48 BAB III PROSES KONVERSI LAHAN PTPN VIII GOALPARA AFDELING BUNGAMELUR DAN REHABILITASI SD BUNGAMELUR A. Proses pengajuan konversi lahan PTPN VIII Goalpara Afdeling Bungamelur Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, tanah sebagai salah satu sumber daya alam memiliki nilai ekonomis serta memiliki nilai sosial politik dan pertahanan keamanan yang tinggi. 1 Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan pemenuhan manusia akan tanah semakin hari bertambah. Tanah mempunyai kedudukan dan fungsi yang amat penting bagi manusia, masyarakat, dan negara. Kita tidak dapat memungkiri pula bahwa setiap keperluan akan tanah memerlukan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, maupun pemanfaatan tanah. 2 Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang di manfaatkan untuk kebutuhan makhluk hidup. Pengolahan sumber daya alam, pengetahuan mengenai 1 MT. Felix Sitorus dkk, Menuju Keadilan Agraria – 70 tahun Gunawan Wiradi, (Bandung: Akagita, 2002), hlm. 215. 2 Joic Husni Mubarak, Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha antara Masyarakat dan Perusahaan Daerah Perkebunan, Skripsi, (Universitas Jember, 2013), hlm. 1.
25
Embed
BAB III PROSES KONVERSI LAHAN PTPN VIII GOALPARA … · Secara topografi perkebunan sering dibangun di daerah yang ... Di sisi lain, aspek kependudukan ... Sebutan tanah dapat di
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
48
BAB III
PROSES KONVERSI LAHAN PTPN VIII GOALPARA
AFDELING BUNGAMELUR DAN REHABILITASI SD
BUNGAMELUR
A. Proses pengajuan konversi lahan PTPN VIII Goalpara
Afdeling Bungamelur
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk
kelangsungan hidup umat manusia, tanah sebagai salah satu sumber daya alam
memiliki nilai ekonomis serta memiliki nilai sosial politik dan pertahanan
keamanan yang tinggi.1 Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar
tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi
kelangsungan hidup umat manusia. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan pemenuhan
manusia akan tanah semakin hari bertambah. Tanah mempunyai kedudukan dan
fungsi yang amat penting bagi manusia, masyarakat, dan negara. Kita tidak dapat
memungkiri pula bahwa setiap keperluan akan tanah memerlukan jaminan
kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penguasaan, pemilikan,
penggunaan, maupun pemanfaatan tanah.2
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang di manfaatkan untuk
kebutuhan makhluk hidup. Pengolahan sumber daya alam, pengetahuan mengenai
1 MT. Felix Sitorus dkk, Menuju Keadilan Agraria – 70 tahun Gunawan
Wiradi, (Bandung: Akagita, 2002), hlm. 215. 2 Joic Husni Mubarak, Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha
antara Masyarakat dan Perusahaan Daerah Perkebunan, Skripsi, (Universitas
Jember, 2013), hlm. 1.
49
keterkaitan dan ketergantungan antar wujud sumber daya alam di daerah wilayah-
wilayah tersebut sangat penting, terutama untuk memperoleh informasi seberapa
besar daya dukung sumber daya alam yang dimanfaatkan, serta wilayah-wilayah
mana yang perlu ditetapkan sebagai wilayah tujuan utama.3 Dalam perkebunan
tanah merupakan salah satu faktor penting yang diguakan sebagai media tanam
bagi perkebunan. Secara topografi perkebunan sering dibangun di daerah yang
subur, baik ada di daerah dataran rendah atau daerah dataran tinggi, tanaman yang
dibudidayakan homogeni (komoditi ekspor) dan berbeda dengan tanaman
pertanian yang substensi setempat.4 Dominasi perkebunan tidak hanya berdampak
pada modernisasi tetapi juga multidimensi bagi pedesaan yang ada di bidang
sosial, ekonomi, politik dan budaya.5
Di sisi lain, aspek kependudukan merupakan salah satu faktor penting
yang sangat mempengaruhi perkembangan produksi daerah. Penduduk merupakan
salah satu unsur pada suatu wilayah yang menjadi penggerak aktivitas dan
kelangsungan hidup. Perkembangan dan kondisi penduduk suatu wilayah/kawasan
perencanaan sangat penting, karena merupakan suatu objek sekaligus subjek
pembangunan secara keseluruhan. Perkembangan dan perubahan yang berkaitan
dengan kependudukan harus teridentifikasi dengan baik, karena berpengaruh
dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan tahap berikutnya.
3 MT. Felix Sitorus dkk, Menuju Keadilan Agraria – 70 tahun Gunawan
Wiradi, (Bandung: Akagita, 2002), hlm. 343. 4 Widyasari, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perkebunan Kopi
Kerjogadungan Di Karanganyar tahun 1916-1946, Skripsi, (Universitas Sebelas
Maret, 2008), hlm. 23. 5 Ibid. 94
50
Bertambahnya kegiatan/aktivitas manusia setiap hari sangat berpengaruh
pada pemanfaatan tanah tersebut. Sebutan tanah dapat di pakai dalam berbagai
arti, maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti
tersebut digunakan dalam hukum tanah. Kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti
juridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA,
dengan demikian bahwa tanah dalam pengertian juridis adalah permukaan bumi
ayat (1), sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi
yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.6
Tanah dalam penerapannya digunakan sebagai tempat berlangsungnya
aktivitas, maka dari itu fungsi tanah dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan
manusia. Sebagai contoh adalah konversi lahan yang dilakukan oleh perkebunan.
Konversi adalah proses perubahan fungsi lahan, dari fungsi lama dan fungsi baru.
Menurut pendapat dari A.P. Parlindungan konversi adalah pengaturan dari hak-
hak tanah sebelum berlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem dari UUPA.
Sedangkan menurut Boedi Harsono, konversi adalah perubahan hak yang lama
menjadi satu hak yang baru menurut UUPA.7 Dari beberapa penjelasan tersebut
dapat di simpulkan bahwa konversi adalah penggantian/perubahan hak-hak atas
tanah dari status yang lama menjadi satus tanah yang baru.8
6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Jilid 1, (Jakarta: Djambatan,
2005), hlm. 1. 7 Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2013), hlm. 125. 8 Ibid.
51
Pelaksanaan konversi bertujuan untuk mengganti status tanah menjadi
status yang baru, dan konversi memiliki beberapa ketentuan yang di atur dalam
Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut:
1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang
ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai
tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.
2) Hak eigendom kepunyaan pemerintah Negara asing, yang dipergunakan
untuk keperluan rumah kediaman tempat kepala perwakilan dan gedung
kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai
tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang akan berlangsung selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas.
3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga Negara yang
disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan
asing dan badan-badan hukum yang tidak ditunjuk pemerintah sebagai
dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 sejak dimulainya berlakunya Undang-
undang ini menjadi hak-guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1
dengan jangka waktu 20 tahun.
4) Jika eigendom tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebani dengan hak
erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulainya Undang-
undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1,
yang membebani hak-milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak
opstal atau hak erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
52
5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak
opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak
eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya
diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh menteri agraria.
6) Hak hypotheek, servituut vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani
hak eigendom tetap membebani hak-milik dan hak-guna-bangunan
tersebut dalam ayat 1 dan 3 pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi
suatu hak menurut Undang-undang ini.9
Adanya ketentuan-ketentuan tersebut maka konversi dapat di lakukan
dengan cara yang legal atau cara yang telah di atur dalam UUPA. Setelah terdapat
beberapa ketentuan konversi, maka proses konversi dapat dilakukan. Proses
pengajuan konversi lahan meliputi adanya perjanjian antara dua belah pihak yang
berkaitan, seperti halnya yang terjadi di lahan perkebunan Bungamelur terjadi
kesepakatan perjanjian antara Herman Rusmana selaku Administratur Perkebunan
Goalpara Afdeling Bungamelur yang di sebut sebagai pihak pertama dan H. Atjep
Mupti Kamil selaku kepala Rating dinas P & K Kecamatan Takokak sebagai
pihak kedua.10
Pada surat perjanjian tersebut disebutkan bahwa lahan yang akan
digunakan oleh pihak kedua adalah seluas 2.385 m2 untuk pembangunan SD
Bungamelur, tanah yang digunakan adalah termasuk hak guna usaha milik P.T.
9 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Jilid 1, (Jakarta: Djambatan,
2005), hlm. 24. 10
Arsip Surat Perjanjian penggunaan lahan PT Perkebunan XII
Goalpara, tentang perjanjian penggunaan lahan perkebunan sebagai bangunan SD
Bungamelur, koleksi PTPN VIII Goalpara.
53
Perkebunan XII. Perjanjian ini memuat tentang aturan pemakaian lahan
perkebunan seperti tidak boleh memperluas areal lahan diluar perkebunan, tanggal
muainya pemberlakuan penggunaan lahan (tahun 1985), tidak boleh dipindah
tangankan, dan jika tidak mengikuti perjanjian tersebut maka perjanjian dianggap
batal oleh pihak pertama serta pihak kedua tidak dibolehkan menuntut ganti rugi.
Peraturan lain dalam perjanjian ini adalah segala pembiayaan sepenuhnya di
tanggung oleh pihak kedua.11
Proses pembangunan SD Bungamelur mulai dilaksanakan pada tahun 1985
dibangun pada tanah seluas 2385m2
pada perkebunan Bungamelur.12
Pembangunan yang dilakukan adalah dengan membangun SD Bungamelur yang
memiliki 3 gedung utama, gedung pertama untuk ruang guru, gedung kedua dan
gedung ketiga untuk kelas murid, dan memiliki 2 halaman sekolah.
Rencana kebijaksanaan dan program-program pembangunan sektor
pendidikan disusun konsisten dan dapat menunjang pembangunan sektor-sektor
lainnya. Dalam berbagai langkah kebijaksanaan pembangunan pendidikan
tersebut diperhatikan pula prinsip kebutuhan pembangunan, pemerataan dan
keterjangkauan dalam mengembangkan dan memanfaatkan jasa pendidikan
segenap lapisan masyarakat.13
Pembangunan SD Bungamelur di dasarkan pada
11
Arsip Surat Perjanjian penggunaan lahan PT Perkebunan XII
Goalpara, tentang perjanjian penggunaan lahan perkebunan sebagai bangunan SD
Bungamelur, koleksi PTPN VIII Goalpara. 12
Arsip Pemerintah Kabupaten Tingkat II Cianjur Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Sekolah Dasar Negeri, tentang pengajuan rehabilitasi gedung
sekolah, koleksi PTPN VIII Goalpara. 13
Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993-94 buku II,
(Jakarta: Percetakan Negara RI, Tt), hlm. 591.
54
program pemerintah untuk memeratakan pendidikan sampai ke pelosok daerah
guna meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia.
Istilah Repelita kebijaksanaan tertentu diusahakan dicapai melalui satu
atau lebih program berarti bahwa satu program adalah serangkaian langkah-
langkah prosedural untuk melaksanakan satu kebijakan (policy); program
biasanya melibatkan orang yang menjalankan kegiatan tertentu, penyusunan satu
lembaga dan pengeluaran anggaran yang diperlukan.14
Suatu kebijakan pada
akhirnya akan dapat dinilai berhasil tidaknya dengan menilai sampai sejauh mana
tujuan-tujuan kebijakan tersebut telah dicapai setelah satu periode tertentu.15
Prosentase pendidikan di daerah Kecamatan Takokak terhitung kurang
karena masyarakat sebagian besar menjadi buruh perkebunan dan petani,
masyarakat kurang memperhatikan aspek pendidikan. Angka partisipasi murni
pendidikan dasar (presentase jumlah siswa pendidikan dasar umur 7-12 tahun
terhadap jumlah penduduk kelompok umur 7-12 tahun) meningkat dari 97,1%
pada tahun 1983/84 menjadi 99,6% pada tahun 1988/1989. Kenaikan tersebut
meliputi pertambahan jumlah siswa dari 29,1 juta pada tahun 1983/1984 menjadi
30,0 juta pada tahun 1988/1989, termasuk siswa Sekolah Dasar dan Madrasah
Ibtidaiyah.16
Dengan adanya peningkatan yang signifikan, maka pembangunan SD
Bungamelur menjadi salah satu rintisan Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan
Takokak Cianjur Jawa Barat.
14
Mubyarto, Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, (Jakarta:
Sinar Harapan, 1983), hlm.44. 15
Ibid 16
Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993-94 buku II,
(Jakarta: Percetakan Negara RI, Tt), hlm. 595.
55
Pembangunan Sekolah Dasar dimaksudkan untuk memberikan kesempatan
kepada anak-anak berumur 6 tahun ke atas untuk memasuki pendidikan dasar.
Kesempatan ini dimungkinkan mengingat telah tertampungnya hampir seluruh
anak kelompok usia 7-12 tahun serta peningkatan mutu Sekolah Dasar akan
ditingkatkan.17
Program Sekolah Dasar bertujuan untuk menumbuhkan sikap dan
memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup
dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik agar memenuhi persyaratan
untuk mengikuti pendidikan menengah, Sekolah Dasar mencakup kegiatan
pengembangan kepribadian sikap serta peningkatan mutu pendidikan.18
Pembangunan pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan
ekonomi karena generasi muda menjadi penerus nantinya. Sekolah Dasar
mempunyai peran pentinmg dalam pembantukan moral anak, Sekolah Dasar
menjadi tahap awal anak-anak usia di atas 6 tahun untuk mengetahui pengetahuan
dalam kehidupan. Sekolah Dasar merupakan jenjang pertama pengetahuan bagi
anak-anak, Sekolah Dasar menjadi fondasi anak-anak dalam berfikir sebelum
mereka masuk dalam jenjang yang lebih tinggi seperti Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi.
Pembangunan SD Bungamelur didasarkan pada kebutuahan masyarakat
akan sarana pendidikan di Kecamatan Takokak. Keberadaan PTPN VIII Goalpara
menjadi salah satu faktor utama dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan
di Kecamatan Takokak yaitu pembangunan SD Bungamelur. Pembangunan SD
17
Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993-94 buku II,
(Jakarta: Percetakan Negara RI, Tt), hlm. 608 18
Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993-94 buku II,
(Jakarta: Percetakan Negara RI, Tt), hlm. 612-613.
56
Bungamelur menggunakan 4,45% dari keseluruhan lahan perkebunan
Bungamelur, hasil ini diperoleh dari perbandingan luas SD Bungamelur dibagi
dengan luas keseluruhan areal perkebunan dan dijadikan dalam bentuk persen
(%).
57
Gambar 9. Lokasi SD Bungamelur.
(sumber: arsip Afd. Bungamelur koleksi PTPN VIII Goalpara)
58
Gambar 10. Peta Pembangunan SD Bungamelur
(Sumber: Arsip AFD. Bungamelur tentang pembangunan SD Bungamelur,
koleksi PTPN VIII Bungamelur, digambar berdasarkan arsip PTPN VIII
Goalpara)
Pembangunan SD Bungamelur bertujuan untuk meningkatkan taraf
pendidikan masyarakat Kecamatan Takokak dengan melengkapi sarana prasarana
pendidikan di Kecamatan Takokak Cianjur Jawa Barat. Rata-rata angka
pendidikan di Kecamatan Takokak terhitung rendah, hal ini dikarenakan
kurangnya sosialisasi mengenai pendidikan dan fungsinya dilingkungan
masyarakat. Masyarakat Takokak terdapat 30% penduduk yang masih buta huruf,
Gedung 2
(kelas)
Gedung 3
(Kelas)
Gedung 1
(ruang guru)
Lahan Kosong
59
dalam arti ini masyarakat tidak sama sekali mengecap pendidikan hal ini yang
mengakibatkan perlunya pembangunan SD diKecamatan Takokak Cianjur Jawa
Barat.19
Masyarakat Kecamatan Takokak lebih cenderung menjadi buruh
perkebunan dan berladang dibandingkan dengan menekuni jenjang pendidikan.
Pembangunan ini juga didasarkan pada program pemerintah Repelita V dengan
program pemerataan pembangunan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama menyeluruh ke berbagai daerah di Indonesia. Pendidikan menduduki
peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, baik sosial,
spiritual, intelektual, maupun kemampuan professional. Karena manusia
merupakan kekuatan utama pembangunan, maka dengan demikian mutu sistem
pendidikan akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan.20
Pembangunan SD Bungamelur selesai pada bulan Juni tahun 198621
, pada
awal berdirinya SD Bungamelur memiliki jumlah siswa sebanyak 86 siswa yang
terbagi dalam 6 kelas yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6
serta jumlah siswa laki-laki lebih banyak dsaripada jumlah siswa perempuan.22
Hal ini dikarenakan memang tahap awal berdirinya SD Bungamelur masih belum
mendapatkan banyak tanggapan dari masyarakat, adanya sebuah terobosan baru
memang tidak langsung mendapatkan respon banyak tetapi melalui berbagai
tahapan dalam prosesnya.
19
Wawancara dengan Bapak Aer Saepudin bagian humas Kecamatan
Takokak pada 15 November 2016, pukul 10.00 WIB. 20
Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993-94 buku II,
(Jakarta: Percetakan Negara RI, Tt), hlm. 585. 21
Wawancara dengan bapak Erwin Administratur PTPN VIII Goalpara
pada 15 November 2016 pukul 16.00. 22
Wawancara dengan Ibu Dede Kepala Perkebunan Bungamelur 1 pada
15 November 2016, pukul 13.00 WIB.
60
Gambar 11. Bangunan SD Bungamelur
(sumber: foto koleksi pribadi)
Proses pembangunan SD Bungamelur termasuk dalam program
pemerintah yaitu Repelita pada bidang pendidikan dan Generasi Muda dan
merupakan salah satu program dari PTPN VIII Goalpara. Pembangunan Nasional
mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu mayarakat adil makmur yang merata
material dan spiritual yang ada pada hakekatnya adalah pembangunan manusia
seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat.23
Kesemuanya menimbulkan
perubahan lingkungan hidup sosial ekonomi maupun budaya serta pola diri nilai
hidup yang mendasarinya.24
Adanya pembangunan SD Bungamelur masyarakat
dapat meningkatkan taraf pendidikan dan memajukan daerahnya menjadi daerah
23
Yuni Iswanto, Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Jebres