Page | 36 BAB III PEMBAHASAN A. Bentuk-bentuk indikasi pelanggaran penggandaan ciptaan secara komersial melalui media sosial Instagram. 1. Motif penggunaan Instagram. Media digunakan dengan berbagai macam motif yang berbeda-beda. Menurut McQuail (1987) motif memiliki empat indikator, diantaranya adalah informasi, identitas pribadi, integrasi, dan interaksi sosial serta motif hiburan. Motif orang menggunakan media juga dipengaruhi oleh tingkat kepuasan dan kegunaan media yang digunakan 39 . Dengan alasan-alasan untuk memenuhi kepuasan akan informasi dan hiburan tersebut sehingga masyarakat banyak yang menggunakan media sosial. Maka dalam penggunaan media sosial dengan berbagai alasan dan dorongan tersebut dapat dibagi-bagi motif dari penggunaan media sosial Instagram. Motif penggunaan media Instagram terbagi menjadi empat, yaitu 40 ; a. Motif untuk memperoleh informasi Media sosial Instagram dapat memenuhi motif penggunanya dengan cara memberi informasi tentang apa yang mereka butuhkan, memberi informasi terkini dengan cepat untuk kebutuhan mereka, membuat penggunanya menjadi lebih tenang Karena mendapatkan banyak pengetahuan serta sangat memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. 39 Riska Paramita Anwar, 2016, Motif Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, skripsi, Ilmu Komunikasi UMM. 40 Ibid
45
Embed
BAB III PEMBAHASAN A. Bentuk-bentuk indikasi pelanggaran ...eprints.umm.ac.id/37748/4/jiptummpp-gdl-katonpatri-48572-4-babiii.pdf · membuat akun-akun Instagram untuk menulis berita,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page | 36
BAB III
PEMBAHASAN
A. Bentuk-bentuk indikasi pelanggaran penggandaan ciptaan secara
komersial melalui media sosial Instagram.
1. Motif penggunaan Instagram.
Media digunakan dengan berbagai macam motif yang berbeda-beda.
Menurut McQuail (1987) motif memiliki empat indikator, diantaranya adalah
informasi, identitas pribadi, integrasi, dan interaksi sosial serta motif hiburan.
Motif orang menggunakan media juga dipengaruhi oleh tingkat kepuasan dan
kegunaan media yang digunakan39. Dengan alasan-alasan untuk memenuhi
kepuasan akan informasi dan hiburan tersebut sehingga masyarakat banyak yang
menggunakan media sosial. Maka dalam penggunaan media sosial dengan
berbagai alasan dan dorongan tersebut dapat dibagi-bagi motif dari penggunaan
media sosial Instagram. Motif penggunaan media Instagram terbagi menjadi
empat, yaitu40;
a. Motif untuk memperoleh informasi
Media sosial Instagram dapat memenuhi motif penggunanya dengan cara
memberi informasi tentang apa yang mereka butuhkan, memberi informasi
terkini dengan cepat untuk kebutuhan mereka, membuat penggunanya menjadi
lebih tenang Karena mendapatkan banyak pengetahuan serta sangat memenuhi
kebutuhan informasi penggunanya.
39 Riska Paramita Anwar, 2016, Motif Penggunaan Media Sosial Instagram di
Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, skripsi, Ilmu Komunikasi UMM. 40 Ibid
Page | 37
b. Motif identitas pribadi
Media sosial Instagram diangap memenuhi motif identitas pribadi apabila
bias membantu penggunanya untuk menjadi lebih terbuka dan menemukan
kelebihannya, kemudian Instagram juga dianggap dapat memenuhi motif
tersebut Karena mendapat banyak respon baik dari followers-nya.
c. Motif integritas dan interaksi sosial.
Media sosial Instagram dapat memenuhi motif interaksi dan integritas sosial
bagi penggunanya, dengan cara membantu untuk dapat berkenalan dengan
teman baik, menemukan topik pembicaraan, dan saling berinteraksi dengan
pengguna lainya.
d. Motif hiburan
Media sosial Instagram dapat memenuhi motif hiburan dengan cara
membantu penggunanya untuk menyalurkan bakat mereka, membantu untuk
megisi waktu luang, kapan dan dimana saja mereka dapat memposting foto
untuk diabadikan di Instagram, juga bias digunakan memperoleh hiburan dan
kesenangan.
2. Bentuk-bentuk indikasi pelanggaran dalam media social.
Media internet adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas
wilayah maupun batas-batas kenegaraan. Hal ini membawa dampak bagi
perilaku para pengguna internet. Karena tidak terdapat batasan-batasan yang
diterima atau diakui secara umum, sehingga internet digunakan sebagai media
yang sangat bebas41. Tetapi kebebasan ini masih disalah artikan sehingga masih
41 Asril Sitompul, 2001,Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di
Cyberspace, Bandung, Citra Adutya Bakti, Hal 71-73
Page | 38
banyak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam dunia internet.
Contoh kejahatan yang dimaksud dan erat kaitannya dengan kegiatan forensik
komputer misalnya42:
a) Pencurian kata kunci atau “password” untuk mendapatkan hak akses;
b) Pengambilan data elektronik secara diam-diam tanpa sepengetahuan
sang empunya;
c) Pemblokiran hak akses ke sumber daya teknologi tertentu sehingga yang
berhak tidak dapat menggunakannya;
d) Pengubahan data atau informasi penting sehingga menimbulkan dampak
orang menggangap kebebasan berekspresi itu tidak memiliki batasan. Tanpa kita
sadari saat ini hampir semua karya cipta terkenal telah dicover dan di recyle
ulang melalui Instagram.. Dengan adanya fitur video tersebut ketika orang
begitu menggemari suatu film atau video clip kemudian ketika menontonya di
bioskop dan direkam oleh orang tersebut lalu diupload ke Instagram.
51 Ibid 52 Lucky Setiawan, 2012, Menghindari Pelanggaran Hak Cipta dalam Menulis, Hukumonline.com, diakses pada 19 Juli 2017
Page | 48
Pelanggaran lain adalah ketika membuat video dengan versi sendiri, misalkan
video travling namun menggunakan lagu dan/atau musik dari orang lain tanpa
izin. Dengan begitu rekaman tersebut bukan berarti milik orang yang meng-
upload. Melainkan tetap milik pemegang hak cipta. Maka hal itu merupakan
pelanggaran hak cipta.
Karena hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk melakukan
pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan. Dengan
begitu, jika melaksanakan hak, wajib mendapatkan izin Pencipta atau pemegang
hak cipta. Serta pencipta memiliki hak moral yang melekat secara abadi pada
diri pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan,
mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan
kehormatan diri atau reputasinya.
Pelanggaran tersebut memiliki sanksi pelanggaran berupa hak ekonomi
pengadaptasian tanpa izin dalam hal memasukan lagu dan/atau musik kedalam
video dapat dikenakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sesuai dalam pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta.
Pelanggaran atas merekam film dalam bioskop dengan kata lain
menyebarkan atau mendistribusikan maka dikenakan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Page | 49
Dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling,
populasi diambil berdasarkan unsur yang dimiliki. samping diambil 10% dari
jumlang 382 following penulis. Maka didapati sampling 38 akun. Dari 38 akun
tersebut terindikasi melanggar penggandaan dan/atau penggunaan secara
komersial berjumlah 22 akun dengan rincian sebagai berikut;
1) Mengunggah foto : 5 akun
Gambar 3.2 pelanggaran mengunggah foto pertama
Page | 50
Gambar 3.3 pelanggaran mengunggah foto kedua
Page | 51
2) Plagiat tulisan : 4 akun
Gambar 3.4 pelanggaran plagiat tulisan tanpa mencantumkan sumber
Page | 52
3) Mengcover ulang video menggunakan latar lagu asli : 2 akun
Gambar 3.5 pelanggaran mengcover video menggunakan latar lagu asli
Page | 53
4) Mengcover lagu : 3 akun
Gambar 3.6 pelanggaran mengcover lagu
Page | 54
5) Menjual produk imitasi : 8 akun
Gambar 3.7 pelanggaran produk imitas pertama
Page | 55
Gambar 3.8 pelanggaran produk imitas pertama
Page | 56
Contoh kasus terkait pelanggaran hak cipta di media sosial, anatara lain:
a. Pelangaran kicauan humor yang melanggar hak cipta53.
Twitter menghapus sejumlah kicauan humor yang dianggap melanggar hak
cipta. Hal ini dilaporkan pertama kali oleh @PlagiarismBad, Sabtu (25/7/2015).
Kicauan @PlagiarismBad menampilkan tangkapan layar yang menunjukkan
penghapusan sejumlah kicauan lantaran ada keberatan pemilik hak cipta.
Laporan The Verge mengonfirmasi kebenarannya. Korban pencurian hak cipta
ini adalah penulis lepas asal Amerika Serikat, Olga Lexell. Kicauan-kicauan
yang dicuri merupakan bagian dari dunia profesional Lexell. Sejak Jumat (24/7),
netizen ramai mengkritik akun media sosial DagelanDotCo yang dianggap kerap
menyebar materi humor milik orang lain tanpa izin. Kasus ini juga menyangkut
dunia profesional. Pasalnya, beberapa materi yang disebar DagelanDotCo
merupakan materi lawakan komika dan penulis.
b. Pelanggaran hak cipta live streaming film “me vs mom”54.
Gadis berusia 25 tahun ini kebingungan dan ketakutan dan air matanya
mulai menitik membasahi pipi. Ya, keresahan hati Merlina itu tak lepas dari
banyaknya polisi yang datang untuk menjemputnya di rumahnya di Jalan Dr
Sutomo, Gang 1 RT 29, Kelurahan Sidodadi, Samarinda Ulu itu.Merlina terjerat
kasus bukan karena penampilannya ketika melakukan live streaming. Tapi lebih
disebabkan menggunakan medsos tersebut bukan pada tempat serta waktu yang
tepat. Demi eksistensinya di dunia maya, Merlina tak lagi memperhatikan
53 Muammar Fikrie, 2015, Twitter Hapus Kicauan Humor yang Melanggar Hak Cipta, Beritagar.id, diakses pada 30 Juli 2017 54 Ali Yusuf, 2017, Kasihan, Hanya Karena Live Streaming Mahasiswi ini Diciduk Polisi, Bandung.pojoksatu.id, diakses pada 30 Juli 2017
Page | 57
larangan. Semua berawal ketika Merliana dan keluarganya sedang nonton film
di bioskop XXI lantai V Samarinda Central Plaza (SCP), Oktober 2016 lalu.
Mungkin Merlina hanya iseng, akhirnya ia pun memulai live streaming di ruang
bioskop ketika film berjudul Me vs Mami diputar. Sekira 17 menit Merlina
melakukan live streaming yang disaksikan ratusan fansnya di dunia maya.
Tak disangka live streaming yang berdurasi cukup panjang itu turut menyita
perhatian MNC Group sebagai pemegang hak cipta atas film tersebut. Bahkan
manajemen salah satu perusahaan media besar itu sampai tak terima. Pihak MNC
mengadukan kasus pelanggaran Undang-undang Hak Cipta serta Undang-
undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu ke Polda Metro Jaya,
November 2016. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Reza Arief Dewanto,
melalui Kasat Reskrim Kompol Sudarsono, didampingi Kanit Jatanras Ipda
Noval Forestriawan menjelaskan, Merlina yang dilaporkan karena melanggar
Undang-Undang (UU) Hak Cipta dan UU ITE sudah dibawa ke Jakarta oleh Unit
Ciber Crime Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Merlina akan menjalani proses
penyidikan.
c. Pelanggaran Hak Cipta Live Streaming Film ‘Warkop DKI Reborn’ di
Bioskop55
Euforia film ‘Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1’ di kalangan
masyarakat Tanah Air bisa dibilang cukup luar biasa. Saking luar biasanya,
sampai ada seorang netizen yang ngelakuin aksi engga bertanggung jawab
dengan ngerekam dan nyebarin adegan film tersebut tanpa ijin loh, Kawan
55 Gabrielle Claresta, 2016, 5 Pelajaran dari Kasus Netizen yang Live Streaming Film ‘Warkop DKI Reborn’ di Bioskop, gemuda.com, diakses pada 30 Juli 2017
Page | 58
Muda. Menurut pihak Falcon Pictures selaku perusahaan yang ngegarap
‘Warkop DKI Reborn’, netizen tersebut udah ngelakuin live streaming di dalam
bioskop dengan ngegunain aplikasi Bigo Live. Sebagai buktinya, pihak Falcon
Pictures pun udah ngeposting hasil screenshot dari akun netizen bernama Rini
Orin itu.
B. Pembuktian perbuatan melawan hukum secara digital dari pelanggaran
penggandaan ciptaan secara komersial dalam media social Instagram.
Hukum Indonesia telah mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai
alat bukti yang sah, melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini tertuang dalam pasal 5 Undang-
undang No. 11 Tahun 2008, berbunyi;
1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari
alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di
Indonesia.
3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah
apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang- Undang ini.
4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
Page | 59
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk
tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus
dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat
pembuat akta.
1. Mencari asal sumber gambar asli
Dalam perkembangannya gambar, foto dan video yang ada pada media
sosial ini akan tersebar dengan cepat jika memiliki daya tarik tinggi, sehingga
akan menjadi kendala karena harus mencari dan mengetahui dari mana sumber
gambar berasal. Guna mengetahui dari asal gambar pertama diunggah
menggunakan mesin pencari khusus gambar yang termasuk jenis “Reverse
Image Search”. Dimana software atau mesin pencari itu akan melacak informasi
berdasarkan gambar.
Page | 60
Gambar 3.9 gambar yang telah diedit dan telah tersebar
Kemudian gambar dapat dicari gambar aslinya melalui aplikasi “Reverse
Image Search”, kemudian akan ditemui hasil penelusuran seperti gambar 3.2
Page | 61
Gambar 3.9 hasil penelusuran gambar
Setelah ditelusuri maka ditemukan gambar bersumber dari indopos.co.id
Gambar 3.10 sumber gambar
Page | 62
2. Melacak pelaku pelanggaran di media sosial.
Kepala Divisi Hukum Indonesia Cyber Law Community (ICLC) Josua
Sitompul menjelaskan sebenarnya ada beberapa cara untuk melacak seseorang
sebagai pemilik atau admin akun. Pertama, melihat dari kesesuaian pola
tulisannya kadang-kadang ada orang yang membuat satu tulisan itu sangat
spesifik. Misalnya, kalau saya ngomong thanks itu ‘tks’, orang lain ‘tx’ atau
mungkin juga dari pola tulisannya yang lain. Kesesuaian pola tulisan tersebut
dapat dilihat dengan cara membandingkan konten yang ada di dalam akun
anonim dengan konten yang ada di blog atau website resmi milik orang tersebut,
lanjutnya. Kedua, pelacakan yang paling akurat adalah melalui pencarian IP
address si pelaku. Namun, untuk kasus-kasus jejaring sosial seperti facebook dan
twitter, pelacakan IP address susah untuk didapatkan56. Guna melacak
keberadaan pelaku pelanggaran, investigasi dilakukan dengan cara melacak
alamat internet protokol ( IP Address) dari pemilik akun. Melalui Indonesia
Security Incidents Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) tim
kepolisian bekerjasama juga dengan perusahaan penyedia jasa internet ( Internet
Service Provider/ISP) untuk mendapatkan IP Address.
Perlu adanya kerjasama dengan perusahaan ISP, karena ISP mencatat nomor
IP Address semua pelanggan dan mengetahui lokasi penggunanya. Pada ISP
akan di pasang juga beberapa Server, baik untuk Web, mail maupun berbagai
keperluan lainnya. Karena semua perangkat yang terkoneksi dengan jaringan
local maupun internet akan memiliki IP Address. Selain melacak alamat internet
56 Unknown ,Ini Cara Ahli Cyber Crime Melacak Admin Akun Anonim Medsos, hukumonline.com, diakses tanggal 7 Juni 2017
Page | 63
protocol (IP Address), dapat juga melacak melalui alamat Media Access Control
(MAC Address) yang sering disebut juga Ethernet Address, Physical Address,
atau Hardware Address dimana alamat ini berada pada setiap perangkat
komputer dan tidak dapat diubah karena telah masuk ke dalam Read Only
Memory (ROM). Diperlukanya MAC Address disebebkan lokasi IP Address
yang dapat dipalsukan oleh para pelaku.
3. Prinsip dasar komputer forensic.
Terdapat beberapa yang sering menjadi acuan para professional digital
forensic karena diterima dan aplikatif, yaitu57:
a) Good Practice Guide For Computer-Based Electronic Evidence yang
dikeluarkan oleh, Association of Chief Police (ACPO) yang merupakan
asosiasi para pimpinan kepolisian di Inggris yang bekerja sama dengan 7safe;
b) Forensic Examination of Digital Evidence: Guide for Law Enforcement, yang
dikeluarkan oleh, National Institute of Justice yang berada di bawah U.S.
Departement of Justice;
c) Electronic Ccrime Scene Investigatio: A Guide for First Responders, yang
juga dikeluarkan oleh National Institute of Justice yang berada di bawah U.S.
Departement of Justice.
ACPO termasuk lembaga pemerintah di bidang penegakan hukum yang
sangat jelas menyatakan prinsip-prinsip dasar digital forensic seperti yang
dikutip dari guidelines, sebagai berikut (ACPO, p4)58:
57 Sukriadi Shafar, 2014, Prinsip Dan Prosedur Dasar Penanganan Bukti Digital
Dalam Computer Crime dan Compute Related Crime, UII Yogyakarta 58 Ibid
Page | 64
a) No action by law enforcement agencies or their agents should change data
held on a computer or storage media which may subsequently be relied upon
in court. “Penjelasan: Sebuah lembaga penegak hukum dan/atau petugasnya
dilarang mengubah data digital yang tersimpan dalam suatu media
penyimpanan eletronik yang selanjutnya akan dibawah dan
dipertanggungjawabkan di pengadilan.”
b) In circumstances where a person finds it necessary to access original data
held on a computer or on storage media, that person must be competent to do
so and be able to give evidence explaining the relevance and the implications
of their actions. “Penjelasan: untuk seseorang yang merasa perlu untuk
mengakses data digital yang tersimpan di media penyimpanan barang bukti,
maka orang tersebut harus benar-benar jelas kompetensinya dan dapat
menjelaskan relevansinya dan implikasi dari tindakan-tindakan yang di
lakukan selama pemeriksaan dan analisis barang bukti tersebut.”
c) An audit trail or the record of all processes applied to computer-based
electronic evidence should be created and preserved. An independent third
party should be able to examine those processes and achieve the same result.
“Penjelasan: Seharusnya ada catatan teknis dan praktis terhadap langkah-
langkah yang diterapkan terhadap media penyimpanan barang bukti selama
pemeriksaan dan analisis berlangsung, sehingga ketika barang bukti tersebut
diperiksa oleh pihak ketiga maka seharusnya pihak ketiga tersebut akan
mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang dilakukan oleh
investigator/analisis forensic sebelumnya.”
Page | 65
d) The person in charge of the investigation (the case officer) has overall
responsibility for ensuring that the law and these principles are adhered to.
“Penjelasan: seseorang yang bertanggung jawab terhadap investigasi kasus
maupun pemeriksaan dan analisis barang bukti eltronik harus dapat
memastikan bahwa proses yang berlangsung sesuai dengan hukum yang
berlaku dan prinsip-prinsip dasar sebelumnya (yaitu prinsip dasar nomor 1, 2,
dan 3) sehingga dapat dipablikasikan dengan baik”.
a. Penggeledahan dan penyitaan
Penggeledahan dan penyitaan telah disebutkan dalam Pasal 43 ayat 3
Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektroik:
“Bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap system elektronik yang
terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan
setempat”.
Kemudian dalam Bab IV tentang Tata Cara Penyitaan dalam Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-
01.H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana Di Bidang Kekayaan Intelektual mengatakan:
PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaanya
sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) PPNS Kekayaan Intelektual dapat melakukan penyitaan
denganmempertimbangkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP dan
wajibmeminta persetujuan Penetapan dari Ketua PN setempat;
Page | 66
b) Surat permohonan penetapan penyitaan sebagaimana dimaksud huruf a,
ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS
bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui
oleh atasan PPNS.
b. Akuisisi bukti digital
Berikut beberapa langkah yang mungkin diambil dalam akuisisi bukti59:
1) Amankan bukti digital sesuai pedoman yang sudah ditetapkan (dengan
meng-copy data agar jika terjadi kerusakan tidak merubah data awal, salah
satunya dengan menggunakan perangkat tableau forensic write-blocker
guna mengambil bukti tanpa melakukan modifikasi atau perubahan
informasi apa pun terhadap data yang dipindai.)
2) Mendokumentasikan konfigurasi hardware dan software system yang di
gunakan oleh pemeriksa (investigator)
3) Verifikasi operasi dari system komputer untuk keperluan pemeriksaan akses
fisik media penyimpanan.
4) Men-disassembling komputer untuk keperluan pemeriksaan untuk akses
fisik media penyimpanan.
5) Mengidentifikasi media penyimpanan internal, eksternal, atau bahkan
keduanya.
6) Mendokumentasikan media penyimpanan internal (misalnya: jumper
setting, model, developernya, kapasitas, kemampuan atau kecepatan,