BAB III PEMBAHASAN - repository.bsi.ac.id … · pemerintahan Presiden Gus Dur (periode 19992004) dalam susunan kabinet yang - ditetapkan, nama organisasi Departemen Kehakiman diganti

20

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjuan Perusahaan

3.1.1. Sejarah

Pada awal pelaksanaan tugas Kabinet Persatuan Pembangunan era

pemerintahan Presiden Gus Dur (periode 1999-2004) dalam susunan kabinet yang

ditetapkan, nama organisasi Departemen Kehakiman diganti menjadi Departemen

Hukum dan Perundang-undangan, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 136

Tahun 1999 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Departemen.

Nama organsasi Departemen Hukum dan Perundang-undangan diambil dari

dan atau sebelumnya dipakai sebagai nama salah satu unit satuan eselon I pada

Departemen Kehakiman, yaitu Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.

Hal ini berakibat pada visi, misi, rencana strategis, program kerja dan pelaksanaan

yang akan ditetapkan kemudian. Oleh karena itu terjadi pengembangan dan

pemekaran organisasi dan tata kerja secara menyeluruh baik ditingkat satuan kerja

unit eselon I, II, III, maupun IV. Dengan adanya nomenklatur yang sama antara

Departemen dengan unitnya, maka nomenklatur Direktoral Jenderal Hukum dan

Perundang-undangan harus diadakan perubahan.

21

Pada 5 April 2000, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengeluarkan

Keputusan Menteri Hukum dan Perundangan-undangan Nomor M.03-PR.07.10

Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Perundang-

undangan. Dengan keputusan Menteri ini Direktorat Hukum dan Perundang-

undangan dimekarkan menjadi 2(dua) Direktorat Jendral baru yaitu Direktorat

Jenderal Perundang-undangan dan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum

pada tingkat satuan unit eselon I. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung posisi dan

peran Departemen Hukum dan Perundang-undangan sebagai law centre serta untuk

meningkatkan pelayanan hukum pada masyarakat, karena beban pekerjaan Direktorat

Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, baik yang bersifat substantive maupun

teknis, sangat kompleks dan bervariasi.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanya akan menangani dan

melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat pelayanan. Sedangkan Direktorat

Jenderal Perundang-undangan akan menangani dan melaksanakan tugas dibidang

penyusunan peraturan perundang-undangan.

Nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dipilih karena

mencakup tujuan dan sasaran yaitu melaksanakan tugas terhadap pelayanan hukum

pada masyarakat, dengan pertimbangan teknis bahwa bidang pelayanan hukum yang

terdiri dari Direktorat Perdata, Direktorat Pidana, Direktorat Tata Negara, dan

Direktorat Hukum Internasional mencakup hampir semua bidang hukum secara

umum.

22

Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdapat 1(satu)

Sekertariat dan 5(lima) Direktorat yang kedudukannya setingkat eselon II. Penjabaran

lebih lanjut organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

terdapat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan dari

hitungan jumlah unit organisasi tidak mengalami perubahan. Namun dari segi

substansi pelaksanaan tugas mengingat pertimbangan beban kerja dan fungsi

daktiloskopi yang semakin meningkat, maka dikembangkan menjadi satuan

organisasi setingkat eselon II (Direktorat). Hal ini tentunya amat berpengaruh

terhadap unit satuan kerja yang berada dibawahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, Direktorat Daktiloskopi diganti dengan Direktorat

Teknologi dan Informasi. Dengan demikian, jumlah unit satuan kerja setingkat eselon

II pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sama dengan sebelum

adanya pemekaran. Hal yang baru adalah Sub Direktorat Teknologi Informasi yang

melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

dibidang teknologi informasi.

Alamat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Gedung Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI

Jakarta 12940 Indonesia.

23

3.1.3. Visi dan Misi

1. Visi dari Ditjen AHU adalah :

a. Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.

b. Menciptakan supremasi hukum.

c. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia

d. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.

2. Misi dari Ditjen AHU adalah :

Untuk mencapai visi tersebut, Ditjen AHU memiliki misi, yaitu :

a. Melindungi Hak Asasi Manusia.

b. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan

masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu.

c. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh

perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya.

d. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan

secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat.

e. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target

kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

24

3.1.3. Logo

Sumber : ahu.go.id

Gambar III.1

Logo AHU

Makna :

Logo ini diberi nama “BANGKUMHAMNAS”, logo ini memberikan makna

bahwa Pembangunan Hukum dan HAM Nasional terus tumbuh dalam rangka menuju

negara kesejahteraan (welfare state) yang mengayomi dan melindungi seluruh rakyat

dan tanah air.

BANGKUMHAMNAS juga bermakna kepastian hukum, perlindungan

hukum serta keadilan untuk segenap rakyat Indonesia (justice for all) dalam

25

pengertian secara filosofis bersandar pada adagium “The Greatest Happiness for the

Greatest Number.”

BANGKUMHAMNAS selain itu juga bermakna tujuan hukum yang paling

mendasar yaitu tercapainya keadilan, kebenaran, keamanan, dan ketertiban.

Kombinasi kedua variabel ini (keadilan dan ketertiban) adalah pilar utama negara

hukum karena tidak mungkin tercipta keadilan dan ketidaktertiban.

Pemaknaan :

1. Lima bentuk ½ lingkaran (Pancasila).

2. Kehidupan dan kebijaksanaan nilai trasenden yang membumi. (Pertumbuhan

keatas = trasenden & akar>horizontal = material).

3. Pilar Kiri melambangkan demokrasi.

4. Pilar Tengah melambangkan Negara Hukum, keadilan dan ketertiban.

5. Pilar Kanan melambangkan HakAsasiManusia.

6. Pilar-pilar tersebut menopang Pancasila sebagai landasan falsafah negara.

7. Warna Biru Tua :warna dasar yang melambangkan kepercayaan, keamanan,

keteraturan, kedalaman jati diri bangsa, percaya diri, ketertiban, kewibawaan,

dan inovasi teknologi (wawasan dan cakrawala yang luas).

8. Warna Emas pada logo melambangkan keagungan, keluhuran, dan

kewibawaan.

26

3.1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Sumber : ahu.go.id

Gambar III.2

Struktur organisasi Ditjen AHU

27

Sumber : ahu.go.id

Gambar III.3.

Struktur organisasi Ditjen AHU bagian Sekertariat

28

3.1.5. TUGAS DAN FUNGSI HUMAS

Tugas dan Fungsi Humas Direktorat Admistrasi Hukum Umum adalah

Sebagaimana diatur dalam Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengeluarkan

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.03-PR.07.10 Tahun

1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Perundang-

undangan.

Dengan keputusan Menteri ini Direktorat Hukum dan Perundang-undangan

dimekarkan menjadi 2 (dua) Direktorat Jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

pada tingkat satuan unit eselon I. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

hanya akan menangani dan melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat pelayanan.

Sedangkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan akan menangani dan

melaksanakan tugas di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.

3.2. PROSES KERJA HUMAS

3.2.1. Perencanaan

Hal pertama yang perlu dilakuikan sebelum membuat sebuah kegiatan adalah

perencanaan. Seperti hal nya pihak Humas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum dalam melakukan perencanaan sebelum melakukan atau mebuat sebuah

kegiatan.

29

1. Analisa Situasi

Menurut Key informan, Bapak Andri Irwan, SH situasi masyarakat saat ini

masih banyak yang belum mengetahu perihal peran dan fungsi Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum. Sebagian masyarakat belum mengerti tentang tata cara

mengurus proses legalisasi, sehingga masyarakat mengira mengurus proses legasisasi

adalah hal rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu, Sub Direktorat Administrasi Hukum Umum

menyelenggarakan kegiatan sosialisasi berupa pemberian informasi, pengetahuan,

pemahaman atas peran, dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Salah satunya melalui kegiatan pameran pameran yang diadakan oleh kementrian.

Melalui kegiatan pameran tersebut, Humas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat umum yang hadir pada acara

pameran.

Selain itu, Analisis SWOT Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

melalui key informan diantaranya:

a. Strength (Kekuatan)

1) Merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran yang

cukup penting terhadap hukum umum, perlindungan masyarakat dan

legalisasi hukum.

2) Memiliki program-program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan masyarakat, serta menambah pengetahuan kepada masyarakat

umum akan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

30

Umum.

3) Adanya website resmi serta email yang menampung pertanyaan dan

keluhan masyarakat sehingga masyarakat semakin dekat dan mengenal

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sehingga menciptakan

citra yang baik dimata masyarakat.

4) Ditjen AHU meraih sejumlah pencapaian kinerja terbaik, salah satunya

dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(MENPAN RB).

5) Ditjen AHU meraih IKM Tertinggi kedua di Kemenkumham.

b. Weakness (Kelemahanan)

1) Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran, fungsi, dan

tugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2) Mengurus perizinan dan legalisasi dianggap hal yang rumit karena

membutuhkan waktu yang cukup lama.

3) Banyaknya jumlah pegawai menyebabkan lemahnya pengawasan.

c. Opportunity (Peluang)

1) Berkembangnya teknologi dan meningkatnya masyarakat yang

menggunakan fasilitas internet membawa dampak positif kepada

perusahaan. Di Era Modern ini Berkembangnya teknologi bukan hanya

mampu menjadi media hiburan. Tetapi juga mampu menjadi media iklan

yang mampu dimanfaatkan oleh perusahaan. Melalui jaringan internet,

kini komunikasi antara pihak internal dan ekstenal mampu berjalan

dengan baik.

31

2) Satu dari dua sub unit Kementerian Hukum dan HAM yang bersifat

memberikan pelayanan langsung (selain Ditjen Imigrasi) memberikan

peluang kepada Ditjen AHU untuk menjadi sub unit dari kementerian

Hukum dan HAM yang memiliki nilai lebih dimata masyarakat.

3) Keinginan masyarakat yang selalu menginginkan pelayanan maksimal

bisa memberi peluang bagi Ditjen AHU untuk terus memberi pelayanan

yang terbaik.

d. Threath (Ancaman)

1) Stigma masyarakat yang masih memandang bahwa kepengurusan di

instansi pemerintahan terlalu rumit dan memakan waktu lama sehingga

membuat mereka enggan mengurus keperluan di instansi pemerintahan.

Dan berikut Analisis SWOT dari program AHU Online yang dilaksanakan

oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yaitu :

a. Strength (Kekuatan)

1) Program AHU Online dapat diakses menggunakan jaringan internet.

2) Program AHU Online dinilai lebih efektif.

b. Weakness (Kelemahan)

1) Masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui bahkan belum

mengerti seputar program AHU Online.

c. Opportunity

1) Program AHU Online ini diharapkan mampu menjadi salah satu

program yang disukai oleh masyarakat dan mampu membantu Direktorat

32

Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam menjalakan Tugas daan

kewajiban nya sebagai lembaga Pelayanan Masyarakat.

d. Treath (Ancaman)

1) Instansi akan sedikit kekurangan tenaga kerja jika AHU Online

menimbulkan lonjakan pendaftar.

2) Publik belum sepenuhnya mengerti bagaimana cara menggunakan AHU

Online.

2. Tujuan

Berdasarkan analisa situasi dan informasi yang diperoleh melalui

keyinforman, Tujuan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengadakan

Program AHU Online adalah:

a. Memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman atas peran, tugas

dan fungsi Direktorat Jenderal Ad ministrasi Hukum Umum.

b. Membangun citra positif lembaga di masyarakat.

3. Target

Sasaran atau target dari program ini secara umum adalah publik eksternal

yang akan melakukan perizinan legalisasi, detailnya :

a. Demografis : 1) Gender : Laki-Laki dan Wanita

2) Usia : Dewasa 21-65 tahun

3) Status / Pekerjaan : a) Notaris

b) Pendiri Partai Politik

c) Pemilik Yayasan

33

d) Umum

b. Geografis : Seluruh Indonesia

4. Pesan

Menurut key informan, selaku Kepala Sub Bagian Humas Direktorat

Admnistrasi Hukum Umum. Adapun pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam

kegiatan ini:

Diharapkan masyarakat pada akhirnya akan memahami tugas dan peran

direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehingga membangun opini yang

positif terhadap instansi.

5. Strategi dan Taktik

a. Strategi

Strategi yang digunakan Sub Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum dalam meningkatkan pelayanan masyarakat melalui program Ahu

Online berupa sosialiasasi, fun walk, Marching band dan hiburan pentas

seni yang dilaksanakan pada 21 Januari 2018 di Pintu Barat Daya Monas.

b. Taktik

Taktik yang digunakan oleh DirektoratJenderal Administrasi Hukum

Umum adalah :

1) Sosialisasi tugas dan peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum

Sosialisasi ini dilakukan secara langsung oleh Humas Direktorat

34

Jenderal Hukum Umum, agar lebih mudah melakukan pendekatan

kepada masyarakat umum. Bentuk sosialisasinya seperti pembicara

mensosialisasikan di atas panggung dan para crew membagikan

brosur.

2) Memberikan layanan paspor simpatik untuk masyarakat umum yang

hadir.

6. Media

Media yang digunakan pada Program ini adalah:

a. Media Konvensional : Majalah AHU, Brosur, Spanduk, booth.

b. Media Digital : Web resmi Ditjen Ahu, yaitu www.ahu.go.id sebagai

media publikasi setelah acara berlangsung.

7. Anggaran

Menurut Key informan, dalam pembahasan mengenai Anggaran dana,

memakai dana sebesar 176.275.000 .

Namun lembaga tidak mengizinkan penulis untuk mengetahui rincian

anggaran secara lengkap dikarenakan bersifat rahasia.

35

8. Kriteria Evaluasi

Tabel III.1

Tujuan Kegiatan Indikator / Kriteria

Mensosialisasikan

program AHU Online

Festival Kementrian Setelah dilaksanakan kegiatan

program AHU Online,

persentase pendaftaran

legalisasi perizinan

meningkat dibanding sebelum

diadakan program AHU

Online

3.2.2. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andri Irwan, selaku key informan

dan juga Kabag Humas Direktorat Jenderal Admministrasi Hukum Umum

mengatakan bahwa terlaksananya Program AHU Online dalam kegiatan Festival

Kementrian yang dibuka untuk umum.

Acara ini dilaksanakan di Pintu Parkir Barat Daya Monas pada hari Mingggu,

21 Januari 2018. Kegiatan Festival kementrian ini dibuat untuk mensosialisasikan

program AHU Online yang mampu mempermudah masyarakat dalam mengurus

perizinan legalisasi.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh pihak Humas Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum untuk mendukung interaksi dan komunikasi yang

36

terjalin dengan baik antara pihak perusahaan dan masyarakat. Masyarakat juga bisa

menanyakan langsung jika ada hal yang kurang dimengerti seputar AHU online ini

kepada pihak Humas yang ikut serta pada acara ini.

Untuk menarik perhatian pengunjung, kegiatan ini juga diadakan acara

hiburan yaitu fun walk dipagi hari. Kemudian dilanjutkan pembukaan dengan iringan

Marching band dan ada juga hibura lainya seperti pentas seni

3.2.3. Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwan selaku Key Informan dan

juga Kabag Humas Direktorat Jenderal Admministrasi Hukum Umum mengatakan

bahwa setiap Program hanya ada dua hal yang akan terjadi yaitu berhasil atau tidak

berhasil, oleh sebab itu bapak Andri Irwan mengadakan evaluasi terkait kegiatan

Program AHU Online , Program AHU Online dinilai sudah berjalan dengan baik .

Hal tersebut dikutip melalui hasil kutipan wawancara penulis dengan key

informan :

“Kinerja kita kan bisa dilihat, kita dapat beberapa penghargaan salah satunya dari

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN

RB), kita juga kan meraih Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi kedua di

Kemenkumham.”

Hal tersebut dikutip melalui hasil kutipan wawancara penulis dengan

informan :

“dengan adanya AHU Online ini, saya merasa sangat terbantu , karena rasanya

lebih efektif juga secara waktu. jadi hemat waktu dan hemat tenaga gak perlu

37

bolak balik ke kantor untuk mengurus perizinan ”

Namun masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui peran dan

fungsi dari DITJEN AHU. Hal tersebut dikutip melalui hasil kutipan wawancara

penulis dengan key informan :

“mungkin masih ada masyarakat yang belum tau kan , jadi mereka belum paham

apa sebenarnya apa saja peran dan fungsi dari divisi ini”

Sehingga humas Ditjen AHU berupaya mensosialisasikan program AHU

Online ini, salah satunya melalui kegiatan Festival Kementrian yang dilaksanakan di

Pintu Barat Daya Monas pada 21 Januari 2018.

3.3. Kendala dan Pemecahan

3.3.1. Kendala

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andri Irwan selaku Key Informan

dan juga Kabag Humas Direktorat Jenderal Admministrasi Hukum Umum

mengatakan bahwa didalam kegiatan terdapat sedikit kendala yaitu dalam

menentukan tempat yang cocok untuk kegiatan ini.

3.3.2. Pemecahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andri Irwan selaku Key Informan

dan juga Kabag Humas Direktorat Jenderal Admministrasi Hukum Umum

mengatakan bahwa dalam mengatasi pemecahan masalah yaitu dengan cara

mengumpulkan suara terbanyak dari karyawan untuk pemilihan tempat.