Mitha Persia Prahara, 2014 Pengaruh pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas akuntabilitas keuangan(studi kasus pada skpd pemerintah kabupaten bandung) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah obyek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Sugiyono (2009: 38) mendefinisikan obyek penelitian sebagai “suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pengelolaan barang milik daerah, sistem pengendalian intern dan akuntabilitas Publik. 3.2 Metode Penelitian 3.2.1 Desain Penelitian Desain penelitian adalah rencana kerja yang terstruktur dalam proses penelitian ilmiah. Menurut Husein Umar (2002: 36) definisi desain penelitian adalah Suatu rencana kerja yang terstruktur dan komprehensif mengenai hubungan-hubungan antar variabel yang disusun sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset. Dalam
21
Embed
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 3.1 Objek Penelitianrepository.upi.edu/12859/6/S_PEA_1006114_Chapter3.pdfUniversitas Pendidikan Indonesia ... Desain penelitian adalah rencana kerja
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
M itha Persia Prahara, 2014
Pengaruh pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas
akuntabilitas keuangan(studi kasus pada skpd pemerintah kabupaten bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah
obyek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung
masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya.
Sugiyono (2009: 38) mendefinisikan obyek penelitian sebagai “suatu atribut atau
sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.” Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi obyek dalam
penelitian ini adalah pengelolaan barang milik daerah, sistem pengendalian intern
dan akuntabilitas Publik.
3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Desain Penelitian
Desain penelitian adalah rencana kerja yang terstruktur dalam proses
penelitian ilmiah. Menurut Husein Umar (2002: 36) definisi desain penelitian
adalah
Suatu rencana kerja yang terstruktur dan komprehensif mengenai
hubungan-hubungan antar variabel yang disusun sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset. Dalam
49
M itha Persia Prahara, 2014
Pengaruh pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas
akuntabilitas keuangan(studi kasus pada skpd pemerintah kabupaten bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
perencanaan tersebut tercakup hal-hal yang akan dilakukan periset mulai
dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisis akhir.
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis.
Menurut M Nazir (2003: 54) penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan
kuantitatif bertujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan anatar variabel yang diteliti
selanjutnya dianalisis secara statistik untuk diambil kesimpulan.
Sehubungan dengan jenis penelitian ini, maka metode penelitian yang
digunakan adalah metode survey. Data dikumpulkan dari sampel yang telah
ditentukan, data variabel diperoleh dengan alat pengeumpulan data yaitu melalui
kuesioner.
3.2.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel
3.2.2.1 Definisi Variabel
Sugiyono (2012: 38) menjelaskan bahwa “variabel penelitian pada
dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh
peneliti untuk diteliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian
ditarik kesimpulannya.” Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap barang daerah yang meliputi: perencanaan kebutuhan dan
50
M itha Persia Prahara, 2014
Pengaruh pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas
akuntabilitas keuangan(studi kasus pada skpd pemerintah kabupaten bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
penganggaran; pengadaan; penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan;
penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan, pengawasan dan
pengendalian; dan tuntutan ganti rugi. (Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah,
2010:160 ; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007)
2. Sistem Pengendalian Intern
Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008)
3. Kualitas Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas keuangan yang berkualitas memuat informasi yang akurat/andal
dan valid yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah, sekaligus
sebagai perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian
sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada instansi
pemerintah yang bersangkutan (Ismail Mohamad, 2004:278).
51
M itha Persia Prahara, 2014
Pengaruh pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas
akuntabilitas keuangan(studi kasus pada skpd pemerintah kabupaten bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
3.2.2.2 Operasionalisasi Variabel
Agar penelitian ini dapat dikatakan sesuai dengan yang diharapkan, maka
perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian
ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut:
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Variabel Dimensi Indikator Butir Skala
Pengelolaan Barang
Milik Daerah (X1)
(Chabib Soleh dan
Heru Rochmansjah,
2010: 179;
Permendagri Nomor
17 tahun 2008)
1. Perencanaan
Kebutuhan dan
Pengangaran
1. Menyusun Daftar Rencana
Tahunan Barang dengan
memperhatikan data barang.
2. Berpedoman pada standarisasi
sarana dan prasarana kerja
pemerintah daerah serta standar
harga yang ditetapkan
Keputusan Kepala Daerah.
1
2
Ordinal
2. Pengadaan 1. Pelaksanaan pengadaan
menggunakan sistem
tender/lelang.
2. Menyusun dokumen kontrak.
3
4
Ordinal
3. Penerimaan,
Penyimpanan dan
Penyaluran
1. Penerimaan barang dituangkan
dalam berita acara dan disertai
dengan dokumen yang jelas.
2. Diselenggarakan administrasi
penyimpanan dalam gudang.
3. penyaluran dilaksanakan atas
dasar SPPB.
5,6
7,8
9
Ordinal
4. Penggunaan Status penggunaan barang milik
daerah berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Daerah.
10 Ordinal
5. Penatausahaan 1. Kegiatan pembukuan
2. Kegiatan inventarisasi
3. Pelaporan barang milik daerah
11,12
13
14,15
Ordinal
6. Pemanfaatan Pemanfaatan barang milik daerah
dipergunakan untuk menunjang
penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi SKPD.
16,17 Ordinal
7. Pengamanan dan
Pemeliharaan
1. Pengamanan berupa sertifikasi
dan bukti kepemilikan.
2. Pemeliharaan berpedoman pada
DKPBMD.
18
19
Ordinal
52
M itha Persia Prahara, 2014
Pengaruh pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas
akuntabilitas keuangan(studi kasus pada skpd pemerintah kabupaten bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
8. Penilaian Melibatkan penilai independen
yang bersertifikat di bidang
penilaian aset.
20 Ordinal
9. Penghapusan Penghapusan dilakukan ketika
barang sudah tidak dalam
penguasaan, alih kepemilikan, serta
terjadi pemusnahan berdasarkan
persetujuan dan keputusan kepala
daerah.
21 Ordinal
10. Pemindahtanganan Pemindahtanganan BMD berupa
tanah dan/atau bangunan dan selain
tanah dan/atau bangunan
22 Ordinal
11. Pembinaan,
Pengendalian dan
Pengawasan
1. Pembinaan dilakukan melalui
pemberian pedoman,
bimbingan, pelatihan dan
supervisi.
2. Dilakukan inspeksi dan
mengadakan pemeriksaan
secara berkala.
3. Dilakukan pemantauan dan
penertiban BMD serta audit
tindak lanjut hasil pemantauan.
23,24,25
26,27
28
Ordinal
12. Pembiayaan Pembiayaan dibebankan pada
APBD
29 Ordinal
13. Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan ganti rugi sesuai dengan
undang-undang.
30 Ordinal
Sistem
Pengendalian Intern
(X2)
(PP Nomor 60 tahun
2008)
1. Lingkungan
pengendalian
1. Integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Struktur organisasi
4. wewenang dan tanggung jawab
5. Kebijakan sumber daya
manusia dan penerapannya.
1
2
3
4
5
Ordinal
2. Penilaian risiko 1. Penetapan tujuan instansi
2. Penetapan tujuan kegiatan
3. Identifikasi risiko
6
7
8
Ordinal
3. Kegiatan pengendalian 1. Review kinerja
2. Pembinaan sumber daya
manusia
3. Pengendalian fisik atas aset
4. Pemisahan fungsi
5. Otorisasi transaksi dan aktivitas
6. Pencatatan yang akurat dan
tepat waktu
7. Pembatasan akses terhadap
sumber daya.
9
10
11
12
13
14
15
Ordinal
4. Informasi dan
komunikasi
1. Sarana komunikasi
2. Manajemen sistem informasi
16
17
Ordinal
5. Pemantauan 1. Pemantauan yang berkelanjutan
2. Evaluasi terpisah
3. Tindak lanjut
18
19
20
Ordinal
Kualitas 1. Pertanggungjawaban 1. Pengungkapan sebab adanya 1
53
M itha Persia Prahara, 2014
Pengaruh pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas
akuntabilitas keuangan(studi kasus pada skpd pemerintah kabupaten bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
Akuntabilitas
Keuangan (Y)
(Ismail Mohamad,
2004: 43 )
pengelolaan keuangan
untuk melaksanakan
program dan aktivitas
pemerintahan
perbedaan antara anggaran dan
realisasi.
2. Pengungkapan tingkat
ketercapaian target-target yang
telah disepakati antara legislatif
dan eksekutif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
3. Pengungkapan sebab-sebab
adanya perbedaan realisasi
anggaran tahun sekarang dan
tahun lalu.
4. Penyampaian akuntabilitas
kinerja keuangan tepat waktu.
2
3
4
Ordinal
2. Penilaian kinerja
keuangan
1. Penilaian kinerja keuangan dari
aspek kehematan penggunaan
sumber dana.
2. Penilaian kinerja keuangan dari
aspek efisiensi penggunaan
sumber dana.
3. Penilaian kinerja keuangan dari
aspek efektivitas penggunaan
sumber dana.
4. Penilaian atas pencapaian
tujuan yang telah dibiayai,
dengan manfaat yang dirasakan
atas pencapaian tujuan tersebut
dari tahun ke tahun.
6
7
8
9
Ordinal
3. Sistem informasi yang
handal
1. Data keuangan yang disajikan
bebas dari kesalahan material.
2. Data keuangan yang disajikan
telah sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
3. Dalam penyajian data keuangan
terdapat netralitas dalam
pengungkapannya.
10
11
12
Ordinal
4. Akuntabilitas kinerja
keuangan dinilai
secara objektif dan
independen
1. Adanya penilaian yang objektif
dan independen terhadap
akuntabilitas kinerja keuangan.
2. Tindak lanjut terhadap laporan
penilaian atas akuntabilitas.
13
14
Ordinal
3.3 Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi
Populasi menurut Sugiyono (2012: 80) adalah “wilayah generalisasi yang
terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
54
M itha Persia Prahara, 2014
Pengaruh pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas
akuntabilitas keuangan(studi kasus pada skpd pemerintah kabupaten bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.”
Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang berjumlah 59
SKPD.
Tabel 3.2
Daftar Populasi Penelitian
No SKPD Jumlah 1. Inspektorat 1
2. Sekretariat 2 3. Kantor 2
4. Dinas 14 5. Badan 9
6. Kecamatan 31
Jumlah 59
Sumber: www.bandungkab.go.id
3.3.2 Sampel
Sampel menurut Sugiyono (2012:81) adalah “bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Apa yang dipelajari dari
sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu
sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).
Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling yaitu
“teknik pengambilan sampel yang memeberikan peluang yang sama bagi setiap
unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2012: 82).
Teknik probability sampling yang digunakan adalah simple random sampling.
Menurut Sugiyono (2012: 82) simple random sampling dikatakan simple
(sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara
55
M itha Persia Prahara, 2014
Pengaruh pengelolaan barang milik daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas
akuntabilitas keuangan(studi kasus pada skpd pemerintah kabupaten bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Metode yang
digunakan untuk menentukan jumlah sampel ini adalah menggunakan rumus
Slovin (Sevilla et. al., 1960:182), dengan rumus sebagai berikut:
dimana:
n : jumlah sampel
N : jumlah populasi
e : batas toleransi kesalahan (error tolerance)
Jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
Berdasarkan perhitungan di atas maka sampel minimal yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 38 responden. Setelah jumlah
seluruh sampel didapatkan, maka ditentukan jumlah sampel untuk setiap SKPD
yang dihitung secara proporsional. Dengan jumlah sampel sebanyak 38
responden, maka menurut Harun Al Rasyid (1993:80) penentuan sampel dihitung