1 1 BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA A. Penyajian Data Pada bab ini berisi penyajian data dan analisis data menggunakan metode Teun A. Van Dijk dari 8 teks berita (straight news) tentang perselisihan DPRD dan Gubernur DKI Jakarta terkait APBD DKI Jakarta tahun 2015 pada surat kabar Kompas periode Februari - Maret. Kasus perselisihan ini bermula dari penolakan Kementrian Dalam Negeri terkait pengajuan APBD DKI Jakarta 2015 yang berbeda antara DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan DPRD merasa draf yang diserahkan Gubernur ke Kemendagri berbeda dengan hasil rapat. Dan penggunaan sistem e-budgeting untuk menetapkan draf RAPBD DKI Jakarta 2015. Dalam RAPBD versi DPRD, Gubernur DKI menemukan adanya indikasi dana siluman yang kembali disisipkan seperti kasus pengadaan UPS seperti dalam APBD 2014 yang sebelumnya. Mediasi sudah dilakukan untuk menyelsaikan kisruh ini namun belum ada titik temu kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Tersendatnya penetapan APBD ini berimbas pada program-program prioritas yang tidak dapat dijalankan serta penyelidika yang dilakukan terkait kasus ini mengganggu persiapan pihak sekolah dalam mengahadapi ujian akhir tingkat SMA.
104
Embed
BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA A. Penyajian Datakebawah diurutkan mulai dari yang terpenting sampai yang kurang penting, struktur ini dinamakan piramida terbalik (Mursito, 2013:
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
1
BAB III
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
A. Penyajian Data
Pada bab ini berisi penyajian data dan analisis data menggunakan metode
Teun A. Van Dijk dari 8 teks berita (straight news) tentang perselisihan DPRD
dan Gubernur DKI Jakarta terkait APBD DKI Jakarta tahun 2015 pada surat kabar
Kompas periode Februari - Maret.
Kasus perselisihan ini bermula dari penolakan Kementrian Dalam Negeri
terkait pengajuan APBD DKI Jakarta 2015 yang berbeda antara DPRD dengan
Gubernur DKI Jakarta. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan DPRD merasa draf
yang diserahkan Gubernur ke Kemendagri berbeda dengan hasil rapat. Dan
penggunaan sistem e-budgeting untuk menetapkan draf RAPBD DKI Jakarta
2015. Dalam RAPBD versi DPRD, Gubernur DKI menemukan adanya indikasi
dana siluman yang kembali disisipkan seperti kasus pengadaan UPS seperti dalam
APBD 2014 yang sebelumnya. Mediasi sudah dilakukan untuk menyelsaikan
kisruh ini namun belum ada titik temu kesepakatan kedua belah pihak tersebut.
Tersendatnya penetapan APBD ini berimbas pada program-program prioritas
yang tidak dapat dijalankan serta penyelidika yang dilakukan terkait kasus ini
mengganggu persiapan pihak sekolah dalam mengahadapi ujian akhir tingkat
SMA.
Harian Kompas meliput isu ini dengan menerbitkan berita langsung yang
dimuat pada beberapa edisi bulan Februari–Maret 2015. Penelitian ini mengambil
waktu tersebut karena kasusnya masih hangat. Isu diangkat mulai dari pelaporan
ke KPK atas temuan dana siluman, bekerjanya panitia hak angket, tersendatnya
program kerja di DKI Jakarta, hingga upaya mediasi yang dilakukan Kemendagri.
Dipilihnya 8 berita tersebut berdasarkan elemen wacana VanDijk yang ada dalam
berita dan dimuat dalam halaman utama rubrik Kompas.
Tabel 3.1 Terbitan Berita Langsung Kasus Kisruh APBD DKI Jakarta
No. Edisi Judul Berita
1 28 Februari 2015 KPK: Ada Indikasi Dana Siluman
“Panitia Hak Angket Mulai Bekerja”
2 01 Maret 2015 Kisruh APBD DKI
Basuki Tak Bisa Dimakzulkan Jika Benar
3 02 Maret 2015 Kisruh APBD DKI
Dugaan Anggaran Siluman Menguat
4 03 Maret 2015
Kisruh APBD DKI
Anggaran Untuk Pemindai di Sekolah Rp 3
Miliar
5 04 Maret 2015 Kisruh Anggaran
Evaluasi APBD DKI Sudah Tuntas
6 05 Maret 2015 Mendagri Segera Tetapkan APBD DKI
7 07 Maret 2015 Kisruh APBD DKI
Program Tersendat, Persiapan Ujian Terusik
8 08 Maret 2015 Kisruh APBD
Kedepankan Kepentingan Rakyat Jakarta
Sumber: Data Yang Diseleksi Pada Surat Kabar Harian Kompas 2015
B. Analisis Wacana Berita
1. Judul berita “KPK: Ada Indikasi Dana Siluman” sub judul “Panitia
Hak Angket Mulai Bekerja”
a. Struktur Makro (Tematik)
Berita “KPK: Ada Indikasi Dana Siluman” tampil pada
halaman pertama Kompas edisi tanggal 28 Februari 2015. Teks
tersebut secara umum menggambarkan bahwa adanya unsur
penyelewengan anggaran daerah dalam RAPBD DKI. KPK mulai
melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut karena pihak yang
sejumlah pihak yang terkait membantah adanya penyelewengan dana.
Topik menggambarkan gagasan apa yang dikedepankan atau
gagasan inti dari wartawan ketika melihat atau memandang suatu
peristiwa (Eriyanto, 2012: 229). Topik utama yang dikembangkan
melalui teks tersebut adalah tentang pelaporan Gubernur DKI Jakarta
tentang penysisipan anggaran UPS dalam APBD DKI Jakarta 2015
yang akan diselidiki oleh panitia hak angket dan KPK. Dan subtopik
yang mendukung adalah penolakan adanya pengadaan anggaran UPS
oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan Suku Dinas Pendidikan
DKI Jakarta.
b. Superstruktur (Skematik)
Skematik merupakan skema atau alur dari pendahuluan sampai
akhir. Bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan
sehingga membentuk kesatuan arti (Eriyanto, 2012: 231). Berita secara
umum memiliki dua kategori yaitu summary yang ditandai dengan
judul dan lead, serta story yaitu isi berita secara keseluruhan. Isi berita
memiliki dua kategori yaitu proses atau jalannya peristiwa dan
komentar yang ditampilkan didalam teks.
Dari judul yang digunakan pada berita tersebut “KPK: Ada
Indikasi Dana Siluman” sub judul “Panitia Hak Angket Mulai
Bekerja” sudah mengarah pada tema dalam teks yaitu indikasi dana
siluman. Judul umumnya menunjukkan tema yang ingin ditampilkan
oleh wartawan dalam pemberitaannya (Eriyanto, 2012: 232).
Pemilihan kata untuk judul memang sudah cukup menjelaskan bagian
penting dalam berita.
“JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemberantasan Korupsi melihat
adanya indikasi “anggaran siluman” dalam Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta. Di lapangan,
sejumlah pihak diwilayah DKI membantah telah mengajukan usulan
anggaran yang ada di RAPBD tersebut.” (Lead)
Lead menjelaskan tema dan menjadi latar teks. Sedangkan isi
teks menjelaskan tentang detil kejadian dan dilanjutkan dengan
langkah yang diambil oleh DPRD. Lead umumnya merupakan
pengantar ringkasan apa yang ingin dikatakan sebelum masuk dalam
isi berita secara lengkap (Eriyanto, 2012: 232). Lead dalam teks berita
tersebut termasuk kedalam jenis lead kepenasaran kumulatif. Lead
kepenasaran merupakan lead yang „menyeret‟ pembaca ke dalam
berita karena pembaca merasa penasaran apa yang sebenarnya terjadi
(Kusumaningrat, 2009: 141). Hal tersebut terlihat pada lead berita ini,
kalimat-kalimat yang digunakan dalam lead ini membuat rasa
penasaran pembaca, pembaca diajak untuk mencari tahu mengenai
dana siluman dalam RAPBD DKI dan sejumlah pihak yang
membantah mengajukan dana siluman tersebut.
Pada teks berita ini disusun dengan struktur piramida terbalik
yaitu disusun dengan mendahulukan yang penting dan diikuti hal yang
kurang penting. Fakta-fakta disusun secara sekuensial dari atas
kebawah diurutkan mulai dari yang terpenting sampai yang kurang
penting, struktur ini dinamakan piramida terbalik (Mursito, 2013: 160).
Penulis melalui teks berita menjelaskan detil kejadian serta pendapat
dari kepala sekolah dan Suku Dinas Pendidikan. Hal tersebut
disampaikan dalam paragraf-paragraf berikut:
“Basuki dan sejumlah anggota stafnya mendatangi KPK untuk
menyerahkan sejumlah dokumen dan berkas-berkas yang ia sebut
sebagai bukti…” (paragraf 3)
“…memang ada indikasi dana siluman dalam APBD DKI…” (paragraf
4)
“Sebelum ke KPK, Gubernur Basuki juga dating ke Istana Merdeka
untuk melaporkan perkembangan situasi terakhir terkait dengan
penggunaan hak angket…” (paragraf 5)
Selanjutnya penulis mengambil sudut pandang atau komentar
dari instansi terkait yaitu Kepala SMP Negeri 41 Pasar Minggu
(par.12), Kepala Humas SMA Negeri 78 Jakarta (par.14), Kepala SMK
Negeri 26 Jakarta (par.15), Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
(par. 16) serta pandangan dari praktisi pembangkit listrik tenaga surya
(par. 18). Hal ini sesuai dengan gambaran kategori isi berita yang
berupa komentar pihak-pihak atas suatu peristiwa yang ditampilkan
pada teks berita yaitu reaksi atau komentar verbal dari tokoh oleh
wartawan dan atau kesimpulan yang diambil oleh wartawan dari
komentar berbagai tokoh (Eriyanto, 2012: 233).
Paragraf-paragraf diatas menunjukan memang benar adanya
sisipan anggaran pengadaan UPS yang tidak diperlukan dalam APBD
DKI Jakarta terlihat dari penolakan pejabat terkait. Hal ini sesuai
dengan judul dan lead berita sehingga kesatuan yang terbentuk oleh
summary dan story.
c. Struktur Mikro
Semantik
Semantik merupakan makna yang ingin ditekanakan penulis
yaitu wartawan pada teks berita dengan memberikan penekanan pada
fakta dan komentar atau dengan memberikan detil yang lengkap
terhadap fakta yang menguntungkan komunikator yaitu wartawan pada
media massa. Elemen sintaksis sangat erat dengan elemen leksikon dan
sintaksis karena penggunaan leksikon dan struktur sintaksis tertentu
dalam berita dapat memunculkan makna tertentu pula. Makna yang
ingin ditekankan dalam sebuah teks dapat dilihat dari elemen latar,
detail, maksud, pengandaian dan nominalisasi. (Sobur, 2012: 78-79)
Oleh sebab itu, latar teks merupakan elemen yang berguna
karena dapat membongkar maksud yang ingin disampaikan oleh
wartawan atau penulis (Eriyanto, 2012: 235). Dalam teks ini, latar
yang disampaikan adalah tentang dugaan adanya penyusupan anggaran
tak wajar dalam APBD DKI. Seperti tergambar dalam paragraf 8
berikut:
“Seusai bertemu pimpinan KPK, Basuki menyatakan “anggaran
siluman” itu tidak hanya ada di APBD DKI Jakarta 2015, tetapi tahun
2012-2015. Dana siluman paling banyak ada pada APBD 2015 dan
2015.”
Elemen detail merupakan strategi bagaimana wartawan
mengekspresikan sikapnya dengan cara yang eksplisit (Eriyanto, 2012:
238). Elemen detil berisi tentang detil penjelasan dari Basuki yang
menyatakan adanya dana siluman dalam APBD DKI 2015. Seperti
yang dicontohkan terkait proyek pengadaan alat catu daya listrik
cadangan (UPS) pada APBD 2014 untuk sejumlah sekolah di Jakarta
Barat, dari rekapitulasi lelang, ada 25 proyek pengadaan UPS yang
rata-rata seharga Rp 5,8 miliar per proyek dengan total anggaran Rp
145,7 miliar. Proyek serupa yaitu pengadaan UPS dan perlengkapan
sekolah ditemukan kembali pada RAPBD 2015 yang diajukan DPRD.
Selain itu para pejabat di sejumlah sekolah yang menjadi lokasi proyek
pengadaan tersebut mengaku tak pernah mengajukan barang-barang
yang terdapat dalam proyek itu.
Elemen wacana pengandaian (presupposition) merupakan
pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks yaitu
dengan adanya pernyataan dari pihak yang dapat dipercaya untuk
menguatkan pendapat yang ingin disampaikan (Sobur, 2012: 79).
Dalam teks ini terdapat pernyataan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK
Johan Budi (par. 2, 3 dan 4). Disertakan pula pendapat Kepala SMP
Negeri 41 Pasar Minggu (par.12), Kepala Humas SMA Negeri 78
Jakarta (par.14), Kepala SMK Negeri 26 Jakarta (par.15), dan Kepala
Suku Dinas Pendidikan Wilayah I (par. 16) yang menyatakan bahwa
tidak pernah mengajukan pengadaan anggaran untuk UPS.
Elemen maksud dalam analisis wacana memiliki tujuan akhir
untuk menyajikan informasi secara eksplisit, serta menyembunyikan
informasi atau fakta secara implisit (Eriyanto, 2012: 240). Elemen
maksud yang ada dalam teks ini adalah panitia hak angket yang mulai
bekerja menyelidiki dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan Basuki
terkait penerapan RAPBD 2015 (par. 6). Dan pada paragraf 10 juga
disebutkan bahwa pengadaan UPS dan berbagai perlengkapan sekolah
kembali muncul di rancangan APBD 2015 yang diajukan DPRD.
Melalui teks tersebut penulis seakan mengarahkan pembaca
bahwa DPRD mencoba mengalihkan laporan Basuki terkait dana
siluman yang ada dalam APBD DKI Jakarta 2015 dengan menyelidiki
pelanggaran aturan yang dialkukan oleh Basuki terkait penetapan
APBD. Hal ini sesuai dengan fungsi pers interpretatif dan direktif,
yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan (Kusumaningrat, 2012:
28). Pers harus menceriterakan kepada masyarakat tentang arti suatu
kejadian seperti pada berita ini yang menyiratkan maksud bahwa
DPRD DKI Jakarta lebih mementingkan hak angket daripada temuan
dana siluman, namun berbagai pihak berpendapat bahwa Gubernur
DKI tidak dapat dijatuhkan oleh DPRD apabila dana siluman terbukti
kebenarannya.
Sintaksis
Elemen sintaksis merupakan salah satu elemen paling penting
yang dimanfaatkan untuk mengimplikasikan ideologi. Melalui struktur
sintaksis, wartawan dapat menggambarkan actor peristiwa tertentu
secara positif dan negatif. Terdapat tiga level sintaksis yaitu koherensi,
bentuk kalimat dan kata ganti. (Sobur, 2012: 80-82)
Koherensi adalah pertalian antar kata, proposisi atau kalimat
dalam teks. Dau kalimat yang menggambarkan fakta yang berbeda
dapat dihubungkan sehingga tampak koheren atau berhubungan.
Terdapat beberapa koherensi, seperti koherensi kondisional, koherensi
sebab-akibat, koherensi pembeda, dan koherensi pengingkaran.
(Eriyanto, 2012: 242-251)
Bentuk koherensi pada teks berita pertama terlihat dari kalimat
berikut “Ditengah polemik dan kontroversi ini, panitia hak angket
DPRD DKI mulai bekerja setelah surat keputusan pengangkatan
panitia, yang terdiri atas 33 orang dari 9 fraksi, terbit” (par. 19).
Penulis menjelaskan ditengah adanya polemik terkait persoalan dana
siluman di APBD justru anggota DPRD mengurusi hak angket.
Penggunaan kata “tetapi” pada paragraf 16 menyiratkan bahwa
memang ada surat penolakan yang ditandatangani oleh Kepala Suku
Dinas Pendidikan terkait anggaran pengadaan UPS. Dalam hal ini
penggunaan koherensi yang dipakai adalah keherensi pengingkaran
yaitu ketidaktegasan yang seakan ditampilkan oleh wartawan secara
baik atau buruk (Eriyanto, 2012: 248). Penulis ingin menunjukan
bahwa ada pihak yang ingin menyisipkan dana siluman dalam APBD
DKI 2015.
Stilistik
Elemen stilisktik (leksikon) merupakan cara pandang yang
digunakan seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan
maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Pada
dasarnya elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan
pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang merujuk pada
fakta. Pilihan kata-kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi
tertentu. Leksikon dapat ditelusuri dari judul hingga isi teks. (Sobur,
2012: 82-83)
Pada paragraf 20 terdapat kalimat “Wakil Gubernur DKI
Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, eksekutif siap meladeni
penyelidikan DPRD DKI…” Kata “meladeni” berasal dari kata dasar
laden yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya
layan atau balas. Pemilihan kata ini kurang tepat mengingat
penyelidikan dilakukan oleh DPRD DKI kepada pemerintah DKI dan
terkesan lebih negatif karena memiliki arti membalas. Sebagai ganti
dari kata meladeni dapat menggunakan kata menanggapi yang artinya
menyambut, memperhatikan, dll.
Retoris
Elemen retoris terkait fungsi persuasif dengan menggunakan
gaya bahasa, interaksi, ekspresi, metafora dan grafis. Penggunaan
retoris dapat diamati dari judul hingga isi teks. (Sobur, 2012: 83-84)
Terdapat unsur garfis dalam pemberitaan ini yaitu terdapat
gambar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tengah
berjalan setelah berkunjung ke istana Negara terkait temuan adanya
dana siluman dalam APBD DKI Jakarta 2015. Dalam berita ini elemen
grafis sangat ditonjolkan dengan menjadi fokus utama pemberitaan
KPK: Ada Indikasi Dana Siluman Foto tersebut dianggap penting dari
penulis untuk itu dicetak dengan ukuran yang cukup besar sehingga
akan lebih menarik pembaca. Elemen grafis disini memperkuat isi
pemberitaan dengan judul “KPK: Ada Indikasi Dana Siluman”
subjudul “Panitia Hak Angket Mulai Bekerja”. Elemen grafis
merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan atau
ditonjolkan (yang berarti dianggap penting) oleh seseorang yang dapat
diamati dari teks (Eriyanto, 2012: 257).
Selain itu terdapat sejumlah gaya bahasa atau sering disebut
majas dalam teks berita ini salah satunya adalah majas hiperbola.
Majas hiperbola merupakan majas yang berupa pernyataan berlebihan
dengan kenyataannya dengan maksud memberikan kesan mendalam
atau meminta perhatian (http://www.rumpunnektar.com/2013/11/jenis-
jenis-majas.html?m=1 diakses pada 17 Mei 2016). Majas tersebut
terdapat pada judul berita terdapat kalimat “KPK: Ada Indikasi Dana
Siluman”. Kata “siluman”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
memiliki arti makhluk halus, biaya yang sulit dipertanggung jawabkan
(dana suap, korupsi dan lain sebagainya), pungutan secara tidak resmi
dan pajak gelap. Kata siluman pada judul berita ini menimbulkan
perhatian pembaca karena ada dana siluman ini. Sebagai ganti dari kata
siluman adalah dana korupsi karena untuk masyarakat awam akan
dapat menjadi bebeda dalam memaknai berita.
d. Kesimpulan
Jadi kesimpulannya adalah wacana yang muncul dalam teks
berita dengan judul berita “KPK: Ada Indikasi Dana Siluman” sub
judul “Panitia Hak Angket Mulai Bekerja” yaitu pelaporan dugaan
adanya anggaran siluman ke KPK. Dalam pemberitaan ini Kompas
menyajikan informasi tentang pelaporan adanya dana siluman dalam
APBD DKI 2015 oleh Gubernur DKI ke KPK, sebelumnya Gubernur
telah melakukan negosiasi dengan Prsiden Joko Widodo. Menurut
KPK memang benar ada indikasi dana siluman dalam APBD dan akan
segera melakukan penyelidikan. Sedangkan pihak DPRD DKI
menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebenaran dari APBD
yang dilaporkan Gubernur DKI ke KPK tersebut, karena DPRD
merasa draf rancangan APBD tersebut bukan yang dibuat dan
disepakati oleh DPRD.
2. Judul berita “Basuki Tak Bisa Dimakzulkan Jika Benar”
a. Struktur Makro (Tematik)
Berita dengan Judul berita “Basuki Tak Bisa Dimakzulkan Jika
Benar” dimuat pada halaman utama harian Kompas edisi tanggal 01
Maret 2015. Teks tersebut secara umum menggambarkan bahwa
terkait dana siluman dalam APBD DKI Jakarta yang apabila memang
benar adanya Ahok tidak bisa dijatuhkan.
Topik menggambarkan gagasan apa yang dikedepankan atau
gagasan inti dari wartawan ketika melihat atau memandang suatu
peristiwa (Eriyanto, 2012: 229). Topik utama yang terdapat dalam teks
tersebut adalah DPRD DKI Jakarta yang tidak bisa memakzulkan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengacu pada
kebenaran dana siluman yang dilaporkan ke KPK. Dalam teks ini juga
disebutkan bahwa Basuki melibatkan BPKP terkait dana siluman
dalam APBD DKI Jakarta. Teks berita ini juga berisi tentang komentar
Presiden Joko Widodo terkait polemik APBD DKI Jakarta.
b. Supertruktur (Skematik)
Wacana dalam suatu teks umumnya didukung dengan cara
penceritaan (skematik) tertentu, yaitu bagaimana suatu fakta maupun
opini dirangkai dengan fakta atau opini lain dalam suatu teks. Pada
konteks penyajian berita, VanDijk membagi dua kategori skema besar.
Pertama summary yang ditandai dengan dua elemen yaitu judul dan
lead. Kedua story yaitu isi berita secara keseluruhan. (Eriyanto, 2012:
232-234)
Pada teks berita ini disusun dengan struktur piramida terbalik.
Fakta-fakta disusun secara sekuensial dari atas kebawah diurutkan
mulai dari yang terpenting sampai yang kurang penting, struktur ini
dinamakan piramida terbalik (Mursito, 2013: 160). Dari judul dan lead
berita “Basuki Tak Bisa Dimakzulkan Jika Benar” sudah mampu
menjelaskan inti dari teks berita tersebut.
“JAKARTA, KOMPAS – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, jika
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama benar bahwa adanya
penyusupan “anggaran siluman” dalam APBD DKI Jakarta, Basuki
tak bisa dijatuhkan oleh DPRD DKI yang saat ini menggulirkan hak
angket, penyelidikan.” (lead)
Lead berita ini termasuk dalam kategori lead kutipan, yaitu
penggunaan ucapan-ucapan orang secara tepat, dipilih secara selektif
dan dipertahankan terus dalam tubuh berita (Kusumaningrat, 2009:
140). Lead pada teks berita ini merupakan paragraf kutipan dari Wakil
Presiden Jusuf Kalla tentang pernyataannya bahwa Gubernur DKI
Jakarta tidak dapat dimakzulkan oleh DPRD DKI yang tengah
menggulirkan hak angket terkait anggaran siluman dalam APBD DKI.
Isi teks menjelaskan tentang pihak-pihak yang memberikan
pernyataan terkait Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
yang tidak dapat dimakzulkan terkait polemik APBD DKI Jakarta
dengan dugaan adanya dana siluman didalamnya.
Pada teks ini yang pertama adalah mengenai pernyataan dari
Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pemakzulan Basuki oleh hak angket
DPRD DKI tidak bisa terjadi apabila benar adanya dana siluman
tersebut. Jusuf Kalla juga menyatakan kasus APBD DKI Jakarta dapat
menjadi contoh untuk daerah lain yang akan membuat rancangan
APBD.
Kemudian dijabarkan penjelasan Presiden Joko Widodo yang
menyebutkan persoalan muncul karena adanya komunikasi politik
antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.
Isi teks berikutnya mengenai Basuki yang meminta BPKP
untuk menyelidiki adanya indikasi dana siluman dalam APBD DKI
Jakarta. Menurut Basuki anggaran tidak jelas untuk UPS pada APBD
2014 kembali muncul dalam RAPBD 2015.
Sebagai penutup dalam teks ini yang dimunculkan adalah
pernyataan dari anggota DPRD DKI Jakarta yang bukan bermaksud
memakzulkan Gubernur DKI Jakarta namun mempermasalahkan
dokumen RAPBD DKI 2015 yang dianggap tidak sah dan mengoreksi
kebijakan Gubernur.
c. Struktur Mikro
Semantik
Semantik merupakan makna yang ingin ditekanakan penulis
yaitu wartawan pada teks berita dengan memberikan penekanan pada
fakta dan komentar atau dengan memberikan detil yang lengkap
terhadap fakta yang menguntungkan komunikator yaitu wartawan pada
media massa. Elemen sintaksis sangat erat dengan elemen leksikon dan
sintaksis karena penggunaan leksikon dan struktur sintaksis tertentu
dalam berita dapat memunculkan makna tertentu pula. Makna yang
ingin ditekankan dalam sebuah teks dapat dilihat dari elemen latar,
detail, maksud, pengandaian dan nominalisasi. (Sobur, 2012: 78-79)
Oleh sebab itu, latar teks merupakan elemen yang berguna
karena dapat membongkar maksud yang ingin disampaikan oleh
wartawan atau penulis (Eriyanto, 2012: 235). Dalam teks ini, latar
yang disampaikan adalah tentang Gubernur DKI Jakarta yang
melaporkan adanya indikasi dana siluman dalam APBD DKI Jakarta
tidak dapat dimakzulkan oleh pihak panitia hak angket DPRD DKI
Jakarta jika benar. Seperti tergambar dalam paragraf 5 berikut:
“Saat ditanya kemungkinan Gubernur Basuki akan dimakzulkan
terkait hak angket yang diajukan DPRD DKI, Kalla menjawab, jika
Basuki benar, dia tidak bisa dijatuhkan oleh DPRD.”
Elemen detail merupakan strategi bagaimana wartawan
mengekspresikan sikapnya dengan cara yang eksplisit (Eriyanto, 2012:
238). Elemen detil pada teks berita ini berisi penjelasan cukup rinci
dari Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pemakzulan Gubernur DKI
Jakarta yang tidak dapat dilakukan jika memang benar adanya dana
siluman. Kemudian diperjelas dengan terlibatnya BPKP yang
menginvestigasi dugaan anggaran siluman dalam APBD DKI Jakarta.
Indikasi korupsi sudah tercium oleh KPK sejak kasus UPS tdalam
APBD DKI tahun 2014 yang lalu. Namun anggaran yang tidak jelas ini
kembali dimunculkan dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 yang nilainya
mencapai Rp 12,1 triliun.
Elemen wacana pengandaian (presupposition) merupakan
pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks yaitu
dengan adanya pernyataan dari pihak yang dapat dipercaya untuk
menguatkan pendapat yang ingin disampaikan (Sobur, 2012: 79).
Elemen wacana praanggapan pada teks ini melibatkan pernyataan dari
beberapa pihak yang dapat dipercayai berkaitan dengan kasus ini.
Selain menyertakan pernyataan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla,
disertakan pula keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok), pandangan Presiden Joko Widodo dan pernyataan
anggota DPRD DKI Jakarta yang tetap akan melanjutkan hak angket.
Basuki menduga kemunculan dana tidak jelas itu tidak hanya berasal
dari oknum DPRD DKI namun jajaran dibawahnya.
Elemen maksud dalam analisis wacana memiliki tujuan akhir
untuk menyajikan informasi secara eksplisit, serta menyembunyikan
informasi atau fakta secara implisit (Eriyanto, 2012: 240). Elemen
maksud yang ada dalam teks berita ini dapat dilihat pada paragraf 11
dalam kalimat “Ia menengarai, kemunculan dana tidak jelas itu tidak
hanya berasal dari oknum di DPRD DKI Jakarta, tetapi juga jajaran
dibawahnya.” Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pihak yang
terlibat indikasi dana siluman yang ada dalam APBD DKI Jakarta
berasal dari DPRD DKI saja namun juga dari jajaran di bawah
Gubernur DKI Jakarta seperti orang-orang dikalangan Suku Dinas
Pendidikan yang dinilai nakal.
Sintaksis
Elemen sintaksis merupakan salah satu elemen paling penting
yang dimanfaatkan untuk mengimplikasikan ideologi. Melalui struktur
sintaksis, wartawan dapat menggambarkan actor peristiwa tertentu
secara positif dan negatif. Terdapat tiga level sintaksis yaitu koherensi,
bentuk kalimat dan kata ganti (Sobur, 2012: 80-82). Koherensi adalah
pertalian antar kata, proposisi atau kalimat dalam teks. Dau kalimat
yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan sehingga
tampak koheren atau berhubungan. Terdapat beberapa koherensi,
seperti koherensi kondisional, koherensi sebab-akibat, koherensi
pembeda, dan koherensi pengingkaran (Eriyanto, 2012: 242-251).
Bentuk koherensi pada teks berita ini terdapat pada paragraf 12
kalimat “Di antara berbagai anggaran tak jelas itu, pengadaan UPS
paling mencolok karena memakan biaya cukup besar.” Koherensi
sebab-akibat terdapat dalam kalimat tersebut yang memberi kesan
bahwa penyebab dari pengeadaan UPS yang paling terlihat mencolok
adalah karena diantara anggaran pengadaan UPS menggunakan biaya
yang cukup besar dibandingkan berbagai anggaran siluman dalam
APBD DKI Jakarta. Koherensi sebab-akibat menggunakan kata
hubung “karena”, dalam buku Eriyanto (2012: 243), dijelaskan bahwa
memberian kesan kepada khalayak bagaimana dua fakta diabstraksi
dan dihubungkan.
Pada paragraf 15 terdapat kalimat “Selain membidik oknum
DPRD, Basuki juga membidik jajaran dibawahnya, salah satunya
dinas pendidikan.” Kata “juga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
berarti selalu demikian halnya, sama atau serupa halnya dengan yang
lain atau yang tersebut dahulu. Kalimat tersebut memberi kesan bahwa
bukan hanya pihak DPRD DKI yang dicurigai memasukan dana
siluman dalam APBD DKI namun ada pihak lain dijajaran
pemerintahan DKI Jakarta yang juga terlibat dan terdapat keterangan
tambahan yaitu yang terlibat dalam jajaran pemerintahan salah satunya
adalah suku dinas pendidikan.
Stilistik
Elemen stilisktik (leksikon) merupakan cara pandang yang
digunakan seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan
maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Pada
dasarnya elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan
pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang merujuk pada
fakta. Pilihan kata-kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi
tertentu. Leksikon dapat ditelusuri dari judul hingga isi teks. (Sobur,
2012: 82-83)
Pada lead berita terdapat kalimat “Wakil Presiden Jusuf Kalla
menegaskan, jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
benar bahwa adanya penyusupan “anggaran siluman” dalam APBD
DKI Jakarta, Basuki tak bisa dijatuhkan oleh DPRD DKI yang saat ini
menggulirkan hak angket, penyelidikan.” Penulis menggunakan kata
menegaskan pada saat mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf
Kalla, dalam KBBI menegaskan berarti menerangkan, menjelaskan,
mengatakan dengan tegas (pasti, tentu, tidak ragu-ragu). Hal ini
menyiratkan maksud penulis untuk menekankan kepada pembaca
bahwa apabila Basuki benar bahwa adanya penyusupan anggaran
siluman maka DPRD DKI yang memakai hak angket dan sedang
melakukan penyelidikan kepada Basuki tidak dapat menjatuhkan
posisi Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pada paragraf 23 terdapat kalimat “…Steven Setia Budi Musa
menegaskan, hak angket tetap bergulir karena bertujuan mengoreksi
kebijakan Gubernur.” Penulis kembali menggunakan kata menegaskan
untuk menekankan bahwa tujuan DPRD memakai hak angket adalah
bukan untuk memakzulkan Basuki tetapi untuk mengoreksi kebijakan
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Retoris
Elemen retoris terkait fungsi persuasif dengan menggunakan
gaya bahasa, interaksi, ekspresi, metafora dan grafis. Penggunaan
retoris dapat diamati dari judul hingga isi teks. (Sobur, 2012: 83-84)
Dalam mengutip pernyataan narasumber, penulis sering
menggunakan kata “menegaskan” seperti pada lead “Jusuf Kalla
menegaskan, jika Gubernur…” dan pada paragraf 23 “Steven Setia
Budi Musa menegaskan, hak angket…” Penulis sepertinya ingin
menyampaikan bahwa pernyataan narasumber sangat kuat dasarnya
dan mereka memiliki keyakinan kuat dengan pernyataan tersebut.
Dalam KBBI kata menegaskan berarti menerangkan, menjelaskan,
mengatakan dengan tegas (pasti, tentu, tidak ragu-ragu).
Pada paragraf 12 terdapat kalimat “…pengadaan UPS paling
mencolok karena memakan biaya cukup besar.” Penggunaan kata
memakan dalam kalimat tersebut memiliki makna bahwa pengadaan
UPS dalam APBD DKI menggunakan biaya yang cukup besar. Hal ini
merupakan bentuk dari majas personifikasi yang menjelaskan bahwa
penulis mengorangkan UPS seolah alat catu daya listrik (UPS) yang
menghabiskan anggaran tersebut. Majas personifikasi merupakan
majas yang membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah
mempunyai sifat seperti manusia (http://www.rumpunnektar.com
/2013/11/jenis-jenis-majas.html?m=1 diakses pada 17 Mei 2016).
d. Kesimpulan
Jadi kesimpulannya adalah wacana yang muncul dalam teks
berita dengan judul berita “Basuki Tak Bisa Dimakzulkan Jika Benar”
yaitu pemakzulan Gubernur DKI Jakarta. Dalam pemberitaan ini
Kompas menyajikan informasi tentang kelanjutan dari temuan adanya
dana siluman dalam APBD DKI 2015. Gubernur DKI selaku pihak
yang melaporkan adanya indikasi dana siluman ini tidak dapat
dijatuhkan atau dimakzulkan oleh pihak lain yaitu DPRD DKI apabila
terbukti kebenarannya. Kompas menampilkan pendapat dari berbagai
pihak untuk meyakinkan argumen bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak
dapat dimakzulkan oleh siapapun jika terbukti benar adanya dana
siluman. Argumen tersebut diperkuat dengan pendapat dapat anggota
DPRD DKI yang menyatakan bahwa DPRD tidak ingin memakzulkan
siapapun namun ingin mencari kebenaran terkait APBD DKI dan
prosedur penyerahan draf rancangan APBD tersebut yang diajukan
oleh pihak Gubernur DKI.
3. Judul berita dengan judul “Dugaan Anggaran Siluman Menguat”
a. Struktur Makro (Tematik)
Berita dengan judul Dugaan Anggaran Siluman Menguat
dimuat pada halaman utama harian Kompas edisi tanggal 02 Maret
2015. Teks tersebut secara umum menggambarkan bahwa terkait
semakin kuatnya dugaan adanya anggaran siluman dalam APBD DKI
Jakarta.
Topik menggambarkan gagasan apa yang dikedepankan atau
gagasan inti dari wartawan ketika melihat atau memandang suatu
peristiwa (Eriyanto, 2012: 229). Topik utama yang terdapat dalam teks
tersebut adalah tentang perusahaan pemenang tender pengadaan UPS
yang diragukan kebenarannya dan isntansi pengguna anggaran
pengadaan alat catu daya listrik (UPS) seperti kantor kecamatan yang
tidak mengajukan anggaran tersebut. Sedangkan subtopik yang ada
dalam teks berita ini adalah tentang adanya dana yang tiba-tiba muncul