41 BAB III PEMBAHASAN 3.1. Tinjaun Perusahaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah tempat yang menjadi analisa kami untuk meneliti jaringan komputer dalam menyusun laporan ini. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah suatu lembaga keadilan di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ini jenis jaringan yang digunakan adalah LAN ( Local Area Network ). Kebutuhan akan jaringan komputer pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum digunakan untuk berbagai fungsi diantaranya adalah : 4. Meningkatkan komunikasi dengan menghubungkan antar komputer dan dapat bekerja pada sistem standar. 5. Berbagi informasi, akses jaringan dapat membuat lebih efisien misalnya hubungan pusat database umum dapat menghindari input data yang sama. 6. Jaringan komputer dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan menyimpan informasi dalam satu database terpusat dan perampingan praktik kerja sehingga jaringan komputer dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan konsistensi pekerjaan, dengan manfaat jaringan komputer ini staf memiliki semua dari satu sumber informasi.
32
Embed
BAB III PEMBAHASAN · kelebihan dan kekurangan dari jaringan tersebut. Adapun hasil dari analisa yang telah dilakukan, jaringan komputer yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
41
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjaun Perusahaan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah tempat yang menjadi
analisa kami untuk meneliti jaringan komputer dalam menyusun laporan ini.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah suatu lembaga keadilan di
Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, pada Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum ini jenis jaringan yang digunakan adalah LAN ( Local Area
Network ). Kebutuhan akan jaringan komputer pada Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum digunakan untuk berbagai fungsi diantaranya adalah :
4. Meningkatkan komunikasi dengan menghubungkan antar komputer dan dapat
bekerja pada sistem standar.
5. Berbagi informasi, akses jaringan dapat membuat lebih efisien misalnya
hubungan pusat database umum dapat menghindari input data yang sama.
6. Jaringan komputer dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan
menyimpan informasi dalam satu database terpusat dan perampingan praktik kerja
sehingga jaringan komputer dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan
konsistensi pekerjaan, dengan manfaat jaringan komputer ini staf memiliki semua
dari satu sumber informasi.
42
6.1.1. Sejarah Perusahaan
Sebagai ujung tombak tegaknya keadilan di Indonesia, Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI memegang peran yang sangat
signifikan. Pembinaan terhadap Badan Peradilan di Indonesia telah melalui sejarah
yang sangat panjang, yang di mulai sejak Indonesia merdeka sampai dengan masa
sekarang reformasi.
1. Landasan Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
a. Masa Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1994 s/d 27 Desember 1949
yaitu masa Republk Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945.
b. Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Konstitusi Republik
Indonesia Serikat 1949.
c. Masa 17 Agustus 1950 s/d 1959 di bawah Undang – Undang Dasa Sementara
1950.
d. Masa Dekait 5 Juli 1959 s/d tahun 2002 yaitu Negara Republik Indonesia
kembali berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945.
e. Masa Reformasi tahun 1998 yaitu masa menjelang dan setelah berlakunya
Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen tahun 2002 hingga sekarang,
berdasarkan TAP MPR NO:X/MPR/1998, dan di dalam BAB IV,B.2.c
dinyatakan tentang pemisahaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari
Badan Eksekutif.
43
f. Undang-Undang No.35 Tahun 1999 Tentang perubahaan Undang-Undang
No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik
Indonesia.
g. Undang-Undang No.14 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Republik Indonesia.
h. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI.
i. Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.
j. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Dimana instansi yang secara spesifik mengatur Badan Peradilan Umum
bernaung ruang lingkup Organisasi Departemen Kehakiman sebagai berikut :
a. Jawatan Pengadilan ( Peraturan Pemerintah. No.60 Tahun 1946 Tentang
Departemen ) dari Tahun 1946 s/d Tahun 1965.
b. Direktorat Urusan Pengadilan (Keputusan Menteri Kehakiman No.J.S.4/4/24
tanggal 27 Januari 1965 s/d Tahun 1966).
c. Dinas Pembinaan Badan-Badan Peradilan dengan nama Direktorat
Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman
(Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/Kep/8/1996 Tanggal 31 Agustus
1966).
d. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan (keputusan Presiden
RI No. 39 Tahun 1969) Direktur Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan
Dipimpin oleh: R.Hadi Purnomo,SH dari Tahun 1970 s/d Tahun 1975.
44
e. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan (Keputusan Presiden
RI No. 45 Tahun 1974) Direktur Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan
Dipimpin oleh: Soeroto,SH dari Tahun 1975 s/d 1975 s/d Tahun 1982.
f. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal
Pembinaan Badan Peradilan Umum dipimpin oleh : H.Roesli,SH dari Tahun
1982 s/d Tahun 1988.
g. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara (Undang-Undang No. 2 Tahun 1982 dan Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1988) Direktur Badan
Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dipimpin oleh : H.Zakir,
SH dari Tahun 1988 s/d Tahun 1992.
h. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara dipimpin oleh Soelistyowati Seogondo,SH dari Tahun 1997 s/d
Tahun 1997.
i. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara dipimpin oleh : H.Parman Soeparman, SH dari Tahun 1997 s/d
Tahun 2000.
j. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara dipimpin oleh : Soejatno, SH dari Tahun 2000 s/d Tahun 2005.
45
k. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dipimpin oleh :
M.Hatta Ali, SH.,MH dari Tahun 2005 s/d 2007.
l. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum RI dipimpin oleh : Cicut Sutiarso,
SH.,M.Hum (Keputusan Presiden RI No : 92/M/Th.2008 tanggal, 02-09-
2008) dari Tahun 2008 s/d sekarang.
6.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi
Sumber : www.Badilum.com
Gambar III. 1 Struktur Organisasi Direktorat Badan Peradilan Umum