Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 III-1 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2016- 2021, memperhatikan RKP Tahun 2018 yang berpedoman pada RPJMN Tahun 2014–2019 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Tujuannya agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan, dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pertumbuhan ini, dapat menggambarkan terjadinya peningkatan dan perluasan kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang positif memungkinkan suatu daerah untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan akumulasi modal dan mamacu inovasi teknologi yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas, dapat berimplikasi positif pada penghasilan yang diterima masyarakat. Apabila hal ini berkelanjutan, tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat. Terciptanya stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan prasyarat pertumbuhan ekonomi.Perekonomian nasional hanya dapat memberikan kinerja yang baik apabila didukung oleh kestabilan ekonomi yang kokoh. Stabilitas ekonomi juga didukung oleh kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Tingkat defisit atau utang yang terlalu tinggi akan meningkatkan ketidakpercayaan swasta kepada pemerintah. Kebijakan anggaran defisit akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber
18
Embed
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN ... …gresikkab.go.id/media/7b56c999d3da1812ab0703a383ddd767.pdf · Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rancangan Kerangka Ekonomi
Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 III-1
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Penyusunan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2016-
2021, memperhatikan RKP Tahun 2018 yang berpedoman pada RPJMN
Tahun 2014–2019 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Tujuannya
agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan, dalam
mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang
dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah
ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional
yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah elemen
yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, karena pertumbuhan ini, dapat menggambarkan terjadinya
peningkatan dan perluasan kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Selain
itu, pertumbuhan ekonomi yang positif memungkinkan suatu daerah untuk
meningkatkan kemampuannya dalam melakukan akumulasi modal dan
mamacu inovasi teknologi yang akan berdampak pada peningkatan
produktivitas, dapat berimplikasi positif pada penghasilan yang diterima
masyarakat. Apabila hal ini berkelanjutan, tingkat kesejahteraan rakyat
akan meningkat.
Terciptanya stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi yang tidak
kalah pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
prasyarat pertumbuhan ekonomi.Perekonomian nasional hanya dapat
memberikan kinerja yang baik apabila didukung oleh kestabilan ekonomi
yang kokoh.
Stabilitas ekonomi juga didukung oleh kebijakan fiskal yang
berkelanjutan. Tingkat defisit atau utang yang terlalu tinggi akan
meningkatkan ketidakpercayaan swasta kepada pemerintah. Kebijakan
anggaran defisit akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber
Rancangan Kerangka Ekonomi
Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 III-2
pembiayaan. Dalam rangka terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh,
diharapkan tingkat inflasi dapat dijaga pada tahun 2018.
Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang
memberikan kesempatan pada seluruh anggota masyarakat untuk
berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi
dengan status setara, terlepas dari latar belakang mereka. Dengan
demikian, pembangunan ekonomi inklusif menciptakan kesempatan bagi
semua dan memastikan akses yang sama terhadap kesempatan tersebut.
Pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
didukung oleh kebijakan pada sektor tenaga kerja, kemiskinan, dan usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM). Disisi kebijakan tenaga kerja,
kebijakan–kebijakan seperti pelatihan, pembekalan, pengembangan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) dapat memberikan tambahan skill bagi tenaga
kerja sehingga memudahkan untuk dapat mengisi lowongan kerja yang
tersedia. Dengan demikian, semakin banyak orang terlibat dalam proses
pembangunan.
Terkait dengan kebijakan pengurangan kemiskinan, pembangunan
ekonomi yang inklusif dan berkeadilan memiliki kaitan yang sangat erat.
Pembangunan ekonomi yang inklusi dan berkeadilan dapat memiliki
dampak positif terhadap agenda pengurangan kemiskinan. Hal ini dapat
ditempuh melalui (1) dampak pertumbuhan ekonomi akan meningkat
ketika kesenjangan berhasil diatasi, (2) pembangunan ekonomi yang
inklusif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan kemiskinan
dengan memfokuskan pada penciptaan dan pemberian akses yang sama
pada kesempatan kerja. Dengan begitu mereka yang selama ini miskin
karena tidak pernah mendapat kesempatan, dapat memanfaatkan
kesempatan yang ada untuk keluar dari kemiskinan.
Sebaliknya, kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemberian
bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan)
juga akan memberikan dukungan pada terciptanya pembangunan ekonomi
yang inklusif dan berkeadilan.
Selain kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan dalam pengurangan
kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan harus
Rancangan Kerangka Ekonomi
Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 III-3
didukung oleh kebijakan UKM untuk pengembangan UKM. Dengan
keterbatasan sektor formal untuk menampung tenaga kerja, kesempatan
bagi mereka yang tidak tertampung untuk turut serta dalam proses
pembangunan adalah melalui sektor-sektor informal.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Gresik
Adapun secara rinci Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik
dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan
Nasional dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Gresik, Jawa Timur dan Nasional Tahun
2013-2014
Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2016
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah
Perkembangan ekonomi makro daerah dapat dilihat dari
perkembangan beberapa indikator antara lain : (1) Pertumbuhan PDRB; (2)
Laju inflasi; (3) PDRB per kapita; (4) Indeks Gini; (5) Pemerataan pendapatan
versi Bank Dunia; (6) Tingkat Pengangguran; (7) Persentase penduduk diatas
garis kemiskinan; Berikut hasil analisis dan pembahasan capaian kinerja
masing-masing indikator.
Rancangan Kerangka Ekonomi
Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 III-4
1. Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik Atas
Dasar Harga Konstan 2010 mencapai Rp81.359.363,3 atau mengalami
peningkatan 6,1% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini
selaras dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang mencapai
Rp100.748.593,9 atau meningkat 6,9% dibandingkan dengan periode
sebelumnya. Adapun secara rinci PDRB Kabupaten Gresik dapat dilihat
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.14
PDRB Kabupaten Gresik Tahun 2014-2015
NO. SEKTOR / SUB SEKTOR SATUAN PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2010
2014** 2015*** 2014** 2015***
1. Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan Juta Rupiah 7 254 618 6 8 355 683 5 244 731 7 5 555 392