35 BAB III UPAYA REKONSILIASI DAN KENDALANYA Dalam Bab yang ketiga ini, Penulis akan berusaha menjawab tujuan penelitian yang sudah paparkan pada bagian pendahuluan, yakni upaya rekonsiliasi dan kendalaya. Tapi sebelumnya Penulis akan memaparkan awal dari koflik UKIT. A. Awal Konflik Universitas Kristen Indonesia Tomohon Karena tuntutan untuk mengadakan pemilihan Rektor baru sudah mendesak, maka pada tanggal 22 Maret 2005 Rektor mengeluarkan SK Panitia Pelaksanaan Pemilihan Calon Rektor dan Caklon para Pembantu Rektor. Pelaksanaan pemilihan Rektor baru bisa dilaksanakan pada tanggal 28 April 2005 dengan dikeluarkannya SK Panitia Penjaringan Calon Rektor dan Calon Pembantu Rektor UKIT 1 . Sebelum Panitia melaksanakan tugasnya berkembang topik mengenai pelaksanaan teknis pemilihan Rektor yang pada perkembangan selanjutnya menjadi salah satu isu yang mempertajam konflik. Hal ini dimulai dengan adannya Hasil Keputusan Rapat Senat UKIT pada Selasa, 26 April 2005 khususnya pada poin No. 3 yang berbunyi: “Senat mengusulkan 3 nama calon Rektor kepada BP YPTK , dan merekomendasikan suara terbanyak yang dipilih sebagai Rektor. Berkenaan dengan permaslaahan ini, Panitia melakukan konsultasi dengan Ketua dan Sekertaris BP YPTK GMIM dan Rektor serta Pembantu Rektor I. Konsultasi ini menghasilkan keputusan bahwa poin tersbeut tidak dapat diterapkan dengan pertimbangan sejalan 1 Ibid.
53
Embed
BAB III UPAYA REKONSILIASI DAN KENDALANYA · dalam rapat ini Senat UKIT masih merekomendasikan bahwa calon yang memiliki suara terbanyak untuk menjadi Rektor6, tapi pemilihan tetap
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
35
BAB III
UPAYA REKONSILIASI DAN KENDALANYA
Dalam Bab yang ketiga ini, Penulis akan berusaha menjawab tujuan penelitian
yang sudah paparkan pada bagian pendahuluan, yakni upaya rekonsiliasi dan
kendalaya. Tapi sebelumnya Penulis akan memaparkan awal dari koflik UKIT.
A. Awal Konflik Universitas Kristen Indonesia Tomohon
Karena tuntutan untuk mengadakan pemilihan Rektor baru sudah mendesak,
maka pada tanggal 22 Maret 2005 Rektor mengeluarkan SK Panitia Pelaksanaan
Pemilihan Calon Rektor dan Caklon para Pembantu Rektor. Pelaksanaan pemilihan
Rektor baru bisa dilaksanakan pada tanggal 28 April 2005 dengan dikeluarkannya SK
Panitia Penjaringan Calon Rektor dan Calon Pembantu Rektor UKIT1.
Sebelum Panitia melaksanakan tugasnya berkembang topik mengenai
pelaksanaan teknis pemilihan Rektor yang pada perkembangan selanjutnya menjadi
salah satu isu yang mempertajam konflik. Hal ini dimulai dengan adannya Hasil
Keputusan Rapat Senat UKIT pada Selasa, 26 April 2005 khususnya pada poin No. 3
yang berbunyi: “Senat mengusulkan 3 nama calon Rektor kepada BP YPTK , dan
merekomendasikan suara terbanyak yang dipilih sebagai Rektor. Berkenaan dengan
permaslaahan ini, Panitia melakukan konsultasi dengan Ketua dan Sekertaris BP
YPTK GMIM dan Rektor serta Pembantu Rektor I. Konsultasi ini menghasilkan
keputusan bahwa poin tersbeut tidak dapat diterapkan dengan pertimbangan sejalan
1 Ibid.
36
dengan statuta UKIT, SK BP YPTK2 GMIM, dab PP Nomor 60 tahun 1999. Dengan
demikian hasil rapat senat tidak dapat menganulir peraturan-peraturan tersebut.
Pada bulan Mei proses pemilihan dimulai dengan penjaringan bakal calon
oleh Fakultas-Fakultas. Penjaringan bakal-bakal Calon ini dilanjutkan dengan
pemilihan Calon Rektor oleh Senat UKIT pada tanggal 19 Juli 20053. Proses
pemilihan Calon Rektor menghasilkan tiga orang Calon, yakni Pdt. Dr. R. A. D.
Siwu, MA., Ph. D., Dr. A. F. Parengkuan, dan Ir. P. H. Wongkar, MSi. Hasil pada
pemilihan waktu itu adalah sebagai berikut4:
1. Ir. P. H. Wongkar, M. Si 16 suara
2. Pdt. Dr. R. A. D. Siwu, 10 suara
3. Pdt. Dr. A. F. Parengkuan, M. Th 1 suara
Menurut Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa (BPS GMIM)5,
dalam rapat ini Senat UKIT masih merekomendasikan bahwa calon yang memiliki
suara terbanyak untuk menjadi Rektor6, tapi pemilihan tetap tidak dilakukan dengan
voting karena pada tanggal 16 Agustus 2005 dilaksanakan Fit and Proper Test bagi
calon-calon Rektor tersebut.
Sedangkan menurut Pdt. K. A. Kapahang-Kaunang sebagai mantan Ketua
Panitia Penjaringan dan Pemilihan Rektor dan Pembantu Rektor UKIT 2005,
2 BP YPTK adalah singkatan dari Badan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen.
3 Senat UKIT, “Informasi Tentang Gangguan Terhadap Penyelenggaraan Universitas Kristen
Indonesia Tomohon (UKIT), Inspirator. No. 12 Tahun III, Desember 2007-Februari 2008, 6 4 Hasil penjaringan calon rektor dan calon pembantu rektor Universitas Kristen Indonesia
Tomohon 5 Pada Periode ini mantan Rektor UKIT Pdt. Dr. A. O. Supit telah terpilih menjadi Ketua BPS
GMIM 6 Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa, Informasi Sekitar Universitas Kristen
indonesia Tomohon, Tomohon: 12 April 2006
37
pemilihan dengan suara di atas sebenarnya merupakan penjaringan Calon melalui
pemberian suara, dan yang akan menentukan siapa yang akan menjadi Rektor adalah
BP YPTK.7 Hal ini sangat penting bahwa ketika pasca pemilihan Rektor UKIT
berkembang isu di kalangan civitas UKIT dan warga GMIM bahwa Rektor yang sah
adalah Rektor yang terpilih dengan suara terbanyak.
Pada bulan Agustus tepatnya pada tanggal 16 tahun 2005 bertempat di Hotel
Formosa dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap
para calon Rektor oleh BP YPTK. Setelah melaksankan uji kelayakan dan kepatutan,
ditetapkanlah Siwu sebagai Rektor UKIT yang baru8. Perlu diketahui bahwa ketika
dalam pencalonan sebagai Rektor UKIT Siwu masih menjabat sebagai dosen di
Universitas Negeri Manado (UNIMA). Menurut BPS GMIM, dalam tulisan tentang
informasi UKIT, pertemuan tersebut juga ditetapkan keputusan bahwa: pertama,
kepada Siwu dimintakan untuk mengurus izin dari Instansi UNIMA sebagai Pegawai
Negri Sipil selama 7 hari kerja. Kedua, Apabila izin Instansi sebagai PNS belum
selesai selama 7 hari kerja tersebut, maka BP YPTK akan melantik P. H. Wongkar ,
sebagai Rektor terpilih dengan perolehan suara terbanyak. Lebih lanjut dikatakan
bahwa kesepakatan ini dilakukan oleh BP YPTK dengan kedua calon Rektor Siwu
dan Wongkar.9
Untuk mengurus masalah ini, BP YPTK mengirim surat kepada Rektor
UNIMA dengan nomor 005/YPTK/C/VII/2005, tanggal 18 Agustus untuk dapat
1. Tidak mengorbankan mahasiswa dalam kegiatan belajar-mengajar hingga
selesai wisuda, dan dalam melamar kerja tanpa ada hambatan baik dalam
lingkungan GMIM mapun di luarnya termasuk melamar pegawai negeri.
2. Menjaga hubungan dengan pemerintah sambil memperhatikan peraturan
pemerintah dan ketentuan perguruan tinggi melalui Kopertis.
3. Menahan diri menginformasikan berbagai hal-hal yang sifatnya negatif
kepada media masa, sebab hal-hal seperti itu mengakibatkan nama GMIM
menjadi tercoreng.
4. Persoalan penting harus dibahas dalam Sidang Sinode dan bukan dalam
Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL).
Tetapi pada tanggal 9 Maret 2007, pengurus Yayasan Wenas berusaha
mengambil alih bangunan kampus UKIT dengan membawa ratusan orang luar
kampus, tapi gagal lagi karena dihadang oleh Mahasiswa, Dosen, Pegawai, dan
dikawal oleh Aparat Kepolisisan.24
Usaha untuk mengambil alih kampus UKIT kembali dilaksanakan pada
tanggal 14 Maret 2007 dengan meminta bantuan Brigade Manguni, yakni salah satu
organisasi adat yang ada di Minahasa. Pihak Yayasan Wenas sebelumnya pada
tanggal 12 Februari telah mengirimkan surat permohonan untuk pengamanan dalam
mengambil alih asset GMIM, dalam hal ini Kampus UKIT. Namun setelah pimpinan
Brigade Manguni berdialog dengan pihak Rektorat YPTK UKIT dan menyaksikan
langsung suasana kampus, maka mereka mengaku telah dijebak25
.
24
Ibid., 8 25
Ibid., 9
47
Selama rentan waktu terjadinya usaha untuk mengambil alih kampus UKIT,
kondisi menjadi cukup tegang, khususnya antara pihak YPTK dan pihak Yayasan
Wenas. Para mahasiswa berjaga-jaga disekitar kampus UKIT untuk mengantisipasi
keadatangan dari pihak Yayasan Wenas. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak
Wenas bukannya tidak membuahkan hasil. Pihak Yayasan wenas berhasil mengambil
alih beberapa gedung Fakultas lainnya, yaitu Fakultas MIPA, Fakultas Hukum,
Fakultas Psikologi, Fakultas FKIP.
Pada hari yang sama dengan datangnya Brigade Manguni, pukul 20.50
WITA, kedua belah pihak, yakni UKIT YPTK dan UKIT Yayasan Wenas
mengadakan pertemuan di Mapolsek Tomohon, dan dipimpin oleh Kapolres
Tomohon AKBP Drs. Didi Hardi Sopandi. Dalam pertemuan ini juga dihadiri
perwakilan Mahasiswa melalui DEM UKIT. Pertemuan ini menghasilkan beberapa
poin keputusan sebagai berikut:
1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengunci kantor-kantor Fakultas dan
Rektorat se-UKIT dan menyerahkan kunci kepada pihak kepolisisan untuk
pengamanan aset dan tidak boleh dimasuki oleh kedua belah pihak sampai
terbentuknya Tim Independen.
2. Kedua belah pihak bersedia melaksanakan rapat dengan MUSPIDA Kota
Tomohon dan pihak Kopertis bertempat di kantor Pemkot Tomohon yang
akan dilaksanakan pada Kamis 15 Maret 2007 untuk menindak lanjuti
kesepakatan bersama pada saat pertemuan dengan pihak Kopertis wilayah
IX pada tanggal 16 Februari 2007.
48
3. Penanggalan atribut jabatan dari kedua belah pihak selama kesepakatan
belum tercapai dan kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan proses
perkuliahan seperti biasa.
4. Kedua belah pihak akan menarik kekuatan kelompok masing-masing yang
ada di UKIT dan menyerahkan pelaksanaan pengamanan kepada POLRI
setelah kesepakatan dibuat.
Dalam situasi yang semakin kalut ini, diadakan pertemuan antara pihak YPTK
dengan BPS GMIM. Sebagai tanggapan terhadap surat yang dikeluarkan oleh
Fakultas Teologi YPTK UKIT pada tanggal 5 Februari. Walau pun tidak semua pihak
yang diusulkan datang tapi setidaknya ada keinginan dari pihak yang berselisih untuk
saling bertemu. Pertemuan ini didahului dengan pertemuan tertutup antara BPS dan
para dosen UKIT pada tanggal 15 Maret.26
Pada hari yang sama juga dilaksanakan pertemuan antara pihak UKIT versi
Yayasan Wenas, UKIT versi YPTK yang dipimpin oleh Walikota Tomohon, yang
pada waktu itu dijabat oleh Jeferson Rumayar, serta dihadiri oleh unsure Musyawarah
Pimpinan Daerah (MUSPIDA). Dalam pertemuan ini menghasilkan keputusan-
keputusan berikut:
1. Kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama
yang telah dicapai pada saat pertemuan di Kopertis Wilayah IX Sulawesi
di Makasaar pada tanggal 16 Februari.
2. Pemerintah Kota Tomohon besama MUSPIDA sepakat untuk mendukung
kesepakatan kedua belah pihak dengan Kopertis Wilayah IX Sulawesi di
26
Augustien Kapahang-Kaunang, “UKIT dan GMIM”, Ibid., 18
49
Makasar untuk membentuk Tim Independen yang akan difasilitasi oleh
Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makasar.
3. Kedua belah pihak dapat menyiapkan nama-nama untuk duduk dalam Tim
Independen yang akan dibentuk oleh Kopertis Wilayah IX Sulawesi di
Makasar sesuai dengan kesepakatan bersama di Makasar yang nantinya
akan diberangkatkan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2007, yang akan
difasilitasi oleh Pemerintah Kota Tomohon.
4. Kedua belah pihak sepakat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan
bersama baru Rabu tanggal 14 Maret 2007, pukul 20.50 yang bertempat di
Mapolsek Tomohon Tengah yang dipimpin oleh Kapolres Tomohon.
5. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan penjelasan masing-masing
pihak untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan di Kampus UKIT.
Keputusan dari pertemuan tersebut langsung ditindaklanjuti pada hari itu juga.
Keduabelah pihak langsung menyerahkan kunci kampus UKIT kepada pihak
Kepolisian dan menetapkan nama yang akan menjadi anggota Tim Independen.
Walaupun sempat terjadi sedikit kericuhan antara Mahasiswa Fakultas Teologi UKIT
YPTK dengan pihak Kepolisian, tapi pada akhirnya keadaan bisa ditenangkan dan
penyerahan kunci bisa bejalan dengan lancar kembali.
Pertemuan kemudian dilanjutkan keesokan harinya. pada tanggal 16. Dalam
rapat ini diusulkan agar diadakan rapat para ahli kuasa hukum YPTK dan Yayasan
Wenas untuk mempelajari bersama semua dokumen yang berkaitan dengan
50
permasalahan UKIT, tapi hal ini tidak terealisasikan.27
Pada malam harinya rapat
kembali dilaksanakan antara Pihak MUSPIDA dan Tim Independen unsur Kopertis,
di Makassar. Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin keputusan, yaitu:
1. Kunci Rektorat dan Fakultas-Fakultas se-UKIT yang ada pada Kapolres
akan diserahkan kepada Tim Independen unsur Kopertis pada pukkul
21.00.
2. Tim Independen Unsur Kopertis menyerahkan kunci-kunci tersebut
kepada pihak MUSPIDA.
3. Tim Independen mengamanatkan kepada MUSPIDA untuk
mengembalikan kunci-kunci tersebut kepada pihak yang memberikan
kunci tersebut kepada Kapolresta pada tanggal 15 Maret 2007, dengan
syarat:
3.1. Proses penyelenggaraan akademik dan administrasi umum dan
kemahasiswaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3.2. Masing-masing pihak penerima kunci membuat pernyataan untuk
menjamin kelancaran proses akademik.
3.3. Masing-masing pihak tidak saling mengganggu serta tidak akan
melibatkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam proses
penyelenggaraan akademik dan administrasi umum dan
kemahasiswaan.
4. Semua pihak yang terlibat dalam poin 3.1, 3.2, 3.3 sebagaimana tersebut
di atas harus menahan diri dari berbagai tindakan-tindakan yang
27
Augustien Kapahang-Kaunang, “UKIT dan GMIM”, Ibid., 18
51
merugikan institusi dan yang akan menghambat kerja Tim, sambil
menunggu upaya penyelesaian dari Tim Independen.
Dua hari kemudian, tanggal 18 Maret 2007, kunci dikembalikan kepada pihak
yang sebelumnya menyerahkan kunci. Perjanjian kesepakatan yang dibuat pun
berdasarkan 3 poin yang sudah ditentukan dalam rapat antara MUSPIDA dan Tim
Independen Unsur Kopertis di atas.
Dalam suasana dimana Tim Independen sedang melaksanakan pekerjaannya,
BPS GMIM mengambil langkah yang bisa dikatakan sangat tegas. BPS
mengeluarkan surat keputusan yang berisi tentang penarikan 20 orang Dosen Fakultas
Teologi yang adalah pegawai gereja dan menugaskan mereka di kantor Sinode. Para
Dosen yang mendapat SK tersebut menolak untuk menjalankan SK tersebut dengan
alasan antara lain tidak mungkin meninggalkan mahasiswa yang sedang kuliah pada
semester genap yang sedang berjalan.28
Pada tanggal 23 Maret 2007 Tim Independen berhasil mencapai kesepakatan
mengenai permasalahan UKIT. Kesepakatan tersebut disimpulkan ke dalam beberapa
poin sebagai berikut:
1. Terdapat 2 alternatif terhadap penyelesaisan UKIT, yaitu:
a. Kompilasi (penggabungan) dualisme kepemimpinan Universitas
Kristen Indoesia Tomohon.
b. Pemilihan Rektor baru.
2. Masing-masing alternatif di atas (a dan b) dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan ketentuan
28
Ibid., 9
52
sebagaimana surat penugasan Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi
No. 1088/009/KP/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Tim Independen
Penyelesasian Konflik Internal UKIT.
3. Menugaskan 2 (dua) orang anggota tim dari masing-masing pihak
menghadiri pertemuan tim di Makassar pada tanggal 30 Maret 2007.
4. Kedua anggota tim independen dari masing-masing pihak membawa
usulan nama-nama (lengkap dengan biodata) sesuai alternatif pertama dan
alternatif kedua sebagai bahan pertimbangan Tim Independen dalam
menetapkan posisi mereka sebagai unsur pimpinan UKIT atau Panitia
pemilihan Rektor.
5. Menugaskan kepada empat orang tim penerima mandat dari kedua pihak
untuk:
a. Melakukan konsultasi dengan pihak pemberi mandat masing-masing
untuk menentukan salah satu alternatif di atas (1.a dan 1.b).
b. Melakukan langkah-langkah pengaktifan ruang kelas dan perkantoran
dengan melakukan koordinasi dengan MUSPIDA.
c. Kedua belah pihak menjaga ketertiban kampus dan menggunakan
potensi kampus UKIT secara optimal tanpa melibatkan pihak-pihak
yang tidak berkepentingan.
d. Penyenggaraan proses administrasi akademik kemahasiswaan dan
administrasi harus tetap berjalan sebagaimana biasa.
6. Berita acara ini disampaikan kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah
IX Sulawesi sebagai laporan, dan kepada MUSPIDA Kota Tomohon,
53
Badan Pekerja Sinode Yayasan AZR Wenas dan Pimpinan UKI Tomohon
Produk YPTK untuk seperlunya.
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, maka Tim Independen melaksanakan
pertemuan 30 Maret di Makassar. Dalam rapat tersebut menghasilkan poin-poin
sebagai berikut:
1. Terdapat dua opsi:
a. Kompilasi dualisme kepemimpinan UKIT
b. Pemilihan Rektor Baru UKIT.
2. Sepakat menyerahkan kedua opsi tersebut kepada Koordinator Kopertis
Wilayah IX untuk menetapkan salah satu dari dua opsi tersebut pada poin
1 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Disepakati kedua belah pihak (Yayasan Wenas dan YPTK UKIT)
menyerahkan daftar nama sesuai dengan opsi yang dipilih oleh masing-
masing pihak sesuai dengan kesepakatan Tomohon.
4. Dalam opsi yang ditetapkan oleh Koordinator tidak sesuai dengan salah
satu pihak, maka Koordinator segera meminta nama-nama untuk
disesuaikan dengan opsi yang ditetapkan oleh Koordinator.
5. Dalam hal dibutuhkan oleh pihak Koordinator, maka Tim Independen
bersedia menindaklanjuti sesuai dengan petunjuk Koordinator.
6. Tim sepakat bahwa kesepakatan-kesepakatan sebelumnya (kecuali yang
diatur dalam kesepakatan ini) yang berkaitan dengan kemelut UKIT tetap
dipatuhi oleh semua pihak.
54
Untuk memenuhi persyaratan di atas, maka kedua belah pihak pun membawa
masing-masing nama Calon yang akan diusulkan untuk menjadi Rektor UKIT. Pihak
Yayasan Wenas mengusulkan nama Pangkerego sedangkan pihak YPTK
mengusulkan Siwu.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kopertis sebagai koordinator mengusulkan
untuk dilakukan kompilasi saja, karena calon yang diusulkan oleh pihak Yayasan
Wenas belum memenuhi persyaratan dalam hal kepangkatan, tetapi pihak Yayasan
Wenas bersikukuh untuk memilih jalan pemilihan rektor sebagai upaya penyelesaian
UKIT.29
Menurut pihak Yayasan Wenas tidak adil jika kompilasi dilakukan dan Siwu
terpilih menjadi rektor, maka jalan yang paling adil adalah dengan melaksanakan
pemilihan30
. Untuk mengatasi kebuntuan ini, maka diusulkan untuk tetap
mengadakan pemilihan, tapi hasil pemilihan ini diterapkan setelah berakhirnya masa
periode kepemimpinan Siwu, tapi opsi ini kembali ditolak.31
Kemudian hasil dari
pertemuan yang hadapi oleh Tim Independen ini dalam usaha penyelesaian konflik
UKIT dilaporkan kepada Dirjen DIKTI.
Kebuntuan upaya rekonsiliasi oleh Kopertis ini ditandai dengan pemilihan
Rektor sendiri oleh UKIT yang dikelola oleh Yayasan Wenas pada tangal 12 April
2007. Pemilihan ini menghasilkan Pdt. Dr. Hein Arina sebagai Rektor. 32
29
Wawancara dengan Pdt. Drs. G. E. W. Kumaat, MSi., tanggal 21 Februari 2013 30
Wawancara dengan Pdt. Roy Tamaweol, Th. M, tanggal 5 Maret 2013 31
Wawancara dengan Pdt. Drs. G. E. W. Kumaat, MSi., tanggal 21 Februari 2013 32 Harian Komentar, Hein Arina Resmi Rektor UKIT Definitif., Harian komentar 13 April
2007,diunduh pada tanggal 14/4/2013 pukul 08.04 WIB, http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2007/apr_13/lkTomhn001.htm
55
Menindaklanjuti terpilihnya Arina sebagai rektor baru UKIT Yayasan Wenas,
BPS GMIM mengeluarkan surat penegasan tentang permasalahan UKIT. Melalui
surat K.840/PPD.VII/6-2007. Inti dari surat ini menyangkut bahwa UKIT sudah
berada di bawah tanggung jawan Yayasan AZR Wenas. Selain itu UKIT versi
Yayasan Wenas telah membuka penerimaan mahasiswa baru Fakultas Teologi, dan
pendaftaran dilakukan di kantor sinode GMIM
2. Usaha Rekonsiliasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
(Pemprov Sulut)
Karena usaha yang dirintis oleh Kopertis mengalami kebuntuan, maka
pemerintah Sulawesi Utara, yang diprakarsai oleh Bapak Brigjen (pol) Drs. Jacky Uly
selaku Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) dan Bapak Freddy H. Sualang sebagai Wakil
Gubernur Sulut. Usaha dari kedua Pejabat ini membuahkan hasil serangkaian
pertemuan antara pihak BPS GMIM dan Yayasan Wenas, dengan pihak UKIT yang
diselenggarakan oleh YPTK. Dalam ranah internal GMIM pun, petemuan-peremuan
tersebut membawa hasil yang nampak dalam Rapat badan Pekerja Sinode Lengkap
(RBPSL) yang dilaksanakan dalam bulan September.33
RBPSL dilaksanakan pada bulan September, tanggal 19 sampai dengan 23
tahun 2007, Dalam RBPSL kali ini diputuskan bahwa permasalahan UKIT akan
33
Tim Rekonsiliasi UKIT YPTK GMIM: W. A. Roeroe, dkk., Permasalahan UKIT dan
Upaya Penyelesaian oleh Tim Rekonsiliasi, 3
56
diselesaikan dengan bijaksana melalui pengurus Yayasan AZR Wenas dengan tidak
mengorbankan kepentingan semua pihak.34
Pada tanggal 27 September BPS GMIM mengirimkan surat kepada Siwu
untuk mengadakan percakapan tentang keabsahan Yayasan Wenas, serta perubahan
penyelenggaraan UKIT dari YPTK kepada Yayasan Ds. AZR Wenas. Tapi pada
minggu berikutnya, yakni pada tanggal 3 Oktober BPS mengirimkan surat kepada
Dirjen Dikti tentang penyampaian dan permohonan tentang percakapan dengan pihak
Siwu tapi bersangkutan menolak.35
Tapi menurut pihak Siwu, apa yang dilaporkan
oleh pihak BPS Sinode sebagai bentuk penolakan adalah salah. Apa yang disebut
penolakan ini sebenarnya adalah permohonan untuk menunda pertemuan, karena
waktu yang diusulkan oleh pihak BPS tidak sesuai dengan waktu yang dimiliki oleh
pihak YPTK.36
3. Keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.
220/D/O.2007
Situasi ini diperburuk keluarnya surat pada tanggal 29 November oleh
Kementerian Pendidikan dengan nomor 220/D/O/2007. Surat ini berisi tentang
persetujuan alih kelolah UKIT dari YPTK kepada Yayasan GMIM Ds. AZR. Wenas.
Lebih jelasnya Surat Keputusan ini mencatat beberapa poin penting diantaranya,
yaitu:
34
Keputusan_keputusan Rapat Badan Pekerja Sinode Lengkap (RBPSL) ke-20 Tahun 2007,
di Jemaat Imanuel Koya, Wilayah Tondano III, tanggal 19 sampai dengan 23 November 2007. 35