29 BAB III PEMBAHASAN 3.1 Tinjauan Umum Organisasi 3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Depok Jawa Barat Pengadilan Agama Depok Kelas IA beralamat di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Komplek Perkantoran Kota Kembang Grand Depok City Depok dan beroperasi pada alamat tersebut setelah diresmikannya gedung Pengadilan Agama Depok bersamaan dengan diresmikannya gedung Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Februari tahun 2007 oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL., di Jalan Soekarno Hatta 714 Bandung. Pengadilan Agama Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang peresmian operasionalnya dilakukan oleh Wali Kota Depok di Gedung Balai Kota Depok pada tanggal 25 Juni 2003 dan mulai menjalankan fungsi peradilan sejak tanggal 01 Juli 2003 di Jalan Bahagia Raya No.11 Depok dengan menyewa rumah penduduk sebagai gedung operasionalnya, pada tanggal 20 Febuari tahun 2007 Pengadilan Agama Depok resmi menempati gedung baru di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, setahun kemudian Pengadilan Agama Depok menjadi kelas IB setelah terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I nomor 039/SEK/SK/IX/2008. Daerah hukum Pengadilan Agama Depok adalah meliputi Pemerintahan Kota Depok sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (5)
34
Embed
BAB III PEMBAHASAN - repository.bsi.ac.id · Pengadilan Agama Depok harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku atasan. Pengadilan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
29
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Tinjauan Umum Organisasi
3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Depok Jawa Barat
Pengadilan Agama Depok Kelas IA beralamat di Jalan Boulevard Sektor
Anggrek Komplek Perkantoran Kota Kembang Grand Depok City Depok dan
beroperasi pada alamat tersebut setelah diresmikannya gedung Pengadilan Agama
Depok bersamaan dengan diresmikannya gedung Pengadilan Tinggi Agama
Bandung pada tanggal 20 Februari tahun 2007 oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH,
M.CL., di Jalan Soekarno Hatta 714 Bandung.
Pengadilan Agama Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang peresmian
operasionalnya dilakukan oleh Wali Kota Depok di Gedung Balai Kota Depok pada
tanggal 25 Juni 2003 dan mulai menjalankan fungsi peradilan sejak tanggal 01 Juli
2003 di Jalan Bahagia Raya No.11 Depok dengan menyewa rumah penduduk
sebagai gedung operasionalnya, pada tanggal 20 Febuari tahun 2007 Pengadilan
Agama Depok resmi menempati gedung baru di Jalan Boulevard Sektor Anggrek
Grand Depok City, setahun kemudian Pengadilan Agama Depok menjadi kelas IB
setelah terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I nomor
039/SEK/SK/IX/2008.
Daerah hukum Pengadilan Agama Depok adalah meliputi Pemerintahan Kota
Depok sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dalam
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (5)
29
disebutkan bahwa “Daerah hukum Pengadilan Agama Depok meliputi wilayah
Pemerintahan Kota Depok Propinsi Jawa Barat”.
Pengadilan Agama Depok yang daerah hukumnya meliputi Wilayah
Pemerintahan Kota Depok yang terdiri dari ( sebelum pemekaran adalah 6
Kecamatan dengan 60 Kelurahan) 11 Kecamatan dengan 64 Kelurahan dengan
amyoritas penduduk beragama Islam, dengan beban kerja rata-rat atiap bulan 250
perkara. Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Depok didukung dengan
kekuatan pegawai sebanyak 52 Orang dan secara formal pelaksanaan tugas
Pengadilan Agama Depok harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan ke
Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku atasan.
Pengadilan Agama Depok sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, warisan dan
wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shodaqoh dan ekonomi syari’ah dan tugas dan
kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang.
Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No.
4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam
melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi
harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang
sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan, hal mana Pengadilan Agama Depok
sebagai pelaksana Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yang menjabarkan oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
30
3.1.2 Struktur dan Tata Kerja Organisasi Pengadilan Agama Depok Jawa
Barat
Struktur organisasi merupakan suatu susunan komponen – komponen atau
unit – unit pada instansi pemerintahan di dalam sebuah struktur organisasi. Struktur
organisasi menunjukkan bahwa dengan adanya pembagian kerja dan bagaimana
kegiatan tata kerja atau fungsi di instansi tersebut berbeda – beda. Selain itu struktur
organisasi juga menunjukkan mengenai spesialis – spesialis dari pekerjaan dari
instansi tersebut,
Struktur organisasi dalam sebuah lembaga instansi atau perusahaan telah
dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang bermanfaat bagi masing – masing pegawai
untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Struktur organisai
merupakan suatu gambaran yang sudah sistematis oleh lembaga instansi atau
perusahaan tentang bagian yang satu dengan yang lainnya agar terciptanya
koordinasi dan kerjasama yang baik antara semua bagian. Dengan adanya
pengorganisasian, maka semua bagian yang akan terlibat mengetahui apa yang harus
mereka kerjakan dan kepada siapa mereka yang harus bertanggung jawab, dengan
kata lain dengan adanya pengorganisasian ini, setiap pelaksanaan dari rencana akan
terdapat suatu kesatuan dalam mencapai tujuan bersama.
Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Depok pada seluruh bagian
dapat dilihat pada gambar III.1, berikut ini.
31
Gambar III.1
Struktur Organisasi Kesekretariat Pengadilan Agama Depok
Sumber: Struktur Organisasi Kesekretariat Pengadilan Agama Depok
Berdasarkan struktur organisasi Pengadilan Agama Depok, maka dapat
dijelaskan masing – masing bagian mempunyai tata kerja sesuai dengan struktur
organiasai Pengadilan Agama Depok, sebagai berikut:
1. Tugas Ketua Pengadilan Agama
a. Ketua dan Wakil Ketua bersama – sama memimpin dan bertanggung jawab
atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancar.
b. Membuat perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, dan oengawasan
yang baik, serasi dan selaras.
32
c. Melaksanakan pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua serta kerjasama
dengan baik.
d. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam
rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat atau
petugas yang bersangkutan.
e. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang – kurangnya sekali dalam
sebulan dengan para Hakim serta Pejabat Struktural, dan sekurang –
kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
f. Menetapkan panjar biaya perkara, dalam hal Penggugat atau tergugat tidak
mampu, Ketua dapat mengijinkannya untuk beracara secara Prodeo.
g. Membagi perkara kepada para Hakim untuk disidangkan.
h. Memerintahkan dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
i. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim
maupun seluruh Karyawan.
j. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang – bidang
tertentu.
k. Melakukan evaluasi hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk
kepentingan pengingkatan jabatan.
l. Melaporkan evaluasi atau hasil pengawasan dan penilaiannya kepada
Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.
m. Mengawasi pelaksanaan Court Kalender.
33
n. Mempersiapkan kader dalam rangka menghadapi alih generasi melakukan
pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma, Yukti, Karini, IKAHI,
Koperasi dan PTWP.
o. Melakukan koordinasi antar sesame instansi di lingkungan penegak hokum
dan kerjasama dengan instansi lain serta dapat memberikan keterangan,
pertimbangan dan nasihat tentang Hukum kepada instansi Pemerintah di
daerahnya apabila diminta.
2. Tugas Wakil Ketua
a. Membantu Ketua membuat program kerja jangka pendek dan jangka
panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
c. Melaksanakan delegasi wewenang dan Ketua.
d. Melaksanakan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan
tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang
berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.
3. Tugas Hakim
a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka
pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelesaian perkara yang diserahkan
oleh Ketua.
c. Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS).
d. Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak
yang berperkara.
e. Bersama – sama dengan Hakim Anggota mengadakan persiapan – persiapan
dan membuat araham jalannya persidangan.
34
f. Mengadakan musyawarah dengan para Hakim Anggota untuk mengambil
keputusan.
g. Membuat dan meneliti konsep keputusan/penetapan.
h. Membuat dan meneliti konsep keputusan atau penetapan.
i. Menetapkan sita jaminan.
j. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan
dan menandatanganinya sebelum siding berikutnya.
4. Tugas Panitera
a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan.
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan.
d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,
dan transparansi perkara.
e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
f. Pelaksanaan mediasi.
g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas
IA.
5. Tugas Wakil Panitera
a. Membantu pimpinan Pengadilan Agama dalam membuat program kerja
jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta
pengorganisasiannya.
35
b. Mlaksanakan tugas-tugas Umum Panitera apabila Panitera berhalangan.
c. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan.
d. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.
e. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab
kegiatan.
f. Menggerakan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
g. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.
h. Mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan dengan bawahan.
i. Menyiapkan konsep rumusan kebijakan pimpinan di bidang Kepaniteraan.
j. Melaksanakan tugas sebagai Panitera Sidang;
6. Tugas Panitera Muda Gugatan
a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan.
b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan.
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
dari Ketua Pengadilan Kelas IA melalui Panitera.
d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi.
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yang tidak hadir.
f. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara
gugatan.
g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali.
36
h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan
kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon
peninjauan kembali.
i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung; pelaksanaan penerimaan
konsinyasi.
j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap.
l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
7. Panitera Muda Permohonan
a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara
permohonan.
b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan.
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
dari Ketua Pengadilan Kelas IA.
d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi.
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak
yang tidak hadir.
37
f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi
dan peninjauan.
g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara
permohonan.
h. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
kasasi dan peninjauan kembali.
i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum
kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada
Mahkamah Agung.
j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap.
k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum
tetap kepada Panitera Muda Hukum.
l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh Panitera.
8. Tugas Panitera Muda Hukum.
a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah
Kementerian Agama.
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
f. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas
perkara.
38
g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang
berkaitan dengan transparansi perkara.
h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat.
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
9. Tugas Panitera Pengganti
a. Membantu hakim mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
b. Membantu Ketua Pengadilan Agama membuat PMH.
c. Membantu Hakim membuat PHS, dan Penetapan Sita Jaminan.
d. Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum siding
berikutnya.
e. Membuat Agenda Sidang harian, yang memuat Penundaan sidang dan
alasan Penundaan, perkara yang diputus, perkara yang sudah ikrar talak
kepada Panmud Gugatan/Permohonan untuk dicatat dalam Buku Register,
kepada Panitera Muda Hukum untuk dicatat dalam Register Akta Cerai dan
kepada Petugas Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara.
f. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan bila telah
selesai diminutasi.
g. Membantu Hakim membuat instrument instrument.
h. Menyerahkan instrument-instrumen sidang.
10. Tugas Urusita/Jurusita Pengganti
a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua
Majelis dan Panitera.
b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes,
dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara cara berdasarkan
ketentuan undang-undang.
39
c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama, dan dengan
teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang
syah apabila menyita tanah.
d. Membuat Berita Acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada
pihak-pihak berkepentingan antara lain; Badan Pertanahan Nasional
setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.
e. Melakukan tugasnya di wilayah Pengadilan Agama Sumber.
11. Tugas Sekretaris
a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
c. Pelaksanaan urusan keuangan.
d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan org anisasi dan tata laksana.
e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A.
12. Tugas Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan,
b. Program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik,
c. Serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;
13. Kasubag Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana
a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian,
b. Penataan organisasi dan tata laksana.
14. Kasubag Umum dan Keuangan
40
a. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat,
b. Arsip,
c. Perlengkapan,
d. Rumah tangga,
e. Keamanan,
f. Keprotokolan,
g. Perpustakaan,
h. Serta pengelolaan keuangan.
3.1.3 Kegiatan Organisasi Pengadilan Agama Depok
1. Melayani pendaftaran gugatan cerai
Seorang petugas pelayanan pendaftaran menjelaskan terlebih dahulu tentang
prosedur persyaratan gugatan perceraian kepada pemohon gugatan cerai. Jika
persyaratan tersebut sudah disetujui oleh pemohon gugatan cerai, akan
diberikan formulir untuk diserahkan nantinya ke tahap selanjutnya.
2. Sidang perceraian
Setelah melakukan prosedur persyaratan semua, pemohon mendapatkan
jadwal sidang perceraian. Dalam proses persidangan pun seorang hakim
menjelaskan kembali untuk penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi
terlebih dahulu sebelum hakim memutuskan keduanya berpisah.
3. Rapat evaluasi kerja
Pada Pengadilan Agama Depok ini biasanya mengadakan rapat setiap akhir
bulan untuk mengevaluasi sistem kerja yang ada. Mulai dari menangani tamu
dari pihak luar Pegadilan Agama Depok, melayani pendaftaran untuk para
penggugat, hingga akhir persidangan putusan perceraian.
41
3.2 Data Penelitian
3.2.1 Populasi dan Sampel
Penelitian pada Tugas Akhir ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner
kepada 55 responden sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel jenuh atau
Sampling Total sehingga semua pegawai yang ada di Pengadilan Agama Depok di
jadikan sebagai responden dari kuesioner. Penulis juga menggunakan Skala Likert
sebagai acuan untuk mengukur hasil responden dari kuesioner. Data dari kuesioner
tersebut penulis olah dengan menggunakan aplikasi SPSS.
3.2.2 Karakteristik Responden
Dengan adanya responden yang terlibat dalam penelitian ini, penulis dapat
mengetahui jumlah seluruh pegawai yang ada di Pengadilan Agama Depok yaitu
berjumlah 55 orang. Karakteristik responden di peroleh berdasarkan dari kuesioner
yang penulis buat dan sebarkan ke Pengadilan Agama Depok untuk menganalisa
lebih lanjut. Karakteristik penelitian ini meliputi:
1. Jenis Kelamin
Tabel III.1
Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%)
1. Pria 22 40%
2. Wanita 33 60%
Total 55 100%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019
Berdasarkan hasil perhitungan di atas pegawai pada Pengadilan Agama
Depok pada Tahun 2019 dalam penelitian ini lebih banyak berjenis kelamin Wanita
dengan sebesar 60% atau sebanyak 33 orang dari pada pegawai yang berjenis
kelamin pria sebesar 40% atau sebanyak 22 orang.
42
2. Usia
Tabel III.2
Usia
No. Usia Jumlah Responden Persentase (%)
1. <18 tahun - -
2. 18 – 25 tahun 6 11%
3. 26 – 35 tahun 19 34%
4. 36 – 45 tahun 22 40%
5. 46 – 55 tahun 7 13%
6. >55 tahun 1 2%
Total 55 100%
Sumber: Data Primer yang diolah 2019
Berdasarkan hasil perhitungan di atas pegawai pada Pengadilan Agama
Depok pada Tahun 2019 dalam penelitian ini penulis dapat mengetahui mayoritas
usia pada Pengadilan Agama Depok adalah usia 36 – 45 tahun sebesar 40% atau
sebanyak 22 orang, pegawai yang berusia 26 – 35 tahun sebesar 34% atau sebanyak
19 orang, pegawai yang berusia 46 – 55 tahun sebesar 13% atau sebanyak 7 orang,
pegawaiyang berusia 18 – 25 tahun sebesar 11% atau sebanyak 6 orang, dan pegawai
yang berusia >55 tahun sebesar 2% atau sebanyak 1 orang.
3. Pendidikan Terakhir
Tabel III.3
Pendidikan Terakhir
No. Pendidikan Terakhir Jumlah Responden Persentase (%)
1. SD - -
2. SMP - -
3. SMA 9 16%
4. D3 1 2%
5. S1 31 56%
6. S2 14 26%
7. S3 - -
Total 55 100%
Sumber: Data Primerr yang diolah 2019
Berdasarkan hasil perhitungan di atas pegawai pada Pengadilan Agama
Depok pada Tahun 2019 dalam penelitian ini penulis dapat mengetahui mayoritas
43
berpendidikan terakhir adalah S1 sebesar 56% atau sebanyak 31 orang, pegawai yang
berpendidikan terakhir S2 adalah sebesar 26% atau sebanyak 14 orang, pegawai yang
berpendidikan terakhir SMA adalah sebesar 16% atau sebanyak 9 orang, dan
pegawai yang berpendidikan terakhir D3 adalah sebesar 2% atau sebanyak 1 orang.
4. Status Pegawai
Tabel III.4
Status Pegawai
No. Status Karyawan Jumlah Responden Persentase (%)
1. Honorer 12 22%
2. Kontrak 2 4%
3. Tetap 41 74%
Total 55 100%
Sumber: Data Primer yang diolah 2019
Berdasarkan hasil perhitungan di atas pegawai pada Pengadilan Agama
Depok pada Tahun 2019 dalam penelitian ini penulis dapat mengetahui mayoritas
pegawai berstatus Tetap dengan sebesar 74% atau sebanyak 41 orang, pegawai yang
berstatus Honorer dengan sebesar 22% atau sebanyak 12 orang, pegawai yang
berstatus Kontrak dengan sebesar 4% atau sebanyak 2 orang.
5. Masa Kerja Pegawai
Tabel III.5
Masa Kerja Pegawai
No. Masa Kerja Jumlah Responden Persentase (%)
1. <1 tahun 3 6%
2. 1 – 2 tahun 3 6%
3. 2 – 3 tahun 10 18%
4. 3 – 5 tahun 20 36%
5 >5 tahun 19 34%
Total 55 100%
Sumber: Data Primer yang diolah 2019
Berdasarkan hasil perhitungan di atas pegawai pada Pengadilan Agama
Depok pada Tahun 2019 dalam penelitian ini penulis dapat mengetahui mayoritas
pegawai yang bekerja selama 3 – 5 tahun dengan sebesar 36% atau sebanyak 20
44
orang, pegawai yang bekerja selama >5 tahun dengan sebesar 34% atau sebanyak 19
orang, pegawai yang bekerja selama 2 – 3 tahun dengan sebesar 18% atau sebanyak
10 orang, pegawai yang bekerja selama <1 tahun dan bekerja selama 1 – 2 tahun
dengan sebesar masing – masing 6% atau sebanyak masing – masing 3 orang.
3.2.3 Uji Instrumen Penelitian
1. Validitas Instrumen
Pada table di bawah ini hasil uji validitas antara variabel motivasi kerja (X)
dan variabel disiplin kerja (Y) penulis menggunakan program aplikasi SPSS versi 16.
Tabel III.6
Hasil Uji Validitas
Variabel Indikator R
hitung
R
Tabel Keterangan
Motivasi Kerja
(X)
X1 0,600
0,266
Valid
X2 0,689 Valid
X3 0,426 Valid
X4 0,653 Valid
X5 0,587 Valid
X6 0,607 Valid
X7 0,533 Valid
X9 0,299 Valid
X10 0,316 Valid
Disiplin Kerja
(Y)
Y1 0,545
0,266
Valid
Y2 0,612 Valid
Y3 0,672 Valid
Y4 0,589 Valid
Y5 0,552 Valid
Y6 0,712 Valid
Y7 0,698 Valid
Y8 0,477 Valid
Y9 0,610 Valid
Y10 0,417 Valid
Sumber: Data Primer yang diolah 2019
Berdasarkan tabel di atas R uji 2 (dua) N = 55 (df = n – 2) df = 53 dengan
taraf kesalahan 5% diperoleh 0,266. Setelah diuji terdapat bahwa keseluruhan
variabel X dan variabel Y adalah valid kecuali pada butir pernyataan X8 data
tersebut tidak valid di karenakan R tabel 0,214 < R hitung 0,266. Sehingga untuk
45
selanjutnya variabel X8 penulis tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Maka dapat
disimpulkan oleh penulis bahwa indikator motivasi kerja dan disiplin kerja adalah
dapat digunakan untuk penelitian.
2. Realibilitas Instrumen
Tabel III.7
Realibility Variabel X dan Variabel Y
Realibility Statistics
Variabel Alpha Cronbach's Standard Realibilitas Keterangan
Motivasi 0, 720 0,60 – 0,799 Realibel
Disiplin 0,746 0,60 – 0,799 Realibel
Sumber: Data SPSS yang diolah, 2019
Berdasarkan dari tabel diatas nilai alpha cronbach’s 0.60 – 0.799 berarti
reliabel. Dari hasil yan didapatkan pada variabel X adalah 0.720 dan variabel Y
0.746 maka hasilnya adalah reliabel artinya penelitian ini dapat dilanjutkan.
3.2.4 Data Hasil Kuesioner Motivasi Kerja
Banyak ragam motivasi kerja yang memengaruhi motivasi kerja pada
pegawai. Ragam motivasi kerja itu adalah perannya yang memberikan motivasi
kepada para pegawai bergantung pada individu masing – masing pegawai.
Menurut (Bintoro & Daryanto, 2017:88) ada puluhan juta karyawan di
Indonesia Mereka bekerja dengan beragam motivasi yaitu: mendapatkan gaji
bulanan, mencapai sasaran karier, berkarya, mencari pengalaman, beribadah. Adapun
hasil pengumpulan data yang diperoleh oleh penulis atas jawaban yang didapat dari
motivasi kerja pada Pengadilan Agama Depok, sebagai berikut:
46
1. Mendapatkan gaji bulanan
Pada dimensi ini adalah mendapatkan gaji bulanan penulis membuat 2 (dua)
pernyataan, pernyataan 1 (satu) gaji yang anda terima sudah memenuhi
kebutuhan sehari – hari anda dan pernyataan 2 (dua) gaji dapat memberikan
dorongan untuk bekerja yang lebih baik untuk dijadikan sebagai bahan
kuesioner yang akan dijawab oleh responden. Pernyataan mendapatkan gaji
bulanan.
Tabel III.8
Hasil Jawaban Responden Terhadap Mendapatkan Gaji Bulanan
Alternatif Jawaban
Kuesioner
Pernyataan Satu (1) Pernyataan Dua (2)
Jumlah
Responden
Persentase
(%)
Jumlah
Responden
Persentase
(%)
Sangat Setuju (5) 34 61% 30 55%
Setuju (4) 19 35% 24 43%
Ragu – Ragu (3) - 0% - 0%
Tidak Setuju (2) 1 2% - -
Sangat Tidak Setuju (1) 1 2% 1 2%
Total 55 100% 55 100%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan satu 1 sebanyak
61% atau 34 responden menjawab sangat setuju, sebesar 35% atau 19 responden
menjawab setuju, 2% atau 1 responden menjawab tidak setuju, 2% atau 1 responden
menjawab sangat tidak sejauh. Sedangkan tabel di atas dapat dilihat bahwa
pernyataan dua (2) sebanyak 55% atau 30 responden menjawab sangat setuju,
sebesar 43% atau 24 responden menjawab setuju, 2% atau 1 responden menjawab
sangat tidak sejauh.
47
2. Mencapai sasaran karier
Pada dimensi ini adalah mencapai sasaran karier penulis membuat 2 (dua)
pernyataan, pernyataan 3 (tiga) target yang anda capai dalam pekerjaan anda
memengaruhi karir anda dan pernyataan 4 (empat) besarnya motivasi kerja
anda memengaruhi karir anda untuk dijadikan sebagai bahan kuesioner yang
akan dijawab oleh responden. Pernyataan mencapai sasaran karier.
Tabel III.9
Hasil Jawaban Responden Terhadap Mencapai Sasaran Karier
Alternatif
Jawaban
Kuesioner
Pernyataan Tiga (3) Pernyataan Empat (4)
Jumlah
Responden Persentase (%)
Jumlah
Responden Persentase (%)
Sangat Setuju
(5) 38 70% 37 68%
Setuju (4) 17 30% 18 32%
Ragu – Ragu (3) - 0% - 0%
Tidak Setuju (2) - 0% - 0%
Sangat Tidak
Setuju (1) - 0% - 0%
Total 55 100% 55 100%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan tiga (3) sebanyak
70% atau 38 responden menjawab sangat setuju, sebesar 30% atau 17 responden
menjawab setuju. Sedangkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan empat (4)
sebanyak 68% atau 37 responden menjawab sangat setuju, sebesar 32% atau 18
responden menjawab setuju.
3. Berkarya
Pada dimensi ini adalah mencapai sasaran karier penulis membuat 2 (dua)
pernyataan, pernyataan 5 (lima) pekerjaan anda berkontribusi besar kepada
48
kemajuan kantor dan pernyataan 6 (enam) anda mempunyai target dalam
pekerjaan anda untuk dijadikan sebagai bahan kuesioner yang akan dijawab
oleh responden. Pernyataan mencapai sasaran karier.
Tabel III.10
Hasil Jawaban Responden Terhadap Berkarya
Alternatif
Jawaban
Kuesioner
Pernyataan Lima (5) Pernyataan Enam (6)
Jumlah
Responden
Persentase
(%)
Jumlah
Responden
Persentase
(%)
Sangat Setuju
(5) 40 72% 37 68%
Setuju (4) 15 28% 18 32%
Ragu – Ragu (3) - 0% - 0%
Tidak Setuju (2) - 0% - 0%
Sangat Tidak
Setuju (1) - 0% - 0%
Total 55 100% 55 100%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan lima (5) sebanyak
72% atau 40 responden menjawab sangat setuju, sebesar 28% atau 15 responden
menjawab setuju. Sedangkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan enam (6)
sebanyak 68% atau 37 responden menjawab sangat setuju, sebesar 32% atau 18
responden menjawab setuju.
4. Mencari Pengalaman
Pada dimensi ini adalah mencari pengalaman penulis membuat 2 (dua)
pernyataan, pernyataan 7 (tujuh) pengalaman kerja anda dapat memberikan
kenyamanan dalam bekerja dan pernyataan 8 (delapan) kantor memberikan
pelatihan kepada pegawai untuk menambah wawasan untuk dijadikan sebagai
bahan kuesioner yang akan dijawab oleh responden. Pernyataan mencari
pengalaman.
49
Tabel III.11
Hasil Jawaban Responden Terhadap Mencari Pengalaman
Alternatif
Jawaban
Kuesioner
Pernyataan Tujuh (7) Pernyataan Delapan (8)
Jumlah
Responden Persentase (%)
Jumlah
Responden Persentase (%)
Sangat Setuju (5) 41 75% 41 75%
Setuju (4) 14 25% 14 25%
Ragu – Ragu (3) - 0% - 0%
Tidak Setuju (2) - 0% - 0%
Sangat Tidak
Setuju (1) - 0% - 0%
Total 55 100% 55 100%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan tujuh (7) sebanyak
75% atau 41 responden menjawab sangat setuju, sebesar 25% atau 14 responden
menjawab setuju. Sedangkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan delapan (8)
sebanyak 75% atau 41 responden menjawab sangat setuju, sebesar 25% atau 14
responden menjawab setuju.
5. Beribadah
Pada dimensi ini adalah beribadah penulis membuat 2 (dua) pernyataan,
pernyataan 9 (sembilan) kantor memberikan kebebasan kepada pegawai
dalam beribadah dan pernyataan 10 (sepuluh) kantor memberikan fasilitas
kepada pegawai untuk beribadah untuk dijadikan sebagai bahan kuesioner
yang akan dijawab oleh responden. Pernyataan beribadah.
50
Tabel III.12
Hasil Jawaban Responden Terhadap Beribadah
Alternatif
Jawaban
Kuesioner
Pernyataan Sembilan (9) Pernyataan Sepuluh (10)
Jumlah
Responden Persentase (%)
Jumlah
Responden Persentase (%)
Sangat Setuju (5) 47 85% 51 92%
Setuju (4) 8 15% 4 8%
Ragu – Ragu (3) - 0% - 0%
Tidak Setuju (2) - 0% - 0%
Sangat Tidak Setuju
(1) - 0% - 0%
Total 55 100% 55 100%
Sumber: Data Primer yang diolah, 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan sembilan (9)
sebanyak 85% atau 47 responden menjawab sangat setuju, sebesar 15% atau 8
responden menjawab setuju. Sedangkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan
sepuluh (10) sebanyak 92% atau 51 responden menjawab sangat setuju, sebesar 8%
atau 4 responden menjawab setuju.
Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis sebarkan sebanyak 55 responden
terkumpul tersebut untuk dijadikan sebagai tolak ukut bagi penulis dalam
perhitungan korelasi product moment. Untuk mengetahui hasil dari rekapitulasi
jawaban responden, maka dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:
51
Tabel III.13
Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Motivasi Kerja