14 BAB III PEMBAHASAN 3.1 Tinjauan Umum Perusahaan 3.1.1 Sejarah dan Perkembangan PT ASABRI (Persero) PT ASABRI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah sebagai pengelola program asuransi sosial bagi Prajurit TNI, anggota Polri dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemhan dan Polri, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015 dan berlaku surut tanggal 1 Juli 2015 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991. Adapun Program yang dikelola terdiri atas Program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Pensiun. Keberadaan ASABRI bermula dari permasalahan perbedaan karakteristik militer atas kepesertaan Prajurit TNI, Anggota Polri, danPNS Kemhan/ Polri (belum terdapat PPPK) yang pada awal mulanya merupakan Peserta Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang dibentuk pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan
26
Embed
BAB III PEMBAHASAN - repository.bsi.ac.id · Taspen, karena: 1. Perbedaan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri yang berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
14
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Tinjauan Umum Perusahaan
3.1.1 Sejarah dan Perkembangan PT ASABRI (Persero)
PT ASABRI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh
Pemerintah sebagai pengelola program asuransi sosial bagi Prajurit TNI, anggota Polri
dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan
Kemhan dan Polri, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015
tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang
diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015 dan berlaku surut tanggal 1 Juli 2015
sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991. Adapun Program yang
dikelola terdiri atas Program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Pensiun.
Keberadaan ASABRI bermula dari permasalahan perbedaan karakteristik militer
atas kepesertaan Prajurit TNI, Anggota Polri, danPNS Kemhan/ Polri (belum terdapat
PPPK) yang pada awal mulanya merupakan Peserta Taspen (Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri) yang dibentuk pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan
15
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Untuk mempermudah pengelolaan
asuransi bagi peserta militer, berdasarkan gagasan dari pihak Angkatan Perang
Republik Indonesia (APRI) dalam hal ini Angkatan Darat dan persetujuan Menteri
Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan serta Badan Pimpinan Umum PN
Taspen, maka pada tanggal 1 Januari 1964 dibentuklah Cabang Khusus Urusan Militer
dengan nama Taspenmil yang beroperasi di Kantor Staf Keuangan Angkatan Darat di
Jl. Merdeka Selatan No. 7 Jakarta Pusat. Taspenmil inilah yang kemudian menjadi cikal
bakal PT ASABRI (Persero).
Namun demikian, dalam perjalanan selanjutnya keikutsertaan Prajurit TNI dan
Anggota Polri dalam Taspen semakin mempengaruhi penyelenggaraan Program
Taspen, karena:
1. Perbedaan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri yang
berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 dengan PNS yang
berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.
2. Sifat khas Prajurit TNI dan Anggota Polri yang memiliki risiko tinggi, sehingga
banyak yang berhenti karena gugur atau tewas dalam menjalankan tugas.
3. Adanya kebijakan Pemerintah untuk mengurangi jumlah prajurit secara besar-
besaran dalam rangka peremajaan yang dimulai pertengahan tahun 1971.
4. Jumlah iuran yang terkumpul pada waktu itu tidak sebanding dengan perkiraan
klaim yang diajukan oleh para peserta.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan Prajurit
TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemhan/ Polri, maka Dephankam (saat itu)
16
memprakarsai untuk mengelola premi tersendiri dengan membentuk lembaga asuransi
yang lebih sesuai, yaitu Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (Perum ASABRI), yang didirikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 yang diundangkan pada tanggal 31 Juli 1971 dan
berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1971, sehingga selanjutnya tanggal 1 Agustus
ditetapkan sebagai Hari Jadi ASABRI.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha, berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 bentuk badan hukum Perusahaan
dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan asuransi sosial sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 1971.
Perubahan bentuk badan usaha dari Perum menjadi Persero telah disertai
perubahan pada Anggaran Dasar melalui Akta Notaris Muhani Salim, S.H., Nomor 201
tanggal 30 Desember 1992 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 9 Tahun 2009
tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Nelfi Mutiara Simanjuntak,
S.H., pengganti dari Notaris Imas Fatimah, S.H.
Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan peraturan perundangundangan,
khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial, maka diundangkan
17
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 yang mengamanatkan PT ASABRI
(Persero) sebagai pengelola program dengan 18 (delapanbelas) manfaat, yang semula
hanya terdiri dari 9 (sembilan) manfaat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun
1991 dan 2 (dua) manfaat yang merupakan tugas tambahan, dengan tujuan utama
yaitu meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di
lingkungan Kemhan dan Polri.
Misi, Visi dan Tata Nilai Perusahaan dalam pengelolaan Perusahaan yang fokus
dan visioner, manajemen perlu menetapkan tujuan utama/harapan/cita-cita dari para
pendiri maupun stakeholders lainnya dalam bentuk Misi Perusahaan, yang diiringi
dengan pandangan masa depan yang realistis dalam jangka waktu tertentu dalam
bentuk Visi Perusahaan, agar dapat menetapkan arah kebijakan strategis yang tepat
serta membangun keyakinan dan perilaku yang berkinerja tinggi dalam bentuk Tata
Nilai Perusahaan.
Terjadinya dinamika perkembangan dan tantangan bisnis Perusahaan,
manajemen telah melakukan penyesuaian terhadap Misi, Visi dan Tata Nilai
Perusahaan yang diarahkan pada transformasi bisnis dan budaya Perusahaan serta
peningkatan kesejahteraan Peserta ASABRI dan telah memperoleh persetujuan Dewan
Komisaris, dengan uraian sebagai berikut:
1. Misi Perusahaan adalah meningkatkan kesejahteraan Peserta ASABRI melalui
pengembangan sistem pelayanan dan nilai manfaat asuransi sosial secara
berkelanjutan.
18
2. Visi Perusahaan adalah menjadi Perusahaan asuransi sosial nasional yang
profesional dengan melakukan transformasi bisnis dan budaya Perusahaan sampai
dengan tahun 2021.
3. Tata Nilai Perusahaan
a. Amanah yaitu memegang teguh kepercayaan dan menjalankannya dengan tulus
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
b. Melayani yaitu ketulusan melayani peserta dan stakeholders lainnya secara
santun, memberikan sambutan yang hangat, bantuan dengan sepenuh hati serta
memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan para stakeholders khususnya bagi
para Peserta sehingga mampu memberikan kepuasan.
c. Kerjasama yaitu bekerja secara bersama-sama dalam tim untuk mencapai kinerja
yang lebih baik demi tercapainya tujuan perusahaan secara efektif.
d. Kompeten yaitu komitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi yang
diperlukan dalam menjalankan target sesuai fungsi masing-masing, sehingga
pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara prima dan optimal.
e. Respek yaitu sikap saling menghormati dan menghargai serta kepedulian baik
terhadap sesama karyawan, Peserta ASABRI maupun stakeholders lainnya.
19
3.1.2 Struktur dan Tata Kerja Organisasi
Setiap pelaksanaan dari rencana akan terdapat suatu kesatuan dalam mencapai
tujuan. Maka semua bagian yang terlibat akan mengetahui kepada siapa mereka harus
bertanggung jawab. Bagan Struktur Organisasi Divisi Kantor Cabang Utama dapat
dilihat pada Gambar III.1 berikut.
Sumber: PT ASABRI (Persero) 2018
Gambar III.1
Struktur Organisasi Divisi Kantor Cabang Utama PT ASABRI (Persero)
1. Direktur Utama
2. Kepala Kantor Cabang
Utama
3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang
Administrasi dan Umum
5. Staff Bidang Pelayanan 6. Staff Bidang
Administrasi dan Umum
20
Berdasarkan Struktur Organisasi diatas, berikut adalah Tata Kerja Organisasi
secara fungsional:
1. Direktur Utama
Dirut mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan Perusahaan sesuai dengan
maksud dan tujuan kegiatan usahanya.
b. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan perencanaan kebijakan umum
pengelolaan Perusahaan sesuai Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan.
c. Mengarahkan pengembangan strategi Perusahaan serta mengkonsolidasikan
pelaksanaan program Perusahaan.
d. Bersama anggota Direksi lain nya merumuskan dan memutuskan kebijakan
umum Perusahaan.
e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Direktur.
2. Kepala Kantor Cabang Utama
Kakancab Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Mengarahkan dan memastikan pelayanan program ASABRI berjalan dengan
baik.
b. Menyelenggarakan pelayanan program ASABRI baik secara langsung di kantor
cabang maupun secara korespondensi atau surat menyurat.
c. Berkoordinasi dan membangun hubungan serta sosialisasi dengan mitra bayar
dan instansi terkait dalam rangka pembayaran, pembinaan, dan mendapatkan
masukan untuk mencapai pelayanan prima.
21
d. Menyelenggarakan pelayanan program THT dan Pensiun (Program ASABRI).
e. Mengoordinasikan dan memonitor pembayaran asuransi dan pensiun yang
diterima dari kantor bayar.
3. Kepala Bidang Pelayanan
Kabidyan PT ASABRI (Persero) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut:
a. Menyelenggarakan pelayanan program ASABRI baik secara langsung di kantor
cabang maupun secara korespondensi atau surat menyurat.
b. Melaksanakan standar pelayanan di wilayah unit kerja.
c. Menyelenggarakan program THT dan Pensiun (program ASABRI).
d. Mengelola dan mengoreksi penetapan besar nilai asuransi dan pensiun yang
dibayarkan.
e. Mengendalikan pengajuam klaim asuransi dan pensiun yang belum atau tidak
ditindak lanjuti oleh peserta atau keluarga peserta.
f. Mengelola daftar penetapan asuransi dan pensiun yang disetujui Kepala Kantor
Cabang.
g. Menindaklanjuti persoalan-persoalan klaim atau pengajuan pensiun yang
timbul untuk dapat diselesaikan melalui bimbingan kepada peserta yang
bersangkutan ataupun berkoordinasi dengan atasan.
4. Kepala Bidang Administrasi dan Umum
Kabid Adum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
22
a. Memastikan, mengelola, dan memelihara kesekretariatan dan kearsipan serta
peralatan dan fasilitas komputer (perangkat lunak, keras, dan jaringannya).
b. Memastikan monitor dan evaluasi pengadaan pemeliharaan, sarana dan
prasarana kerja, administrasi aktiva tetap dan kerumahtanggaan, serta
mengajukan usulan perbaikan atas kerusakan operasional sistem informasi.
c. Membangun hubungan sosial dengan masyarakat sekitar kantor cabang utama
untuk menjalin silaturahmi dan harmonisasi.
d. Berkoordinasi dengan Divisi Kepesertaan dalam rangka ketersediaan dan
validitas data peserta asuransi dan pensiun.
e. Membantu kegiatan keprotokoleran Perusahaan yang berkaitan dengan wilayah
kerja kantor cabang.
3.1.3 Kegiatan Usaha / Organisasi
Menyelenggarakan asuransi/ jaminan sosial di lingkungan Kemhan, TNI AD,
TNI AL, TNI AU, dan Polri yang meliputi antara lain pelaksanaan Asuransi/ Jaminan
Kematian, Asuransi/ Jaminan Kecelakaan Kerja, Asuransi/ Jaminan Hari Tua, dan
Asuransi/ Jaminan Pensiun yang diberikan kepada Peserta ASABRI yang terdiri atas
Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri serta
Pensiunan Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan
Polri beserta janda/ dudanya dan anak yang masih dalam tanggungan.
Melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas,
Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan
23
sumber daya yang dimiliki perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.PT ASABRI (Persero) adalah sebuah BUMN yang bergerak
dibidang Asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota
Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI.
3.2 Hasil Penelitian
3.2.1 Prosedur Penanganan Klaim Asuransi Tabungan Hari Tua dan Pensiun
pada PT ASABRI (Persero)
Setiap Peserta ASABRI berhak untuk mengajukan Klaim. Tetapi, pengajuan
Klaim ini tidak bisa didapatkan dengan begitu saja. Ada beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi. Menyikapi hal ini PT ASABRI (Persero) telah menetapkan persyaratan
yang harus dilengkapi guna untuk mengajukan Klaim. Berdasarkan data yang diperoleh
dari Divisi Kancab Utama, persyaratan diri untuk mengajukan Klaim dapat dilihat pada
tabel III.1 sebagai berikut
24
Tabel III.1
Persyaratan Pengajuan Klaim
No. Syarat
1. Kartu Peserta ASABRI
2. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP)
3. Keputusan Kepala Staff atas pemberhentian pensiun (SKEP)
4. Riwayat Hidup singkat
5. Kartu Tanda Penduduk
6. Formulir Pengajuan Klaim
7. Surat Pengajuan Pembayaran
Sumber: Divisi Kancab Utama PT ASABRI (Persero)
Setelah Peserta ASABRI melengkapi persyaratan untuk dapat pengajukan Klaim
Tabungan Hari Tua dan Pensiun, selanjutnya Peserta ASABRI harus mengikuti
prosedur yang telah ditetapkan oleh PT ASABRI (Persero) untuk dapat mengajukan
Klaim Tabungan Hari Tua dan Asuransi. Berikut adalah alur dari prosedur pengajuan
Klaim Tabungan Hari Tua dan Asuransi beserta keterangan uraian prosesnya.
25
Sumber: Divisi Kancab Utama PT ASABRI (Persero)
Gambar III.2 Flowchart
CSO Entry Verifikator
Peserta
Staff Bidang Pelayanan
Kabidyan Kakancab Utama Staff Admin
Mulai
Syarat
Mengisi
Formulir
Paraf
FormulirP
Syarat
Surat Pemberitahuan
P1
Mencairkan ke bank
Selesai
Formulir dan Syarat
P
Memeriksa
Formulir dan Syarat
P
Formulir dan Syarat
P
Input
Lembar Penetapan
Lembar
Penetapan, Syarat, Formulir
Memeriksa
Lembar Penetapan
Paraf
Lembar Penetapan
P
Input
Formulir dan Syarat
P
Lembar Penetapan,
Syarat, Formulir
P
Mencetak
Surat Pemberitahuan
1,2
Surat Pemberitahuan
1
Paraf
Surat Pemberitahuan
P1
A
B
B
Lembar Penetapan,
Syarat, Formulir, SP
P2
Arsip
A
Tidak
Ya
Tidak
Ya
26
Keterangan Uraian Proses
1. Peserta membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh PT ASABRI (Persero)
yaitu Kartu Tanda Peserta ASABRI, Surat Keterangan Pemberitahuan
Pembayaran Gaji (SKPP), Surat Keputusan Kepala Staff (SKEP), Riwayat Hidup,
dan Kartu Tanda Penduduk.
Sumber: PT ASABRI (Persero)
Gambar III.3 Kartu Tanda Peserta ASABRI
Keterangan gambar: Kartu Tanda Peserta Asabri yang terdiri dari Nama, Nomor
Induk Pusat, Tanggal lahir, dan Tanggal Jadi Peserta.
Sumber: PT ASABRI (Persero)
Gambar III.4 Kartu Tanda Penduduk
27
Sumber: PT ASABRI (Persero)
Gambar III.5 Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Penghasilan
(SKPP)
Keterangan gambar: Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Penghasilan
(Gaji) TNI/Polri (SKPP) yang terdiri dari Nama, Tanggal Lahir, Pangkat, dan
rincian gaji Peserta.
28
Sumber: PT ASABRI (Persero)
Gambar III.6 Surat Keputusan (Skep)
Keterangan gambar: Surat Keputusan (Skep) mengenai pemberian pensiun atas
nama Peserta
29
Sumber: PT ASABRI (Persero)
Gambar III.7 Daftar Riwayat Hidup Singkat
Keterangan Gambar: Daftar Riwayat Hidup Singkat berisi tentang Identitas Pokok,