BAB IV - Dwipurnomoikipbu's Blog | Just another … · Web viewKODE ETIK PROFESI KEGURUAN 4.1 Pengertian Kode Etik Setiap profesi, seperti telah dibicarakan dalam bagian terdahulu,

BAB IV

KODE ETIK PROFESI KEGURUAN

4.1 Pengertian Kode Etik

Setiap profesi, seperti telah dibicarakan dalam bagian terdahulu, harus

mempunyai kode etik profesi. Dengan demikian, jabatan dokter, notaris, arsitek,

guru, dan lain-lain yang merupakan bidang pekerjaan profesi mempunyai kode

etik. Sama halnya dengan kata profesi sendiri, penafsiran tentang kode etik juga

belum memiliki pengertian yang sama. Sebagai contoh, dapat dicantumkan

beberapa pengertian kode etik, antara lain sebagai berikut:

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian jelas menyatakan bahwa “Pegawai Negeri/Sipil mempunyai Kode

Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar

kedinasan.” Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dengan

adanya Kode Etik ini, pegawai negeri sispil sebagai aparatur Negara, abdi negara,

dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan

dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Selanjutnya, dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-

prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri.

Dari urai ini dapat kita simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap,

tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-

hari.

Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII, Basuni sebagai Ketua

Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan

moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan

panggilan pengabdiannya bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat

Ketua Umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahawa dalam Kode Etik Guru

Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni:

1. Sebagai landasan moral,

2. Sebagai pedoman tingkah laku.

Keterampilan Guru dalam Berprofesi - 40

Berdasar uraian tersebut kelihatan, bahwa kode etik suatu profesi adalah

norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam

melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma

tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana

mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-

ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka,

melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam

pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat.

4.2 Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya tujuan merumuskankode etik dalam suatu profesi adalah

untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara

umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menjunjung Tinggi Martabat Profesi

Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak

luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remes

terhadap profesi akan melarang. Oleh karenya, setiap kode etik suatu profesi akan

melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atauk kelakuan anggota profesi yang

dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segin ini, kode

etik juga sering kali disebut kode kehormatan.

2. Untuk Menjaga dan Memelihara Kesejahteraan Para Anggotanya

Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir

(atau material) maupun kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal

kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-

larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang

merupakan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-

tarif minimum bagi honorium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya,

sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap

tercela dan merugikan rekan-rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin para


anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk para anggotanya

untuk melaksanakan profesinya.

Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan

membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota

profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.

3. Untuk Meningkatkan Pengabadian Para Anggota Profesi

Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan

pengabian profesi, sehingga bagi anggota profesi daapat dengan mudah

megnetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan

para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

4. Untuk Meningkatkan Mutu Profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma

dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu

pengabdian para anggotanya.

5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada

setiap anggota untuk secara aktif berpartispasi dalam membina organisasi profesi

dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi

menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga

dan memelihara kesejateraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota

profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.

4.3 Penetapan Kode Etik

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang

berlaku dan mengikat para naggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada

suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak


boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh

orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau

tidak menjadi anggota profesi tersebut. Kode etik suatu profesi hanya akan

mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi

tersebut, jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung (menjadi

anggota) dalam organisasi profesi yang bersangkutan.

Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis

tergabung di dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada

jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan seccara murini dan baik, karena

setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhdap kode etik

dapat dikenakan sanksi.

4.4 Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sering ktia jumpai, bahwa ada kalanya negara mencampuri urusan profesi,

seingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi

tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Apabila

hanya demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman

tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum

yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Sebagai contoh dalam hal ini. Jika seseorang anggota profesi bersaing

secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika

dianggpakecurangan itu serius ia dapat dituntut di muka pengadilan. Pada

umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman

sikap, tingkah laku, dan perbuatan maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik

akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap

terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi tertentu,

menandakan bahwa organisasi profesi itu telah mantap.

4.5 Kode Etik Guru Indonesia

Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai

dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam


suatu sistem yang utuh dan bulat. Fungsi Kode Etik Guru Indonesia adalah

sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam

menuunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar

sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarkat. Dengan demikian, maka

Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan

sikap profesional para anggota profesi keguruan.

Sebagaimana halnya dengan profesi lainnya, Kode Etik Guru Indonesia

ditetapkandalam suatu konges yang dihadiri oleh seluruh utusan Cabang dan

Pengurus Daerah PGRI dari seluruh tanah air, pertama dalam Kongres PGRI XVI

tahun 1973, dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI XVI tahun 1989

juga di Jakarta. Adapun teks Kode Etik Guru Indonesia yang telah disempurnakan

Tersebut adalah sebagai berikut:

Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian

terhdapa Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada

umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang

Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi

Kemerdian Republik Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan

memedomani dasar-dasar sebagai berikut:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untukmembentuk manusia Indonesia

seutuhnya yang berjiwa Pancasila.

2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.

3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan

melakukan bimbingan dan pembinaan.

4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yangmenunjang

berhasilnya proses belajar-mengajar.

5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat

sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama

terhdap pendidikan.

6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengambangkan dan meningkatkan

mutu dan martabat profesinya.


7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan

kesetiakawanan sosial.

8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi

PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.

9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

pendidikan.

4.6 Organisasi Profesional Keguruan

Seperti yang telah disebutkan salah satu kriteria jabatan profesional,

jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk meyatukan gerak langkah dan

mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi. Bagi guru-guru di

negara kita, wadah ini telah ada yakni Persatuan Guru Republik Indonesia yang

lebih dikenal dengan singkatan PGRI. PGRI didirikan di Surakarta pada tanggal

25 November 1945, sebagai perwujudan aspirasi guru Indonesia dalam

mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.

Salah satu tujuan PGRI adalah mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan

kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka (Basuni, 1986).

Selanjutnya, Basuni menguraikan empat misi utama PGRI, yaitu:(a) Misi

politis/ideologi, (b) Misi persatuan organisatoris, (c) Misi profesi, dan (d) Misi

kesejahteraan. Kelihatannya, dari praktek pelaksanaan keempat misi tersebut dua

misi pertama-misi politis/ideologis, dan misi perasatuan/oranisasi lebih menonjol

realisasinya dalam program-program PGRI. Ini dapat dibuktikan dengan telah

adanya wakil-wakil PGRI dalam badan legislatif seperti DPR dan MPR. Peranan

yang lebih menonjol ini dapat kita pahami sesuai dengan tahap perkembangan

bangsa dalam era orde baru ini. Dalam pelaksanaan misi lainnya, misi

kesejateraan, kelihatannya masih perlu ditingkatkan. Sementara misi ketiga, misi

profesi, belum tampak kiprah nyatanya dan belum terlalu melembaga. Dalam

kaitannya dengan perkembangan profesional guru, PGRI sampai saat ini masih

mengandalkan pihak pemerintah, misalnya dalam merencanakan dan melakukan

program-program penataran guru serta program peningkatan mutu lainnya. PGRI

belum banyak merencanakan dan melakukan program kualifikasi guru, atau


melakukan penelitian ilmiah tentang masalah-masalah profesional yang dihadapi

oleh para guru dewasa ini.

Kebanyakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu profesi

biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan ulangtahun atau kongres,

baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu, peranan organisasi ini dalam

peningkatan mutu profesional keguruan belum begitu menonjol. Di samping

PGRI sebagai satu-satunya organisasi guru-guru sekolah yang diakui pemerintah

sampai saat ini, ada organisasi guru yang disebut Musyawarah Guru Mata

pelajaran (MGMP) sejenis yang didirikan atas anjuran pejabat-pejabat

Departemen Pendidikan Nasional. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan

mutu dan profesional dari gur dalam kelompoknya masing-masing. Kegiatan-

kegiatan dalam kelompok ini diatur dengan jadwal yang cukup baik. Sayangnya,

belum ada keterkaitan dan hubungan formal antara kelompok guru-guru dalam

MGMP ini dengan PGRI.

Selain PGRI, ada lagi organisasi profesional di bidnagn pendidikan yang

harus kita ketahui juga yakni Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), yang

saat ini mempunya divisi-divisi antara lain: Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia

(IPBI), Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia (HISAPIN),

Himpunan Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia )HSPBI), dan lain-lain.

Hubungan formal antara organisasi-organisasi ini dengan PGRI masih belum

tampak secara nyata, sehingga belum didapatkan kerja sama yang saling

menunjang dan menguntungkan dalam peningkatan mutu anggotanya. Sebagian

anggota PGRI yang sarjana mungkin juga menjadi anggota salah satu divisi dari

ISPI, tetapi tidak banyak anggota ISPI staf pengajar di LPTK yang juga menjadi

anggota PGRI.

4.7 Deskripsi Kode Etik Keguruan

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian

kepada Tuhan YME, Bangsa dan Negara. Guru Indonesia harus memiliki jiwa

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena tanpa memiliki jiwa tesebut


Guru Indonesia tidak akan bias tanggung jawab, Guru Indonesia Memiliki

pedoman kepada dasar-dasar sebagai berikut ;

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia yang

seutuhnya.

2. Guru Memiliki dan melaksanakan kejujura professional

3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan

melakukan bimbingan.

4. Guru harus dapat menciptakan suasana yang dapat diterima peserta didik

untuk berhasinya proses belajar mengajar

5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat

sekitar supaya terjalin hubungan dan kerjasama yang baik dalam pendidikan

6. Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan meningkatkan


7. Guru memelihara hubungan sprofesi, semangat kekeluargaan dan

kesetiakawanan sosial.

8. Guru bersama-sama meningkatkan mutu dari organisasi PGRI sebagai sarana

perjuangan

9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

pendidikan.

Kode Etik Guru yang Pertama mengandung pengertian bahwa perhatian utama

seorang guru adalah peserta didik. Perhatiannya semata-mata dicurahkan dengan

tujuan terciptanya pembelajaran yang optimal edukatif.

Kode Etik Guru Kedua mengandung makna bahwa guru hanya sanggup

menjalankan tugas dan profesi sesuai kemampuannya.

Kode Etik Guru Ketiga menunjukkan pentingnya seorang guru mendapatkan

informasi peserta didik selengkap mungkin. Tentang kemampuan, maupun minat

dan bakat karena akan berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir dan

kemajuan peserta didik.


Kode Etik Guru Keempat mengisyaratkan pentingnya guru menciptakan suasana

sekolah yang aman dan nyaman sehingga membuat peserta didik betah akan

belajar.

Kode Etik Guru Kelima mengingat pentingnya peran serta orang tua siswa dan

masyarakat sekitar, yang bertujuan untuk membangun terwujudnya dan

terjalinnya hubungan baik antara guru dengan peserta didik.

Kode Etik Guru Keenam Guru harus selalu meningkatkan dan mengembangkan

mutu serta martabat profesinya dan ini dapat dilakukan secara pribadi ataupun

kelompok.

Kode Etik Guru ketujuh Intinya menjalin kerja sama yang mutualisme dengan

rekan seprofesi. Rasa senasib dan sepenanggungan.

Kode Etik Guru Kedelapan “ Guru bersama-sama memlihara dan meningkatkan

mutu organisasi PGRI sebagai sarana dan prasarana dalam perjuangan, sehingga

dalam pengurusan organisasi dengan seorang guru tidak adanya monopoli profesi.

Sehingga dapat mengayomi para guru.

Kode Etik Guru kesembilan pada intinya kode etik ini di dasari oleh 2 asumsi

yang sangat mengikat terciptanya guru yang professional dengan pemerintah yang

ada.

Kode etik guru sebagaimana disebutkan di atas selengkapnya adalah sebagai

berikut:

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa guru Indonesia menyadari bahwa

jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan

diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan

kualitas manusia indonesia yang bermain, bertakwa dan berakhlak mulia serta

mengusai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat

yang maju, adil,makmur, dan beradap.

Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan. Melatih menilai dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru Indonesia memiliki


kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan

pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang

demokratis dan bertanggung jawab.

Guru Indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik yang

dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso sung

tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Dalam usaha

mewujudkan prinsip-prinsip tersebut guru indonesia ketika menjalankan tugas-

tugas profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Guru Indonesia bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk

mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang

kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak

mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh

sejajar dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa

yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan

profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan

negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan tugas pelaksanaan tugas guru secara

profesional hal itu dapat diwujudkan eksitensi bangsa dan negara yang bermakna,

terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini.

Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan

guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang

berkualitas, kompetetif dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi

persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan dimasa datang. Dalam

melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa

perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan

berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam

jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.


Bagian SatuPengertian, tujuan, dan Fungsi

Pasal 11) Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan

diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam

melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota maasyarakat dan warga

negara.

2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal

ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan

buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-

tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar,membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-

hari di dalam dan luar sekolah.

Pasal 2

1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan

menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang

dilindungi undang-undang.

2) Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma

moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam

hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan

seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama,

pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.

Bagian DuaSumpah/Janji Guru Indonesia

Pasal 31) Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud

pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-

nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman

bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

2) Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi

profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing.


3) Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara

satuan pendidikan.

Pasal 4

1) Naskah sumpah/janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Kode Etik Guru Indonesia.

2) Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara

perorangan atau kelompok sebelumnya melaksanakan tugas.

Bagian TigaNilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional

Pasal 5Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari :

1) Nilai-nilai agama dan Pancasila

2) Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,

dan kompetensi profesional.

3) Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan

kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual,

Pasal 6

1. Hubungan Guru dengan Peserta Didik:

1) Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tuga didik,

mengajar, membimbing, mengarahkan,melatih,menilai, dan mengevaluasi

proses dan hasil pembelajaran.

2) Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan

mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah,

dan anggota masyarakat

3) Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara

individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.

4) Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya

untuk kepentingan proses kependidikan.


5) Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus

berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah

yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien

bagi peserta didik.

6) Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih

sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar

batas kaidah pendidikan.

7) Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang

dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik.

8) Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk

membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan

kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.

9) Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali

merendahkan martabat peserta didiknya.

10) Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara

adil.

11) Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi

kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.

12) Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh

perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.

13) Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta

didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar,

menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.

14) Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi serta didiknya untuk alasan-

alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum,

kesehatan, dan kemanusiaan.

15) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionallnya

kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial,

kebudayaan, moral, dan agama.


16) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional

dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan

pribadi.

2. Hubungan Guru dengan Orangtua/wali Siswa :

1) Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien

dengan Orangtua/Wali siswa dalam melaksannakan proses pedidikan.

2) Guru mrmberikan informasi kepada Orangtua/wali secara jujur dan

objektif mengenai perkembangan peserta didik.

3) Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang

bukan orangtua/walinya.

4) Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpatisipasi

dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

5) Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai

kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada

umumnya.

6) Guru menjunjunng tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasin

dengannya berkaitan dengan kesejahteraan kemajuan, dan cita-cita anak

atau anak-anak akan pendidikan.

7) Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan

orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungna-keuntungan pribadi.

3. Hubungan Guru dengan Masyarakat :

1. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif dan

efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan

pendidikan.

2. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembnagkan dan

meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.

3. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat

4. Guru berkerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan

prestise dan martabat profesinya.


5. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan

masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan

kesejahteraan peserta didiknya

6. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai

agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan

masyarakat.

7. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya

kepada masyarakat.

8. Guru tidak boleh menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupam

masyarakat.

4.Hubungan Guru dengan seklolah

1) Guru memelihara dan eningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.

2) Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam

melaksanakan proses pendidikan.

3) Guru menciptakan melaksanakan proses yang kondusif.

4) Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah.

5) Guru menghormati rekan sejawat.

6) Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat

7) Guru menjunung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan

dengan standar dan kearifan profesional.

8) Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk

tumbuh secara profsional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan

tuntutan profesionalitasnya.

9) Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-

pendapat profesionalberkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan

pembelajaran

10) Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam

setiap tindakan profesional dengan sejawat.


11) Guru memliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat

meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-

tugas profesional pendidikan dan pembelajaran.

12) Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-

kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya.

13) Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyaan keliru berkaitan dengan

kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.

14) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan

merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya

15) Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas

dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kebenarnya.

16) Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk

pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.

17) Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak

langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.

5. Hubungan Guru dengan Profesi :

1) Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi

2) Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan

bidang studi yang diajarkan

3) Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya

4) Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam

menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggungjawab atas

konsekuensiinya.

5) Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif

individual, dan integritas dalam tindkan-tindakan profesional lainnya.

6) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan

merendahkan martabat profesionalnya.

7) Guru tidak boleh menerima janji, pemberian dan pujian yang dapat

mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan proesionalnya


8) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-

tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang

pendidikan dan pembelajaran.

6. Hubungan guru dengan Organisasi Profesinya :

1) Guru menjadi anggota aorganisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif

dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan

kependidikan.

2) Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan

manfaat bagi kepentingan kependidikan

3) Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat

informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan

masyarakat.

4) Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam

menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas

konsekuensinya.

5) Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk

tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan

profesional lainnya.

6) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat

merendahkan martabat dan eksistensis organisasi profesinya.

7) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk

memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.

8) Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi

profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Hubungan Guru dengan Pemerintah :

1) Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program

pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD

1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang

Guru dan Dosen, dan ketentuan Perundang-Undang lainnya.


2) Guru membantu Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan

berbudaya.

3) Guru berusaha menciptakan, memeliharadan meningkatkan rasa persatuan

dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan

pancasila dan UUD1945.

4) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh

pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan

pembelajaran.

5) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang

berakibat pada kerugian negara.

Bagian EmpatPelaksanaan , Pelanggaran, dan sanksi

Pasal 7

1) Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kude

Etik Guru Indonesia.

2) Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru

Indonesia kepada rekan sejawat Penyelenggara pendidikan, masyarakat dan

pemerintah.

Pasal 8

1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode

Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan

dengan protes guru.

2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan sedang dan berat.

Pasal 9


1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran

terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan

Kehormatan Guru Indonesia.

2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus objektif

3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.

4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan

kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan

martabat profesi guru.

5) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru

Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia,

organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang.

6) Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa

bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasehat hukum sesuai dengan jenis

pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

Bagian LimaKetentuan Tambahan

Pasal 10Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di

Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-

undangan.

Bagian EnamPenutupPasal 11

1) Setiap guru secara sungguh-sungguh menghayati,mengamalkan serta

menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia.

2) Guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih

organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.


3) Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang

telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia.

4.8 Penerapan Kode Etik Guru dalam Melaksanakan Tugas

Penerapan kode etik guru dalam tugasnya begitu luas untuk dipaparkan

secara keseluruhan, karena banyak masalah dan kendala yang dialami dalam

melaksakan tugasnya. Akan tetapi dalam bahasny ini pemaparan akan tugas utama

sebagai guru yaitu ;

a. Multi Peran dan Tugas Guru dalam Proses Pembelajaran

Tugas guru dalam profesinya bahwa guru sebagai pendidik dan sebagai

pengajar. Akan tetapi dari kedua peran tersebut sehingga dapat terjadi arena

pemmbelajaran yang dengan tujuan bahwa guru dapat menciptakan suasana yang

dan sitasi yang dapat diterima dalam belajar. Guru memainkan multi peran dalam

proses pembelajaran yang menyelenggarakan dengan tugas yang amat bervariasi.

Jika seorang guru telah berpegang dengan ketentuan dan amat bervariasi sehingga

di dapatkan guru dapat mewujudkan suasana yang belajar dan mengajar.

1) Guru sebagai konservator (pemelihara)

2) Guru sebagai tramitor (penerus)

3) Guru sebagai transformator (penerjemah)

4) Guru sebagai perencana (planner)

5) Guru sebagai manajer proses pembelajaran

6) Guru Sebagai Pemandu (direktur).

7) Guru sebagai organisator (penyelenggara)

8) Guru sebagai komunikator

9) Guru sebagai fasilitator

10) Guru sebagai motivator

11) Sebagai penilai (evaluator)

b. Penerapan Kode Etik Guru di Sekolah

Pemahaman atas tugas dan peran guru dalam penyelenggaraan system

pembelajaran seyogianya menjadi kerangka dalam berfikir dalam bahasa tentang


penerapan Kode Etik Guru sebagaimana mestinya.Kode Etik Guru Indonesia

dalam plaksanaan tugasnya sesuai dengan AD/ART PGRI 1994

1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia

Indonesia yang berjiwa pancasila.

2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional

3) Guru dalam berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai

bahan bimbingan dan pembinaan

4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya untuk menunjang

berhasilnya pembelajaran.

5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat

seitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab terhadap

pendidikan.

6) Guru secara pribadi dab bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan

mutu dan profesinya

7) Guru memelihara hubungan sejawat keprofesian, semangat, kekeluargaan dan

kesetiakawanan social.

8) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi

sebagai sarana perjuangan.

9) Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

pendidikan.

c. Penerapan Kode Etik Guru dalam Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas profesinya seorang guru akan berinteraksi

dengan masyarakat. Keterkaitan lain antara guru dan masyarakat bahwa guru

berperan sebagai pendidik yang banyak bertanggung jawab dalam (1) memelihara

system nilai (2) penerus system nilai (3) penerjemah system nilai. Masyarakat

dengan pendidikan dapat ditinjau dengan 3 segi yaitu ;

1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan

2. Masyarakat juga iut andil dalam peran dan fungsi di lembaga kemasyarakatan

secara langsung maupun tidak.


3. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang

maupun dimanfaatkan.

Paparan diatas menunjukan bahwa (1) Masyarakat merupakan tempat

melaksanakan tugas keprofesian seorang guru (2) masyarakat menjadi sumber

belajar dan mendidik seorang guru (3) masyarakat sebagai konsumen dan

pengguna jasa dan hasil pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan telah

dipaparkan diatas yaitu bahwa masyarakat itu merupakan pelanggan jasa

pelayanan pendidikan dan pengguna hasil kependidikan.

Masyarakat selalu mencakup kelompok-kelompok orang yang berinteraksi

antara sesame, saling ketergantung dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi

bersama. Karakteristik masyarakat umum perlu di pahai betul karena akan

keunikannya atas suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya.

Pada umumnya ada 2 ciri umum keunikan masyarakat Indonesia yakni :

1. Secara Horizontal ditandai oleh kesatuan-kesatuan social atau komunikasi

yang berbeda

2. Secara Vertikal ditandai dengan perbedaan pola kehidupan mereka yang

bermacam-macam.

Keunikan masyarakat justru perlu di pandang sebagai potensi yang sangat

bermanfaat dalam menunaikan tugasnya. Perbedaan itu adalah suatu kewajaran

dan sekaligus kekayaan yang berharga. Selain itu seorang guru juga jangan

gamang dalam menerapkan kode etik, karena akan dikawatirkan guru akan

mengalami future shock ( keterkejutan masa depan), sebab di masa depan

kemungkinan terjadi fenomena bahwa benda yang hari ini di anggap paling

canggih besok lusa bias menjadi sudah dimuseumkan karena terimbar\s oleh

penemuanbaru yang lebih canggih lagi.

Gambaran masyarakat masa depan adalah ditandai dengan terjadinya

proses globalisasi yang amat cepat. Untuk melukiskan kejadian semacam itu

Kenichi Ohmac menulis bku yang berjudul The Borderless World atau Dunia

Tanpa Tapal Batas (Dedi supriadi, 1990 : 60).

Yang perlu diperhatikan secara serius yaitu masyarakat yang

membutuhkan layanan professional dalam berbagai kehidupan. Karakteristik


semacam itu diwarnai oleh dua hal yaitu : Pertama, karena perkembangan Iptek

yang semakin canggih dan daya piker masyarakat yang semakin kritis. Kedua,

karena semakin terspesialisasikannya berbagai bidang pekerjaan.

Dalam pembahasan diatas yang menyebutkan karakteristik masyarakat

Indonesia dan Kecenderungan dapat dijadikan kerangka berfikir dalam bahasan

penerapan kode etik guru sebagaimana mestinya. Kalau guru dan tenaga

kependidikan lainya ingin exist di masyarakat, ketika berinteraksi dengan mereka

ia harus berpgang teguh pada kode etiknya. Perilaku yang ditampilkan harus

mencerminkan nilai-nilai luhur kode etik itu sehingga kandungannya menjelma

dalam perilakunya.

Berdasar AD / ART PGRI 1998, berikut ini diuraikan penerapan kode etik

guru dalam masyarakat.

1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia

Indonesia seutuhnya yang berjiwa pancasila.

2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional

3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta peserta didik sebagai

bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.

4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang

berhasilnya proses belajar mengajar.

5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat

sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama

terhadap pendidikan.

6) Guru secara pribadi dan bersama-bersama mengembangkan dan meningkatkan


7) Guru memelihara hubungan sprofesi, semangat kekeluargaan dan

kesetiakawanan sosial

8) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi

sebagai sarana perjuangan.

9) Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

pendidikan


4.9 Fungsi Kode Etik Guru dalam Tugas dan Bidang Kehidupan

Keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil berupa pengelompokan

primer yang terdiri atas sejumlah kecil. Pendidikan keluarga bagi anak merupakan

pendidikan pertama dan utama sehingga akan sangat sulit untuk dihilangkan.

Pendidikan keluarga bagi perkembangan anak oleh pemerintah telah dituangkan

dalam UU No. 2 tahun 1989, Pasal 10 ayat 4 yang menyatakan bahwa pendidikan

keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang

diselenggarakan dalam keluarga.

Melihat pentingnya keluarga bagi perkembangan anak dan pentingnya

keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga. Sesungguhnya kode etik guru telah

dijadikan pedoman perilaku bagi guru dimana dan dalam arena apapun dan jika

seorang guru telah melaksanakan kode etik ketika ia melaksanakan pendidikan

dalam keluarga ia akan terhindar dari unsure subjektivitas.

Didalam keluarga guru berperan sebagai model dengan berupaya

mengejawantahkan nilai luhur kode etik perilakunya. Guru juga berperan sebagai

actor pencipta suasana demokratis, ia harus banyak mengajak diskusi guna untuk

mengembangkan keluarga dan masalah dalam keluarga. Jadi pada dasarnya kode

etik guru dalam keluarga berperan sebagai pedoman yang mengarahkan dalam

membentuk anggota kelaurga menjadi manusia yang seutuhnya. Empat peran dan

fungsi kode etik guru dalam keluarga. Dan semua itu memiliki fungsi sebagai

berikut :

a. Membentuk anggota keluarga menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa

pancasila

b. Menanamkan kejujuran pada anggota keluarganya.

c. Memupuk semangat anggota kekeluargaan dan kesetiakawanan anggota

keluarga

d. Mendorong partisipasinya anggota keluarga dalam mensukseskan jalannya

pendidikan.



BAB IV - Dwipurnomoikipbu's Blog | Just another … · Web viewKODE ETIK PROFESI KEGURUAN 4.1 Pengertian Kode Etik Setiap profesi, seperti telah dibicarakan dalam bagian terdahulu,

Documents