BAB III PEMBAHASAN 1.1. Tinjauan Umum Organisasi 1.1.1. Sejarah dan Perkembangan Organisasi 1. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Dinas Sosial Kota Bekasi Sejarah awal berdirinya Dinas Sosial Kota Bekasi adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi, yang dipimpin oleh H. Dadang Hidayat, SE, M.M. Pada awal sejarahnya merupakan Bagian Lingkungan Hidup yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi. Organisasi lingkungan hidup tersebut berubah menjadi Sub Bidang Lingkungan Hidup yang berada dibawah Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Bekasi. Seiring dengan perkembangan pembangunan kota, status Kota Administratif Bekasi berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi. Perubahan status kota tersebut diikuti dengan perubahan organisasi lingkungan hidup pada tahun 2003, ketika Sub Bidang Lingkungan Hidup yang berada di bawah Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Bekasi menjadi Dinas tersendiri yaitu Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 30 Tahun 2003. Dinas yang berlokasi di Jalan Jenderal A.Yani No.1. Pengangkatan personalia untuk mengisi formasi jabatan dan staf pelaksana di lingkungan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 821.23/15-BKD/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004.
55
Embed
BAB III PEMBAHASAN - Bina Sarana Informatika · berada dibawah Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Bekasi. Seiring dengan perkembangan pembangunan kota, status Kota Administratif
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB III
PEMBAHASAN
1.1. Tinjauan Umum Organisasi
1.1.1. Sejarah dan Perkembangan Organisasi
1. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Dinas Sosial Kota Bekasi
Sejarah awal berdirinya Dinas Sosial Kota Bekasi adalah Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Kota Bekasi, yang dipimpin oleh H. Dadang Hidayat, SE, M.M.
Pada awal sejarahnya merupakan Bagian Lingkungan Hidup yang berada di
lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi. Organisasi
lingkungan hidup tersebut berubah menjadi Sub Bidang Lingkungan Hidup yang
berada dibawah Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Bekasi. Seiring dengan
perkembangan pembangunan kota, status Kota Administratif Bekasi berubah menjadi
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
Perubahan status kota tersebut diikuti dengan perubahan organisasi lingkungan
hidup pada tahun 2003, ketika Sub Bidang Lingkungan Hidup yang berada di bawah
Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Bekasi menjadi Dinas tersendiri yaitu Dinas
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 30 Tahun 2003. Dinas yang berlokasi di Jalan Jenderal A.Yani No.1.
Pengangkatan personalia untuk mengisi formasi jabatan dan staf pelaksana di
lingkungan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi berdasarkan
Keputusan Walikota Nomor 821.23/15-BKD/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004.
Perubahan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Sosial Kota
Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Dinas Daerah Kota Bekasi, dengan ditetapkan pembentukan Dinas Kota Bekasi yang
ditindak lanjuti kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dinas. Pada
tahun 2008 Dinas Sosial Kota Bekasi terbagi menjadi 3 Bidang Sosial dan membawahi
seksi-seksi. Dalam perkembangannya pada tahun 2019 ini Dinas Sosial Kota Bekasi
terbagi menjadi 4 Bidang Sosial yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-
masing dan membawahi seksi-seksi. Dinas Sosial Kota Bekasi sekarang terletak di Jl.
Ir. H. Juanda No.157B., Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
Era Otonomi Daerah telah berjalan sejalan dengan terbitnya Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam
mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi hal yang
penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif
dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian
cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya. Dengan adanya
otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam
merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan
yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan propinsi. Dengan demikian Dinas
Sosial Kota Bekasi akan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk
mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi Bekasi Yang Maju Sejahtera
dan Ihsan.
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bekasi
Visi
“Terdepan dalam Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”
Penjelasan Visi:
a. Terdepan dalam Pelayanan
Mengandung arti melalui perpaduan antara perkembangan pengetahuan, pengalaman,
prasarana/sarana dan proses kreatif dibangun sistem kerja, metode pelayanan, sistem
pendanaan, dan jejaring kerja, sehingga pelayanan kepada penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Bekasi lebih efektif dan efisien dibanding dengan
Kota-Kota lain di Jawa Barat.
b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Perorangan, Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang sedang mengalami hambatan
sosial, moral, baik yang berasal dari dalam maupun diluar dirinya.
Misi
1. Meningkatkan upaya Pemberdayaan, Rehabilitasi, Jaminan dan Perlindungan
Sosial bagi PMKS.
2. Meningkatnya prakarsa dan peran aktif potensi sumber kesejahteraan sosial dalam
pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan penerapan nilai-nilai luhur kehidupan sosial masyarakat
4. Meningkatkan penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial
1.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi
1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bekasi
Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari dengan baik dan lancar,
setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi. Karena dengan adanya struktur
organisasi, masing-masing fungsi, peran dan tanggung jawab individu-individu,
kelompok, unit kerja yang ada dalam organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan
baik.
Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi
Gambar III.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bekasi
2. Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Bekasi
Dinas Sosial Kota Bekasi dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial yang membawahi
langsung Administrasi Bisnis Dinas, Jabatan Fungsional, Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitas Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang
Penanganan Masyarakat Miskin.
Selanjutnya setiap bidang membawahi seksi-seksi. Berikut beberapa tugas dan
fungsi Seksi Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin pada
Dinas Sosial Kota Bekasi:
a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai
lingkup bidangnya
b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi bidang untuk
dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas Sosial
c. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup
bidang tugasnya
d. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk
teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan
pimpinan
e. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan pedoman kerja di lingkup
bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan
f. Menyelenggarakan pengelolaan dan analisa urusan pengelolaan data dan
penguatan kapasitas masyarakat miskin
g. Menghimpun bahan penyusunan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanganan data masyarakat miskin
h. Menyelenggarakan pemeliharaan database masyarakat miskin Kota Bekasi
i. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup
tugasnya
j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan
wewenang bidang tugasnya.
1.1.3. Kegiatan Organisasi
Dinas Sosial Kota Bekasi dibawah pengawasan dari Pemerintah Daerah Kota
Bekasi. Kegiatan-kegiatan organisasi pada Dinas Sosial Kota Bekasi diantaranya
yaitu:
1. Perumusan kebijakan operasional bidang kesejahteraan sosial
2. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang kesejahteraan sosial
3. Pembinaan dan fasilitas pelaksanaan tugas-tugas bidang kesejahteraan sosial
meliputi program, pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pengembangan
sosial, pemulihan sosial, bantuan dan perlindungan sosial serta UPTD
4. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas Sosial.
1.2. Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini didapat berdasarkan hasil observasi secara langsung pada
Dinas Sosial Kota Bekasi dan tempat pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT) pada E-warong kelurahan Jati Rahayu, membaca dan mengolah refrensi
utama yaitu Pedoman Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018 dan
hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dra. Kurnia Maesaroh, M.M. selaku
Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin
Dinas Sosial Kota Bekasi, ibu Samiah selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Kelurahan Jati Rahayu dan bapak Endang Sobari selaku tokoh masyarakat di Kota
Bekasi.
Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Kurnia Maesaroh, M.M. selaku
Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin
Dinas Sosial Kota Bekasi berupa pertanyaan yang mengenai manajemen pengelolaan
penyaluran bantuan sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas
Sosial Kota Bekasi beserta data-data yang diperlukan dengan periode bulan Januari
sampai dengan bulan Mei 2019. Sementara penulis melakukan wawancara dengan ibu
Samiah selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kelurahan Jati Rahayu dan bapak
Endang Sobari selaku tokoh masyarakat di Kota Bekasi yaitu berupa pertanyaan yang
mengenai keefektifan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di
Kota Bekasi.
1.2.1. Manajemen Pengelolaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Pada Dinas Sosial Kota Bekasi
Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam pemberian hibah
dan bantuan sosial yang bersumber APBD merupakan persyaratan yang utama dalam
memulai penyaluran bantuan sosial. Daerah Kota Bekasi telah dibuat Peraturan Wali
Kota sebagimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang
sebagian diubah dengan Permendargri Nomor 39 Tahun 2012. Peraturan ini menjadi
landasan bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan pengelolaan
bantuan sosial, yakni Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Panganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Peraturan Wali Kota ini sudah diubah sebanyak 6 (enam) kali sampai tahun 2018
dan diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Panganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan dan Monitorng serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain Peraturan Wali Kota di atas, Pemerintah Daerah Kota Bekasi juga
membuat Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejateraan Sosial Bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Sosial
selaku satuan kerja Pemeritahan Daerah dalam melaksanakan penanganan
kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Bekasi.
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 pada Pasal 8 ayat 1 dalam
penyelenggaraan kesejateraan sosial, Pemerintah Daerah Kota Bekasi melalui Dinas
Sosial bertanggung jawab memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada
masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Salah satu bantuan sosial
yang diselenggarakan di Daerah Kota Bekasi adalah program Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT). Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh
Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. maka dibentuklah Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang
keaggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku
kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Program BPNT diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam rangka untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial
serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT,
maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun
2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Pada awalnya, program
BPNT merupakan program pengganti dari program Beras Sejahtera (Rastra).
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bekasi mulai
dilaksanakan pada tahun 2017. Kota Bekasi termaksuk pilot rider atau salah satu dari
44 kota yang terpilih memiliki akses dan fasilitas yang memadai sebagai kota pertama
kali menyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia.
FLOWCHART PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
KEMENSOSDINAS SOSIALKOTA BEKASI
KELURAHAN KPMBANK
PENYALURE-WARONG
Ph
ase
FORMULIR DATA DAFTAR CALON
KPM
REGISTRASI CALON KPM
DATA DAFTAR CALON KPM
DATA DAFTAR CALON KPM
VALIDASI DATA CALON
KPM
DATA DAFTAR KPM
TERVALIDASI
DATA DAFTAR CALON KPM YANG
TIDAK DATANG
PENGECEKAN KPM
SURAT KETERANGAN
DATA DAFTAR KPM PENGGANTI
MUSYAWARAH KELURAHAN
(MUSKEL)
DATA DAFTAR KPM
PERUBAHAN
DATA DAFTAR KPM
PERUBAHAN
DATA DAFTAR KPM
PERUBAHAN
PROSES PENGESAHAN
DATA DAFTAR KPM PERUBAHAN YANG SUDAH DISAHKAN
VALIDASI DATA DAFTAR KPM
PERUBAHAN YANG SUDAH DISAHKAN
PEMBUKAAN REKENING
BANK
KARTU KOMBO
KARTU KOMBO
PROSES TRANSAKSI
PENYALURAN
SELESAI
MULAI
FORMULIR DATA DAFTAR CALON
KPM
FORMULIR DATA DAFTAR CALON
KPM
DATA DAFTAR KPM
TERVALIDASI
DATA DAFTAR KPM
TERVALIDASI
FORMULIR DATA DAFTAR CALON
KPM
DATA DAFTAR KPM
TERVALIDASI
A
A
A
YA
YA TIDAK
TIDAK
YA TIDAK
Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi
Gambar III. 2
Alur (flowchart) Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Keterangan Gambar Alur (flowchart) Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT):
1. Mulai
2. Kementerian Sosial akan membuat dan mengirimkan format formulir
pemberitahuan Calon KPM dalam bentuk sofcopy dengan lampiran daftar KPM per
kelurahan.
3. Kementerian Sosial mengirimkan format formulir pemberitahuan Calon KPM
dalam bentuk sofcopy kepada Wali Kota Bekasi dengan lampiran daftar KPM per
kelurahan yang diteruskan kepada Dinas Sosial Kota Bekasi
4. Dinas Sosial Kota Bekasi mengirimkan formulir pemberitahuan Calon KPM dalam
bentuk sofcopy dengan lampiran daftar KPM kepada kelurahan-kelurahan yang ada
di Kota Bekasi
5. Kelurahan mengirimkan formulir kepada masing-masing calon KPM sesuai dengan
data yang dikirimkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi
6. Bagi calon KPM yang sudah menerima formulir akan diberitahukan tanggal dan
tempat untuk melakukan registrasi sekaligus mecocokkan data oleh masing-masing
kelurahannya.
7. Bagi calon KPM yang datang registrasi, masing-masing kelurahan akan
mengirimkan data calon KPM tersebut kepada Dinas Sosial Kota Bekasi melalui
aplikasi SIKS-NG
8. Data calon KPM diterima oleh Dinas Sosial Kota Bekasi melaluli aplikasi SIKS-
NG
9. Dinas Sosial Kota Bekasi melakukan validasi data sesuai dengan KTP/KK atau data
pendukung lainnya. Bagi calon KPM yang datanya tervalidasi maka KPM tersebut
masuk dalam daftar KPM tervalidasi yang akan dikirim ke Kementerian Sosial.
10. Bagi calon KPM yang datanya tidak tervalidasi akan di lakukan pengecekkan yang
oleh kelurahan dan dibantu Dinas Sosial Kota Bekasi. Apabila data sudah sesuai
maka kelurahan akan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa
KPM adalah benar orang tersebut dan data akan divalidasi kembali lalu dimasukkan
kedalam data daftar KPM tervalidasi
11. Kementerian Sosial meneruma data daftar KPM yang tervalidasi oleh Dinas Sosial
Kota Bekasi. Data ini akan dikirimkan kepada Bank Penyalur
12. Bagi calon KPM yang tidak datang registrasi, masing-masing kelurahan akan
mengirimkan data calon KPM tersebut kepada Dinas Sosial Kota Bekasi melalui
aplikasi SIKS-NG
13. Bagi calon KPM yang tidak datang registrasi maka kelurahan dibantu oleh Dinas
Sosial Kota Bekasi akan melakukan pengecekan ke tempat tinggal KPM sesuai
dengan alamat KPM tersebut. Apabila data sudah sesuai maka kelurahan akan
mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa KPM adalah benar orang
tersebut dan data akan divalidasi kembali dimasukkan kedalam data daftar KPM
tervalidasi
14. Bagi calon KPM yang setelah dilakukan pengecekkan datanya tidak sesuai maka
akan dibuatkan data daftar KPM pengganti oleh kelurahan
15. Data daftar KPM pengganti akan disepakati melalui Musyawarah Kelurahan
(Muskel)
16. Data daftar KPM pengganti sudah disepakati dan menjadi data daftar KPM
perubahan yang akan dikirim ke Dinas Sosial Kota Bekasi melalui aplikasi SIKS-
NG
17. Dinas Sosial Kota Bekasi menerima data daftar KPM perubahan melaui aplikasi
SIKS-NG dan dikirim kepada Kemenenterian Sosial untuk disahkan
18. Kementerian Sosial menerima data daftar KPM perubahan dan melakukan proses
pengesahan data daftar KPM perubahan
19. Data daftar KPM perunahan yang sudah disahkan akan dikirim kembali kepada
Dinas Sosial Kota Bekasi dan akan divalidasi oleh Dinas Sosial Kota Bekasi
20. Data daftar KPM yang sudah divalidasi akan dimasukan kedalam data daftar KPM
tervalidasi dan akan dikirim ke Bank Penyalur
21. Data daftar KPM tervalidasi yang dikirim Dinas Sosial Kota Bekasi diterima oleh
Bank Penyalur dan akan membukakan rening bank sesuai data yang dikirimkan
Dinas Sosial Kota Bekasi
22. Bank Penyalur mencetak kartu kombo sesuai data rekening bank yang telah
dibukakan
23. Kartu kombo diberikan kepada KPM sebagai alat transaksi penyaluran bantuan
24. Proses transaksi penyaluran dilaksanakan pada saat penyaluran berlangsung yaitu
di E-warong masing-masing kelurahan
25. Selesai
1. Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Kurnia Maesaroh, M.M. Kasi
Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kota
Bekasi, Bantuan Pangan Non Tunai atau disingkat BPNT adalah bantuan sosial Pangan
yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM (Keluarga
Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang
digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau E-
warong yang bekerja sama dengan Bank Penyalur.
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksankan melalui jariangan
sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat
melibatkan Bank Penyalur, Prisipal, dan Perusahaan Switching. KPM dapat
menukarkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mereka dengan bahan Pangan
melalui E-warong, yaitu usaha mikro, kecil, koperasi, pasar tradisonal, warung, toko
kelontong, E-warong KUBE, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku
Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan Pangan atau
usaha eceran lainnya. Penetapan E-warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank
Penyalur.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Kurnia Maesaroh, MM Kasi
Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kota
Bekasi, Bank Himbara atau bank penyalur di Kota Bekasi adalah Bank BNI, Bank BRI
dan Bank Mandiri. Sedangkan julmlah E-warong di Kota Bekasi yaitu sebanyak 175
E-warong yang terdiri dari 100 agen dan 75 warung.
Penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga, yang
selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT), dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan yang
terdiri dari peserta PKH (Program Keluarga Harapan) dan non PKH (Program
Keluarga Harapan).
Sumber data KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin disebut DT-PPFM yang merupakan Pemutakhiran
Data Terpadu dua tahun sebelumnya. DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja
Pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang disebut Pokja Data
yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial. Pokja Data terdiri dari
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),
Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian
Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Pagu Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten/Kota merupakan
jumlah KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disetiap Kabupaten/Kota. Pagu
Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten/Kota ditetapkan oleh
Mentei Sosial pada waktu penetapan Pagu Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat
menganggarkan pada APBD belanja bantuan sosail untuk menambah Pagu Penerima
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak
termaksuk dalam daftar KPM, sesuai kemampuan daerah, setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan Pemerintahan wajib dan pilihan, kecuali ditentukan lain
dalam ketentuan peraturan perundangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Kurnia Maesaroh, MM Kasi
Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kota
Bekasi jumlah Keluaga Penerima Manfaat (KPM) Kota Bekasi pada bulan Mei 2019
sebanyak 56.383 Kepala Kelurga (KK) yang terdiri dari 38.004 peserta PKH dan
18.379 non PKH dengan rincian jumlah KPM masing-masing kelurahan terdapat di
Bab 3.2.
Daftar KPM diserahkan kepada Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah oleh
Kementerian Sosial. Penyerahan data by name by addres selambat-lambatnya
diserahkan ke bank dua minggu setelah Keputusan Menteri Sosial tentang penetapan
kuota program per Provinsi dan Kabupaten/Kota. Data tersebut menjadi acuan Bank
Penyalur membukakan rekening tabungan untuk setiap KPM secara kolektif dan
penyiapan agen penyalur bantuan sesuai dengan rasio pelayanan yang memadai.
Pembukaan rekening akan diikuti pembukaan sub akun Uang Elektonik Bantuan
Pangan setelah proses registrasi peserta selesai. Nama calon pemilik rekening
diutamakan atas nama perempuan dalam keluarga, baik sebagai Kepala Keluarga
ataupun pasangan kepala keluarga. Dalam hal tidak ada perempuan dalam keluarga
penerima, diperlukan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa untuk menginformasikan
penggantinya saat registrasi.
Berkaitan dengan kepemilikan Kartu Kelurga Sejahtera (KKS), terdapat
penerima KKS dari program terdahulu. Begitu juga dengan kepesertaan dalam
Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia
Pintar (KIP) apabila data yang bersangkutan tidak terdapat dalam daftar KPM dan
merasa berhak memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maka dapat melapor
mengikuti proses MPM/SLRT/sistem pengaduan resmi lainnya.
Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran program
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada KPM adalah Kartu Kombo sebagaimana
desain di bawah ini:
Sumber: Pedoman Umum BPNT 2018
Gambar III.3
Contoh Desain Kartu Kombo
Kartu Kombo sebagai identitas KPM dan berfungsi sebagai uang elektronik dan
tabungan, sehingga pada saat pengambilan bantuan sosial perlu dibawa oleh KPM.
Kartu Kombo menyimpan nilai besaran manfaat bantuan pangan yang diberikan, jika
tidak digunakan atau dicairkan pada bulan berjalan, dana dan bantuan tidak akan
hilang, dana tersebut akan terakumulasi. Pada Kartu Kombo tertera nama penerima,
nomor peserta, nama Bank Penyalur dan nomor pengaduan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Kurnia Maesaroh, MM Kasi
Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kota
Bekasi, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Bekasi mendapatkan
bantuan sosial sebesar Rp 110.000,00 (Seratus Ribu) yang setiap bulannya akan
ditransfer ke rekening bank masing-masing KPM.
Kelembagaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdiri dari Tim
Pengendali yang di ketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan. Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaksanakan fungsi koordinasi,
sinkronisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan Program Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT) dengan membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan, yang
teridiri dari Tim Kooridinasi Bansos Pangan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan
Kecamatan.
Adapun prinsip, tujuan dan manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai
berikut:
a. Prinsip Utama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
1) Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM
2) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis,
kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/atau telur) serta tempat membeli
sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-warong tertentu dan bahan
pangan tidak dipaketkan)
3) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan
peningkatan penghasilan dengan melayani KPM
4) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada
KPM
5) E-warong dapat membeli pasokan bahan Pangan dari berbagai sumber
sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal
6) Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan
tidak bertugas menyalurkan bahan Pangan kepada KPM, termaksuk tidak
melakukan pemesanan bahan Pangan.
b. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuan
Pangan
2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerima bantuan Pangan bagi
KPM
4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan
Pangan
5) Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Bekelanjutan (Sustainable
Development Goals)
c. Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
1) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai
mekasime perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2) Meningkatnya efisensi penyaluran bantuan sosial
3) Meningkatnya transaksi Non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non
Tunai (GNNT)
4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha, mikro dan
kecil di bidang perdagangan.
2. Peran Dinas Sosial Kota Bekasi dalam Manajemen Pengelolaan Penyaluran
Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Bekasi (BPNT)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Kurnia Maesaroh, M.M. Kasi
Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin, Dinas Sosial Kota
Bekasi sebagai anggota Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota Bekasi berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota yang mempunyai tugas melakukan
koordinasi perencanaan anggaran, pemutakhiran data KPM, sosialisasi, pelaksanaan
penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan serta melaporkan
hasilnya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos
Pangan Pusat. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota Bekasi dibantu juga oleh
Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan (PKH) dan Koordinator
Kabupaten/Kota Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam pendampingan Program
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pada tahun 2019 Tim Koordinasi Bansos Pangan Kota Bekasi menyepakati jenis
manfaat yang diterima oleh KPM adalah beras saja. Kesepakatan ini dituliskan
didalam Juknis (Petunjuk Teknis) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun
2019 yang dibuat oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi. Hasil kesepakatan ini adalah
sebuah pertimbangan atas evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) tahun 2018.
Fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi dalam manajemen pengelolaan penyaluran
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bekasi untuk melaksanakan tugas
tersebut sebagai berikut:
a. Perencanaan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Kurnia Maesaroh, MM Kasi
Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin, perencanaan Dinas
Sosial Kota Bekasi dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
yaitu koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah) untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Pangan Non
Tunai dengan aparatur setempat.
Tahapan-tahapan proses perancanaan anggaran Hibah dan Bantuan Sosial
Daerah Kota Bekasi yang salah satunya adalah program Bantuan Sosial Non Tunai
(BPNT) sebagai berikut:
1) Tahap Pertama: Dinas Sosial Kota Bekasi menyampaikan usulan
permohonan Bantuan Sosial secara tertulis berupa proposal kepada Wali Kota
Bekasi.
2) Tahap Kedua: Wali Kota menunjuk SKPD terkait (melalui disposisi) untuk
melakukan evaluasi terhadap proposal tersebut dengan tujuan untuk
megetahui keberadaan pemohon apakah sudah sesuai dengan proposal yang
diajukan (tidak fiktif). SKPD terkait tersebut adalah:
a) Sekretariat Daerah yaitu Kabag (Kepala Bagian) pemerintahan melukakan
evaluasi usulan hibah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,
Perusahaan Daerah
b) Sekretariat Daerah yaitu Kabag Kesejahteraan Rakyat melukakan evaluasi
usulan hibah dari masyarakat dibidang perekonomian, kesehatan,
keagamaan olah raga Non profesional, kesenian, adat istiadat dan
organisasi kemasyarakatan serta bantuan sosial dari anggota/kelompok
masyarakat.
c) Dinas Pendidikan melakukan evaluasi usulan hibah dari masyarakat
bidang pendidikan dan organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan.
d) Badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat melakukan
evaluasi usulan hibah dari KPU Kota, Panwaslukada dan Pengamanan
Pemilu Kepada Daerah.
3) Tahap Ketiga: Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa
rekomendasi kepada Wali Kota melalui TAPD.
4) Tahap Keempat: TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi tersebut
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
5) Tahap Kelima: Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi
dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS
yang akan dibahas bersama DPRD.
6) Tahap Keenam: Setelah dibahas bersama TAPD dan Banggar DPRD, maka
dicantumkanlah semua nama-nama calon penerima yang jelas (by name by
address) dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) yang selanjutnya
dimasukkan dalam RAPBD.
7) Tahap Ketujuh: RAPBD kemudian dibahas kembali bersama DPRD untuk
disepakati menjadi Perda (Peraturan Daerah) dan dijabarkan dalam Peraturan
Kepada Daerah tentang APBD untuk dijalankan pada 1 Januari tahun
berikutnya.
Setelah disetujui oleh DPRD, Perda dan Perkada dievaluasi oleh Menteri
Dalam Negeri.
8) Tahap Kedelapan: Setelah dievaluasi oleh Mendagri, maka nama-nama yang
tercantum dalam calon penerima hibah dan bantuan sosial yang tertera dalam
APBD berhak untuk menerima dana tersebut.
Tabel III.1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018
No. Jabatan Organik Kedudukan dalam Tim
1. Wali Kota Penanggungjawab
2. Wakil Wali Kota Wakil Penanggungjawab
3.
Adminitrasi Bisnis Daerah Pemerintah
Kota
Ketua
4.
Asisten Adminitrasi Bisnis Daerah
Pemerintah Kota
Koordinator
5. Kepala Dinas PPKAD Wakil Ketua I
6. Kepala BAPPEDA Wakil Ketua II
7. Adminitrasi Bisnis Dinas PPKAD Adminitrasi Bisnis I
8. Adminitrasi Bisnis BAPPEDA Adminitrasi Bisnis II
9. Para Kepala Bidang pada Dinas PPKAD Anggota
10. Para Kepala Bidang pada BAPPEDA Anggota
11. Para Kepala Seksi pada Dinas PPKAD Anggota
12. Para Kepala Seksi pada BAPPEDA Anggota
13. Staf Dinas PPKAD dan Staf BAPPEDA Sekretariat TAPD
Sumber : BPKAD Kota Bekasi 2018
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Kurnia Maesaroh, M.M, Kasi
Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kota
Bekasi, Pemerintah Daerah Kota Bekasi belum dapat merealisasikan anggaran
belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada tahun anggaran 2019 ini, dikarenakan saat
ini kemampuan daerah Kota Bekasi yang tidak memadai setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan Pemerintahan wajib.
Walaupun demikian, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetap akan
terlaksana sesuai dengan jumlah KPM yang datanya sudah tervalidasi. Perencanaan
anggaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini akan tetap dilakukan
Dinas Sosial Kota Bekasi setiap tahunnya.
b. Pengorganisasian
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Kurnia Maesaroh, M.M. Kasi
Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kota
Bekasi, pengorganisasian pada Dinas Sosial Kota Bekasi dalam penyaluran
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu adanya SK (Surat Keputusan). SK dibuat
oleh Kementerian Sosial, Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi.
SK digunakan untuk mengorganisirkan tugas dari masing-masing bagian dalam
melaksankan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bekasi. SK
Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi akan dibuat setiap tahunnya. SK yang terkait
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah:
1) SK Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Kementerian Sosial nomor
515/PFM. PFMPD/KPTS/12/2017 tentang Penetapan Pendamping Sosial
Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejatera dan Bantuan Pangan Non Tunai
Wilayah I dari Unsur Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial.
2) SK Wali Kota Bekasi nomor 460/Kep.131-Dinsos/II/2018 tentang Penetapan
Tim Koordinasi Pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai Tingkat Tahun 2018
3) SK Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi nomor 027/Kep.05-Dinsos/2019 tentang
Penetapan Supervisor dan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai
Kota Bekasi Tahun 2019. SK terdapat pada Lampiran.
SK Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi menetapkan bahwa supervisor dan
Pendamping BPNT adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang
ada di Kota Bekasi. Jumlah TKSK yang ada di Kota Bekasi sebanyak 12, yang
bertugas dan berfungsi sebagai berikut:
1) Melaksanakan sosialisasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pada
pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Bekasi
serta mendokumentasikan kegiatan selama kegiatan berlangsung
2) Melakukan validasi dan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) dengan Bank
3) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana kegiatan di atas,
serta melaporkannya kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi
c. Pengimplementasian
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Kurnia Maesaroh, M.M. Kasi
Pengelolaan Data dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Miskin Dinas Sosial Kota
Bekasi, pengimplementasian atau pelaksanaan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam
penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu:
1) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data KPM (Keluarga Penerima
Manfaat) serta mengkordinasikan dengan Bank Penyalur dan Tim Koordinasi
Bansos Pangan Pusat
Sumber: Pedoman BPNT Tahun 2018
Gambar III.4
Bagan Pelaksanaan Registrasi
Kementerian Sosial akan membuat dan mengirimkan format
pemberitahuan Calon KPM dalam bentuk sofcopy kepada Wali Kota Bekasi
yang akan diteruskan kepada Dinas Sosial Kota Bekasi dengan lampiran
daftar KPM per kelurahan.
Kemudian Dinas Sosial Kota Bekasi akan mencetak dan mengirimkan
format pemberitahuan kepada Kepala Lurah dan ditembuskan kepada
Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dan Program Keluarga
Harapan (PKH) dan selanjutnya format pemberitahuan yang sudah dicetak
tersebut diberikan kepada calon KPM oleh Kepala Kelurahan masing-masing
wilayah. Berikut contoh format pemberitahuan melalui surat:
Sumber: Pedoman BPNT Tahun 2018
Gambar III.5
Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Calon KPM
Surat Pemberitahuan kepada calon KPM terkait status kepesertaannya
setidaknya berisi informasi sebagai berikut:
a) Informasi idenstitas KPM:
(1) Nama pasangan kepala keluarga (calon pemilik rekening)
(2) Nama Kepala Keluarga
(3) Nama anggota keluarga lainnya
(4) Alamat tinggal keluarga
(5) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
(6) Kode unik keluarga dalam DT-PPFM
(7) Nama gadis ibu kandung
(8) Nomor peserta PKH
b) Pemberitahuan bahwa keluarga tersebut termaksuk dalam daftar calon
KPM
c) Informasi bahwa calon KPM yang namanya tertera di dalam format
pemberitahuan harus mengikuti proses registrasi KPM yang waktu dan
tempatnya akan diumumkan kemudian oleh perangkat desa/kelurahannya
d) Dokumen-dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM untuk
mengikuti proses registrasi yaitu surat pemberitahuan dan dokumen
identitas seperti KTP, KK atau dokumen lain yang dapat menunjukkan
identitas sebenarnya dari calon KPM
e) Formulir pembukaan rekening yang diperoleh dari Kantor Cabang (KC)
Bank Penyalur dapat disampaikan bersama format pemberitahuan untuk
dilengkapi dengan dokumen yang menjadi syarat pembukaan rekening
oleh KPM
Dinas Sosial Kota Bekasi dan Bank Penyalur menetapkan jadwal dan
lokasi registrasi calon KPM per kelurahan. Registrasi calon KPM dilakukan
per kelurahan di kantor kelurahan atau tempat lain yang disepakati bersama
kelurahan dengan Bank Penyalur. Sebelum melaksanakan validasi dan
pemutakhiran data KPM, Dinas Sosial Kota Bekasi menugaskan perangkat
kelurahan dan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditiap
kelurahan untuk mencocokan data dalam daftar KPM dengan identitas KPM
menggunakan aplikasi SIKS-NG.
Bagi kelurahan yang tidak memiliki akses internet atau mengalami
gangguan untuk mengakses aplikasi SIKS-NG Dinas Sosial Kota Bekasi
mencetak daftar KPM di setiap kelurahan tersebut untuk dilakukan
pengecekan secara manual dan melampirkan Surat Pertanyaan orang yang
sama. Aplikasi SIKS-NG adalah kepanjangan dari Sistem Informasi
Kesejateraan Sosial-Next Generation, yaitu sebuah sistem informasi yang
menjadi sarana menghimpun, mengolah, dan menyajikan data dan informasi