25 Universitas Muhammadiyah Riau BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian Untuk menjawab rumusan masalah tentang ‘’ Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Pancuran Gading Dan Desa Bencah Kelubi, Dan Apakah Desa Pancuran Gading Dan Desa Bencah Kelubi Telah Menerapkan Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Pancuran Gading Dan Desa Bencah Kelubi’’ informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang turut andil dalam proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Informan penelitian yang diambil adalah orang yang bertanggungjawaban penuh dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, sehingga mengetahui dengan baik bagaimana keuangan desa dikelola. Berikut adalah daftar informan yang telah diwawancarai oleh peneliti. Tabel 4.1 Data informan penelitian No Tanggal Nama responden Keterangan 1 4 juli 2019 Nurman Kepala Desa Pancuran Gading 2 4 juli 2019 Thia lestari Bendahara Desa Pancuran Gading 3 4 juli 2019 Hazri isnaldi Sekretaris Desa Pancuran Gading 4 4 juli 2019 Herman setiawan BPD Desa Pancuan Gading 5 7 juli 2019 Herlambang Tokoh Masyarakat Desa Pancuran Gading 6 10 juli 2019 Yusmar Kepala Desa Bencah Kelubi 7 10 juli 2019 Ari iziana Bendahara Desa Bencah Kelubi 8 10 juli 2019 Asroni wijoyo Sekretaris Desa Bencah Kelubi 9 10 juli 2019 Nawawi abdullah BPD Desa Bencah Kelubi 10 12 juli 2019 Darwis Tokoh Masyarakat Desa Bencah Kelubi Sumber: Data Olahan 2019 4.2 Hasil Penelitian 4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali dengan membuat rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat arak kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa yang mengacu pada rencana kerja jangka mengengah daerah. RPJMDes ini disusun sebagai pedoman dalam membuat rencana tahun desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) .
32
Embed
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 ...‘’ BPD, LPMD,PKK, Karang taruna dan perangkat desa yang lainnya (RT,RW,KADUS). (Kepala desa pancuran gading, 4 juli 2019) ‘’RKPDesa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
25 Universitas Muhammadiyah Riau
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Untuk menjawab rumusan masalah tentang ‘’ Bagaimana Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Pancuran Gading Dan Desa Bencah
Kelubi, Dan Apakah Desa Pancuran Gading Dan Desa Bencah Kelubi Telah
Menerapkan Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Berdasarkan Permendagri Nomor 113
Tahun 2014 Di Desa Pancuran Gading Dan Desa Bencah Kelubi’’ informan yang
dipilih adalah pihak-pihak yang turut andil dalam proses pengelolaan keuangan
desa dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan
sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Informan penelitian
yang diambil adalah orang yang bertanggungjawaban penuh dalam setiap tahapan
pengelolaan keuangan desa, sehingga mengetahui dengan baik bagaimana
keuangan desa dikelola. Berikut adalah daftar informan yang telah diwawancarai
oleh peneliti.
Tabel 4.1 Data informan penelitian
No Tanggal Nama responden Keterangan
1 4 juli 2019 Nurman Kepala Desa Pancuran Gading
2 4 juli 2019 Thia lestari Bendahara Desa Pancuran Gading
3 4 juli 2019 Hazri isnaldi Sekretaris Desa Pancuran Gading
4 4 juli 2019 Herman setiawan BPD Desa Pancuan Gading
5 7 juli 2019 Herlambang Tokoh Masyarakat Desa Pancuran Gading
6 10 juli 2019 Yusmar Kepala Desa Bencah Kelubi
7 10 juli 2019 Ari iziana Bendahara Desa Bencah Kelubi
8 10 juli 2019 Asroni wijoyo Sekretaris Desa Bencah Kelubi
9 10 juli 2019 Nawawi abdullah BPD Desa Bencah Kelubi
10 12 juli 2019 Darwis Tokoh Masyarakat Desa Bencah Kelubi
Sumber: Data Olahan 2019
4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali dengan
membuat rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), RPJMDes
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat arak
kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja
desa yang mengacu pada rencana kerja jangka mengengah daerah. RPJMDes
ini disusun sebagai pedoman dalam membuat rencana tahun desa yaitu
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) .
26
Universitas Muhammadiyah Riau
Berpedoman RPJMDesa yang telah dibuat, pemerintah desa membuat
rencana kerja tahunan atau RKPDes. Dalam RKPDes ini berisikan rencana dan
program kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun yang berguna sebagai
dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(RAPBDes).
Selanjutnya sekretaris desa akan menyusun RAPBDes berdasarkan
RKPDes tahun berkenaan. RKPDes yang telah disusun disampaikan kepada
kepala desa, kepala desa akan menyampaikan kepada BPD untuk disepakati
bersama, selanjutnya RAPBDes tersebut akan disampaikan kepada bupati
melalui camat. RAPBDes tersebut akan dievaluasi oleh bupati sebelum
kembali diserahkan ke camat. RAPBDes yang telah disahkan oleh bupati
kemudian akan dituangkan menjadi Peraturan desa tentang APBDes.
4.2.1.1 Perencanaan Desa Pancuran Gading
Tahapan awal dalam proses pengelolaan keuangan desa pancuran gading
adalah dengan melakukan musyawarah dusun (musdus) dan juga musyawarah
desa (musdes). Musyawarah desa dilakukan dengan tujuan untuk menyaring
aspirasi msyarakat, kepala dusun membuat skala prioritas berdasarkan
kebutuhan kesepakatan bersama yang akan digunakan untuk mengajukan
usulan RAPBDes. Musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa
(musdes) dihadiri oleh RT, RW, PKK dusun, Karang taruna, dan Tokoh
masyarakat desa terlibat dalam musyawarah tersebut.
Kesepakatan yang diperoleh dimusyawarah dusun kemudian akan dibawa
ke musyawarah desa. Kepala desa akan mengundang kepala dusun, kepala
seksi (kasi), Badan permusyawaran desa (BPD), lembaga permberdaya
masyarakat desa (LPMD), pemberdaya kesejahteraan keluarga (PKK), dan
Karang taruna dalam musyawarah desa. Kegiatan tersebut menghasilkan
RKPDesa yang digunakan oleh sekretaris desa untuk menyusun RAPBDesa.
Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa pernyataan narasumber penelitian
berikut:
‘’ tahapan APBDes yang pertama dilakukan musyawarah dusun,
untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat desa, kemudian
menjadi dasar dalan pemuatan RKPDesa melalui musdes. Setelah itu
berdasarkan RKPDesa dibuatlah APBDesa berdasarkan RKPDes
tadi’’
27
Universitas Muhammadiyah Riau
(ketua BPD desa pancuran gading, 4 juli 2019)
‘’dimulai musdus dulu, desa memberikan arahan untuk melakukan
musdus disetiap dusun, kemudian dari setiap dusun dipilih-pilih untuk
kemudian dibawa ke musdes’’
(tokoh masyarakat desa pancuran gading,7 juli 2019)
‘’ BPD, LPMD,PKK, Karang taruna dan perangkat desa yang lainnya
(RT,RW,KADUS).
(Kepala desa pancuran gading, 4 juli 2019)
‘’RKPDesa itu dasarnya dalam pembuatan RAPBDes, harus ada
RKPDes dulu baru bisa terbentuk RAPBDes’’
(sekretaris desa pancuran gading, 4 juli 2019)
Selanjutnya tahapan dalam pengelolaan keuangan desa adalah RAPBDes
yang telah disusun oleh sekretaris desa disampaikan oleh kepala desa kepada
BPD desa untuk dibahas dan disepakati bersama, paling lambat bulan oktober
tahun berjalan.
‘’iya (kepala desa telah menyampaikan RAPBDes kepada BPDesa’’
(BPD Desa pancuran gading, 4 juli 2019)
‘’iya, dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa (RAPBDes)
terdapat tim yang bertugas, sekretaris desa dan kaur pembangunan
termasuk kedalam tim tersebut, setelah itu baru kemudian kepala
desa menyampaikannya kepada BPD desa untuk disepakati bersama '‘
(bendahara desa pancuran gading. 4 juli 2019)
‘’ Iya, RAPBDes disampaikan kepala desa kepada BPD untuk
pengesahannya, menurut aturannya oktober sudah selesai, untuk
tahun anggran 2018 tidak ada masalah, oktober sudah selesai’’.
(sekretaris desa pancuran gading, 4 juli 2019)
Selanjutnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan
kepada bupati melalui camat, paling lambat selama 3 hari setelah diseakati.
Namun pada desa pancuran gading disampaikan kepada bupati melalui camat
setelah 10 hari jam kerja. Berikut pernyataan nasrasumeber:
‘’ biasanya sih tidak terlalu lama, bisanya 10 hari sudah sampaikan
kepada bupati’’
(sekretaris desa pancuran gading, 4 juli 2019)
Tahapan selanjutnya adalah bupati melalui cmaat menyampaikan hasil
evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari jam kerja, hal tersebut tidak
28
Universitas Muhammadiyah Riau
sesuai dengan yang terjadi pada desa pancuran gading karena evaluasi
RAPBDes disampaikan oleh bupati melalui camat setelah 30 hari jam kerja.
‘’ RAPBDes disampaikan bupati melaui camat untuk dievaluasi
biasanya 30 hari sudah ada di camat’’
(sekretaris desa pancuran gading, 4 juli 2019)
Selanjutnya berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 pasal 21 ayat 4
yang menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa
menyampaikan penyempurnaan selama 7 hari jam kerja. Dalam hal ini desa
pancuran gading tidak pernah melakukan evaluasi tersebut, dikarenakan
RAPBDes telah sesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
karena dalam permusyawarah desa dilakukan bersama denga tokoh
masyarakat, sehingga semua yang berkaitan dengan RKPDes telah sesuai
dengan keinginan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh narasumber:
‘’selama ini di pancuran gading tidak pernah terjadi evaluasi yang
menyatakan ketidak sesuaian aturan. Karena dalam proses
perencanaan semua kita terima masukan dari masyarakat, kita
masukkan semua menjadi permasalahan desa dari yang kecil sampai
yang besar kita terima, kemudian dirembukan (musyawarah) bersama
dengan masyarakat dan BPD dan tokoh lainnya (LPMD,PKK,Karang
Taruna, Kadus, RT,RW) kemudian kita bisa menentukan sekala
prioritas’’
(kepala desa pancuran gading, 4 juli 2019)
‘’ belum pernah, semua sesuai ketentuan perundang-undngan’’
(sekretaris desa pancuran gading, 4 juli 2019)
‘’ belum pernah batal, tapi aturannya ia (dievaluasi selama 7 hari),
tapi didesa ini belum pernah terjadi’’
(BPD desa pancuran gading, 4 juli 2019)
4.2.1.2 Perencanaan Desa Bencah Kelubi
Perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari pembuatan
RPJMDes atau rencana kerja jangka menengah desa untuk jangka waktu 5
tahun, RPJMDes disusun untuk menjadi acuan pembuatan RKPDes untuk
menjamin keterkaitannya antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.
Perencanaan pengelolaan keuangan desa pada desa bencah kelubi sama
dengan desa pancuran gading, yang dimulai dengan musyawarah dusun yang
dihadiri oleh RT, RW, BPD, PKK, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.
29
Universitas Muhammadiyah Riau
Kesepakatan yang diperoleh dalam musyawarah dusun (musdus) kemudian
disampaikan untuk dibahas kembali dalam musyawarah desa (musdes), yang
selanjutnya ditetapkan sekala prioritas untuk membuat RKPDes tahun
berkenaan, RKPDes tahun berkenaan menjadi dasar untuk pembuatan
APBDes. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa narasumber berikut:
‘’ perencanaan itu dasarnya RPJMDes (Rencana Pembangunan
Jangka Mengengah Desa) didalam menyusun RPJMDes itu melalui
masukan-masukan diseluruh wilayah dusun lewat tokoh-tokoh
masyarakat di seluruh wilayah. Lewat tokoh masyarakat desa itu
semua dirangkum melalui musrengbangdes (musyawarah rencana
pembangunan desa). Nah dari situ nanti dirangkum kemudian nanti
ditentukan dengan sekala prioritas dari yang penting, sampai yang
harus dilaksanakan’’.
(kepala desa bencah kelubi, 10 juli 2019)
‘’Dari musdus, baru ke musdes, nanti dibahas bersama tokoh
masyarakat desa (BPD,PKK,LPMD,RT,RW), selanjutnya ditetapkan
untuk pembuatan RKPDes, secara regulasi musdus itu dilaksanakan
juni-juli, musdes sekitar agustus, penyusunan RAPBDes itu oktober ‘’
(bendahara desa, 10 juli 2019)
‘’Musdus, untk menggali aspirasi dari warga, disana ada orang-
orang dari posyandu, PKK, dan yang lain (tokoh masyarakat desa).
Lalu musrengbangdes mencocokan setiap usulan mereka untuk dibuat
sekala prioritasnya, karena tidak semua dapat diselesaikan dalam
satu tahun anggaran. Setelah itu terbentuk RAPBDes, lalu BPD dan
aparat desa membuat APBDes.’’
(BPD Desa bencah kelubi, 10 juli 2019)
Selanjutnya tahapan dalam pengelolaan keuangan desa adalah RAPBDes
yang telah disusun oleh sekretaris desa disampaikan oleh kepala desa kepada
BPD desa untuk dibahas dan disepakati bersama, paling lambat bulan oktober
tahun berjalan.
‘’ iya ( RAPBDes disampaikan kepada BPD’’
(BPD desa bencah kelubi, 10 juli 2019)
‘’ iya disampaikan, ya yang tadi itu oktober’’
(bendahara desa bencah kelubi, 10 juli 2019)
‘’ dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa itu kalau di bencah
kelubi, di ketuai oleh sekdes, selanjutnya untuk anggota tim pelaksana
anggotanya termasuk bendahara dan kaur pembangunan desa,
terdapat juga kadus nya, setelah itu baru disampaikan pada kepala
30
Universitas Muhammadiyah Riau
desa dan BPD, jika ada yang kurang atau tidak sesuai nanti di
evaluasi lagi bersama dengan tim pelaksana’’.
(sekertaris desa bencah kelubi, 10 juli 2018)
Selanjutnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan
kepada bupati melalui camat, paling lambat selama 3 hari setelah diseakati.
Namun pada desa bencah kelubi disampaikan kepada bupati melalui camat
setelah 7 hari jam kerja. Berikut pernyataan nasrasumeber:
‘’raperdes sampaikan kepada bupati untuk dievaluasi paling cepat 7
hari semenjak disetujui. Bupati biasanya menyampaikan hasil
evaluasi paling lambat 14 hari jam kerja.’’
(bendahara desa becah kelubi 10 juli 2018).
Tahapan selanjutnya adalah bupati melalui camat menyampaikan hasil
evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari jam kerja, hal tersebut
sesuai dengan yang terjadi pada desa bencah kelubi karena evaluasi RAPBDes
disampaikan oleh bupati melalui camat kurang dari 20 hari jam kerja.
‘’ 14 hari jam kerja sudah di camat’’
(bendahara desa encah kelubi, 10 juli 2019)
‘’Ia, RAPBDes disampaikan kepada bupati melalui camat setelah
disahkan ( disetujui oleh kepala desa dan BPD) dievaluasi di
kecamatan kurang lebih seminggu’’
(kepala desa bencah kelubi, 10 juli 2019)
Berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 pasal 21 ayat 4 yang
menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa
menyampaikan penyempurnaan selama 7 hari jam kerja. Sama dengan desa
pancuran gading, desa bencah kelubi juga tidak pernah melakukan evaluasi
karena RAPBDes telah sesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, Hal tersebut disampaikan oleh narasumber:
‘’tidak pernah terjadi evaluasi ketidak sesuaian RAPBDes’’
(kepala desa bencah kelubi, 10 juli 2019)
‘’dalam pembangunan desa disesuaikan dengan hasil musyawarah
bersama, sehingga musrenbang didesa ini belum ada yang pernah
menimbulkan masalah dimasyarakat. Karena pembangunan juga
31
Universitas Muhammadiyah Riau
sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam hal pembangunan desa
juga masyarakat ikut terlibat bersama-sama.
(BPD desa bencah kelubi, 10 juli 2019).
‘’ belum pernah ( tidak pernah terjadi pembatalan kerena ketidak
sesuaian aturan perundang-undangan’’
(Bendahara desa bencah kelubi, 10 juli 2019)
4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
Pelaksana pengelolaan keuangan desa sepenuhnya dilakukan oleh tim
pelaksana kegiatan (TPK). TPK bertugas untuk mengelol semua pelaksanaan
program keiatan disetiap dusun. Tim pelaksana kegiatan berjumlah 7 sampai
dengan 9 orang yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat desa atau
dari Lembaga Pemberdaya Masyarakat Desa (LPMD) dan perwakilan
masyarakat desa.
Pelaksana kegiatan harus membuat SPP (surat permintaan Pembayaran)
yang nantinya akan diajukan kepada kepala desa untuk pencairan dana
kegiatan. SPP yang dibuat selanjutnya diserahkan kepada sekeretaris desa
untuk diverifikasi sebelum diserahkan kembali kepada kepala desa untuk
disetujui. Kepala desa akan memeriksa kembali SPP tersebut dan melihat
apakah pelaksana kegiatan telah menyerahkan laporan kegiatan tahap
sebelumnya kepada bendahara desa. Bendahara desa akan mencairkan
sejumlah dana dari rekening kas desa sejumlah yang telah diajukan dalam SPP
tersebut. Setelah menerima dana dari bendahara desa, TKP selanjutnya dapat
melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
4.2.2.1 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pacuran Gading
Setelah APBDesa disahkan maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan
kegiatan atau merealisasikan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa
yang dibantu oleh masyarakat desa. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim
penyelenggara Kegiatan atau TPK .
Dalam peyelenggaraan kegiatan yang telah dibuat, terkait dengan
penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa,
harus didukung dengan bukti-bukti yang sah, bukti tersebut berupa Surat
permintaan pembayaran (SPP), Rincian anggaran Biaya, dan proposal kegiatan.
32
Universitas Muhammadiyah Riau
Hal tersebut telah sesuai dnegan aturan dalam permendagri nomor 113 tahun
2014 pasal 24. Berikut pernyataan narasumber:
‘’ semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan
menggunakan aplikasi, sehingga singkron antara penarikan dan
aplikasi, tidak bisa keluar dari aplikasi, contohnya anggaran belanja
10 juta, kita mau tarik 20 juta, jadi otomatis aplikasi menolak’’
(bendahara desa pancuran gading,4 juli 2019)
‘’ semua penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan berdasarkan
prosedur, ada bukti yang sah yang memang harus ada, sehingga tidak
terjadi kecurangan dana, karena itu uang negara jadi harus ada
kelengkapan administrasinya.’’
(sekretaris desa pancuran gading, 4 juli 2019)
‘’ transaksi penerimaan dan pengeluaran ada bukti-buktinya, seperti
transaksi pencairan dana untuk TPK harus ada SPP, RAB dan
proposalnya’’
(kepala desa pancuran gading, 4 juli 2019)
Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa pancuran gading
dapat diketahui bahwa transaksi keuangan di desa pancuran gading
menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Penggunaan
aplikasi tersebut menjadikan semua transaksi keuangan harus sesuai dengan
anggaran.
Selanjutnya pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang
berada dalam peraturan desa, hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan
narasumber sebagai berikut:
‘’ desa pancuran gading tidak pernah melakukan pungutan selain
yang ditetapkan dalam perdes, karena itu tidak boleh dan termasuk
pungli’’ (sekertaris desa pancuran gading, 4 juli 2019)
‘’ desa pancuran gading tidak pernah melakukan pungutan selain
diperdes, biaya adminitrasi saja sudah tidak ada, tidak boleh lagi,
kalau masih ada itu jatuhnya menjadi pungli’’
(bendahara desa pancuran gading, 4 juli 2019)
‘’Masalah pungutan didesa ini ada, tapi semua sudah
dimusyawarahkan, sudah sesuai dengan kesepakatan. Diluar dari itu
tidak ada, karena semua pengurusan surat-surat saja sekarang sudah
tidak dipungut biaya.’’
(tokoh masyarakat desa pancuran gading, 7 juli 2019)
33
Universitas Muhammadiyah Riau
Selanjutnya dalam rangka memenuhi kebutuhan desa, bendahara
desa menyimpan uang dalam jumlah nominal tertentu dalam rangka
memenuhi kegiatan operasional desa, dan pengaturan nominal jumlah
uang tersebut diatur dalam peraturan bupati (perbub). Hal tersebut
disampaikan oleh pernyataan narasumber sebagai berikut:
‘’iya, kami menyimpan uang sesuai dengan peraturan bupati
kampar’’
(bendahara desa ancuran gading, 4 juli 2019)
Iya (desa pancuran gading menyimpan uang nominal sesuai
peraturan bupati (perbub).)
(sekretaris desa pancuran gading, 4 juli 2019)
Dalam pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak
dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa
ditetapkan menjadi peraturan desa. Ini menunjukan bahwa desa pancuran
gading telah sesuai dalam pasal 26 ayat 1. Hal tersebut dibuktikan dalam
pernyataan narasumber sebagai berikut:
‘’ belum bisa (mengeluarkan dana) karena pencairan dana harus ada
RAPBDes yang disahkan
(bendahara desa pancuran gading, 4 juli 2019)
‘’ iya tidak boleh, dasarnya ( mengeluarkan dana) perdes’’
(kepala desa pancuran gading, 4 juli 2019).
Berikutnya mengenai biaya tak terduga, jika terdapat biaya tak terduga
yang timbul maka terlebih dahulu harus dibuat RAB nya. namun pada desa
pancuran gading tidak pernah menganggarkan biaya tak terduga. Seperti yang
disampaikan oleh narasumber bendahara desa sebagai berikut:
‘’ tidak pernah menganggarkan, karena biaya tak terduga itu berkaitan
dengan bencana ya, jadi belum pernah’’
(bendahara desa pancuran gading, 4 juli 2019)
Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan
harus disetrai dengan dokumen antara lain RAB yang telah diverivikasi oleh
sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Selanjutnya pelaksana kegiatan
bertanggungjawab terhadap tindak pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas kegiatan sebagai
34
Universitas Muhammadiyah Riau
pertanggungjawaban pelaksana kegiatan didesa (Gambar 2.2). Hal tersebut
disampaikan oleh beberapa narasumber sebagai berikut:
‘’Iya harus melampirkan RAB (rencana anggaran biaya)’’
(bendahara desa pancuran gading, 4 juli 2019)
Harus diverifikasi sekdes dulu, baru disahkan sama kepala desa
(sekretaris desa pancuran gading, 4 juli 2019)
Iya, dalam melakukan pelaksanaan kami pakai buku kas pembantu,
buku itu nantu berguna untuk pembuatan laporan
pertanggungjawaban
(sekretaris desa pancuran gading, 4 juli 2019)
‘’dari tim pelaksana menyampaikan pengajuan SPP, selanjutnya
diverivikasi, setelah itu dibuatkan SK untuk tim pelaksana, setelah
selesai SPJ dibuat untuk pertanggungjawaban penggunaan dana.
( kepala desa pancuran gading, 4 juli 2019 ).
Berikutnya berkaitan dengan surap permintaan pembayaran (SPP) tidak
boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima, namun pada desa pancuran
gading SPP dapat dilakukan menggunakan SPP panjar. Hal tersebut
disampaikan oleh pernyataan narasumber sebagai berikut:
Boleh menggunakan SPP panjar
(sekretaris desa pancuran gading, 4 juli 2019)
SPP yang digunakan sebelum barang dan jasa diterima itu
menggunakan SPP panjar.
(bendahara desa pancuran gading, 4 juli 2019)
Berikutnya mengenai surat permintaan pembayaran terdiri dari SPP,
dilampiri dengan RAB, bukti transaksi dan laporan pertanggungjawaban. Pada
desa pancuran gading telah sesuai. Disampaikan leh sekretaris desa pancuran