Page 1
54
BAB IV
Deskripsi BNN Kabupaten Lumajang
4.1 Profil BNN Kabupaten Lumajang
4.1.1 Sejarah BNN Kabupaten Lumajang
Menghadapi permasalah yang terus meningkat di bidang obat – obat
terlarang atau peredaran narkoba, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR-RI) akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 5
tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997
tentang Narkotika. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut Pemerintah
(Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika
Nasional (BKNN) dengan keputusan Presiden nomor 116 pada tahun 1999.
BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-
officio. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar
Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) sehingga tidak bisa melaksanakan
fungsinya seacra maksimal.
Berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002 BKNN diganti
menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) karena BKNN dirasa tidak memadai
lagi dalam menghadapi ancaman bahaya narkoba yang semakin marak dan serius.
BNN sebagai lembaga forum bertugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah
terkait yang mempunya tugas dan fungsi mengkoordinasikan instansi pemerintah
terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan
narkoba. Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.
Singkatnya melihat perkembangan permasalahan narkoba yang semakin
serius dan meningkat dari tahun ke tahun, maka pemerintah melalui ketetapan
Page 2
55
MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 dalam sidang umum Majelis Sidang
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) tahun 2002 telah
merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan
atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu
jajaran pemerintah dan DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 tahun 1997.
Berdasarkan UU nomor 35 tersebut BBN diberikan kewenangan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
Melihat semakin maraknya peredaran narkoba atau obat – obatan terlarang
tersebut, BNN memiliki 5 bidang dalam pencegahan narkoba yang memiliki
tugas masing – masing yaitu bidang Pencegahan, bidang Pemberdayaan
Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, bidang Pemberantasan dan bidang Hukum dan
Kerjasama. Saat ini BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 provinsi.
Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 173 BNN tingkat
Kabupaten/Kota. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberikan
ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam
pencegahan dan permberantasan narkoba BNN memiliki tugas dan fungsi. Berikut
beberapa point tugas pokok dan fungsi BNN:
Tugas:
1. Melaksanakan dan menyusun kebijakan nasional tentang pemberantasan
dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika
Page 3
56
1. Memberantas dan mencegah penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika
2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indoneisa dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Meningkatkan kemampuan lembaga yang dimilikinya berupa rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun di dalam lingkungan masyarakat
4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
5. Meningkatkan, melaksanakan dan memantau serta meninjau beberapa
kegiatan masyarkat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika
6. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik secara regional maupun
internasional, guna mencegah pemberantasan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika
7. laboratorium Narkotika dan Prekurosr Narkotika dikembangkan,
digunakan dan dirawat dengan sebaik - baiknya
8. Penyidikan dan penyelididkan melakukan administrasi terhadap perkara
penyalahgunaan dan predaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
dan
9. Menyusun dan membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan
wewenang.
Page 4
57
Selain tugas di atas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanaan
kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk membuat
tembakau dan alkohol.
Fungsi:
1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya.
2. Penyusunan perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan
prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan
masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang
P4GN
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang
pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi,
hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di
lingkungan BNN
7. Pengkoorinasikan Instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat
dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan
nasional di bidang P4GN.
8. BNN menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan tentang administrasi
Page 5
58
9. BNN juga memberikan Pelaksanaan fasilitas dan pengkoordinasian wadah
peran serta kepada masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi dalam bidang
narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali
bahan adiktif tembakau dan alkohol.
12. BNN bekerjasma dengan pemerintah, lembaga dan isntansi terkait maupun
komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan
kembali ke dalam masyarkat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna,
KPN atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya
di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
13. Meningkatkan dan mengkoordinasi kemampuan lembaga rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta
bahan adiktif lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan
masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau
pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya yang
berbabsis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah diuji
keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusuanan, pengkajian dan perumusan peraturan
perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Melaksanakan berbagai kerjasama regional, nasional dan internasional di
bidang P4GN.
Page 6
59
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di
lingkungan BNN
18. Pelaksanaan Koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintahan
terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Melaksanakan kode etik pegawai dan kode etik profesi penyidik BNN
serta penegakan disiplin.
20. Melakukan pendataan berupa informasi nasional tentang penelitian dan
pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Melaksanakan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta
bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembagan dalam laboratorium uji narkotika, psikotropika, prekursor
serta bahan adktif lainnya.
23. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di
bidang P4GN.
4.1.2 Logo BNN
Gambar 4.1 Logo BNN
Page 7
60
4.1.3 Visi dan Misi BNN
a. Visi
Visi dari BNN adalah menjadi lembaga non kementrian yang profesional
yang mampu menggerakkan seluruh aspek komponen – komponen masyarakat,
bangsa dan negara Indonesia dalam ikut berpartisiapsi melaksanakan Pencegahan
dan Pemberarantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika dan bahan aktif lainnya.
b. Misi
1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN yang sesuai dengan tugas dan
kewenangannya
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan aktif lainnya dengan
lembaga – lembaga yang terkait
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN
5. Menyusun seluruh laporan kebijakan pelaksanaan nasional P4GN kemudia
diserahkan langsung kepada Presiden.
(Sumber: https://bnn.go.id/sejarah/)
Salah satu BNNK yang menjadi tempat penelitian peneliti adalah BNN
Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang merupakan Kabupaten yang berada
di Provinsi Jawa Timur. BNNK Lumajang terletak di jalan Gatot Subroto,
Sidomukti, Karangsari, Sukodono, Kabupaten Lumajang yang persis berada di
depan Kantor Pengadilan Negeri Lumajang. BNNK Lumajang telah
merehabilitasi pengguna narkoba sebanyak 20 residen sepanjang tahun 2018.
Page 8
61
BNNK Lumajang sendiri berdiri pada tahun 2012, namun program rehabilitasi
mulai ada sejak tiga tahun setelah berdirinya BNNK Lumajang ini yaitu pada
tahun 2015.
Gambar 4.2 Nampak Depan kantor BNN Kabupaten Lumajang
4.2 Struktur Organisasi BNN Kabupaten Lumajang
Gambar 4.3 Struktur Organisasi BNNK Lumajang
( Sumber: BNN Kabupaten Lumajang)
KEPALA
SUBBAGIAN
TATAUSAHA
SEKSI
PENCEGAHAN
SEKSI
PEMBERDAYAA
N
MASYARAKAT
SEKSI
PEMBERANTASAN
Page 9
62
4.3 Bidang Kerja BNN Kabupaten Lumajang
Gambar 4.4 Bidang kerja BNNK Lumajang
Secara jelas tugas atau bidang kerja dari BNNK/Kota adalah
melaksanakan tugas dari pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan, peredaran
gelap dan pemberantasan obat – obatan terlarang narkotika dan psikotropika yang
dibagi dalam tiga bidang yaitu di bidang atau fungsi pencegahan dan
pemberdayaan masyarakat, fungsi pemberantasan dan yang ketiga fungsi
rehabilitasi yang sudah di jelaskan di atas.
Berikut ini adalah tugas dan fungsi BNNK Lumajang dalam pencegahan
dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi masyarakat:
1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)
1. Seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang mempunyai beberapa tugas dalam penyiapan
BNN RI
BNN
PROVINSI
BNNK
FUNGSI
PENCEGAHAN
DAN PEMB.
MASYARAKAT
FUNGSI
REHABILITASI
FUNGSI
PEMBERANTAS
AN
Page 10
63
pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di dalam bidang pencegahan dan
pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Lumajang.
2. Dalam melakukan tugas ini sebagaimana yang dimaksudkan, seksi
Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki beberapa fungsi
sebagai berikut:
1. Pelaksanaan desiminasi atau pengelompokan informasi P4GN di bidang
pencegahan dalam wilayah Kabupaten Lumajang.
2. Pelaksanaan advoaksi P4GN di bidang pencegahan di dalam wilayah
Kabupaten Lumajang.
3. Melaksanakan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan
masyarakat dalam wilayah Kabupaten Lumajang.
4. Pelaksanaan pemberdayaan secara alternatif P4GN di bidang
pemberdayaan dalam wilayah Kabupaten Lumajang.
5. Seksi Pemberantasan
1. Dalam seksi pemberantasan ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
memiliki tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan di dalam
wilayah Kabupaten Lumajang.
2. Dalam melaksanan tugas pemberantasan sebagaimana yang dimaksud,
seksi ini mempunya fungsi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi di dalam wilayah
Kabupaten Lumajang.
2. Melaksanakan penyidikan, pengejaran dan penindakan dalam rangka
memutuskan jaringan kejahatan yang terorganisir dalam penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika dan bahan adiktif lainnya
Page 11
64
kecuali bahan adiktif seperti tembakau dan alkohol di wilayah Kabupaten
Lumajang.
3. Pelakasanaan dalam pengawasan tahanan, beberapa barang bukti dan aset
yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten Lumajang.
c. Seksi Rehabilitasi
1. Seksi rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang memiliki tugas
melaksanakan P4GN di bidang rehabilitasi di dalam wilayah Kabupaten
Lumjang.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi rehabilitasi memiliki beberapa
fungsi sebagai berikut:
1. Melaksanakan assesment penyalahgunaan narkoba atau pecandu di dalam
wilayah Kabupaten Lumajang.
2. Melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial penyalahguna narkoba baik yang dilaksanakan oleh
pemerintah maupun masyarakat di dalam wilayah Kabupaten Lumajang.
3. Melaksanakan peningkatan layanan pascarehabilitasi, pendampingan dan
penyatuan kembali di dalam lingkungan masyarakat.
(Sumber: http://www.bnnlumajangkab.id)
Di dalam penelitian ini yang membahas tentang kredibilitas konselor
seabagai komunikator dalam proses komunikasi konseling rehabilitasi pengguna
narkoba. Rehabilitasi sendiri masuk ke dalam bagian bidang atau seksi
rehabilitasi, yang di mana tugas dari BNN sendiri adalah mencegah dan
memberantas peredaran dan penyalahgunaan obat – obat terlarang atau P4GN
Page 12
65
mulai dari memberantas dengan pencegahan yang dilakukan oleh penyuluh
kepada masyarakat untuk mencari informasi dan memberikan edukasi mengenai
P4GN, pemberantasan dengan penyidikan, pengejaran dan penindakan pemutusan
jaringan pengedaran yang dilakukan oleh pihak penyidik dan intel serta
rehabilitasi dengan memberikan layanan asesmen, rehabilitasi rawat jalan,
rehabilitasi rawat inap dan pascarehabilitasi yang dilakukan oleh dokter, perawat
dan konselor.
Semua struktur atau bidang kerja sama – sama saling bersinergi dalam
melakukan pencegahan dan pemberantasan P4GN seperti jika salah satu dari
bidang kerja membutuhkan bantuan contohnya bidang P2M melakukan
penyuluhan ditengah masyarakat dan membutuhkan bantuan dalam memberikan
penyuluhan, pihak polri dan konselor siap membantu dan jika ada pasien yang
harus atau butuh didalami mengenai jaringan narkobanya pihak atau tim
pemberantasannya seperti intel siap membantu. Rehabilitasi yang ada di BNN
Kabupaten Lumajang ini hanya ada rehabilitasi rawat jalan dengan memberikan
konseling kepada klien yang dilakukan oleh konselor. Konselor bertugas
membantu KPN keluar dari masalahnya, memberikan dan menyampaikan pesan –
pesan motivasi Sehingga posisi konselor ada di dalam seksi atau fungsi
rehabilitasi.
4.4 Gambaran Rehabilitasi di BNN Kabupaten Lumajang
Rehabilitasi merupakan salah satu program dari BNN dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan pengguna narkoba. BNN memiliki standar
layanan rehabilitasi yang telah diatur dalam pasal 24 tahun 2017 tentang standar
pelayanan rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu narkotika dan korban
Page 13
66
penyalahguna narkotika. Berikut ini adalah pasal tentang standar pelayanan
rehabilitasi pengguna narkoba:
1. Dalam pasal perka pelayanan standar rehabilitasi BNN dilaksanakan oleh
lembaga rehabilitasi yang berada dalam lingkungan BNN dan
2. Lembaga rehabilitasi yang bekerjasama dengan BNN seperti rumah sakit,
klinik, puskesmas dan sebagainya.
Dalam standar pelayanan rehabilitasi terdapat alur atau tahapan layanan yang
menjadi prosedur dalam proses rehabilitasi yang harus dilewati oleh calon residen,
klien atau KPN yang akan mengikuti rehabilitasi baik itu rehabilitasi rawat inap
maupun rehabilitasi rawat jalan, alur atau tahapan tersebut yaitu penerimaan awal,
rehabilitasi dan pascarehabilitasi. Penerimaan awal yaitu berupa observasi,
asesmen dan pemeriksaan medis. Asesmen meliputi:
1. Pemeriksaan medis
2. Pendidikan, pekerjaan dan dukungan hidup lainnya
3. Penggunaan narkotika
4. Keterlibatan dalam kriminalitas
5. Kondisi keluarga
6. Kondisi lingkungan sekitar atau social
7. Masalah kejiwaan
Sedangkan untuk residen atau klien perempuan selain instrument asesmen di
atas diberikan juga asesmen yang meliputi potensi kemandirian, riwayat
pelecehan, keerasan dan riwayat trauma. Begitupun untuk residen atau klien anak
– anak selain instrument asesmen di atas diberikan juga asesmen yang meliputi
Page 14
67
riwayat tumbuh kembang, potensi kecerdasan, riwayat pelecehan, kekerasan dan
trauma yang mungkin dialaminya.
Setelah proses rehabilitasi selesai, selanjutnya adalah pascarehabilitasi.
Pascarehabilitasi diberikan kepada seluruh residen, klien atau pengguna narkotika
yang sudah selesai mengikuti proses rehabilitasi baik itu rehabilitasi rawat inap
maupun rawat jalan. Pascarehabilitasi memiliki layanan yang bersifat intensif bagi
yang rawat inap, regular bagi yang rawat jalan dan lanjutan.
Pascarehabilitasi yang besifat intensif diberikan kepada residen atau KPN
yang tidak memiliki kegiatan yang produktif dan tidak adanya dukungan atau
support dari lingkungan social yang memadai. Pascarehabilitasi yang bersifat
regular diberikan kepada residen atau KPN yang memiliki kegiatan produktif dan
memiliki dukungan dari support dari lingkungan sosialnya dan untuk
pascarehabilitasi lanjutan diberikan kepada residen atau KPN yang telah selesai
menjalani layanan pascarehabilitasi yang bersifat intensif dan regular. Berikut ini
adalah layanan pascarehabilitasi yang meliputi beberapa kegiatan diantaranya:
1. Pencegahan kekambuhan
2. Pengembagan diri berupa kemampuan menyelesaikan masalah,
penyelesaian putus sekolah dan keterampilan vokasional
3. Manajemen kasus dan menejemen krisis
4. Adanya pertemuan kelompok bantu diri
5. Kelompok dukungan keluarga
6. Pendampingan dan pemantauan baik melalui berbagai macam media
komunikasi seperti telepon, chating dan visitasi.
(Sumber: Perka BNN no 24 Tahun 2017)
Page 15
68
Mengenai penelitian yang dilakukan peneliti tentang kredibilitas konselor
sebagai komunikator dalam proses komunikasi konseling rehabilitasi pengguna
narkoba di BNN Kabupaten Lumajang, peneliti akan mendeskripsikan dengan
singkat mengenai gambaran proses rehabilitasi rawat jalan yang ada di BNN
Kabupaten Lumajang. Seperti yang telah peneliti tuliskan di atas mengenai tahun
berdirinya dan adanya program rehabilitasi di BNN Kabupaten Lumajang ini
bahwa BNNK ini berdiri pada tahun 2012 dan adanya program rehabilitasi pada
tahun 2015.
Program rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Lumajang merupakan
program dari devisi seksi pemberantasan yang di dalamnya termasuk seksi
rehabilitasi. Seksi rehabilitasi dipimpin oleh kepala seksi yang memiliki tugas
dalam melaksanakan P4GN dan fungsi untuk meningkatkan pelayanan rehabilitasi
maupun pascarehabilitasi baik dari segi peralatan dan sumber daya seperti dokter
dan konselor di wilayah kabupaten Lumajang. Program rehabilitasi memiliki
beberapa alur atau tahapan awal untuk mengetahui apakah klien atau KPN
tersebut akan direhabilitasi rawat jalan atau rehabilitasi rawat inap. Berikut adalah
alur atau tahapan awal rehabilitasi:
1. Klien datang
2. Menyerahkan identitas seperti KTP, SIM dan KK
3. Pemeriksaan Fisik dan tanda Vital
4. Assesmen
5. Rencana Terapi dan pemberian medikasi
6. Tahap terakhir yaitu apakah klien atau KPN akan direhabilitasi rawat jalan
atau rehabilitasi rawat jalan
Page 16
69
Proses rehabilitasi di BNN Kabupaten Lumajang menurut konselor yang
telah diwawancara oleh peneliti yang bernama Ilham Fathur Rozi yang berasal
dan besar di lumajang dengan lulusan D-III Keperawatan telah bekerja di BNN
Kabupaten Lumajang kurang lebih 5 tahun sejak tahun 2013 dan sudah 3 tahun
menjadi asesor dan konselor. Mas Ilham mengatakan proses rehabilitasi di BNN
Kabupaten Lumajang ini hanya rehabilitasi rawat jalan yang dilakukan selama
delapan kali pertemuan selama satu kali dalam seminggu. Dalam pertemuan awal
rehabilitasi konselor memberikan form kepada klien atau KPN untuk diisi, form
tersebut berisi kegiatan selama di rumah, tidak ada buku panduan khusus yang
diberikan kepada klien ataun KPN dan untuk pertemuan selanjutnya konselor
hanya menjelaskan dan memberikan saran dan motivasi untuk mnejauhi obat –
obatan terlarang. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan mas Ilham mengenai
materi dan buku panduan yang diberikan kepada klien.
“Bagi kami atau bagi pasien? Eeee jadi untuk bagi pasien biasanya kita itu
ada semacam form yang harus diisi, itupun eee apa ya biasanya pengisian
kegiatan selama dia di rumah begitu seperti itu, kegiatan kesiapan dia
dalam mengikuti rehabilitasi biasanya ditahap awal begitu, artinya ya
hanya ditahap awal untuk kesiapan, kesiapan untuk komitmen. Kan
kadang rehabilitasi itu karena suatu sebab kan contohnya karena
tertangkap oleh polisi akhirnya dia rehabilitasi sebenernya dalam hatinya
dia tidak butuh rehabilitasi gitu. Bagi pasien tidak ada (buku panduan atau
materi khusus) ya memang dari konselor, konselor tersebut memberikan
eee motivasi, membantu, membantu menyelesaikan masalah yang ada
pada diri klien tersebut. Kan kita tugasnya menggali masalah membantu
menyelesaikan masalah itu tugas konselor”
Selama menjadi konselor mas Ilham mengatakan bahwa selama konseling
ada beberapa macam karakter dari klien yang lebih aktif bertanya atau
menceritakan masalah terlebih dahulu tanpa perlu Tanya atau dipancing untuk
bertanya dan sebaliknya. Ia mengatakan sebagai seorang konselor harus pandai
Page 17
70
dan butuh keahlian dalam membina komunikasi dengan klien untuk menggali data
– data yang diperlukan. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan
konselor mengenai dalam konseling apakah klien aktif bertanya atau bercerita
kepada konselor.
“Eee macam – macam ada beberapa karakter dari residen kami itu ya
memang dia suka bercerita terbuka sekali, artinya kita tidak perlu bertanya
banyak dia sudah berceritanya lebih dari apa yang kita tanyakan. Ada tipe
– tipe dari klien itu macem – macem, ada yang memang kita harus
menggali betul, harus pandai untuk eee membina komunikasi antara
konselor dan klien, jadi ada kliennya itu jika tidak ditanya tidak ngomong
apa – apa bahkan dia menjawab sangat singkat sekali nah itu memang
butuh, butuh apa ya butuh keahlian dalam berkomunikasi dari konselor
tersebut untuk menggali data – data yang diperlukan”
Proses rehabilitasi juga bisa dilakukan di tempat yang lain selain di ruang
konseling apabila ada kesepakatan antara dua belah pihak yaitu klien dan
konselor. Selama itu tidak memberatkan satu sama lain. Mas Ilham juga
mengatakan demikian, proses rehabilitasi pernah dilakukan di tempat lain yaitu
sekolah karena pada saat itu pernah ada beberapa dari klien yang merupakan
seorang pelajar yang di mana jika selesai mengikuti rehabilitasi tidak langsung
kembali lagi ke sekolah (bolos) yang di mana pihak sekolah memberikan
dispensasi selama beberapa jam ketika mereka rehabilitasi, sehingga banyak
laporan dari beberapa guru mereka dan akhirnya BNN dan pihak sekolah
memutuskan untuk melakukan rehabilitasi selanjutnya di sekolah mereka.
“Ya di tempat lain terutama bagi klien kami yang masih bersekolah karena
kenapa kami ambil tindakan harus mengambil tindakan rehabilitasi tidak
digedung kami karena ada beberapa laporan siswa yang melakukan
rehabilitasi itu kan otomatis harus sekolah memberikan dispensasi waktu
untuk berangkat ke BNN nah itu mereka kebanyakan tidak kembali lagi ke
sekolah dengan alasan rehabilitasi padahal eee konseling kami itu paling
lama kan 1 jam dia tidak kembali ke sekolah dengan beberapa banyaknya
Page 18
71
laporan semacam itu dari guru – guru akhirnya kami ambil keputusan
untuk eeee rehabilitasi usia sekolah dan masih bersekolah kita datang ke
sekolah yang bersangkutan seperti itu”
Selama menjadi konselor dan merehabilitasi klien mas Ilham mengatakan
pernah ada beberapa dari orang tua mereka yang komplain atau mengkritik
tentang rehabilitasi rawat jalan yang mereka anggap kurang memuaskan dan
mereka lebih memilih anak – anak mereka untuk dirawat inap, namun ketika
ditawarkan untuk rawat inap mereka para orang tua juga keberatan karena lokasi
rehabilitasi untuk rawat inap menurut mereka terlalu jauh
“Eee ada sih, karena memang di sini rehabilitasi itu pada prinsipnya tidak
ada paksaan, kita tidak bisa memaksa pasien untuk melakukan rehabilitasi
eee masalahnya di sini kadang keputusan tersebut bertentangan dengan
orang tua karena kebanyakan e mereka yang melakukan rehabilitasi kan
masih dalam kategori anaknya atau mungkin masih tergantung pada orang
tua kehidupannya jadi orang tua itu eee merasa kadang eee rehabilitasi
rawat jalan itu kurang kurang puas ya mungkin mereka, mereka ingin
rawat inap gitu, cuma kembali lagi kadang kita tawarkan rawat inap orang
tua juga keberatan juga krena jauh”
Selama merehabilitasi klien dari delapan kali pertemuan sampai selesai
konselor juga mengatakan ada beberapa yang kambuh atau kembali
mengkonsumsi obat – obatan terlarang tersebut yaitu pada klien yang masih
berstatus pelajar dan mereka diketahui mengkonsumsi obat – obatan tersebut di
area sekolah sehingga pihak sekolah melaporkan kepada pihak BNN dan pihak
BNN pun mengambil tindakan untuk mereka direhabilitasi lagi
“Ada, ada yang terdata yang terdata ya, saya berbicara yang terdata yang
artinya kambuh lagi ikut lagi kegiatan rehabilitasi ada. Ya ditahun yang
berbeda (tidak ditahun yang sama), ndak kebutalan waktu itu dia aaa
terciduk ya, terciduk di sekolah dia pesta miras berikut obat – obat yang
banyak dibeli di pasaran itu akhirnya sekolah melapor melaporkan
Page 19
72
kejadian itu kepada kami akhirnya kita ambil tindak rehabilitasi lagi, cuma
ditahun yang berbeda. Pada waktu itu kita kan tidak tahu juga kan yang
bersangkutan apa masih kambuh atau masih makek itu kan juga tidak
tahu, selama selama setalah mengikuti kegiatan rehabilitasi yang tahap
pertama itu”
Setiap pekerjaan atau kegiatan pasti memiliki tingkat kesulitan atau
kendala masing – masing, begitupun dengan proses rehabilitasi, menurut mas
Ilham bermacam – macam kendala dalam rehabilitasi rawat jalan di BNN
Kabuputan Lumajang ini yaitu dengan jadwal delapan kali dalam satu kali
seminggu pertemuan banyak dari klien atau KPN yang tidak rutin datang setiap
minggunya, ada yang kabur, datang sekali sebulan kemudian baru datang lagi
bahkan ada yang datang lagi tahun berikutnya, kendala berikutnya yaitu masih
minimnya kesadaran mengenai rehabilitasi bagi mereka penyalahguna narkoba,
mereka beramsumsi jika melaporkan diri kepada pihak BNN akan direhabilitasi
dengan pidana, padahal dari pihak BNN sudah melakukan sosialisasi mengenai
rehabilitasi baik itu syaratnya, mekanisme dan pembiayaannya, mas Ilham juga
mengatakan bahwa program rehabilitasi ini tidak dipungut biaya atau gratis dan
beberapa kendala lainnya.
“Macam – macam kendalanya karena rehabilitasi di BNN itu rawat jalan
kan ya kita standartnya 8 kali minimal 8 kali pertemuan artinya selama
selama menajalani rehabilitasi pasien itu harus datang secara rutin sampai
8 kali nah kendalanya adalah di sini eee pasien tidak datang secara rutin
artinya mbolos, kabur bahkan tidak datang lagi atau bahkan datang sekali
kemudian sebulan lagi datang dan bahkan yang hilang tahun depannya
datang lagi itu kendalnya kemudian yang kedua eee masih minimnya
kesadaran mengenai apa itu rehabilitasi bagi mereka para penyalahguna
narkoba, banyak sih sebenarnya yang melatarbelakangi satu ya karena
mungkin kurangnya pengetahuan bahwasanya punya asumsi jikalau dia
melaporkan diri kepada BNN dan merehabilitasi dikenai pidana ntah apa
yang membuat mereka itu menjadi ee takut padahal kita selama ini setiap
kali kita ada sosialisasi itu kita selalu kita sampaikan mengenai
rehabilitasi, artinya apa saja mekanismenya e syaratnya apa saja kemudian
Page 20
73
ee pembiayaanya gimana, padahal pembiayaan di rehabilitasi kan gratis
gitu seperti itu, ya sementara itu kendalanya”
Proses selanjutnya setelah rehabilitasi yaitu pascarehabilitasi. Menurut
mas Ilham untuk saat ini belum ada proses pascarehabilitasi yang dilakukan oleh
BNN Kabupaten Lumanjang, setelah klien selesai mengikuti semua tahapan
rehabilitasi pihak rehabilitasi hanya mendata identitas dan contact person dari
klien
“Sementara untuk saat ini kami tidak ada, tidak ada kegiatan
pascarehabilitasi, jadi setelah selesai ya cukup saja kita data, data dari
identitas pasien tersebut alamat begitu juga contact person”
Gambar 4.5 Peneliti (sebelah kiri) sedang mewawancarai konselor (sebelah
kanan)