20 BAB III PEMBAHASAN 3.1. Tinjauan Umum Organisasi 3.1.1. Sejarah Umum Perkembangan Organisasi Kecamatan Pondokgede merupakan kecamatan yang terletak di kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Pondokgede terbentuk pada tahun 1996, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Wilayah Kotamadya. Kecamatan Pondokgede terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu : 1. Kelurahan Jatiwaringin yang merupakan pusat pemerintahan dari Kecamatan Pondokgede. 2. Kelurahan Jatibening. 3. Kelurahan Jatibening Baru. 4. Kelurahan Jaticempaka. 5. Kelurahan Jatimakmur. Kecamatan Pondokgede memiliki batas-batas wilayah, yaitu: 1. Sebelah Timur : Kecamatan Jati Asih dan Kecamatan Bekasi Selatan. 2. Sebelah Barat : Kelurahan Halim Perdana Kusumah Jakarta Timur. 3. Sebelah Utara : Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur. 4. Sebelah Selatan : Kecamatan Pondok Melati. Kecamatan Pondokgede memilik luas wilayah 1.592, 246 Ha. Dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 275,657 jiwa. Saat ini Kecamatan Pondokgede di pimpin oleh H.Mardani S.E, M.Si. beliau sudah menjabat sebagai camat sejak bulan Desember 2016.
16
Embed
BAB III PEMBAHASAN - repository.bsi.ac.id · melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Wilayah Kotamadya. Kecamatan Pondokgede terdiri dari beberapa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
20
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Organisasi
3.1.1. Sejarah Umum Perkembangan Organisasi
Kecamatan Pondokgede merupakan kecamatan yang terletak di kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Pondokgede terbentuk pada tahun 1996,
melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 Tentang
Pembentukan Wilayah Kotamadya.
Kecamatan Pondokgede terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu :
1. Kelurahan Jatiwaringin yang merupakan pusat pemerintahan dari Kecamatan
Pondokgede.
2. Kelurahan Jatibening.
3. Kelurahan Jatibening Baru.
4. Kelurahan Jaticempaka.
5. Kelurahan Jatimakmur.
Kecamatan Pondokgede memiliki batas-batas wilayah, yaitu:
1. Sebelah Timur : Kecamatan Jati Asih dan Kecamatan Bekasi Selatan.
2. Sebelah Barat : Kelurahan Halim Perdana Kusumah Jakarta Timur.
3. Sebelah Utara : Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur.
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Pondok Melati.
Kecamatan Pondokgede memilik luas wilayah 1.592, 246 Ha. Dengan jumlah
penduduk tahun 2018 sebanyak 275,657 jiwa. Saat ini Kecamatan Pondokgede di
pimpin oleh H.Mardani S.E, M.Si. beliau sudah menjabat sebagai camat sejak bulan
Desember 2016.
21
Untuk menselaraskan visi dan misi kota Bekasi maju, sejahtera, dan ihsan,
maka Kecamatan Pondokgede memiliki visi dan misi, yaitu:
Visi
Pondokgede semakin maju untuk mensejahterakan masyarakat yang bernuansa ihsan.
Misi
1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan Kecamatan Pondokgede bersih, tertib, aman, dan damai.
3. Memajukan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3.2.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi
Sumber: Kantor Kecamatan Pondokgede
Gambar III.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pondokgede
CAMAT
SEKRETARIS
KECAMATAN
SEKSI TATA
USAHA
SEKSI
KEUANGAN
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
SEKSI
EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
SEKSI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
22
Tata Kerja
1. Camat
Mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan
sesuai aturan yang berlaku.
b. Menetapkan visi dan misi kecamatan untuk mendukung visi dan misi daerah
serta kebijakan wali kota.
c. Memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan perjenjangan karir bagi staf
yang berpotensi.
d. Memberikan pembinaan administrasi pemerintahan di Kelurahan.
e. Melaksanakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan
menyusun standar pelayanan minimal (SPM) Kecamatan.
2. Sekretaris Kecamatan
Mempunyai tugas membantu Camat menyelenggarakan pelayanan teknis
administratif.
a. Mengisi buku induk pegawai.
b. Mengisi buku cuti.
c. Membuat absensi harian pegawai .
d. Mengkoordinasikan pengisian data monografi Kecamatan dan Kelurahan.
e. Melakukan pengelolaan arsip statis dan arsip dinamis di Kecamatan.
3. Bagian Tata Usaha
Mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan
pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta rumah tangga dan
administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan.
23
a. Menghimpun setiap konsep rekomendasi/ nota pertimbangan/ surat
keterangan dan/jasa pelayanan publik lainnya yang disampaiakan seksi terkait
sebagai bahan koreksi Sekretaris Camat sebelum ditandatangani oleh Camat.
b. Menghimpun bahan penyusunan mekanisme dan prosedur pelaksanaan
pelayanan perizinan dan non perizinan dari Seksi terkait mengacu kepada
peraturan yang berlaku.
c. Menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
pensiun, pengembangan, dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai,
serta kesejahteraan pegawai.
d. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan administrasi kepegawaian,
pelaksanaan tata naskah dinas serta pengelolaan, pemeliharaan dan
inventarisasi aset-aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak di
Kelurahan.
4. Bagian Keuangan
Mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam penatausahaan
keuangan, akuntansi, serta verifikasi pembekuan keuangan lingkup kecamatan.
a. Menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan
Kecamatan.
b. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan administrasi keuangan di
Kelurahan.
c. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan
Kecamatan.
d. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran belanja tidak
langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan.
5. Seksi Pemerintahan
24
Mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di
bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
a. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terkait pelaksanaan
pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kelurahan.
b. Mencatat dan menandatangani permohonan pengantar surat keterangan
pindah penduduk warga negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu kota,
antar kota dalam satu provinsi, dan antar provinsi.
c. Mencatat dan menandatangani permohonan surat keterangan pindah
penduduk warga negara Indonesia ke luar negeri.
d. Melaksanakan fasilitas permasalahan dan pelaksanaan pendaftaran penduduk
dalam sistem administrasi kependudukan meliputi pengadaan dan perawatan
sarana penunjang operasional di wilayahnya.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kewenangan
Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
a. Menyiapkan bahan penerbitan surat izin keramaian.
b. Menyiapakan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin undang-undang
gangguan oleh instansi terkait.
c. Melakukan koordinasi dalam rangka penegakan hukum dan penanggulangan
pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan.
d. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian perizinan pembuangan limbah.
e. Melakukan pengawasan serta evaluasi pemasangan spanduk, poster,
selebaran/pamphlet dan umbul-umbul.
25
7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kewenangan
Kecamatan dalam bidang ekonomi dan pembangunan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan monitoring pendataan terkait pengadaan
fasilitas pengadaan belajar pendidikan luar sekolah kepada perangkat daerah
terkait.
b. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pemberian rekomendasi/
penerbitan izin di lingkup wilayah Kecamatan kepada perangkat daerah
terkait.
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, koordinasi, dan monitoring
terkait penyediaan sarana, dan prasarana kebersihan lingkungan kepada
perangkat daerah lain.
8. Seksi Kesejahteraan Sosial
Mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kewenangan
Kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
a. Membantu pelaksanaan kegiatan terkait pemantauan, pengendalian, dan
penilaian pelaksanan proses belajar mengajar dan manajamen sekolah mulai
dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
b. Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penggunaan
sarana dan prasarana TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
c. Menyiapkan surat keterangan tidak mampu bagi warga yang membutuhkan
untuk ditandatangani oleh Camat.
9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
26
Mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kewenangan
Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
a. Mengevaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah Kecamatan baik yang diselenggarakan oleh unit kerja pemerintah
atau swasta.
b. Melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
dan posyandu serta posyada di wilayah Kecamatan berkoordinasi dengan
perangkat daerah terkait.
c. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut
serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan .
3.1.3. Kegiatan Usaha
Kecamatan Pondokgede merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki
kegiatan memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, adapun kegiatan
pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Pondokgede di bagi menjadi 5
bagian, yaitu:
1. Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa:
a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).
b. Pembuatan Kartu Indonesia Anak (KIA).
c. Pembuatan Kartu Keluarga.
d. Pembuatan Akta Kelahiran.
e. Pembuatan Akta Kematian.
27
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Seksi Ketentraman dan Ketertiban memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa:
a. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha.
b. Pembuatan Surat Izin Reklame.
c. Pembuatan Surat Izin Gangguan.
d. Pembuatan Permohonan Surat Keterangan Catatan Kelakuan Baik.
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa:
a. Pembuatan Surat Izin Perdagangan Usaha.
b. Pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa:
a. Pembuatan Surat Dispensasi Nikah.
b. Pembuatan Permohonan Surat Nikah.
c. Pembuatan Permohonan Surat Cerai.
d. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu.
e. Pembuatan Surat Domisili Haji.
f. Pembuatan Surat Yayasan.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa:
a. Menyelenggarakan PKK.
b. Menyelenggarakan Posyandu.
28
3.2. Hasil Penelitian
Data penelitian tugas akhir di peroleh dari hasil wawancara penulis dengan
Ibu Marlina Lucinawati, S.T., M.Sc., M.S.E. selaku Sekretaris Kecamatan
Pondogede Bekasi. Pertanyaan yang diajukan ke narasumber, yaitu: bagaimana
pelaksanaan penilaian kinerja ASN, berapa kali penilaian kinerja ASN, siapa yang
menilai, tujuan dan manfaat di laksankannya penilaian kinerja ASN. Selain itu,
penulis juga menanyakan tentang metode penilaian kinerja ASN, Unsur penilaian
kinerja, kendala dalam melaksanakan penilaian kinerja dan bagaimana cara