BAB III PEMBAHASAN...18 BAB III PEMBAHASAN 3.1. Tinjauan Umum Organisasi 3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

18 BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Organisasi

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Organisasi Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kotamadya dalam melaksanakan Pelayanan Masyarakat di wilayahnya. Pengertian sebagaimana di atas mengandung maksud bahwa Kelurahan tidak lagi merupakan wilayah administrasi pemerintahan tetapi sudah menjadi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya dengan diberikan kewenangan yang diatur dengan peraturan perundangan. Untuk Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta telah diberikan kewenangan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Kelurahan Pasar Minggu merupakan salah satu kelurahan dari Tujuh kelurahan di Kecamatan Pasar Minggu termasuk dalam Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan dan berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor : 1251 Tahun 1986 tanggal 03 November 1986 dan SK Gubernur KDKI Jakarta Nomor : 1815 Tahun 1988 Wilayah Kelurahan Pasar Minggu dengan batas-batas : 1. Sebelah Utara : Jl. Raya Pejaten Kelurahan Pejaten Barat. 2. Sebelah Timur : Jl. Raya Pasar Minggu Kelurahan Pejaten Timur dan

19 Jl. Raya Lenteng Agung Kelurahan Tanjung Barat. 3. Sebelah Selatan : Jl. W.R. Supratman Kelurahan lenteng Agung dan Kelurahan Kebagusan. 4. Sebelah Barat : Jl. Mujair, Jl. D (AUP Barat), Jl. Jati Raya, Jl. Holtikultura Dan Jl. Salihara Kelurahan Jati Padang. Luas Wilayah Kelurahan Pasar Minggu 276.80 Ha yang dibagi habis kedalam 10 Rukun Warga ( RW ) yang terdiri dari 110 Rukun Tetangga ( RT ) dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 9.296 KK, adapun jumlah penduduk sampai dengan akhir Agustus 2019 tercatat sebanyak 30.064 jiwa yang terdiri dari Warga Negara Indonesia ( WNI ) sebanyak 30.064 laki-laki sebanyak 15.075 jiwa dan perempuan sebanyak 14.981 jiwa dan untuk Warga Negara Asing terdiri dari laki-laki sebanyak 7 jiwa dan perempuan sebanyak 1 jiwa, sedangkan untuk kepadatan penduduk 107 jiwa/km2. Pada saat ini Kantor Kelurahan Pasar Minggu Jakarta terletak di Jl. Raya Ragunan Rt.009/04 No.16, Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520. Visi Kantor Kelurahan Pasar Minggu Jakarta Visi merupakan serangkaian kata yang menunjukan impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu perusahaan yang dideskripsikan secara jelas dan ringkas dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan serta tersedianya sumber data dan informasi serta pelayanan masyarakat di kelurahan Pasar minggu yang lengkap,cepat,dan efektif.

20 Misi Kantor Kelurahan Pasar Minggu Jakarta 1. Mengembangkan penyajian data dan informasi pelayanan dan pembangunan yang berkesinambungan. 2. Mengembangkan dan memberikan informasi tenteng pelayanan yang akurat. 3. Membina dan meningkatkan sumber daya di bidang sistem informasi pelayanan masyarakat. 4. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. 5. Membangun komunikasi dan motifasi kerja. 3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Struktur Organisasi menunjukan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Sumber: Kelurahan Pasar Minggu Jakarta

21 Gambar III.1 Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Pasar Minggu Jakarta Dalam mencapai tujuannya, Kantor Kelurahan Pasar Minggu Jakarta tidak terlepas dari peran struktur organisasi sebagaimana gambar III.1. Berdasarkan struktur organisasi Kantor Kelurahan Pasar Minggu Jakarta, maka dapat dijelaskan tata kerja/ fungsi dan masing-masing bagian, sebagai berikut: 1. Lurah Kelurahan dipimpin oleh seseorang lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab pada walikota melalui camat yang mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan yang dilimpahkan oleh walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah menyenggarakan fungsi : a. Perencanaan tugas operasional urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilimpahkan Walikota. b. Pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pemerintahan. c. Pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan. d. Pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang kemasyarakatan. e. Pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka penyelenggaraan pelayanan masyarakat. f. Pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

22 g. Pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. h. Pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka pemeliharaan prasarana fasilitas umum. i. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Kelurahan. j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh walikota melalui camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah mempunyai fungsi : a. Merumuskan rencana kerja untuk melaksanakan urusan yang dilimpahkan oleh walikota dibidang pemerintahan. Pembangunan dan kemasyarakatan. b. Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja mengenai urusan yang dilimpahkan oleh walikota pada bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagai pertanggung jawaban pada walikota. c. Menyusun rencana pembangunan tahunan kelurahan dan rencana pembangunan lima tahun kelurahan serta pelaksanaan musyawarah rencana pekembangunan tingkat kelurahan. d. Menyelenggarakan administrasi pertanahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya. e. Melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari bantuan keuangan dari pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota. f. Menyelenggarakan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban umum. g. Merumuskan kerja sama kelurahan dengan kelurahan lain dalam satu wilayah kecamatan.

23 2. Sekretaris Lurah Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, pelaksanaan, tata usaha, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi : a. Pelakasanaan penyusunan program dan rencana kerja serta anggaran kelurahan; b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, kepagawaian keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga kelurahan; c. Pelaksanaan pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat kelurahan; d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pegawai di lingkungan kelurahan; e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan dilingkup kelurahan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Kepala Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan PTSP oleh KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan serta pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin serta dokumen administrasi yang menjadi kewenangannya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PTSP menyelenggarakan fungsi :

24 a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran BPTSP. b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPTSP. c. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi oleh KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan. e. Penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya. f. Penelitian/pemeriksaan berkas· permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya. g. Pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serla dokumen administrasi sesuai kewenangannya. h. Penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya. i. Penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya. j. Pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya. k. Penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya. l. Pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP. m. Pelayanan, pemprosesan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan PTSP.

25 n. Pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan di KPTSP serta pengaduan/keluhan atas pelayanan Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan yang tidak dapat diselesaikan oleh KPTSP. o. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BPTSP. p. Pengelolaan kerumahtanggaan dan surat-menyurat BPTSP. q. Pengelolaan kearsipan BPTSP. r. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara BPTSP. s. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis penyelenggaraan PTSP. t. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana penyelenggaraan PTSP. u. Pencatatan, pembukuan dan pelaporan retribusi pelayanan penyelenggaraan PTSP. v. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPTSP. 4. Satuan Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kasatpel dukcapil) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

26 c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. d. Penyelenggaraan koordinasi administrasi kependudukan. e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kependudukan. f. Pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk. g. Pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan yang bersifat khusus dan penduduk rentan administrasi kependudukan. h. Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan sistem administrasi kependudukan. i. Penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan. j. Pemutakhiran data penduduk dalam pelaksanaan pemilihan umum. k. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan. l. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependudukan dan pencatatan sipil. m. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. n. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. o. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. p. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. q. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

27 r. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. s. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. t. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 5. Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Kasatgas Pol PP) Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Kasatpol PP mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Satpol PP Kota, Satpol PP Kabupaten, Satpol PP Kecamatan, Satpol PP Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/ swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. 6. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kasie Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala kasie yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah yang mempunyai tugas pokok membantu lurah melaksanakan pembinaan pemerintahan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan pembinaan Rukun Warga.

28 Kasie Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menyusun bahan rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi sesuai dengan Iingkup tugasnya. c. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi pemerintahan di wilayah Kecamatan. d. Melaksanakan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan. e. Melaksanakan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan. f. Melaksanakan kegiatan fasilitasi koordinasi forum koordinasi pimpinan Kecamatan. g. Melaksanakan kegiatan pembinaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). h. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pembinaan kesatuan bangsa dan politik lingkup Kecamatan. i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan. j. Memfasilitasi penyelesaian masalah/konflik warga. k. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak daerah. l. Menghimpun bahan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan. m. Menyusunan, menyajikan dan memanfaatkan peta situasi ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.

29 n. Mengoordinasikan dan melaksanakan upaya pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di wilayah Kecamatan. o. Melaksanakan kegiatan, pembinaan dan koordinasi perlindungan masyarakat. p. Mengupayakan penyelesaian gangguan sosial di wilayah Kecamatan. q. melaksanakan kegiatan atau pengendalian lalu lintas orang ditempat-tempat tertentu dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. r. Memberikan bantuan terhadap penanggulangan bencana di wilayah Kelurahan oleh Kelurahan dalam 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam. s. Melakukan penjagaan di tempat-tempat tertentu yang strategis/ penting/urgen dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. t. Melaksanakan kegiatan pengendalian masyarakat pada acara/kegiatan tertentu dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. u. Melaksanakan deteksi dini terhadap potensi dan penyelesaian gangguan sosial. v. Melaksanakan kegiatan penertiban terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di wilayah Kecamatan. w. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban. 7. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KASIE EKBANG) Kasie Ekonomi dan pembangunan dipimpin oleh kepala kasie yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah yang mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan ekonomi pembangunan, koperasi dan UKM serta pembangunan partisipasi masyarakat.

30 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kasie ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. b. Pengkoordinasikan upaya pemberdayaan masyarakat. c. Pelaksanaan fasilitas kegiatan ekonomi pembangunan serta swadaya masyarakat. d. Perencanaan pembangunan fisik bagi program kelurahan atas prakarsa masyarakat. e. Pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi, UKM, dan lembaga keuangan mikro formal maupun lembaga keuangan pembiayaan informasi. f. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup. g. Dalam pelaksanaan fungsi sebagimana dimaksud pada ayat (2) kasie ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi : h. Merencanakan kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan i. Menyusun rencana pembangunan tahunan kelurahan dan rencana pembangunan lima tahun kelurahan serta pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan. j. Mempasilitasi kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam upaya pembangunan masyarakat k. Menyiapkan bahan perencanaan, pengoordinasian, pengawasan, dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan diwilayah kerjanya. l. Mempasilitasi pembangunan dibidang prasarana lingkungan dan pengembangan perekonomian lingkungan.

31 m. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pola pencegahan kerusakan lingkungan hidup. n. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan tehadap perkembangan perindustrian dan perdagangan, energi dan sumber daya mineral, perekoperasian, UKM, dan ekonomi lemah. o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis pelaksanaan tugas ekonomi dan pembangunan kepada atasan. p. Mempelajari, memahami, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perekonomian yang berkaitan dengan perekonomian yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan. q. Melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan dikelurahan. r. Memfasilitasi pengembangan usaha budi daya periklanan dan penyiapan bahan pembinaan pembenihan ikan rakyat, serta mempasilitasi pemasaran periklanan. 8. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kasie kesejahteraan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala kasie yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab pada lurah yang mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1) kasie kesejahteraan masyarakatan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. b. Penyusunan program sosial dan kesejahteraan masyarakat.

32 c. Pelaksanaan pemberian pelayanan terhadap kegiatan kegitan keagaman. d. Penyusunan program pembinaan dibidang kesejahteraan sosial. e. Pelaksanaan pembinaan organisasi kepemudahan, olahraga, kesenian, dan organisasi masyarakat. f. Pelaksanaan pembinaan bidang kesejahteraan sosial. g. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan masyarakat dalam partisipasi kesejahteraan sosial. h. Pengendalian dan pengawasan sanitasi dan penyediaan air bersih lingkungan pemukiman. i. Pelaksanaan pelayanan teknis kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan dan pendidikan. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) kasie kesejahteraan masyarakat mampunyai fungsi : a. Merencanakan kegiatan kasie kesejahteraan masyarakat. b. Menyusun bahan-bahan program sosial dan kesejahteraan masyarakat. c. Memfasilitasi kegiatan sosial masyarakat. d. Memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan keagaman. e. Menyusun kegiatan, pembinaan dibidang kesejahteraan sosial. f. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan masyarakat dalam partisipasi kesejahteraan sosial. g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepada atasan. h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan. i. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier.

33 j. Membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar. k. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. l. Mempelajari, memahami, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. 3.1.3. Kegiatan Organisasi

Kelurahan mempunyai organisasi yang dilakukan sesuai Undang-Undang seperti pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan dan penyelenggaraan ketatausahaan. Adapun yang terpenting dalam Kantor Kelurahan Pasar Minggu merupakan usaha terpenting dalam pelayanan masyarakat, beberapa jenis pelayanan yang ada di Kantor Kelurahan Pasar Minggu, antara lain pengurusan: nikah, SKDP, waris, pertanahan, legalisir atau tanda tangan, dukcapil, pembuatan kartu pencari kerja (kartu kuning), izin penggunaan makam, perpanjangan izin penggunaan makam, izin penggunaan tanah makam tumpangan, surat izin praktek (sip) dokter/bidan/perawat, izin usaha mikro kecil (IUMK), dan PM 1.

34 3.2. Hasil Penelitian Berdasarkan dari data hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Pak Andri selaku karyawan bagian DISDUKCAPIL(Dinas Kependudukan Catatan Sipil) di Kantor Kelurahan Pasar Minggu Jakarta, hasil dari wawancara meliputi prosedur pelayanan perpindahan kependudukan Kelurahan Pasar Minggu, perkembangan hasil pengurusan perpindahan kependudukan pada Kelurahan Pasar Minggu, apa saja kendala yang terjadi pelayanan perpindahan kependudukan di kelurahan Pasar Minggu, apa saja solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada pelayanan perpindahan kependudukan di kelurahan Pasar Minggu. 3.2.1. Prosedur Pelayanan Perpindahan Kependudukaan Kelurahan Pasar

Minggu Adapun jenis pelayanan yang dapat di lindungi oleh pemerintahan adalah salah satunya perpindahan kependudukan, dalam melakukan pelayanan dapat dengan cepat, akurat dan cermat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Pasar Minggu perpindahan kependudukan terdapat menjadi 2 yaitu pindah dalam DKI dan pindah luar DKI. Pindah dalam DKI bermaksud yaitu pindah yang terdiri dari antar Kelurahan, Kecamatan dan antar Kota sedangkan pindah luar DKI bemaksud pindah antar Provinsi. Berdasarkan hasil riset dan observasi yang penulis lakukan diKantor Kelurahan Pasar Minggu, maka penulis menyimpulkan untuk data kependudukan yaitu berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan kalau Catatan Sipil itu berupa Akte Kelahiran, Akte kematian dan Akte perkawinan. Dengan demikian untuk persyaratan dalam pengurusan perpindahan kependudukan

35 di Kantor Kelurahan Pasar Minggu, tidak lagi menggunakan pengantar RT/RW Karena sudah di gabung dalam pengurusan kependudukan atau catatan sipil. Adapun persyaratan yang wajib harus dilengkapi dalam pengurusan perpindahan kependudukan baik pindah dalam DKI maupun pindah luar DKI yaitu : Foto copy KTP, Foto copy Kartu keluarga, foto copy Ijazah terakhir, surat pindah yang dari alamat asal tersebut, foto copy akte kelahiran dan foto copy buku nikah jika sudah menikah, jika cerai hidup/mati di lampirkan fotocopy surat keterangan cerai hidup/ mati. A. Prosedur Pindah Dalam DKI Bagi warga yang akan melakukan kepindahan domisili di dalam provinsi DKI Jakarta pindah antar kelurahan atau kecamatan, maka dapat mengikuti prosedur seperti pada gambar III.2.

36 Sumber: Kelurahan Pasar Minggu Gambar III.2 Prosedur perpindahan kependudukan Kelurahan Pasar Minggu Berdasarkan gambar di atas prosedur perpindahan kependudukan dalam DKI dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Penduduk yang datang kelurahan, kemudian petugas memberikan nomer antrian untuk mengurus surat perpindahan kependudukan. 2. Kemudian petugas memanggil nomer antrian sesuai dengan nomernya, penduduk akan menuju loket petugas DISDUKCAPIL. 3. Setelah itu, penduduk memberikan dokumen kepada petugas untuk membuat surat perpindahan kependudukan. Dokumen yang dibutuhkan berupa foto copy kartu keluarga, foto copy KTP, foto copy buku nikah jika sudah menikah, ijazah terakhir, foto copy akte kelahiran dan yang penting surat pindah dari daerah asalnya. 4. Staff pemerintahan akan mengecek kembali dokumen yang ingin membuat surat perpindahan kependudukan jika sudah lengkap maka, staff pemerintahan akan memberikan formulir kepada penduduk untuk di isi sesuai data yang ingin pindah. Formulir berupa mengisi kembali from Kartu Keluarga secara lengkap dan mengisi F-138 ( Formulir Permohonan Pindah Datang WNI). 5. Setelah itu, penduduk yang telah mengisi formulir kartu keluarga dan F-138 kemudian petugas akan memeriksa kembali data yang telah di isi oleh penduduk sudah benar atau belum. Jika sudah benar petugas akan membuat surat keterangan pindah DKI dan langsung di print oleh petugas staff pemerintahan.

37 6. Surat keterangan pindah DKI akan diperiksa kembali kepada penduduk yang ingin pindah, jika sudah benar petugas staff pemerintahan akan memberikan surat keterangan pindah DKI kepada kepala DISDUKCAPIL untuk mentanda tangani dan memberikan stempel. Kemudian surat keterangan pindah akan diberikan kepada penduduk. 7. Staff pemerintahan akan memberikan pengarahan kepada penduduk untuk datang kecamatan, setelah sampai di kecamatan petugas akan memberikan surat keterangan pindah kepada petugas kecamatan agar dapat di tanda tangani oleh bapak camat dan diberikan stempel. Setelah itu, surat keterangan pindah DKI akan diberikan kepada penduduk dan petugas kecamatan akan memberika pengarahan kepada penduduk agar penduduk langsung pergi ke alamat yang dituju.

38 B. Pindah luar DKI Bagi masyarakat yang bermaksud untuk pindah domisili di luar DKI Jakarta, berdasarkan gambar prosedur perpindahan kependudukan luar DKI sebagai berikut: Sumber: Kelurahan Pasar Minggu Gambar III.3 Prosedur perpindahan kependudukan Kelurahan Pasar Minggu Berdasarkan gambar di atas tentang prosedur perpindahan kependudukan luar DKI dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Penduduk datang kelurahan, petugas akan memberikan nomer antrian untuk membuat surat perpindahan kependudukan. Setelah itu, petugas memanggil

39 nomer antrian sesuai dengan nomer penduduk yang di panggil dan langsung menuju ke loket DISDUKCAPIL. 2. Kemudian, staff pemerintahan akan memeriksa dokumen yang dibutuhkan seperti foto copy Kartu Keluarga, Foto copy KTP , Foto copy buku nikah jika sudah menikah, ijazah terakhir, foto copy akte kelahiran, dan yang penting surat keterangan pindah dari alamat sebelumnya. untuk mengurus perpindahan kependudukan, jika sudah lengkap penduduk harus mengisi F-138 (Formulir Permohonan Pindah Datang WNI), formulir Kartu keluarga, Surat pernyataan tidak keberatan dalam penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan,surat pernyataan jaminan tempat tinggal penduduk WNI 3. Setelah mengisi formulir semua, staff pemerintahan akan menginput data-data kedalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk membuat surat keterangan pindah. 4. Setelah menerima surat keterangan pindah, penduduk akan memeriksa data-data tersebut, jika ada kesalahan maka staff pemerintahan akan memperbaiki tulisan yang sudah di print, jika data-datanya sudah benar penduduk akan tanda tangani surat keterangan tersebut. 5. Penduduk akan diberikan arahan untuk ke kecamatan untuk diperiksa oleh petugas kecamatan dan meminta tanda tangan oleh pak camat. 6. Setelah di tanda tangani oleh kecamatan, petugas kecamatan akan memberikan dokumen kepada penduduk. 7. Kemudian, petugas kecamatan akan memberikan arahan kepada penduduk agar membawa dokumen ke Suku Dinas Pencacatan Sipil.

40 8. Setelah di Suku Dinas Pencatatan Sipil penduduk memberikan berkas kepada petugasnya agar di menginput kembali data-data yang pindah dan di tanda tangani. 9. Dari Suku Dinas Pencatatan Sipil akan memberikan tanggal yang telah di tentukan, stempel dari Suku Dinas Pencatatan Sipil dan sudah di tanda tangan oleh suku dinas, serta memberikan dokumen penduduk untuk kembali ke kelurahan. 10. Penduduk datang ke kelurahan kembali dengan tanggal yang telah di tentukan oleh Suku Dinas Pencatatan Sipil, setelah itu kelurahan akan memberikan surat untuk ke alamat tujuan, penduduk akan tanda tangani, lalu penduduk membawa dokumen ke alamat tujuan. 3.2.2. Perkembangan Data Pelayanan Perpindahan Kependudukan di

Kelurahan Pasar Minggu

Kelurahan Pasar Minggu bergerak pada bidang pelayanan, adapun kelurahan Pasar Minggu terdapat 2 jenis pelayanan yaitu PTSP (Pelayanan Terpatu Satu Pintu) dan DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Catatatn Sipil). Namun yang di maksud dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan memiliki keterkaitan proses dalam melayani masyarakat dengan cepat, efektif, dana efesien. Adapun berbagai jenis pelayanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yaitu pembuatan kartu pencari kerja (Kartu kuning), Perpanjangan izin pengguna makam, Izin penggunaan tanah makam tumpang, surat izin praktek (SIP), surat keterangan domisili perusahaan (SKDP), izin usaha mikro kecil (IUMK).

41 Dalam jenis pelayanan terdapat PM 1, yang dimaksud dengan PM 1 yaitu surat yang di tanda tangani oleh lurah, sekretaris lurah atau pejabat kelurahan yang terdiri dari surat keterangan nikah, jika nikah di DKI maka yang harus tanda tangan Sekretaris Lurah sedangkan jika kalau nikah diluar DKI yang harus di tanda tangani oleh Lurah, surat keterangan ahli waris, legalisir taspen (surat keterangan pensiun) dengan meminta tanda tangan oleh sekretaris lurah dan diberikan stempel kelurahan, legalisir surat ahli waris dengan meminta tanda tangan oleh sekretaris lurah dan diberikan stempel kelurahan. Sedangkan jenis pelayanan DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan Catatan Sipil) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan dengan pendayagunaan hasil pelayanan publik, jenis pelayanan ini terdiri dari surat perpindahan kependudukan, membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk), membuat KK (Kartu Keluarga), membuat KIA (Kartu Identitas Anak), akte kematian dan akte kelahiran. Berikut data pelayanan yang ada di Kelurahan pasar Minggu pada tabel III.1. Dalam pelayanan Pasar Minggu ini yang paling banyak dalam melakukan pelayanan yaitu DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan Catatan Sipil) dengan jumlah setiap sebulan mencapai 368 dalam pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Akte Kematian, Akte Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), KIA (Kartu Identitas Anak) dan Perpindahan Kependudukan. Salah satu dalam melakukan pelayanan DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan Catatan Sipil) yang paling di lindungi oleh pemerintahan adalah Perpindahan Kependudukan, setiap melakukan perpindahan kependudukan baik pindah DKI maupun pindah luar DKI harus melaporkan ke kelurahan agar Rt/ Rw setempat dapat mengetahui bahwa warga ini benar tinggal di alamat tersebut.

42 Tabel III.1. Data Pelayanan Kelurahan Pasar Minggu No Bidang perizinan/non perizinan Jumlah permohonan perizinan/non perizinan yang diterbitkan 1 Nikah 17 2 Skdp 8 3 Waris 7 4 Pertanahan 0 5 Legalisisir/tanda tangan 13 6 Disdukcapil 368 7 Pembuatan kartu pencari kerja (kartu kuning) 0 8 Izin penggunaan makam 141 9 Perpanjangan izin penggunaan makam 56 10 Izin penggunaan tanah makam tumpangan 132 11 Surat izin praktek (sip) dokter/bidan/perawat 8 12 Izin usaha mikro kecil (iumk) 1 13 Pm 1 92 Jumlah 843 Sumber: Kelurahan Pasar Minggu Perpindahan kependudukan ada 2 jenis, Pindah DKI dan Pindah Luar Dki. Namun Pindah DKI merupakan pindah antar Kelurahan, antar kota dan antar kecamatan, sedangkan Pindah Luar DKI merupakan pindah antar provinsi. Berikut data pindah DKI dan pindah luar DKI yang ada di Kelurahan Pasar Minggu seperti pada tabel III.2.

43 Tabel III.2 Pindah DKI & Pindah luar DKI September-November 2019 No. Bulan Pindah DKI Pindah luar DKI Jumlah 1. September 11 26 37 2. Oktober 22 24 46 3. November 12 21 33 Sumber: Kelurahan Pasar Minggu Pada tahun 2019 dalam pengurusan perpindahan kependudukan seluruhnya berjumlah 116 orang baik dalam pindah DKI maupun pindah luar DKI. pindah DKI merupakan pindah antar kelurahan, kecamatan maupun antar kota, pada bulan September- November tahun 2019 dalam pengurusan pindah DKI berjumlah 45 penduduk. Pada bulan September ada 11 penduduk yang mengurus pindah DKI di bulan oktober ada 22 penduduk, dengan adanya peningkatkan pada bulan September dan oktober sebesar 11%. Dari bulan oktober terdapat 22 dan bulan November 12 dapat mengalami penurunan sebesar 10% yang tidak melaporkan kelurahan. Sedangkan pindah luar DKI merupakan pindah antar provinsi satu ke provinsi lainnya, pada pindah luar DKI dari bulan September – November mengalami penurunan sedikit. Untuk bulan September terdapat 26 sedangkan bulan oktober 24 yang mengurus pindah luar DKI terdapat penurunan 2 %. Pada bulan oktober terdapat 24 penduduk sedangkan pada bulan November terdapat 21 penduduk dengan mengalami penurunan 3%. Adapun data yang di peroleh dalam pindah DKI dan pindah luar DKI pada tahun 2020, berikut adalah data perpindahan kependudukan dikelurahan Pasar Minggu pada tahun 2020 (tabel III.3).

44 Pada tabel III.3 tentang pindah DKI dan pindah luar DKI pada tahun 2020 jumlah seluruhnya adalah 80 penduduk. Dapat dilihat dari perkembangan penduduk dalam pengurusan perpindahan penduduk di kelurahan pasar minggu. Pada bulan januari pindah DKI terdapat 15 penduduk sedangkan pindah luar DKI terdapat 34 penduduk. Bulan Februari terdapat 9 penduduk dalam pengurusan pindah DKI dan 9 penduduk dalam pengurusan pindah luar DKI. Tabel III.3 Pindah DKI & pindah luar DKI Januari – Maret 2020 No. Bulan Pindah DKI Pindah luar DKI Jumlah 1. Januari 15 34 49 2. Februari 9 9 18 3. Maret 8 5 13 Sumber: Kelurahan Pasar minggu Dari bulan Januari ke Februari mengalami penurunan sebesar 6% untuk pindah DKI sedangkan dalam pengurusan pindah luar DKI pada bulan Januari ke Februari mengalami penurunan sebesar 25%. Pada pindah DKI di bulan Maret terdapat 8 penduduk dan pindah luar DKI pada bulan Maret terdapat 5 penduduk, dengan adanya penurunan pada bulan Februari ke bulan maret pada pindah DKI sejumlah 1%. Pindah luar DKI dari bulan Februari ke bulan Maret mengalami penurunan sebesar 4%. Dalam pengurusan pindah DKI dan pindah luar DKI pada tahun 2019 mengalami peningkatkan dari bulan September ke Oktober 1,2% sedangkan dalam pengurusan pindah DKI dan pindah luar DKI pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,2%, banyak masyarakat yang tidak melaporkan kelurahan pada pengurusan perpindahan kependudukan baik dalam pindah DKI maupun pindah luar DKI.

45 Adapun yang dapat menyebabkan pindah DKI mengalami kenaikan sebagai berikut : 1. Karena fasilitas yang di sediakan oleh pemda DKI lebih baik. 2. Dari segi pelayanan kependudukan dapat mudah untuk mengurus perpindahan tersebut. 3. Dapat mudah mencari pekerjaan di dalam DKI. 4. Adanya bantuan sosial di DKI Jakarta seperti KJP dan bantuan sosial lainnya. Adanya penurunan dalam pindah luar DKI karena penduduk lebih nyaman memiliki identitas domisili di DKI Jakarta. 3.2.3. Kendala yang terjadi Pada Pelayanan perpindahan kependudukan di

Kelurahan Pasar Minggu Kendala yang terjadi pada pelayanan perpindahan kependudukan pada kelurahan Pasar Minggu sebagai berikut: 1. Sering terjadinya sistem bermasalah pada saat menginput data perpindahan kependudukan di Kelurahan Pasar Minggu, akan keterlambatan saat mengurus perpindahan kependudukan. 2. Tata ruang bekerja di Kelurahan terlalu sempit, sehingga petugas melakukan pekerjaan tidak terlalu nyaman. 3. Dalam penyimpanan arsip data yang telah di print tidak dapat menyimpan dengan baik, sehingga terjadinya pencarian berkas tersebut terlalu lama untuk di temukan.

46 4. Banyak masyarakat yang lebih mengetahui dari pada petugas, sehingga terjadinya kesalahan informasi dalam pengurusan pelayanan yang ada di Kelurahan Pasar Minggu. 3.2.4. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada pelayanan

perpindahan kependudukan di Kelurahan Pasar Minggu sebagai berikut: 1. Dalam menginput data pada sistem tersebut pelayanan di Kelurahan Pasar Minggu baik pelayanan DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan Catatan Sipil) atau pelayanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pastikan sistem tersebut tidak bermasalah agar tidak keterlambatan dalam menginput data. 2. Untuk tata ruang dalam bekerja di Kelurahan Pasar Minggu tertalu sempit, Kelurahan Pasar Minggu mengeluarkan kebijakan dalam tata ruang bekerja yang tidak terlalu sempit agar petugas dalam bekerja dengan nyaman. 3. Di Kelurahan Pasar Minggu dalam melakukan penyimpanan pada dokumen yang sudah dicetak, harus disimpan dengan map gantung atau ordner. Sehingga dokumen tersebut dapat ditemukan dengan mudah dan dapat terlihat lebih rapih dalam melakukan penyimpanan. 4. Dalam melakukan pengurusan pelayanan di Kelurahan Pasar Minggu, seharusnya petugas memberikan pengarahan kepada RT dan Rw setempat agar informasi tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat yang ingin mengurus dalam pelayanan di Kelurahan Pasar Minggu sehingga tidak terjadi kesalahan dalam informasi.