102 BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH OLEH PENGADILAN AGAMA A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 1. Norma Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Sebelum Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Munculnya objek hak tanggungan atas tanah tidak lepas dari keharusan setiap perbankan di Indonesia untuk menghindari potensi kemunculan dana macet (non-performa loan). Dalam pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dinyatakan, “Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya”. 1 Untuk menjaga keberlangsungan operasionalnya dalam jangka panjang, perbankan syariah selalu berusaha untuk tidak mengalami kerugian. Agar para nasabah terjaga konsistensi kepatuhannya, perbankan syariah selalu memberlakukan adanya jaminan dalam setiap pembiayaan yang disalurkan. Dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 dinyatakan, “(1) Bank 1 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2016), h. 653.
30
Embed
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR … IV.pdf · Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 1. Norma Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Sebelum Lahirnya Putusan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
102
BAB IV
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012 KAITANNYA DENGAN
KEWENANGAN EKSEKUSI JAMINAN HAK
TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH
OLEH PENGADILAN AGAMA
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Kaitannya Dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
1. Norma Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Sebelum Lahirnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
Munculnya objek hak tanggungan atas tanah tidak lepas dari keharusan
setiap perbankan di Indonesia untuk menghindari potensi kemunculan dana
macet (non-performa loan). Dalam pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah dinyatakan, “Dalam menyalurkan Pembiayaan dan
melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh
cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan
Nasabah yang mempercayakan dananya”.1 Untuk menjaga keberlangsungan
operasionalnya dalam jangka panjang, perbankan syariah selalu berusaha untuk
tidak mengalami kerugian. Agar para nasabah terjaga konsistensi kepatuhannya,
perbankan syariah selalu memberlakukan adanya jaminan dalam setiap
pembiayaan yang disalurkan. Dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 dinyatakan, “(1) Bank
1 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah,” dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama
(Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2016), h. 653.
103
Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan
kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh
kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan
dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas”, dan di ayat 2 nya berbunyi : “(2)
Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap
watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah
Penerima Fasilitas’.2
Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada perbankan syariah
adakalanya berupa benda bergerak dan adakalanya berupa benda tidak bergerak
di antaranya adalah tanah milik. Sebagai benda tidak bergerak, eksistensi tanah
sebagai sebuah jaminan dibuktikan dan direpresentasikan oleh sertifikat hak
milik. Ketika suatu tanah dijadikan jaminan, maka terhadapnya dibebani dengan
pemasangan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Badan
Pertanahan Nasional.
Jauh sebelum keberadaan perbankan syariah, ketentuan mengenai
jaminan hak tanggungan ini telah diatur, dalam Pasal 51 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria, sudah disediakan lembaga hak
jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu hak
tanggungan, sebagai pengganti lembaga hypotheek dan credietverband.
2 Ibid, h. 648.
104
Namun demikian, keberadaan undang-undang tersebut selama 30 tahun
lebih sejak mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, lembaga hak
tanggungan di atas belum mampu dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya,
hal tersebut disebabkan karena belum adanya undang-undang yang
mengaturnya secara lengkap sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan
Pasal 51 Undang-Undang tersebut. Dalam kurun waktu tersebut, berdasarkan
ketentuan peralihan yang tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Pokok
Agraria, masih diberlakukan ketentuan hypotheek sebagaimana dimaksud
dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan ketentuan
credietverband dalam staatsblad 1908-542 sebagaimana yang telah diubah
dengan staatsblad 1937-190, sepanjang mengenai hal-hal yang belum ada
ketentuannya dalam atau berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.
Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas
berasal dari zaman kolonial Belanda dan didasarkan pada hukum tanah yang
berlaku sebelum adanya hukum tanah nasional, sebagaimana pokok-pokok
ketentuannya tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan
dimaksudkan untuk diberlakukan hanya untuk sementara waktu, yaitu sambil
menunggu terbentuknya undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 51 tersebut.
Oleh karena itu ketentuan tersebut jelas tidak sesuai dengan asas-asas
Hukum Tanah Nasional dan dalam kenyataannya tidak dapat menampung
perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagai
akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi. Akibatnya ialah timbulnya
perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai berbagai masalah dalam
105
pelaksanaan hukum jaminan atas tanah, misalnya mengenai pencantuman titel
eksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya, sehingga peraturan
perundang-undangan tersebut dirasa kurang memberikan jaminan kepastian
hukum dalam kegiatan perkreditan.
Atas dasar kenyataan tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996 untuk menjawab persoalan-persoalan tentang jaminan hak tanggungan
yang ketentuannya dalam undang-undang sebelumnya belum terakomodir,
keberadaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 mampu menjadi lembaga hak
jaminan atas tanah yang kuat, setidaknya terpenuhi unsur-unsur berikut:3
a. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada
pemegangnya;
b. selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun obyek itu
berada;
c. memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak
ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang
berkepentingan;
d. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan, maka peraturan yang mengatur tentang pembebanan hak atas
tanah adalah Bab 21 Buku II KUHPerdata, yang berkaitan dengan hypotheek
dan credietverband dalam staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah
dengan staatsblad 1937-190 sudah tidak berlaku lagi. Secara formal
3 Ibid, h. 453.
106
pembebanan hak atas tanah berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
UUPA, tetapi secara materiil berlaku ketentuan yang tercantum dalam Bab 21
Buku II KUHPerdata dan credietverband.
Menurut Pasal 224 HIR/258 RBg diperkenankan eksekusi terhadap
perjanjian untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, asal
perjanjian itu berbentuk grosse akta. Tujuan pemanfaatan grosse akta
pengakuan utang dan grosse hipotik adalah untuk memberikan kekuatan hukum
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap agar langsung dapat dieksekusi.
Di dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT telah pula disebutkan, bahwa
dalam hal debitor cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat
dalam sertifikat hak tanggungan, obyek hak tanggungan dapat dijual melalui
pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan di dalam peraturan
perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan
dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya. Selama belum ada
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, menurut Pasal 26 UUHT
dan penjelasannya, pelaksanaan eksekusi ini (dengan dasar penyerahan
sertifikat Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya) didasarkan pada
Pasal 224 HIR/258 RBg.
Dengan demikian, berdasarkan grosse akta pengakuan utang atau
sertifikat Hak Tanggungan kreditor cukup mengajukan permohonan kepada
Ketua Pengadilan Negeri setempat agar isi dari grosse akta ataupun sertifikat
Hak Tanggungan tersebut dapat dilaksanakan. Namun dalam praktek
107
pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri masih harus meneliti terlebih dahulu
apakah debitor masih berutang kepada kreditor. Dalam hal ternyata debitor tidak
lagi mempunyai utang, maka permohonan penetapan eksekusi akan ditolak.
Adapun dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 UUHT disebutkan bahwa
sebagai bukti adanya hak tanggungan maka Kantor Pertanahan menerbitkan
sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selanjutnya pada Pasal yang sama di ayat 3 dan 4 nya disebutkan
bahwa agar sertifikat hak tanggungan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial
yang sama dengan putusan pengadilan, maka sertipikat hak tanggungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus memuat irah-irah dengan
kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN YANG
MAHA ESA”. dan sertifikat hak tanggungan tersebut berlaku sebagai pengganti
grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.
Selanjutnya dalam ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996 Tentang Hak Tanggungan dengan merujuk kepada pasal 14 undang-
undang yang sama disebutkan bahwa “selama belum ada peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal
14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya
Undang-Undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”.4 Dengan
demikian, ketentuan Pasal 14 dan 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996
menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan mengikuti
ketentuan eksekusi hypoteek.
4 Ibid, h. 450.
108
Dalam penjelasan Pasal 26 UUHT tersebut dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan peraturan-peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada
dalam pasal ini, adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 224
Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement,
Staatsblad 1941-44) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar
Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het rechtswezen in de Gewesten
Buiten Java en Madura, Staatsblad 1927-227).5
Menurut Pasal 224 HIR/258 RBg diperkenankan eksekusi terhadap
perjanjian untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, asal
perjanjian itu berbentuk grosse akta. Tujuan pemanfaatan grosse akta
pengakuan utang dan grosse hipotik adalah untuk memberikan kekuatan hukum
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap agar langsung dapat dieksekusi.
Jika merujuk kepada ketentuan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang
Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941-44) dan
Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
(Reglement tot Regeling van het rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en
Madura, Staatsblad 1927-227), maka kewenangan untuk melaksanakan
eksekusi terhadap sertifikat hak tanggungan merupakan kewenangan
pengadilan negeri.
Selain Pasal 14 dan 26 tersebut, dalam pasal-pasal lain yang terdapat
dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 secara implisit mengatur hak
5 Ibid, h. 57.
109
tanggungan secara umum sebagai kewenangan pengadilan negeri, yaitu: Pasal
11 ayat (2) huruf c mengenai pemberian pentetapan tentang pengelolaan obyek
hak tanggungan; Pasal 18 ayat (1) huruf c mengenai penetapan pembersihan
hak tanggungan; ayat (3) mengenai penetapan tentang peringkat pembagian
hasil penjualan hak tanggungan; Pasal 22 ayat (5) mengenai penetapan tentang
pencoretan hak tanggungan; ayat (6) mengenai memberikan putusan tentang
sengketa perkara hak tanggungan.
Walaupun hukum materiil yang mengatur mengenai hukum ekonomi
syariah belum ada, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama pada Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-
orang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan
sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai
hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Serta Pasal 50 ayat (2) yang
menyebutkan “Apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara
orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh
pengadilan agama bersama-sama perkara”. Maka Pengadilan Agama tidak
boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan
dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
mengadili dan memeriksanya.
Sebagaimana UU Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama diberi
kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah umumnya – perbankan
syariah khususnya, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan pula
dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan yang diagunkan pada
110
bank syariah, karena pada dasarnya perjanjian jaminan adalah perjanjian yang
bersifat accesoir terhadap perjanjian pokok. Apabila dalam suatu jenis
pembiayaan akad syariah dibarengi dengan perjanjian jaminan, maka perjanjian
jaminan tersebut melekat pula prinsip syariah, sehingga jika terjadi sengketa
maka Pengadilan Agama berwenang menyelesaikannya.
Namun dilihat dari sertifikat Hak Tanggungan yang berlaku sebagai
pengganti grosse acte hypotheek, pelaksanaan eksekusinya memperhatikan pula
ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Ketentuan dalam Pasal 26 UUHT
menetapkan, bahwa: “Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan
mengenai eksekusi hipotek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang
ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.” Berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 26 UUHT beserta dengan penjelasannya berarti, untuk pelaksanaan
eksekusi Hak Tanggungan ditunjuk lagi dan dinyatakan berlaku peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai eksekusi hypotheek yang
berlaku saat ini, sepanjang UUHT atau peraturan perundang-undangan lainnya
belum mengatur secara khusus eksekusi Hak Tanggungan. Dengan kata lain,
ketentuan hukum acara perdata yang ada dan ketentuan-ketentuan hipotek
sebagaimana tersebut dalam Buku Kedua KUH Perdata berlaku pula terhadap
eksekusi Hak Tanggungan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang
mengatur secara khusus eksekusi Hak Tanggungan belum ada, cukup dengan
cara menyerahkan sertifikat Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaan
eksekusi benda yang menjadi objek Hak Tanggungan.
111
Meskipun demikian, secara implisit ketentuan UUHT tidak mengatur
hak tanggungan perbankan syariah, akan tetapi secara eksplisit dapat ditafsirkan
termasuk hak tanggungan perbankan syariah, karena sampai sekarang hak
tanggungan dalam perbankan syariah belum diatur secara khusus dalam sebuah
peraturan perundang-undangan.
2. Norma Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Pasca Putusan Mahkamah
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ini merupakan
jawaban terhadap uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 ini diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad (Direktur CV.
Benua Enginering Consultant) yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan Nomor perkara 93/PUU-
X/2012, pemohon uji materi sendiri merupakan salah seorang nasabah Bank
Muamalat Indonesia Cabang Bogor dengan melakukan akad dengan bank
tersebut pada tanggal 9 Juli 2009 dan memperbaharui akadnya dengan akad