57 BAB IV EVALUASI PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI METODE UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus pada Perum Pegadaian Pusat) IV.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Perencanaan Pajak Perum Pegadaian Pusat Pajak merupakan salah satu beban yang sangat material bagi perusahaan. Karena itu perencanaan pajak mutlak dilakukan secara matang dan terorganisir agar semua aspek pengeluaran biaya fiskal dapat ditekan tanpa harus melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perbedaan laba komersial dan laba fiskal disebabkan karena adanya perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perlakuan pajak dalam pengakuan pendapatan dan beban. Namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak semua beban komersial itu dapat dijadikan beban fiskal. Hal inilah yang mendorong Perum Pegadaian Pusat untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif dan terbaik untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Selain itu pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan dapat mengefisiensikan penggunaan data perusahaan. Dimana beban-beban fiskal yang mungkin untuk diminimalkan dapat dialihkan untuk pembayaran beban-beban lain yang lebih bermanfaat untuk perusahaan VI. 2. Evaluasi Pelaksanaan dan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Saat ini Perum Pegadaian Pusat memiliki jumlah pegawai sebanyak 264 orang dan seluruh karyawan telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
40
Embed
BAB IV EVALUASI PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI METODE …thesis.binus.ac.id/doc/Bab4/2008-2-00004-AK Bab 4.pdfpengenaan perhitungan PPh badan yang lebih besar karena pemberian tunjangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
57
BAB IV
EVALUASI PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI METODE UNTUK
MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus pada Perum Pegadaian Pusat)
IV.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Perencanaan Pajak Perum Pegadaian Pusat
Pajak merupakan salah satu beban yang sangat material bagi perusahaan.
Karena itu perencanaan pajak mutlak dilakukan secara matang dan terorganisir
agar semua aspek pengeluaran biaya fiskal dapat ditekan tanpa harus melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perbedaan
laba komersial dan laba fiskal disebabkan karena adanya perbedaan antara
perlakuan akuntansi dan perlakuan pajak dalam pengakuan pendapatan dan
beban. Namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak
semua beban komersial itu dapat dijadikan beban fiskal. Hal inilah yang
mendorong Perum Pegadaian Pusat untuk melakukan perencanaan pajak yang
efektif dan terbaik untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Selain itu
pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan
dapat mengefisiensikan penggunaan data perusahaan. Dimana beban-beban
fiskal yang mungkin untuk diminimalkan dapat dialihkan untuk pembayaran
beban-beban lain yang lebih bermanfaat untuk perusahaan
VI. 2. Evaluasi Pelaksanaan dan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Saat ini Perum Pegadaian Pusat memiliki jumlah pegawai sebanyak 264
orang dan seluruh karyawan telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
58
Perum Pegadaian Pusat tidak memiliki pegawai kontrak, pegawai honorer dan
pegawai harian. Untuk pemenuhan tenaga pelaksana seperti supir, satpam dan
office boy, pegadaian memakai tenaga outsorcing. Sesuai dengan KEP-
545/PJ/2000 jo. PER 15/PJ/2006 pemberi kerja selaku pihak yang wajib
melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak penghasilan
pegawainya dan Perum Pegadaian menanggung semua Pajak Penghasilan 21
yang dikenakan kepada pegawainya.
Perum Pegadaian Pusat dalam kegiatan perpajakannya memberikan sarana-
sarana kepada karyawannya baik dalam bentuk bantuan, natura/ kenikmatan
ataupun berupa tunjangan. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut :
1. Tunjangan Perusahaan
Tunjangan perusahaan ini diberikan kepada seluruh pegawai yang memiliki
prestasi baik dengan harapan agar pegawai tersebut dapat mempertahankan dan
meningkatkan kontribusi dan produktivitasnya dalam meningkatkan kinerja
perusahaan. Besar jumlah tunjangan yang diberikan tergantung dari jabatan,
golongan, koefisien zona dan indeks prestasi pegawai. Pembayaran Tunjangan
Perusahaan (TP) Merit (Indeks Prestasi Pegawai) diperhitungkan berdasarkan
Tunjangan Perusahaan dasar dikali Indeks Prestasi masing-masing pegawai
sesuai koefisien zonanya.
2. Tunjangan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional dan Keahlian
Tunjangan ini diperuntukkan bagi pegawai tetap di Perum Pegadaian.
Tunjangan Jabatan Struktural diberikan kepada pejabat mulai dari eselon I
59
sampai eselon IIIB. Tunjangan Jabatan Fungsional diberikan bagi pejabat yang
tidak memiliki jabatan struktural, yakni pegawai eselon IIB sampai IIIB
(Pemeriksa Madya sampai kepada Pemeriksa Muda), dan Tunjangan Keahlian
diberikan kepada pegawai Pegadaian mulai dari Penaksir Utama Cabang
Utama/Kelas I sampai ke Pemegang File Kepegawaian di kantor pusat.
3. Tunjangan Istri dan anak
Tunjangan ini diberikan bagi pegawai yang telah menikah. Tunjangan istri
diberikan sebesar 10% dari besar gaji pokok sedangkan untuk tunjangan anak
diberikan sebesar 5% dari gaji pokok dengan jumlah maksimal anak yang
ditanggung 2 orang.
4. Tunjangan Beras
Tunjangan beras itu diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Besarnya tunjangan beras yang diberikan bagi pegawai Perum Pegadaian
ditetapkan sebesar 10 kg/orang dengan maksimal tanggungan 2 orang anak.
5. Tunjangan Cuti
Tunjangan cuti di sini terbagi atas 2 ( dua ) jenis, yakni :
a. Tunjangan cuti besar yang diperuntukkan bagi pegawai yang memiliki
masa kerja 6 ( tahun ) keatas. Tunjangan cuti besar diberikan 5 ( tahun )
sekali dengan besar tunjangan 2 kali gaji pokok.
60
b. Tunjangan uang cuti/tahun diperuntukkan bagi seluruh pegawai Perum
Pegadaian. Besar tunjangan yang diberikan yaitu 1 kali gaji pokok
ditambah 50% tunjangan perusahaan.
6. Tunjangan Pakaian Kerja
Dalam hal ini Perum Pegadaian memberikan sarana kerja bagi pegawai
berupa pakaian kerja seragam untuk menunjukkan identitas perusahaan
(corporate uniform). Pajak penghasilan yang timbul dari biaya pembelian
pakaian kerja menjadi beban perusahaan dan diperhitungkan dalam daftar gaji
bulan berikutnya.
7. Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tunjangan ini diberikan setahun sekali kepada setiap pegawai Perum
Pegadaian.
Beberapa temuan yang diperoleh dari evaluasi yang dilakukan terhadap
pelaksanaan dan perencanaan PPh 21 berdasarkan rekonsiliasi fiskal Perum
Pegadaian :
1. Perusahaan melakukan perencanaan pajak sebagian besar dengan
memberikan tunjangan kepada pegawainya dengan tujuan untuk menghindari
pengenaan perhitungan PPh badan yang lebih besar karena pemberian
tunjangan yang dilakukan perusahaan itu dianggap sebagai penghasilan bagi
pegawai yang merupakan obyek PPh 21 dan bagi perusahaan merupakan
biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (deductible
61
expense). Pemberian kenikmatan berupa tunjangan-tunjangan tersebut adalah
salah satu upaya agar pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai
pengurang penghasilan bruto perusahaan untuk tujuan perhitungan fiskal
sehingga pada akhirnya akan lebih meminimalkan beban PPh badan yang
terutang.
2. Perusahaan menanggung seluruh PPh 21 pegawainya. Dalam hal ini,
karyawan tidak akan dirugikan, namun bagi pihak perusahaan hal tersebut
sangat merugikan karena PPh 21 yang ditanggung perusahaan itu tidak dapat
ditambahkan pada penghasilan pegawai sehingga tidak dapat dijadikan beban
fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku bahwa biaya tersebut
tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto, hal ini dijelaskan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-
545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 Pasal 17 huruf e, bahwa PPh Pasal
21 yang ditanggung pemberi kerja atau perusahaan termasuk dalam
pengertian kenikmatan dalam bentuk natura tidak diperlakukan sebagai
pengurang penghasilan bruto.
3. Perusahaan menanggung seluruh biaya duka atas pegawainya yang
meninggal dunia. Jadi setiap pegawai tidak mengetahui pasti berapa biaya
yang dikeluarkan perusahaan atas tanggungan tersebut.
4. Perusahaan memberikan bantuan berupa sewa rumah dan bantuan transport.
Besarnya bantuan transport tersebut disesuaikan menurut jabatan tiap
62
pegawai kecuali pejabat eselon I dan eselon II/a mendapat fasilitas mobil dan
bensin. Sedangkan untuk bantuan sewa rumah hanya diberikan kepada
asisten manager sampai pihak direksi. Besar bantuan yang yang diberikan
antara Rp 500.000,- sampai dengan Rp 1.500.000,-/bulan.
5. Untuk biaya TAL ( telepon, air, dan listrik) hanya diberikan kepada pejabat
Perum Pegadaian. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 Surat Keputusan Direksi
Nomor : 30/Sdm.300323/2008 tentang besarnya biaya telepon, air dan listrik
bagi pejabat Perum Pegadaian.
Alternatif yang dapat dilakukan oleh Perum Pegadaian yaitu, dengan
menggunakan penghitungan PPh Pasal 21 melalui metode gross up untuk
menentukan besarnya tunjangan pajak sehingga tunjangan pajak yang diberikan
oleh perusahaan sama besarnya dengan PPh Pasal 21 yang dibayar oleh pegawai.
Metode ini menguntungkan bagi pihak pegawai dan perusahaan karena jumlah
uang yang diterima ( take home pay ) bagi karyawan akan semakin besar tanpa
dipotong pajak. Selain itu tunjangan tersebut dapat dijadikan beban fiskal
(deductible expense) bagi perusahaan.
Menurut Zain (2007), Rumus Gross Up
PKP s.d. Rp 25.000.000 Pajak = 1/228,6 (PKP sebelum Tunjungan
Pajak ( PKPSTP)-0)
PKP di atas Rp 25.000.000 s.d.
Rp 50.000.000
Pajak = 1/108 ( PKPSTP – 12.500.000)
63
PKP di atas Rp 50.000.000 s.d.
Rp 100.000.000
Pajak = 1/204 (3 PKPSTP – 75.000.000)
PKP di atas Rp 100.000.000 s.d.
Rp 200.000.000
Pajak = 1/36 (PKPSTP – 55.000.000)
PKP di atas Rp 200.000.000 Pajak = 10/78 (0.35 PKPSTP – 33.750.000)
*PKPSTP : Penghasilan Kena Pajak Sebelum Tunjangan Pajak.
Berdasarkan temuan-temuan diatas, maka penulis menjabarkan perhitungan
PPh pasal 21 dengan menggunakan alternatif berikut ini :
• Alternatif 1 : PPh pasal 21 ditanggung pegawai
• Alternatif 2 : PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja
• Alternatif 3 : PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
• Alternatif 4 : PPh pasal 21 di gross up
Sebagai contoh penulis mengambil salah satu sampel dari pegawai Perum
Pegadaian dalam menerapkan alternatif perencanaan pajak dalam PPh 21.
Sutarto. SE adalah seorang manajer dana pensiun di Perum Pegadaian Pusat.
Sutarto, SE berstatus menikah dan memiliki dua orang anak yang saat ini berusia
15 tahun dan 12 tahun. Saat ini Sutarto, SE bergolongan IV/a dan sudah bekerja
di Perum Pegadaian selama 21 tahun. Berikut ini adalah data penghasilan
Sutarto, SE setiap bulan:
Gaji Rp 2,279,000 Tunjangan Istri Rp 227,900 Tunjangan Anak Rp 227,900 Tunjangan Perusahaan Rp 3,150,000
64
Tunjangan Jabatan Rp 2,100,000 Tunjangan Beras Rp 300,000 Tunjangan Hari Raya Rp 20,000,000 Biaya TAL Rp 800,000 Bantuan Perumahan Rp 800,000 Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas yang dibawa pulang ke rumah Rp 1,470,000 Iuran yang dibayar oleh pemberi kerja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 2.54% x gaji pokok Iuran Jaminan Hari Tua 3% x gaji pokok
Iuran Pensiun 11.75% x gaji
pokok Premi asuransi kesehatan (bukan Jamsostek) 60% x gaji pokok Iuran dibayar oleh Sutarto,SE Iuran jaminan Hari Tua 2% x gaji pokok Premi asuransi kesehatan (bukan Jamsostek) 40% x gaji pokok Iuran Pensiun yang dibayar sendiri 11.75% x gaji pokok
Tabel 4.1
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
PPh Pasal 21
Ditanggung Diberikan
dalam Di
Pegawai/pemberibentuk
tunjangan Gross Up Uraian kerja pajak (Rp) (Rp) (Rp)
Gaji 2,279,000 2,279,000
2,279,000
Tunjangan Istri 227,900 227,900
227,900
Tunjangan Anak 227,900
227,900
227,900
65
Tunjangan Perusahaan 3,150,000 3,150,000
3,150,000
Tunjangan Jabatan 2,100,000 2,100,000
2,100,000
Tunjangan Beras 300,000 300,000
300,000
Tunjangan Hari Raya 20,000,000 20,000,000
20,000,000
Tunjangan Pajak - 6,469,938
9,953,750
Premi JKK 57,887 57,887
57,887
Penghasilan Bruto 28,342,687 34,812,625
38,296,437
Pengurang : Biaya Jabatan : 5% x 28,342,687 = 1,417,134 5% x 34,812,625 = 1.740.631
dipotong dari penghasilan pegawai 6,469,938 2,264,500 -
*) atau pph yang ditanggung pemberi kerja
Tabel 4.2
Tarif Progresif Perhitungan PPh pasal 21
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 PPh pasal 21 Ditanggung Diberikan dalam Di Pegawai/pemberi bentuk tunjangan Gross Up Uraian kerja pajak * PPh Pasal 21 Setahun 5% x 25,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 10% x 25,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 15% x 50,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 25% x 100,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 35% x 118,255,000 41,389,250 35% x 195,895,000 68,563,250 35% x 237,700,000 83,195,000 Jumlah 77,639,250 104,813,250 119,445,000
67
Oleh karena penghasilan kena pajak sebelum tunjangan pajak berjumlah Rp
318.255.000 yang berada pada kelompok penghasilan diatas Rp 200.000.000,
maka perhitungan tunjangan pajaknya akan menggunakan rumus sebagai berikut:
Pajak = 10/78 (0.35 PKPSTP – 33.750.000)
Atau dengan angka-angka menjadi sebagai berikut :
Pajak = 10/78 (0,35 x 318.255.000 -33.750.000)
=10/78 x 77.639.250
= 9.953.750*
Perbandingan antara gaji dibawa pulang (take home pay), biaya komersial
dan biaya fiskal atas pembayaran gaji Sutarto,SE, merupakan faktor –faktor yang
mejadi pertimbangan dalam rangka pemilihan alternatif tersebut.
Tabel 4.3
Perbandingan Alternatif Perhitungan PPh pasal 21 dengan metode Gross Profit
Uraian Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4