BAB III Skripsi

56

BAB IIISISTEM BERJALAN3.1. Tinjauan Umum3.1.1 Sejarah Provinsi PapuaPapuaadalah sebuahprovinsiterluasIndonesiayang terletak di bagian tengahPulau Papuaatau bagian paling timurWest New Guinea(Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negaraPapua NuginiatauEast New Guinea. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayahPapua bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi di mana bagian timur tetap memakai namaPapuasedangkan bagian baratnya memakai namaPapua Barat.Provinsi Papua Barat awalnya bernama Irian Jaya Barat, berdiri atas dasar UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Serta mendapat dukungan dari SK DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi tiga provinsi. Setelah dipromulgasikan pada tanggal 1 Oktober 1999 oleh Presiden B.J. Habibie, rencana pemekaran provinsimenjadi tiga ditolak warga papua di Jayapura dengan demonstrasi akbar pada tanggal 14 Oktober 1999. Sejak saat itu pemekaran provinsi ditangguhkan, sementara pemekaran kabupaten tetap dilaksanakan sesuai UU Nomor 45 Tahun 1999.Pada tahun 2002, atas permintaan masyarakat Irian Jaya Barat yang diwakili Tim 315. Pemekaran Irian Jaya Barat kembali diaktifkan berdasarkan Inpres Nomor I Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 27 Januari 2003. Sejak saat itu, Provinsi Irian Jaya Barat perlahan membentuk dirinya menjadi provinsi definitif. Dalam perjalanannya, Provinsi Irian Jaya Barat mendapat tekanan keras dari induknya Provinsi Papua, hingga ke Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil. Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan UU Nomor 45 Tahun 1999 yang menjadi payung hukum Provinsi Irian Jaya Barat. Namun Provinsi Irian Jaya Barat tetap diakui keberadaannya.Setelah itu, Provinsi Irian Jaya terus diperlengkapi sistem pemerintahannya, walaupun di sisi lain payung hukumnya telah dibatalkan. Setelah memiliki wilayah yang jelas, penduduk, aparatur pemerintahan, anggaran, anggota DPRD, akhirnya Provinsi Irian Jaya Barat menjadi penuh ketika memiliki gurbernur dan wakil gurbernur definitif Abraham O. Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed yang dilantik pada tanggal 24 Juli 2006. Sejak saat itu, pertentangan selama lebih dari 6 tahun sejak UU Nomor 45 Tahun 1999 dikumandangkan, dan pertentangan sengit selama 3 tahun sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2003 dikeluarkan berakhir dan Provinsi Irian Jaya Barat mulai membangun dirinya secara sah dan sejak tanggal 18-04-2007 berubah nama menjadiProvinsi Papua Barat,berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2007.Perkembangan asal usul nama pulau Papua memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa-bangsa asing dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam memaknai nama Papua.Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayahPapua bagian barat. Pada masa pemerintahan kolonialHindia-Belanda, wilayah ini dikenal sebagaiNugini Belanda(Nederlands Nieuw-GuineaatauDutch New Guinea). Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai ProvinsiIrian Baratsejak tahun1969hingga1973. Namanya kemudian diganti menjadiIrian JayaolehSoehartopada saat meresmikan tambang tembaga dan emasFreeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun2002. UU No. 21 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus Papuamengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadiPapua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai namaPapuasedangkan bagian baratnya menjadi ProvinsiIrian Jaya Barat(setahun kemudian menjadiPapua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.NamaPapua Barat(West Papua) masih sering digunakan olehOrganisasi Papua Merdeka(OPM), suatu gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.GeografiPuncak Jaya, titik tertinggi di Indonesia, Pulau Papua memiliki luas sekitar 421.981 km2, pulau Papua berada di ujung timur dari wilayah Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis, dan telah mendorong bangsa bangsa asing untuk menguasai pulau Papua.Kabupaten Puncak Jayamerupakan kota tertinggi di pulau Papua, sedangkan kota yang terendah adalah kota Merauke. Sebagai daerah tropis dan wilayah kepulauan, pulau Papua memiliki kelembaban udara relative lebih tinggi berkisar antara 80-89% kondisi geografis yang bervariasi ini mempengaruhi kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata. Pada tahun 1990 penduduk di pulau Papua berjumlah 1.648.708 jiwa dan meningkat menjadi sekitar 2,8 juta jiwa pada tahun 2006.Penduduk Asli di PapuaJika dilihat dari karakteristik budaya, mata pencaharian dan pola kehidupannya, penduduk asli Papua itu dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu Papua pegunungan atau pedalaman, dataran tinggi dan Papua dataran rendah dan pesisir. Pola kepercayaan agama tradisional masyarakat Papua menyatu dan menyerap ke segala aspek kehidupan, mereka memiliki suatu pandangan dunia yang integral yang erat kaitannya satu sama lain antar dunia yang material dan spiritual, yang sekuler dan sacral dan keduannya berfungsi bersama-sama.Kelompok suku asli di Papua terdiri dari 255 suku, dengan bahasa yang masing-masing berbeda.Senjata TradisionalSalah satusenjatatradisionaldiPapuaadalahPisauBelati.Senjataini terbuat daritulangkakiburungkasuari dan bulunya menghiasi huluBelatitersebut. senjata utama penduduk asli Papua lainnya adalah Busur dan Panah. Busur tersebut dari bambu atau kayu, sedangkan tali Busur terbuat dari rotan. Anak panahnya terbuat dari bambu, kayu atau tulang kangguru. Busur dan panah dipakai untuk berburu atau berperang

SUSUNAN ORGANISASI

Kepala kantorSusunan Organisasi Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 75 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Seksi antar lembagaTata usahaSeksi promosi & informasi

Seksi pembinaan daerahKelompok jabatan fungsional

Gambar 3.1 Struktur organisasai Kantor Perwakilan Daerah

Pada Pasal 76 Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 6 Tahun 2006 disebutkan bahwa Kepala Kantor melaksanakan Tugas Pokok nya sesuai dengan kebijakan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada Pasal 77 disebutkan tugas pokok masing-masing bidang sebagai berikut:(1) Sub Bagian Tata Usah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan urusan umum lainnya;(2) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan hubungan dengan Pemerintah dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;(3) Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan promosi dan memberikan informasi kepada pihak lain di Jakarta dan sekitarnya;(4) Seksi Pembinaan Masyarakat Daerah mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan masyarakat Daerah Jakarta dan sekitarnya. Adapun bagan struktur organisasi dan tata kerja Kantor Perwakilan Provinsi Papua Barat terlampir.

URAIAN TUPOKSI KEPALA KANTOR TUGASa. Memfasilitasi dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Tugas Pemerintah, Administrasi, Tata Laksana, serta memberikan layanan kepada Pejabat dan Aparat dari daerah yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta/luar daerah.b. Membina masyarakat Paupua Barat di Jakarta/luar daerahc. Melaksanakan Hubungan kelembagaan di tingkat nasional dan internasionald. Dapat mewakili Pemerintah Provinsi untuk mengikuti kegiatan kegiatan Pemerintah dan Non Pemerintah dengan persetujuan GubernurFUNGSI1.Perumusan kebijakan teknis bidang perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat di Jakarta2.Penyelenggaraan Hubungan Antar Pemerintah / Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / kota se- Provinsi Papua Barat3.Pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintahan, Swasta, serta Lembaga-Lembaga Internasional4.Memfasilitasi pembinaan masyarakat Papua Barat di Jakarta5.Memberikan pelayanan Promosi dan Informasi Pembagunan Daerah Papua Barat, melayani akomodasi serta transportasi Pejabat Daerah Papua Barat, yang sedang melakukan tugas kedinasan di Jakarta/ luar daerah.6.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

SUB BAGIAN TATA USAHA I. BIDANG TUGAS : Pembinaan dan Pengembangan SDM1). Kantor2). Messb. Pengelolaan dan Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan1). Kantor2). Messc. Pengelolaan, Updating, dan Pemeliharaan Berkas1). Alat Tulis Kantor ( ATK)2). Dokumen RENSTRA, Visi Misi, Rencana Kerja, dan Job Description Keuangan / Anggaran Persuratan Kepegawaian3). Peraturan Perundangan & Bahan Bacaan4). Sistem, Prosedur, dan Mekanisme Kerjad. Pengelolaan Urusan Rumah Tanggae. Urusan Lain Atas Perintah Atasan

TUGAS POKOK DAN FUNGSIa. Perencanaan 1). Konsultasi dan koordinasi program / kegiatan dengan atasan dan Kepala Kepala Seksi 2). Sosialisasi dan pengarahan program / kegiatan kepada staff dan bawahan 3). Menganalisis kebutuhan bidang ketatausahaan 4). Mempersiapkan dan menyusun rencana program/kegiatan5). Mempersiapkan teknis operasional pelaksanaan program/ kegiatan di bidang ketatausahaan 6) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan proses perencanaan b. Implementasi 1). Konsultasi dan koordinasi program / kegiatan dengan atasan dan Kepala Kepala Seksi 2). Sosialisasi dan pengarahan kegiatan kepada staff dan bawahan 3). Melaksanakan kegiatan- kegiatan di bidang ketatausahaan 4). Mempersiapkan dan menyusun laporan teknis pelaksanaan masing masing program/kegiatan 5). Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program/kegiatan kepada atasan

c. Monitoring, Evaluasi, Dan Pengendalian 1). Konsultasi dan Koordinasi program/kegiatan dengan atasan dan Kepala Kepala Seksi 2). Sosialisasi dan pengarahan program/kegiatan kepada staff dan bawahan 3). Memonitor pelaksanaan kegiatan kegiatan di bidang ketatausahaan 4). Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kegiatan di bidang ketatausahaan 5). Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kegiatan di bidang ketatausahaan 6). Mempersiapkan dan menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pengendalian masing masing program/kegiatan 7). Melaporkan dan mempertanggung jawabkan proses monitoring, evaluasi, dan pengendalian program.kegiatan kepada atasan. d. Pelaporan 1). Konsultasi dan koordinasi dengan atasan dan Kepala Kepala Seksi 2). Sosialisasi dan pengarahan program/kegiatan kepada staff dan bawahan 3). Mempersiapkan dan menyusun laporan seluruh program/kegiatan di bidang ketatausahaan 4). Melaporkan dan mempertanggung jawabkan seluruh program/kegiatan di bidang ketatausahaanC. SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA Tugas Pokok dan Fungsia. Menyiapkan bahan kegiatan Hubungan Antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah ( Lembaga Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen), Swasta dan Internasional.b. Penyelenggaraan kegiatan Protokol, Humas, Akomodasi, dan Transportasi, yang mencangkup fungsi sebagai berikut : 1. Merencanakan dan menyiapkan program kerja.kegiatan keprotokolan, kehumasan, akomodasi dan transportasi2. Melaksanakan program kerja . kegiatan keprotokolan, kehumasan, akomodasi dan transportasi3. Menyiapkan, mengikuti kegiatan, memberikan informasi dari dan ke instansi4. Mengurus dan menyiapkan perjalanan pimpinan daerahc. Pelaksanaan koordinasi mengenai hubungan kerja yang sedang dan atau akan dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga Pemerintah ( Lembaga Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen ), swasta dan Internasional.d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota se- Provinsi Papua Barat.e. Pemberian bantuan kepada para Pejabat Pemerintah Provinsi dalam rangka hubungan kerja dengan Pemerintah ( Lembaga Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen), Swasta dan International. D. SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI Tugas Pokok dan Fungsia. Menyusun rencana program seksi;b. Menginvetarisasi data yang lengkap, benar, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, untuk selanjutnya mensistematisasikan, mengandan menyajikan analisis data promosi dan informasi;c. Menyusun rumusan petunjuk teknis pelaksanaan tugas seksi promosi dan informasi;d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan, pengolahan data tentang promosi dan informasi daerah di Jakarta dengan mengarahkan, mengawasi, meluruskan, dan menertibkan agar pelaksanaannya berjalan lancar;e. Mengadakan Kerjasama, Mengkoordinasikan, Mengelola dan mengendalikan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah ( TMII ) agar dapat berfungsi sebagai promosi daerah yang efektif, diantaranya dnegan mengadakan promosi seni, budaya dan tradisi daerah Papua Barat, melalui : pameran, peragaan,penjualan dan pelayanan kunjungan;f. Memberikan layanan informasi dalam aspek ekonomi, pembangunan sosial, budaya dan pariwisata;g. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas daerah secara berkala kepada Kepala Kantor;h. Sosialisasi keberadaan kantor penghubung surat resmi sekretaris daerah maupun media cetak lokal kerjasama dnegan Biro Humas Propinsi Papua Barat;i. Menyusun rencana program seksi;j. Menginvetarisi data yang lengkap, benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkank. Melengkapi kantor penghubung dengan infomasi dengan informasi dari berbagai instansi lingkup Pewmerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun instansi swasta organisasi di Papua Barat berupa brosur/leaflet, laporan maupun dokumen lainnya.l. Menata dan melengkapi kantor penghubung dengan sarana kerja dan hasil kerajinan Papua Barat;m. Bekerja sama dnegan Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Dinas Indagkop dan Biro Ekonomi srta dinas terkait dalam rangka pelaksanaan berbagai pameran, baik pameran pembangunan, pariwisata ( home industry ) maupun teknologi yang diselenggarakan di Jakarta;n. Memfasilitasi pertemuan, HUT atau kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Istana Negara ( HUT RI), TMII, DKI Jakarta, JHCC,Pekan Raya Jakarta, Festival Dewan Masjid Indonesia, Pameran Iga Rostosk di Jerman dan kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga lainnya;o. Memfasilitasi promosi potensi daerah dalam event pameran Nasional maupun Internasional yang dilaksanakan di Jakarta dengan memberikan peran aktif kepada dinas/kabupaten/kota provinsi papua barat meliputi : Ekonomi, Pembangunan sosial, Budaya dan Pariwisata ; ( Seksi Promosi dan Informasi )p. Menyediakan sarana perpustakaan kantor;q. Mengembangkan teknologi informasi ( website ) dan data base jaringan Kantor Perwakilan Daerah;r. Membuka jaringan informasi di Bandara Soekarno Hatta;s. Membentuk dan mengembangkan sanggar seni budaya Papua Barat di Jakarta;t. Fasilitasi promosi kebudayaan dan kesenian Papua Barat yang diselenggarakan di Jakarta, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lomba yang bersifat Nasional di selenggarakan di Jakarta;u. Fasilitasi Promosi Potensi Daerah di Bidang Ekososbud an Perindag serta peluang investasi; melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;v. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

E. SEKSI PEMBINAAN MASYARAKAT DAERAH Tugas Pokok dan Fungsi1. Seksi pembinaan masyarakat daerah mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan kegiatan, penyiapan pedoman penyelenggaraan kegiatan seksi pembinaan masyarakat daerah.2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir 1, Seksi pembinaan masyarakat daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana dan program kerja;b. Mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat daerah;c. Melaksanakan kegiatan seksi pembianaan masyarakat daerah;d. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan masyarakat daerah;e. Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat daerah;f. Menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yan mempunyai program kerja terkait;g. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis. Penyelenggraan kegiatan seksi pembinaan masyarakat daerah;h. Menyusun rencana dan langkah langkah pembinaan seksi pembinaan, masyarakat daerah;i. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir diantaranya memberi penilaian dp3k. Memberi telaah staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.l. Melakukan kerjasama dengan seksi hubungan antar lembaga serta seksi promosi dan informasi;m. Menyusun laporan seksi berdasarkan hasil yang telah diseksi promosi dan informasin. Menyusun laporan keuangan seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;o. Melaksanaakan tigas lain yang dikerjanibagai bahan pertanggung jawabannya pelaksanaan tugas;p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.4. Sistem yang Berjalan pada Perusahaan.3.4.1. Tinjauan Umum.Pada saat ini jaringan komputer di pemerintahaan Provinsi Papua setempat menggunakan jaringan lokal area network ( LAN ). Sedangkan topologi yang digunakan yaitu topologi tree dimana topoligi ini merupakan gabungan dari topologi bus dan star. Topologi ini digunakan karena memiliki kelebihan antara lain kontrol manajemen yang lebih mudah karena sentralisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Namun kekurangan topologi tree ini adalah bila terjadi kerusakan pada komputer tingkat atas maka komputer ditingkat bawahnya juga tidak dapat digunakan.Gambar berikut merupakan gambaran dan layout topologi jaringan secara umum pada Pemerintah Provinsi Papua di khususkan kepada kepala kantor daerah .

R.OperasiR.Admin Pembinaan

Komputer adminStaf Administrasi

R. Admin Promosi

Switch LAN

R.Bagian Tata UsahaR.Admin PembinaanR. Kepala Kantor

Komputer TU 1

RouterKomputer kepala kantorR.TungguR.Toilet

Komputer TU 2

R.GudangR.Seksi hubungan Antar LembagaR. FungsionalR. Staf Pembinaan masyarakat R.Staf Promosi R.Staf Informasi

Gambar 3.2 layout jaringan komputer di Kepala Daerah Kabupaten Merauke

PrinterKabel Jaringan LANKeterangan :

SwitchKomputer

Router

Komputer admin LembagaR.Kabag PersonaliaR. RapatR. Admin antar LembagaR.Hubungan Antar Lembaga

Komputer Wakil

R. Kepala KantorR. Tunggu TamuRuang MakanR.Rapat/AulaR.Admin LembagaR.Logistik

Komputer Admin 1

Switch LANKomputer Kepala Kantor

Komputer Admin 4

Komputer Admin 5Komputer Admin 2R.Komite MedikR.ADM ASURANSI

Komputer Admin 3

Komputer Admin 6Switch LAN

RouterR.Staf Pembinaan MasyarakatR.Staf Promosi

Komputer Staf 2Komputer Staf 1Taman

Toilet

Gambar 3.3 layout jaringan komputer di Kepala Daerah Kabupaten Asmat

PrinterKabel Jaringan LANKeterangan :

SwitchKomputer

NotebookRouter

R.Staf Dan admin R.Sub Bagian Tata UsahaR. Staf Informasi dan Promosi

R.Staf Pembinaan Masyarakt

Komputer Staf 1

Komputer Kepala KantorR.Kepala KantorR.Server

Pintu Utama

Swtich LAN

Server APP

R.Poli UmumR.Bermain AnakToilet

Lift

Gambar 3.3 layout jaringan komputer di Kepala Daerah Kabupaten Jayapura

PrinterKabel Jaringan LANKeterangan :

SwitchKomputer

NotebookRouter

3.4.2. Analisis permasalahan yang dihadapiPemerintahan Provinsi Papua harus memiliki komunikasi jarak jauh antar kabupaten dan dinas dinas terkait di dalamnya,di butuhkan system komunikasi dan pertukaran antara pemerintahan yang terkait,oleh sebab itu membutuhkan suatu system yang cepat, efisien, mudah dan terjamin keamanannya.Berdasarkan hasil analisis masalah yang diperoleh dari hasil pemantauwan maupun interview langsung terhadap sistem yang berjalan provinsi papua ialah:1. Siyal ISP yang terbatasDalam proses Pertukaran data dan komunikasi adalah hal penting untuk menunjang kegiatan pemerintah papua. Komunikasi dilakukan baik menerima data serta informasi, juga untuk mengirim data pemerintahan yang bersifat pribadi. Komunikasi salah satunya dilakukan dengan pertukaran data.Selama ini pertukaran data di lakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama untuk bertukar informasi, ada beberapa kabupaten yang sudah terkoneksi internet namun masih terbatas siyal dengan ISP yang terbatas. Hal ini dinilai sangat tidak efektif dan tidak efisien

2. Biaya tinggi untuk komunikasiPermasalahan biaya komunikasi yang mahal juga menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan perbaikan system komunikasi data. Selain melalui email, IP msg pengiriman data juga melalui kurir bahkan karyawan yang bersangkutan untuk mengirim atau mengambil data ke seluruh pemerintahaan yang ada di papua, apabila ukuran file terlalu besar dimana tidak dapat di atasi dengan alat komunikasi tersebut. Namun jika pengiriman data dilakukan dengan frekuensi yang sering, makan akan menyebabkan melambungnya biaya operasional untuk pengiriman data.

3.4.4. Usulan Pemecahan MasalahBerdasarkan pertimbangan menyesuiakan dengan kebutuhan pemerintah provinsi papua, maka usulan yang diberikan adalah dengan membangun infrastruktur jaringan WAN dengan komunikasi jaringan satelite dengan isatphone, Dengan system satelite dinilai sesuai dengan kondisi pemerintahan provinsi papua karena kondisi dan struktur tempat daerah daerah papua yang terbatas.Pertimbangan penggunaan teknologi satelite adalah sebagai berikut :

Jangkauan Sinyal yang tidak terbatasSinyal siyak satelite merupakan siyal yang langsung berada di bawah bumi, alat penerima siyal satelite tidak perlu di arahkan ke satu titik, namun bisa di arahkan ke banyak titik sesuai koordinat satelite yang memungkinkan mendapatkan siyal yang maksimal,maka satelite tidak di batasi dengan siyal.

35