotor Jumlah Unit
1. Mobil Penumpang 10,939
2. Mobil Penumpang Umum 756
3. Mobil Penumpang Pemda 291
4. Bus/Microbus 68
5. Bus/Microbus Umum 173
6. Bus/Microbus pemda 15
7. Mobil Beban 5.745
8. Mobil Beban Umum 1.117
9. Mobil Beban Pemda 62
10. Alat Berat 23
11. Alat Berat Pemda -
12. Sepeda Motor 176.765
13. Sepeda Motor Pemda 1.312
Jumlah 197. 266
15. Sumber Data : Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Aset
Daerah Kabupaten Purbalingga.
1.1.3 Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada
UP3AD Kabupaten Purbalingga.
a. Pendaftaran
Memasuki ruangan kantor UP3AD terdapat beberapa loket
yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkannya
dalam pembayaran pajak. Pada loket 1 yang melayani
penerimaan berkas dan pendaftaran setelah itu petugas
memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun
kelengkapan yang harus dipenuhi wajib pajak antara lain :
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.
1. Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor)
2. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
3. Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
Kelengkapan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang
kendaraannya sudah terdaftar sebelumnya pada kantor
UP3AD Kabupaten Purbalingga yang di kenal dengan
istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang
akan ganti plat maka selain berkas berupa fotocpy BPKB,
fotocopy KTP, dan fotocopy STNK wajib pajak perlu
menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan
bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor
rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak.
Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang
harus dilengkapi oleh wajib pajak yakni :
1. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor
2. Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor
3. KTP Pembeli
4. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
Setelah petugas menyatakan berkas wajib pajak telah
lengkap, maka data wajib pajak akan di input untuk di
daftarkan.
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.
b. Penetapan
Pada tahap penetapan ini data wajib pajak yang telah
terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik
BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib
pajak yang telah lewat batas jatuh tempo pembayaran
pajak. Adapun cara perhitungan PKB untuk kendaraan
bermotor pribadi. Kepemilikan pertama sebesar 1,5% x
dasar pengenaan PKB. Kepemilikan PKB kedua sebesar
2,5% x dasar pengenaan PKB. Kepemilikan ketiga sebesar
3,5% x dasar pengenaan PKB. Kepemilikan keempat
sebesar 4,5% x dasar pengenaan PKB. Kepemilikan kelima
dan seterusnya sebesar 5,5% x dasar pengenaan PKB,
kemudian untuk kendaraan bermotor umum sebesar 1% x
dasar penganaan PKB, sedangkan untuk kendaraan milik
badan sosial/keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah,
TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar
0,5% x dasar pengenaan PKB dan untuk kendaraan alat
berat sebesar 0,2% x dasar pengenaan PKB.
c. Pembayaran Oleh Wajib Pajak
Pembayaran dilakukan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum
dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal
jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran
dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.
pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima
SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti
pembayaran telah dilakukan.
d. Pengesahan/Pencetakan STNK
Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang
ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK
baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik
wajib pajak akan dilakukan berupa stempel pengesahan.
1.1.4 Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Melewati Jatuh Tempo
Pembayaran pada UP3AD Kabupaten Purbalingga.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis
lakukan dengan Parwoto selaku kepala bagian Tata Usaha
UP3AD Kabupaten Purbalingga, bahwa bagi wajib pajak
kendaraan bermotor yang melewati jatuh tempo pembayaran
pada UP3AD Kabupaten Purbalingga selama ini hanya
dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) ini
diambil dari besar pokok pajak kendaraan bermotor.
Misalnya pokok pajak kendaraan bermotor seorang wajib
pajak sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
maka jumlah denda administrasi keterlambatan dalam 1
(satu) bulan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).
Unit Pelayanan dan Pemberdayaan Aset Daerah bekerja
sama dengan Bank Jateng sebagai kas daerah, dimana hasil
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.
penerimaan pajak yang dipungut baik dari pokok PKB (pajak
kendaraan bermotor) maupun denda PKB (pajak kendaraan
bermotor) kemudian disetorkan kepada Bank Jateng dalam
waktu 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan dokumen
administrasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan
yang berlaku.
1.2 Wawancara dengan Ahmad Safri Saifudin selaku Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor Pada UP3AD Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan wawancara dengan wajib pajak kendaraan
bermotor, Ahmad Safri Saifudin mengatakan bahwa pelayanan pada
saat antrian membayar pajak kendaraan bermotor itu kurang tertib
atau mempercepat beberapa pihak saja. Ahmad Safri Saifudin
mengatakan bahwa dia tidak puas akan pelayanan antrian
pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebagai contoh Ahmad Safri
Saifudin dia mengantri dari jam 10.00WIB pagi sedangkan ada
seseorang wajib pajak juga tanpa mengantri dan langsung menuju
loket pembayaran lalu wajib pajak tersebut pergi dan sebelum jam
12.00WIB, wajib pajak tersebut kembali lagi tetapi urusan
pembayaran pajak kendaraan bermotornya sudah selesai dan
prosesnya bisa secepat itu.
Adanya hal seperti ini membuat wajib pajak yang benar benar
mengantri untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan
mengikuti prosedur-prosedur yang ada malah menjadi malas dan
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.
enggan untuk menunggu bahkan ada wajib pajak yang saat itu juga
meninggalkan tempat pembayaran. Para wajib pajak yang mengikuti
prosedur dan mengantri menganggap hal ini tidak adil, karena sama -
sama mempunyai kepentingan untuk membayar pajak kendaraan
bermotor dan sama-sama mempunyai kepentingan selain urusan
membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa
dengan dipercepatnya urusan pembayaran pajak kendaraan bermotor
diiringi pula dengan adanya biaya tambahan untuk mempercepat
proses tersebut.
2. Data Sekunder
2.1 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Adapun terminologi subyek pajak dan wajib pajak daerah
(Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000) :
1. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang
pribadi atau badan yang memenuhi syarat obyeknya ditentukan
dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi
subyek pajak.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan
untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk
pemungutan atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu,
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.
seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah
ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran
pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk
memungut pajak dari subyek pajak.
Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang
Nomor 34 tahun 2000 Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar
pengenaan pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas
yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah
daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan umum;
d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau
objek pajak Pusat;
e. Potensinya memadai;
f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
dan
h. Menjaga kelestarian lingkungan.
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.
2.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001
Tentang Pajak Daerah
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dan pembangunan Daerah.
2. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat,
dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatusumber daya energi
tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
bergerak.
3. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang
digunakan di atas air.
4. Penyerahan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air
adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor dan/atau
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.
kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau
pemasukan ke dalam badan usaha;
5. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang
digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau
kendaraan di atas air;
6. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk
mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
7. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi,
tidak termasuk air laut.
8. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk
dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas
lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang
menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk
pertokoan dan perkantoran.
9. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman
yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha
jasa boga atau katering.
10. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan
ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk
apapun,yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.
dengandipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas
untuk berolah raga;
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut
bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu
barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum
kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang
dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh
umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
12. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi
jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
13. Bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan C
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
14. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang
disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipankendaraan
bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
15. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima
sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai
pembayaran kepada pemilik hotel, restoran, penyelenggara hiburan,
atau penyelenggara tempat parkir.
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK..., Hayat Basuki Trihatmojo, F. HUKUM, UMP 2017.
2.3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002
Tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Pasal 2 :
(1). Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.
(2). Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah