18 BAB III PEMBAHASAN 3.1. Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi 3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (KPP Jakarta Pulogadung) berlokasi di Jl. Pemuda Kav. 31 Jakarta Tmur. Sebelum tahun 1954 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung bernama Inspeksi Jakarta Timur. Satu yang berada di wilayah koordinasi kantor wilayah II DJP paripurna, kemudian pada tahun 1984 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 94KMK.01/1984 Inspeksi pajak Jakarta Timur Satu berada di wilayah XI DJP Paripurna. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/KMK.01/1994 kembali Ditjen Jenderal Pajak melakukan reorganisasi, dimana tahun 1994 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dan diperingati sebagai berdirinya wilayah XI DJP Parpurna. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/KMK/01/1994 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung , kemudian pada pertengahan 2007, terjadi perubahan modernisasi pada seluruh KPP di Indonesia, kemudian diubah kembali menjadi KPP Pratama Jakarta Pulogadung hingga saat ini. Kemudian pada tahun 1941 Kantor Pelayanan Jakarta Timur Satu terpecah menjadi tiga kantor pelayanan pajak :
18
Embed
BAB III PEMBAHASAN - repository.bsi.ac.id · Dalam misi politik Ditjen Pajak menyatakan bahwa akan mendukung proses demokratis bangsa yang pada tahap awal ini difokuskan untuk mendukung
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
18
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Perusahaan/Organisasi
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Pulogadung
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung (KPP Jakarta
Pulogadung) berlokasi di Jl. Pemuda Kav. 31 Jakarta Tmur. Sebelum tahun 1954
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung bernama Inspeksi Jakarta
Timur. Satu yang berada di wilayah koordinasi kantor wilayah II DJP paripurna,
kemudian pada tahun 1984 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor :
94KMK.01/1984 Inspeksi pajak Jakarta Timur Satu berada di wilayah XI DJP
Paripurna.
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 94/KMK.01/1994 kembali Ditjen Jenderal Pajak melakukan reorganisasi,
dimana tahun 1994 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Pulogadung dan diperingati sebagai berdirinya wilayah XI DJP Parpurna.
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
94/KMK/01/1994 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta
Pulogadung , kemudian pada pertengahan 2007, terjadi perubahan modernisasi pada
seluruh KPP di Indonesia, kemudian diubah kembali menjadi KPP Pratama Jakarta
Pulogadung hingga saat ini.
Kemudian pada tahun 1941 Kantor Pelayanan Jakarta Timur Satu terpecah
menjadi tiga kantor pelayanan pajak :
19
1. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung lokasinya terletak di Jalan Pramuka
Kav. 31 wilayah kerjanya hanya meliputi di wilayah kecamatan Pulogadung.
2. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman, lokasi terletak di Jalan Matraman
Raya No.41 wilayah kerjanya hanya meliputi di wilayah Matraman.
3. Kantor Pelayanan Pajak Cakung, lokasinya terletak di Jalan Pulo Buaran VI
wilayah kerjanya meliputi di wilayah kecamatan Cakung. Gedung Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung terdiri dari lima lantai yaitu :
a. Lt. 1 Gedung Utama yaitu Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
b. Lt. 2 Gedung Utama yaitu Ruang Kepala KPP, Ruang Seksi PDI, Ruang
Ekstensifikasi Pajak dan Subbag Umum
c. Lt. 3 Gedung Utama yatu Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I),
(Waskon II), (Waskon III), (Waskon IV)
d. Lt.4 Gedung Utama yaitu ruang seksi Penagihan
e. Lt.5 Gedung Arsip yaitu Ruang Arsip KPP, Aula,dan Mushola
20
3.1.2. Struktur Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung
Kepala Kantor
Fungsional
Pemeriksa
Seksi
Waskon
IV
Subbagian
Umum
Kepatuhan
dan Internal
Seksi
PDI
Seksi
Pelaya
nan
Seksi
Penagih
an
Seksi
Waskon
I
Seksi
Waskon
II
Seksi
Waskon
III
Seksi
Pemerik
saan
Seksi
Ekstensi
fikasi
Dan
Penyulu
21
Tata Kerja Perusahaan
Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pada bagian Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung adalah sebagai berikut:
1. Kepala Kantor
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung mempunyai tugas:
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan
wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak
Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam
wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan para Kepala Seksi/Kepala
Subbagian Umum untuk membuat rencana kerja masing-masing
Seksi/Subbagian umum untuk dijadikan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak.
c. Menjamin pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah
tangga dalam rangka menunjang pelaksanaaan tugas Kantor Pelayanan Pajak.
d. Menjamin terlaksananya pengolahan data Wajib Pajak guna menyajikan
informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain.
2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Pulogadung mempunyai tugas:
a. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga
b. Pengelolan kinerja pegawai
c. Pemantauan pengendalian intern
d. Pemantauan pengelolaan resiko
e. Pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin
22
f. Tindak lanjut hasil pengawasan, serta
g. Penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan :
a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data
b. Penyajian informasi perpajakan
c. Perekaman dokumen perpajakan
d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
e. Pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan
f. Pelayanan dukungan teknis komputer
g. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling
h. Pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta
i. Pengelolaan kinerja organisasi
4. Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan :
a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
c. Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan dan penerimaan surat lainnya
d. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak
5. Seksi Penagihan
Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan :
a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak Pelaksanaan dan
penatausahaan piutang pajak
b. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak Penagihan aktif
c. Penagihan aktif Penundaan dan angsuran tunggakan pajak
23
d. Usulan penghapusan piutang pajak, sertaUsulan penghapusan piutang pajak
e. Penyimpan dokumen-dokumen penagihan Penyimpan dokumen-dokumen
penagihan
6. Seksi Pemeriksaan
Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas :
a. Penyusunan rencana pemeriksaan
b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
c. Penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi
pemeriksaan perpajakan lainnya, serta
d. Pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk Kepala
Kantor
7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas :
a. Melakukan pengamatan potensi perpajakan
b. Pendataan objek pajak dan subjek pajak
c. Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang
ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, dan penyuluhn
perpajakan Penilaian objek pajak
d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan
8. Seksi Pengawasan I
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugs : :
a. Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat
b. Usulan pembetulan ketetapan pajak, bibingan dan konsultasi teknis perpajakan,
serta usuln pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
24
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan
Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV bertugas melaksanakan :
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta
Seksi Pengawasan dan KonsultasI IV masing-masing mempunyai tugas :
a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
b. Penyusunan profil Wajib Pajak
c. Analisis Kinerja Wajib Pajak
d. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan
himbauan kepada Wajib Pajak
Fungsional Pemeriksa
Fungsional Pemeriksa bertugas melakukan urusan pelayanan, penuluhan, dan
konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak
Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung mempunyai visi dan
misi sebagai berikut :
1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung:
Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan
manajemen perpajakan kelas dunia yang sangat dipercaya dan dibanggakan
masyarakat.
2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung
Secara umum misi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dapat dijelaskan
dalam 4 butir utama dan penting sejalan dengan tugas utama yang diemban Ditjen
Pajak yaitu :
25
a. Misi Fiskal
Merupakan misi utama Ditjen Pajak sebagai tujuan dari keberadaan / eksistensi
Ditjen Pajak dan sekaligus menjadi tugas dan fungsinya yaitu menghimpun
penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang
kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan
dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
b. Misi Ekonomi
Sebagai instansi Pemerintah di bidang ekonomi maka kebijaksanaan
perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan pemerintah dalam
mengatasi permasalahan ekonomi bangsa. Oleh karena itu kebijaksanaan-
kebijaksanaan perpajakan harus ditunjukkan pula untuk mendukung
kebijaksanaan ekonomi pemerintah baik secara umum maupun khusus.
Dampak-dampak dari kebijaksanaan perpajakan yang bersifat distorsi terhadap
kebijaksanaan perpajakan tidak justru menjadi penghambat kebijaksanaan
ekonomi.
c. Misi Politik
Dalam misi politik Ditjen Pajak menyatakan bahwa akan mendukung proses
demokratis bangsa yang pada tahap awal ini difokuskan untuk mendukung
proses otonomi daerah. Agar kebijakan dan pelaksanaan Undang-Undang
Perpajakan dapat menciptakan suasana kondusif di masyarakat guna
mendukung proses demokrasi bangsa.
d. Misi Kelembagaan
Misi kelembagaan adalah senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan
aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan dengan administrasi perpajakan
mutakhir. Merupakan misi internal yang bersifat /mendukung pelaksanaan
26
misi-misi lainnya. Misi kelembagaan merupakan kewajiban dan tugas Ditjen
Pajak untuk senantiasa membangun dan memelihara diri agar terus
berkembang baik secara fisik maupun dalam kemampuan dan kualitas sehingga
mampu melaksanakan misi-misi lainnya dengan kinerja yang tinggi meskipun
menghadapi berbagai tantangan yang berat serta perubahan lingkungan yang
sangat cepat.
Misi kelembagaan ini meliputi upaya-upaya peningkatan secara terus-menerus
terhadap kualitas SDM, sarana, dan prasarana, organisasi, system dan prosedur
kerja dengan sejauh mungkin memanfaatkan teknologi terkini yang sedang
berkembang demi membantu meningkatkan efektifitas dan efisien dalam
memberikan pelayanan. Sehingga dalam pelaksanaan seluruh misi dapat
menuju tercapainya visi Ditjen Pajak.
3.1.3. Kegiatan Umum Perusahaan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung yang selanjutnya dalam
Keputusan Menteri Keuangan ini adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak
yaang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP
Jakarta. Tugas Pokok KPP Pratama Jakarta Pulogadung adalah melaksanakan
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan,
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak
Langsung Lainnya, pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sedangkan layanan keunggulan Kantor Pajak tahun 2019
ini adalah Penyederhanaan kewajiban menyampaikan SPT.
27
Di dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Pulogadung mempunyai fungsi yaitu :
1. Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,
pengamatan potensi perpajakan penyajian informasi perpajakan, pendataan objek
dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan dan
ekstensifikasi Wajib Pajak
2. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan
Masa serta berkas Wajib Pajak
3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya.