59 BAB IV EVALUASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT ADIS IV.1. Evaluasi Pelaksanaan dan Perencanaan Pajak pada PT ADIS Dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang, PT ADIS melakukan perencanaan pajak yang bertujuan meminimalkan beban pajak yang melebihi dari kewajiban yang semestinya tanpa harus melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Adanya perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perlakuan pajak dalam pengakuan pendapatan dan beban atau biaya akan mengakibatkan perbedaan laba komersial dan laba fiskal, namun tidak semua beban komersial dapat dijadikan beban atau biaya fiskal. Hal ini yang mendorong PT ADIS untuk melaksanakan perencanaan pajak yang efektif untuk dapat meminimalkan beban pajak. Melalui perencanaan pajak tersebut sekaligus juga diharapkan adanya penggunaan dana perusahaan secara efektif dalam arti bahwa beban-beban pajak yang memungkinkan untuk diperkecil ataupun dikurangi dialihkan untuk pembayaran lainnya yang lebih bermanfaat untuk perusahaan. PT ADIS dapat dikatakan belum melaksanakan perencanaan pajak yang efektif, meski sebagian besar banyak melakukan koreksi fiskal negatif atas beban-beban atau biaya komersial yang sementara menyebabkan laba perusahaan menjadi atau terlihat kecil, namun masih terdapat biaya atau beban-beban yang seharusnya tidak dapat mengurangi penghasilan bruto tapi masih diperlakukan sebagai biaya bagi perusahaan, hal ini menyebabkan perusahaan terkena resiko fiskal positif. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan seorang perencana
34
Embed
BAB IV DISK - thesis.binus.ac.idthesis.binus.ac.id/doc/Bab4/2007-1-00002-AK-Bab 4.pdf · perlakuan pajak dalam pengakuan pendapatan dan beban atau biaya akan mengakibatkan ... Rp
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
59
BAB IV
EVALUASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN
BEBAN PAJAK PADA PT ADIS
IV.1. Evaluasi Pelaksanaan dan Perencanaan Pajak pada PT ADIS
Dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang, PT ADIS melakukan
perencanaan pajak yang bertujuan meminimalkan beban pajak yang melebihi dari
kewajiban yang semestinya tanpa harus melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Adanya perbedaan antara perlakuan akuntansi dan
perlakuan pajak dalam pengakuan pendapatan dan beban atau biaya akan mengakibatkan
perbedaan laba komersial dan laba fiskal, namun tidak semua beban komersial dapat
dijadikan beban atau biaya fiskal. Hal ini yang mendorong PT ADIS untuk
melaksanakan perencanaan pajak yang efektif untuk dapat meminimalkan beban pajak.
Melalui perencanaan pajak tersebut sekaligus juga diharapkan adanya
penggunaan dana perusahaan secara efektif dalam arti bahwa beban-beban pajak yang
memungkinkan untuk diperkecil ataupun dikurangi dialihkan untuk pembayaran lainnya
yang lebih bermanfaat untuk perusahaan. PT ADIS dapat dikatakan belum
melaksanakan perencanaan pajak yang efektif, meski sebagian besar banyak melakukan
koreksi fiskal negatif atas beban-beban atau biaya komersial yang sementara
menyebabkan laba perusahaan menjadi atau terlihat kecil, namun masih terdapat biaya
atau beban-beban yang seharusnya tidak dapat mengurangi penghasilan bruto tapi masih
diperlakukan sebagai biaya bagi perusahaan, hal ini menyebabkan perusahaan terkena
resiko fiskal positif. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan seorang perencana
60
pajak perusahaan dalam memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan
yang berlaku sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak penghasilan.
IV.2. Evaluasi Pelaksanaan dan Perencanaan PPh Pasal 21
Sesuai dengan UU PPh No. 7 Tahun Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah
diubah dengan UU PPh No. 17 Tahun 2000, setiap pemberi kerja wajib untuk
melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Penghasilan karyawannya.
PT ADIS memiliki karyawan yang jumlahnya sekitar 254 orang baik yang berada di
kantor pusat maupun cabang. Jumlah penghasilan bruto karyawan PT ADIS pada tahun
2004 adalah sebesar Rp 4.011.780.246,- dengan PPh Pasal 21 terutang sebesar
Rp 1.370.373.086,-. Selama tahun berjalan, PT ADIS telah membayar PPh Pasal 21
sebesar Rp 1.069.018.459,- sehingga PT ADIS memiliki PPh Pasal 21 kurang disetor
Rp 301.354.627,- pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT Tahunan) yaitu SPT 1721. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 sudah
dilakukan dengan sistem mendekati yang seharusnya. Angka yang dilaporkan pada akhir
tahun tersebut dinilai terlalu besar karena seharusnya relatif kecil atau bahkan nihil. Hal
ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum maksimal dalam pelaksanaan dan
perencanaan PPh Pasal 21 atas karyawannya.
PT ADIS menyadari bahwa karyawan merupakan aset yang penting yang
dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, berbagai usaha dilakukan oleh perusahaan
untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan cara memberikan tunjangan dan
fasilitas antara lain sebagai berikut :
61
1. Uang Lembur, diberikan kepada karyawan yang terlibat langsung dalam
pengerjaan tugas tertentu yang telah bekerja lebih dari jam kerja normal yaitu di
atas pukul lima sore sampai dengan pukul tujuh malam. Uang lembur hanya
diberikan kepada golongan tertentu saja dan diterima karyawan bersamaan
dengan gaji bulanan.
2. Tunjangan makan diberikan bersamaan dengan gaji bulanan berdasarkan jumlah
hari kerja karyawan, besarnya tunjangan diberikan sesuai dengan golongan
masing-masing karyawan.
3. Tunjangan transportasi kepada karyawan untuk membantu biaya transportasi
pulang dan pergi dan ke tempat kerja yang diberikan bersama gaji bulanan
berdasarkan jumlah hari kerja karyawan. Khusus untuk posisi direksi dan
setingkat manajer mendapatkan fasilitas kendaraan yaitu mobil melalui sistem
COP (Car Ownership Program), dimana biaya pembelian mobil tersebut
sebagian dibiayakan oleh perusahaan dengan budget khusus yang telah
disediakan dan selebihnya ditanggung karyawan tersebut, dengan perjanjian
mobil dapat dibawa pulang karyawan dan BPKB kendaraan tersebut tetap atas
nama karyawan namun dipegang oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun
sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan.
Hal ini dimaksudkan agar dalam jangka waktu tersebut karyawan tersebut
tetap memiliki ikatan kerja sebagai karyawan atau dengan kata lain tidak boleh
mengundurkan diri dari perusahaan. Setelah melewati masa 5 tahun, BPKB
tersebut dapat dipegang oleh karyawan. Untuk biaya-biaya dan pengeluaran yang
berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut baik fasilitas perbaikan dan
perawatan suku cadang kendaraan seperti bensin, oli dan lain sebagainya
62
ditanggung oleh perusahaan dengan memberikan tunjangan COP yang dibayar
bersama dengan gaji bulanan dan perusahaan telah memotong pajak atas
tunjangan tersebut. Atas pemberian fasilitas transportasi ini, perusahaan akan
terkena resiko dikoreksi oleh pihak fiskus yaitu koreksi positif, karena dapat
diartikan sebagai pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan yang tidak
bisa menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan.
4. Selain memberikan tunjangan kesehatan yang dibayar bersama gaji bulanan,
perusahaan juga memberikan biaya pengobatan dan rumah sakit kepada
karyawan dan atau keluarga karyawan yang menderita sakit ringan biasa atau
melakukan rawat inap di rumah sakit yang besarnya disesuaikan dengan sistem
batas atas (plafon) yang berbeda-beda tiap golongan Karyawan hanya dapat
mengajukan klaim atas biaya pengobatan, apabila minimal telah mempunyai
masa kerja 3 bulan dihitung dari tanggal masuk kerja. Biaya ini diberikan dengan
memakai sistem penggantian (Reimbursement) dari biaya yang tercantum di
kuitansi asli. Atas biaya pengobatan dan rumah sakit dengan sistem
reimbursement ini, perusahaan akan terkena resiko dikoreksi fiskal positif oleh
pihak fiskus, karena hal ini dapat diartikan sebagai pemberian dalam bentuk
natura atau kenikmatan yang tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto
perusahaan.
63
Berikut ini besarnya biaya pengobatan dan rumah sakit yang diberikan perusahaan
sesuai dengan batas atas (plafon) yang berbeda-beda tiap golongan :
Tabel 4.1
STATUS PAJAK
GOL. T00 K00 K01 K02 K03
I
II
Rp 850.000
Rp 1.250.000
Rp 1.700.000
Rp 2.150.000
Rp 2.600.000
III Rp 1.200.000 Rp 1.800.000 Rp 2.400.000 Rp 3.000.000 Rp 3.700.000
IV Rp 2.200.000 Rp 2.800.000 Rp 3.800.000 Rp 4.700.000 Rp 5.650.000
V Rp 3.300.000 Rp 4.200.000 Rp 4.750.000 Rp 5.850.000 Rp 7.050.000
VI Rp 8.150.000 Rp 8.450.000
VII
Rp.5.445.000
Rp 6.900.000
Rp 7.800.000 Rp 9.350.000 Rp 10.950.000
Keterangan :
T00 : Wajib Pajak dengan status tidak kawin dan tidak mempunyai anak
K00 : Wajib Pajak dengan status kawin dan tidak mempunyai anak
K01 : Wajib Pajak dengan status kawin dan mempunyai anak 1 (satu)
K02 : Wajib Pajak dengan status kawin dan mempunyai anak 2 (dua)
K03 : Wajib Pajak dengan status kawin dan mempunyai anak 3 (tiga)
5. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan berupa uang kepada karyawan dalam
setahun sekali. Jumlah yang diberikan biasanya sesuai dengan gaji pokoknya.
64
Selain tunjangan dan fasilitas di atas, perusahaan juga mengikuti program Jamsostek
dalam memberikan perlindungan bagi karyawannya untuk mengatasi risiko sosial
ekonomi tertentu. Jenis program jamsostek yang diberikan yaitu Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar
perusahaan dan merupakan penambah penghasilan bruto bagi karyawan yang besarnya
sesuai ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja yaitu :
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,89% x gaji, dibayar oleh pemberi kerja
- Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,3% x gaji, dibayar oleh pemberi kerja
- Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7% x gaji, dibayar oleh pemberi kerja dan 2%
dibayar oleh karyawan.
Dari evaluasi perencanaan pajak PPh Pasal 21 dan rekonsiliasi fiskal, diketahui
beberapa hal antara lain :
1. Perusahaan belum melakukan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21, dimana
PT ADIS menanggung semua PPh Pasal 21 atas karyawannya. Dimana hal ini
akan merugikan bagi perusahaan karena sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku bahwa biaya tersebut tidak diperkenankan sebagai pengurang
penghasilan bruto. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember
2000 Pasal 7 huruf e bahwa PPh Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja
termasuk dalam pengertian kenikmatan dalam bentuk natura tidak boleh
diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Oleh karena itu, PT ADIS
harus lebih cermat dalam melakukan perencanaan pajak atas PPh Pasal 21
tersebut. Untuk mengatasi hal ini, ada alternatif yang dapat dilakukan
65
manajemen perusahaan yaitu dengan mengubah pengeluaran non deductible
tersebut menjadi deductible dengan cara melakukan Gross up. Artinya,
perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah uang tertentu atau sebesar
jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dan memasukkannya sebagai komponen
penambah penghasilan bruto karyawan yang akan dipotong PPh Pasal 21.
Metode Gross up ini akan menguntungkan bagi pihak karyawan dan perusahaan
karena jumlah pendapatan yang dibawa pulang karyawan (take home pay) akan
semakin besar atau tetap dan tidak dipotong pajak, selain itu tunjangan tersebut
dapat dijadikan beban fiskal (deductible expense) bagi perusahaan.
Menurut Zain (2005), besarnya tunjangan pajak dalam metode gross up dihitung