BAB IV EVALUASI ATAS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN PADA PT ADIMITRA KARYA IV.1 Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Sesuai dengan UU PPh no. 17 Tahun 2000, setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan karyawannnya. Masalah perpajakan khususnya Pajak Penghasilan atas karyawan seringkali dapat menghambat suatu perusahaan jika kebijakan yang telah ditetapkan tidak diterapkan dengan benar. Walaupun pajak penghasilan dihitung, dipotong, disetor, dan dilaporkan perbulan, namun pada akhir tahun pajak harus dihitung kembali untuk mengetahui jumlah PPh pasal 21 dalam satu tahun. Apabila terjadi PPh pasal 21 kurang bayar, maka perusahaan harus membayar sisa dari kekurangan tersebut. Perusahaan harus selalu berusaha menghitung setepat mungkin agar tidak terjadi lebih bayar. Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan, terlebih dahulu dicari : a. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh, dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan. b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah
28
Embed
BAB IV EVALUASI ATAS PERHITUNGAN PAJAK …thesis.binus.ac.id/Asli/Bab4/2007-1-00009-AK-Bab 4.pdf · Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan PT Adimitra Karya : A. Karyawan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB IV
EVALUASI ATAS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Sesuai dengan UU PPh no. 17 Tahun 2000, setiap pemberi kerja wajib untuk
melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan
karyawannnya. Masalah perpajakan khususnya Pajak Penghasilan atas karyawan
seringkali dapat menghambat suatu perusahaan jika kebijakan yang telah ditetapkan
tidak diterapkan dengan benar.
Walaupun pajak penghasilan dihitung, dipotong, disetor, dan dilaporkan perbulan,
namun pada akhir tahun pajak harus dihitung kembali untuk mengetahui jumlah PPh
pasal 21 dalam satu tahun. Apabila terjadi PPh pasal 21 kurang bayar, maka perusahaan
harus membayar sisa dari kekurangan tersebut. Perusahaan harus selalu berusaha
menghitung setepat mungkin agar tidak terjadi lebih bayar.
Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan, terlebih
dahulu dicari :
a. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu
dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh, dengan mengurangi penghasilan
bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar
oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai
Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah
bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto
setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya
bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan
Desember.
c. Penghasilan neto setahun, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh
Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar penghasilan kena pajak tersebut kemudian
dihitung PPh pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif PPh pasal 21 yang
berlaku.
d. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, jumlah PPh pasal 21 setahun atas
penghasilan dibagi dengan dua belas (12).
Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan PT Adimitra Karya :
A. Karyawan Tetap PT Adimitra Karya
Pada tahun 2005, PT Adimitra Karya memiliki 22 orang karyawan yang terdiri dari
12 orang karyawan tetap yang pendapatannya melebihi PTKP dan 10 orang
karyawan tidak tetap yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Berikut nama-
nama karyawan tetap yang penghasilannya diatas PTKP :
Tabel IV.1 Daftar Karyawan Tetap
No. Nama Karyawan Jabatan Status Penghasilan bruto
1.
2.
Djujanto Ramli
Robby Wijaya
Direktur
Manajer
K/3
K/2
Rp 82.200.000,-
Rp 41.100.000,-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
William
Marry Susanto
Alvian Mohede
Yolanda
Joni
Harry Pratama
Wisnu
Fredy Chandra
Dewi Yunita
Taufik
Manajer
Manajer
Manajer
Karyawan
Karyawan
Karyawan
Karyawan
Karyawan
Karyawan
Karyawan
K/2
K/0
K/1
TK/0
K/1
K/2
TK/0
K/1
K/0
K/0
Rp 41.100.000,-
Rp 38.360.000,-
Rp 39.730.000,-
Rp 19.180.000,-
Rp 20.550.000,-
Rp 19.180.000,-
Rp 13.700.000,-
Rp 16.440.000,-
Rp 17.810.000,-
Rp 15.070.000,-
Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan dan hasil wawancara langsung dari
karyawan, ditemukan adanya kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan.
Berikut ini akan dibahas mengenai perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap sebelum
dan sesudah koreksi dengan jabatan yang berbeda-beda:
1. Djujanto Ramli (laki-laki) adalah karyawan tetap PT Adimitra Karya, dengan
jabatan Direktur. Memiliki NPWP 06.198.259.1.034.000. Dengan status kawin dan
memiliki 3 anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp 75.600.000,- dan bonus yang
diberikan pada akhir tahun 2005 sebesar Rp 6.600.000,-. Setelah diadakan analisis
dan meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa pada Juli
2004 anak pertama dari Djujanto Ramli telah menikah, sehingga yang menjadi
tanggungannya hanya 2 anak. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum
dan setelah koreksi untuk Djujanto Ramli adalah :
No Keterangan Sebelum Setelah 1 Gaji Setahun 75,600,000 75,600,0002 THR/Bonus 6,600,000 6,600,0003 Total Penghasilan Bruto 82,200,000 82,200,0004 Biaya Jabatan 5% (max Rp 1.296.000,-) (1,296,000) (1,296,000)5 Penghasilan Neto 80,904,000 80,904,0006 PTKP :
WP 12,000,000 12,000,000 Tambahan Kawin 1,200,000 1,200,000 Tambahan 3 anak 3,600,000 Tambahan 2 anak 2,400,000 PTKP (16,800,000) (15,600,000) 7 PKP 64,104,000 65,304,000 8 PPh Pasal 21 5% x 25,000,000 1,250,000 1,250,000 10% x 25,000,000 2,500,000 2,500,000 15% x 14,104,000 2,115,600 15% x 15,304,000 2,295,600 Total PPh 21 Terutang 5,865,600 6,045,600
2. Robby Wijaya (laki-laki) adalah karyawan tetap PT Adimitra Karya dengan
jabatan Manajer. Tidak memiliki NPWP. Dengan status kawin dan memiliki 2
anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp 37.800.000,- dan bonus yang diberikan
pada akhir tahun 2005 sebesar Rp 3.300.000,-. Setelah diadakan analisis dan
meminta data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa pada Desember
2004, istri Robby Wijaya melahirkan anak kembar. Sehingga yang menjadi
tanggungannya 4 anak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.
564/KMK.03/2004, yang menjadi tanggungan paling banyak 3 orang. Maka
evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan setelah koreksi untuk Robby
Wijaya adalah :
No Keterangan Sebelum Setelah 1 Gaji Setahun 37,800,000 37,800,0002 THR/Bonus 3,300,000 3,300,0003 Total Penghasilan Bruto 41,100,000 41,100,0004 Biaya Jabatan 5% (max Rp 1.296.000,-) (1,296,000) (1,296,000)5 Penghasilan Neto 39,804,000 39,804,0006 PTKP :
WP 12,000,000 12,000,000 Tambahan Kawin 1,200,000 1,200,000 Tambahan 2 anak 2,400,000 Tambahan 3 anak 3,600,000 PTKP (15,600,000) (16,800,000) 7 PKP 24,204,000 23,004,000 8 PPh Pasal 21
5% x 24,204,000 1,210,200 5% x 23,004,000 1,150,200 Total PPh 21 Terutang 1,210,200 1,150,200
3. William Budi (laki-laki) adalah karyawan tetap PT Adimitra Karya dengan jabatan
Manajer. Tidak memiliki NPWP. Dengan status kawin dan memiliki 2 anak.
Memiliki penghasilan pertahun Rp 37.800.000,- dan bonus yang diberikan pada
akhir tahun 2005 sebesar Rp 3.300.000,-. Setelah diadakan analisis dan meminta
data terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa pada September 2004,
istri William Budi telah melahirkan seorang anak, sehingga yang menjadi
tanggungannya menjadi 3 anak. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum
dan setelah koreksi untuk William B. adalah :
No Keterangan Sebelum Setelah 1 Gaji Setahun 37,800,000 37,800,000
2 THR/Bonus 3,300,000 3,300,0003 Total Penghasilan Bruto 41,100,000 41,100,0004 Biaya Jabatan 5% (max Rp 1.296.000,-) 1,296,000 1,296,0005 Penghasilan Neto 39,804,000 39,804,0006 PTKP :
WP 12,000,000 12,000,000 Tambahan Kawin 1,200,000 1,200,000 Tambahan 2 anak 2,400,000 Tambahan 3 anak 3,600,000 PTKP 15,600,000 16,800,000 7 PKP 24,204,000 23,004,000 8 PPh Pasal 21
5% x 24,204,000 1,210,200 5% x 23,004,000 1,150,200 Total PPh 21 Terutang 1,210,200 1,150,200
4. Alvian Mohede (laki-laki) adalah karyawan tetap PT Adimitra Karya dengan
jabatan Manajer. Tidak memiliki NPWP. Dengan status kawin dan memiliki 1
anak. Memiliki penghasilan Rp 36.540.000,- dan bonus yang diberikan pada akhir
tahun 2005 sebesar Rp 3.190.000,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data
terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa pada Maret 2004, Alvian
Mohede memiliki anak tambahan anak, sehingga tanggungannya menjadi 2 anak.
Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan setelah koreksi untuk
Alvian Mohede adalah :
No Keterangan Sebelum Setelah 1 Gaji Setahun 36,540,000 36,540,0002 THR/Bonus 3,190,000 3,190,0003 Total Penghasilan Bruto 39,730,000 39,730,0004 Biaya Jabatan 5% (max Rp 1.296.000,-) (1,296,000) (1,296,000)5 Penghasilan Neto 38,434,000 38,434,0006 PTKP :
WP 12,000,000 12,000,000 Tambahan Kawin 1,200,000 1,200,000 Tambahan 1 anak 1,200,000 Tambahan 2 anak 2,400,000 PTKP (14,400,000) (15,600,000) 7 PKP 24,034,000 22,834,000 8 PPh Pasal 21
5% x 24,034,000 1,201,700 5% x 22,834,000 1,141,700 Total PPh 21 Terutang 1,201,700 1,141,700
5. Joni (laki-laki) adalah karyawan tetap PT Adimitra Karya. Tidak memiliki NPWP.
Dengan status kawin dan memiliki 1 anak. Memiliki penghasilan pertahun Rp
18.900.000,- dan bonus yang diberikan pada akhir tahun 2005 sebesar Rp
1.650.000,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari perusahaan,
ditemukan informasi bahwa pada Desember 2004, istri Joni baru saja melahirkan
seorang anak, sehingga tanggungannya menjadi 2 anak. Maka evaluasi perhitungan
PPh pasal 21 sebelum dan setelah koreksi untuk Joni adalah :
No Keterangan Sebelum Setelah 1 Gaji Setahun 18,900,000 18,900,0002 THR/Bonus 1,650,000 1,650,0003 Total Penghasilan Bruto 20,550,000 20,550,0004 Biaya Jabatan 5% x 20,550,000 (1,027,500) (1,027,500)5 Penghasilan Neto 19,522,500 19,522,5006 PTKP :
WP 12,000,000 12,000,000 Tambahan Kawin 1,200,000 1,200,000 Tambahan 1 anak 1,200,000 Tambahan 2 anak 2,400,000 PTKP (14,400,000) (15,600,000)
7 PKP 5,122,500 3,922,5008 PPh Pasal 21
5% x 5,122,500 256,125 5% x 3,922,500 196,125 Total PPh 21 Terutang 256,125 196,125
6. Wisnu (laki-laki) adalah karyawan tetap PT Adimitra Karya. Tidak memiliki
NPWP. Dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Memiliki
penghasilan pertahun Rp 16.380.000,- dan bonus yang diberikan pada akhir tahun
2005 sebesar Rp 1.430.000,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru
dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa pada April 2004, Wisnu baru saja
menikah. Maka evaluasi perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan setelah koreksi
untuk Wisnu adalah :
No Keterangan Sebelum Setelah 1 Gaji Setahun 16,380,000 16,380,0002 THR/Bonus 1,430,000 1,430,0003 Total Penghasilan Bruto 17,810,000 17,810,0004 Biaya Jabatan 5% x 20,550,000 (890,500) (890,500)5 Penghasilan Neto 16,919,500 16,919,5006 PTKP :
WP 12,000,000 12,000,000 Tambahan Kawin 1,200,000 PTKP (12,000,000) (13,200,000)
7 PKP 4,919,500 3,719,5008 PPh Pasal 21
5% x 4,919,500 245,975 5% x 3,719,500 125,975 Total PPh 21 Terutang 245,975 185,975
7. Harry Pratama (laki-laki) adalah karyawan tetap PT Adimitra Karya. Tidak
memiliki NPWP. Dengan status kawin dan memiliki 2 anak. Memiliki penghasilan
pertahun Rp 17.640.000,- dan bonus yang diberikan pada akhir tahun 2005 sebesar
Rp 1.540.000,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data terbaru dari
perusahaan, ditemukan informasi bahwa pada Maret 2004, Harry Pratama telah
memiliki seorang anak, sehingga tanggungannya menjadi 3 anak. Maka evaluasi
perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan setelah koreksi untuk Wisnu adalah :
No Keterangan Sebelum Setelah 1 Gaji Setahun 17,640,000 17,640,0002 THR/Bonus 1,540,000 1,540,0003 Total Penghasilan Bruto 19,180,000 19,180,0004 Biaya Jabatan 5% * Rp 19.180.000,- (959,000) (959,000)5 Penghasilan Neto 18,221,000 18,221,0006 PTKP :
WP 12,000,000 12,000,000 Tambahan Kawin 1,200,000 1,200,000 Tambahan 2 anak 2,400,000 Tambahan 3 anak 3,600,000 PTKP (15,600,000) (16,800,000) PKP 2,621,000 1,421,000 PPh Pasal 21 5% x 2,621,000 131,050 5% x 1,421,000 71,050 Total PPh 21 Terutang 131,050 71,050
B. Karyawan Tidak Tetap PT Adimitra Karya
PT Adimitra Karya memiliki 10 karyawan tidak tetap, dengan 9 karyawan
menerima upah borongan yang masa kerjanya 6 bulan dan 1 pegawai magang.
Berikut daftar nama karyawan tidak tetap PT Adimitra Karya
Wahyu selama 6 bulan masa kerjanya sebelum dan setelah evaluasi adalah :
No Keterangan Sebelum Setelah 1 Gaji 6 bulan (1,400,000 x 6) 8,400,000 8,400,0002 Gaji Setahun 16,800,0004 Penghasilan Neto 8,400,000 16,800,0005 PTKP :
WP 12,000,000 12,000,000 Tambahan Kawin 1,200,000 1,200,000 Tambahan 1 anak 1,200,000 1,200,000 PTKP (14,400,000) (14,400,000)
7 PKP Nihil 2,400,0008 PPh Pasal 21
5% x 2,400,000 PPh 21 setahun Nihil 120,000 PPh 21 per 6 bulan Nihil 60,000
2. Jasiman telah bekerja pada PT Adimitra Karya dengan menerima upah harian
yang dibayarkan bulanan. Selama tahun 2005, Jasiman dapat menyelesaikan
pekerjaannya dari bulan Maret sampai dengan Agustus (6 bulan). Upah yang
diterima Jasiman setiap bulannya adalah Rp 1.300.000,-. Jasiman telah menikah
dan belum memiliki anak (K/0). Setelah diadakan evaluasi ternyata penghasilan
Jasiman selama 6 bulan masa kerjanya sebelum dan setelah evaluasi adalah :
No Keterangan Sebelum Setelah 1 Gaji 6 bulan (1,300,000 x 6) 7,800,000 7,800,0002 Gaji Setahun 15,600,0003 Penghasilan Neto 7,800,000 15,600,0004 PTKP :
WP 12,000,000 12,000,000 Tambahan Kawin 1,200,000 1,200,000 PTKP (13,200,000) (13,200,000)
5 PKP Nihil 2,400,0006 PPh Pasal 21
5% x 2,400,000 PPh 21 setahun Nihil 120,000 PPh 21 per 6 bulan Nihil 60,000
3. Budi telah bekerja pada PT Adimitra Karya dengan menerima upah harian yang
dibayarkan bulanan. Selama tahun 2005, Budi dapat menyelesaikan
pekerjaannya dari bulan Maret sampai dengan Agustus (6 bulan). Upah yang
diterima Budi setiap bulannya adalah Rp 1.330.000,-. Budi telah menikah dan
belum memiliki anak (K/0). Setelah diadakan evaluasi ternyata penghasilan Budi
selama 6 bulan masa kerjanya sebelum dan setelah evaluasi adalah :
No Keterangan Sebelum Setelah 1 Gaji 6 bulan 7,980,000 7,980,0002 Gaji Setahun 15,960,0003 Penghasilan Neto 7,980,000 15,960,0004 PTKP :
WP 12,000,000 12,000,000 Tambahan Kawin 1,200,000 1,200,000 PTKP (13,200,000) (13,200,000)
5 PKP Nihil 2,760,0006 PPh Pasal 21
5% x 1,600,000 PPh 21 setahun Nihil 138,000 PPh 21 per 6 bulan Nihil 69,000
4. Yudi (laki-laki) adalah karyawan tidak tetap (magang) PT Adimitra Karya
Dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Memiliki
penghasilan pertahun Rp 12.369.240,- dan bonus/THR yang diberikan pada akhir
tahun sebesar Rp 1,030,760,-. Setelah diadakan analisis dan meminta data
terbaru dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa Yudi memiliki status
sebagai karyawan tetap PT Adimitra Karya. Maka perhitungan PPh pasal 21
sebelum dan setelah koreksi untuk Yudi adalah :
No Keterangan Sebelum Setelah 1 Gaji Setahun 12,369,240 12,369,2402 THR/Bonus 1,030,760 1,030,7603 Total Penghasilan Bruto 13,400,000 13,400,0004 Biaya Jabatan 5% x 13,400,000 (670,000)5 Penghasilan Neto 13,400,000 12,730,0006 PTKP :
WP (12,000,000) (12,000,000)7 PKP Nihil 730,0008 PPh Pasal 21
5% x 730,000 Total PPh 21 Terutang Nihil 36,500
5. Karti telah bekerja pada PT Adimitra Karya dengan menerima upah harian yang
dibayarkan bulanan. Selama tahun 2005, Karti dapat menyelesaikan
pekerjaannya dari bulan Maret sampai dengan Agustus (6 bulan). Upah yang
diterima Karti setiap bulannya adalah Rp 1.300.000,-. Karti telah menikah dan
belum memiliki anak (K/0). Setelah diadakan evaluasi ternyata penghasilan Karti
Dari perhitungan PPh pasal 21 karyawan tidak tetap dapat dilihat bahwa
perusahaan seharusnya membayar pajak terutang bagi karyawan tidak tetapnya
sebesar Rp 249.000,-. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan ini maka
perusahaan akan dikenakan sanksi jika dilakukan pemeriksaan dan akan
merugikan perusahaan.
4. Adanya selisih perhitungan sebelum dan sesudah evaluasi pada SPT Tahunan
PPh 1721.
Setelah penulis melakukan evaluasi terhadapSPT Tahunan PPh pasal 21
PT Adimitra Karya, maka penulis menemukan bahwa perusahaan tidak
melakukan perhitungan dan pemotongan pajak dengan benar sesuai dengan data
terbaru dari para karyawannya dan berdasarkan Peraturan Pajak yang berlaku.
Berdasarkan UU No.17 tahun 2000 dan Keputusan Dirjen Pajak No.
KEP-545 / PJ / 2000 pasal (5) bahwa penghasilan yang dipotong PPh pasal 21
adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang
pensiun bulanan, honorarium, upah harian, upah mingguan dan imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib
Pajak dalam negeri.
Penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman pihak manajemen dalam hal
perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21
serta kurangnya penerapan PPh pasal 21 sehingga mereka tidak mengetahui
bahwa kegiatan tersebut merupakan objek pajak PPh pasal 21.
Hal ini mengakibatkan jumlah PPh pasal 21 terutang yang telah dibayar
perusahaan tidak sesuai dengan pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh
perusahaan. Jumlah PPh pasal 21 terutang yang seharusnya dibayar oleh PT
Adimitra Karya sebesar Rp 5.660.659,- dimana secara rinci jumlah formulir
1721-A pada tabel IV.5, jumlah formulir 1721-B pada tabel IV.8, dan total dari
formulir SPT Tahunan 1721 pada tabel IV.9. Atas kewajiban pajak yang tidak
dihitung ini, jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus maka akan dikenakan sanksi
administrasi bunga sebesar 2% perbulan, maksimal 24 bulan dihitung dari
tanggal sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian atau
tahun pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar (SKP-KB).
Sehubungan dengan permasalahan ini, maka penulis memberikan
rekomendasi kepada perusahaan yaitu pihak manajemen yang mengurus masalah
perpajakan perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan di bidang
perpajakan dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta
menempatkan seorang yang benar-benar ahli di bidang perpajakan.
Tabel IV.8. Perhitungan Jumlah Pada Formulir 1721-B
Penerima Penghasilan Jumlah - Pegawai Harian lepas dengan Upah Harian 249,000 - Tenaga Ahli (Akuntan, Notaris) 3,340,155
Total 3,589,155
Tabel IV.9. Jumlah SPT Tahunan 1721 sebelum dan sesudah evaluasi
No Golongan Pegawai Sebelum Evaluasi Sesudah Evaluasi
Jumlah Penerima
Penghasilan
Jumlah Penghasilan
Bruto PPh 21
Terutang
Jumlah Penerima
Penghasilan
Jumlah Penghasilan
Bruto PPh 21
Terutang
1 Pegawai Tetap (1721-A) 12 364,420,000 11,855,775 13 377,820,000 11,712,275
2 Pegawai Tidak Tetap (1721-B) 10 73,050,000 - 11 104,185,400 3,589,155
3 Jumlah 22 437,470,000 11,855,775 24 482,005,400 15,301,430
4 PPh pasal 21 yang telah disetor 9,640,721 9,640,721
5 PPh pasal 21 yang kurang setor 2,215,054 5,660,709
6 Selisih (2,215,054 - 3,445,655) - 3,445,655
Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa PT Adimitra Karya seharusnya membayar
PPh pasal 21 terutangnya sebesar Rp 5.660.709,-. Hal ini mengakibatkan perusahaan
memiliki pajak kurang bayar sebesar Rp 3.445.655,-.
IV.2. Usulan Pelaksanaan Perencanaan Perpajakan PPh Pasal 21 Pada PT
Adimitra Karya
Dari evaluasi yang dilakukan terhadap SPT tahunan Pajak Penghasilan pasal 21,
PT Adimitra Karya tidak melakukan perencanaan pajak atas PPh pasal 21. Hal ini sangat
merugikan bagi PT Adimitra Karya. Oleh karena itu, PT Adimitra Karya harus lebih
cermat melakukan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 agar beban yang dimasukan
dapat dijadikan penambah penghasilan bruto karyawan.
PT Adimitra Karya dapat melakukan perencanaan pajak yang tepat atas PPh
pasal 21 dengan melakukan gross up. Metode gross up merupakan pemberian tunjangan
dalam bentuk uang kepada karyawan dan memasukkannya sebagai penghasilan bruto
karyawan yang akan dipotong PPh pasal 21. Seluruh PPh pasal 21 yang terutang telah
disetorkan dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam SPT PPh pasal 21 tahun
2005. Dengan metode gross up perusahaan dapat membiayakan beban PPh pasal 21
yang dibayarkan dalam bentuk tunjangan PPh pasal 21 dan menjadi bagian penghasilan
bruto dari para karyawan. Metode ini sangat menguntungkan bagi karyawan dan
perusahaan karena jumlah take home pay bagi karyawan akan semakin besar dan tidak
dipotong pajak. Selain itu tunjangan tersebut dapat dijadikan beban fiskal (deductible
expense). Besarnya tunjangan pajak dalam metode gross up dihitung dengan :
PKP x 5% / 0,95
((PKP x 10%) – 1.250.000) / 0,90
((PKP x 15%) – 3.750.000) / 0,8
((PKP x 25%) – 13.750.000) / 0,75
((PKP x 35%) – 33.750.000) / 0,65
PT Adimitra Karya memberikan natura/kenikmatan kepada karyawannya berupa
fasilitas pengobatan. Hal ini sangat merugikan bagi perusahaan karena sesuai UU No.17
tahun 2000, pemberian natura/kenikmatan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan
bruto. Perencanaan pajaknya adalah dengan mengganti fasilitas tersebut dan
memberikannya kepada karyawan dalam bentuk tunjangan kesehatan.
Berikut ini adalah contoh perhitungan penghematan pajak dengan metode gross
up terhadap Robby Wijaya (laki-laki) yang merupakan karyawan tetap PT Adimitra
Karya dengan jabatan Manajer. Dengan status kawin dan memiliki 2 anak. Memiliki
penghasilan pertahun Rp 37.800.000,- dan bonus yang diberikan pada akhir tahun 2005
sebesar Rp 3.300.000,-. Setelah dilakukan perencanaan pajak, perusahaan memberikan
tunjangan kesehatan sebesar Rp 1.260.417,-.
Maka perhitungan PPh pasal 21 Robby Wijaya sebelum dan setelah perencanaan
pajak selama setahun adalah :
Tabel IV.10. Perhitungan PPh pasal 21 Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak
No Keterangan Sebelum Setelah 1 Gaji Setahun 37,800,000 37,800,000 2 THR/Bonus 3,300,000 3,300,000 3 Tunjangan Kesehatan - 1,260,417 4 Tunjangan Pajak - 1,440,491 5 Total Penghasilan Bruto 41,100,000 43,800,908 6 Biaya Jabatan 5% (max Rp 1.296.000,-) (1,296,000) (1,296,000)7 Penghasilan Neto 39,804,000 42,504,908 8 PTKP :
WP 12,000,000 12,000,000
Tambahan Kawin 1,200,000 1,200,000 Tambahan 2 anak 2,400,000 2,400,000 PTKP (15,600,000) (15,600,000)
9 PKP 24,204,000 26,904,908 10 PPh Pasal 21 5% x 24,204,000 1,210,200 5% x 25,000,000 1,250,000 10% x 1,904,908 190,491 Total PPh 21 Terutang 1,210,200 1,440,491 11 Perkiraan Penghematan PPh Badan Dari Tunjangan Kesehatan x 30% 378,125 Dari Tunjangan Pajak x 30% 432,147 12 PPh pasal 25 yang dihemat 810,272
13 Selisih kurang pembayaran PPh pasal 21 (230,291) (Rp 1.440.491 - Rp 1.210.200) 14 Penghematan Beban Pajak 579,981
Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa PT Adimitra Karya dapat melakukan
perencanaan PPh pasal 21 yang optimal dengan menggunakan metode gross up. Dengan
melakukan metode gross up atas PPh pasal 21, tidak akan merugikan perusahaan karena
tunjangan PPh yang diberikan kepada karyawan dapat menjadi beban fiskal. Berikut ini
adalah contoh perhitungan penghematan pajak terhadap tunjangan PPh pasal 21
karyawan PT Adimitra Karya sebelum gross up (tabel IV.11) dan setelah gross up (tabel
IV.12) :
Tabel IV.11 PPh pasal 21 sebelum di Gross up (normal)