BAB III PEMBAHASAN A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam ...

53

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor:1166K/Pid.Sus/2016.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu

didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan

sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam

teori dan praktek. Selain itu sebagai dasar penting untuk diperhatikan oleh

hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sebagian telah diatur didalam

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dalam Pasal 8 ayat (2), menyatakan: hakim dan hakim konstitusi wajib

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

yang hidup didalam masyarakat.85

Ada banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah

putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung dengan

mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan

dapat diterima didalam masyarakat, dan juga dapat dipahami oleh pihak

korban maupun pihak pelaku.86

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum itu dipandang

terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, maka hakim dalam

menjalankan kekuasaan kehakimannya wajib menafsirkan hukum demi

85

Tamara Maulida Pohan, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis

Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Kota

Tebing Tinggi), Skripsi, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah

Sumatera Utara, 2019, hlm.29 86

Muh.Arham Latif, Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak

Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Nomor:146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks), Skripsi, Diterbitkan oleh Fakultas Syari‟ah dan

Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm.45

54

rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai

dengan rasa keadilan dalam masyarakat itu, sebab hakim tidak terlepas

dari masyarakat dimana ia berada dalam melakukan tugasnya.87

Dalam hal ini pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan

menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang

memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan

mengenai faktor apa saja yang dapat memberatkan ataupun meringankan

pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Sebagai penegak hukum,

hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa,

memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. 88

Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar

bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum hakim

membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan

putusan kepada terdakwa.Sebelum hakim memutuskan perkara, terlebih

dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu:

a. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan

terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya

b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang

dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah

terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana

c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat

dipidana.89

87

Arbijoto, Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam

Menjalankan Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta:Diadit Media, 2010), hlm.28 88

Deka Aryanti, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg),

Skripsi, Diterbitkan Oleh Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang,

2018, hlm.75 89

Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya:Bina Ilmu, 2007),hlm.136

55

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana

narkotika, hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan dalam

memutuskan perkara. Adapun pertimbangan-pertimbangan itu adalah

sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis.

Adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor

yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang

telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam

putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar

pada pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan yang

dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah

dibacakan didepan sidang pengadilan.

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah seseorang yang menyampaikan atau

memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana

berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar sendiri, lihat

sendiri, dan ia alami sendiri.90

Keterangan sanksi menjadi salah

satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan

putusan.

c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang diketahui

sendiri maupun di alami sendiri.

90

Saksi,https://id.m.wikipedia.org, Diakses pada tanggal 23 Desember 2019

56

d. Barang-barang bukti

Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa

saja yang dapat disita:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau

sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai

hasil dari tindak pidana.

2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk

melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya

3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan

tindak pidana

4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk

melakukan tindak pidana

5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan

tindak pidana yang dilakukan.

Jadi yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang yang

dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana.91

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses

persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat

dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai

ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-

pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau

tindakan oleh hakim.92

91

Floria Dianti, Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti,

https://m.hukumonline.com, Diakses pada tanggal 23 Desember 2019

57

2. Pertimbangan yang bersifat non Yuridis yaitu:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya

keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam

melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti

membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis

terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status

sosial yang melakat pda dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan

adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis

dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya

dengan keadaan marah.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, kondisi sosial ekonomi

tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan

putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang

terungkap dipersidangan karena pada dasarnya faktor

ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap

terdakwa untuk melakukan tindakan kejahatan.93

e. Faktor agama terdakwa.

Oleh sebab itu maka untuk melihat kinerja hakim dapat diukur

dari tiga sifat dalam menjatuhkan pidana, yaitu unsur yuridis

93 Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Hukum,No.66

Agustus, 2015, hlm.253-254, Diakses pada tanggal 23 Desember 2019

58

(kepastian hukum), unsur filosofis (kemanfaatan) dan unsur

sosiologis. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata

nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.94

Adapun kasus dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor:1166K/Pid.Sus/2016 adalah sebagai berikut:

1. Identitas terdakwa

Nama : BAMBANG SUSILO bin BAJURI

Tempat Lahir : Kediri

Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 17 Oktober 1966

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Angkasa Gang I, kelurahan Lirboyo,

Kecamatan Mojoroto, kota Kediri

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

2. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa Bambang Susilo bin Bajuri pada hari senin

tanggal 14 Sepember 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya

pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 dirumah kontrakan

terdakwa di ruko pasar sapu Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan

Mojoroto Kota Kediri atau pada suatu tempat termasuk daerah hukum

Pengadilan Negeri Kediri, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

94

Deka Aryanti, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg),

Skripsi, Diterbitkan Oleh Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang,

2018, hlm.77

59

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 perbuatan

tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat,

selanjutnya tim reskoba polres Kediri Kota antara lain saksi Dodit Eko

PW dan saksi Yumawan melakukan penyelidikan pada waktu dan tempat

tersebut di atas, ternyata mendapatkan terdakwa sedang mempersiapkan

diri akan mengkonsumsi Narkotika, selanjutnya telah disita dari tangan

terdakwa berupa 0,31 gram serbuk warna putih yang diduga sabu-sabu,

seperangkat alat hisap yang terdiri dari botol minum sprite, pipet kaca

yang sudah dipecah, 1 (satu) lembar bukti setoran BCA dan 1(satu) buah

HP Merk Evercoss warna hitam dan serbuk yang diduga sabu-sabu beserta

pipet kaca tersebut pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan

dalam genggaman tangan kanan terdakwa dan berdasarkan hasil

pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari laboratorium forensik cabang

surabaya No.Lab : 6933/NNF/2015 tanggal 29 September 2015 barang

bukti Nomor:10302/2015/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik kristal

warna putih dengan berat netto 0,033 gram milik Bambang Susilo bin

Bajuri tersebut diambil kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara

Laboratorius Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan

Nomor: 10302/ 2015/NNF seperti tersebut dalam 1 kantong plastik adalah

benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor

urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa hasil dari pembelian

kepada Roma dengan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu

rupiah) dan terdakwa mengakui telah membeli sabu-sabu melalui Roma

dengan cara memesan melalui HP Evercoss sebanyak 4 (empat) kali dan

yang diingat pembelian ketiga pada tanggal 9 September 2015 dengan cara

60

menstransfer melalui rekening BCA dan sabu-sabu diserahkan dengan

cara diranjau di daerah Tepus Gang II Desa Tepus Kecamatan Gampeng

Rejo Kabupaten Kediri selanjutnya telah dikonsumsi oleh terdakwa sendiri

sampai habis, sampai yang terakhir ketika terdakwa akan mengkonsumsi

sabu-sabu selanjutnya oleh petugas diamankan beserta barang buktinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dengan Pasal 114 ayat 1 (satu) dan 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;95

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Isi tuntutan jaksa penuntut umum pada kejaksaan Negeri Kediri

pada tanggal 21 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Bambang Susilo bin Bajuri terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1(satu) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana

dalam dakwaan alternatif kedua;

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara

selama 6 (enam) tahun dikurungkan selama terdakwa berada

dalam masa tahanan dan membayar denda sebesar

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat)

bulan penjara.

c. Menyatakan barang bukti berupa:

0,31 gram serbuk warna putih yang diduga sabu-sabu

95

Putusan Mahkamah Agung Nomor:1166K/Pid.Sus/2015

61

Seperangkat alat hisap yang terdiri dari alat bong dari botol

minuman sprite

Pipet kaca yang sudah dipecah;

1 (satu) lembar bukti setoran BCA;

Dimusnahkan;

1 (satu) buah HP merk Evercoss warna hitam dirmpas untuk

negara;

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya

perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang

diperiksa dan diadili oleh hakim.Adapun pertimbangan hakim terhadap

terdakwa adalah sebagai berikut:

a. Bahwa terdakwa Bambang Susilo bin Bajuri telah memenuhi

Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika menentukan pecandu yang sudah dewasa

sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat 2 (dua), yang sedang

menjalani rehabilitasi medis 2 kali masa pengobatan/ perawatan

dokter di rumah sakit dan / atau lembaga rehabilitasi medis yang

ditujukan pemerintah tidak dapat dituntut.

5. Penahanan

a. Penyidik sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan

tanggal 4 Oktober 2015

b. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 5

Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015

62

c. Penuntut umum sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan

tanggal 29 November 2015

d. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18

Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016.

6. Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Bambang Susilo bin Bajuri diajukan

kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu dengan Pasal

114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

kedua dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika.96

7. Tuntutan

Tuntutan pidana kepada terdakwa yang pada pokoknya sebagai

berikut:

a. Menyatakan terdakwa Bambang Susilo bin Bajuri terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana

dalam dakwaan alternatif kedua.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara

selama 6 (enam) tahun dikurungkan selama terdakwa berada

berada dalam masa tahanan dan membayar denda sebesar

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat)

tahun penjara.

96

Putusan Mahkamah Agung Nomor:1166K/Pid.Sus/2016

63

c. Menyatakan barang bukti berupa :

0,31 gram serbuk warna putih yang diduga sabu-sabu

Seperangkat alat hisap yang terdiri dari alat bong dari botol

minuman sprite

Pipet kaca yang sudah dipecah

1 (satu) lembar bukti setoran BCA; dimusnahkan

1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam dirampas untuk

negara97

d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

8. Hal yang Memberatkan dan Hal yang Meringankan

Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan kepada

terdakwa, adalah sebagai berikut:

a. Hal yang Memberatkan

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah

yang sedang gencar-gencarmya memberantas kejahatan

Narkotika.

Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis sabu-

sabu.

b. Hal yang Meringankan

Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya

persidangan

Terdakwa berterus terang membenarkan dan mengakui

perbuatannya

97

Putusan Mahkamah Agung Nomor.1166K/Pid.Sus/2016

64

Terdakwa telah melaporkan diri ke BNN untuk sembuh dari

ketergantungan Narkotika.

Adapun kasus dalam putusan Nomor:1166K/Pid.Sus/2016. Yang

diambil dari keterangan dari terdakwa pada saat terdakwa dalam

persidangan yaitu:98

1. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat ditangkap oleh tim

reskoba polres Kediri Kota antara lain saksi Dodik Eko PW dan

saksi Yumawan terdakwa sedang mempersiapkan diri akan

mengkonsumsi Narkotika, dalam kantong plastik berisikan

serbuk warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,31

gram, seperangkat alat hisap yang terdiri dari alat bong dari botol

minuman sprite, pipet kaca yang sudah dipecah, 1 (satu) lembar

bukti setoran BCA dan 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna

hitam.

2. Terdakwa membenarkan keterangan polisi kalau dirinya

membawa, menguasai, menyimpan, memiliki narkotika jenis

sabu-sabu seberat 0,31 gram.

3. Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat ditangkap oleh tim

Reskoba Polres Kediri Kota serbuk yang diduga sabu-sabu

beserta pipet kaca tersebut dan pada saat dilakukan

penggeledahan ditemukan dalam genggaman tangan kanan

terdakwa.

4. Terdakwa menjelaskan mendapatkan barang bukti yang

ditemukan oleh tim Reskoba Polres Kediri Kota antara lain saksi

Dodik Eko PW dan saksi Yumawan pada tanggal 14 September

2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada saat

98

Putusan Mahkamah Agung Nomor.1166K/Pid.Sus/2016

65

waktu dalam bulan September 2015 terdakwa mengakui telah

membeli sabu-sabu melalui Roma dengan cara memesan melalui

HP sebanyak 4 kali dan yang diingat pembelian ketiga pada

tanggal 9 September 2015 dengan cara mentransfernya melalui

rekening BCA dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu

rupiah) dan sabu-sabu diserahkan diranjau didaerah Tepus Gang

II Desa Tepus Kecamatan Gampeng Rejo Kabupaten Kediri.

5. Terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa

konsumsi sendiri sampai habis, dan yang terakhir ketika terdakwa

hendak mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya oleh petugas

diamankan beserta barang bukti.

6. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah berada pada

kategori ketergantungan narkotika pada tingkat yang berat.

7. Terdakwa menjelaskan bahwa sehingga 6 bulan yang lalu

terdakwa pernah datang ke BNN Kota Kediri untuk melaporkan

diri sebagai penyalahguna yang sudah kecanduan. Dan terdakwa

pada waktu melaporkan diri ke BNN telah melakukan

assesment.

8. Terdakwa menjelaskan bahwa BNN Kota Kediri ketika

melakukan assesment menyarankan terdakwa untuk mengikuti

program rehabilitasi rawat inap tetapi terdakwa mempunyai

tanggungan keluarga sehingga menolak untuk direhabilitasi rawat

jalan.

9. Terdakwa menjelaskan bahwa waktu dalam masa perawatan,

terdakwa datang satu kali sehingga terdakwa mengalami

perawatan pada saat pertama melaporkan diri dan satu kali

setelah assesment rawat jalan. Assesment dan rawat jalan

66

dilakukan pertama kali pada tanggal 10 Juni 2015, setelah itu

terdakwa datang kembali untuk direhabilitasi rawat jalan.99

Dalam sidang permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari

Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 oleh hakim tingkat kasasi beranggotakan

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh

ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Majelis, Dr.H.

Margono,S.H.,M.Hum.,M.M. dan Maruap Dohmatiga

Pasaribu,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

juga oleh ketua Majelis Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

M. Iksan Fathoni, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh

Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Dalam Putusan Mahkamah Agung, Hakim menyatakan bahwa

tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima karena berdasarkan

pemeriksaan di persidangan, hakim berpendapat/mempunyai

pertimbangan bahwa terdakwa telah memenuhi Pasal 55 ayat (2) dan Pasal

128 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dan menurut Pasal tersebut tindakan terdakwa tidak dapat dituntut pidana

dan memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan.100

Dengan dasar

pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang

didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan

dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus

99

PutusanMahkamah Agung Nomor.1166K/Pid.Sus/2016 100

Sovia Hasanah, Maksud Amar Putusan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat

Diterima, https://m.hukumonline.com, Diakses pada tanggal 25 Desember 2019.

67

dimuatdidalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang

digolongkan sebagai petimbangan yuridis, yaitu:101

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:1166K/

Pid.Sus/2016, dalam putusan ini jaksa penuntut umum

menuntut terdakwa dengan dakwaan telah melanggar Pasal

114 ayat 1 (satu) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di

sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia

ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 184 KUHAP).

Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas

pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat

hukum. 102

Berikut ini adalah pertimbangan hakim dalam putusan

Mahkamah Agung Nomor:1166K/Pid.Sus/2016, yang berkaitan dengan

keterangan terdakwa yang disampaikan didalam sidang yang pada

pokoknya menerangkan, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2015

sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada saat waktu

dalam bulan September 2015 terdakwa mengakui telah

101

Deka Aryanti, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg),

Skripsi, Diterbitkan Oleh Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang,

2018, hlm.90 102

Deka Aryanti, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg),

Skripsi, Diterbitkan Oleh Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang,

2018, hlm.92

68

membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 gram.

Terdakwa mengaku membeli melalui Roma dengan cara

memesan melalui HP sebanyak 4 kali dan yang diingat

pembelian ketiga pada tanggal 9 September 2015 dengan cara

mentransfer melalui rekening BCA dengan harga

Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu

diserahkan diranjau didaerah Tepus Gang II Desa Tepus

Kecamatan Gampeng Rejo Kabupaten Kediri.

2. Terdakwa mengakui telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.

3. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah berada pada

kategori ketergantungan Narkotika pada tingkat yang berat.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti

sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan

harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan

mengangkat sumpah. Dengan kata lain, keterangan saksi ini

akan memberikan gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan

jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim

mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.103

d. Barang Bukti.

Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan

menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, tentu hal itu

103

Deka Aryanti, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan Nomor.1091/Pid.Sus/2015/Pn.Plg),

Skripsi, Diterbitkan Oleh Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang,

2018, hlm.94

69

akan lebih menambah keyakinan hakim apabila barang bukti

tersebut dikenali dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi

dalam persidangan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung pada Nomor:1166K/

Pid.Sus/2016, dengan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang

diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,033 gram.

2. Seperangkat alat hisap yang terdiri dari alat bong dan botol

minuman sprite.

3. Pipet kaca yang sudah pecah.

4. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA

5. 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna hitam.

2. Pertimbangan yang bersifat Filosofis dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor:1166K/Pid.Sus/2016, yaitu bahwa dalam persidangan

majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat

menghapus pidana, maupun alasan pemaaf dan alasan pembenar

pada diri terdakwa untuk tidak diberikan hukuman.

3. Pertimbangan yang bersifat Sosiologis dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor:1166K/Pid.Sus/2016, yaitu bahwa hakim menyatakan

bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima karena

berdasarkan pemeriksaan di persidangan, hakim

berpendapat/mempunyai pertimbangan bahwa terdakwa terbukti

melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun tidak

dapat dituntut karena ada alasan pengecualian penuntutan pidana.104

104

Sovia Hasanah, Maksud Amar Putusan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat

Diterima, https://m.hukumonline.com, Diakses pada tanggal 25 Desember 2019.

70

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pada Putusan

Nomor:1166K/Pid.Sus/2016, sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis,

sosiologis. Hakim pada putusan ini telah memperhatikan apa yang

seharusnya menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan Putusan terhadap

Pecandu Narkotika, dengan melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan.105

Bahwa terdakwa sebagai penyalahguna/kecanduan telah

memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 128 ayat (1) Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena telah

melaporkan diri kepihan BNN Kota Kediri dan telah melakukan

Assesment dan pengobatan sebanyak dua kali maka secara hukum

terdakwa yang tertangkap membawa, menyimpan atau memiliki Narkotika

sebanyak 0,31 gram tidak dapat dilakukan proses atau tuntutan hukum.

Bahwa penuntutan terhadap terdakwa merupakan suatu bentuk

kriminalisasi sebab perbuatan terdakwa a quo telah dikecualikan oleh

Pasal 55 ayat (2) jo. Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Bahwa, pada pokoknya ketentuan dalam SEMA tersebut

membenarkan penyalahguna narkotika yang sedang menjalani masa

perawatan/rehabilitasi rawat jalan membawa, memiliki, menyimpan atau

menggunakan narkotika jenis sabu maksimum 1 gram.

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan

terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika,

namun tidak dapat dituntut karena ada alasan pengecualian penuntutan

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 128 ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. SEMA

105

PutusanMahkamah Agung Nomor.1166K/Pid.Sus/2016

71

Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karena itu penuntutan penuntut umum

dinyatakan tidak dapat diterima.106

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan

Mahkamah Agung Nomor:1166K/Pid.Sus/2016, yang berkenaan dengan

pelaku penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini adalah pecandu narkotika.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:1166K/Pid.Sus/2016, bahwa

pecandu tersebut tidak dikenai sanksi pidana ataupun penjara, akan tetapi

dikenai sanksi rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan

kondisi para mantan penyalahguna/ketergantungan narkotika kembali

sehat dalam arti sehat fisik, psikologis, sosial dan spiritual/agama

(keimanan).107

Putusan hakim dalam Hal ini sudah sesuai dengan aspek

yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim dalam memutuskan hukuman

pada perkara ini telah memperhatikan apa yang seharusnya menjadi dasar-

dasar dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan melihat

fakta-fakta didalam persidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa,

saksi dan alat bukti. Dengan penjatuhan hukuman rehabilitasi diharapkan

pecandu narkotika dapat sembuh dari ketergantungannya terhadap

narkotika.

106

Putusan Mahkamah Agung Nomor:1166K/Pid.Sus/2016 107

Darda Syahrizal, Op.Cit., hlm.3

72

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah

Agung Nomor:1166K/Pid.Sus/2016.

Dalam agama Islam Istilah narkoba/narkotika tidak dijelaskan

secara langsung dalam Al-quran maupun Al-Sunnah. Keduanya hanya

menyebutkannya dengan istilah Khamar.108

Meskipun demikian, jika suatu

hukum Islam belum ditentukan statusnya, hal itu dapat diselesaikan

melalui metode qiyas. Jadi dimana sesuatu yang disamakan ternyata lebih

besar akibat buruknya dari pada sesuatu yang menjadi bandingannya.109

Khamar adalah minuman yang memabukkan. Khamar dalam

bahasa Arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang

memabukkan dan menutup aurat. Selanjutnya, kata khamar dipahami

sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau

gangguan kesadaran.110

Adapun dalam hukum Islam Narkotika/Narkoba diterjemahkan

ke dalam bahasa Arab dengan kata al-mukhaddirat yang berasal dari akar

khaddra-yukhaddiru yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak

sadar, menutup, gelap, atau mabuk.

Menurut pengertian syara‟ dan bahasa Arab adalah nama untuk

setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang

dijadikan untuk minuman keras yang terbuat dari kurma, anggur dan zat

lainnya. Sesuatu yang dapat menutupi kesadaran berfikir seseorang

108

Sofa Nur Afifah, Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana

Pengguna Narkoba, Skripsi, diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum, UIN

Walisongo Semarang, 2017, hlm.16 109

Narkoba Dalam Pandangan Agama, hlm. 4 110

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Op.Cit., hlm.78

73

disebut dengan khamar, dan haram status hukumnya apabila dikonsumsi

oleh manusia.111

Khamar dalam istilah hukum nasional adalah minuman keras atau

minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol adalah

minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara di fermentasi dan

destilasi, atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan

cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran

minuman yang mengandung ethanol.112

Dengan memperhatikan pengertian khamar tersebut kebanyakan

para ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamar, ganja, ekstasi,

sabu-sabu dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau

menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya

adalah haram.113

Segala sesuatu yang dapat mengganggu akal pikiran dan dapat

mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia

yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk adalah khamar,

yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Termasuk diantaranya adalah

bahan yang dikenal dengan sebutan narkoba/narkotika.114

Dasar hukum pengharaman narkoba dimaksud adalah hadis

Rasulullah Saw. Yang berbunyi:

ن هى رصو ل الله صلى الله عليو وسلم عن كل مسكر و مفت

111Makhrus Munajat, Dikonsumsi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta:Longung

Agung, 2004),hlm.125 112

Mardani, Hadis Ahkam, (Jakarta:PT Raja Grafindi,2012),hlm.322 113

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta:Prenada Media,

2003),hlm.289 114

Achmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,

(Jakarta:Sinar Grafika, 2004),hlm.9

74

Rasulullah SAW. Melarang setiap perkara yang memabukkan dan dapat

melemahkan badan (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).115

Hadis ini analog kepada khamar, oleh karena itu narkoba yang

mempunyai sifat merusak melebihi khamar, sehingga pengguna (ganja,

putaw, ekstasi, kokain dan sejenisnya) yang meracik, penanaman,

memproses, menyimpan, penjual, pembeli, bahkan yang menyuguhkan

serta orang-orang yang mau disuguhi, semua dosa dan dilaknat Allah.116

Ayat-ayat suci yang menyangkut minuman keras (khamar) dapat

disamakan dengan narkoba.

a. Narkoba, Alkohol adalah Haram. يطن فا ي يها الذين امن وا انا المرولميسر والأنصا ب والأزلام رجس من عمل الش

جتنب وه لعلكم ت فلحون (90)نكم العداوةوالب غضآء ف المروالميسر ويصدكم ع ا يريدالشيطن ان ي و قع ب ي ن ذ ان

ت هون(91)كرالله ن وعن الصلوة ف هل ان تم م“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras,

berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah,

adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu

agar kamu mendapat keberuntungan”.(QS. Al-Maa-idah:90)

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan

menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan

shalat,maka tidakkah kamu berhenti?”.(QS.Al-Maaidah:91)

Merujuk kepada ayat dan hadis diatas, Islam memandang narkoba

adalah haram hukumnya, memang ada manfaatnya tetapi ada juga

mudharatnya, namun kerugiannya dan mudharatnya lebih besar dari

manfaatnya.117

Dalam hal ini, Narkotika lebih besar akibat buruknya

daripada khamar. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Al-Sabid yang

menyatakan, “sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had orang

115

Zainudin Ali Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Garafika,2012),hlm.78-79 116

Narkoba Dalam Pandangan Agama,hlm.3 117

Ibid, Hlm.2

75

yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum

khamar. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamar. Di samping

itu, ganja termasuk kategori khamaryang secara lafal dan maknawi telah

di haramkan oleh Rasul-Nya. 118

Keharaman Narkotika itu tidak terbatas banyak atau sedikit, jika

banyak dapat memabukkan maka sedikitpun akan tetap haram meskipun

yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu juga dengan para pelaku

penyalahguna narkotika, pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar

dan penerima narkotika hukumnya tetap haram.119

Para ulama sepakat bahwa konsumen khamar ditetapkan sanksi

hukum had, yaitu dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran

yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang

mengkonsumsi minuman memabukkan dan/atau obat-obat yang

membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler),

menurut pendapat Ahmad Hanafi, besarnya hukuman bagi pelaku tindak

pidana peminum khamar berdasarkan ijma‟ sahabat yaitu delapan puluh

(80) kali cambuk, karena dianalogikan dengan tindak pidana qadzaf.

Empat puluh (40) cambuk sebagai hukuman hudud dan empat puluh lagi

sebagai hukuman ta‟zir.120

Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai

setelah dikenai sanksi hukum masih melakukan dan terus melakukan

beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.Dalam

Islam hukuman bagi peminum khamar dikemukakan oleh H. Hamka Haq

118

Nurul Irfan, Op.Cit.,hlm.224-225 119

Yusuf Qarawadhi, Halal Haram dalam Islam, (Surakarta;Sinar Grafika,

2003),hlm.108 120

Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Kencana,2019),hlm.173

76

sebagai berikut. “Hukuman peminum khamar adalah hukuman dera

sebanyak 40 kali dera sampai 80 kali dera”.121

Hukum dan keadilan tuhan merupakan suatu hal yang tidak dapat

dipisahkan. Ajaran Islam memerintahkan agar setiap manusia khususnya

hakim senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Seperti halnya

penegakan hukum dalam kasus pecandu narkotika yang penulis bahas.

Dari Putusan hakim pada Putusan Nomor:1166K/Pid.Sus/2016,

penulis menyimpulkan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim sudah

sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai penyalahgunaan/

pecandu narkotika yang mana sebagai penyalahguna/pecandu narkotika

wajib untuk direhabilitasi.

Konsep rehabilitasi menurut hukum pidana Islam terhadap

pecandu narkotika ialah seseorang yang dapat direhabilitasi apabila hakim

belum memutuskan atau memberikan hukuman kepada pecandu narkotika,

maka pecandu mendapatkan pengampunan dan dapat

direhabilitasi.Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai

Ta‟dib. Ta‟dib secara bahasa ialah supaya menjaga kemaslahatan umum

atau menegakkan kedisiplinan. Ta‟dibmerupakan salah satu bentuk

hukuman terhadap pembuatan maksiat yang dilakukkan berulang-ulang.

Dalam narkotika Ta‟dib atau rehabilitasi diberlakukan karena adanya

perbuatan penyalahgunaan narkotika secara berulang-ulang yang

disebabkan kecanduan pada narkotika. Jadi syarat penerapan rehabilitasi

121

Zainudin Ali, Op.Cit., hlm.101

77

terhadap pengguna narkotika/pecandu narkotika adalah pengguna tersebut

telah melakukan secara berulang-ulang atau sudah kecanduan.122

Sebagian Ulama berpendapat bahwa ta‟dib atau rehabilitasi

penyalahguna narkotika merupakan suatu hak dari penyalahguna dan

bukan sebagai kewajiban yang harus dikerjakan. Hal itu sama halnya

dengan pecandu narkotika, dimana rehabilitasi merupakan hak bagi

mereka bukan sebagai kewajiban.

Pemidanaan bentuk rehabilitasi dalam hukum pidana Islam

merupakan bentuk pemulihan dan restorasi pelaku pidana kejahatan, untuk

menjadi pribadi yang lebih baik. Proses rehabilitasi dalam hukum Islam

juga sebagai bentuk pencegahan penyakit masyarakat terhadap sebuah

kejahatan sosial.123

Rehabilitasi adalah bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar

KUHP.124

Sanksi diartikan sebagai suatu tanggungan, tindakan, hukuman

untuk memaksa seseorang agar mentaati ketentuan Undang-Undang.

Tindakan diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada

seseorang yang sifatnya tidak menderitakan melainkan mendidik dan

mengayomi.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1166K/Pid.Sus/2016,

hakim memutus terdakwa berupa penjatuhan sanksi rehabilitasi. Sanksi

rehabilitasi merupakan cara untuk membina dan membimbing pelaku

tindak pidana narkotika kearah/hal-hal yang lebih positif. Karena Pecandu

122

Muhammad Masrur Fuadi, Konsep Rehabilitasi Terghadap Pengguna

Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Skripsi, Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm.57 123

Syaflin Halim, Rehabilitasi Sebagai Pengalih Sanksi Penyalahgunaan Narkoba

dalam Hukum Islam, medan, 30 November-03 Desember 2018, hlm.7-8 124

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakart:Sinar Grafika, 2015),

hlm.194

78

narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dalam

ketergantungan. Sedangkan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang

ditandai oleh dorongan untuk menggunakan secara terus menerus dengan

takaran yang cenderung meningkat. Dan untuk menanganinya dibutuhkan

proses rehabilitasi secara bertahap agar pelaku penyalahguna/pecandu

narkotika bisa lepas dari ketergantungannya.125

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa sanksi

bagi pelaku penyalahgunaan/pecandu narkotika adalah ta‟zir. Adapun

penyalahgunaan narkotika mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda.

Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:126

a. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar,

dan penyelundupan bahan-bahan narkotika. Bahkan jika perlu

diberikan hukuman mati.

b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang

melindungi produsen atau pengedar narkotika.

c. Membuat Undang-Undang mengenai penggunaan dan

penyalahgunaan narkotika.

Ta‟zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah

yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun

hak manusia dan tidak termasuk dalam kategori hudud atau kafarat.

Karena ta‟zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-quran dan hadis,

maka ini menjadikompetensi penguasa setempat.127

125

Syaflin Halim, Rehabilitasi Sebagai Pengalih Sanksi Penyalahgunaan

Narkoba dalam Hukum Islam, medan, 30 November-03 Desember 2018, hlm.8 126

Nurul Irfan dan Masyrofah,Op.Cit., hlm.178 127

Nurul Irfan dan Masyrofah,Op.Cit., hlm.139-140

79

Sanksi hukum pengguna narkotika diqiyaskan dengan hukuman

bagi peminum khamar, sanksi hukum tersebut dapat diberlakukan

manakala telah memenuhi dua unsur:128

1. Meminum khamar, dalam artian pelaku telah meminum atau

menggunakan sesuatu yang memabukkan, baik itu sedikit

atapun banyak.

2. Adanya niat melawan hukum (kesengajaan), dalam artian si

peminum mengetahui bahwa apa yang diminum itu adalah

khamar.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pengguna/pecandu

narkotika harus diberlakukan hukuman yang sama dengan peminum

khamar yaitu dera/cambuk sebanyak 80 kali. Rasa sakit yang ditimbulkan

akibat cambukan lebih berat daripada hanya sekedar penjara.129

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Tinjauan Hukum

Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor:1166K

/Pid.Sus/2016), penegakan sanksinya bagi penyalahguna/pecandu

narkotika adalah ta‟zir. Yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak

ditetapkan hukumannya didalam Al-quran dan Hadis, yang mana

hukuman ta‟zir ini dalam hukum pidana Islam diserahkan keputusannya

kepada pemerintah/penguasa negara (ulil amri). Akan tetapi dalam

pelaksanaan hukumannya tetap harus memperhatikan aspek-aspek

kemaslahatan baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat dari

kemudharatan (bahaya).

128

Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang:CV. Karya Abadi Jaya,2015),

hlm.58 129

Sofa Nur Afifah, Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana

Pengguna Narkoba, Skripsi, Diterbitkan oleh Fakutas Syariah dan Hukum, Universitas

Negeri Walisongo Semarang, hlm. 76